Arsip Putusan DKPP RI

PUTUSAN Nomor: 149-PKE-DKPP/VI/2019 DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU REPUBLIK INDONESIA DEMI KEADILAN DAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU, Memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir Pengaduan Nomor: 153- P/L-DKPP/VI/2019 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor: 149-PKE- DKPP/VII/2019, menjatuhkan Putusan atas dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum yang diajukan oleh:

[1.1] PENGADU Nama : Hendri Novriza Pekerjaan/Lembaga : Caleg DPRD Kabupaten Bungo Alamat : Jl. Diponegoro, Lorong Budidaya Nomor 99, Bungo Memberikan Kuasa Khusus Kepada 1. Jamil Burhanuddin, dan 2. Violla Reininda Selanjutnya disebut sebagai------------------------------------------------------------ Pengadu;

TERHADAP [1.2] TERADU Nama : Muhammad Bisri Jabatan : Ketua KPU Kabupaten Bungo Alamat Kantor : Jl. M. Saidi No. 660 Muara Bungo, Jambi. Selanjutnya disebut sebagai------------------------------------------------------------ Teradu I; Nama : Kristian Edi Candra Jabatan : Anggota KPU Kabupaten Bungo Alamat Kantor : Jl. M. Saidi No. 660 Muara Bungo, Jambi. Selanjutnya disebut sebagai----------------------------------------------------------- Teradu II; Nama : Musfal Jabatan : Anggota KPU Kabupaten Bungo Alamat Kantor : Jl. M. Saidi No. 660 Muara Bungo, Jambi. Selanjutnya disebut sebagai---------------------------------------------------------- Teradu III; Nama : Syahrudin Jabatan : Anggota KPU Kabupaten Bungo Alamat Kantor : Jl. M. Saidi No. 660 Muara Bungo, Jambi. Selanjutnya disebut sebagai---------------------------------------------------------- Teradu IV; Nama : Ruslan Jabatan : Anggota KPU Kabupaten Bungo Alamat Kantor : Jl. M. Saidi No. 660 Muara Bungo, Jambi. Selanjutnya disebut sebagai----------------------------------------------------------- Teradu V; Teradu I, II, III, IV dan Teradu V selanjutnya disebut sebagai--------------- Para Teradu. [1.3] Membaca pengaduan Pengadu; Mendengar keterangan Pengadu; Mendengar jawaban Para Teradu; Mendengar Keterangan saksi; Mendengar Keterangan Pihak Terkait; dan Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti yang diajukan Pengadu dan Para Teradu.

[2.1] POKOK PENGADUAN PENGADU Bahwa Pengadu telah menyampaikan Pengaduan tertulis kepada DKPP dengan Pengaduan Nomor: 153-P/L-DKPP/VI/2019 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor: 149-PKE-DKPP/VI/2019 dan disampaikan secara lisan oleh Pengadu dalam Sidang DKPP terkaitDugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu yang dilakukan Teradu I s.d. Teradu V selaku Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Bungo, atas tindakan para Teradu yang tidak melakukan perbaikan dan pembetulan pada Formulir Model DA.1-DPRD Kabupaten/Kota Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang dan Formulir DB.1-DPRD Kabupaten/Kota Kabupaten Bungo untuk perolehan suara Partai Amanat Nasional (PAN) calon nomor urut 1 (As’ad. S.Sos) dan calon nomor urut 2 (Alfian) berdasarkan Formulir Model DAA.1-Plano DPRD Kab/Kota Dusun Tanjung Bungo dan Formulir Model DAA.1-Plano DPRD Kab/Kota Dusun Rantau Tipu; [2.2] PETITUM PENGADU Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pengadu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berdasarkan kewenangannya untuk memutus hal-hal sebagai berikut: 1) Mengabulkan Pengaduan Pengadu untuk seluruhnya; 2) Menyatakan Para Teradu terbukti melanggar Kode Etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu; dan 3) Memberikan sanksi sesuai tingkat kesalahannya kepada Para Teradu atas pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu. [2.3] BUKTI PENGADU Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pengadu mengajukan alat bukti P-1 s.d P- 16 sebagai berikut: NO. BUKTI KETERANGAN Copy Putusan Bawaslu Provinsi Jambi Nomor 1. P-1 05/ADM/BWSL/PEMILU/PROV/2019, Tanggal 21 Mei 2019 Tentang Tindak Pelanggaran Administrasi Pemilu; 2. P-2 Foto Surat Teguran Tertulis kepada Terlapor II (KPU KABUPATEN BUNGO) dan Terlapor III (PPK LIMBUR LUBUK MENGKUANG) Dengan Nomor : 356/PY.01.1-SD/15/Prov/V/2019 Tanggal 23 Mei 2019 oleh KPU PROVINSI JAMBI; 3. P-3 Berita Online Tribun Jambi diambil dari portal http://jambi.tribunnews.com/2019/05/22/sidang-adjudikasi- pelanggaran, dengan Judul : Sidang Adjudikasi Pemilu, KPU Bungo akan Patuhi Putusan Bawaslu Provinsi; 4. P-4 Surat KPU Kabupaten Bungo sebagai Terlapor II kepada Bawaslu Jambi Nomor : 490/HK.07-SD/1508/KPU-KAB/V/2019 Tanggal 23 Mei 2019, Perihal Tindak Lanjut Putusan Sidang Adjudikasi Pelanggaran Administrasi Bawaslu Provinsi Jambi; 5. P-5 Berita Online Tribun Jambi diambil dari portal http://jambi.tribunnews.com/2019/05/13/caleg-partai-amanat- nasional-laporkan , dengan Judul : Caleg Partai Amanat Nasional Laporkan KPU dan Bawaslu Bungo Beserta PPK nya; 6. P-6 Berita Online Tribun Jambi diambil dari portal http://jambi.tribunnews.com/2019/05/17/sidang-adjudikasi-selasa- depan , dengan Judul : Sidang Adjudikasi, Selasa Depan Bawaslu Putuskan Laporan Hendri Novriza, Caleg PAN Bungo; 7. P-7 Surat KPU Provinsi Jambi Nomor 339/PY.01.1-SD/15/Prov/V/2019 perihal Ralat Teguran Tertulis; 8. P-8 Surat KPU RI kepada Bawaslu RI nomor 1026/PL.03.2- SD/06/KPU/VII/2019; 9. P-9 Surat Bawaslu RI Nomor 1293/K.Bawaslu/PM06.00/VII/2019; 10. P-10 Surat KPU RI nomor 923/HK.07-SD/06/KPU/VI/2019; 11. P-11 Surat Pengadu Nomor 09/HN.12.5/BUNGO-3/JBI/V/2019; 12. P-12 Tanda terima Permohonan Pelaksanaan Ajudikasi tanggal 29 Mei 2019; 13. P-13 Tanda Terima Permohonan pelaksanaan ajudikasi tanggal 31Mei 2019; 14. P-14 Berita online Warta Lintas; 15. P-15 Berita Online Bungo News; dan 16. P-16 Form Model E1.2-DPRD Kabupaten/Kota. [2.4] SAKSI PENGADU Dalam sidang Pemeriksaan Saksi Pengadu H. Marwan Padli dan Andas Tato memberikan keterangan bahwa terdapat sanggahan dan/atau keberatan yang disampaikan saksi Partai PAN dan PKB, selanjutnya meminta untuk dicocokan DA 1 Plano dengan data yang ada dalam kotak (salinan), selanjutnya KPU meminta tanggapan ke Bawaslu Kabupaten, dan akhirnya di dalam kotak suara ditemukan DA 1 Plano dan DA 1 Hologram. Meskipun di internal PAN tidak ada perbedaan suara antar sesame Caleg, jadi selisihnya hanya ada di Caleg No 1 dan No. 2 [2.5]PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU Dalam sidang pemeriksaan DKPP, Para Teradu menyampaikan jawaban lisan dan dilengkapi jawaban tertulis yang pada intinya sebagai berikut: 1. Bahwa pengadu adalah Calon Anggota Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bungo Partai Amanat Nasional Nomor Urut 5 Dapil Bungo 3 Kabupaten Bungo, bukanlah Calon Anggota Legislatif Dewan Perwakilan Daerah seperti yang diuraikan oleh pengadu pada poin 1 kronologi kejadian; 2. Bahwa tidak benar saat Rekapitulasi Penghitungan dan Penetapan Perolehan Suara Pemilu 2019 Kabupaten Bungo pada Kecamatan yang menjadi pokok perkara sidang ajudikasi pelanggaran administrasi yang disampaikan oleh pengadu ke Bawaslu Provinsi Jambi menyangkut dengan hasil perolehan suara pengadu seperti yang diuraikan oleh pengadu pada poin 1 kronologi kejadian. kejadian yang benar adalah menyangkut terhadap hasil perolehan suara calon Anggota Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bungo Partai Amanat Nasional Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 2 Dapil Bungo 3 Kabupaten Bungo; 3. Bahwa yang menyangkut terhadap hasil perolehan suara pengadu adalah proses pembetulan bersama – sama KPU Kabupaten Bungo Para Saksi dan Bawaslu Kabupaten Bungo pada saat Pleno Rekapitulasi Penghitungan dan Penetapan Perolehan Suara di tingkat KPU Kabupaten Bungo untuk Kecamatan Tanah Sepenggal Desa Teluk Pandak, akan tetapi pengadu tidak mempersoalkan dan tidak masuk dalam laporan dugaan pelanggaran administrasi oleh pengadu ke Bawaslu Provinsi Jambi; 4. Bahwa pada saat pleno rekapitulasi pembahasan yang berkenaan dengan pokok aduan ada sanggahan dari saksi mandat Partai Amanat Nasional an. H. Marwan Padli. HM, SH, MH (Sekretaris DPD PAN Kabupaten Bungo) dan saksi mandat Partai Kebangkitan Bangsa an. Rhonal Febrian, SP serta rekomendasi lisan dari Bawaslu Kabupaten Bungo; 5. Bahwa berdasarkan sanggahan dari saksi dan rekomendasi lisan dari Bawaslu Kabupaten Bungo, KPU Kabupaten Bungo menindaklanjuti hal tersebut berdasarkan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019; 6. Bahwa dari fakta tersebut maka secara bersama – sama KPU Kabupaten Bungo, para saksi dan Bawaslu Kabupaten Bungo seketika melakukan pembetulan, hasil tindaklanjut pada saat Rekapitulasi Penghitungan dan Penetapan Perolehan Suara Pemilu 2019 Kabupaten Bungo; 7. Bahwa KPU Kabupaten Bungo sudah melaksanakan proses Rekapitulasi Penghitungan dan Penetapan Perolehan Suara sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Pasal 52: 8. Bahwa teradu 1, 2, 3, 4 dan 5 sebagai Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Bungo sudah menindak lanjuti putusan Bawaslu Provinsi Jambi Nomor 05/AD/BWSL/PEMILU/PROV/2019 sesuai dengan Pasal 462 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi “KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota wajib menindak lanjuti putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal putusan dibacakan”. 9. Bahwa putusan Bawaslu dibacakan pada tanggal 21 Mei 2019 sekitar pukul 15.00 WIB pembacaan Hasil Putusan Sidang Ajudikasi Pelanggaran Administrasi di Ruang Sidang Bawaslu Provinsi Jambi Nomor: 05/ADM/BWSL/PEMILU/PROV/V/2019; 10. Bahwa setelah mendapatkan salinan putusan hasil sidang ajudikasi tersebut maka pada hari itu juga KPU Kabupaten Bungo langsung melaksanakan rapat pleno untuk menindaklanjuti putusan tersebut dengan BA Pleno Nomor: 177/PK.01- BA/1508/KPU.KAB/V/2019 Tanggal 21 Mei 2019 Pukul 17.00 WIB; 11. Bahwa pada tanggal 22 Mei 2019 telah dilaksanakan konsultasi ke KPU RI dengan surat Nomor 481/HK.07-SD/1508/KPU-KAB/V/2019 tanggal 21 Mei 2019 Perihal mohon petunjuk dan arahan; 12. Bahwa pada saat konsultasi bersama KPU Provinsi ke KPU RI bertemu dengan SIGIT JOYOWARDONO, SH selaku Kepala Biro Hukum, DARYATUN, SH selaku Kepala Bagian Advokasi dan Penyelesaian Sengketa; Adapun yang didiskusikan terkait putusan Bawaslu poin 4 yang berbunyi “ Memerintahkan kepada terlapor II (KPU Kabupaten Bungo) dan terlapor III (PPK Limbur Lubuk Mengkuang) untuk melakukan perbaikan dan pembetulan pada formulir Model DA1-DPRD Kab/Kota Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang dan formulir Model DB1-DPRD Kab/Kota Kabupaten Bungo untuk perolehan suara Partai Amanat Nasional (PAN) calon nomor urut 1 dan calon nomor urut 2 berdasarkan formulir Model DAA1-Plano DPRD Kab/Kota Dusun Tanjung Bungo dan formulir Model DAA1-Plano DPRD Kab/Kota Dusun Rantau Tipu; Dari hasil diskusi pada saat konsultasi tersebut, diperoleh petunjuk secara lisan, antara lain: a. Bahwa merujuk pada Surat Ketua KPU RI yang ditujukan kepada KPU Provinsi DKI Jakarta Nomor: 846/HK.07-SD/06/KPU/V/2019 tertanggal 19 Mei 2019 Perihal Tindak Lanjut Putusan Bawaslu dengan kasus yang sama atau Yurisprudensi; b. Bahwa pada saat putusan Bawaslu dibacakan proses rekapitulasi penghitungan dan penetapan perolehan suara tingkat Kecamatan, tingkat Kabupaten Bungo, tingkat Provinsi Jambi dan bahkan tingkat Nasional telah selesai dilaksanakan sesuai dengan PKPU Nomor 10 Tahun 2019 tentang perubahan keempat atas peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019; c. Bahwa berpedoman pada Pasal 24C Ayat 1 amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945, berbunyi “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang- Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”; d. Bahwa berpedoman pada Pasal 474 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, terkait tata cara perselisihan hasil pemilu berbunyi “ dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, peserta pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi”. 13. Bahwa Pada tanggal 23 Mei 2019 Pukul 11.00 WIB KPU Kabupaten Bungo melaksanakan Rapat Pleno bertempat di KPU Provinsi Jambi, sebagai wadah kajian internal untuk melaksanakan tindak lanjut putusan ajudikasi Bawaslu dengan Nomor BA 178/PK.01-BA/1508/KPU-KAB/V/2019 tanggal 23 Mei 2019; 14. Bahwa dalil pengadu yang mengatakan teradu 1, 2, 3, 4 dan 5 tidak menjalankan prinsip berkepastian hukum itu tidak benar. Yang benar adalah teradu telah menjalankan prinsip tersebut dengan mengirim surat ke Bawaslu Provinsi Jambi sebagai mana Surat Nomor: 490/HK.07-SD/1508/KPU-KAB/V/2019 Tanggal 23 Mei 2019 Perihal Tindak Lanjut Putusan Sidang Ajudikasi Pelanggaran Administrasi Bawaslu Provinsi Jambi; 15. Bahwa KPU RI telah menyurati Bawaslu RI dengan surat Nomor: 1026/PL.03.2- SD/06/KPU/VII/2019, Tanggal 17 Juli 2019, Perihal tindak lanjut pelaksanaan putusan Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota pasca penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara secara nasional, yang tembusannya disampaikan kepada seluruh Ketua KPU Kabupaten/Kota seluruh Indonesia. 16. Bahwa melaksanakan putusan KPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil Pemilihan Umum Pasal 90 Ayat 3 yang berbunyi “dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota secara nasional, peserta pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara secara nasional oleh KPU sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 90 Ayat 2 huruf b sampai dengan huruf f kepada Mahkamah Konstitusi”. 17. Bahwa KPU RI telah menetapkan perolehan hasil Pemilu melalui keputusan KPU RI Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang penetapan hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, Tanggal 21 Mei 2019 Pukul 01.46 Waktu Indonesia Bagian Barat. Maka sejak ditetapkan secara nasional, penetapan hasil pemilihan umum kewenangan untuk merubah hasil perolehan suara berada di Mahkamah Konstitusi, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 24C Ayat 1 amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945, berbunyi “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”. Dan turunannya pada Pasal 474 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, terkait tata cara perselisihan hasil pemilu berbunyi “Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, peserta pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi”. Karena permasalahan ini murni perselisihan perolehan hasil pemilihan umum maka merupakan Kewenangan Mutlak Mahkamah Konstitusi (Kompetensi Absolut). 18. Bahwa tidak benar teradu 1 atas Nama Muhammad Bisri, S.Pd.I sebagai Ketua KPU Kabupaten Bungo menyampaikan seperti yang dituduhkan pengadu, yang benar teradu menyampaikan kepada wartawan saat itu adalah “kami komisioner tentu akan mengindahkan putusan tersebut, hanya saja kami akan berkonsultasi terlebih dahulu ke KPU Provinsi dan KPU RI melalui KPU Provinsi” . [2.6] PETITUM TERADU Berdasarkan uraian di atas, para Teradu meminta kepada Majelis Sidang DKPP yang memeriksa dan mengadili pengaduan a quo untuk memberikan Putusan sebagai berikut: 1. Menolak Pengaduan Pengadu untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Para Teradu tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu; 3. Merehabilitasi nama baik Para Teradu dalam kedudukannya sebagai penyelenggara pemilu; 4. Apabila Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.7] BUKTI TERADU Bahwa untuk membuktikan jawaban dan pembelaannya, para Teradu mengajukan alat bukti berupa T-1 s.d T-19, dengan rincian sebagai berikut: NO. BUKTI KETERANGAN 1. T-1 Daftar Calon Tetap DPRD Kab. Bungo 2. T-2 Surat Mandat Saksi; 3. T-3 Putusan Ajudikasi Bawaslu Nomor 05; 4. T-4 BA Rapat Pleno Nomor 177; 5. T-5 Surat KPU Kabupaten Bungo ke KPU RI nomor 481; 6. T-6 Tanda terima surat Nomor 481; 7. T-7 Surat KPU RI ke KPU DKI Jakarta nomor 846; 8. T-8 BA Pleno nomor 178; 9. T-9 Surat KPU Kabupaten Bungo ke KPU Provinsi Jambi nomor 490; 10. T-10 Tanda Terima surat nomor 490; 11. T-11 Surat KPU RI nomor 1026; 12. T-12 Surat Keputusan nomor 987; 13. T-13 Berita online Tribun Jambi; 14. T-14 BA Pleno Nomor 188; 15. T-15 SK Penetapan Devisi dan Korwil KPU Kab. Bungo; 16. T-16 Surat KPU RI Nomor 986; 17. T-17 Surat Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia nomor 1844; 18. T-18 Surat KPU RI Nomor 1027; dan 19. T-19 Softcopy Video Rekaman Pleno rekapitulasi penghitungan suara dan penetapan perolehan suara Pemilu 2019. [2.8] PIHAK TERKAIT 1. KPU Provinsi Jambi 2. Bawaslu Provinsi Jambi Bersama-samaselaku Pihak Terkait memberikan keterangan bahwaSurat KPU Kabupaten Bungo nomor 481/HK.07-SD/1508/KPU-KAB/V/2019 tanggal 21 Juni 2019, baru diterima KPU Provinsi Jambi tanggal 25 Juni 2019 dan langsung kami tindaklanjuti ke KPU RI, dan Pihak Terkait bersama-sama para Teradu melakukan konsultasi dengan KPU RI dan menemui Kepala Biro Hukum KPU RI.

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan pengaduan Pengadu adalah terkait dengan dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Para Teradu; [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut sebagai DKPP) terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagaimana berikut: Kewenangan DKPP [3.3] Menimbang bahwa DKPP dibentuk untuk menegakkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Hal demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 155 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang menyebutkan: “DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan aduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota”. Selanjutnya ketentuan Pasal 159 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 mengatur wewenang DKPP untuk: a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan; b. Memanggil Pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik; dan d. Memutus Pelanggaran Kode Etik Ketentuan di atas, diatur lebih lanjut dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang menyebutkan penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP. [3.4] Menimbang bahwa pengaduan Pengadu berkait dengan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh para Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus pengaduan a quo; Kedudukan Hukum [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 458 ayat (1) UU 7/2017 juncto Pasal 4 ayat (1) Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu, pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas Pengadu kepada DKPP. Selanjutnya ketentuan di atas diatur lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 sebagai berikut: “Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh: a. Penyelenggara Pemilu; b. Peserta Pemilu; c. Tim Kampanye; d. Masyarakat; dan/atau e. Pemilih”. [3.6] Menimbang bahwa Pengadu adalah Peserta Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu, dengan demikian Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; [3.7] Menimbang bahwa DKPP berwenang untuk mengadili pengaduan a quo, para Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan.

[4.1] Menimbang pengaduan Pengadu pada pokoknya mendalilkan bahwa Para Teradu melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu yang dilakukan para Teradu selaku Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Bungo, atas tindakan para Teradu yang tidak melakukan perbaikan dan pembetulan pada Formulir Model DA.1-DPRD Kabupaten/Kota Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang dan Formulir DB.1-DPRD Kabupaten/Kota Kabupaten Bungo untuk perolehan suara Partai Amanat Nasional (PAN) calon nomor urut 1 As’ad dan calon nomor urut 2 (Alfian) berdasarkan Formulir Model DAA.1-Plano DPRD Kab/Kota Dusun Tanjung Bungo dan Formulir Model DAA.1-Plano DPRD Kab/Kota Dusun Rantau Tipu. [4.2] Menimbang keterangan dan jawaban Para Teradu pada pokoknya menolak seluruh dalil aduan Pengadu dengan alasan Bahwa para Teradu sudah menindaklanjuti putusan Bawaslu Provinsi Jambi Nomor 05/AD/BWSL/PEMILU/PROV/2019 sesuai ketentuan, paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal putusan dibacakan.Putusan Bawaslu Provinsi Jambi dibacakan pada tanggal 21 Mei 2019 sekitar pukul 15.00 WIB. Setelah mendapatkan salinan putusan, pada hari yang sama para Teradu langsung melaksanakan rapat pleno tindak lanjut putusan melalui Berita Acara Pleno Nomor: 177/PK.01-BA/1508/KPU.KAB/V/2019 Tanggal 21 Mei 2019 Pukul 17.00 WIB. Pada tanggal 22 Mei 2019 para Teradu berkonsultasi ke KPU RI dan bertemu dengan Kepala Biro Hukum serta Kepala Bagian Advokasi dan Penyelesaian Sengketa mendiskusikan putusan Bawaslu dan diperoleh petunjuk secara lisan, bahwa merujuk Surat Ketua KPU RI yang ditujukan kepada KPU Provinsi DKI Jakarta Nomor: 846/HK.07-SD/06/KPU/V/2019 tanggal 19 Mei 2019 Perihal Tindak Lanjut Putusan Bawaslu dengan kasus yang sama atau yurisprudensi. Pada saat putusan Bawaslu dibacakan proses rekapitulasi penghitungan dan penetapan perolehan suara tingkat Kecamatan, Kabupaten, Provinsi dan bahkan tingkat Nasional telah selesai dilaksanakan, sehingga berpedoman pada kewenangan Mahkamah Konstitusi terkait perselisihan hasil pemilihan umum maka pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi. Bahwa KPU RI telah menetapkan perolehan hasil Pemilu melalui keputusan Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang penetapan hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, Tanggal 21 Mei 2019. Maka sejak ditetapkan secara nasional, penetapan hasil pemilihan umum kewenangan untuk merubah hasil perolehan suara berada di Mahkamah Konstitusi. [4.3] Menimbang jawaban dan keterangan Pengadu, Para Teradu, dan bukti dokumen serta fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan bahwa putusan Bawaslu Provinsi Jambi nomor 05/AD/BWSL/PEMILU/PROV/2019 pada poin 4 berbunyi “ Memerintahkan kepada terlapor II (KPU Kabupaten Bungo) dan terlapor III (PPK Limbur Lubuk Mengkuang) untuk melakukan perbaikan dan pembetulan pada formulir Model DA1-DPRD Kab/Kota Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang dan formulir Model DB1-DPRD Kab/Kota Kabupaten Bungo untuk perolehan suara Partai Amanat Nasional (PAN) calon nomor urut 1 dan calon nomor urut 2 berdasarkan formulir Model DAA1-Plano DPRD Kab/Kota Dusun Tanjung Bungo dan formulir Model DAA1-Plano DPRD Kab/Kota Dusun Rantau Tipu. Menindaklanjuti Putusan a quo, para Teradu melakukan pleno dan mengirim surat ke KPU RI melalui KPU Provinsi dengan nomor 481/HK.07-SD/1508/KPU-KAB/V/2019 tanggal 21 Mei 2019 Perihal mohon petunjuk dan arahan. Tanggal 20 Juni 2019 KPU RI merespon surat KPU Kabupaten Bungo melalui surat nomor 923/HK.07-SD/06/KPU/VI/2019 Perihal Tindaklanjut Putusan Bawaslu, dan Bersifat Segera, dalam surat tersebut pada poin (4) menyatakan “terhadap Putusan Bawaslu Provinsi Jambi nomor 05/AD/BWSL/PEMILU/PROV/2019 tanggal 21 Mei 2019, KPU kabupaten Bungo wajib melaksanakan dengan memedomani angka 1, angka 2 dan angka 3 sepanjang tidak disengketakan ke Mahkamah Konstitusi, apabila perkara yang sama disengketakan di Mahkamah Konstitusi maka Putusan Bawaslu tersebut dilampirkan dalam jawaban ke Mahkamah Konstitusi. Dalam sidang pemeriksaan DKPP terungkap fakta bahwa Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi melalui surat nomor 1844/PAN.MK/07/2019 tanggal 16 Juni 2019 substansinya menyampaikan berdasarkan data Permohonan Perselisihan Hasil Pemilu, tidak terdapat permohonan yang berasal dari Partai PAN Kabupaten Bungo. Terhadap hal tersebut DKPP berpendapat bahwa tidak terdapat alasan yang cukup bagi para Teradu untuk tidak melaksanakan Putusan Bawaslu Provinsi Jambi nomor 05/AD/BWSL/PEMILU/PROV/2019. Surat KPU RI nomor 923/HK.07- SD/06/KPU/VI/2019 mengandung perintah untuk segera melaksanakan Putusan Bawaslu Jambi, apalagi didukung dengan data dari Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi yang menerangkan tidak terdapat permohonan Perselisihan Hasil Pemilu yang diajukan oleh Pengadu ke Mahkamah Konstitusi. Para Teradu juga beralasan bahwa tidak dapat dilaksanakannya Putusan Bawaslu Provinsi Jambi nomor 05/AD/BWSL/PEMILU/PROV/2019 karena alasan proses rekapitulasi penghitungan dan penetapan perolehan suara tingkat Nasional telah selesai dilaksanakan tidak dapat dibenarkan menurut Hukum maupun Etika. Para Teradu terbukti mengulur waktu pelaksanaan putusan Bawaslu Provinsi Jambi padahal selain surat nomor 923/HK.07-SD/06/KPU/VI/2019 Perihal Tindaklanjut Putusan Bawaslu, KPU RI juga telah menerbitkan surat nomor 1026/PL.03.2-SD/06/KPU/VII/2019 yang ditujukan ke Ketua Bawaslu RI dan ditembuskan ke KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia, perihal tindaklanjut pelaksanaan putusan Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota pasca Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara secara Nasional, semestinya dijadikan rujukan hukum bagi para Teradu untuk segera menindaklanjuti Putusan tersebut. Dengan demikian dalil aduan Pengadu terbukti dan jawaban para Teradu tidak meyakinkan DKPP. Para Teradu terbukti melanggar Pasal 11, Pasal 12 huruf b, Pasal 15 huruf a, dan huruf e Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu [4.4] Menimbang dalil Pengadu selebihnya, DKPP tidak relevan untuk mempertimbangkan.

Berdasarkan atas penilaian fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan Pengadu, memeriksa jawaban dan keterangan Para Teradu, dan memeriksa bukti-bukti dokumen Pengadu dan Para Teradu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa: [5.1] Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili pengaduan Pengadu; [5.2] Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; [5.3] Teradu I, II, III, IV dan Teradu V terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu; Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas;

1. Mengabulkan Pengaduan Pengadu untuk sebagian; 2. Menjatuhkan Sanksi Peringatan Keras Kepada Teradu I Muhammad Bisri, selaku Ketua merangkap Anggota KPU Kabupaten Bungo, dan Teradu II Kristian Edi Candra, Teradu III Musfal, Teradu IV Syahruddin, dan Teradu V Ruslan masing- masing selaku Anggota KPU Kabupaten Kabupaten Bungo sejak putusan ini dibacakan; 3. Memerintahkan KPU Provinsi Jambi untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak dibacakan; 4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini. Demikian diputuskan dalam Rapat Pleno oleh 6 (lima) anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Harjono selaku Ketua merangkap Anggota; Alfitra Salam, Teguh Prasetyo, Muhammad, Ida Budhiati, dan Rahmat Bagja masing- masing sebagai Anggota, pada hari Senin tanggal Enam Belas bulan September tahun Dua Ribu Sembilan Belas dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari ini Rabu tanggal Tiga Puluh bulan Oktober tahun Dua Ribu Sembilan Belas oleh Harjono, selaku Ketua dan Alfitra Salam, Teguh Prasetyo, dan Ida Budhiati, masing-masing sebagai Anggota, dengan dihadiri Pengadu dan Para Teradu. KETUA Ttd Harjono ANGGOTA Ttd Ttd Alfitra Salam Teguh Prasetyo Ttd Ida Budhiati Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya. SEKRETARIS PERSIDANGAN Osbin Samosir