Arsip Putusan DKPP RI

PUTUSAN Nomor 35/DKPP-PKE-IV/2015 DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA Yang memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir Pengaduan Nomor 98/I- P/L-DKPP/2015 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 35/DKPP-PKE-IV/2015, menjatuhkan Putusan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang diajukan oleh:

[1.1] PENGADU 1. Nama : Syamsir Pekerjaan/Lembaga : Advokat Alamat : Jl. Matraman Dalam II No. 7A Pegangsaan Menteng, Jakarta Pusat 2. Nama : Irwan Pekerjaan/Lembaga : Advokat Alamat : Jl. Matraman Dalam II No. 7A Pegangsaan Menteng, Jakarta Pusat SELAKU KUASA DARI 3. Nama : M. Yasir Anshari Pekerjaan/Lembaga : Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Ketapang Alamat : Jl. Letjen R. Soeprapto No. 188 Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat Selanjutnya disebut sebagai----------------------------------------------------------Pengadu;

Terhadap: [1.2] TERADU 1. Nama : Sukardi Pekerjaan/Lembaga : Ketua Panwaslu Kabupaten Ketapang Alamat : Jl. Letjen S. Parman No. 92 Kabupaten Ketapang Selanjutnya disebut sebagai----------------------------------------------------------Teradu I; 2. Nama : Elisabeth Suryaningsih Pekerjaan/Lembaga : Anggota Panwaslu Kabupaten Ketapang Alamat : Jl. Letjen S. Parman No. 92 Kabupaten Ketapang Selanjutnya disebut sebagai----------------------------------------------------------Teradu II; 3. Nama : Wawan Kosmanda Pekerjaan/Lembaga : Anggota Panwaslu Kabupaten Ketapang Alamat : Jl. Letjen S. Parman No. 92 Kabupaten Ketapang Selanjutnya disebut sebagai----------------------------------------------------------Teradu III; [1.3] Membaca dan mempelajari pengaduan Pengadu; Memeriksa dan mendengar keterangan Pengadu; Memeriksa dan mendengar keterangan para Teradu; Memeriksa dan mendengarkan keterangan Saksi dan Pihak Terkait; Memeriksa dan mempelajari dengan seksama semua dokumen dan segala bukti-bukti yang diajukan Pengadu dan Teradu.

ALASAN-ALASAN DAN POKOK PENGADUAN PENGADU [2.1] Menimbang bahwa Pengadu pada tanggal 1 September 2015 telah mengajukan pengaduan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut DKPP) dengan Nomor 98/I-P/L-DKPP/2015 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 35/DKPP- PKE-IV/2015. Pengadu dalam perkara ini mengadukan Teradu I, Teradu II, dan Teradu III, selaku Ketua dan Anggota Panwaslu Kabupaten Ketapang karena diduga telah melakukan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu dengan alasan-alasan pengaduan yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut: 1. Bahwa Pengadu adalah Ketua DPD Golkar Kabupaten Ketapang, dan Calon Bupati dari Partai Golkar dan Partai Gerindra; 2. Bahwa Pengadu Keberatan terhadap Putusan Panitia Pengawas Pemilihan Bupati Kabupaten Ketapang, Keputusan Sengketa Nomor Permohonan: 001 /HK/SP/VII/2015. Formulir Model PS-13 Keputusan Sengketa karena: a. Tidak memanggil Pengadu untuk dimintai keterangan sebagai saksi utama (Mahkota) dalam pemeriksaan laporan Drs. Henrikus, M.Si dan Ir. Gusti Kamboja, M.H; b. Tidak melibatkan Pengadu sebagai pihak terkait dalam pemeriksaan laporan Drs. Henrikus, M.Si dan Ir. Gusti Kamboja.M.H; c. Teradu memeriksa kesaksian orang perorang yang mengaku sebagai Pihak Terkait, memeriksa keterangan tertulis terhadap seorang laki-laki bernama Suriandi (Mantan Pengurus Harian DPD.Golkar Kabupaten Ketapang) dan Seorang laki–laki bernama Haerani, yang kesemuanya mengaku sebagai Pihak Terkait dan bertindak Seolah– Olah mewakili/memberi keterangan/bertindak sebagai saksi Partai Golkar DPD Kabupaten Ketapang versi munas Bali, yang menurut Pengadu sebagai Ketua Partai Golkar DPD Kabupaten Ketapang tidak pernah menerima surat permintaan atau 2 mengajukan diri sebagai Pihak Terkait untuk memberi kesaksian, atau keterangan, atau setidak–tidaknya memberi mandat kepada orang-perorang untuk di dengar kesaksiannya atau membuat kesaksian tertulis atas nama Partai Golkar DPD Kabupaten Ketapang versi munas Bali; 3. Bahwa Pengadu keberatan atas Penolakan Pemeriksaan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Terkait Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang Nomor 52/BA/VIII/2015 tentang Berita Acara Penolakan Pendaftaran Pasangan Calon M. Yasir Anshari, S.T dan IIN Solinar dan Nomor 13/PWSL-KTP/VIII/2015; 4. Bahwa Pengadu keberatan dengan Putusan Panwaslu Kabupaten Ketapang Nomor 052/PANWASLU-KTP/VII/2015 perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilu Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Ketapang dalam Formulir Model A.10 dan A.8, Pada Pokoknya: a. Pelapor adalah Ketua Panwaslu Kabupaten Ketapang Sukardi, S.Sos. sehingga keputusan dalam rekomendasi tidak memenuhi unsur imparsial (tidak berpihak); b. Bahwa dalam pemeriksaan laporan tersebut Panwaslu Kabupaten Ketapang telah bertindak melampui kewenangannya dengan melakukan penfasiran peraturan perundang-undangan; c. Pelapor (Ketua Panwaslu Kabupaten Ketapang) memberi keterangan yang tidak valid kepada Panitia Pengawas Pemilu soal Identitas Oknum Maria Magdalena Lili, S.H. seorang diri; d. Substansi pokok perkara sama dengan yang pernah dilaporkan oleh Drs. Hendrikus, M.Si dan Ir. Gusti Kamboja, M.H. sehingga bertentangan dengan prinsip pemeriksaan perkara; 5. Bahwa dalam Putusan Panwaslu Kabupaten Ketapang Nomor 052/PANWASLU- KTP/VII/2015 perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilu Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Ketapang dalam Formulir Model A.10 dan A.8 hanya di tanda tangani oleh seorang saja yaitu Elisabeth Suryaningsih, S.H (Devisi Hukum dan Penanganan Pelanggaran), sehingga tidak memenuhi syarat sebagai suatu keputusan yang kolektif kolegial; 6. Bahwa Pengadu telah melaporkan dugaan pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah kepihak Panwaslu Kabupaten Ketapang tertanggal 26 Agustus 2015 (Formulir Model A.3), Permohonan Penyelesaian Sengketa). Oleh pihak Panwaslu Kabupaten Ketapang diputuskan pada Tanggal 31 Agustus 2015 memutuskan tidak memeriksa pokok perkara laporan dengan dalil Pasal 3 huruf (b) Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. “Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota”; [2.2] PETITUM PENGADU Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pengadu memohon kepada DKPP berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut: 1. Mengabulkan aduan Pengadu seluruhnya; 3 2. Menyatakan bahwa para Teradu telah melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu; 3. Memohon agar supaya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia segera memproses Laporan Pengadu atau Putusan lain yang seadil-adilnya. [2.3] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pengadu mengajukan bukti-bukti sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pengadu an. Muhammad Yasir Anshari, NIK: 6104171106790002, diterbitkan Kelurahan Mulia Baru Kecamatan, Delta Pawan Kabupaten Ketapang; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Golongan Karya Provinsi Kalimantan Barat, Nomor Kep-18/Golkar-KB/VI/2015, tanggal 10 Juni 2015 tentang Pengesahan Pergantian Antar Waktu Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Ketapang Masa Bhakti 2009–2015; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang persetujuan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati DPP Partai Golongan Karya tanggal 29 Juni 2015; 4. Bukti P-4 : Fotokopi Formulir model PS-13, Keputusan Sengketa Panitia Pengawas Pemilihan Bupati Kabupaten Ketapang. Keputusan Sengketa Nomor Permohonan 001/HK/SP/VII/2015; 5. Bukti P-5 : Fotokopi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang Berita Acara penolakan pendaftaran pasangan calon M. Yasir Anshari, ST dan Iin Solinar Nomor 52/BA/VII/2015; 6 Bukti P-6 : Fotokopi Formulir model PS.5, tentang Surat Pemberitahuan Permohonan Tidak Dapat Diterima, Nomor 10/PSWL.KTP/2015, tanggal 23 Agustus 2015; 7 Bukti P-7 : Fotokopi Formulir Model A.10 Nomor 052/PANWASLU– KTP/VIII/2015, tanggal 27 Agustus 2015 dan formulir model A.8 Kajian Laporan No. 01/TM/Panwas-KTP/VIII/2015 tanggal ----- , ditandatangani oleh Divisi Hukum dan Penanganan Pelanggaran Sdri. Elisabeth Suryaningsih, SH; 8 Bukti P-8 : Fotokopi Formulir Model A.3 “Tanda Bukti Penerimaan Laporan”; 9 Bukti P-9 : Fotokopi Fotocopy Dokumen PS 5 “Permohonan Tidak Dapat Diterima”, dengan Surat bernomor 13.PWSLKTP/VIII/2015, tanggal 31 Agustus 2015, perihal Permohonan Tidak Dapat Diterima; 10 Bukti P-10 : Fotokopi Fotocopy Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang No. 52/BA/VIII/2015, tanggal 18 Agustus 2015 tentang Penolakan Pendaftaran Pasangan Calon M. Yasir Anshari, ST dan Iin Solinar; 11 Bukti P-11 : Fotokopi Fotocopy Berita Acara No. 50/BA/VIII/2015 dan No. 07/BA/Panwaslu-KTP/VIII/2015, pada hari Sabtu, tanggal 15 Agustus 2015 tentang Berita Acara Kesepakatan Bersama Hasil Rapat Koordinasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang dengan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Ketapang; 12 Bukti P-12 : Fotokopi Surat Somasi Nomor 80/Golkar-KTP/VIII/2015, tanggal 11 Agustus 2015 ke Kantor Panwaslih Kabupaten Ketapang, perihal Somasi terkait sengketa Pemilu Kepala Daerah Kabupaten Ketapang yang diajukan Paslon Drs. Hendrikus, MSI-Ir. H. Gusti Kamboja, MH; 13 Bukti P-13 : Fotokopi Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan terkait Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang (Formulir Model PS-1 Permohonan Penyelesaian Sengketa), Tanggal 20 4 Agustus 2015; 14 Bukti P-14 : Fotokopi Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan terkait Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang Nomor 43/Kpts/KPU-Kab.019.435724/2015, tanggal 24 Agustus 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 tertanggal 26 Agustus 2015; 15 Bukti P-15 : Fotokopi Keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat Model B.1-KWK Parpol dari Pimpinan Partai Gerindra tertanggal 20 Juli 2015 yang ditanda tangani oleh H. Prabowo Subianto dan H. Ahmad Muzani masing-masing sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jendral; PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU [2.4] Menimbang bahwa Para Teradu secara bersama-sama telah menyampaikan jawaban dan penjelasan pada saat persidangan yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: [2.4.1] Secara umum Para Teradu sebelumya membantah seluruh aduan Pengadu dan menyatakan telah melaksanakan seluruh proses pendaftaran sesuai prosedur yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan; [2.4.2] Bahwa untuk selanjutnya, masing-masing Teradu memberikan jawaban dan penjelasan secara tertulis sebagai berikut: 1. Bahwa benar Pengadu Ketua DPD Golkar Kabupaten Ketapang dari kubu Munas Bali, dan Mendaftar sebagai calon Bupati (M. Yasir Ansari, ST) dari Partai Golkar Munas Bali dan Calon Wakil Bupati (IIn Solinar) di Partai Amanat Nasional (PAN) bukan Partai Gerindra; 2. Bahwa berdasarkan Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil WaliKota, Pasal 19 ayat (3) berbunyi Dalam hal pelaksanaan musyawarah memerlukan keterangan dari pihak terkait, ahli, saksi, dan/atau lembaga pemberi keterangan, pimpinan musyawarah dapat melakukan pemanggilan berdasarkan usulan Termohon dan/atau Pemohon; 3. Bahwa dalam Penyelesaian Sengketa keterangan yang di sampaikan oleh Hairani dan Suriandi sebagai Pihak Terkait yang diajukan oleh Pemohon tidak mempunyai Dasar Hukum karena tidak sesuai dengan Pasal 6 Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota; 4. Bahwa berdasarkan Berita Acara KPU Kabupaten Ketapang Nomor 52/BA/VIII/2015 poin 2 yang berbunyi Bahwa Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Ketapang atas nama M. Yasir Anshari S.T dan Iin Solinar tidak termasuk dalam rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang; 5. Bahwa berdasarkan Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahaan Atas Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pengawasan Pemilihan Umum, Pasal 1 ayat (32) yang berbunyi Temuan adalah hasil pengawasan Pengawas Pemilu yang mengandung dugaan pelanggaraan; 5 6. Bahwa Panwas Kabupaten Ketapang tidak pernah menafsirkan undang-undang, tetapi menjelaskan undang-undang sesuai dengan permasalahaan; 7. Bahwa berdasarkan komposisi dan personalia Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Ketapang Masa Bhakti 2009 – 2015 bahwa Maria Magdalena Lili, SH adalah sebagai Wakil Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah III dan Sukardi hanya menyatakan kalau memang benar Maria Magdalena Lili yang menandatangani Model B-2 KWK PARPOL; 8. Bahwa sesuai dengan Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Perbawaslu Nomor 11 tentang Pengawasan Pemilu, Pasal 1 ayat (29) berbunyi Pengawas Pemilu adalah kegiatan mengamati, mengkaji, memeriksa dan menilai proses penyelenggaraan Pemilu sesuai peraturan perundang-undangan; 9. Bahwa perihal Penerusan Pelanggaran, yang menandatangani bukan Elisabet tetapi Ketua Panwas Kabupaten Ketapang atas nama Sukardi; 10. Bahwa berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 Perubaan atas Perbawaslu Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pemilihan Umum Form siapa yang menandatangani sudah diatur dalam Per undang-Undang, dan keputusannya sudah kita rapatkan dalam pleno dan dimasukkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh 3 (tiga) Komisioner Panwas Kabupaten Ketapang; [2.4.3] PETITUM TERADU Bahwa berdasarkan uraian di atas, Para Teradu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu untuk memutus pengaduan ini, sebagai berikut: 1. Menolak pengaduan Pengadu untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Para Teradu tidak terbukti melakukan Pelanggaran kode etik selaku Penyelenggara Pemilu; 3. Merehabilitasi nama baik Teradu, atau Putusan lain yang seadil-adilnya. [2.5] Menimbang bahwa untuk menguatkan jawabannya, maka Teradu mengajukan bukti- bukti sebagai berikut: 1. Bukti T-1 : Fotokopi Formulir Model PS-1 Permohonan Penyelesaian Sengketa tertanggal 20 Agustus 2015; 2. Bukti T-2 : Fotokopi Formulir Model PS-2 Tanda Terima Berkas Nomor 04/PWSL.KTP/VIII/2015 tertanggal 21 Agustus 2015; 3. Bukti T-3 : Fotokopi Berita Acara Panwas Kabupaten Ketapang Nomor 07/BA/Panwaslu-KTP/VIII/2015 perihal Permohonan Tidak Dapat Diterima tertanggal 23 Agustus 2015; 4. Bukti T-4 : Fotokopi Formulir Model PS-5 Pemberitahuan Permohonan Tidak Dapat Diterima Nomor 10/PWSL.KTP/VIII/2015 perihal Permohonan Tidak Dapat Diterima tertanggal 23 Agustus 2015; 5 Bukti T-5 : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Ketapang Nomor 52/BA/VIII/2015 perihal Penolakan Pendaftaran Pasangan Calon M. Yasir Anshari dan Iin Solina tertanggal 18 Agustus 2015; 6 Bukti T-6 : Fotokopi Tanda Terima tertanggal 18 Agustus 2015; 7 Bukti T-7 : Fotokopi Model B.1-KWK PARPOL Keputusan Pimpinan Partai Politik 6 Tingkat Pusat tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati tertanggal 29 Juli 2015; 8 Bukti T-8 : Fotokopi Surat DPP Partai Golkar Nomor R-311/GOLKAR/VII/2015 perihal Penggantian Pasangan Calon Kepala Daerah Kabupaten Ketapang tertanggal 29 Juli 2015; 9 Bukti T-9 : Fotokopi Surat Keputusan DPD Partai Golkar Provinsi Kalimantan Barat Nomor KEP-18/GOLKAR-KB/VI/2015 tentang Pengesahan Pergantian Antar Waktu Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Kabupaten Ketapang Masa Bhakti 2009-2015; 10 Bukti T-10 : Fotokopi Surat DPD Partai Golkar Nomor 89/GOLKAR- KTP/VIII/2015 perihal Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Terkait Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Ketapang tertanggal 20 Agustus 2015; 11 Bukti T-11 : Fotokopi Surat Kuasa Khusus Nomor 90/GOLKAR-KTP/VIII/2015 tertanggal 20 Agustus 2015 KETERANGAN SAKSI PENGADU 1. Dwi Rachmad Zuhri selaku Pj. Sekretaris DPD Golkar Kabupaten Ketapang a. Bahwa benar saya (saksi) adalah Pejabat Sekretaris Partai Golkar DPD Kabupaten Ketapang; b. Bahwa benar Sekretaris non aktif (Martin Rantan) tidak dapat menjalankan Fungsi dan Kewenangannya karena mendaftarkan diri menjadi Pasangan Calon Bupati lewat jalur Perseorangan (Independent); c. Bahwa benar An. SURIANDI tidak menjabat lagi sebagai Pengurus Harian DPD Golkar Kabupaten Ketapang, sejak sebelum dimulainya Tahapan Pendaftaran Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Ketapang Tahun 2015; d. Bahwa benar Hairani dan Suriandi tidak pernah diberi mandat untuk hadir dan mendampingi dan menandatangani pendaftaran Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Sdr. Drs. Henrikus, M.Si dan Ir. Gusti Kamboja, M.H pada pilkada Kabupaten Ketapang Tahun 2015; e. Bahwa benar DPD Golkar Kabupaten Ketapang tidak pernah mendapat perintah untuk mendaftarkan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati An. Drs. Hendrikus, M.Si dan Ir. Gusti Kamboja, M.H; f. Bahwa benar DPD Golkar Kabupaten Ketapang (Hasil Munas Bali) tidak pernah mendapat informasi atau permintaan menjadi saksi atau pihak terkait dalam satu pemeriksaan di Panwaslu Kabupaten Ketatang; g. Bahwa benar Hairani dan Suriandi tidak pernah diberi mandat untuk hadir menjadi pihak terkait, atau memberi keterangan, atau memberi keterangan tertulis di sidang Pemeriksaan Panwaslu Kabupaten Ketapang, baik untuk pemeriksaan laporan Drs. Henrikus, M.Si dan Ir. Gusti Kamboja, M.H atau untuk laporan lainnya; h. Bahwa benar DPD Golkar Kabupaten Ketapang telah mengadukan pelanggaran pemilihan Kepala Daerah, namun Panwaslu tidak memproses-nya atau memeriksa atau menyidangkan laporan kami, masing–masing tanggal permohonan penyelesaian sengketa tanggal 20 Agustus 2015 dan permohonan penyelesaian sengketa tanggal 26 Agustus 2015; 7 i. Bahwa benar saksi yang memberikan Surat Somasi Nomor 80/Golkar- KTP/VIII/2015, tanggal 11 Agustus 2015 ke Kantor Panwaslih Kab. Ketapang, Perihal : Somasi terkait sengketa Pemilu Kepala Daerah Kab. Ketapang yang diajukan paslon Drs. Hendrikus, MSI-Ir. H. Gusti Kamboja, MH. 2. Junaidi Bustam selaku Ketua Bidang Pemenangan Pemilu DPD Partai Golkar Kalimantan Barat a. Bahwa benar terjadi perubahan komposisi kepengurusan pada Pengurus Harian DPD Golkar Kabupaten Ketapang, sejak sebelum dimulainya Tahapan Pendaftaran Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Ketapang Tahun 2015; b. Bahwa benar saya ikut dalam rapat perubahan perubahan komposisi kepengurusan pada Pengurus Harian DPD Golkar Kabupaten Ketapang, akan tetapi terkait dengan susunan pengurus saya tidak mengetahuinya secara jelas; c. Bahwa benar Penetapan Rekomendasi calon Bupati dan Wakil Bupati Asal Partai Golkar, dimulai dari Usulan DPD Kabupaten/Kota sebanyak masing–masing 10 orang untuk calon Bupati/Walikota dan 10 orang calon Wakil Bupati/Wakil Walikota, selanjutnya DPD Provinsi berwenang mengurangi menjadi masing 5 orang untuk calon Bupati/Walikota, dan 5 orang untuk calon Wakil Bupati/Wakil Walikota; d. Bahwa benar untuk Kabupaten Ketapang usulan DPD Golkar, tidak kami kurangi dan kami teruskan seluruhnya; e. Bahwa benar nama Sdr Drs. Henrikus, M.Si dan Ir. Gusti Kamboja, M.H TIDAK ADA dalam rekomendasi yang di usulkan DPD Golkar Kabupaten Ketapang yang di teruskan oleh DPD Golkar Provinsi Kalimantan Barat; f. Bahwa benar Sdr. Muhammad Yasir Anshari (Pengadu/Prinsipal) di rekomendasikan DPD Golkar Kabupaten Ketapang dan diteruskan oleh DPD Golkar Provinsi Kalimantan Barat ke DPP Partai Golkar untuk di setujui dan di Rekomendasikan secara sah; g. Bahwa benar saya berwenang untuk mengambil rekomendasi calon Bupati dan calon Wakil Bupati Partai Golkar hasil munas ancol wilayah Kalimantan Barat. untuk wilayah Kalimantan Barat ada 7 (tujuh) rekomendasi, akan tetapi saya hanya menerima 6 (enam) yang tidak ada/tidak saya terima hanya rekomendasi untuk Kabupaten Ketapang; h. Bahwa benar saya mencoba mengambil rekomendasi untuk Kabupaten Ketapang, akan tetapi menurut Sekretaris tim 10 (sepuluh) belum bisa diambil karena di atas (pimpinan) belum selesai; i. Bahwa benar saya mencoba lagi untuk mengambilnya karena waktu pendaftaran sudah mau berakhir akan tetapi menurut Sekretaris tim 10 (sepuluh) sudah ada yang mengambilnya; j. Bahwa benar saya mengetahui bahwa Sdr. Muhammad Yasir Anshari Pengadu/Prinsipal direkomendasikan oleh Partai Golkar dari salah satu anggota tim 8 10 (sepuluh) partai Golkar melalui pesan singkat via Handphone (SMS) pada tanggal 27 Agustus 2015; k. Bahwa benar saya/DPD Golkar Provinsi Kalimantan Barat tidak pernah memberi keterangan dan dimintai keterangan oleh Panwaslu Kabupaten Ketapang untuk menerangkan seseuatu hal. KETERANGAN PIHAK TERKAIT 1) Benar M. Yasir Anshari, S.T/Prinsipal datang mendaftar pada pukul 15.00 WIB dan pada malam hari pukul 22.00 WIB, tanggal 28 Juli 2015; 2) Benar M. Yasir Anshari, S.T/Prinsipal datang mendaftar pada pukul 15.45 tanggal 18 Agustus 2015 pada saat pembukaan pendaftaran tahap II Pihak Terkait tolak; 3) Benar saat pendaftaran, Pengadu datang bersama–sama Partai Gerindra, PKS, Demokrat, PPP, dan orang lainnya; 4) Benar saat pendaftaran yang ada menghadap KPU Kabupaten Ketapang, M. Yasir Anshari beserta Pengurus Partai Golkar; 5) Benar saat pendaftaran KPU Kabupaten Ketapang menolak pendaftaran M. Yasir Anshari/principal, karena maksud dari putusan Panwaslu Kabupaten Ketapang di khususkan kepada Pasangan Drs. Hendrikus, M.Si dan Ir. Gusti Kamboja, M.H dan Partai Golkar serta Partai Gerindra. Ini juga berkesesuaian dengan hasil rakor antara KPU Kabupaten Ketapang dengan Panwaslu Kabupaten Ketapang, dan juga hasil Konsultasi KPU Kabupaten Ketapang; 6) Benar KPU Kabupaten Ketapang telah memberikan salinan SK terbaru DPD Golkar Kabupaten Ketapang kepada Panwaslu Kabupaten Ketapang sebagai alat bukti pada saat pemeriksaan laporan yang di adukan oleh Drs. Hendrikus, M.Si dan Ir. Gusti Kamboja, M.H.; 7) Benar Teradu/Panwaslu Kabupaten Ketapang tidak pernah meminta secara resmi SK terbaru DPD Golkar Kabupaten ketapang; 8) Benar KPU Kabupaten Ketapang, merasa heran dengan Putusan/Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Ketapang yang kedua untuk mengikut sertakan Drs. Hendrikus, M.Si dan Ir. Gusti Kamboja, M.H sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 karena Putusan tersebut tidak berdasar.

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan pengaduan Pengadu adalah terkait dengan dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Para Teradu; [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut sebagai DKPP) terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagaimana berikut: Kewenangan DKPP 9 [3.3] Menimbang ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang kewenangan DKPP untuk menegakkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang berbunyi: Pasal 109 ayat (2) UU Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu “DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota Pengawas Pemilu Lapangan dan anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri”. Pasal 111 ayat (4) UU Nomor 15 Tahun 2011 DKPP mempunyai wewenang untuk : a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan; b. Memanggil Pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; dan c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik. Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum: “ Penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP”. [3.4] Menimbang bahwa pengaduan Pengadu adalah terkait pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus pengaduan a quo; Kedudukan Hukum [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (1) UU 15/2011 juncto Pasal 4 ayat (1) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, yang dapat mengajukan pengaduan dan/atau laporan dan/atau rekomendasi DPR: Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2011 “Pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas pengadu kepada DKPP”. Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh: a. Penyelenggara Pemilu; b. Peserta Pemilu; c. Tim kampanye; d. Masyarakat; dan/atau e. Pemilih [3.6] Menimbang bahwa Pengadu adalah Anggota Masyarakat (Vide; P-1), yang memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; 10 [3.7] Menimbang bahwa DKPP berwenang untuk mengadili pengaduan a quo, Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan;

[4.1] Menimbang bahwa pengaduan Pengadu pada pokoknya mendalilkan bahwa Pengadu keberatan dengan Keputusan Sengketa Nomor 001/HK/SP/VII/2015 dikarenakan Pengadu tidak dipanggil sebagai Pihak Terkait dalam pemeriksaan laporan Drs. Hendrikus, M.Si dan Ir. Gusti Kamboja, M.H. Para Teradu memanggil Pihak Terkait atas nama Suriandi dan Haerani yang bukan pengurus DPD Partai Golkar Kabupaten Ketapang. Teradu II telah melanggar kode etik penyelenggara Pemilu dengan menandatangani Surat Keputusan Nomor 052/PANWASLU-KTP/VII/2015 perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ketapang. Pengadu merasa keberatan dengan Keputusan para Teradu Nomor 052/PANWASLU-KTP/VII/2015, hal ini disebabkan karena yang berkedudukan sebagai Pelapor adalah Ketua Panwaslu Kabupaten Ketapang, sehingga keputusan dalam rekomendasi tersebut tidak memenuhi unsur imparsial, dalam pemeriksaan laporan, para Teradu bertindak melampui kewenangan dengan melakukan penafsiran peraturan perundang-undangan; [4.2] Menimbang dalam jawabannya dan keterangannya para Teradu membantah dalil-dalil aduan dari Pengadu. Para Teradu menjelaskan bahwa mekanisme penyelesaian sengketa, sudah sesuai dengan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Perbawaslu) Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota. Berdasarkan Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengawas Pemilihan Umum, para Teradu menjelaskan bahwa penandatanganan Surat Keputusan sudah melalui Rapat Pleno dan dimasukkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Panwas Kabupaten Ketapang. Tindakan Para Teradu sudah sesuai dengan Pasal 1 ayat (29) Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengawas Pemilihan Umum; [4.3] Menimbang bahwa dalam sidang pemeriksaan telah mengungkap fakta bahwa para Teradu melampaui kewenangan dengan menjadikan masalah sengketa pemilihan yang sudah dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Ketapang sebagai pelanggaran administrasi. Pada proses penanganan pelanggaran administrasi hingga keluarnya Surat Panwas Kabupaten Ketapang Nomor 052/PANWASLU-KTP/VII/2015, para Teradu tidak pernah mempertimbangkan SK DPP Partai Golkar tentang Pencabutan Rekomendasi Pencalonan atas nama Drs. Hendrikus dan Ir. Gusti Kamboja. Para Teradu telah terbukti salah dalam menghadirkan Suriandi sebagai Pihak Terkait dalam penyelesaian sengketa, karena yang bersangkutan sudah tidak lagi menjabat sebagai Pengurus Partai Golkar. Hal ini dikuatkan dengan Surat Keputusan DPD Partai Golkar Provinsi Kalimantan Barat Nomor KEP- 18/GOLKAR-KB/VI/2015 tentang Pengesahan Pergantian Antar Waktu Komposisi dan 11 Personalia Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Kabupaten Ketapang Masa Bhakti 2009- 2015. DKPP berpendapat dalam proses penyelesaian sengketa, para Teradu seharusnya menghadirkan Pengadu sebagai Pihak Terkait. Hal ini disebabkan karena Pengadu masih mempunyai peran penting selaku Ketua Harian DPD Partai Golkar. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 ayat (2) Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2015, yang berbunyi “Pihak pemberi keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didengar keterangannya berdasarkan: a. permintaan Pemohon atau Termohon kepada Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupate/Kota; atau b. kebutuhan Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota”. Dengan demikian, para Teradu terbukti melanggar Pasal 5 dan Pasal 10 Peraturan Bersama KPU, Bawaslu dan DKPP Nomor 1, Nomor 11, Nomor 13, Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu. [4.4] Menimbang terkait dalil Pengadu selebihnya, DKPP tidak perlu menanggapi dalam Putusan ini.

Berdasarkan penilaian atas fakta dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan Pengadu, memeriksa dan mendengar jawaban Para Teradu, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan Pengadu dan Para Teradu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa: [5.1] Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili pengaduan Pengadu; [5.2] Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; [5.3] Bahwa para Teradu terbukti telah melakukan pelanggaran kode etik dalam kedudukan dan jabatannya sekarang; [5.4] Bahwa Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu harus memberikan sanksi kepada para Teradu sesuai pelanggaran dan tingkat kesalahan; Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas,

1. Mengabulkan permohonan Pengadu untuk sebagian; 2. Menjatuhkan sanksi berupa Peringatan Keras kepada Teradu I atas nama Sukardi, Teradu II atas nama Elisabeth Suryaningsih, Teradu III atas nama Wawan Kosmanda, selaku Ketua merangkap Anggota dan Anggota Panwaslu Kabupaten Ketapang terhitung sejak dibacakannya Putusan ini; 3. Memerintahkan Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat untuk menindaklanjuti Putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak Putusan dibacakan; dan 4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini. Demikian diputuskan dalam Rapat Pleno oleh 5 (lima) Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. selaku Ketua merangkap Anggota; Dr. Valina Singka Subekti, M.Si., Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th., 12 Endang Wihdatiningtyas, S.H., dan Ida Budhiati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin tanggal Sembilan Belas bulan Oktober tahun Dua Ribu Lima Belas, dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal Dua Puluh Enam bulan Oktober tahun Dua Ribu Lima Belas oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. selaku Ketua merangkap Anggota; Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H., Dr. Valina Singka Subekti, M.Si., Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th., Endang Wihdatiningtyas, S.H., dan Ida Budhiati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Anggota, dihadiri oleh Kuasanya Pengadu dan dihadiri oleh Para Teradu. KETUA Ttd Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. ANGGOTA Ttd Ttd Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H.,M.H. Dr. Valina Singka Subekti, M.Si. Ttd Ttd Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th. Endang Wihdatiningtyas, S.H Ttd Ida Budhiati, S.H., M.H. Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya. SEKRETARIS PERSIDANGAN Dr. Osbin Samosir, M.Si 13