III. DUDUK PERKARA
Menimbang bahwa Pengadu telah mengajukan pengaduan kepada Dewan Kehormatan
Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut DKPP) dengan Pengaduan Nomor 106/V-P/L-
DKPP/2016 tanggal 18 Februari 2016 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 82/DKPP-PKE-
V/2016, dan Pengaduan Nomor 125/V-P/L-DKPP/2016 tanggal 23 Februari 2016 yang diregistrasi
dengan Perkara Nomor 83/DKPP-PKE-V/2016, yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:
[2.1] ALASAN-ALASAN DAN POKOK PENGADUAN PENGADU (Perkara Nomor 82/DKPP-PKE-
V/2016)
1. Bahwa pada 20 Desember 2015, Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) dalam Pemilihan
Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh Tahun 2015 telah mengajukan permohonan
penyelesaian sengketa proses kepada Panwaslu Kota Sungai Penuh terhadap KPU Kota
Sungai Penuh;
2. Bahwa berselang 6 (enam) hari dari pendaftaran sengketa proses tersebut, tepatnya pada 26
Desember 2015, permohonan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) mulai diperiksa Panwaslu
Kota Sungai Penuh, sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Bawaslu Nomor 8
Tahun 2015;
3. Bahwa permohonan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) diselesaikan sesuai prosedur yang
berlaku yaitu selama 12 hari. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (2) Perbawaslu
Nomor 8 Tahun 2015 yang menegaskan:
“Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa
Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 12 belas
hari terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan”.
4. Bahwa pada 30 Desember 2015, Panwaslu Kota Sungai Penuh memutuskan permohonan
penyelesaian sengketa dengan amar sebagai berikut:
Menetapkan
a. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
b. Membatalkan Keputusan KPU Kota Sungai Penuh Nomor 52/Kpts/KPU-Kota-
005.670934/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan
Suara dan Hasil Pemilihan Walikota-Wakil Walikota Sungai Penuh Tahun 2015;
c. Meminta kepada KPU Kota Sungai Penuh untuk melaksanakan Keputusan ini.
5. Bahwa prosedur pengambilan keputusan Panwaslu Kota Sungai Penuh sudah sesuai dengan
ketentuan Pasal 24 ayat (2) Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2015 yang dengan tegas mengatur:
“Dalam hal sengketa Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencapai
kesepakatan, Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota membuat keputusan.
6. Bahwa keputusan yang dikeluarkan Panwaslu Kota Sungai Penuh bersifat final dan
mengikat sebagaimana diatur dalam Pasal 144 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2015, yang dengan tegas mengatur:
Keputusan Bawaslu Provinsi dan Keputusan Panwaslu Kabupaten/Kota mengenai
penyelesaian sengketa Pemilihan merupakan keputusan terakhir dan mengikat.
7. Bahwa selain ketentuan dalam Pasal 144 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015,
ketentuan yang menyatakan sifat dari keputusan Panwaslu yang memiliki sifat final dan
mengikat juga diatur dalam Pasal 25 Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2015, yang secara tegas
mengatur:
Keputusan Bawaslu Provinsi atau Panwaslu Kabupaten/Kota terkait penyelesaian sengketa
Pemilihan bersifat final dan mengikat kecuali sengketa terhadap Keputusan KPU Provinsi
atau Kabupaten/Kota.
8. Bahwa sifat final dan mengikat Putusan Panwas juga dikuatkan dalam Surat Fatwa
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 115/Tuaka.TUN/V/2015 perihal Permohonan
Fatwa Mahkamah Agung Republik Indonesia angka 3, yang dengan tegas menyatakan
“Bahwa ketentuan Pasal 144 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 juncto Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 2015 harus diintepretasi secara menyeluruh (sistematik) terkait
dengan keseluruhan pasal pada Bagian Ketiga tentang sengketa antar Peserta Pemilihan dan
Sengketa antara Peserta dengan Penyelenggara Pemilihan, sehingga keputusan Bawaslu
Provinsi dan Keputusan Panwaslu Kabupaten/Kota mengenai penyelesaian sengketa
pemilihan merupakan Keputusan Terakhir dan mengikat artinya Keputusan aquo
mempunyai nilai eksekutorial yaitu secara hukum wajib dilaksanakan oleh para Pihak yang
bersengketa, dan tentunya hanya Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota
yang merugikan Pasangan Calon peserta pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang
dapat diajukan gugatan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.
9. Bahwa pada 8 Januari 2015, para Teradu menerbitkan Surat Keputusan gugurnya
penyelesaian sengketa, Permohonon Nomor 01/SP-SPN/ADR/2015 yang sudah diperiksa
Panwaslu Kota Sungai Penuh. Keputusan yang dikeluarkan para Teradu tidak berdasarkan
prosedur yang ditentukan;
10. Bahwa Keputusan gugurnya penyelesaian sengketa, Permohonan Nomor 01/SP-
SPN/ADR/2015 yang diterbitkan para Teradu, sudah direncanakan. Hal ini berdasarkan
pernyataan para Teradu dan/atau Teradu I yaitu Asnawi di media cetak Jambi Ekspres pada
5 Januari 2015, yang akan mengoreksi Putusan Panwaslu Kota Sungai Penuh;
11. Bahwa para Teradu telah menerbitkan Keputusan yang tidak berkepastian hukum dan
bertentangan dengan sifat final dan mengikat sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal
144 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 juncto Pasal 25 Perbawaslu Nomor 8
Tahun 2015, kemudian ditegaskan oleh Fatwa Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor
115/Tuaka.TUN/V/2015;
12. Bahwa Teradu I, II, dan III telah melanggar asas kepastian hukum sebagaimana diatur
dalam Pasal 5 huruf d Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas
Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, Nomor 13
Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara
Pemilihan Umum;
13. Bahwa Keputusan yang diterbitkan pada 8 Januari 2015, menimbulkan ketidakpastian
hukum, dan cacat prosedural. Para Teradu mengabaikan Pasal 8 huruf b Peraturan
Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan
Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun
2012, Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum. Secara
tegas mengatur:
Pasal 8
Penyelenggara Pemilu berkewajiban:
b. mengindahkan norma dalam penyelenggaraan Pemilu;
14. Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) baru menerima salinan Keputusan pada 28
Januari 2016, setelah Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) meyurati Bawaslu Republik
Indonesia yang ditembuskan ke Bawaslu Provinsi Jambi dan KPU Provinsi Jambi pada 23
Januari 2015. Salinan keputusan yang diterima tidak sesuai prosedur yang sudah
ditentukan pada Pasal 26 ayat (2) Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2015 dengan tegas
menyatakan “Salinan Keputusan disampaikan kepada Pemohon, Termohon, dan pihak
terkait paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak tanggal Keputusan dimaksud pada ayat (1)
dibacakan”
15. Bahwa pemberitahuan Keputusan yang diambil para Teradu telah diketahui melalui
statement yang disampaikan Ribut Suwarsono melalui media cetak Jambi Independent pada
18 Januari 2016, sementara salinan Keputusan yang diterbitkan diterima Pasangan Calon
Nomor Urut 2 (dua) melalui kuasa hukumnya pada 28 Januari 2016. Keputusan yang
diterbitkan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Perbawaslu Nomor 8 Tahun
2015 dan melanggar ketentuan Pasal 8 huruf b Peraturan Bersama Komisi Pemilihan
Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara
Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012
Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
16. Bahwa selain itu, Keputusan para Teradu aquo tidak sesuai prosedural, karena keputusan
tidak dibacakan secara terbuka, tidak dihadiri para pihak, dan tidak diumumkan di
Sekretariat. Sebagaimana diamanatkan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) Perbawaslu Nomor 8
Tahun 2015.
Pasal 33
(1) Keputusan Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota mengenai penyelesaian
sengketa Pemilihan dibacakan secara terbuka dihadiri oleh para pihak.
(2) Salinan Keputusan disampaikan kepada para pihak pada hari yang sama setelah
Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibacakan dan diumumkan di
Sekretariat Bawaslu Provinsi atau Sekretariat Panwas Kabupaten/Kota.
17. Bahwa para Teradu telah melanggar aturan hukum acara yang ditentukan Perbawaslu
Nomor 8 Tahun 2015. Para Teradu juga tidak mengindahkan norma dalam penyelenggaraan
Pemilu dan melanggar Pasal 8 huruf b Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan
Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum
Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik
Penyelenggara Pemilihan Umum;
18. Bahwa Keputusan para Teradu bertentangan dengan asas legalitas yang diatur dalam Pasal
5 huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah dan
kelaziman yang terdapat dalam hukum administrasi negara;
19. Bahwa asas legalitas telah memberikan definisi “Pemerintah dalam menjalankan
wewenangnya, harus sesuai dengan aturan-aturan hukum yang telah ditetapkan.
Pemerintah harus menghormati hak-hak seseorang yang diperoleh dari Pemerintah, dan
tidak boleh ditarik kembali. Pemerintah harus konsekwen atas keputusannya demi
terciptanya suatu kepastian hukum”;
20. Bahwa dalam hukum administrasi negara, kewenangan secara umum merupakan lingkup
kekuasaan yang dimiliki seseorang atau kelompok untuk memerintah, mengatur, dan
menjalankan tugas di bidang masing-masing. Kewenangan merupakan unsur dari
kekuasaan yang dimiliki seseorang. Dalam berkuasa biasanya seorang pemegang kuasa
berwenang untuk menjalankan kekuasaannya sesuai dengan wewenang yang diberikan
kepadanya;
21. Bahwa Aparatur negara harus mengetahui 3 (tiga) sumber kewenangan, sebelum
melaksanakan kewenangannya. Pertama, melalui atribusi, yaitu pemberian kewenangan
yang baru berasal dari konstitusi dan atau Undang-Undang. Kedua, melalui delegasi, yaitu
pemindahan atau pengalihan suatu kewenangan yang ada. Ketiga, melalui pemberian
mandat, yaitu kewenangan yang diberikan organisasi pemerintahan kepada orang lain
untuk mengambil keputusan atas nama pemberi mandat;
22. Bahwa para Teradu tidak memiliki kewenangan untuk membatalkan Putusan Panwaslu
Kota Sungai Penuh, karena bersifat final dan mengikat.
23. Bahwa Pasal 38 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 menegaskan “Tugas
dan wewenang Bawaslu Provinsi khusus untuk mengawasi tahapan penyelenggaraan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur”. Para Teradu aquo tidak memiliki wewenang
untuk mengawasi penyelenggaraan Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.
24. Bahwa selain ketentuan pada Pasal 38 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2015, khusus untuk penyelesaian sengketa yang dilaksanakan secara musyawarah telah
diatur dalam Pasal 32 Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2015, dengan tegas mengatur:
Pasal 32
(1) Dalam hal sengketa antar peserta Pemilihan sebagaimana dimaksud Pasal 30 tidak
mencapai kesepakatan, Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota membuat
keputusan.
(2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam:
a. Keputusan Bawaslu Provinsi yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Bawaslu
Provinsi untuk penyelesaian sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur; atau
b. Keputusan Panwas Kabupaten/Kota yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota
Panwas Kabupaten/Kota untuk penyelesaian sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.
25. Bahwa dengan pengaturan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 143 ayat (1), Pasal 38
ayat (2) huruf a, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 juncto Pasal 32 Perbawaslu Nomor 8
Tahun 2015, maka para Teradu tidak memiliki kewenangan menerbitkan Keputusan
gugurnya penyelesaian sengketa Permohonan Nomor 01/SP-SPN/ADR/2015;
26. Bahwa para Teradu tidak menjunjung tinggi asas profesional dalam penyelenggaraan pemilu
dan tidak menjalankan tugas sesuai dengan visi, misi, tujuan, dan progran lembaga
penyelenggara pemilu, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf i juncto Pasal 7 huruf b
Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11
Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012, Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.
[2.2] PETITUM PENGADU
Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pengadu memohon kepada DKPP berdasarkan kewenangannya
untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:
1. Mengabulkan aduan Pengadu seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa para Teradu telah melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
3. Memohon agar supaya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia segera
memproses Laporan Pengadu atau Putusan lain yang seadil-adilnya.
[2.3] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pengadu mengajukan bukti-bukti
sebagai berikut:
BUKTI KETERANGAN
P-1 Fotokopi Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 53/Bawaslu-
Jbi/I/2016, perihal Penyampaian Keputusan Gugurnya Penyelesaian Sengketa Pilkada Kota
Sungai Penuh, tertanggal 28 Januari 2016;
P-2 Fotokopi Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jambi, Keputusan Gugurnya
Penyelesaian Sengketa Nomor Permohonan 01/SP-SPN/ADR/2015, tertanggal 8 Januari 2016;
P-3 Fotokopi koran Jambi Ekspress, Panwas Terancam di DKPP, tertanggal 5 Januari 2016;
P-4 Fotokopi koran Jambi Independent, Panwas Sungai Penuh Pecah Kongsi, tertanggal 18 Januari
2016;
P-5 Fotokopi Surat Nomor 03/SP-SPN/ADR/2016, perihal Permohonan Mendapatkan Berkas Tertulis,
tertanggal 23 Januari 2016;
P-6 Fotokopi tanda terima dari Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;
P-7 Fotokopi Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Tata Cara
Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati, Dan Wakil Bupati Serta
Walikota Dan Wakil Walikota;
P-8 Fotokopi Surat Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 115/Tuaka.TUN/V/2015, perihal
Permohonan Fatwa Mahkamah Agung Republik Indonesia, tertanggal 21 Mei 2015;
PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU (Perkara Nomor 82/DKPP-PKE-V/2016)
[2.4] Bahwa para Teradu telah menyampaikan jawaban dan penjelasan dalam persidangan DKPP
yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:
1. Bahwa pada 20 Desember 2015, Panwaslu Kota Sungai Penuh menerima permohonan
sengketa terkait Keputusan KPU Kota Sungai Penuh Nomor 52/Kpts/KPU-Kota-
005.60934/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan
Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh Tahun 2015;
2. Bahwa permohonan sengketa terkait Keputusan KPU Kota Sungai Penuh Nomor
52/Kpts/KPU-Kota-005.60934/2015 diregistrasi dengan Nomor 01/kpts-skt-pws-
spn/XII/2015;
3. Bahwa sejak awal Panwaslu Kota Sungai Penuh menyadari, yang menjadi objek sengketa
adalah Keputusan KPU Kota Sungai Penuh Nomor 52/Kpts/KPU-Kota-005.60934/2015
tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan
Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh Tahun 2015;
4. Bahwa alasan Panwaslu Kota Sungai Penuh tetap menerima dan mengabulkan sengketa
tersebut, karena pelanggaran sedang dalam proses di Panwaslu Kota Sungai Penuh belum
diputuskan sampai penetapan rekapitulasi tanggal 17 Desember 2015;
5. Bahwa Panwaslu Kota Sungai Penuh telah melakukan komunikasi dan berkonsultasi
kepada Pimpinan Bawaslu Provinsi Jambi yang memerintahkan agar Panwaslu Kota Sungai
Penuh tidak menerima sengketa tersebut. Namun, perintah tidak dilaksanakan;
6. Bahwa berdasarkan rapat pleno, Bawaslu Provinsi Jambi mengarahkan Keputusan
Panwaslu Kota Sungai Penuh agar menyatakan sengketa hasil bukan kewenangan Panwas
dan menolak permohonan. Hal ini dibuktikan dengan Surat Bawaslu Provinsi Jambi Nomor
585/Bawaslu-Jbi/XII/2015, tertanggal 30 Desember 2015, hal Petunjuk Penyelesaian
Sengketa;
7. Bahwa amar Keputusan Panwaslu Kota Sungai Penuh Nomor 01/kpts-skt-spn/XII/2015,
adalah sebagai berikut:
1) Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;
2) Membatalkan Keputusan KPU Kota Sungai Penuh Nomor 52/Kpts/KPU-Kota-
005.670934/2015;
3) Meminta kepada KPU Kota Sungai Penuh untuk melaksanakan keputusan ini;
Keputusan KPU Kota Sungai Penuh Nomor 52/Kpts/KPU-Kota-005.60934/2015 merupakan
Keputusan KPU Kota Sungai Penuh tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan
Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh Tahun
2015. Keputusan tersebut merupakan hasil pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota
Sungai Penuh;
8. Bahwa dengan terbitnya Keputusan Panwaslu Kota Sungai Penuh Nomor 01/kpts-skt-pws-
spn/XII/2015, tertanggal 30 Desember 2015 yang membatalkan Keputusan KPU Kota
Sungai Penuh Nomor 52/Kpts/KPU-Kota-005.670934/2015, telah menciptakan situasi dan
kondisi politik dan keamanan, ketertiban masyarakat menjadi tidak kondusif terutama para
Tim Kampanye dan Tim Sukses yang terlibat dalam pemenangan Pasangan Calon Walikota
dan Wakil Walikota Sungai Penuh;
9. Bahwa sebagai lembaga yang ditugaskan untuk menegakkan konstitusi dan integritas
penyelenggara dan penyelenggaraan Pemilihan Umum, Bawaslu Provinsi Jambi memandang
perlu mengambil langkah tegas dan konstitusional terhadap segala sesuatu yang dapat
merusak nama baik lembaga pengawas dan integritas proses serta integritas hasil Pemilihan
Umum;
10. Bahwa pada 5 Januari 2016, Bawaslu Provinsi Jambi mengirimkan Surat Nomor
05/Bawaslu-Jbi/I/2016 kepada Ketua Bawaslu RI, perihal Memohon Petunjuk terkait
penyelesaian sengketa yang telah ditangani Panwaslu Kota Sungai Penuh;
11. Bahwa anggota Bawaslu Provinsi Jambi melakukan musyawarah setelah melakukan
konsultasi kepada Bawaslu RI mengenai keputusan sengketa dilakukan Panwaslu Kota
Sungai Penuh. Bawaslu Provinsi Jambi kemudian menindaklanjuti hasil rapat pleno dengan
Bawaslu RI pada 5 Januari 2015, sebagaimana Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Republik Indonesia Nomor 0002/k.Bawaslu/PM.06.01/I/2016, tertanggal 7 Januari 2016
tentang Perintah Pengambilalihan Tugas dan Wewenang Panwaslu Kota Sungai Penuh
kepada Bawaslu Provinsi Jambi;
12. Bahwa Bawaslu Provinsi Jambi pada 8 Januari 2016 atas petunjuk dan rekomendasi
Bawaslu RI, mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 01/SK.Bawaslu.Jbi/I/2016, tentang
memberhentikan sementara Ketua dan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Walikota dan
Wakil Walikota Sungai Penuh;
13. Bahwa dalam hal pengambilan Keputusan Gugurnya Penyelesaian Sengketa Panwas Kota
Sungai Penuh, Bawaslu Provinsi Jambi terlebih dahulu melakukan konsultasi secara
langsung baik lisan maupun tertulis kepada Bawaslu RI sebagaimana Pasal 37 ayat (1)
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara
Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati
dan Walikota dan Wakil Walikota, "Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota
berkonsultasi dan dapat meminta pendampingan kepada Bawaslu dan/atau Bawaslu
Provinsi dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa" Jo. Pasal 37 ayat (2) Peraturan Badan
Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil
Walikota, "Konsultasi dan Pendampingan sebagaiman dimaksud pada ayat (1) dilakukan
secara langsung atau tidak langsung".
14. Bahwa yang menjadi dasar Keputusan Gugurnya Penyelesaian Sengketa Panwaslu Kota
Sungai Penuh, yaitu Pasal 157 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur,
Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. "Peserta Pemilihan dapat mengajukan
permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi
dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi".
15. Bahwa Bawaslu Provinsi Jambi pada 8 Januari 2016 membuat Keputusan Gugurnya
Penyelesaian Sengketa Panwaslu Kota Sungai Penuh, karena Keputusan Panwaslu Kota
Sungai Penuh tidak sesuai dan/atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku;
16. Bawaslu Provinsi Jambi menilai penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota
Sungai Penuh secara umum telah berjalan sesuai tahapan dan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
[2.5] PETITUM TERADU
Bahwa berdasarkan uraian di atas, para Teradu memohon kepada DKPP berdasarkan
kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:
1. Menolak pokok pengaduan Pengadu untuk seluruhnya;
2. Menerima dan mengabulkan jawaban dan bantahan para Teradu untuk seluruhnya;
3. Memeriksa dan memutuskan seadil-adilnya, serta menyatakan para Teradu tidak terbukti
melanggar kode etik Penyelenggara Pemilu;
4. Merehabilitasi nama baik para Teradu;
[2.6] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, para Teradu mengajukan bukti-bukti
sebagai berikut:
BUKTI KETERANGAN
T-1 Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh Nomor 52/Kpts/KPU-
Kota-005.670934/2015, Tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan
Suara Dan Hasil Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Sungai Penuh Tahun 2015, tertanggal
17 Desember 2015;
T-2 Fotokopi Berita Acara Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jambi, Nomor 58/BA/Bawaslu-
Jbi/XII/2015, tertanggal 28 Desember 2015;
T-3 Fotokopi Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 585/Bawaslu-
Jbi/XII/2015, perihal Petunjuk Penyelesaian Sengketa, tertanggal 30 Desember 2015;
T-4 Fotokopi Keputusan Sengketa Panitia Pengawas Pemilihan Kota Sungai Penuh, Nomor
Permohonan 01/kpts-skt-pws-spn/XII/2015, tertanggal 30 Desember 2015;
T-5 Fotokopi Pendapat Hukum (Legal Opinion) Kewenangan Panwas Kota Sungai Penuh dan
Keabsahan Keputusan KPU Kota Sungai Penuh No. 52/Kpts/KPU-Kota-005.670934/2015;
T-6 Fotokopi Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jambi, Nomor 05/Bawaslu-
Jbi/I/2016, perihal Mohon Petunjuk, tertanggal 5 Januari 2016;
T-7 Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Nomor
0002/k.Bawaslu/PM.06.01/I/2016, perihal Perintah Pengambilalihan Tugas dan Wewenang
Panitia Pengawas Pemilihan Walikota Sungai Penuh, tertanggal 7 Januari 2016;
T-8 Fotokopi Berita Acara Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jambi, Nomor 01/BA/Bawaslu-
Jbi/I/2016, tertanggal 7 Januari 2016;
T-9 Fotokopi Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jambi, Nomor
01/SK.Bawaslu.Jbi/I/2016, Tentang Memberhentikan Sementara Ketua Dan Anggota Panitia
Pengawas Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh, tertanggal 8 Januari 2016;
[2.7] ALASAN-ALASAN DAN POKOK PENGADUAN PENGADU (Perkara Nomor 83/DKPP-PKE-
V/2016)
1. Bahwa Panwaslu Kota Sungai Penuh telah membuat Keputusan Penyelesaian Sengketa yang
tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan, karena menerima permohonan
sengketa yang obyek Keputusan KPU Nomor. 52/Kpts/Kpu-Kota-005.670934/2015, Tentang
Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara. Hal ini bertentangan dengan Pasal 157 ayat
(4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur,
Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
[2.8] PETITUM PENGADU
Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pengadu memohon kepada DKPP berdasarkan kewenangannya
untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:
1. Mengabulkan aduan Pengadu seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa para Teradu telah melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
3. Memohon agar supaya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia segera
memproses Laporan Pengadu atau Putusan lain yang seadil-adilnya.
[2.9] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pengadu mengajukan bukti-bukti
sebagai berikut:
BUKTI KETERANGAN
P-1 Fotokopi Keputusan Sengketa Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh Nomor
Permohonan 01/kpts-skt-pws-spn/XII/2015, tertanggal Jambi, 29 Desember 2015;
P-2 Fotokopi Legal Opini/Pendapat Hukum Tentang Sengketa Pemilihan Calon Walikota Dan Wakil
Walikota Sungai Penuh Tahun 2015;
P-3 Fotokopi Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jambi, Keputusan Gugurnya
Penyelesaian Sengketa Nomor Permohonan 01/SP-SPN/ADR/2015;
P-4 Fotokopi Keterangan/Klarifikasi Di Bawah Sumpah atas nama Toni Indrayadi, tertanggal 29
Januari 2016;
P-5 Fotokopi Keterangan/Klarifikasi Di Bawah Sumpah atas nama Toni Indrayadi, tertanggal 28
Januari 2016;
P-6 Fotokopi Keterangan/Klarifikasi Di Bawah Sumpah atas nama Thabri Aris, tertanggal 27
Januari 2016;
P-7 Fotokopi Keterangan/Klarifikasi Di Bawah Sumpah atas nama Arifman, tertanggal 28 Januari
2016;
P-8 Fotokopi Keterangan/Klarifikasi Di Bawah Sumpah atas nama Sukarni, tertanggal 27 Januari
2016;
P-9 Fotokopi Keterangan/Klarifikasi Di Bawah Sumpah atas nama Pahmil Asri, tertanggal 27
Januari 2016;
P-10 Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Pimpinan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jambi,
Nomor 11/BA/Bawaslu-Jbi/II/2016, tertanggal 18 Februari 2016;
P-11 Fotokopi Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jambi, Nomor 83/Bawaslu-
Jbi/II/2016, perihal Penerusan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu, tertanggal 23
Februari 2016.
PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU (Perkara Nomor 83/DKPP-PKE-V/2016)
[2.10] Bahwa masing-masing Teradu telah menyampaikan jawaban dan penjelasan dalam
persidangan DKPP yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:
JAWABAN TERADU I
1. Bahwa pada hari Minggu, 20 Desember 2015, staf penanganan pelanggaran Panwaslu Kota
Sungai Penuh atas nama Sukarni menerima laporan dari kuasa hukum Pasangan Calon
Nomor Urut 2 (dua) atas nama Herman Mukhtar-Nuzran Joher, tentang Permohonan
Penyelesaian Sengketa Pemilihan terkait Keputusan KPU Nomor 52/Kpts/Kpu-Kota-
005.670934/2015, tentang Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;
2. Bahwa pada hari Senin, Sukarni memberitahukan kepada Teradu I melalui handphone
mengenai laporan yang masuk dari Tim Pasangan Calon Walikota Sungai Penuh periode
2016-2021;
3. Bahwa pada hari senin, Teradu I, III, dan II membahas laporan sengketa yang dilaporkan
oleh kuasa hukum Calon Walikota Sungai Penuh;
4. Bahwa dari hasil pertemuan tersebut Teradu I, III, Sukarni, dan Edi Chandra berangkat ke
Jambi untuk melakukan konsultasi dengan Pimpinan Bawaslu Provinsi Jambi terkait
laporan sengketa tersebut;
5. Bahwa keberangkatan kami ke Jambi bukan untuk melaksanakan musyawarah sengketa,
tetapi untuk melaksanakan konsultasi dengan Pimpinan Bawaslu Provinsi Jambi.
Konsultasi tersebut didasari dengan Pasal 37 ayat (1) dan (2), yang berbunyi (1) Bawaslu
Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota berkonsultasi dan dapat meminta pendampingan
kepada Bawaslu Provinsi dalam penyelesaian sengketa. (2) Konsultasi dan Pendampingan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara langsung atau tidak langsung;
6. Bahwa sampai di Jambi pada Selasa pagi, kemudian malamnya, Teradu I menelepon Doni
Yusra selaku asistensi divisi penanganan pelanggaran Bawaslu Provinsi Jambi untuk datang
ke Hotel Abadi Suite, berkonsultasi mengenai masalah tersebut. Hal ini disebabkan Ketua
dan Anggota Bawaslu Provinsi Jambi tidak berada di tempat. Doni Yusra datang ke kamar
Teradu I, setelah itu Teradu I memanggil Teradu III untuk berkonsultasi dengan Doni Yusra.
Doni Yusra mengatakan kasus sengketa pemilihan terkait Keputusan Komisi Pemilihan
Umum Kota Sungai Penuh dapat ditangani oleh Panwaslu Kota Sungai Penuh, karena itu
terkait proses;
7. Bahwa pada Selasa malam, 22 Desember 2015, Teradu I pindah ke Hotel Grand. Teradu I
menelepon Fauzan Khairazi selaku Ketua Bawaslu Provinsi Jambi dan meminta pendapat
mengenai sengketa pemilihan terkait Keputusan KPU Nomor. 52/Kpts/Kpu-Kota-
005.670934/2015 tentang Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara. Fauzan Khairazi
selaku Ketua Bawaslu Provinsi Jambi meminta Teradu I dan rekan-rekan untuk
berkonsultasi dengan Doni Yusra;
8. Bahwa ketika Teradu I menelepon Fauzan Kharazi mengenai tempat pelaksanaan sidang
(musyawarah), beliau mengatakan tempat itu persoalan tekhnis;
9. Bahwa pada 23 Desember 2015, sekitar jam 11.00 WIB, Teradu I ragu dengan hasil
konsultasi Fauzan Khairazi dan Doni Yusra mengenai penanganan sengketa pemilihan
terkait Keputusan KPU Nomor 52/Kpts/Kpu-Kota-005.670934/2015 tentang Pleno
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara. Teradu I menelepon Asnawi selaku Anggota
Bawaslu Provinsi Jambi dan meminta pendapat mengenai kewenangan Panwaslu Kota
Sungai Penuh. Asnawi menjawab Panwas dan Bawaslu hanya berwenang menangani
sengketa pencalonan bukan hasil, karena hal itu merupakan kewenangan Mahkamah
Konstitusi;
10. Bahwa Teradu I tidak puas dengan penjelasan Asnawi. Pada hari Rabu sore menjelang
Magrib, pada 23 Desember 2015, Teradu I mendatangi Bawaslu Provinsi Jambi dan
berkonsultasi dengan Ribut Suwarsono, ternyata pendapat Ribut Suwarsono sama dengan
Asnawi. Pada intinya mengatakan sengketa pemilihan terkait Keputusan Komisi Pemilihan
Umum Kota Sungai Penuh bukan kewenangan Bawaslu dan Panwas;
11. Bahwa pada Rabu malam, tanggal 23 Desember 2015 Fauzan Khairazi, Doni Yusra, Dedi,
dan Teradu III datang ke Hotel Grand tempat Teradu I menginap. Fauzan Khairazi dan Doni
Yusra tetap mengatakan sengketa Pemilihan terkait Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kota Sungai Penuh tetap bisa disengketakan, karena Doni Yusra dan Fauzan Khairazi yang
membidangi divisi penanganan pelanggaran. Teradu I dan III terpaksa mengikuti pendapat
Fauzan Khairazi dan Doni Yusra, karena menganggap mereka lebih paham, dengan latar
belakang jurusan hukum;
12. Bahwa pada hari Kamis, Teradu I dan III datang ke kantor Bawaslu Provinsi Jambi untuk
meminta Dedi selaku staf Bawaslu Provinsi Jambi membuat undangan musyawarah
penyelesaian sengketa dan disampaikan kepada Pemohon yaitu Herman Mukhtar dan
Nuzran Joher, serta Termohon yaitu KPU Kota Sungai Penuh untuk menghadiri
musyawarah pada hari Sabtu, 26 Desember 2015;
13. Bahwa pada 26 Desember 2015 Panwaslu Kota Sungai Penuh mengadakan musyawarah
yang dihadiri oleh Pemohon serta Kuasa Hukum yaitu Muhammad Syahlan Samosir dan
Aditya Diar, dan Termohon yaitu Ketua dan Anggota KPU Kota Sungai Penuh. Sebagai
Majelis sidang yaitu Teradu I, II, III, dan Doni Yusra;
14. Bahwa agenda musyawarah pada 26 Desember 2015 adalah mendengarkan permohonan
Pemohon, yang pada intinya meminta kepada Panwaslu Kota Sungai Penuh untuk
mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, membatalkan Penetapan
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kota Sungai Penuh dalam Pemilihan
Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh Tahun 2015 Nomor 52/Kpts/KPU-Kota-
005.60934/2015, memerintahkan kepada KPU Kota Sungai Penuh untuk membatalkan SK
Nomor 52/Kpts/KPU-Kota-005.60934/2015;
15. Bahwa setelah mendengarkan permohonan Pemohon, Teradu I meminta kepada Termohon
untuk menjawab permohonan tersebut. Termohon meminta kepada Majelis untuk
memberikan waktu dalam hal pembuatan jawaban tertulis. Majelis memberikan waktu
selama 2 hari dan sidang dilanjutkan pada 28 Desember 2015;
16. Bahwa musyawarah diagendakan kembali pada 28 Desember 2015, dan dimulai sekitar jam
11.30 WIB, karena Termohon terlambat datang. Kuasa Hukum Termohon yaitu Fauzan
Despa membacakan jawaban, yang intinya menolak permohonan Pemohon, karena Pemohon
salah menafsirkan Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2015 Pasal 2 dan Pasal 4 yang mengatakan
bahwa berdasarkan aturan sengketa Keputusan Hasil bukan kewenangan dari Panwaslu
Kota Sungai Penuh, melainkan kewenangan Mahkamah Konstitusi;
17. Bahwa berdasarkan Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2015 Pasal 24 ayat (2) yang berbunyi
"apabila musyawarah tidak menemukan kata mufakat Panwas Kota Sungai Penuh (Majelis)
yang akan mengambil keputusan" dan sidang ditunda sampai 30 Desember 2015 untuk
mendengarkan keputusan Majelis.
Uraian Singkat Terbitnya Keputusan Musyawarah Panwaslu Kota Sungai Penuh terhadap
Pembatalan Keputusan KPU Nomor. 52/Kpts/Kpu-Kota-005.670934/2015 tentang Pleno
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara.
1. Bahwa pada 28 Desember 2015, malam hari, Teradu I, II, dan III, bertemu 3 orang Dosen
Fakultas Hukum Universitas Jambi yaitu Prof. Sukamto, Dr. Bader, dan Dr. Sauri, yang
difasilitasi oleh Doni Yusra, untuk membicarakan legalitas musyawarah dan keputusan
yang diambil pada 30 Desember 2015. Pada pertemuan tersebut, Teradu I tetap pada
pendirian menolak seluruh permohonan pemohon, karena tidak mungkin keputusan KPU
Kota Sungai Penuh dibatalkan, karena hal ini sudah diketahui oleh masyarakat Kota Sungai
Penuh dan bukan kewenangan Panwaslu Kota Sungai Penuh dalam menangani sengketa
Pemilihan terkait Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh. Hal itu
merupakan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusional. Teradu II, III, dan Doni
Yusra berpendapat Panwas mempunyai kewenangan menangani sengketa Pemilihan terkait
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh dan Panwas harus mengabulkan
permohonan pemohon sebagian;
2. Bahwa terdapat perbedaan pendapat diantara Majelis, sehingga pada 29 Desember 2015,
pada malam hari, diskusi dilanjutkan di tempat lain. Teradu I tidak sepakat dengan
Keputusan yang akan diambil pada saat Pembacaan Keputusan tanggal 30 Desember 2015.
Teradu I memilih tidak mengikuti diskusi. Teradu I dan II memenuhi undangan klarifikasi
dari Anggota Bawaslu Provinsi Jambi yaitu Asnawi dan Ribut Suwarsono;
3. Bahwa setelah klarifikasi, Teradu I ditelepon Doni Yusra untuk mengantar hasil pendapat
ahli. Pendapat ahli diambil tanpa sepengetahuan Teradu I. Doni Yusra langsung menuju ke
Hotel Pundi Rezki, yang merupakan tempat Teradu I dan anaknya, serta Edi Chandra
menginap. Doni Yusra masuk ke kamar dan marah kepada Teradu I. Hal ini disaksikan oleh
Edi Chandra selaku staf Teradu I. Edi Chandra mengatakan dirinya lebih paham masalah
Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2015 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015;
4. Bahwa pada 29 Desember 2015 malam, Teradu I mengajak Doni Yusra ke Hotel Novita
bertemu dengan Teradu II dan III, untuk membicarakan Keputusan yang akan dibacakan
pada 30 Desember 2015, jam 10.00 WIB. Teradu I tetap tidak berkomentar, karena ragu
terhadap keputusan tersebut;
5. Bahwa pada 30 Desember 2015, sekitar jam 15.00 WIB, musyawarah terlambat dimulai
tanpa dihadiri oleh Teradu III dan Doni Yusra;
6. Bahwa Teradu I belum sepakat terhadap keputusan yang akan dibacakan saat itu, sehingga
musyawarah diskors sampai jam 18.00 WIB. Setelah itu, Teradu I meminta Teradu II
menulis Surat Permohonan Petunjuk Teknis untuk keputusan yang akan diambil dalam
musyawarah kepada Ketua Bawaslu Provinsi Jambi. Pada saat itu Ketua Bawaslu Provinsi
Jambi tidak berada di tempat, sehingga surat tersebut ditandatangani oleh Ribut Suwarsono
dan Asnawi, yang intinya menginstruksikan kepada Panwaslu Kota Sungai Penuh untuk
menolak permohonan pemohon, karena sengketa Pemilihan terkait Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh bukan merupakan kewenangan Bawaslu Provinsi
Jambi dan Panwaslu Kota Sungai Penuh;
7. Bahwa Teradu I langsung menemui Ribut Suwarsono dan mengatakan Teradu I mempunyai
pendapat yang sama dengan Ribut Suwarsono dan Asnawi. Teradu I menyampaikan
pendapat bahwa menurut Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2015 Pasal 2 yang dipertegas Pasal 4
menyatakan Panwaslu hanya berwenang menangani sengketa pencalonan bukan sengketa
hasil dan dipertegas lagi oleh Pasal 157 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 menyatakan
hasil perselisihan suara adalah ranah Mahkamah Konstitusi;
8. Bahwa setelah berdiskusi dengan Ribut Suwarsono, Teradu I menelepon Teradu II untuk
hadir dan melihat Surat Petunjuk Teknis dari Bawaslu Provinsi Jambi, tetapi Teradu II tetap
berpegang pada pendapatnya;
9. Bahwa sekitar jam 19.30 WIB, Teradu III datang membawa hasil keputusan yang sudah
ditandatangani oleh Teradu III dan II, tanpa sepengetahuan Teradu I. Teradu I membawa
dan memperlihatkan keputusan tersebut kepada Ribut Suwarsono di ruangannya. Teradu I
mengatakan tidak setuju dengan keputusan yang ditetapkan oleh Teradu II dan III, karena
bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dan Perbawaslu Nomor 8 Tahun
2015. Ribut Suwarsono sependapat dengan Teradu I;
10. Bahwa sekitar jam 21.30 WIB, Teradu I meninggalkan kantor Bawaslu Provinsi Jambi dan
mengatakan pada Teradu II dan III bahwa dirinya tidak ikut bertanggung jawab dengan
keputusan yang akan dibacakan;
11. Bahwa sekitar jam 22.00 WIB, Teradu I menelepon Asnawi dan meminta untuk memberikan
masukan kepada Teradu II dan III untuk menolak permohonan Pemohon sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan surat petunjuk teknis yang
diberikan oleh Bawaslu Provinsi Jambi yang ditandatangani oleh Ribut Suwarsono dan
Asnawi, namun Teradu II dan III tetap pada pendirian mereka untuk mengabulkan
permohonan Pemohon sebagian;
12. Bahwa sekitar jam 22.20 WIB, Doni Yusra menelepon saya dan meminta menandatangani
Keputusan yang sudah ditandatangani oleh Teradu II dan III. Teradu I menolak dan
menyampaikan kepada Doni Yusra bahwa tidak akan menandatangani keputusan tersebut,
karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan pemilu yang berlaku;
13. Bahwa sekitar jam 22.30 WIB sampai dengan 23.30 Teradu I menelepon Ribut Suwarsono
untuk menanyakan sikap Teradu II dan III, seandainya mereka berubah pikiran dan setuju
dengan pendapat Teradu I, tetapi Ribut Suwarsono mengatakan handphone Teradu II dan III
tidak dapat dihubungi. Teradu I berusaha menghubungi Teradu II dan III, agar dapat selalu
berkoordinasi tentang keputusan sengketa pemilihan terkait Keputusan Komisi Pemilihan
Umum Kota Sungai Penuh yang harus disampaikan kepada Pemohon dan Termohon, karena
keputusan itu harus dibaca paling lambat 1 Januari 2016, tetapi handphone Teradu II dan
III sudah tidak aktif;
14. Bahwa pada 31 Desember 2015, sekitar jam 19.00 WIB, Teradu I ditelepon oleh Asep selaku
Staf HPP Bawaslu RI dan bertanya kepada Teradu I mengenai kronologis dilaksanakannya
musyawarah penanganan sengketa Pemilihan terkait Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kota Sungai Penuh yang sedang ditangani oleh Panwaslu Kota Sungai Penuh. Asep
kemudian mengirimkan sms yang isinya "berdasarkan arahan kordiv hpp Bapak Nelson
bahwa SK KPU tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara dan SK Penetapan
Paslon terpilih adalah ranah MK, sesuai dengan Pasal 157 ayat (4) UU No. 8 Tahun 2015".
JAWABAN TERADU II dan TERADU III
1. Bahwa dalam penyelenggaraan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh Tahun
2015 bermula dari keberatan yang diajukan para di tingkat TPS, PPK, hingga pada rapat
pleno tingkat Kabupaten yang tidak terselesaikan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai
Penuh;
2. Bahwa keberatan tersebut juga disampaikan oleh beberapa Pasangan Calon, termasuk
Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua), dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga);
3. Bahwa keberatan yang dimaksud adalah mengenai perhitungan suara di beberapa TPS, dan
perhitungan suara di beberapa PPK sebelum terjadinya kericuhan pada saat rapat pleno
yang diselenggarakan oleh KPU Kota Sungai Penuh di gedung Nasional Kota Sungai Penuh;
4. Bahwa di TPS Desa Koto Beringin, Kecamatan Hamparan Rawang, ketika perhitungan akan
dimulai, sempat terjadi keberatan dari saksi Pasangan Nomor 2 (dua). Hal ini berawal dari
selisih surat suara dalam PILGUB dan PILWAKO yang sebelum pencoblosan dilakukan,
memiliki jumlah yang sama. Namun, pada saat perhitungan suara akan dimulai dengan
menghitung kembali jumlah keseluruhan surat suara, terdapat selisih surat suara PILWAKO
sebanyak 5 lembar dibandingkan dengan surat suara PILGUB;
5. Bahwa terhadap keberatan yang diajukan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) dan
Nomor Urut 3 (tiga) dengan mengisi formulir C2KWK, maka panitia Pengawas Kecamatan
melaporkan kejadian tersebut ke Panitia Pengawas Pemilihan Kota Sungai Penuh.
Menindaklanjuti laporan tersebut, Panwaslu Kota Sungai Penuh mengeluarkan rekomendasi
yang intinya tetap melanjutkan perhitungan di TPS 1 Desa Koto Beringin, Kecamatan
Hamparan Rawang, karena tidak ada alasan penundaan perhitungan, kecuali ada bencana
alam dan/atau keamanan tidak konduksif;
6. Bahwa KPU Kota Sungai Penuh tidak mau melaksanakan rekomendasi dari Panwaslu Kota
Sungai Penuh. KPU Kota Sungai Penuh tetap tidak melakukan perhitungan suara pada 9
Desember 2015, dan tanpa alasan yang sah menurut hukum KPU Kota Sungai Penuh
membawa kotak suara dari TPS 1 Desa Koto Beringin ke Kantor KPU Kota Sungai Penuh
tanpa sepengetahuan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), dan tanpa melibatkan saksi dari
Pasangan Calon. 3 hari semenjak pemilihan yaitu 12 Desember 2015, KPU Kota Sungai
Penuh kembali membawa kotak suara ke TPS 1 Desa Koto Beringin untuk dihitung oleh
KPPS. Ternyata terdapat perbedaan selisih surat suara yang berlebih pada hari pencoblosan,
sebanyak 5 lembar surat suara, menjadi 4 lembar surat suara. Hal tersebut menimbulkan
keberatan bagi Saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) dan Nomor Urut 3 (tiga),
namun KPPS tidak mengambil tindakan apapun, dan tetap melanjutkan perhitungan suara
yang kemudian dibawa ke pleno PPK. Setelah sampai di pleno PPK, selisih surat suara yang
semula 5 lembar menjadi 4 lembar berubah menjadi 3 lembar surat suara. Para saksi
mengajukan keberatan pada saat itu, hingga sampai dengan rapat pleno tingkat Kabupaten,
saksi masih mempertanyakan selesih surat suara tersebut, tetapi tidak terselesaikan juga.
Saksi Nomor Urut 2 (dua) tidak menandatangani Berita Acara Rapat Pleno, hingga berujung
kerusuhan pada pleno KPU Kota Sungai Penuh tanggal 17 Desember 2015;
7. Bahwa selain di TPS 1 Koto Beringin, di beberapa TPS lainnya dan juga di beberapa PPK
lainnya, juga banyak terjadi persoalaan yang sama. Muara dari persoalan sama, karena
keberatan-keberatan dari para saksi dari tingkat TPS, PPK, hingga pleno KPUD Kota Sungai
Penuh tidak pernah diselesaikan oleh KPUD Kota Sungai Penuh beserta jajarannya ke
bawah. Sehingga Panwas Kota Sungai Penuh mengambil kesimpulan dengan mengeluarkan
rekomendasi untuk melaporkan KPUD Kota Sungai Penuh sebagai pihak yang
bertanggungjawab terhadap kinerja jajaran dibawahnya ke DKPP. Rekomendasi yang
dikeluarkan oleh Panwas Kota Sungai Penuh, tertanggal 19 Desember 2015.
8. Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) atas nama H. Herman Muchtar dan H. Nuzran
Joher mengajukan permohonan sengketa ke Panwas Kota Sungai Penuh melalui kuasa
hukum Muhammad Syahlan Samosir, S.H., M.H., pada 20 Desember 2015 dengan
Termohon yaitu KPU Kota Sungai Penuh;
9. Bahwa permohonan tersebut diregister jam 13.00 WIB, inti laporan tersebut mempersoalkan
proses yang cacat prosedural dan keberatan yang belum terselesaikan oleh KPU Kota Sungai
Penuh. KPU Kota Sungai Penuh tetap menerbitkaan Surat Keputusan Nomor 52/kpts/KPU-
Kota.005.670934/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil
Walikota Sungai Penuh Tahun 2015;
10. Bahwa Pemohon tidak mempersoalkan selisih suara, melainkan mengenai proses yang
harus diselesaikan sebelum penerbitan SK. Pemohon menganggap Keputusan KPU Kota
Sungai Penuh bersifat Prematur;
11. Bahwa Pada 22 Desember 2012, Teradu I dan III berangkat ke Jambi, dan berupaya
berkonsultasi ke Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jambi, tetapi tidak ada
Pimpinan Bawaslu Provinsi Jambi yang berada di tempat. Hingga akhirnya bertemu dengan
Dony Yusra Pebrianto, dan berdiskusi. Hasilnya, menyarankan kepada para Teradu untuk
meminta pendapat ahli hukum dalam menafsirkan peraturan ini. Menurut pandangan Dony
Yusra Pebrianto, sengketa tersebut adalah ranah Panwas, karena merupakan sengketa antar
Peserta Pemilihan dengan Penyelenggara Pemilihan;
12. Bahwa tanpa sepengetahuan Teradu III dan II, Teradu I membuat undangan tertulis yang
ditandatangani sendiri, dan disampaikan kepada para pihak yang bersengketa pada 24
Desember 2015, guna menghadiri musyawarah penyelesaian sengketa yang digelar pada 26
Desember 2015;
13. Bahwa pada saat musyawarah pertama, dengan agenda pembacaan permohonan, pihak
Pemohon yang dihadiri Prinsipal dan Kuasa Hukumnya, pihak Termohon yaitu anggota KPU
Kota Sungai Penuh. Sempat terjadi keberatan dari KPU Kota Sungai Penuh atas sengketa
tersebut. KPU Kota Sungai Penuh mengatakan selisih suara bukan merupakan kewenangan
Panwas, melainkan Mahkamah Konstitusi. Namun, Teradu I menyatakan “saya menjalankan
perintah dari Perbawaslu Nomor 8 tahun 2015”, sambil mengangkat aturan tersebut
dihadapan para pihak yang bersengketa;
14. Bahwa pada musyawarah kedua dengan agenda jawaban Termohon, pihak Termohon
melalui Kuasa Hukumnya menyatakan sengketa tersebut merupakan masalah selisih suara,
dan Panwas tidak mempunyai kewenangan memeriksa perkara ini, karena merupakan
kewenangan Mahkamah Konstitusi;
15. Bahwa setelah musyawarah digelar, Majelis bermusyawarah untuk mengambil sikap,
mengenai kelanjutan dari sengketa tersebut. Hasil musyawarah, para Teradu sepakat
meminta pendapat 3 (tiga) orang ahli hukum, diantaranya adalah (1) Prof. Sukamto Satoto,
S.H., M.H. (2) Dr. Bahder Johan Nasution, S.H., M.H. dan (3) Dr. Sahuri Lasmadi, S.H., M.H;
16. Bahwa tidak satupun ahli menyatakan sengketa ini bukan kewenangan Panwaslu Kota
Sungai Penuh. Dalam keterangan tertulisnya, 3 (tiga) orang ahli menyatakan bahwa
Panwaslu Kota Sungai Penuh berwenang memeriksa sengketa ini. Hal tersebut menambah
keyakinan para Teradu bahwa Panwas berwenang untuk memeriksa sengketa, karena pokok
permohonan bukan terkait selisih suara;
17. Bahwa satu hari sebelum pelaksanaan Putusan, tepatnya pada 29 Desember 2015, Teradu II
dipanggil Ribut Swarsono dan Asnawi untuk diklarifikasi. Pada saat klarifikasi dilakukan,
Teradu II, diminta oleh Asnawi dan Ribut Swarsono mengeluarkan putusan untuk menolak
permohonan Pemohon, karena beranggapan hal tersebut merupakan masalah selisih suara
yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi;
18. Bahwa ketika melakukan klarifikasi Teradu II dan III, Asnawi dan Ribut Suwarsono selalu
mengatakan hal tersebut sudah dikonsultasikan ke Bawaslu RI. Padahal permohonan
Pemohon belum dikirimkan ke Bawaslu RI untuk ditelaah secara bersama, bahkan Asnawi
tidak pernah menerangkan kepada para Teradu, mengenai bagian dari permohonan
Pemohon yang mendalilkan persoalan selisih suara;
19. Bahwa pada 30 Desember 2015, para Teradu tetap mengagendakan pembacaan putusan,
dengan amar keputusan sebagai berikut:
a) Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian;
b) Membatalkan keputusan KPU Kota Sungai Penuh Nomor: 52/kpts/kpu-kota-
005.670934/2015;
c) Meminta kepada KPU Kota Sungai Penuh untuk melaksanakan keputusan ini.
20. Bahwa setelah penetapan Putusan, pada 7 Januari 2016, para Teradu mengetahui ada
petunjuk Bawaslu RI terkait sengketa yang telah diperiksa. Artinya, apa yang disampaikan
Asnawi dan Ribut terkait konsultasi ke Bawaslu RI yang memerintahkan untuk menolak
permohonan sengketa, tidak pernah ada secara tertulis hingga saat ini. Para Teradu tidak
mengetahui komunikasi yang dibangun oleh Ribut Suwarsono dan Asnawi, sehingga
perintah untuk menolak sengketa telah ada terlebih dahulu dari Ribut Swarsono dan
Asnawi, sebelum ada petunjuk tertulis dari Bawaslu RI;
21. Bahwa dalam Surat Bawaslu RI, tertanggal 7 Januari 2016, tidak terdapat klausul yang
meminta Bawaslu Provinsi untuk menggugurkan sengketa. Dalam surat tersebut terdapat 3
(tiga) perintah ke Bawaslu Provinsi:
a) Memberhentikan sementara semua anggota Panitia Pemngawas Pemilihan Kota
Sungai Penuh;
b) Mengambilalih tugas, wewenang, dan kewajiban Panitia Pengawas Pemilihan Kota
Sungai Penuh sampai dengan Panitia Pengawas Pemilihan Kota Sungai Penuh dapat
menjalankan tugasnya; dan
c) Memeriksa kembali dan melakukan perbaikan terhadap Keputusan Penyelesaian
sengketa Nomor: 01/kpts-skt-pws-spn/XII/2015.
22. Bahwa para Teradu telah diumumkan di media sebagai pihak yang bersalah serta menerima
sanksi “dinonaktifkan sementara” oleh Bawaslu Provinsi karena dinilai salah dalam
melakukan penyelesaian sengketa;
23. Bahwa setelah diberhentikan sementara oleh Bawaslu Provinsi, Tim Bawaslu RI baru datang
melakukan klarifikasi kepada para Teradu. Para Teradu merasa tidak subjektif. Klarifikasi
yang dilakukan oleh Bawaslu RI hanya sekedar syarat administrasi, dan menimbulkan
pertanyaan besar hingga saat ini. Para Teradu mempertanyakan mengenai pemberhentian
sementara, sebelum ada proses klarifikasi;
24. Bahwa para Teradu berpendapat pengaduan yang dilaporkan tidak jelas dan tidak rinci
dalam menentukan Teradu secara individual, atau sebagai kelembagaan;
25. Bahwa pengaduan yang disampaikan oleh Pengadu yaitu terhadap individual dengan
menyebutkan nama serta jabatan, tanpa menjelaskan kesalahan dari masing-masing
individual yang dilaporkan dalam menerbitkan Keputusan. Para Pengadu juga mendalilkan
yang menjadi persoalan adalah tindakan Panwaslu Kota Sungai Penuh dalam mengambil
Keputusan. Hal ini membuat pengaduan menjadi tidak jelas (obscuur libel) dalam
menentukan subjek Teradu, serta kesalahan yang diperbuat oleh masing-masing Teradu;
26. Bahwa apabila persoalan yang disampaikan dalam laporan dan/atau pengaduan terkait
surat keputusan, maka keputusan tersebut tidak tepat jika diperiksa oleh DKPP, karena
kewenangan DKPP tidak untuk menguji substansi dari Surat Keputusan. Sudah ada
Peradilan Tata Usaha Negara yang memiliki kewenangan terhadap hal ini. Apabila persoalan
yang dilaporkan mengenai tata cara pengambilan keputusan, maka Pengadu wajib
menjelaskan secara rinci kesalahan TERADU disertai dasar hukumnya;
27. Bahwa apabila Pengadu mempersoalkan tindakan Panwaslu Kota Sungai Penuh yang
melampaui kewenangan dengan menerima dan mengabulkan Sengketa terkait Keputusan
KPU Kota Sungai Penuh Nomor 52/Kpts/KPU-Kota-005.60934/2015, maka selayaknya
harus dibuktikan terlebih dahulu ada tindakan yang melampaui kewenangan melalui
peradilan administrasi, sebelum Pengaduan dan/atau laporan diajukan ke DKPP;
28. Bahwa upaya Pengadu untuk membuktikan tindakan para Teradu yang melampaui
kewenangan melalui DKPP adalah sebuah kekeliruan, karena permasalahan etik yang
menjadi wewenang DKPP tidak dapat disamakan dengan pengujian kewenangan yang
merupakan kewenangan Peradilan Administrasi;
29. Bahwa belum ada pembuktian dari lembaga peradilan yang menyatakan para Teradu
melampaui kewenangan dalam mengambil Keputusan, maka tidak selayaknya DKPP
memeriksa perkara ini;
30. Bahwa pokok pengaduan serta kajiannya tidak terarah, dan tidak menunjuk secara jelas
kesalahan para Teradu, serta belum ada Putusan dari lembaga peradilan yang membatalkan
Surat Keputusan yang diterbitkan para Teradu. DKPP patut menolak permintaan Pengadu
untuk memeriksa pelanggaran etik yang dilakukan para Teradu;
31. Bahwa sengketa yang diajukan oleh para Pemohon adalah sengketa proses, bukan
permasalahan selisih suara;
32. Bahwa dalam permohonan Pemohon, tidak mempersoalkan selisih suara, sehingga sengketa
yang diajukan tidak tunduk pada Pasal 157 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi
Undang-Undang sebagaimana di dalilkan Pengadu;
33. Bahwa sengketa diajukan murni persoalan sengketa antara Peserta Pemilihan dengan
Penyelenggara Pemilihan yang menjadi kewenangan Panwas untuk memeriksa. Ini yang
membedakan pemberlakuan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah terdahulu dengan
Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
34. Bahwa persoalan sengketa antara Peserta Pemilihan dan Penyelenggara Pemilihan juga
ditegaskan dibeberapa Putusan Mahkamah Konstitusi dalam satu periode pemilihan
serentak Kepala Daerah Tahun 2015;
35. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 143/PHP.KOT-XIV/2016 pada halaman 86
nomor 3.2.8. menegaskan "Bahwa melalui Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati dan
Walikota, pembentuk Undang-Undang berupaya membangun budaya hukum dan politik
masyarakat menuju tingkatan yang makin dewasa, lebih taat asas, taat hukum, dan lebih
tertib dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan dalam pemilihan Gubernur, Bupati dan
Walikota. Pembentuk Undang-Undang telah mendesain sedemikian rupa pranata
penyelesaian sengketa atau perselisihan yang terjadi di luar perselisihan penetapan
perolehan hasil suara hasil perhitungan suara. Undang-Undang pemilihan Gubernur,
Bupati dan Walikota telah menggariskan lembaga mana menyelesaikan persoalan persoalan
atau pelanggaran apa. Pelanggaran administratif diselesaikan oleh KPU, pada tingkatan
masing-masing. Sengketa antar peserta pemilihan diselesaikan melalui Panitia Pengawas
Pemilihan disetiap tingkatan. Sengketa penetapan Pasangan Calon melalui Peradilan Tata
Usaha Negara. Tindak pidana dalam pemilihan diselesaikan oleh lembaga penegak hukum
melalui sentra GAKUMDU, yaitu Kejaksaan, Kepolisian, dan Pengadilan".
36. Bahwa sangat jelas terlihat Panwas Kota Sungai Penuh memliki wewenang dalam
menyelesaikan sengketa antara Peserta Pemilihan dengan Penyelenggara Pemilihan;
37. Bahwa persoalan pembatalan Surat Keputusan KPU Kota Sungai Penuh berdasarkan
kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Menurut Ahli Dr. Bahder
Johan Nasution, S.H., M.H., mengalisis aturan yang berkesimpulan sebagai berikut:
a. Bahwa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu
Pasal 142 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati
dan Walikota menjadi Undang-Undang, Panwaslu Kabupaten/Kota dalam hal ini
Panwaslu Kota Sungai Penuh berwenang menyelesaikan sengketa antara peserta
Pemilihan dengan Penyelenggara Pemilihan;
b. Ketentuan Pasal 143 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, ditegaskan bahwa Bawaslu
Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142.
c. Sengketa yang menjadi kewenangan Panwaslu Kabupaten/Kota sebagaimana diatur
dalam ketentuan Pasal 2 Peraturan Bawaslu Nomor 8 tahun 2015 tentang tata Cara
Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota meliputi sengketa antar Peserta Pemilihan
dan sengketa antara Peserta Pemilihan dengan Penyelenggara pemilihan.
d. Berdasarkan ketentuan Pasal 142 huruf b, Pasal 143 ayat (1) Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2015 jo. Pasal 2 Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2015, Panwaslu
Kabupaten/Kota yang dalam perkara ini adalah Panitia Pengawas Pemilihan Umum
Kota Sungai Penuh adalah lembaga yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang
untuk menyelesaikan sengketa Pemilu sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon.
e. Bahwa Dr. Bahder Johan Nasution, S.H., M.H. memberikan keterangan mengenai
permasalahan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh Nomor
52/KPTS/KPU-KOTA-005.670934/2015. Adapun keterangannya adalah sebagai
berikut:
1) Bahwa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh Nomor
52/Kpts/KPU-Kota-005.670934/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota – Wakil Walikota
Sungai Penuh Tahun 2015 mengandung cacat yuridis karena syarat materil
keputusan tersebut tidak dipenuhi;
2) Bahwa suatu Keputusan yang dikeluarkan selain harus memenuhi syarat
formil juga hatus memenuhi syarat materil yaitu:
• Badan atau lembaga yang mengeluarkan Keputusan harus lembaga
yang berwenang baik yang diperoleh/bersumber dari Atribusi, delegasi
dan mandat;
• Secara doelmatigheid obyek dari keputusan harus menuju sasaran yang
tepat baik berupa membebankan hak dan kewajiban atau menetapkan
status seseorang;
• Terhadap keputusan yang dikeluarkan tidak terdapat penghalang atau
kekurangan yuridis;
• Alat uji dari keputusan tersebut bukan hanya Undang-Undang, tetapi
juga Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik atau yang dikenal
dengan AAUPB;
3) Mengacu kepada syarat materil di atas, Surat Keputusan Komisi Pemilihan
Umum Kota Sungai Penuh Nomor 52/Kpts/KPU-Kota-005.670934/2015
mengandung cacat yuridis karena syarat materil keputusan tidak terpenuhi;
4) Bahwa tidak terpenuhinya syarat materil dalam Keputusan Nomor
52/Kpts/KPU-Kota-005.670934/2015, karena ada 28 laporan yang harus
diselesaikan oleh Panwaslu, yang menjadi latar belakang dan mendahului
terbitnya keputusan dimaksud yang belum terselesaikan proses hukumnya,
sehingga keputusan tersebut cacat yuridis;
5) Bahwa syarat materil lainnya yang tidak terpenuhi adalah tidak terpenuhinya
asas kepastian hukum sebagai salah satu asas-asas umum pemerintahan yang
baik, yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan
peraturan perundang-undangan, kepatuhan, dan keadilan dalam setiap
kebijakan penyelenggaraan negara, sehingga dengan belum selesainya proses
hukum terhadap 28 laporan yang diajukan oleh Pemohon, maka laporan
tersebut tidak mempunyai kepastian hukum dan menimbulkan ketidakadilan
sehingga keputusan KPU Sungai Penuh Nomor 52/Kpts/KPU-Kota-
005.670934/2015 mengandung cacat hukum;
6) Bahwa di samping tidak memenuhi asas kepastian hukum Keputusan KPU
Sungai Penuh Nomor 52/Kpts/KPU-Kota-005.670934/2015, tidak memenuhi
asas keterbukaan, yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat
untuk memperolah informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang
pelanggaran-pelanggaran yang dilaporkan oleh Pasangan Calon dengan tetap
memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia
negara. Hak masyarakat terutama hak pemohon terabaikan dengan keluarnya
keputusan tersebut.
38. Bahwa berdasarkan analisa yang dilakukan oleh para ahli, para Teradu selaku Panwas Kota
Sungai Penuh berwenang menyelesaikan sengketa yang diajukan oleh Pemohon dan telah
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
[2.11] PETITUM TERADU
Bahwa berdasarkan uraian di atas, para Teradu memohon kepada DKPP berdasarkan
kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:
1. Menolak pokok pengaduan Pengadu untuk seluruhnya;
2. Menerima dan mengabulkan jawaban para Teradu untuk seluruhnya;
3. Memeriksa dan memutuskan seadil-adilnya, serta menyatakan para Teradu tidak terbukti
melanggar kode etik Penyelenggara Pemilu;
4. Merehabilitasi nama baik para Teradu;
[2.12] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, para Teradu mengajukan bukti-bukti
sebagai berikut:
BUKTI KETERANGAN
P-1 Fotokopi Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jambi, Nomor 585/Bawaslu-
Jbi/XII/2015, tertanggal 30 Desember 2015.
[2.13] KETERANGAN PIHAK TERKAIT
Menimbang bahwa DKPP juga telah meminta keterangan Pihak Terkait yaitu KPU Provinsi Jambi
dan KPU Kabupaten Sungai Penuh pada 18 Maret 2016, sebagai berikut:
KPU Provinsi Jambi
1. Bahwa KPU Provinsi Jambi merupakan salah satu penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah Serentak Tahun 2015, terdiri dari Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, serta 5 Kabupaten/Kota yaitu Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten
Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Batang Hari, Kabupaten Bungo, dan Kota Sungai Penuh;
2. Bahwa atas penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di 5
Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi berjalan lancar dan telah melaksanakan Rapat Pleno
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan di Kabupaten/Kota
masing-masing sesuai dengan PKPU Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tahapan, Jadwal dan
Program Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
3. Bahwa terhadap penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil
Pemilihan di Kabupaten/Kota, pada 22 Desember 2015, Komisi Pemilihan Umum Provinsi
Jambi menerima informasi melalui KPU RI dan berdasarkan website Mahkamah Konstitusi
mengenai 3 Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi, yaitu KPU Kabupaten Batang Hari, KPU
Kabupaten Bungo, dan KPU Kota Sungai Penuh yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi
terkait permohonan penyelesaian sengketa;
4. Bahwa pada 26 Desember 2015, KPU Provinsi Jambi mendapat informasi dari KPU Kota
Sungai Penuh terkait sidang yang akan dilaksanakan oleh Panwaslu Kota Sungai Penuh,
berdasarkan permohonan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 2 (dua);
5. Bahwa terhadap permohonan sengketa tersebut, Panwaslu Kota Sungai Penuh telah
menerbitkan Keputusan Nomor Permohonan 01/kpts-skt-pws/XII/2015;
6. Bahwa proses sidang yang dilakukan Panwaslu Kota Sungai Penuh dengan objek perkara
Keputusan KPU Nomor 52/Kpts/KPU-Kota005.670934/XII/2015, menurut KPU Provinsi
Jambi melampaui kewenangan, karena penyelesaian perkara hasil pemilihan, bukan
merupakan kewenangan Panwaslu Kabupaten tetapi kewenangan Mahkamah Konstitusi.
Hal ini berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,
Bupati, dan Walikota, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan
diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan
khusus;
7. Bahwa Bawaslu Provinsi Jambi melalui Keputusan Nomor 01/Sp-Spn/Adr/2015 telah
menggugurkan keputusan Panwas Kota Sungai Penuh;
8. Bahwa Keputusan Bawaslu Provinsi Jambi telah menguatkan Keputusan KPU Kota Sungai
Penuh Nomor 52/Kpts/KPU-Kota-005.60934/2015 Tentang Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sungai
Penuh Tahun 2015, telah memenuhi ketentuan Pasal 6 huruf g Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 2 Tahun 2015, Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan
Wakil Walikota dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04/Kpts/KPU-Kota-
005.670934/2015 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor
01/Kpts/KPU-Kota-005.670934/2015 Tentang Penetapan Tahapan, Program Dan Jadwal
Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh
Tahun 2015 bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara merupakan tahapan
Penyelenggaraan Pemilu yang harus dilaksanakan berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan
untuk memenuhi tugas dan kewenangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Bahwa merujuk ketentuan Undang-Undang tersebut, Panwaslu Kota Sungai Penuh telah
melampaui batas kewenangannya dan bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan.
KPU KOTA SUNGAI PENUH
1. Bahwa pasca KPU Kota Sungai Penuh melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi
Hasil Penghitungan Surat Suara di tingkat Kota Sungai Penuh pada 17 Desember 2015 yang
dihadiri Panwas Kota Sungai Penuh. Pada 22 Desember 2015 KPU Kota Sungai Penuh
menerima informasi melalui Divisi Teknis KPU Provinsi Jambi dan website Mahkamah
Konstitusi. KPU Kota Sungai Penuh termasuk dalam Kabupaten/Kota yang penetapan
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota Sungai
Penuh Tahun 2015 diajukan Permohonan Penyelesaian Perkara di Mahkamah Konstitusi
oleh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh Nomor Urut-2 atas nama
H. Herman Muchtar, SE., MM. Dan H. Nuzran Joher, S.Ag., M.Si;
2. Bahwa pada 25 Desember 2015, Afrizal, S.Pd dan Ir. Irwan Anggota KPU Kota Sungai Penuh
menerima telepon dari Ketua Panwas Pemilihan Kota Sungai Penuh Toni Indrayadi, S.Pd.
untuk menghadiri undangan rapat koordinasi terkait pasca Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sungai
Penuh di Provinsi Jambi mengingat kondisi Kota Sungai Penuh yang tidak kondusif;
3. Bahwa pada Sabtu, 26 Desember 2015, Komisioner KPU Kota Sungai Penuh menghadiri
Undangan Musyawarah tersebut di Bawaslu Provinsi Jambi, namun Komisioner KPU Kota
Sungai Penuh merasa isi Undangan dengan acara yang dilaksanakan tidak sesuai karena
acara musyawarah yang disebutkan ternyata digelar oleh Panwas Kota Sungai Penuh dalam
bentuk Sidang dengan menempatkan Ketua dan Anggota Panwas Kota Sungai Penuh Toni
Indrayadi, dan dua orang Anggota Panwas Kota Sungai Penuh Thabri Aris, dan Arifman
didampingi oleh Dony Febriantom SH., MH. Yang merupakan Tenaga Ahli di Bawaslu
Provinsi Jambi dan Panwas Kota Sungai Penuh memposisikan Pasangan Calon Nomor urut-
2 atas nama H. Herman Muchtar, SE., MM. Dan H. Nuzran Joher S.Ag., M.Si. sebagai
Pemohon yang hadir pada hari itu bersama dengan Pengacara yang bertindak sebagai Kuasa
Hukum, dan KPU Kota Sungai Penuh diposisikan sebagai Termohon;
4. Bahwa KPU Kota Sungai Penuh menyatakan keberatan terhadap proses yang terjadi pada
saat acara berlangsung;
5. Bahwa atas keberatan yang KPU Kota Sungai Penuh sampaikan, Panwas Kota Sungai Penuh
meminta kepada KPU Kota Sungai Penuh untuk memberikan jawaban secara tertulis dan
Panwas Kota Sungai Penuh menskor untuk memberikan waktu selama satu hari kepada
Komisioner KPU Kota Sungai Penuh untuk menyusun jawaban tertulis;
6. Bahwa Komisioner KPU Kota Sungai Penuh kemudian mengambil langkah untuk menyusun
jawaban tertulis atas pengajuan Permohonan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota
Sungai Penuh Nomor Urut-2;
7. Bahwa pada 28 Desember 2015, Komisioner KPU Sungai Penuh menghadiri pertemuan
yang disebut Panwas Kota Sungai Penuh sebagai Sidang Majelis tersebut dan membacakan
jawaban secara tertulis yang pada intinya berbunyi sebagai berikut:
a. Bahwa berdasarkan Pasal 142 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun
2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-
Undang, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015
menegaskan bahwa sengketa Pemilihan terdiri atas:
(1) Sengketa antar Peseta, dan
(2) Sengketa antara Peserta Pemilihan dan Penyelenggara Pemilihan sebagai akibat
dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
b. Bahwa Berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1
Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi
Undang-Undang, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015
menegaskan “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan
diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan
peradilan khusus”. Selanjutnya ayat (4) Pasal yang sama menegaskan “Peserta
pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan perolehan suara
oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Kepada Mahkamah Konstitusi”.
c. Bahwa yang dipersoalkan dalam permohonan pemohon adalah Penetapan Hasil
Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil pemilihan Walikota – Wakil Walikota
Sungai Penuh tahun 2015. Perkara ini Bukanlah sengketa antara peserta pemilihan
dengan penyelenggara tetapi merupakan sengketa perselisihan penetapan perolehan
suara hasil pemilihan.
8. Bahwa pada 30 Desember 2015, Panwas Kota Sungai Penuh membacakan Keputusan
Panwas Kota Sungai Penuh Permohonan Nomor: 01/kpts-skt-pws-spn/XII/2015 yang isi
kesimpulannya sebagai berikut:
1) Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian.
2) Membatalkan Keputusan KPU Kota Sungai Penuh Nomor 52/Kpts/KPU-Kota-
005.60934/2015.
3) Meminta kepada KPU Kota Sungai Penuh untuk melaksanakan Keputusan ini.
9. Bahwa atas Keputusan Panwas Kota Sungai Penuh tersebut, KPU Kota Sungai Penuh baru
menerima/mengetahui keputusan tersebut pada 4 Januari 2016 yang dikirimkan melalui
POS, an KPU Kota Sungai Penuh menindaklanjuti dengan berkonsultasi kepada KPU
Provinsi Jambi dan KPU RI yang mana hasil tersebut KPU Provinsi dan KPU RI menyatakan
bahwa bukan kewenangan Panwas untuk membatalkan Keputusan KPU Kota Sungai Penuh
Nomor 52/Kpts/KPU-Kota-005.60934/2015 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan
Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota Sungai Penuh Tahun 2015 dan tidak perlu
untuk dilaksanakan;
10. Bahwa Pasal 6 huruf g Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang
Tahapan, Program ,dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakilo Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dan Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Nomor: 04/Kpts/KPU-Kota-005.670934/2015 tentang Perubahan
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01/Kpts/KPU-Kota-005.670934/2015 Tentang
Penetapan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan
Wakiol Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2015 bahwa Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Suara adalah merupakan tahapan Penyelenggaraan Pemilu yang harus
dilaksanakan berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan;
11. Bahwa berdasarkan pelaksanaan tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat
Kecamatan/Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (1)
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati
dan wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang menegaskan “KPU/KIP
Kabupaten/Kota Melaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam rapat pleno
setelah menerima kotak suara tersegel dari PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat
(1)”. Selanjutnya Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh melaksanakan tahapan
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sesuai dengan Tahapan, Program dan Jadwal
Penyelenggaraan Pemilihan Sebagaimana dimaksud pada angka-4 di atas, tahapan
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kota Sungai Penuh dilaksanakan pada
16-18 Desember 2015.
IV. KEWENANGAN DKPP DAN KEDUDUKAN HUKUM PENGADU
[3.1] Bahwa sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan, DKPP terlebih dahulu menguraikan
kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan
sebagai berikut:
Kewenangan DKPP
[3.1.1] Bahwa ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang kewenangan DKPP untuk menegakkan
Kode Etik Penyelenggara Pemilu adalah:
• Ketentuan Pasal 109 ayat (2) UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum
“DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan
pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU
Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN,
anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, anggota
Panwaslu Kecamatan, anggota Pengawas Pemilu Lapangan dan anggota Pengawas Pemilu Luar
Negeri”.
• Ketentuan Pasal 111 ayat (4) UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum
DKPP mempunyai wewenang untuk:
a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk
memberikan penjelasan dan pembelaan;
b. Memanggil Pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai
keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; dan
c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik.
• Ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara
Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum:
“Penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP”.
[3.1.2] Bahwa oleh karena pengaduan Pengadu adalah terkait pelanggaran Kode Etik
Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus
pengaduan a quo;
Kedudukan Hukum Pengadu
[3.1.3] Bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2011 juncto Pasal 4 ayat (2)
Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara
Pemilihan Umum, yang dapat mengajukan pengaduan dan/atau laporan dan/atau rekomendasi
DPR:
• Ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2011
“Pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu diajukan
secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat,
dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas pengadu kepada DKPP”.
• Ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013
“Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh:
a. Penyelenggara Pemilu;
b. Peserta Pemilu;
c. Tim kampanye;
d. Masyarakat; dan/atau
e. Pemilih”.
[3.1.4] Bahwa Pengadu sepanjang Perkara Nomor 82/DKPP-PKE-V/2016 adalah Peserta Pemilu
yang mengajukan pengaduan terkait dugaan pelanggaran kode etik yang diduga dilakukan oleh
para Teradu. Pengadu I yang mengadukan perkara a quo telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4
ayat (2) huruf b Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik
Penyelenggara Pemilihan Umum sehingga dengan demikian Pengadu dapat mengajukan
pengaduan dan/atau laporan a quo. Dalam hal ini Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal
standing) untuk mengajukan pengaduan a quo;
[3.1.5] Bahwa Pengadu sepanjang Perkara Nomor 83/DKPP-PKE-V/2016 adalah Penyelenggara
Pemilu yang mengajukan pengaduan terkait dugaan pelanggaran kode etik yang diduga dilakukan
oleh para Teradu. Pengadu I yang mengadukan perkara a quo telah sesuai dengan ketentuan Pasal
4 ayat (2) huruf a Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik
Penyelenggara Pemilihan Umum sehingga dengan demikian Pengadu dapat mengajukan
pengaduan dan/atau laporan a quo. Dalam hal ini Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal
standing) untuk mengajukan pengaduan a quo;
[3.2] Menimbang bahwa DKPP berwenang untuk mengadili pengaduan a quo, Pengadu memiliki
kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo, maka selanjutnya DKPP
mempertimbangkan pokok pengaduan.
IV.PERTIMBANGAN PUTUSAN
[4.1] Menimbang aduan para Pengadu sepanjang terkait Perkara Nomor 82/DKPP-PKE-V/2016,
pada pokoknya mendalilkan bahwa para Teradu menerbitkan Surat Keputusan yang membatalkan
Keputusan Sengketa Panwaslu Kota Sungai Penuh Nomor 01/Kpts-skt-pws-spn/XII/2015,
tertanggal 30 Desember 2015. Keputusan yang dikeluarkan para Teradu tidak berdasarkan
prosedur yang ditentukan, sehingga tidak memiliki kepastian hukum dan bertentangan dengan
sifat final dan mengikat sebagaimana diatur dalam Pasal 144 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2015 juncto Pasal 25 Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2015, kemudian ditegaskan oleh Fatwa
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 115/Tuaka.TUN/V/2015. Pengadu juga mengatakan
keputusan gugurnya penyelesaian sengketa, Permohonan Nomor 01/SP-SPN/ADR/2015 yang
diterbitkan para Teradu, sudah direncanakan. Hal ini berdasarkan pernyataan para Teradu
dan/atau Teradu I yaitu Asnawi di media cetak Jambi Ekspres pada 5 Januari 2015, yang akan
mengoreksi Putusan Panwaslu Kota Sungai Penuh.
[4.2] Menimbang aduan para Pengadu sepanjang terkait Perkara Nomor 83/DKPP-PKE-V/2016,
pada pokoknya mendalilkan bahwa para Teradu telah melampaui kewenangannya menerima dan
memutuskan permohonan sengketa dengan obyek Keputusan KPU Nomor 52/Kpts/Kpu-Kota-
005.670934/2015, Tentang Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara, yang merupakan
kewenangan Mahkamah Konstitusi. Tindakan para Teradu bertentangan dengan Pasal 157 ayat (4)
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati,
Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
[4.3] Menimbang jawaban dan keterangan para Teradu I s/d III sepanjang terkait Perkara Nomor
82/DKPP-PKE-V/2016, pada pokoknya membantah seluruh dalil pengaduan Pengadu. Para Teradu
sebagai anggota Bawaslu Provinsi Jambi pada 8 Januari 2016 membuat Keputusan membatalkan
Keputusan Penyelesaian Sengketa Panwaslu Kota Sungai Penuh, Nomor 01/Kpts-skt-pws-
spn/XII/2015, tertanggal 30 Desember 2015 karena tidak sesuai dan/atau bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dasar dibatalkannya Keputusan Penyelesaian
Sengketa Panwaslu Kota Sungai Penuh mengacu kepada Pasal 157 ayat (3) dan (4) Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 2015. Di samping itu, para Teradu dalam proses pengambilan keputusan,
senantiasa berkonsultasi kepada Bawaslu RI. Sebelum sampai pada pengambilan Keputusan, para
Teradu meminta kepada Panwaslu Kota Sungai Penuh agar tidak menerima sengketa tersebut
tetapi hal tersebut tidak dilaksanakan. Berdasarkan hasil rapat pleno, para Teradu kembali
mengarahkan Panwaslu Kota Sungai Penuh agar dalam amar Keputusannya menyatakan bahwa
sengketa hasil bukan kewenangan Panwas dan meminta menolak permohonan pemohon. Hal ini
dibuktikan dengan Surat Bawaslu Provinsi Jambi Nomor 585/Bawaslu-Jbi/XII/2015, tertanggal 30
Desember 2015, Perihal Petunjuk Penyelesaian Sengketa. Panwaslu Kota Sungai Penuh tidak
mengindahkan dan melalui Keputusan Nomor 01/kpts-skt-spn/XII/2015, tetap membatalkan
Keputusan KPU Kota Sungai Penuh Nomor 52/Kpts/KPU-Kota-005.670934/2015 yang berisi
penetapan hasil pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Sungai Penuh. Keputusan a quo telah
menciptakan situasi politik dan keamanan masyarakat menjadi tidak konduksif. Dalam rangka
mengatasi keadaan akibat Keputusan Nomor 01/kpts-skt-spn/XII/2015, para Teradu pada 5
Januari 2016, melalui Surat Nomor 05/Bawaslu-Jbi/I/2016, memohon petunjuk kepada Ketua
Bawaslu RI terkait penyelesaian sengketa yang telah ditangani Panwaslu Kota Sungai Penuh.
Setelah berkonsultasi, para Teradu melakukan musyawarah untuk menindaklanjuti hasil rapat
pleno dengan Bawaslu RI pada 5 Januari 2015. Sesuai dengan Surat Badan Pengawas Pemilihan
Umum Republik Indonesia Nomor 0002/k.Bawaslu/PM.06.01/I/2016, tertanggal 7 Januari 2016
tentang Perintah Pengambilalihan Tugas dan Wewenang Panwaslu Kota Sungai Penuh kepada
Bawaslu Provinsi Jambi, para Teradu pada 8 Januari 2016, mengeluarkan Surat Keputusan Nomor
01/SK.Bawaslu.Jbi/I/2016, Tentang pemberhentian sementara Ketua dan Anggota Panitia
Pengawas Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh.
[4.3] Menimbang jawaban dan keterangan Teradu I s/d III sepanjang terkait Perkara Nomor
83/DKPP-PKE-V/2016, pada pokoknya menolak seluruh dalil aduan para Pengadu. Sengketa yang
diajukan oleh kuasa hukum Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) atas nama Herman Mukhtar-
Nuzran Joher, telah berusaha dikonsultasikan oleh Teradu I Sukarni dan Teradu III Edi Chandra
dengan para Pengadu tetapi tidak berhasil, karena para Pengadu tidak berada di tempat. Teradu I
menelepon Doni Yusra selaku Tim Asistensi divisi penanganan pelanggaran Bawaslu Provinsi
Jambi untuk berkonsultasi mengenai pengajuan permohonan sengketa a quo. Doni Yusra
mengatakan permasalahan tersebut terkait proses, sehingga para Teradu mempunyai wewenang
untuk menangani. Teradu I sempat berkonsultasi dengan Pengadu III dan disarankan
berkonsultasi dengan Doni Yusra. Teradu I juga bertanya kepada Pengadu III mengenai tempat
pelaksanaan sidang (musyawarah) dan dijawab oleh Pengadu III dengan mengatakan hal itu
merupakan persoalan teknis. Berdasarkan pendapat Pengadu I dan II, menyatakan sengketa
tersebut bukan kewenangan Bawaslu dan Panwas. Pada Rabu malam, 23 Desember 2015 Pengadu
III beserta Doni Yusra, Dedi, dan Teradu III mendatangi Teradu I. Pengadu III dan Doni Yusra yang
membidangi divisi penanganan pelanggaran tetap berpendirian bahwa permasalahan tersebut tetap
dapat disengketakan. Berdasarkan hal tersebut Teradu I dan Teradu III mengikuti pendapat
Pengadu III dan Doni Yusra sebagai orang yang dianggap lebih memahami permohonan sengketa a
quo. Para Teradu menyelenggarakan sidang musyawarah yang dihadiri oleh Pemohon serta Kuasa
Hukumnya dan Termohon Ketua dan Anggota KPU Kota Sungai Penuh. Para Teradu mengabulkan
permohonan Pemohon dengan membatalkan Keputusan KPU Nomor 52/Kpts/KPU-Kota-
005.60934/2015 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil
Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh Tahun 2015. Keputusan dibacakan pada 30
Desember 2015 setelah mengalami beberapa kali penundaan karena perbedaan pendapat. Pada
agenda musyawarah tanggal 28 Desember 2015, melalui kuasa hukum Termohon menolak
permohonan Pemohon dengan berdasar kepada Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2015 Pasal 2
dan Pasal 4 yang menyatakan Keputusan Hasil pemilukada bukan kewenangan Panwaslu Kota
Sungai Penuh, melainkan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Pada rapat pengambilan Keputusan
tanggal 29 Desember 2015 Teradu I bersikap menolak seluruh permohonan Pemohon dengan dua
alasan; 1) Keputusan KPU Telah diketahui oleh seluruh masyarakat; dan 2) bukan kewenangan
para Teradu menangani sengketa Pemilihan terkait Keputusan KPU Kota Sungai Penuh Nomor
52/Kpts/KPU-Kota-005.60934/2015 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan
Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh Tahun 2015.
Teradu I meminta kepada Teradu II menulis Surat Permohonan Petunjuk Teknis pengambilan
keputusan musyawarah kepada Pengadu III. Pengadu III tidak berada di tempat, sehingga surat
jawaban petunjuk tehnis pengambilan keputusan musyawarah dari Bawaslu Provinsi Jambi
ditandatangani oleh Pengadu I dan II. Materi surat a quo pada intinya menginstruksikan kepada
para Teradu untuk menolak permohonan pemohon dengan alasan permohonan sengketa a quo
bukan kewenangan Bawaslu Provinsi Jambi dan Panwaslu Kota Sungai Penuh. Teradu I
sependapat dengan Pengadu II, karena Panwas hanya berwenang menangani sengketa pencalonan
bukan sengketa hasil sebagaimana diatur dalam Pasal 157 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015.
Teradu I menelepon Teradu II untuk melihat Surat Petunjuk Teknis dari Bawaslu Provinsi Jambi,
tetapi Teradu II tetap berpegang pada pendapatnya. Teradu III dan II tanpa sepengetahuan Teradu I
telah menandatangani dan membawa hasil keputusan. Teradu I mengatakan pada Teradu II dan III
bahwa dirinya tidak ikut bertanggung jawab dengan keputusan yang akan dibacakan. Teradu I
membawa dan memperlihatkan keputusan tersebut kepada Pengadu II di ruangannya. Melalui
telepon Teradu I meminta Pengadu I memberikan masukan kepada Teradu II dan III untuk
menolak permohonan Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
surat petunjuk teknis Bawaslu Provinsi Jambi, namun Teradu II dan III tetap pada pendirian
mereka untuk mengabulkan permohonan Pemohon sebagian. Teradu I mendapat telepon dari Doni
Yusra yang meminta menandatangani Keputusan yang telah ditandatangani oleh Teradu II dan III.
Teradu I menolak dan menegaskan tidak akan menandatangani keputusan tersebut. Teradu I juga
menelepon Pengadu II dan bertanya mengenai sikap Teradu II dan III, tetapi handphone Teradu II
dan III tidak dapat dihubungi;
[4.4] Menimbang jawaban dan keterangan Teradu II dan III sepanjang terkait Perkara Nomor
83/DKPP-PKE-V/2016, pada pokoknya menolak seluruh dalil aduan para Pengadu. Permohonan
sengketa Pemohon kepada para Teradu pada pokoknya mempersoalkan proses Penetapan Surat
Keputusan Nomor 52/kpts/KPU-Kota.005.670934/2015 tentang Rekapitulasi Hasil Pemilihan
Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh Tahun 2015 cacat prosedural. Keberatan Pemohon
yang diajukan kepada Termohon dalam tahapan rekapitulasi penghitungan perolehan suara
pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Sungai Penuh, tidak ditindaklanjuti dan diselesaikan
oleh KPU Kota Sungai Penuh dengan tetap menerbitkan keputusan a quo. Musyawarah
penyelesaian sengketa menurut Teradu II dan Teradu III bermula dari undangan tertulis yang
ditandatangani disampaikan sendiri Teradu I kepada para pihak yang bersengketa pada 24
Desember 2015, untuk menghadiri musyawarah penyelesaian sengketa yang akan laksanakan
pada 26 Desember 2015. Pada musyawarah pertama, Termohon keberatan dengan mengatakan
selisih suara bukan kewenangan Panwas, melainkan Mahkamah Konstitusi. Teradu I menjawab
dan menyatakan bahwa dirinya menjalankan Perbawaslu Nomor 8 tahun 2015, sambil mengangkat
aturan tersebut dihadapan para pihak yang bersengketa. Tiga orang ahli yang didatangkan
menerangkan bahwa Panwaslu Kota Sungai Penuh berwenang memeriksa sengketa a quo dengan
mengacu pada pokok permohonan yang tidak ditujukan kepada hasil pemilukada tetapi terkait
proses pengambilan keputusan. Hal tersebut menambah keyakinan Teradu II dan III untuk
memeriksa sengketa tersebut. Dalam melakukan klarifikasi, Pengadu I dan II selalu mengatakan
sudah berkonsultasi kepada Bawaslu RI mengenai persoalan tersebut. Padahal permohonan
Pemohon belum dikirimkan ke Bawaslu RI untuk ditelaah secara bersama. Bahkan Pengadu I tidak
pernah menerangkan kepada para Teradu, mengenai bagian dari permohonan Pemohon yang
mendalilkan persoalan selisih suara. Teradu II dan III tetap mengagendakan pembacaan Putusan
pada 30 Desember 2015 dengan amar Putusan membatalkan Keputusan KPU Kota Sungai Penuh
Nomor 52/kpts/kpu-kota-005.670934/2015. Pada 7 Januari 2016, setelah pembacaan Putusan,
para Teradu baru mengetahui jika ada petunjuk Bawaslu RI terkait sengketa yang telah diperiksa.
Teradu II dan III menerangkan jika tidak pernah ada secara tertulis Bawaslu RI memerintahkan
untuk menolak permohonan sengketa. Para Teradu tidak mengetahui komunikasi yang dibangun
oleh Ribut Suwarsono dan Asnawi, sehingga perintah untuk menolak sengketa telah ada terlebih
dahulu dari Ribut Swarsono dan Asnawi, sebelum ada petunjuk tertulis dari Bawaslu RI;
[4.5] Menimbang jawaban dan keterangan para pihak, bukti dokumen dan fakta yang terungkap
dalam sidang pemeriksaan DKPP berpendapat:
[4.5.1] Sepanjang terkait Pengaduan Perkara Nomor 82/DKPP-PKE-V/2016, Tindakan para Teradu
pada 8 Januari 2016 membuat Keputusan membatalkan Keputusan Penyelesaian Sengketa
Panwaslu Kota Sungai Penuh, Nomor 01/Kpts-skt-pws-spn/XII/2015, tertanggal 30 Desember
2015 merupakan langkah yang tepat menurut etika dan hukum dalam menghentikan perbuatan
bawahan yang bertindak di luar kompetensinya yang dapat menciptakan ketidakpastian hukum
dan ancaman terhadap ketertiban sosial. Tindakan para Teradu sangat beralasan dengan mengacu
pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Pasal 157 ayat (3) Perkara perselisihan penetapan
perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai
dibentuknya badan peradilan khusus; dan ayat (4) Peserta Pemilihan dapat mengajukan
permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan
KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi. Atas dasar itu, dalil aduan Pengadu tidak
beralasan menurut hukum dan etika. Jawaban dan keterangan Para Teradu dapat diterima;
[4.5.2] Sepanjang terkait Pengaduan Perkara Nomor 83/DKPP-PKE-V/2016, para Teradu menurut
DKPP, telah bertindak melampaui kewenangannya dengan menerima dan mengabulkan
permohonan sengketa dengan obyek Keputusan KPU Nomor 52/Kpts/Kpu-Kota-005.670934/2015,
Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota
dan Wakil Walikota Sungai Penuh Tahun 2015. Keyakinan para Teradu bahwa objek materi
Keputusan Penyelesaian Sengketa Panwaslu Kota Sungai Penuh Nomor 01/Kpts-skt-pws-
spn/XII/2015 yang membatalkan Keputusan KPU Nomor 52/Kpts/Kpu-Kota-005.670934/2015 a
quo bukan terkait hasil pemilukada tetapi proses pengambilan Keputusan merupakan argumentasi
yang tidak memiliki dasar yang kuat. Antara proses dan penetapan merupakan dua peristiwa
hukum dan etika yang berbeda baik bentuk maupun waktu (tempus) dan tempat (locus). Proses
pemungutan dan penghitungan suara hingga penetapan rekapitulasi hasil perolehan suara pada
setiap tingkatan merupakan bagian dari tugas para Teradu melakukan pengawasan dan
mengeluarkan rekomendasi yang wajib ditindaklanjuti seketika oleh KPU. Dalam hal terjadi
pelanggaran yang tidak ditindaklanjuti oleh KPU Kota Sungai Penuh, sesuai UU Nomor 1 Tahun
2015 Pasal 32 huruf e para Teradu wajib menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu
berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Provinsi atau KPU
Kabupaten/Kota yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilihan. Atas
temuan para Teradu, Bawaslu Provinsi sesuai kewenangannya menurut UU Nomor 1 Tahun 2015
Pasal 31 huruf a memberikan rekomendasi kepada KPU dan KPU Provinsi untuk menonaktifkan
sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran sebagaimana dimaksud
pada Pasal 28 huruf g dan Pasal 30 huruf g. Sesuai dengan kompetensinya, langkah tersebut
sepatutnya ditempuh para Teradu sebagai bagian dari tanggungjawabnya menjamin dan
memastikan integritas proses administrasi penyelenggaraan pemilu. Kecacatan dalam proses
secara tidak langsung menunjukkan gagalnya penegakan fungsi-fungsi pengawasan dalam proses
tahapan penyelenggaraan pemilu yang menjadi tugas dan tanggungjawab para Teradu. Sepatutnya
para Teradu menangani setiap permasalahan termasuk laporan dan/atau temuan pelanggaran
serta sengketa sesuai waktu tahapan dan objek materil peristiwa yang ditangani untuk menjamin
kepastian proses serta produk yang dihasilkan. Tindakan Teradu menerima sengketa proses
administrasi pemungutan dan penghitungan serta rekapitulasi yang menjadi bagian dari
tanggungjawab fungsi pengawasan para Teradu setelah penetapan rekapitulasi hasil di tingkat KPU
secara etika dan hukum tidak tepat. Sebab penilain cacat prosedur setelah penetapan rekapitulasi
hasil perolehan suara, pada satu sisi menunjukkan kelemahan penegakan fungsi pengawasan para
Teradu dan pada sisi lainnya berdampak terhadap pembatalan Keputusan KPU Nomor
52/Kpts/Kpu-Kota-005.670934/2015 yang secara substansi tidak termasuk kompetensi Panwaslu.
Sengketa proses setelah penetapan rekapitulasi hasil di tingkat KPU Kota Sungai Penuh secara
substansi baik langsung maupun tidak langsung berdasarkan waktu dan tahapan merupakan
perselisihan hasil yang tidak termasuk dalam kewenangan Teradu sebagai Panwaslu untuk
memeriksa dan memutus melainkan masuk dalam kompetensi absolut Mahkamah Konstitusi.
Tindakan Teradu II dan Teradu III secara nyata terbukti telah menciptakan ketidakpastian hukum
yang bertentangan dengan Pasal 5 huruf d Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, DKPP Nomor 1, 11,
13 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Permasalahan dalam proses akibat
terjadinya kelebihan kertas suara pada TPS 1 Desa Koto Beringin tidak berlarut jika fungsi
pengawasan berjalan dengan baik diiringi dengan penggunaan instrumen hukum yang dimiliki
para Teradu dalam menegakkan fungsi pengawasannya. Tindakan para Teradu menerima dan
mengabulkan permohonan Pemohon telah menciptakan situasi politik dan keamanan masyarakat
menjadi tidak konduksif. Tindakan a quo bertentangan dengan Pasal 13 huruf d Peraturan
Bersama KPU, Bawaslu, DKPP Nomor 1, 11, 13 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara
Pemilu. Perbedaan pendapat (dissenting opinion) Teradu I dalam penyelesaian sengketa a quo tidak
serta merta membebaskan Teradu I dari pertanggungjawaban etika. Tindakan Teradu I sebagai
Ketua Panwas menandatangani dan mengundang para Pihak menunjukkan sikap ambigu Teradu I
dalam menyikapi kewenangannya dalam menyelesaikan sengketa yang sedang dihadapi. Ketidak
tegasan sikap Teradu I sebagai Ketua Panwas memiliki peran besar terhadap ketidakpastian
masalah kewenangan penyelesaian sengketa yang dimohonkan oleh Pemohon.
[4.5.3] Sepanjang terkait Pengaduan Perkara Nomor 83/DKPP-PKE-V/2016, menurut DKPP,
Pengadu III dalam perkara a quo dan Teradu III dalam perkara Nomor 82/DKPP-PKE-V/2016
Fauzan Khairazi selaku anggota Bawaslu Provinsi Jambi tidak responsif dan kurang profesional
dalam memberikan pejelasan terkait permasalahan yang terjadi dalam lingkup tugas dan
wewenangnya. Sebagai pimpinan sepatutnya Fauzan Khairazi dapat menjelaskan dan memberi
jalan keluar secara efektif dan efisien atas permasalahan yang dihadapi bawahan serta mengambil
langkah-langkah yang dipandang perlu untuk mengatasi dan memecahkan masalah yang sedang
terjadi. Teradu Fauzan Khairazi sepatutnya tidak sekedar menyarangkan kepada Toni Indrayadi
selaku Ketua Panwaslu Kota Sungai Penuh untuk berkonsultasi kepada Doni Yusra selaku Tim
Asistensi Bawaslu Provinsi Jambi. Tindakan Fauzan Khairazi menunjukkan sikap tidak memiliki
kepekaan terhadap kepentingan umum (sense of public interest) akan ancaman terhadap ketertiban
sosial (social order) akibat ketidakpastian hukum penanganan sengketa Keputusan KPU Kota
Sungai Penuh Nomor 52/Kpts/Kpu-Kota-005.670934/2015. Padahal Fauzan Khairazi merupakan
atasan langsung Panwaslu Kota Sungai Penuh, sekaligus penanggungjawab divisi penanganan
pelanggaran. Timbulnya permasalahan tafsir kewenangan penyelesaian sengketa terhadap
Keputusan KPU Kota Sungai Penuh Nomor 52/Kpts/Kpu-Kota-005.670934/2015 bukan semata-
mata karena kekeliruan Panwaslu Kota Sungai Penuh tetapi juga ketidakpastian Keputusan
Bawaslu Provinsi Jambi memberikan jalan keluar akibat terjadinya pendapat berbeda di antara
anggota Bawaslu Provinsi Jambi. Para Teradu terbukti melakukan pelanggaran kode etik
Penyelenggara Pemilu, namun karena masa jabatannya telah berakhir, DKPP berpendapat para
Teradu tidak memenuhi syarat sebagai Penyelenggara Pemilu dimasa mendatang;
[4.6] Menimbang terkait dalil Pengadu selebihnya, DKPP tidak perlu menanggapi dalam putusan
ini.
