Arsip Putusan DKPP RI

PUTUSAN Nomor 4/DKPP-PKE-VII/2018 DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA DEMI KEADILAN DAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU Memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir perkara Pengaduan Nomor 239/VI-P/L/DKPP/2017 tanggal 18 Desember 2017 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 4/DKPP-PKE-VII/2018, menjatuhkan Putusan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu yang diajukan oleh:

[1.1] PENGADU 1. Nama : Fandi Hi Latief Pekerjaan/Lembaga : Dosen/Universitas Pasific Alamat : Desa Yayasan, Jalan Siswa Darame, Kecamatan Morotai Selatan Kabupaten Pulau Morotai Provinsi Maluku Utara Selanjutnya disebut sebagai----------------------------------------------------Pengadu;

TERHADAP [1.2] TERADU 1. Nama : Rasid Do Kader Jabatan : Anggota Panwas Kabupaten Pulau Morotai Alamat : Desa Pandanga Kecamatan Morotai Selatan Kabupaten Pulau Morotai Provinsi Maluku Utara Selanjutnya disebut sebagai--------------------------------------------Teradu; [1.3] Telah membaca pengaduan Pengadu; Mendengar keterangan Pengadu; Mendengar jawaban Teradu; dan Memeriksa dan mempelajari dengan seksama semua bukti yang diajukan Pengadu dan Teradu;

[2.1] ALASAN-ALASAN DAN POKOK PENGADUAN PENGADU Pengadu pada pokok aduannya mendalilkan sebagai berikut: 1. Teradu diduga tidak memenuhi syarat sebagai Penyelenggara Pemilu karena pernah menjadi Tim Pemenangan dan Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 sebelum mendaftar sebagai anggota Panwas Kabupaten Pulau Morotai; 2. Pengadu telah melaporkan dugaan pelanggaran tersebut kepada Bawaslu Provinsi Maluku Utara tertanggal 16 November 2017. 3. Hasil Kajian Bawaslu Provinsi Maluku Utara sebagaimana tertuang dalam Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 02/LP/Bawaslu-Malut/X/2017 menyimpulkan: a) Teradu terbukti melakukan pelanggaran yang berkaitan dengan syarat administratif pencalonan sebagai anggota Panwas Kabupaten/Kota. b) Bahwa perbuatan/tindakan Teradu dilakukan pada saat masih berstatus sebagai calon anggota Panwas Kabupaten Pulau Morotai dan belum resmi menjadi Penyelenggara Pemilu sehingga dugaan pelanggaran yang dilaporkan lebih berkaitan pada keabsahan Teradu sebagai calon anggota Panwas Kabupaten Pulau Morotai pada saat mengikuti seleksi. c) Bahwa meskipun perbuatan/tindakan Teradu dilakukan pada saat yang bersangkutan masih berstatus sebagai calon anggota Panwas Kabupaten Pulau Morotai, akan tetapi bentuk perbuatan tersebut dapat dikualifikasi sebagai bagian dari pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu karena Teradu menunjukkan sikap ketidakjujuran dengan melakukan distorsi syarat administrasi pada saat mencalonkan diri sebagai anggota Panwas Kabupaten Pulau Morotai. d) Bahwa dengan mengacu pada ketentuan Pasal 99 ayat 2 huruf a Undang- Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu Jo Pasal 135 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017, dinyatakan, salah satu alasan pemberhentian Anggota Bawaslu atau Anggota Panwas Kab/Kota adalah “Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kab/Kota, Panwaslu Kecamatan dan Pengawas Pemilu Lapangan”. Dengan demikian, sanksi atas perbuatan Teradu dapat mengacu pada ketentuan dimaksud. [2.2] PETITUM PENGADU Berdasarkan uraian di atas, Pengadu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dengan berdasarkan kewenangan untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut: 1. Mengabulkan aduan Pengadu untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Teradu telah melanggar kode etik Penyelengara Pemilu; 3. Menjatuhkan sanksi kepada Teradu sesuai dengan kadar pelanggaran yang dilakukannya; atau jika Majelis Pemeriksa berpendapat lain, maka dimohon putusan yang diambil dengan seadil-adilnya. [2.3] BUKTI PENGADU Para Pengadu memperkuat dalil-dalilnya dengan mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda dengan bukti P-1 sampai dengan P-6, sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Form Model C1-KWK (Form berita acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS dalam pemilihan Bupati dan wakil Bupati Pulau Morotai Tahun 2017). Pada form ini, tercantum nama dan tanda tangan Teradu di kolom seksi calon di TPS 01 Desa/Kelurahan Pangeo, Kecamatan Morotai Jaya; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Form Model C1-KWK (Form sertifikat hasil penghitungan perolehan suara di TPS dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pulau Morotai Tahun 2017). Pada Form ini, tercantum nama dan tanda tangan Teradu di kolom saksi calon di TPS 01 Desa/Kelurahan Pangeo, Kecamatan Morotai Jaya; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Form Model C1-KWK (Form rincian hasil penghitungan perolehan suara di TPS dalam pemilihan Bupati dan wakil Bupati Pulau Morotai Tahun 2017). Pada Form ini, tercantum nama dan tanda tangan Teradu di kolom saksi calon di TPS 01 Desa/Kelurahan Pangeo, Kecamatan Morotai Jaya; 4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat Keputusan Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati Benny Laos-Asrun Padoma nomor /BL- AP/X/2016 tentang Pengangkatan Relawan Pemilukada; dan 5. Bukti P-5 : Hasil Kajian Bawaslu Provinsi Maluku Utara. [2.4] SAKSI PENGADU Asri Kofiah (Tim Relawan Benny-Asrun) 1. Bahwa Saksi tidak mengenal dekat Teradu, tetapi Saksi sering melihat Teradu dalam setiap kesempatan kegiatan Tim Pemenangan Pasangan Calon Benny- Asrun; 2. Kegiatan pembekalan Saksi diadakan sebanyak 3 (tiga) kali yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Pulau Morotai, Panwas Kabupaten Pulau Morotai dan Markas Besar Tim Kampanye Benny-Asrun; 3. Saksi pernah bersama dengan Teradu dalam forum pembekalan Tim Relawan dan Saksi Pasangan Calon Benny-Asrun di tempat yang sama; 4. Saksi menyaksikan dengan benar bahwa Teradu hadir dalam acara pembekalan yang pada saat itu salah satu pemateri pembekalan dari anggota Panwas Kabupaten Pulau Morotai; 5. Mengenai SK Tim Relawan, Saksi mengetahui bahwa yang berwenang untuk membagikan adalah Kordinator Desa; 6. Saksi mengetahui bahwa ada banyak SK Tim Relawan yang telah tercantum nama dengan print out dan terdpat SK Tim Relawan yang belum dituliskan nama; Muhammad Al-Hasib Sibua (anggota KPPS tetangga Teradu) 1. Saksi mengenal Teradu dan mengenal saksi yang dihadirkan oleh Teradu yaitu Yunus Ishak, sebagai Koordinator Desa yang merupakan saudara Teradu; 2. Saksi sebagai anggota KPPS dan bertetangga Desa dengan Teradu sehingga mengetahui bila ada kegiatan kampanye Pasangan Calon Benny-Asrun. Peristiwa lain yang disampaikan saksi pada sidang pemeriksaan adalah bahwa benar pada suatu kegiatan kampanye Benny-Asrun diselenggarakan di depan halaman rumah Teradu, dan Teradu terlihat ikut membantu kegiatan kampanye tersebut, namun saksi tidak dapat memberikan bukti yang menguatkan kapan Hari dan tanggal kegiatan kampanye ini dilaksanakan. [2.5] PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU Dalam sidang DKPP 12 Desember 2017, Teradu menyampaikan bantahan secara lisan dan dikuatkan dengan jawaban tertulis yang pada intinya sebagai berikut: Berdasarkan Surat No.02/LP/Bawaslu-Malut/X/2017 Tentang Dugaan Pelanggaran, Maka Teradu membuat tanggapan sebagai berikut : 1. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 syarat untuk menjadi calon anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan, serta Pengawas Pemilu Lapangan adalah : a. warga negara Indonesia; b. pada saat pendaftaran berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun untuk calon angota Bawaslu, berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk calon Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota, dan berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun untuk calon anggota Panwaslu Kecamatan dan Pengawas Pemilu Lapangan; c. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945; d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur, dan adil; e. memiliki kemampuan dan keahlian yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu dan pengawasan Pemilu; f. berpendidikan paling rendah S-1 untuk calon anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwaslu Kabupaten/Kota dan berpendidikan paling rendah SLTA atau yang sederajat untuk anggota Panwaslu Kecamatan dan Pengawas Pemilu Lapangan; g. berdomisili di wilayah Republik Indonesia untuk anggota Bawaslu, di wilayah provinsi yang bersangkutan untuk anggota Bawaslu Provinsi, atau di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan untuk anggota Panwaslu Kabupaten/Kota yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk; h. mampu secara jasmani dan rohani; i. mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik, jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah pada saat mendaftar sebagai calon; j. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; k. bersedia bekerja penuh waktu; l. bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih; dan m. tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu. 2. Bahwa berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dinyatakan bahwa syarat untuk menjadi calon anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan, serta Pengawas Pemilu Lapangan adalah: a. Warga Negara Indonesia; b. pada saat pendaftaran berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun untuk calon angota Bawaslu, berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun untuk calon anggota Bawaslu Provinsi, berusia paling rendah 3O (tiga puluh) tahun untuk calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, dan berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun untuk calon anggota Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS; c. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945; d. mempunyai integritas, berkepribadian yang kuat, jujur, dan adil; e. memiliki kemampuan dan keahlian yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu, ketatanegaraan, kepartaian, dan pengawasan Pemilu; f. berpendidikan paling rendah strata 1 (S-1) untuk calon anggota Bawaslu dan Bawaslu Provinsi serta berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat untuk calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS; g. berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk anggota Bawaslu, di wilayah provinsi yang bersangkutan untuk anggota Bawaslu Provinsi, atau di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan untuk anggota Bawaslu Kabupaten/Kota yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk; h. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika; i. mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun pada saat mendaftar sebagai calon; j. mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau di badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah pada saat mendaftar sebagai calon; k. bersedia mengundurkan diri dari kepengurusan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum apabila telah terpilih menjadi anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota, yang dibuktikan dengan surat pernyataan; l. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; m. bersedia bekerja penuh waktu yang dibuktikan dengan surat pernyataan; n. bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih; dan o. tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu (Da1am hal calon anggota Bawaslu, Bawaslu provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota seorang petahana, tim seleksi memperhatikan rekam jejak dan kinerja selama menjadi anggota Bawaslu, Bawaslu provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota). 3. Bahwa tuduhan yang dibuat oleh Pengadu, menurut Teradu tidak memenuhi unsur formil maupun materil dan terindikasi ada kepentingan politik dimana bersangkutan adalah berstatus sebagai Wakil Ketua Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Pulau Morotai; (Bukti Terlampir) 4. Bahwa Pengadu telah melakukan dugaan pemalsuan dokumen SK Tim Relawan dan sedang dalam proses Penyelidikan Reskrim Polres Pulau Morotai dengan No. LP; (Bukti Terlampir) 5. Saksi yang dihadirkan oleh Pengadu untuk memberikan keterangan adalah tidak benar karena selain mengada-ada juga tidak menyertakan bukti-bukti yang kuat; 6. Berdasarkan keterangan saksi Teradu dan alat bukti yang disertakan, maka terhadap semua pokok aduan yang dituduhkan Pengadu hendaknya patut dikesampingkan bahkan dapat dinyatakan tidak memenuhi Unsur syarat Formil maupun Materiil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan Bawaslu Nomor 10 Tahun 2017 dan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017; 7. Berdasar keterangan Saksi dan Alat Bukti yang disampaikan/diberikan Teradu kepada DKPP, maka Teradu berharap kepada Majelis DKPP dapat mempertimbangkan semua bantahan beserta dalil Teradu dan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan putusan. [2.6] PETITUM TERADU Berdasarkan uraian di atas, para Teradu meminta kepada Majelis Sidang DKPP yang memeriksa dan mengadili pengaduan a quo untuk memberikan Putusan sebagai berikut: 1. Menolak Pengaduan Pengadu untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Teradu tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu; 3. Merehabilitasi Teradu dalam kedudukannya sebagai penyelenggara pemilu; 4. Apabila Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum berpendapat lain, maka dimohon dapat kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya. [2.7] BUKTI TERADU 1. BuktiT-1 : Fotokopi SK Nomor: PAN/A/27/Kpts/K-S/008/IV/2017 Tentang Perubahan Pertama Kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Pulau Morotai Periode 2015-2020; 2. BuktiT-2 : Struktur Tim Kampanye Benny-Asrun Nomor: 002/KP- TP/PM/IX/2016; 3 Bukti T-3 : Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor Polisi: STPL/125/XII/SPKT/2017. [2.8] Saksi Teradu Yunus Ishak (Kordes Beny-Asrun Desa Pangeo) 1. Terkait SK yang dikeluarkan oleh Markas Besar, yang berhak mengeluarkan adalah Koordinator Desa. Dalam praktik di lapangan, saksi mengetahui persis bahwa SK yang dikeluarkan oleh Markas Besar masih dalam bentuk blangko kosong khusus pada bagian nama relawan sehingga sesuai mekanisme kerja pembagian SK Tim, saksi yang menuliskan nama tim relawan satu per satu dengan menggunakan tulisan tangan; 2. Saksi sendiri tidak tahu mengapa SK Teradu ada di tangan orang lain, padahal Saksi selaku Koordinator Desa Pangeo tempat Teradu berdomisili yang dalam pengetahuan saksi tidak pernah menuliskan nama Teradu. Namun apabila keberadaan SK itu benar tertulis nama Teradu, maka saksi dapat memastikan bahwa setiap nama yang dituliskan dalam SK tim relawan menggunakan tulisan tangan dan tidak dengan menggunakan print out sebagaimana versi Pengadu. Haer Gorahe (Tim Manajer dan Ketua Posko Desa Pangeo) 1. Saksi bekerja sebagai tim Manajer dan diberikan tugas secara khusus melakukan pendataan terkait kebutuhan yang ada di Posko. Data yang di- input saksi diberikan kepada Koordinator Desa untuk diteruskan ke Markas Besar. 2. Saksi selaku Tim Manajer dan Ketua Posko tidak pernah melihat Teradu hadir dalam kegiatan politik selama masa kampanye, karena pada saat yang bersamaan Teradu sedang sibuk mempersiapkan urusan pernikahan Teradu. Sukri HI. BS Rauf, S.Pd.I (Tim Kampanye Benny-Asrun) 1. Terkait proses pemenangan, tim kampanye membentuk Koordinator Desa di 88 Desa dengan membentuk Koordinator Desa, Manajer, dan Posko. 2. Penanganan SK Relawan diberikan wewenang kepada bagiaan IT atas nama Madan Wahab yang didistribusikan ke semua Koordinator Desa. 3. Berdasar pengetahuan saksi, blangko SK yang keluar dari Markas Besar masih berupa blangko yang belum dituliskan nama pada bagian nama identitas Relawan. Hal itu dimaksudkan agar proses pengisian nama pada SK diserahkan kepada masing-masing Koordinator Desa. [2.8] DKPP telah memanggil Pihak Terkait Bawaslu Provinsi Maluku Utara untuk memberikan keterangan dalam sidang pemeriksaan. Pihak Terkait dalam persidangan menyampaikan hal-hal sebagai berikut: 1. Pihak Terkait menerima pengaduan tentang perkara yang dilaporkan; 2. Pihak Terkait telah melakukan Klarifikasi; 3. Pihak Terkait telah memanggil dan memeriksa baik Pengadu maupun Teradu dengan masing-masing membawa saksi; 4. Pihak Terkait telah membuat Kajian untuk mencari aspek yuridis pada laporan ini; 5. Berdasar kajian data, diketahui bahwa pelanggaran yang dilakukan Teradu tidak dalam kapasitasnya sebagai Penyelenggara Pemilu, melainkan masih menjadi calon peserta seleksi Panwas Kabupaten Pulau Morotai; 6. Mengenai Teradu jadi saksi cadangan dan menjadi anggota tim relawan, Pihak Terkait telah melakukan kajian mendalam terkait sanksi yang semestinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan diberikan kepada Teradu, namun Pihak terkait melihat pengertian norma tentang jadi tim relawan dan menjadi tim kampanye serta pelibatan diri dengan partai politik masih bias tafsir sehingga Pihak terkait menyerahkan kepada DKPP sebagai peradilan kode etik penyelenggara pemilu yang memeriksa dan memutuskan perkara ini;

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan pokok aduan Pengadu adalah terkait dengan dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Para Teradu; [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut sebagai DKPP) terlebih dahulu menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagaimana berikut: Kewenangan DKPP [3.3] Menimbang bahwa DKPP dibentuk untuk menegakkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Hal demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 155 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang menyebutkan: “DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan aduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota”. Selanjutnya ketentuan Pasal 159 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 mengatur wewenang DKPP untuk a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan; b. Memanggil Pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik; dan d. Memutus Pelanggaran Kode Etik. Ketentuan tersebut di atas, diatur lebih lanjut dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum yang menyebutkan: “Penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP”. [3.4] Menimbang bahwa pengaduan Pengadu berkait dengan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus pengaduan a quo; Kedudukan Hukum [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 458 ayat (1) UU 7/2017 juncto Pasal 4 ayat (1) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas Pengadu kepada DKPP. Selanjutnya ketentuan di atas diatur lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2017 sebagai berikut: “Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh: a. Penyelenggara Pemilu; b. Peserta Pemilu; c. Tim kampanye; d. Masyarakat; dan/atau e. Pemilih”. [3.6] Menimbang bahwa Pengadu adalah anggota masyarakat yang berprofesi sebagai dosen di Universitas Pasifik. Sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara DKPP, Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; [3.7] Menimbang bahwa DKPP berwenang untuk mengadili pengaduan a quo dan Para Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan.

[4.1] Menimbang pada pokok aduan Pengadu yang mendalilkan bahwa Teradu diduga melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan Umum atas tindakan Teradu dengan menjadi Tim Relawan pasangan Benny-Asrun dan menjadi saksi di TPS 01 Desa Pangeo pada Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai. Pengadu telah melaporkan sikap dan tindakan Teradu tersebut kepada Bawaslu Provinsi Maluku Utara. Hasil pemeriksaan oleh Bawaslu Provinsi Maluku Utara menyimpulkan bahwa terdapat unsur pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu. Berdasar kajian itulah Pengadu menganggap Teradu tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota Panwaslu Kabupaten Pulau Morotai. [4.2] Menimbang keterangan dan jawaban Teradu yang pada pokok argumentasinya mendasarkan pada keabsahan data, Teradu menolak seluruh dalil aduan Pengadu. Teradu menganggap tuduhan Pengadu tidak memenuhi unsur formil maupun materiil karena data dan dokumen yang digunakan Pengadu tidak berdasarkan fakta yang otentik melainkan data yang tidak memiliki otoritas hukum untuk mengeluarkan suatu kebijakan formal. Dokumen SK Relawan merupakan hasil rekayasa dan manipulasi Pengadu. Terhadap kasus manipulasi SK tersebut, Teradu sudah melaporkannya ke pihak berwenang dan hingga saat ini masih dalam proses penyelidikan Kepolisian. Selain itu, status Pengadu yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Pulau Morotai telah membuktikan bahwa pengaduan Pengadu mempunyai motif kepentingan politik yang kuat. [4.3] Menimbang keterangan dan jawaban Pengadu dan Teradu, keterangan Saksi, bukti dokumen, serta fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan, Teradu mengakui bahwa dirinya hadir dalam forum kegiatan pembekalan saksi yang dilaksanakan oleh KPU dan Panwas Kabupaten Pulau Morotai, tetapi keberadaan Teradu pada kegiatan tersebut sekadar menggantikan saksi utama atas nama Yunus Ishak yang berstatus sebagai Koordinator Desa Tim Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Beny-Asrun di Desa Pangeo yang kebetulan berhalangan hadir. Keberadaan Teradu pada acara pembekalan saksi tersebut secara kebetulan sebagai sopir rental yang mobilnya sedang disewa oleh Tim Sukses Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Benny-Asrun. Berdasarkan hal tersebut, DKPP meyakini bahwa Teradu tidak dapat disebut sebagai Tim Sukses atau bersikap partisan sebagai saksi Pasangan Calon Benny-Asrun. Adapun SK Tim Relawan yang diajukan Pengadu sebagai alat bukti dalam persidangan, tidak cukup meyakinkan DKPP sebab lampiran SK tersebut berupa blanko kosong yang dapat diisi oleh siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Dengan demikian, dalil Pengadu tidak terbukti. Dalam persidangan juga terungkap fakta Teradu mengakui bahwa benar telah menjadi saksi dan ikut menandatangani Form C1-KWK pada saat dilaksanakan Pemungutan Suara Pilkada Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 di TPS 01 Desa Pangeo, namun menurut DKPP, Teradu tidak serta-merta dapat disebut sebagai partisan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 117 ayat (1) huruf i Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Demikian halnya keterlibatan Teradu sebagai Saksi tidak dapat dikategorikan sebagai Tim Kampanye/Tim Sukses sebagaimana diatur dalam Keputusan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 0241/K.Bawaslu/KP.00/III/2016 tentang Pedoman Pembentukan Panwas Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017. Meskipun tidak ada ketentuan yang secara eskplisit melarang mereka yang pernah menjadi saksi dalam Pemilihan Umum untuk mencalonkan diri sebagai penyelenggara Pemilu, namun keterlibatan Teradu sebagai saksi Pasangan Calon dalam Pilkada Kabupaten Pulau Morotai tahun 2017 dapat menimbulkan kesan partisan sebagai penyelenggara Pemilu. Oleh karena itu, untuk mencegah timbulnya syak wasangka di tengah masyarakat, Teradu sepatutnya menyampaikan secara terbuka dan jujur bahwa ia pernah menjadi saksi Pasangan Calon dalam Pilkada Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 pada saat mendaftar sebagai calon Anggota Panwaslu Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017. DKPP menyimpulkan Teradu terbukti melanggar Pasal 6 ayat (2) huruf a, Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum. [4.4] Menimbang terhadap dalil Pengadu selebihnya, DKPP tidak relevan untuk mempertimbangkan.

Berdasarkan penilaian atas fakta persidangan kode etik penyelenggara pemilu sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan Pengadu, memeriksa dan mendengar jawaban Teradu, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan Pengadu dan Teradu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa: [5.1] Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili pengaduan Pengadu; [5.2] Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; [5.3] Teradu terbukti telah melakukan pelanggaran kode etik; Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan di atas,

1. Mengabulkan pengaduan Pengadu untuk sebagian; 2. Menjatuhkan sanksi Peringatan kepada Teradu Rasid Do Kader terhitung sejak dibacakan Putusan ini; 3. Memerintahkan Bawaslu Provinsi Maluku Utara untuk menindaklanjuti Putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak Putusan dibacakan; dan 4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini. Demikian diputuskan dalam Rapat Pleno oleh 7 (tujuh) Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, Harjono selaku Ketua merangkap Anggota; Muhammad, Teguh Prasetyo, Alfitra Salamm, Ida Budhiati, Ratna Dewi Pettalolo, dan Hasyim Asyari, masing-masing sebagai Anggota, pada Hari Selasa Tanggal Dua Puluh Tiga Bulan Januari Tahun Dua Ribu Delapan Belas, dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari Kamis Tanggal Delapan Bulan Februari Tahun Dua Ribu Delapan Belas oleh Harjono selaku Ketua merangkap Anggota; Muhammad, Teguh Prasetyo, Alfitra Salam, dan Ida Budhiati, masing-masing sebagai Anggota, tidak dihadiri oleh Pengadu dan dihadiri oleh Teradu KETUA Harjono ANGGOTA Muhammad Teguh Prasetyo Alfitra Salamm Ida Budhiati Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya. SEKRETARIS PERSIDANGAN Osbin Samosir