Arsip Putusan DKPP RI

PUTUSAN Nomor 33-PKE-DKPP/I/2021 DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU REPUBLIK INDONESIA DEMI KEADILAN DAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU Memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir Pengaduan Nomor 08- P/L-DKPP/I/2021 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 33-PKE-DKPP/I/2021, menjatuhkan Putusan dugaan pelanggaran kode etik yang diajukan oleh:

[1.1] PENGADU 1. Nama : Syaiful Bakri Pekerjaan/Lembaga : Karyawan Swasta Alamat : Green Golf Residence Karya Indah Blok A No.02 RT.015, Kelurahan Pematang Sulur, Kecamatan Telanai Pura, Kota Jambi. Memberikan Kuasa Kepada : Nama Sarbaini : Pekerjaan/Lembaga Advokat : Alamat : Jl. T. Sulaiman/Lrg. Setia Budi No.23 RT.26 Kelurahan Tambak Sari, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi. Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------------- Pengadu.

Terhadap: [1.2] TERADU 1. Nama Samsedi : Jabatan : Ketua Bawaslu Kab. Tanjung Jabung Timur Alamat : Jl. Bhayangkara Kantor Bersama, Kelurahan Talang Babat, Kecamatan Muara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Selanjutnya disebut sebagai---------------------------------------------------- Teradu. [1.3] Membaca dan mempelajari pengaduan Pengadu; Memeriksa dan mendengar keterangan Pengadu; Memeriksa dan mendengar keterangan Teradu; Memeriksa dan mendengar keterangan Saksi; Memeriksa dan mendengar keterangan Pihak Terkait; dan Memeriksa dan mempelajari dengan seksama semua dokumen dan Segala bukti-bukti yang diajukan Pengadu dan Teradu.

[2.1] POKOK PENGADUAN PENGADU Bahwa Pengadu telah menyampaikan Pengaduan tertulis kepada DKPP dengan Pengaduan Nomor 08-P/L-DKPP/I/2021 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 33-PKE-DKPP/I/2021, yang disampaikan secara lisan dalam sidang DKPP dengan uraian sebagai berikut: Pada tanggal 7 Desember 2020, Pelapor menyampaikan laporan di Bawaslu Provinsi Jambi dengan Laporan Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 05/LP/PG/PROV/05.00/XII/2020, tentang Pasangan Calon Gubernur Nomor Urut 1, a.n. Drs. H. Cek Endra berkampanye di Dusun Temanggung, Desa Sungai Itik, Kecamatan Sadu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur di kediaman H. Sontek pada saat minggu tenang (7 Desember 2020). Pada tanggal 9 Desember 2020, Pelapor mendapat pemberitahuan tentang status laporan. Selanjutnya, pada tanggal 10 Desember 2020, Bawaslu Kabupaten Tanjung Jabung Timur melakukan klarifikasi terhadap Pelapor. Pada tanggal 13 Desember 2020, Bawaslu memberitahukan bahwa telah memanggil Terlapor Drs. H. Cek Endra tetapi tidak datang. Pada tanggal 15 Desember 2020, tanpa disertai alasan yang jelas, Bawaslu Tanjung Timur menyampaikan laporan dihentikan karena tidak memenuhi unsur Pasal 187 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang- Undang. [2.2] PETITUM PENGADU Sehubungan dengan kejadian tersebut diatas, Pengadu mohon agar DKPP memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu [2.3] ALAT BUKTI PENGADU Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pengadu mengajukan bukti- bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan P-4, sebagai berikut: Bukti Keterangan Bukti P-1 : Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 05/LP/PG/Prov/05/05.00/XII/2020; Bukti P-2 : Undangan Klarifikasi Nomor: 224/K.BAWASLU- PROV.JA.08/PM.06.02/XII/2020, tanggal 10 Desember 2020; Bukti P-3 : Pemberitahuan Tentang Status Laporan tanggal 15 Desember 2020; Bukti P-4 : 4 Lembar foto Drs. H. Cek Endra pada saat berada di lokasi kampanye ketika minggu tenang; [2.4] KETERANGAN SAKSI PENGADU Bahwa dalam sidang pemeriksaan kode etik penyelenggara pemilu, Pengadu menghadirkan Saksi atas nama Ritasmairiyanto dengan Joni Hartanto untuk menguatkan dalil aduannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: a. Bahwa saksi mempertanyakan urgensinya Bupati Sarolangun (Calon Gubernur Jambi nomor urut 01) a.n Cek Endra berada di kabupaten Tanjab Timur pada masa tenang; b. Bahwa saksi menyayangkan terkait laporan yang tidak ditindaklanjuti serta tidak adanya transparansi maupun pemberitahuan kepada pelapor. [2.5] PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU Dengan ini mengajukan jawaban atas laporan pelapor dengan nomor laporan 05/LP/PG/Prov/05.00/XII/2020 dan pelimpahan laporan dugaan pelanggaran pidana pemilihan dari Bawaslu Provinsi ke Bawaslu Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan nomor 448/K.BAWASLUPROV.JA/PM.00.07/XII/2020 adalah sebagai berikut : KEDUDUKAN HUKUM TERLAPOR 1. Bahwa terlapor atas nama Samsedi, S.Sos adalah merupakan Anggota Bawaslu Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagaimana Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0626/K.BAWASLU/HK.01.01/VIII/2018 tentang pengangkatan anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se Provinsi Jambi Masa Jabatan 2018-2023; (Bukti P.1) 2. Bahwa berdasarkan Pasal 22 A ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 “Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan menjadi tanggung jawab bersama Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Panwaslu kabupaten/Kota”. 3. Bahwa berdasarkan angka 1 dan 2 diatas bawaslu Kabupaten Tanjung Jabung Timur akan memberikan jawaban atas laporan pelapor yang dilaporkan di Bawaslu Provinsi Jambi nomor 05/LP/PG/PROV/05.00/XII/2020 tanggal 7 Desember 2020 dan dilimpahkan kepada Bawaslu Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan nomor 448/K.BAWASLU PROV.JA/PM.00.07/XII/2020 tanggal 9 Desember 2020. (Bukti P.2) DALAM POKOK LAPORAN 1. Tentang Waktu dan Peristiwa Laporan a. Bahwa waktu pelaporan yang disampaikan oleh pelapor ke Bawaslu Provinsi Jambi pada hari Senin tanggal 7 Desember tahun 2020 pukul 14.55 Wib. (Bukti P.3) b. Bahwa Bawaslu Provinsi Jambi melimpahkan laporan dugaan pelanggaran adanya kampanye diluar jadwal yang dilakukan oleh Calon Gubernur Provinsi jambi nomor urut 1 (satu) atas nama H. Cek Endra yang diduga melakukan kampanye pada tanggal 7 Desember 2020 di Kecamatan Sadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur; c. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tanggal 10 Desember 2020 pukul 10.00 WIB melakukan rapat pleno membahas hasil pelimpahan Bawaslu Provinsi Jambi terhadap Bawaslu Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan disepakati di register dengan nomor registrasi 02/REG/LP/PG/Kab/05.10/XII/2020 atas nama pelapor Syaiful Bakri dan terlapor H. Cek Endra untuk ditindaklanjuti berdasarkan Perbawaslu nomor 8 Tahun 2020 pasal 13 ayat (4); (Bukti P.4) d. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tanjung Jabung Timur bersama unsur Kepolisian dan Kejaksaan yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu melakukan rapat pleno pembahasan tahap 1 (satu) di Sekretariat Bawaslu Kabupaten tanjung Jabung Timur pada tanggal 10 Desember 2020 pukul 11.00 WIB menyepakati dilanjutkan ke proses penanganan pelanggaran pengawas pemilihan dan penyelidikan, yaitu memintai keterangan pelapor, saksi-saksi, terlapor dan pihak-pihak yang dianggap dibutuhkan keterangannya berdasarkan Perbawaslu nomor 8 tahun 2020 pasal 26 ayat (1) s/d ayat (9); (Bukti P.5) e. Bawaslu kabupaten Tanjung jabung Timur telah melakukan pemanggilan kepada pelapor, saksi dari pelapor, pihak terkait, keterangan ahli dan terlapor. Namun tiga kali terlapor diundang tidak pernah hadir termasuk Bawaslu Kabupaten Tanjung jabung Timur telah memfasilitasi secara daring berdasarkan Perbawaslu nomor 8 tahun 2020 pasal 26 ayat (2); (Bukti P.6) f. Berdasarkan Perbawaslu 8 tahun 2020 pasal 23 ayat (1) dan (2) waktu penanganan pelanggaran tiga hari plus dua, maka Bawaslu Kabupaten Tanjung Jabung Timur melakukan pleno sebelum pembahasan tahap dua dan diputuskan bahwa hasil kajian akhir dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan kampanye diluar jadwal telah memenuhi unsur dan kemudian akan diplenokan bersama tim sentra gakkumdu pada pembahasan tahap kedua; g. Bahwa berdasarkan pleno pembahasan tahap dua dengan nomor Berita Acara 04/BA/SG/Kab.TJT/XII/2020 tanggal 15 Desember 2020. Tim Sentra Gakkumdu Kabupaten Tanjung Jabung Timur berkesimpulan Laporan Pelanggaran nomor 02/REG/LP/PG/Kab/05.10/XII/2020 atas nama pelapor Syaiful Bakri dengan terlapor Drs. H. Cek Endra tidak memenuhi unsur tindak pidana Pemilihan Pasal 187 Ayat (1). (Bukti P.7) h. Bawaslu kabupaten Tanjung jabung Timur melaksanakan Rapat Pleno untuk mengumumkan status laporan dengan Berita Acara nomor 027/BA/BAWASLU-TJT/XII/2020. (Bukti P.8) 2. Uraian Peristiwa Dugaan Pelanggaran Yang Dilaporkan Oleh Pelapor a. Peristiwa Adanya kampanye diluar jadwal (masa tenang) yang dilakukan oleh seorang calon Gubernur atas nama Cek Endra yang mana diketahui juga merupakan Bupati aktif Kabupaten Sarulangun dirumah Bapak H. Sontek RT 06 Dusun Temenggung Desa Sungai Itik Kecamatan Sadu Kabupaten tanjung Jabung Timur. b. Dugaan Pasal Yang Dilanggar Adapun dugaan pasal yang dilanggar dalam peristiwa tersebut sebagai berikut :  Pasal 187 ayat (1) Undang-Undang nomor 10 Tahun 2016 yang berbunyi “ setiap orang yang dengan sengaja melakukan kempanye diluar jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU kabupaten/Kota untuk masing-masing calon, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 15 (lima belas) hari atau paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 100.000.,- (seratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp. 1.000.000(satu juta rupiah) 3. Tentang Bukti-bukti Bahwa terhadap kebenaran dan kualitas bukti-bukti yang dihadirkan oleh pelapor maka akan dibuktikan dalam sidang pembuktian selanjutnya. 4. Tentang Petitum (Hal-hal yang diminta untuk di putuskan) Bahwa Bawaslu kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam melaksanakan penanganan pelanggaran telah sesuai dengan prosedur berdasarkan Perbawaslu nomor 8 Tahun 2020. [2.6] PETITUM TERADU Berdasarkan uraian tersebut diatas, Teradu memohon kepada Majelis Pemeriksa Kode Etik Yang Mulia untuk memutuskan sebagai berikut: 1. Menyatakan aduan pengadu tidak terbukti secara sah; 2. Menyatakan Teradu tidak melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur atau mekanisme pada tahapan pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya ( Ex aequo et bono). [2.7] BUKTI TERADU Bahwa untuk menguatkan jawabannya, Teradu mengajukan bukti yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-14, sebagai berikut: Bukti Keterangan Bukti T-1 : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0626/K.BAWASLU/HK.01.01/VIII/2018 tentang pengangkatan anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se Provinsi Jambi Masa Jabatan 2018-2023; Bukti T-2 : Tanda terima bukti penyampaian laporan formulir A.3 dengan nomor : 05/LP/PG/Prov/05/05.00/XII/2020; Bukti T-3 : Surat Bawaslu Nomor 448/K.BAWASLU PROV.JA/PM.00.07/XII/2020 tanggal 9 Desember 2020 perihal pelimpahan laporan dugaan pelanggaran pidana pemilihan; Bukti T-4 : Perbawaslu Nomor 8 tahun 2020 tentang Penanganan pelanggaran pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; Bukti T-5 : Undangan rapat pleno dengan nomor 222/BAWASLU-PROV/JA- 08/Set/PM/06.02/XII/2020 kepada ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Tanjung Jabung Timur, tanggal 9 Desember 2020; Bukti T-6 : Undangan rapat pleno dengan nomor 223/BAWASLU-PROV/JA- 08/Set/PM/06.02/XII/2020 kepada Koordinator Gakkumdu Kejaksaan Negeri Kabupaten Tanjung Jabung Timur, tanggal 9 Desember 2020; Bukti T-7 : Undangan rapat pleno dengan nomor 222/BAWASLU-PROV/JA- 08/Set/PM/06.02/XII/2020 kepada Koordinator Gakkumdu Polres Kabupaten Tanjung Jabung Timur, tanggal 9 Desember 2020; Bukti T-8 : Berita acara Pembahasan pertama Sentra Gakkumdu Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 03/BA/SG/Kab.TJT/XII/2020 tanggal 10 Desember 2020; Bukti T-9 : Daftar hadir Pembahasan tahap I Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan tahun 2020; Bukti T-10 : Undangan klarifikasi terhadap pihak pihak; Bukti T-11 : Surat keterangan sakit dari Praktik Dokter Umum dr. H. Bambang Hermanto, M.Kes; Bukti T-12 : Berita Acara pleno pembahasan hasil kajian akhir dugaan pelanggaran kampanye diluar jadwal; Bukti T-13 : Berita acara Pembahasan kedua Sentra Gakkumdu Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 04/BA/SG/Kab.TJT/XII/2020 tanggal 15 Desember 2020; Bukti T-14 : Berita Acara rapat pleno Nomor 027/BA/BAWASLU-TJT/XII/2020 tanggal 15 Desember 2020. [2.8] KETERANGAN PIHAK TERKAIT Bahwa dalam sidang pemeriksaan, DKPP perlu mendengar keterangan Pihak Terkait Bawaslu Provisni Jambi, Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Tanjung Jabung Timur serta Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur. 1. Bawaslu Provinsi Jambi menerangkan sebagai berikut : a. Bahwa kami telah menerima laporan dari pelapor yaitu Sdr. Saiful Bakri dengan laporan Nomor : 05/LP/PG/Prov/05.00/XII/2020 tertanggal 07 Desember 2020; b. Bahwa sebagaimana dalam Perbawaslu Nomor 08 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran, Laporan tersebut dilimpahkan ke Bawaslu Tanjung Jabung Timur sesuai dengan tempat kejadian Peristiwa (locus delictie). Laporan tersebut dilimpahkan ke Bawaslu Tanjung Jabung Timur dengan surat Nomor : 448/K.BAWASLU PROV.JA/PM.00.07/XII/2020 tanggal 09 Desember 2020. 2. Bawaslu Kabupaten Tanjung Jabung Timur menerangkan sebagai berikut : a. Bahwa dalam penanganan Pelanggaran di Sentra gakkumdu Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah dilakukan sesuai dengan Peraturan Peraturan Bersama Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020 dan Nomor 14 Tahun 2020 antara Bawaslu, Polri dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia tentang Sentra Gakkumdu dalam Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati serta Walikota dan wakil walikota; b. Bahwa pada pembahasan kedua di Sentra gakkumdu, Bawaslu berpendapat unsur Pidana pemilihan terpenuhi, namun dari unsur kepolisian dan kejaksaan berpendapat tidak adanya unsur Tindak Pidana Pemilihan unsur penyampaian visi dan misi pada saat kejadian tidak ada. 3. Sentra Gakkumdu Kabupaten Tanjung Jabung Timur unsur Kepolisian menerangkan sebagai berikut : a. Bahwa dalam pembahasan kedua di Sentra Gakkumdu, Penyidik tidak menemukan adanya pelanggaran pasal 187 Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan, hal tersebut dikarenakan tidak adanya unsur penyampaian visi dan misi dan hanya ada penunjukan tanda “1 (satu) jari” sehingga tidak cukup bukti untuk menjerat terlapor dalam laporan pelapor di Bawaslu provinsi Jambi dengan Nomor : 05/LP/PG/Prov/05.00/XII/2020 tanggal 07 Desember 2020;

[3.1] Menimbang maksud dan tujuan pengaduan Pengadu adalah terkait dengan dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu; [3.2] Menimbang sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut sebagai DKPP) terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagaimana berikut: Kewenangan DKPP [3.3] Menimbang bahwa DKPP dibentuk untuk menegakkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang didasarkan pada ketentuan Pasal 155 ayat (2) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyebutkan: DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan aduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota. Selanjutnya ketentuan Pasal 159 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengatur wewenang DKPP untuk: a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan; b. Memanggil Pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik; dan d. Memutus Pelanggaran Kode Etik. Ketentuan di atas diatur lebih lanjut dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang menyebutkan bahwa penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP. [3.4] Menimbang bahwa pengaduan Pengadu berkaitan dengan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan Teradu, maka DKPP berwenang memutus pengaduan a quo. Kedudukan Hukum [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 458 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 juncto Pasal 4 ayat (1) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu, pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas Pengadu kepada DKPP. Selanjutnya ketentuan di atas diatur lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagai berikut: Pengaduan dan/atau Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh: a. Penyelenggara Pemilu; b. Peserta Pemilu; c. Tim Kampanye; d. Masyarakat; dan/atau e. Pemilih. [3.6] Menimbang bahwa Pengadu adalah Masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu, dengan demikian Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; [3.7] Menimbang bahwa DKPP berwenang mengadili pengaduan a quo, Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan.

[4.1] Menimbang Pengadu pada pokoknya mendalilkan bahwa Teradu tanpa alasan yang jelas menghentikan laporan Pengadu. Bahwa pada 7 Desember 2020 Pengadu menyampaikan laporan kepada Bawaslu Provinsi Jambi dan diregister dengan No: 05/LP/PG/PROV/05.00/XII/2020. Laporan a quo pada pokoknya memuat substansi dugaan pelanggaran kampanye Paslon Gubernur Provinsi Jambi Nomor Urut 1 a.n. Drs. H. Cek Endra. Laporan tersebut kemudian dilimpahkan kepada Bawaslu Kab. Tanjung Jabung. Pada 10 Desember 2020, Bawaslu Kab. Tanjung Jabung Timur melakukan klarifikasi kepada Pengadu dan Pada 13 Desember 2020, Bawaslu Kab. Tanjung Jabung Timur mengundang Drs. H. Cek Endra untuk dimintai keterangan melalui klarifikasi, namun yang bersangkutan tidak hadir. Pada 15 Desember 2020, Bawaslu Kab. Tanjung Jabung Timur kemudian menyampaikan bahwa laporan Pengadu dihentikan karena tidak memenuhi unsur Pasal 187 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. [4.2] Menimbang keterangan dan jawaban Teradu pada pokoknya menolak seluruh dalil aduan Pengadu kecuali yang diakuinya. Teradu menyatakan bahwa Pada 7 Desember 2020 Pengadu menyampaikan laporan dugaan pelanggaran kampanye Calon Gubernur Provinsi Jambi a.n. H. Cek Endra di Kecamatan Sadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Pada 10 Desember 2020, Bawaslu Kab. Tanjung Jabung Timur melakukan rapat pleno pelimpahan dari Bawaslu Provinsi Jambi. Dalam pleno tersebut, disimpulkan bahwa laporan Pengadu diregister dengan No: 02/REG/LP/PG/Kab/05.10/XII/2020 dan untuk ditindaklanjuti berdasarkan Pasal 13 ayat (4) Peraturan Bawaslu No 8 Tahun 2020. Pada hari yang sama, Bawaslu Kab. Tanjung Jabung Timur melakukan pembahasan pertama Sentra Gakkumdu dan menyatakan laporan Pengadu dilanjutkan ke proses penanganan pelanggaran pengawas pemilihan dan penyelidikan. Bawaslu Kab. Tanjung Jabung Timur mengundang Pengadu, saksi Pengadu, pihak terkait, ahli, dan terlapor untuk meminta keterangan dalam klarifikasi. Bawaslu Kab. Tanjung Jabung Timur telah tiga kali menyampaikan undangan klarifikasi kepada Terlapor, termasuk menyediakan fasilitas daring. Namun hingga waktu yang telah ditentukan Terlapor tidak memenuhi undangan klarifikasi. Pada 15 Desember 2020, Bawaslu Kab. Tanjung Jabung Timur melakukan pleno pembahasan kedua Sentra Gakkumdu yang dituangkan dalam BA No: 04/BA/SG/Kab.TJT/XII/2020. Rapat tersebut pada pokoknya menyimpulkan bahwa laporan Pengadu tidak memenuhi unsur tindak pidana Pemilihan. Pada hari yang sama, Bawaslu Kab. Tanjung Jabung Timur melakukan rapat pleno untuk menindaklanjuti hasil rapat pembahasan kedua Sentra Gakkumdu. Pleno tersebut pada pokoknya menyimpulkan bahwa laporan Pengadu tidak memenuhi unsur dan status laporan dihentikan dan diumumkan, serta disampaikan kepada Pengadu dan terlapor. Demikian, Teradu menyatakan bahwa Bawaslu Kab. Tanjung Jabung Timur telah melaksanakan penanganan pelanggaran sebagaimana diatur dalam Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2020. [4.3] Menimbang jawaban dan keterangan para pihak, dokumen alat bukti, serta fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan, DKPP berpendapat bahwa pada 7 Desember 2020, Pengadu menyampaikan laporan dugaan pelanggaran kampanye oleh Calon Gubernur Provinsi Jambi a.n. Jambi Drs. H. Cek Endra kepada Bawaslu Provinsi Jambi dan diregister dengan No: 05/LP/PG/Prov/05.00/XII/2020. Pada 9 Desember 2020, Bawaslu Provinsi Jambi menyampaikan pelimpahan laporan dugaan pelanggaran pidana pemilihan kepada Bawaslu Tanjung Jabung Timur melalui Surat No: 448/K.BAWASLU PROV.JA/PM.00.07/XII/2020. Pada 10 Desember 2020, Bawaslu Kab. Tanjung Jabung Timur kemudian menindaklanjuti pelimpahan laporan tersebut dengan melakukan rapat pleno dan meregister dengan No: 02/REG/LP/PG/Kab/05.10/XII/2020. Pada hari yang sama, Bawaslu Kab. Tanjung Jabung Timur melakukan pembahasan pertama Sentra Gakkumdu hasilnya laporan Pengadu dilanjutkan ke proses penyelidikan dan dituangkan dalam BA No: 03/BA/SG/Kab.TJT/XII/2020. Selanjutnya, Bawaslu Kab. Tanjung Jabung Timur melakukan klarifikasi kepada Pengadu, terlapor, saksi- saksi, dan ahli. Terlapor tidak hadir memenuhi undangan klarifikasi meskipun telah dipanggil 3 (tiga) kali melalui surat No: 226.K/BAWASLU-PROV.JA- 08/PM.0602/XII/2020 tertanggal 12 Desember 2020, Surat No: 227/K.BAWASLU- PROV.JA-08/PM.06.02/XII/2020 tertanggal 13 Desember 2020, dan Surat No: 229/K.BAWASLU-PROV.JA-08/PM.06.02/XII/2020 tertanggal 14 Desember 2020. Bawaslu Kab. Tanjung Jabung Timur juga telah berupaya menyediakan fasilitas daring melalui aplikasi Zoom untuk melakukan klarifikasi kepada Terlapor. Namun, fasilitas tersebut tidak digunakan oleh Terlapor dengan alasan sakit. Pada 15 Desember 2020, Bawaslu Kab. Tanjung Jabung Timur kemudian melakukan pleno dan memutuskan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan kampanye di luar jadwal telah memenuhi unsur dan dituangkan dalam BA No: 026/BA/BAWASLU-TJT/XII/2020. Selanjutnya pada hari yang sama, Bawaslu Kab. Tanjung Jabung Timur melakukan pembahasan kedua Sentra Gakkumdu. Berdasarkan BA No: 04/BA/SG/Kab.TJT/XII/2020, Bawaslu Kab. Tanjung Jabung Timur berpendapat bahwa tindakan Terlapor memenuhi unsur kampanye di luar jadwal sebagaimana dimaksud Pasal 187 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Sedangkan Pihak Kepolisian Daerah Kab. Tanjung Jabung Timur dan Kejaksaan Negeri Kab. Tanjung Jabung Timur berpendapat sebaliknya, bahwa laporan a quo tidak memenuhi unsur Pasal 187 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Sehingga hasil dari pembahasan kedua Sentra Gakkumdu menyimpulkan laporan Pengadu tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilihan Pasal 187 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan proses penanganan tindak pidana pemilihan dihentikan. Sesuai prosedur, Bawaslu Kab. Tanjung Jabung Timur menindaklanjuti hasil pembahasan kedua Sentra Gakkumdu dengan melakukan rapat pleno yang dituangkan dalam BA No: 027/BA/BAWASLU- TJT/XII/2020 tertanggal 15 Desember 2020. DKPP menilai tindakan Teradu bersama Bawaslu Kab. Tanjung Jabung Timur dalam melakukan penanganan laporan telah sesuai dengan koridor kewenangannya. Tindakan Bawaslu Kab. Tanjung Jabung Timur menerbitkan 3 (tiga) kali undangan klarifikasi dan menyediakan fasilitas daring kepada Terlapor menunjukkan upaya sungguh-sungguh untuk menemukan titik terang peristiwa yang diduga sebagai pelanggaran kampanye diluar jadwal. Selain itu, dalam rapat pleno dan pembahasan kedua Sentra Gakkumdu, Bawaslu Kab. Tanjung Jabung Timur berpandangan berdasarkan hasil klarifikasi kepada pihak terkait disimpulkan laporan Pengadu telah memenuhi unsur kampanye di luar jadwal sebagaimana dimaksud Pasal 187 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Keputusan dihentikannya laporan a quo bukan disebabkan oleh sikap dan tindakan Teradu bersama Bawaslu Kab. Tanjung Jabung Timur. Dengan demikian dalil aduan Pengadu tidak terbukti dan jawaban Teradu meyakinkan DKPP. Teradu tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu. [4.4] Menimbang terhadap dalil aduan Pengadu selebihnya, DKPP tidak relevan untuk mempertimbangkan.

Berdasarkan penilaian atas fakta dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan Pengadu, memeriksa dan mendengar jawaban Teradu, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan Pengadu dan Teradu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa: [5.1] Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili pengaduan Pengadu; [5.2] Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; [5.3] Teradu tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu; Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas,

1. Menolak Pengaduan Pengadu untuk seluruhnya; 2. Merehabilitasi nama baik Teradu Samsedi selaku Ketua merangkap Anggota Bawaslu Kabupaten Tanjung Jabung Timur, terhitung sejak Putusan ini dibacakan; 3. Memerintahkan Bawaslu Provinsi Jambi untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak Putusan ini dibacakan; dan 4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini. Demikian diputuskan dalam Rapat Pleno oleh 7 (Tujuh) anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, yakni Muhammad selaku Ketua merangkap Anggota; Alfitra Salam, Teguh Prasetyo, Didik Supriyanto, Ida Budhiati, Pramono Ubaid Tanthowi dan Mochammad Afifuddin masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu tanggal Tiga Puluh Satu bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari ini, Rabu tanggal Tujuh bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu oleh Alfitra Salam, Teguh Prasetyo, Didik Supriyanto dan Ida Budhiati masing-masing sebagai Anggota. ANGGOTA Ttd Ttd Alfitra Salam Teguh Prasetyo Ttd Ttd Didik Supriyanto Ida Budhiati Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya. SEKRETARIS PERSIDANGAN PENGGANTI Rio Fahridho Rahmat