Arsip Putusan DKPP RI

PUTUSAN No. 255/DKPP-PKE-III/2014 DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA Yang memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir perkara pengaduan Nomor 674/I-P/L-DKPP/2014, yang diregistrasi dengan Nomor Perkara 255/DKPP- PKE-III/2014, menjatuhkan putusan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang diajukan oleh:

[1.1] PENGADU 1. Nama : H. Prabowo Subianto Pekerjaan/Jabatan : Calon Presiden Alamat : Kampung Gombong RT 003/RW 009, Kelurahan Bojong Koneng Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 2. Nama : Ir. H. Hatta Rajasa Pekerjaan/Jabatan : Calon Wakil Presiden Alamat : Jl. RS. Fatmawati RT 003 RW 009 Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Agustus 2014, memberikan kuasa untuk bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada: 1. Nama : M. Mahendradatta, S.H., M.A., M.H., Ph.D Organisasi : Tim Pembela Merah Putih Alamat : Rumah Polonia Jl. Cipinang Cempedak I No. 29, Jakarta Timur 2. Nama : Sutejo Sapto Jalu, S.H Organisasi : Tim Pembela Merah Putih Alamat : Rumah Polonia Jl. Cipinang Cempedak I No. 29, Jakarta Timur 1  3. Nama : Warno, S.H Organisasi : Tim Pembela Merah Putih Alamat : Rumah Polonia Jl. Cipinang Cempedak I No. 29, Jakarta Timur 4. Nama : Sahroni, S.H., M.H Pekerjaan : Tim Pembela Merah Putih Alamat : Rumah Polonia Jl. Cipinang Cempedak I No. 29, Jakarta Timur 5. Nama : Guntur Fattahillah, S.H Pekerjaan : Tim Pembela Merah Putih Alamat : Rumah Polonia Jl. Cipinang Cempedak I No. 29, Jakarta Timur 6. Nama : Ega Windratno, S.H Pekerjaan : Tim Pembela Merah Putih Alamat : Rumah Polonia Jl. Cipinang Cempedak I No. 29, Jakarta Timur Selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------------------------Pengadu;

TERHADAP: [1.2] TERADU 1. Nama : Husni Kamil Manik Pekerjaan : Ketua KPU Republik Indonesia Alamat : Jl. Imam Bonjol No. 29, Jakarta Pusat Selanjutnya disebut sebagai---------------------------------------------------Teradu I; 2. Nama : Ferry Kurnia Rizkiansyah Pekerjaan : Anggota KPU Republik Indonesia Alamat : Jl. Imam Bonjol No. 29, Jakarta Pusat Selanjutnya disebut sebagai---------------------------------------------------Teradu II; 1. Nama : Ida Budhiati Pekerjaan : Anggota KPU Republik Indonesia Alamat : Jl. Imam Bonjol No. 29, Jakarta Pusat Selanjutnya disebut sebagai---------------------------------------------------Teradu III; 2. Nama : Arif Budiman Pekerjaan : Anggota KPU Republik Indonesia Alamat : Jl. Imam Bonjol No. 29, Jakarta Pusat Selanjutnya disebut sebagai---------------------------------------------------Teradu IV; 3. Nama : Hadar Nafis Gumay Pekerjaan : Anggota KPU Republik Indonesia Alamat : Jl. Imam Bonjol No. 29, Jakarta Pusat 2 Selanjutnya disebut sebagai---------------------------------------------------Teradu V; 4. Nama : Sigit Pamungkas Pekerjaan : Anggota KPU Republik Indonesia Alamat : Jl. Imam Bonjol No. 29, Jakarta Pusat Selanjutnya disebut sebagai---------------------------------------------------Teradu VI; 5. Nama : Juri Ardiantoro Pekerjaan : Anggota KPU Republik Indonesia Alamat : Jl. Imam Bonjol No. 29, Jakarta Pusat Selanjutnya disebut sebagai---------------------------------------------------Teradu VII; [1.3] Membaca dan mempelajari pengaduan Pengadu; Memeriksa dan mendengar keterangan Pengadu; Memeriksa dan mendengar keterangan Teradu; Memeriksa dan mendengar keterangan Saksi dan Ahli; Memeriksa dan mempelajari dengan seksama semua dokumen dan segala bukti-bukti yang diajukan Pengadu dan Teradu.

ALASAN-ALASAN DAN POKOK PENGADUAN PENGADU [2.1] Menimbang bahwa Para Pengadu pada tanggal 4 Juli 2014 telah mengajukan pengaduan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut DKPP) dengan Nomor 674/I-P/L-DKPP/2014, yang diregistrasi dengan Nomor Perkara 255/DKPP-PKE-III/2014, yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut: 1. Bahwa pada hari Jum’at tanggal 25 Juli 2014, Para Teradu mengeluarkan Surat Edaran No. 1446/KPU/VII/2014, tanggal 25 Juli 2014 tentang Penyiapan dan Penyampaian Formulir Model A5 PPWP dan Model C7 PPWP jo Surat Edaran No. 1449/KPU/VII/2014 tanggal 25 Juli 2014 tentang Sengketa PHPU Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Bahwa, inti daripada Surat Edaran KPU dimaksud di atas berisikan tentang perintah kepada seluruh KPUD untuk melakukan Pembukaan Kotak Suara yang sudah tersegel; 2. Bahwa langkah Para Teradu mengeluarkan Surat Edaran yang memerintahkan kepada seluruh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD), jelas merupakan tindakan yang melawan hukum, sebagaimana di atur Pasal 149 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang menyatakan “KPU Kabupaten/Kota menyimpan menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon sehingga KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib menyimpan, menjaga dan mengamankan kotak suara.” Tindakan Para Teradu 3  juga dinilai melanggar Pasal 43 PKPU Nomor 21 Tahun 2014, yang menyebutkan bahwa KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib menyimpan, menjaga dan mengamankan keutuhan seluruh kotak suara yang berisi surat suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya dan formulir ditingkat TPS dalam keadaan tersegel. Selain itu, tindakan Para Teradu juga dinilai melanggar Pasal 38 ayat (3) PKPU Nomor 31 Tahun 2014 yang menyebutkan KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib menyimpan kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tempat yang memadai dan dapat dijamin keamanannya; 3. Bahwa meskipun Para Teradu berdalih pembukaan kotak suara dimaksudkan untuk mempersiapkan bukti-bukti terkait sengketa di Mahkamah Konstitusi, tetapi tindakan Teradu tersebut tetap dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum karena pembukaan kotak suara yang dilakukan Para Teradu tepat pada tanggal didaftarkannya sengketa Permohonan Hasil Perolehan (PHPU), yakni pada tanggal 25 Juli 2014 Jam 20.00 WIB, sehingga seolah-olah Para Teradu telah mengetahui apa saja yang menjadi dasar pokok permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang Pengadu permasalahkan, apalagi diketahui Permohonan PHPU Pengadu tersebut baru dicatat dalam Buku Register Perkara Konstitusi (BRPK), pada tanggal 26 Juli 2014 Jam 09.00 Wib; 4. Bahwa berdasarkan uraian di atas, apapun yang menjadi dasar Para Teradu dalam melakukan pembukaan kotak suara sebelum adanya ketetapan dari Mahkamah Konstitusi, jelas melanggar hukum; [2.2] PETITUM PENGADU Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pengadu memohon kepada DKPP berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut: 1. Mengabulkan aduan Para Pengadu seluruhnya; 2. Menjatuhkan sanksi PEMBERHENTIAN TETAP kepada para Teradu I Sdr Husni Kamil Manik, Teradi II Ferry Kurnia Rizkiansyah, Teradu III Ida Budhiati, Teradu IV Arif Budiman, Teradu V Hadar Nafis Gumay, Teradu VI Sigit Pamungkas, Teradu VII Juri Ardiantoro (Ketua dan Anggota KPU Republik Indonesia); 3. Memohon agar Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia segera memproses Laporan Pengadu; Atau Putusan lain yang seadil-adilnya. [2.3] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, maka Pengadu mengajukan bukti-bukti sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Photocopy Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden; 4 2. Bukti P-2 : Photocopy Surat Edaran KPU NO. 1446/KPU/VII/2014, tanggal 25 Juli 2014 tentang Penyiapan dan Penyampaian Formulir Model A5 PPWP dan Model C7 PPWP; 3. Bukti P-3 : Photocopy Surat Edaran KPU NO. 14qq/KPU/VII/2014, Tanggal 18 Juli 2014; 4. Bukti P-4 : Photocopy Surat Edaran KPU NO. 1449/KPU/VII/2014, Tanggal 25 Juli 2014 tentang Sengketa PHPU Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014; 5. Bukti P-5 : Photocopy PKPU No. 21 Tahun 2014 jo PKPU No. 31 Tahun 2014 tentang Pembukaan Kotak Suara; 6 Bukti P-6 : Photocopy tanda bukti penerimaan laporan nomor: 04/ LP/PILPRES/VII/2014 dan Berita Acara klarifikasi Kabupaten Majene; 7 Bukti P-7 : Photocopy tanda Bukti pengaduan No: 08/tk- ph/spn/2014 yang ditujukan kepada ketua PANWASLU kota sungai penuh tentang penolakan pembukaan kotak suara di KPUD Kota Sungai Penuh; 8 Bukti P-8 : Photocopy foto bukti pembukaan kotak suara yang dilakukan KPUD Kota Sungai Penuh pada tanggal 30 Juni 2014, pada pukul 08.45; 9 Bukti P-9 : Photocopy foto bukti pembukaan kotak suara Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh; 10 Bukti P-10 : Photocopy foto dan video Pembukaan kotak suara Luwuk; 11 Bukti P-11 : Photocopy tanda bukti pengaduan No: 17/TIMKAMDA/TJT/VIII/2014 yang ditujukan kepada Ketua PANWASLU Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi tentang penyampaian keberatan terhadap pembukaan kotak suara Pilpres 2014 oleh KPUD Tanjung Jabung Timur; 12 Bukti P-12 : Photocopy surat edaran dari KPU Kota Bengkulu tertanggal 4 Agustus 2014 dengan Nomor 403/KPU- Kota/VIII/2014 tentang Pembukaan kotak suara; 13 Bukti P-13 : Photocopy foto bukti pembukaan kotak suara yang dilakukan KPUD Kota Bengkulu; 14 Bukti P-14 : Photocopy surat edaran dari KPU Kabupaten Marangin tertanggal 29 Juli 2014 dengan Nomor 358/KPU- Kab/005435300VIII/2014 tentang Pembukaan kotak suara; 15 Bukti P-15 : Photocopy surat penolakan pembukaan kotak suara 5  dengan Nomor 07-0030/PRABOWO-HATTA/2014 tertanggal 30 Juli 2014; 16 Bukti P-16 : Photocopy tanda bukti penerimaan laporan No.002/LP/PILPRES/VIII/2014; 17 Bukti P-17 : Photocopy tanda bukti penerimaan laporan No.04/LP/PILPRES/VII/2014; 18 Bukti P-18 : Photocopy Berita Acara Pembukaan Kotak Suara Tersegel Pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2014 oleh Komisi Pemilihan Umum Tanjungpinang Nomor 07/ BA-KK-PP/VIII/2014; 19 Bukti P-19 : Photocopy foto bukti pembukaan kotak suara yang dilakukan KPU Tanjungpinang; 20 Bukti P-20 : Photocopy foto bukti pembukaan kotak suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden pada PPS Kota JAYA Kabupaten Lahat; 21 Bukti P-21 : Photocopy Surat tugas Ketua Koalisi Merah Putih Surabaya; 22 Bukti P-22 : Photocopy foto bukti pembukaan kota suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden pada PPS Kota Surabaya; 23 Bukti P-23 : Photocopy Ketetapan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 1/PHPU-PRES/XII/2014; 24 Bukti P-24 : Photocopy Surat Undangan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor: 119/KPU/- kab/018.964761/VIII/2014; 25 Bukti P-25 : Photocopy Surat Undangan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang Nomor: 195/KPUKota.018.434078/VII/2014 Foto Pembukaan Suara di Kota Kupang; 26 Bukti P-26 : Photocopy Foto-foto pembukaan kotak suara di Kota Aceh Besar Provinsi Aceh; 27 Bukti P-27 : Photocopy Foto-foto pembukaan kotak suara di Kota Banda Aceh Provinsi Aceh; 28 Bukti P-28 : Photocopy Surat Undangan Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Barat tertanggal 12 Agustus 2014 yang menyatakan bahwa terdapat pelaksanaan kegiatan pembukaan kotak suara di Jakarta Barat pada Kantor Kelurahan se-Kota Administrasi Jakarta Barat; 29 Bukti P-29 : Photocopy Kronologis Singkat Pembukaan Kotak Suara dan Pengambilan Dokumen Oleh KPUD Jakarta Selatan 6  Mulai Tanggal 31 Juli 2014; 30 Bukti P-30 : Photocopy Kronologis Pembukaan Kotak Suara Oleh Komisi Independen Aceh Tenggara; 31 Bukti P-31 : Photocopy Kronologis Pembukaan Kotak Suara Pilpres KPUD Kab. Toli-Toli; 32 Bukti P-32 : Photocopy Kronologis Pembukaan Kotak Suara KPU Kabupaten Poso; 33 Bukti P-33 : Photocopy Kronologis Pembukaan Kotak Suara KPU Kabupaten Tangerang Provinsi Banten; 34 Bukti P-34 : Photocopy Kronologis Pembukaan Kotak Suara KPU Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah; 35 Bukti P-35 : Photocopy Dokumentasi Pembukaan Kotak Suara di Kabupaten Mamasa; KETERANGAN AHLI PENGADU 1. Margarito Kamis menerangkan bahwa Surat Edaran yang dibentuk oleh KPU untuk melakukan pembukaan kotak suara merupakan perbuatan melawan hukum dan tidak mengikat bagi pihak di luar KPU. PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU [2.5] Menimbang bahwa Para Teradu secara bersama-sama telah menyampaikan jawaban dan penjelasan pada saat persidangan yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: [2.5.1] Secara umum Para Teradu dalam persidangan membantah seluruh aduan Pengadu dan menyatakan telah melaksanakan seluruh proses pembukaan kotak suara sesuai prosedur yang di atur di dalam peraturan perundang-undangan; [2.5.2] Bahwa untuk selanjutnya, masing-masing Teradu memberikan jawaban dan penjelasan secara tertulis sebagai berikut: 1. Bahwa memperhatikan laporan KPU Provinsi dalam pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara, Para Teradu memandang perlu memberikan pedoman kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam melakukan pemetaan masalah, menyusun kronologi, dan menyiapkan dokumen mengantisipasi sengketa Pemilu sebagaimana surat KPU Nomor 1411/KPU/VII/2014 tanggal 18 Juli 2014; 2. Bahwa pada tanggal 25 Juli 2014, permohonan sengketa PHPU telah didaftarkan ke Mahkamah Konstitusi oleh Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 1 (satu), H. Prabowo Subianto dan M. Hatta Rajasa. Dalam rangka menyiapkan sengketa PHPU dan berpedoman pada Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2014, KPU sebagai Termohon memiliki kewajiban 7  menyusun jawaban dilengkapi alat bukti yang relevan. Sebagai pengantar distribusi permohonan Pemohon, KPU menerbitkan surat Nomor 1449/KPU/VII/2014 tanggal 25 Juli 2014 yang meminta KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menyusun jawaban dan daftar bukti serta menyiapkan alat bukti sesuai dengan obyek sengketa Pemohon; 3. Bahwa dalam hal obyek sengketa menyebut locus di TPS, KPU Kabupaten/Kota diminta membuka kotak suara mengambil dokumen terkait seperti Model C PPWP, Model C1 PPWP dan Lampirannya, DPT, DPK, DPKTb, Model C7 PPWP, dan dokumen terkait lainnya. Pembukaan kotak suara dilakukan berkoordinasi dengan Pengawas Pemilu, saksi peserta Pemilu, dan pihak kepolisian serta dilengkapi dengan Berita Acara; 4. Bahwa kebijakan Para Teradu sebagaimana angka 3 (tiga) juga telah diterapkan dalam persiapan dan penyelesaian sengketa PHPU Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014. Bahkan, jauh sebelum penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014, dalam penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lamongan, Mahkamah Konstitusi membenarkan kegiatan KPU Kabupaten Lamongan membuka kotak suara untuk mengambil dokumen menyiapkan alat bukti dalam penyelesaian sengketa PHPU (vide Putusan Nomor 27/PHPU.D- VIII/2010); 5. Bahwa merespon silang sengketa terkait pembukaan suara, Para Teradu menyampaikan surat kepada Mahkamah Konstitusi Nomor 1455/KPU/VIII/2014 tanggal 4 Agustus 2014. Terhadap surat tersebut, Mahkamah Konstitusi telah menerbitkan Ketetapan Nomor 1/PHPU-PRES/XII/2014 tanggal 8 Agustus 2014 yaitu : a. Dokumen yang diperoleh dari pembukaan kota suara tersegel yang diajukan dalam rangka pembuktian di persidangan Mahkamah Konstitusi oleh Termohon sebelum adanya ketetapan ini akan dipertimbangkan dalam putusan akhir; b. Sejak ketetapan ini dikeluarkan mengizinkan Termohon untuk mengambil dokumen dari kotak suara yang tersegel untuk dipergunakan sebagai alat bukti dalam sidang Mahkamah Konstitusi dengan ketentuan bahwa pembukaan kotak sura harus dilakukan dengan: 1) Mengundang saksi dari kedua pasangan calon untuk menyaksikan; 2) Mengundang Pengawas Pemilu (Bawaslu atau Panwaslu) sesuai tingkatannya untuk menyaksikan; 3) Membuat Berita Acara pembukaan kotak suara dengan memuat keterangan dokumen apa saja yang diambil; 4) Meminta pengamanan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia; 8 6. Bahwa memperhatikan Ketetapan Mahkamah Konstitusi sebagaimana tersebut pada angka 5 (lima), yang menyebutkan dokumen yang diperoleh dari pembukaan kotak suara tersegel yang diajukan dalam rangka pembuktian di persidangan Mahkamah Konstitusi oleh Termohon sebelum adanya ketetapan ini akan dipertimbangankan dalam putusan akhir, menunjukkan bahwa Para Teradu telah sejalan dengan Mahkamah Konstitusi dalam mengimplementasikan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2014 untuk menyiapkan alat bukti; 7. Bahwa dalil Pengadu yang menyatakan Para Teradu diduga melakukan pelanggaran Pemilu terkait dengan perintah pembukaan kotak suara yang sudah tersegel pasca penghitungan suara nasional kepada KPU Provinsi sebagaimana dalam surat edaran Nomor 1446/KPU/VII/2014 tertanggal 25 Juli 2014, perlu dikesampingkan; 8. Bahwa memperhatikan penjelasan sebagaimana tersebut di atas, Para Teradu dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 9. Surat KPU Nomor 1446/KPU/VII/2014 tanggal 25 Juli 2014 dan Nomor 1449/KPU/VII/2014 tanggal 25 Juli 2014, secara substantif saling melengkapi untuk mempersiapkan dan merespon permohonan penyelesaian dalam sengketa PHPU. Berdasarkan rekaman administrasi tata kelola surat KPU, surat Nomor 1446/KPU/VII/2014 tanggal 25 Juli 2014 lebih awal diterbitkan dan didistribusikan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Laporan Biro Teknis kepada Divisi Teknis tercatat surat terkirim melalui email tanggal 25 Juli 2014 pukul 14.36 WIB. Selanjutnya, memperhatikan pemberitaan media bahwa pada tanggal 25 Juli 2014 permohonan penyelesaian sengketa PHPU telah didaftarkan oleh Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor 1, Para Teradu menyiapkan draf surat pengantar distribusi salinan permohonan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Sambil menunggu registrasi perkara dari Mahkamah Konstitusi, mengantisipasi hari efektif kerja terkait libur Idul Fitri 1435 H, Sekretariat Jenderal mengalokasikan penomoran dan tanggal surat 25 Juli 2014; 10. Pada tanggal 26 Juli 2014 sekitar pukul 11.00 WIB, Para Teradu menerima pemberitahuan registrasi permohonan dari Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya, Para Teradu menindaklanjuti melengkapi draf surat pengantar sebagaimana angka 3 (tiga) dengan mencantumkan nomor register permohonan dan daerah mana saja yang dijadikan obyek sengketa. Pengiriman surat Nomor 1449/KPU/VII/2014 kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dilakukan pada tanggal 27 Juli 2014 melalui email yang dilengkapi salinan permohonan yang telah teregistrasi dalam bentuk soft file; 9 11. Kebijakan Para Teradu menyiapkan alat bukti dengan membuka kotak suara sebagaimana tertuang dalam surat KPU Nomor 1449/KPU/VII/2014 tanggal 25 Juli 2014 telah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2014 yang memerintahkan KPU sebagai Termohon menyusun jawaban disertai alat bukti. Lebih dari itu, kebijakan tersebut bersesuaian dengan ketentuan Pasal 6 huruf c Peraturan Bersama KPU, Bawaslu dan DKPP Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, dan Nomor 1 Tahun 2012 yang menyebutkan salah satu prinsip dasar etika dan perilaku Penyelenggara Pemilu adalah menunjukkan penghargaan dan kerjasama dengan seluruh lembaga dan aparatur negara untuk kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Memperhatikan tenggang waktu penyelesaian sengketa PHPU sangat singkat, kebijakan Para Teradu juga telah sejalan dengan ketentuan Pasal 15 huruf d dan e Peraturan Bersama KPU, Bawaslu dan DKPP Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, dan Nomor 1 Tahun 2012 yaitu penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas dengan komitmen tinggi, menggunakan waktu secara efektif sesuai alokasi waktu yang ditetapkan; 12. Pembukaan kotak suara untuk menyiapkan dokumen yang relevan dengan obyek sengketa PHPU hendaknya dilihat sebagai itikad baik Para Teradu menghormati lembaga hukum dan melayani Peserta Pemilu yang sedang menempuh upaya hukum. Dalam rekapitulasi penghitungan suara tingkat nasional, Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 1 berharap penyelenggara Pemilu mampu menghadirkan dokumen pendukung terkait pemilih dalam kategori DPKTb (Daftar Pemilih Khusus Tambahan). Harapan Pengadu yang merupakan bagian dari Tim Kampanye Nasional Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 1 sangat kontradiktif dengan penolakan terhadap kebijakan Para Teradu untuk membuka kotak suara; 13. Memperhatikan prosedur dan mekanisme pembukaan kotak suara yang mengundang Saksi Pasangan Calon, Pengawas Pemilu dan Kepolisian, sesungguhnya tidak ada alasan untuk mencurigai Para Teradu mengubah hasil penghitungan suara atau rekapitulasi penghitungan suara. Kinerja penyelenggara Pemilu dapat diawasi oleh publik dan terbukti tidak ada perbedaan antara hasil entry data yang dilakukan oleh kelompok civil society dengan akses data. Para Teradu dengan hasil rekapitulasi penghitungan suara manual secara berjenjang; 14. Pembukaan kotak suara untuk menyiapkan alat bukti dalam sengketa PHPU mendapatkan dukungan dari Tim Kampanye Daerah dan Pengawas Pemilu. Hal demikian dapat dilihat dalam rekaman Berita Acara Pembukaan Kotak Suara, antara lain di Aceh, DKI Jakarta, Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta, dan Sulawesi Selatan. Pembukaan kotak suara dan pencermatan terhadap dokumen pemilih sangat bermanfaat dalam mengungkap fakta dan kebenaran materiil terkait 10  pemilih kategori DPKTb. Dalam persidangan Mahkamah Konstitusi, Para Teradu dapat memberikan penjelasan tentang fakta DPKTb yang berbasis data sehingga pemilih kategori DPKTb dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan substantif. Manfaat lain terkait dengan terwujudnya proses peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya murah. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota telah membawa dokumen yang sesuai dengan obyek sengketa sehingga tidak perlu bolak-balik hanya untuk menjemput dokumen yang belum dan/atau yang tidak diperlukan terkait sengketa; 15. Kebijakan Teradu mempertahankan jadwal penetapan hasil Pemilu dan Pasangan Calon Terpilih tanggal 22 Juli 2014 telah memperhatikan pendapat Badan Pengawas Pemilu yang disampaikan dalam forum rekapitulasi penghitungan suara tingkat nasional. Apabila tidak ada kejadian yang sangat luar biasa, tidak ada alasan bagi Para Teradu untuk menunda/menangguhkan penetapan hasil Pemilu. Sepanjang pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara tingkat nasional, KPU Provinsi menyampaikan presentasi hasil Pemilu dengan penjelasan tidak ada keberatan terkait DPKTb di tingkat TPS, desa/kelurahan, dan kecamatan. Isu jumlah DPKTb baru mengemuka di tingkat kabupaten/kota dan atau provinsi. Terhadap jumlah DPKTb yang menjadi perhatian Peserta Pemilu telah diberikan penjelasan secara konstruktif oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. Demikian juga terkait pelaksanaan Rekomendasi Pengawas Pemilu telah ditindaklanjuti oleh jajaran Penyelenggara Pemilu. Beberapa rekomendasi yang dinilai oleh Saksi Peserta Pemilu Tingkat Nasional belum tuntas seperti Kabupaten Nias Selatan dan Kabupaten Dogiyai, telah diupayakan penyelesaian dan solusinya oleh KPU/KPU Provinsi dan Bawaslu/Bawaslu Provinsi. Berdasarkan fakta tersebut, tidak ada alasan mengambil kesimpulan adanya kejadian luar biasa untuk menunda penetapan hasil Pemilu dan Pasangan Calon Terpilih. Lebih dari itu, sampai dengan akhir rapat rekapitulasi penghitungan suara, tidak ada temuan dan pendapat dari Bawaslu untuk memberikan rekomendasi penundaan penetapan hasil Pemilu dan Pasangan Calon Terpilih, melalui surat Nomor: 0900/Bawaslu/VII/2014 tanggal 22 Juli 2014, Bawaslu memberi apresiasi kepada KPU karena seluruh rekomendasi telah dilaksanakan; 16. Bahwa kebijakan KPU membuka kotak suara tidak bertujuan untuk melakukan perubahan terhadap data sebagaimana tercantum dalam sertifikat maupun perolehan suara peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Kegiatan pembukaan kotak suara semata-mata untuk melaksanakan perintah Mahkamah Konstitusi sebagaimana tercantum dalam Peraturan MK No. 4 Tahun 2014. Kewajiban Para Teradu untuk menyiapkan alat bukti guna mendukung klarifikasi/keterangan yang disampaikan kepada Mahkamah diperkuat dengan 11  adanya pemberitahuan permohonan penyelesaian PHPU oleh pasangan calon No. urut 1 pada tanggal 26 Juli 2014; 17. Bahwa dalam konsep keadilan Pemilu, peserta Pemilu diberikan kesempatan untuk menyampaikan keberatan kepada lembaga hukum, sedangkan penyelenggara pemilu mempunyai kewajiban merespon keberatan tersebut berbasis fakta dan data. Berdasarkan fakta tersebut di atas, kebijakan pembukaan kotak suara melibatkan saksi peserta pemilu, pengawas pemilu dan Kepolisian telah sejalan dengan azas profesional, transparan dan akuntabel serta norma etika penyelenggara pemilu. Tidak ada pikiran apalagi tindakan Para Teradu untuk melakukan perubahan dokumen hasil Pemilu; 18. Bahwa secara substansi, surat edaran menyangkut pembukaan kota suara dan pelaksanaannya sesuai dengan asas-asas penyelenggara Pemilu dan tata kelola Pemilu yang baik. Pertama, pembukaan kotak suara dengan prinsip transparansi, yaitu melibatkan pemangku kepentingan utama pemilu: saksi pasangan calon, pengawas Pemilu. Pembukaan kotak suara turut mengundang pihak Kepolisian. Pembukaan kotak suara tidak dilakukan diam-diam atau sembunyi-sembunyi. Kedua, pembukaan kotak suara juga sesuai dengan prinsip independensi. Pada prinsip ini, pembukaan kotak suara tidak dimaksudkan dan tidak ada niat untuk kepentingan pasangan calon tertentu. Pembukaan kotak suara semata-mata sebagai bagian pertanggungjawaban kinerja penyelenggaraan Pemilu tanpa tujuan tertentu kecuali pelayanan sebaik-baiknya kepada semua pasangan calon dan publik. Ketiga, pembukaan kotak suara sesuai dengan asas akuntabilitas, yaitu setiap pembukaan kotak suara terdapat berita acara atas aktivitas yang dilakukan. Keempat, pembukaan kotak suara sesuai dengan asas efektifitas, pembukaan kotak suara dimaksudkan untuk memberikan pelayanan yang tanggap dan cepat terhadap proses sengketa yang terjadi di Mahkamah konstitusi. Terakhir, pembukaan kotak suara sesuai dengan prinsip profesionalitas, KPU memberikan standar operasional prosedur terhadap proses pembukaan kotak suara sehingga pembukaan kotak suara di satu tempat dengan tempat lain memiliki pola yang sama; [2.5.3] PETITUM TERADU Bahwa berdasarkan uraian di atas, Para Teradu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu untuk memutus pengaduan ini, sebagai berikut: 1. Menolak seluruh pengaduan Pengadu; 2. Teradu tidak terbukti melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu; 3. Merehabilitasi nama baik seluruh Teradu; Apabila Dewan Kehormatan Penyelengara Pemilihan Umum berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (equo et bono). 12 [2.5.4] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, maka Pengadu/Pelapor mengajukan bukti-bukti sebagai berikut: 1. Bukti T-1 : Photocopy Surat KPU Nomor 1411/KPU/VII/2014 perihal Persiapan Penyelesaian Sengketa PHPU Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 tertanggal 18 Juli 2014; 2. Bukti T-2 : Photocopy Surat KPU Nomor 1449/KPU/VII/2014 perihal Sengketa PHPU Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 tertanggal 25 Juli 2014; 3. Bukti T-3 : Photocopy Ketetapan Nomor 1/PHPU-PRES/XII/2014; 4. Bukti T-4 : Photocopy Surat KPU Nomor 54/UND/I/2014 perihal Konsultasi Publik Peraturan KPU tertanggal 15 Januari 2014; 5. Bukti T-5 : Photocopy Surat KPU Nomor 55/UND/I/2014 perihal Konsultasi Publik Peraturan KPU tertanggal 15 Januari 2014; 6. Bukti T-6 : Photocopy Risalah Rapat KPU; 7. Bukti T-7 : Photocopy Surat KPU Nomor 112/UND/I/2014 perihal Pembahasan Rancangan PKPU Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tertanggal 28 Januari 2014; 8 Bukti T-8 : Photocopy Surat KPU Nomor 104/UND/I/2014 perihal Pembahasan Rancangan PKPU Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tertanggal 21 Januari 2014; 9 Bukti T-9 : Photocopy Surat KPU Nomor 103/UND/I/2014 perihal Pembahasan Rancangan PKPU Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tertanggal 24 Januari 2014; 10 Bukti T-10 : Photocopy Surat KPU Nomor 183/UND/II/2014 perihal Permohonan menjadi Narasumber tertanggal 10 Februari 2014; 11 Bukti T-11 : Photocopy Surat KPU Nomor 397/UND/III/2014 perihal Undangan Konsultasi tertanggal 27 Maret 2014; KETERANGAN AHLI TERADU 1. Dr. Harjono berpendapat bahwa KPU bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Dalam melaksanakan tugasnya ada aktivitas fisik dan produk-produknya bersifat hukum. Suatu pernyataan tertulis yang menyatakan sesuatu yang terjadi disebut akta otentik. Kualitasnya adalah bukti sempurna. KPU tidak bisa semena-mena 13  mengubah kebijakan yang pernah dibuatnya. Jika ingin diubah harus melalui proses tertentu, seperti perintah MK atau lembaga peradilan. Yang berlaku kemudian adalah presumption of legality. Sebagai lembaga independen maka semua peralatan fisik termasuk kotak suara merupakan properti KPU. Oleh karena itu, pembukaan kotak suara tidak perlu meminta izin kepada MK. Apa yang dilakukan KPU kepada MK adalah bukan minta izin melainkan minta pendapat yang sebenarnya tidak diperlukan. KESIMPULAN PENGADU TENTANG PEMBUKAAN KOTAK SUARA DENGAN DASAR SURAT EDARAN KOMISI PEMILIHAN UMUM 1. Bahwa, dalam rangka Persiapan Penyelesaian Sengketa PHPU Presiden dan Wakil Presiden, Teradu telah 3 (tiga) kali menerbitkan Surat Edaran, yakni Surat Edaran No. 1411/KPU/VII/2014, tanggal 18 Juli 2014 dan Surat Edaran No. 1446/KPU/VII/2014, tanggal 25 Juli 2014, serta Surat Edaran No. 1449/KPU/VII/2014 tanggal 25 Juli 2014; 2. Bahwa, Penerbitan Surat Edaran Teradu tersebut ada yang melaksanakannya dan ada juga yang tidak melaksanakan. Pelaksanaan Surat Edaran Teradu tersebut telah dilaksanakan, sebagaimana telah dilakukannya Pembukaan Kotak Suara sesuai dengan keterangan saksi Charles Lubis, Abdul Karim, Syarif, Rahardi Muljanto dan sesuai dengan Bukti P-6 sampai dengan Bukti P-16; 3. Bahwa, kebijakan mengeluarkan surat edaran Pembukaan Kotak Suara dilakukan oleh Para Teradu pada waktu Pengadu baru mendaftarkan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum ((PHPU) di Mahkamah Konstitusi, pada tanggal 25 Juli 2014 Jam 20.00 dan Permohonan Tersebut baru dicatatkan pada Buku Register Perkara Konstitusi (BRPK), pada tanggal 26 Juli 2014 Jam 09.00 Wib; 4. Bahwa, apapun alasan Teradu terhadap pembukaan kotak suara yang dilakukan sebelum adanya perintah dari Mahkamah Konstitusi jelas melanggar Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor : 4 Tahun 2014 Pasal 29 ayat (2) yang berbunyi “ jawaban Termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 disertai alat bukti yang mendukung jawaban Termohon”; 5. Bahwa, selain daripada itu dibukanya kotak suara dan diambilnya isi kotak suara tersebut jelas menimbulkan ketidakpastian hukum, karena dibukanya kotak suara tidak ada yang bisa menjamin keaslian isi daripada kotak suara tersebut; 6. Bahwa, dengan demikian Pembukaan Kotak Suara yang didasari surat edaran yang dilakukan oleh Para Teradu selain melanggar Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor : 4 Tahun 2014, Pasal 29 ayat (2) telah melanggar ketentuan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 149 UU Nomor 42 Tahun 2008 Undang-Undang Pilpres, Pasal 43 PKPU 21 Tahun 2014, Pasal 38 ayat (3) PKPU 31 Tahun 2014, Peraturan bersama antara Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, Pasal 8 huruf a, Pasal 8 huruf (f) Pasal 9 huruf c. Pasal 2 huruf d jo. Pasal 11 huruf a, Pasal 2 huruf d jo. Pasal 11 huruf c, Pasal 2 Huruf B, G, Dan J, jo Pasal 12 huruf a. Hal demikian sesuai dengan keterangan ahli DR. Margito Kamis, SH., M.Hum dan Keterangan Ahli Ir. Said Salahuddin, SH; 7. Berdasarkan hal di atas, maka Kode Etik yang dilanggar yaitu: Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012 Nomor 11 Tahun 2012 Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, khususnya Pasal 5 huruf b, d, e, f, i, dan j yang mengatur bahwa Penyelenggara Pemilu berpedoman pada asas: - jujur; 14  - kepastian hukum; - tertib; - kepentingan umum; - profesionalitas; - akuntabilitas; 8. Pasal 7 huruf a yang mengatur tentang Penyelenggara Pemilu berkewajiban untuk: memelihara dan menjaga kehormatan lembaga Penyelenggara Pemilu; 9. Pasal 11 huruf a yang mengatur bahwa dalam rangka melaksanakan asas kepastian hukum, penyelenggara pemilu berkewajiban untuk melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu yang secara tegas diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan, 10. Pasal 12 huruf d yang mengatur bahwa dalam rangka melaksanakan asas jujur, terbuka, dan akuntabilitas, penyelenggara pemilu berkewajiban untuk: menjelaskan kepada publik apabila terjadi penyimpangan dalam proses kerja lembaga penyelenggara Pemilu serta upaya perbaikannya; 11. Pasal 13 huruf e yang mengatur bahwa dalam rangka melaksanakan asas kepentingan umum, Penyelenggara Pemilu berkewajiban untuk memastikan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung bagi pemilih yang membutuhkan perlakuan khusus dalam menggunakan dan menyampaikan hak pilihnya. 12. Pasal 15 huruf a, b, dan d, yang mengatur bahwa dalam rangka melaksanakan asas profesionalitas, efisiensi, dan efektivitas, penyelenggara Pemilu berkewajiban untuk bertindak berdasarkan standar operasional prosedur dan substansi profesi administrasi Pemilu; Melaksanakan tugas sebagai penyelenggara Pemilu dengan komitmen tinggi; dan 13. Pasal 16 huruf c yang mengatur bahwa dalam melaksanakan asas tertib, Penyelenggara Pemilu berkewajiban untuk memberikan informasi kepada Publik secara lengkap, periodik, dan dapat dipertanggungjawabkan.

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan pengaduan Pengadu adalah terkait dengan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh para Teradu; [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut sebagai DKPP) terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagaimana berikut: Kewenangan DKPP [3.3] Menimbang ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang kewenangan DKPP untuk menegakkan kode etik penyelenggara Pemilu yang berbunyi: Pasal 109 ayat (2) UU 15/2011 “DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu 15  Kecamatan, anggota Pengawas Pemilu Lapangan dan anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri”. Pasal 111 ayat (4) UU 15/2011 DKPP mempunyai wewenang untuk : a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan; b. Memanggil Pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; dan c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik. Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum: “ Penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP”. [3.4] Menimbang bahwa oleh karena pengaduan Pengadu adalah terkait pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus pengaduan a quo; Kedudukan Hukum [3.5]Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (1) UU 15/2011 juncto Pasal 4 ayat (1)Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, yang dapat mengajukan pengaduan dan/atau laporan dan/atau rekomendasi DPR: Pasal 112 ayat (1) UU 15/2011 “Pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas pengadu kepada DKPP”. Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh: a. Penyelenggara Pemilu; b. Peserta Pemilu; c. Tim kampanye; d. Masyarakat; dan/atau e. Pemilih 16 [3.6] Menimbang bahwa Para Pengadu adalah pihak yang mengajukan pengaduan pelanggaran kode etik. Hal mana Pengadu adalah Tim Kampanye (Vide; P-1), Para Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; [3.7] Menimbang bahwa karena DKPP berwenang untuk mengadili pengaduan aquo, Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan;

[4.1] Menimbang, pengaduan Pengadu pada pokoknya mendalilkan bahwa perbuatan Para Teradu telah melakukan pelanggaran etika penyelenggara Pemilu dengan melakukan Pembukaan Kotak Suara yang sudah tersegel, karena pada hari Jumat tanggal 25 Juli 2014, Teradu mengeluarkan Surat Edaran No. 1446/KPU/VII/2014 tentang Penyiapan dan Penyampaian Formulir Model A5 PPWP dan Model C7 PPWP jo Surat Edaran No. 1449/KPU/VII/2014 tanggal 25 Juli 2014 tentang Sengketa PHPU Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Bahwa, Surat Edaran KPU dimaksud di atas berisikan perintah kepada seluruh KPUD untuk melakukan Pembukaan Kotak Suara yang sudah tersegel. Berdasarkan Pasal 149 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dan PKPU Nomor 21 Tahun 2014 yang menyatakan “KPU Kabupaten/Kota menyimpan menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah pelaksanan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon sehingga KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib menyimpan, menjaga dan mengamankan kotak suara”. Tindakan KPU yang mengeluarkkan Surat Edaran untuk pembukaan kotak suara melanggar PKPU Nomor 21 Tahun 2014. KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib menyimpan dan menjaga dan mengamankan keutuhan seluruh kotak suara yang berisi surat suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya dan formulir ditingkat TPS dalam keadaan tersegel. Surat Edaran ini juga melanggar Pasal 38 ayat (3) PKPU Nomor 31 Tahun 2014, yang pada pokoknya mengatur bahwa KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib menyimpan kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tempat yang memadai dan dapat dijamin keamanannya. Untuk memperkuat pengaduan, selain mengajukan alat bukti, Pengadu mengajukan Ahli Dr. Margarito Kamis; [4.2] Menimbang, Para Teradu dalam jawabannya terhadap dalil pengaduan Pengadu bahwa Para Teradu dalam pembukaan kotak suara tidak bertujuan untuk melakukan perubahan terhadap data sebagaimana tercantum dalam sertifikat maupun perolehan suara peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Kegiatan pembukaan kotak suara semata-mata untuk melaksanakan perintah Mahkamah Konstitusi sebagaimana tercantum dalam peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2014. Dalam 17 konsep keadilan Pemilu, peserta Pemilu diberikan kesempatan untuk menyampaikan keberatan kepada lembaga hukum, sedangkan penyelenggara Pemilu mempunyai kewajiban merespon keberatan tersebut berbasis fakta dan data. Terhadap fakta tersebut, kebijakan pembukaan kotak suara melibatkan saksi peserta Pemilu, pengawas Pemilu dan kepolisian telah sejalan dengan asas profesional, transparan dan akuntabel serta norma etika penyelenggara Pemilu. Tidak ada pikiran apalagi tindakan Para Teradu untuk melakukan perubahan dokumen hasil Pemilu. Berdasarkan substansi, surat edaran menyangkut pembukaan kotak suara dan pelaksanaannya sesuai dengan asas-asas penyelenggara Pemilu dan tata kelola Pemilu yang baik. Pertama, pembukaan kotak suara dengan prinsip transparansi, yaitu melibatkan pemangku kepentingan utama Pemilu: saksi pasangan calon dan pengawas Pemilu. Kedua, pembukaan kotak suara juga sesuai dengan prinsip independensi. Ketiga, pembukaan kotak suara sesuai dengan asas akuntabilitas, yaitu setiap pembukaan kotak suara terdapat Berita Acara atas aktivitas yang dilakukan. Keempat, pembukaan kotak suara sesuai dengan asas efektifitas. pembukaan kotak suara dimaksudkan untuk memberikan pelayanan yang tanggap dan cepat terhadap proses sengketa yang terjadi di Mahkamah Konstitusi. Terakhir, pembukaan kotak suara sesuai dengan prinsip profesionalitas. KPU memberikan standar operasional prosedur terhadap proses pembukaan kotak suara, sehingga pembukaan kotak suara di satu tempat dengan tempat lain memiliki pola yang sama. Untuk memperkuat bantahannya, selain mengajukan alat bukti, Teradu mengajukan Ahli, yakni Dr. Harjono; [4.3] Menimbang keterangan Para Pihak, Pihak Terkait, bukti dan dokumen yang disampaikan dalam sidang pemeriksaan terdapat pemahaman dan fakta sebagai berikut: 1. Berdasarkan Pasal 149 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 dan Pasal 43 PKPU Nomor 21 Tahun 2014, KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib menyimpan dan menjaga serta mengamankan keutuhan seluruh kotak suara yang berisi surat suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya dan formulir ditingkat TPS dalam keadaan tersegel. Di dalam Undang-Undang dan PKPU a quo tidak terdapat norma hukum yang memberi kewenangan kepada KPU untuk membuka kotak suara. Surat Edaran untuk mempelancar tugas pokok dan fungsi KPU, maka terbitlah rangkaian Surat Edaran No. 1446/KPU/VII/2014 jo Surat Edaran No. 1411/KPU/VII/2014 tanggal 18 Juli 2014 jo Surat Edaran Nomor 1449/KPU/VII/2014 tanggal 25 Juli 2014 kepada KPU/KIP Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk pembukaan kotak suara yang sudah tersegel pasca penghitungan suara nasional kepada KPU/KIP Provinsi, dan Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota. 2. Terhadap pembukaan kotak suara dalam perkara a quo ahli yang diajukan Pengadu Dr. Margarito Kamis mengatakan bahwa Surat Edaran yang dikeluarkan 18 oleh KPU untuk melakukan pembukaan kotak suara merupakan perbuatan melawan hukum, tidak mengikat bagi pihak lainnya dan harus berdasarkan perintah Mahkamah Konstitusi. Sementara ahli Teradu Dr. Harjono mengatakan bahwa secara fisik kotak suara merupakan properti KPU. KPU memiliki hak untuk membuka kotak suara tanpa meminta pendapat dari Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan presumption of legality, seharusnya menempatkan tindakan KPU sebagai sesuatu yang dianggap legal dan karena itu tindakan pembukaan kotak suara bukan merupakan suatu pelanggaran. 3. Terhadap pendapat ahli tersebut, DKPP berpendapat bahwa meskipun KPU merupakan “penguasa kotak suara secara fisik”, namun data, dokumen, dan informasi di dalam kotak suara bukan milik KPU, tetapi milik publik sebagai mahkota Pemilu. Kepentingan pemilih (sebagai pihak yang memberikan suara) dan peserta Pemilu merupakan suatu nilai dan prinsip yang harus terjaga di dalam kotak suara. Pembukaan kotak suara baru dapat dilakukan berdasarkan perintah Undang-Undang yakni pada tahapan rekapitulasi dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri pihak pengawas, peserta Pemilu dan saksi. Kotak suara sebagai tempat penyimpanan surat suara dan dokumen-dokumen terkait seluruh proses dan hasil pemungutan dan penghitungan suara merupakan dasar dan sumber informasi yang pertama dan primer dalam Pemilu. Apabila dikaitkan dengan kepentingan KPU untuk mempersiapkan diri menghadapi sengketa PHPU, maka pembukaan kotak suara tersebut harus berdasarkan kebutuhan, permintaan atau perintah dari Mahkamah Konstitusi. Atau, apabila ada perintah pengadilan untuk kasus-kasus yang berkaitan dengan proses justitia. 4. Surat Edaran No. 1446/KPU/VII/2014, pada butir 3 menyatakan: “apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat permohonan Pemohon belum memenuhi syarat formil, Pemohon diberikan kesempatan memperbaiki permohonan dalam tenggang waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam. Selanjutnya, Mahkamah Konstitusi akan menyampaikan pemberitahuan kepada KPU RI sebagai Termohon pada tanggal 27 Juli 2014”, dan pada butir 7 : “apabila dalam permohonan Pemohon menyebutkan secara jelas obyek sengketa pada tingkat TPS, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menyiapkan alat bukti berupa Formulir C1 Plano, C1 Folio berhologram, dan salinan C1 Folio serta dokumen pendukung lainnya (DPT, DPTb, DPKTb, dan daftar hadir pemilih). Proses penyiapan dokumen tersebut dari kotak suara dilakukan dengan menghadirkan Pengawas Pemilu, Saksi Peserta Pemilu, dan pihak Kepolisian serta menyusun Berita Acara Pembukaan Kotak Suara dan Pengambilan Dokumen”. Pelibatan pihak pengawas, saksi peserta Pemilu dan pihak kepolisian, menurut DKPP meskipun secara prosedur formal belum sepenuhnya terpenuhi, tetapi secara substansial Para Teradu telah menjalankan proses jujur dan 19 adil. Para Teradu tidak bermaksud “menguasai” secara sepihak data dan informasi di dalam kotak suara dan para pihak, terutama saksi peserta Pemilu dapat menggunakan pembukaan kotak suara tersebut untuk melihat dan mencatat segala hal terkait dengan isi kotak suara. 5. Berdasarkan pemahaman dan fakta tersebut, DKPP berpendapat dalil yang dikemukakan Pengadu dapat diterima dan karena itu Para Teradu dapat dikatagorikan melanggar asas kepastian hukum, Pasal 11 Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, dan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Pelanggaran terhadap asas tersebut akan mengakibatkan sanksi yang berat. Namun, motivasi yang baik berupa pelibatan seluruh pihak dalam Surat Edaran tersebut merupakan fakta yang meringankan Para Teradu. Lagi pula, dari segala bukti yang diajukan tidak dapat di ambil kesimpulan bahwa kesalahan terjadi secara masif dan terorganisasi dengan motif untuk menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon secara diskriminatif. Oleh karena itu, tindakan etis yang layak dan patut dijatuhkan adalah yang bersifat membina, bukan pemberhentian. Di samping itu, terhadap seluruh proses dan upaya-upaya yang dilakukan Para Teradu dalam penyelenggaran Pilpres, DKPP berpendapat bahwa Para Teradu telah bekerja maksimal dan menunjukkan dedikasi yang tinggi, sehingga Pilpres berlangsung dengan lancar, baik dan damai. 6. Berkaitan dengan pembukaan kotak suara agar terdapat kepastian hukum bagi jajaran penyelenggara Pemilu maka DKPP berpendapat KPU perlu membuat peraturan yang dapat dipedomani oleh semua jajaran penyelenggara Pemilu pada semua tingkatan. [4.4] Menimbang terkait dalil Pengadu selebihnya, DKPP tidak perlu menanggapi dalam Putusan ini.

Berdasarkan penilaian atas fakta dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan Pengadu, memeriksa dan mendengar jawaban Teradu, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan Pengadu dan Teradu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa : [4.1] Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili pengaduan Pengadu; [4.2] Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; [4.3] Bahwa Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu IV, Teradu V, Teradu VI, dan Teradu VII terbukti melakukan pelanggaran kode etik dalam kedudukan dan jabatannya sekarang; [4.5] Bahwa Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu harus memberikan sanksi sesuai tingkat kesalahan Teradu; 20

1. Menerima pengaduan Pengadu untuk sebagian; 2. Menjatuhkan Sanksi berupa PERINGATAN Kepada Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu IV, Teradu V, Teradu VI, dan Teradu VII atas nama Husni Kamil Manik, Ferry Kurnia Rizkiansyah, Ida Budhiati, Arif Budiman, Hadar Nafis Gumay, Sigit Pamungkas, dan wJuri Ardiantoro (Ketua dan Anggota KPU Republik Indonesia), sejak dibacakannya Putusan ini ; 3. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk mengawasi terhadap pelaksanaan Putusan ini. Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 5 (lima) anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. selaku Ketua merangkap Anggota; Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H., Dr. Valina Singka Subekti, M.Si., Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th., Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si., masing-masing sebagai Anggota, pada hari Minggu tanggal Tujuh Belas bulan Agustus tahun Dua Ribu Empat Belas, dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal Dua Puluh Satu bulan Agustus tahun Dua Ribu Empat Belas oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. selaku Ketua merangkap Anggota; Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H., Dr. Valina Singka Subekti, M. Si., Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th., Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si., masing-masing sebagai Anggota, tidak dihadiri oleh Pengadu dan/atau Kuasanya serta tidak dihadiri oleh para Teradu dan /atau kuasanya. KETUA Ttd Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. ANGGOTA Ttd Ttd Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H.,M.H. Dr. Valina Singka Subekti, M.Si. Ttd Ttd Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si. 21 Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya. SEKRETARIS PERSIDANGAN Dr. Osbin Samosir, M.Si 22