Arsip Putusan DKPP RI

PUTUSAN Nomor 38/DKPP-PKE-IV/2016 DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA Memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir Pengaduan Nomor 62/V-P/L- DKPP/2016 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 38/DKPP-PKE-V/2016, menjatuhkan Putusan dugaan pelanggaran kode etik yang diajukan oleh:

[1.1] PENGADU Nama : Apen Ardiansyah Pekerjaan : Anggota Panwaslu Kabupaten Kaur Alamat : Jl. Merdeka Barat No. 08, Kota Bintuhan, Provinsi Bengkulu Selanjutnya disebut sebagai---------------------------------------------------------------Pengadu;

Terhadap: [1.2] TERADU Nama : Sukardi Pekerjaan : Ketua Panwascam Kecamatan Luas Alamat : Transos Benua Ratu, Provinsi Bengkulu Selanjutnya disebut sebagai-----------------------------------------------------------------Teradu; [1.3] Membaca dan mempelajari pengaduan Pengadu; Memeriksa dan mendengar keterangan Pengadu; Mendengar keterangan Pihak Terkait; Memeriksa dan mempelajari dengan seksama semua dokumen dan bukti-bukti yang diajukan Pengadu.

ALASAN-ALASAN DAN POKOK PENGADUAN PENGADU [2.1] Menimbang Pengadu pada tanggal 12 Januari 2016 mengajukan pengaduan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut DKPP) dengan Nomor Nomor 62/V-P/L-DKPP/2016 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 38/DKPP-PKE-V/2016. Pengadu dalam perkara ini mengadukan Teradu selaku Ketua merangkap Anggota Panwas Kecamatan Luas karena diduga telah melakukan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu dengan alasan-alasan pengaduan yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut: 1. Bahwa berdasarkan temuan Panwaslu Kabupaten Kaur, pada 9 Desember 2015, Sukardi selaku Ketua Panwas Kecamatan Luas ditangkap di Desa Sinar Jaya. Ketika ditangkap, Sukardi mengaku membawa uang dan akan dibagikan ke Kecamatan Luas, dengan syarat harus memilih Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 2 atas nama Sultan B Najamudin dan Mujiono. Dalam perjalanan menuju rumah, pelaku dicegat kurang lebih 50 orang dan orang tersebut langsung mengambil kantong plastik hitam berisi uang dalam amplop. Setelah itu, Sukardi langsung dibawa ke Kantor Panwaslu Kabupaten Kaur dan diklarifikasi. Pada saat klarifikasi, Sukardi mengakui perbuatannya dan saat itu juga Sukardi langsung dinonaktifkan sebagai Ketua merangkap anggota Panwas Kecamatan Luas. [2.2] PETITUM PENGADU Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pengadu memohon kepada DKPP berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut: 1. Mengabulkan aduan Pengadu seluruhnya; 2. Menyatakan bahwa Teradu telah melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu; 3. Memohon agar supaya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia segera memproses Laporan Pengadu atau Putusan lain yang seadil-adilnya. [2.3] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pengadu mengajukan bukti-bukti sebagai berikut: BUKTI KETERANGAN P-1 Amplop 130 Buah di dalam kantong plastik hitam berisi uang pecahan Rp. 20.000,- P-2 Fotokopi Surat Panwas Kabupaten Kaur, Nomor 160/BAWASLU-PROV.BE- 04/XII/2015, perihal Penerusan Pelanggaran Kode Etik, tertanggal 14 Desember 2015; P-3 Fotokopi Pemberitahuan Tentang Status Laporan/Temuan, tertanggal 15 Desember 2015; P-4 Fotokopi Surat Pernyataan Apen Ardiansyah, tertanggal 5 Januari 2016; P-5 Dokumentasi Uang Rp. 20.000,- P-6 Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kaur, Nomor 23 Tahun 2015, tertanggal 14 Desember 2015; P-7 Fotokopi Daftar Hadir Rapat Pleno tanggal 14 Desember 2015; P-8 Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 7/TM/PILGUB/XII/2015, tertanggal 14 Desember 2015; P-9 Fotokopi Keterangan Di Bawah Sumpah atas nama Mediyanto, tertanggal 9 Desember 2015; P-10 Fotokopi Keterangan Di Bawah Sumpah atas nama Sukardi, tertanggal 9 Desember 2015; P-11 Fotokopi Berita Acara Putusan Rapat Pleno Nomor 22 Tahun 2015, tertanggal 9 Desember 2015; P-12 Fotokopi Daftar Hadir Rapat Pleno tanggal 9 Desember 2015; P-13 Fotokopi Formulir Temuan Nomor 07/TM/PILGUB/XII/2015; P-14 Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan No. 07/TM/PILGUB/XII/2015. [2.4] KETERANGAN PIHAK TERKAIT Menimbang bahwa DKPP juga telah meminta keterangan Pihak Terkait yaitu Panwas Kecamatan Luas, pada Februari 2016, sebagai berikut: Panwas Kecamatan Luas Membenarkan Teradu tidak berada di rumah, sudah menyampaikan Surat Panggilan Sidang Pemeriksaan DKPP kepada Istri Teradu. [2.5] Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup dimuat dalam berita acara persidangan, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini. KEWENANGAN DAN KEDUDUKAN HUKUM [3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan pengaduan Pengadu adalah terkait dengan dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu; [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut sebagai DKPP) terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagaimana berikut: Kewenangan DKPP [3.3] Menimbang bahwa DKPP dibentuk untuk menegakkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Hal demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 109 ayat (2) UU Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu yang menyebutkan: “DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota Pengawas Pemilu Lapangan dan anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri”. Selanjutnya ketentuan Pasal 111 ayat (4) UU Nomor 15 Tahun 2011 mengatur wewenang DKPP untuk a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan; b. Memanggil Pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; dan c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik. Ketentuan tersebut di atas, diatur lebih lanjut dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum yang menyebutkan: “ Penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP”. [3.4] Menimbang bahwa pengaduan Pengadu berkait dengan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus pengaduan a quo; Kedudukan Hukum [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (1) UU 15/2011 juncto Pasal 4 ayat (1) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas Pengadu kepada DKPP. Selanjutnya ketentuan tersebut di atas diatur lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 sebagai berikut: “Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh: a. Penyelenggara Pemilu; b. Peserta Pemilu; c. Tim Kampanye; d. Masyarakat; dan/atau e. Pemilih”. [3.6] Menimbang bahwa Pengadu adalah Penyelenggara Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013, dengan demikian memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; [3.7] Menimbang bahwa DKPP berwenang untuk mengadili pengaduan a quo, Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan; PERTIMBANGAN PUTUSAN [4.1] Menimbang dalil aduan Pengadu pada pokoknya Teradu telah membawa uang untuk dibagikan pada masyarakat di Kecamatan Luas, dengan syarat harus memilih Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 2 (dua) atas nama Sultan B Najamudin dan Mujiono. Dalam klarifikasi yang dilakukan oleh Pengadu, Teradu mengakui perbuatannya; [4.2] Menimbang jawaban dan keterangan Para Pihak, bukti, dokumen dan fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan DKPP yang dilaksanakan pada 9 Februari 2016, di KPU Provinsi Bengkulu, Teradu tidak hadir tanpa alasan yang jelas. DKPP sudah berusaha menghubungi Teradu secara patut, tetapi nomor telepon Teradu tidak aktif. Dalam keterangannya di sidang pemeriksaan, Anggota Panwas Kecamatan Luas sudah menyampaikan Surat Panggilan sidang pemeriksaan DKPP kepada Teradu melalui istrinya, tetapi hingga sidang pemeriksaan dilaksanakan Teradu tidak hadir. Teradu juga tidak pernah menyampaikan permohonan penundaan sidang atau menyampaikan jawaban tertulis serta dokumen lainnya kepada DKPP untuk membantah dalil pengaduan Pengadu. Atas dasar itu, DKPP berpendapat, Teradu tidak menggunakan kesempatan hak jawab yang diberikan kepadanya untuk membela diri dari seluruh dalil aduan Pengadu. DKPP menilai Teradu menerima dan membenarkan seluruh dalil aduan Pengadu. Teradu terbukti melanggar Pasal 3 ayat (4) juncto Pasal 5 huruf a, huruf b, huruf i juncto Pasal 7 huruf a Pasal 9 huruf c, d, e dan f Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, DKPP Nomor 1, 11, 13 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu; [4.3] Menimbang dalil Pengadu selebihnya dalam putusan ini, DKPP tidak perlu menanggapi.

Berdasarkan penilaian atas fakta dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan Pengadu, mendengar keterangan pihak Terkait dan memeriksa bukti- bukti dokumen yang disampaikan Pengadu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa: [5.1] Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili pengaduan Pengadu; [5.2] Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; [5.3] Bahwa Teradu terbukti melakukan pelanggaran kode etik kategori berat dan seharusnya dijatuhi sanksi pemberhentian secara tetap, namun tidak lagi sebagai penyelenggara pemilu; Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas,

1. Menerima pokok pengaduan dari Pengadu untuk seluruhnya; 2. Teradu atas nama Sukardi tidak lagi memenuhi syarat untuk menjadi Penyelenggara Pemilu di masa datang, terhitung sejak dibacakannya Putusan ini; 3. Memerintahkan Bawaslu Provinsi Bengkulu untuk menindaklanjuti Putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak Putusan dibacakan; dan 4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini. Demikian diputuskan dalam Rapat Pleno oleh 6 (enam) Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. selaku Ketua merangkap Anggota; Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H.,M.H., Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si., Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th., Endang Wihdatiningtyas, S.H., dan Ida Budhiati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis Tanggal Dua Puluh Tiga Bulan Maret Tahun Dua Ribu Enam Belas, dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari Kamis Tanggal Tiga Puluh Satu Bulan Maret Tahun Dua Ribu Enam Belas oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. selaku Ketua merangkap Anggota; Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H., Dr. Valina Singka Subekti, M.Si., Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si., Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th., Endang Wihdatiningtyas, S.H., dan Ida Budhiati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Anggota, tidak dihadiri oleh Pengadu dan Teradu. KETUA Ttd Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. ANGGOTA Ttd Ttd Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H.,M.H. Dr. Valina Singka Subekti, M.Si. Ttd Ttd Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th. Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si. Ttd Ttd Endang Wihdatiningtyas, S.H Ida Budhiati, S.H., M.H. Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya. SEKRETARIS PERSIDANGAN Dr. Osbin Samosir, M.Si