Arsip Putusan DKPP RI

PUTUSAN Nomor: 28/DKPP-PKE-VI/2017 DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA Memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir Pengaduan Nomor: 230/V- P/L-DKPP/2016 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 28/DKPP-PKE-VI/2017, menjatuhkan Putusan atas dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum yang diajukan oleh:

[1.1] PENGADU 1. Nama : Askari Tempat Tanggal Lahir : Babalalang, 31 Desember, 1989 Pekerjaan/Lembaga : Anggota Panwascam Kalukku Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat Divisi Penanganan dan Penindakan Pelanggaran Alamat : Dusun Babalalang Sejati, Desa Beru-Beru, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat Selanjutnya disebut sebagai-------------------------------------------------------- Pengadu

TERHADAP [1.2] TERADU 1. Nama : Syaiful Kasim Jabatan : Ketua PPS Kelurahan Sinyonyoi Selatan, Kecamatan Kalukku Alamat Kantor : Kelurahan Sinyonyoi Selatan, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat Selanjutnya disebut sebagai-------------------------------------------------------- Teradu ; [1.3] Membaca pengaduan Pengadu; Mendengar keterangan Pengadu; Mendengar jawaban Teradu; Mendengar keterangan Pihak Terkait; Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti yang diajukan Pengadu dan Teradu.

Bahwa Pengadu telah mengajukan pengaduan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut DKPP) dengan Pengaduan Nomor 230/V-P/L- DKPP/2016 tanggal 13 Desember 2016 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor: 28/DKPP-PKE-VI/2017 yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut: [2.1] POKOK PENGADUAN PENGADU Bahwa Pengadu telah menyampaikan aduan tertulis kepada DKPP dan disampaikan secara lisan di muka Sidang DKPP tanggal 9 Maret 2017 yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut: 1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 November 2016 bertempat di Kompleks Pertokoan Graha Launa Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju Teradu hadir dalam pelaksanaan pengukuhan Tim Pemenangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat Nomor urut 1 Suhardi Duka dan Kalma Katta (SDK-Kalma); 2. Bahwa pada saat berlangsungnya kegiatan tersebut sekitar pukul 15.15 WITA, Pengadu selaku Anggota Panwascam Kalukku Divisi Penanganan dan Penindakan Pelanggaran melihat Teradu berjalan dari depan tribun ke arah samping panggung utama dengan mengenakan seragam dan atribut lengkap Ormas Pemuda Pancasila (PP); 3. Kehadiran Teradu yang mengenakan seragam dan atribut lengkap Ormas Pemuda Pancasila mengindikasikan Teradu mendukung salah satu calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang didukung oleh ormas tersebut. 4. Teradu diduga melanggar: a. Asas penyelenggara, melalaikan tugas, wewenang, dan kewajiban, serta sumpah dan janji sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf a,b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, dan, l; Pasal 45 huruf j, serta Pasal 54 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum; b. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Pasal 2 huruf, a,b, c, d, e,f, g, h, i,j, k, dan l; Pasal 12 huruf v, Pasal 14 ayat (1) huruf b dan Pasal 14 ayat (2); c. Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP Nomor 13, 11, dan 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu Pasal 4, pasal 5, pasal 9 huruf c, dan Pasal 10 huruf f. [2.2] PETITUM PENGADU Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pengadu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berdasarkan kewenangannya untuk memutus hal-hal sebagai berikut: 1. Memeriksa peristiwa pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Teradu 2. Menjatuhkan sanksi etik berupa pemberhentian tetap kepada Teradu 3. Apabila Majelis DKPP menetapkan lain, mohon menjatuhkan putusan seadil-adilnya. [2.3] BUKTI PENGADU Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pengadu mengajukan alat bukti yang diberi tanda dengan bukti P-1 sampai P-18 sebagai berikut: No Bukti KETERANGAN 1. P-1 Bukti dokumentasi foto keterlibatan Teradu dalam acara Pengukuhan Tim Kampanye SDK-Kalma 2. P-2 Bukti dokumentasi video keterlibatan Teradu dalam acara Pengukuhan Tim Kampanye SDK-Kalma 3. P-3 Salinan Formulir model A.3 Tanda bukti penerimaan laporan Nomor 04/TM/Pilgub/XI/2016 tertanggal 3 November 2013 yang dilaporkan Pengadu dan diterima oleh Ketua Panwascam Kalukku/Divisi Organisasi dan SDM Rusdin; 4. P-4 Surat Nomor 09/Und/KL/K.Bawaslu-Prov.SR- 03.03/PM.00.002/XI/2016 perihal undangan klarifikasi Panwascam Kalukku yang ditujukan kepada Teradu tertanggal 4 November 2016; 5. P-5 Surat Nomor 23/Und/KL/K.Bawaslu-Prov.SR- 03.03/PM.00.002/XI/2016 perihal undangan klarifikasi Panwascam Kalukku yang ditujukan kepada Teradu tertanggal 5 November 2016; 6. P-6 Surat Nomor 14/Und/KL/K.Bawaslu-Prov.SR- 03.03/PM.00.002/XI/2016 perihal undangan klarifikasi Panwascam Kalukku yang ditujukan kepada Rusdin tertanggal 4 November 2016; 7. P-7 Surat Nomor 18/Und/KL/K.Bawaslu-Prov.SR- 03.03/PM.00.002/XI/2016 perihal undangan klarifikasi Panwascam Kalukku yang ditujukan kepada Febriyanto tertanggal 4 November 2016; 8. P-8 Surat Nomor 22/Und/KL/K.Bawaslu-Prov.SR- 03.03/PM.00.002/XI/2016 perihal undangan klarifikasi Panwascam Kalukku yang ditujukan kepada Ashar S tertanggal 4 November 2016; 9. P-9 Surat Nomor 22/Und/KL/K.Bawaslu-Prov.SR- 03.03/PM.00.002/XI/2016 perihal undangan klarifikasi Panwascam Kalukku yang ditujukan kepada Anggota PPK Kalukku sebagai pihak terkait tertanggal 5 November 2016; 10. P-10 Klarifikasi Pengadu Askari beserta berita Acara tertanggal 6 November 2016; 11. P-11 Klarifikasi Teradu Syaiful kasim disertai Berita Acara tertanggal 5 November 2016; 12. P-12 Klarifikasi Rusdin M Sabing beserta Berita Acara tertanggal 5 November 2016; 13. P-13 Klarifikasi Febriyanto beserta Berita Acara tertanggal 5 November 2016; 14. P-14 Klarifikasi Anggota PPK Kalukku a.n Rapi Hamdi Nur besreta BA tertanggal 6 November 2016; 15. P-15 Model A.B Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 04/TM/PILGUB/XI/2016 tertanggal 7 November 2016; 16. P-16 Rekomendasi Penerusan pelanggaran yang diterbitkan Panwascam Kalukku bernomor 038/K.Bawaslu- SR.03.03/HK.01.01/XI/2016 ditujukan kepada Ketua Panwaslih kab. Mamuju etrtanggal 15 November 2016; 17. P-17 Pemberitahuan status laporan tertanggal 7 November 2016 18. P-18 Berita Acara Rapat pleno Panwascam kalukku Nomor 06/BAP/K.Bawaslu-Prov.SR-03.03/HK-01.01/XI/2016. [2.4] PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU TERHADAP POKOK ADUAN PENGADU Bahwa dalam sidang 9 Maret 2017 bertempat di Kantor Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat Teradu telah menyampaikan jawaban secara lisan sebagai berikut: 1. Teradu menyatakan kesehariannya adalah sebagai tokoh agama; 2. Teradu mengakui dirinya adalah Ketua PPS Kelurahan Sinyonyoi Selatan yang bertugas sejak bulan April 2016; 3. Kehadiran Teradu di acara Launching Tim Kampnye Cagub dan Cawagub SDK - Kalma dengan alasan sebagai anggota Pemuda Pancasila Ranting Sinyonyoi dalam rangka mengawal kehadiran Bupati Mamuju Wahid Habsi yang juga merupakan Pembina Ormas Pemuda Pancasila Kabupaten Mamuju; 4. Teradu menjadi anggota Pemuda Pancasila sejak tahun 2015; 5. Jumlah anggota Pemuda Pancasila di Kleurahan Sinyonyoi Selatan kurang lebih 20 orang; 6. Teradu mengakui kelalaiannya dengan tidak menyadari sebagai penyelenggara pemilihan pada tingkat PPS Kelurahan Sinyonyoi Selatan saat hadir dalam kegiatan Pengukuhan Tim Kampanye SDK-Kalma; 7. Teradu mengaku saat hadir di acara tersebut tidak melibatkan diri secara langsung dan pada saat kegiatan berlangsung dirinya mengakui mengambil posisi duduk di teras bangunan di belakang panggung karena memang hanya dia yang memakai atribut lengkap Pemuda Pancasila; 8. Bahwa setelah kejadian tersebut, teradu diklarifikasi oleh anggota Panwascam Kalukku; 9. Bahwa setelah dilakukan klarifikasi oleh Panwascam Kalukku, tanpa ada permintaan klarifikasi dari PPK Kalukku atau KPU Kabupaten Mamuju, pada tanggal 23 November 2016 Teradu mendapat surat pemberhentian dari KPU Kabupaten Mamuju; 10. Dalam sidang DKPP 9 Maret 2016 Teradu menyerahkan SK KPU Mamuju Nomor 47/KPTS/KPU-Kab.033.433438/XI/2016 tentang Penetapan Pemberhentian Ketua PPS Desa Sinyonyoi Selatan Kecamatan Kalukku Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat Tahun 2017; 11. Teradu menyampaikan bahwa dalam proses rekrutmen dirinya sebagai anggota PPS Kelurahan Sinyonyoi Selatan tidak dilakukan sesuai prosedur rekruitmen PPK dan PPS. Teradu hanya diminta menyerahkan syarat Calon anggota PPS ke KPU Mamuju melalui PPK Kalukku; 12. Teradu mengakui pernah mendapat bimbingan dari KPU Mamuju. [2.5] PETITUM TERADU Berdasarkan uraian di atas, Teradu meminta kepada Majelis Sidang DKPP yang memeriksa dan mengadili pengaduan a quo untuk memberikan Putusan sebagai berikut: 1. Teradu menyatakan siap menerima segala konsekuensi atas tindakannya dan menerima pemberhentian oleh KPU Kabupaten Mamuju 23 November 2016; 2. Apabila Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono). [2.6] BUKTI TERADU Di muka sidang DKPP 9 Maret 2017, Teradu memperlihatkan bukti pemberhentian atas nama dirinya yang diterbitkan KPU Kabupaten Mamuju tertanggal 21 November 2016 dengan nomor 47/KPTS/KPU-Kab.033.433438/XI/2016 tentang Penetapan Pemberhentian Ketua PPS Desa Sinyonyoi Selatan Kecamatan Kalukku Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat Tahun 2017. [2.7] KETERANGAN PIHAK TERKAIT Panwascam Kalukku Kab. Mamuju Sidang DKPP 9 Maret 2017 telah menghadirkan Ketua Panwascam Kalukku Rusdin dan Anggota Panwascam Divisi Pencegahan Sukardi dengan intisari keterangan sebagai berikut: 1. Ormas Pemuda Pancasila memiliki afiliasi dengan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor urut 1 SDK – Kalma; 2. Panwascam Kalukku pernah menangani kasus berupa spanduk dukungan Pemuda Pancasila terhadap Calon tersebut; 3. Sebelum kejadian 1 November yakni memakai atribut pemuda Pancasila, Teradu tidak pernah melakukan pelanggaran serupa;

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan pengaduan Pengadu adalah terkait dengan dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu; [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut sebagai DKPP) terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagaimana berikut: Kewenangan DKPP [3.3] Menimbang bahwa DKPP dibentuk untuk menegakkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Hal demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 109 ayat (2) UU Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu yang menyebutkan: “DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota Pengawas Pemilu Lapangan dan anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri”. Selanjutnya ketentuan Pasal 111 ayat (4) UU Nomor 15 Tahun 2011 mengatur wewenang DKPP untuk: a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan; b. Memanggil Pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; dan c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik. Ketentuan tersebut di atas, diatur lebih lanjut dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum yang menyebutkan: “ Penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP”. [3.4] Menimbang bahwa pengaduan Pengadu berkait dengan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus pengaduan a quo; Kedudukan Hukum [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2011 juncto Pasal 4 ayat (1) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum: “pengaduan dugaan adanya pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas Pengadu kepada DKPP”. Selanjutnya ketentuan tersebut di atas diatur lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 sebagai berikut: “Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh: a. Penyelenggara Pemilu; b. Peserta Pemilu; c. Tim kampanye; d. Masyarakat; dan/atau e. Pemilih”. [3.6] Menimbang bahwa Pengadu adalah Penyelenggara Pemilu (Anggota Panwascam) yang memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; [3.7] Menimbang bahwa DKPP berwenang untuk mengadili pengaduan a quo, Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan;

[4.1] Menimbang pengaduan Pengadu pada pokoknya mendalilkan bahwa Teradu diduga melakukan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum. Teradu telah menghadiri acara Pengukuhan Tim Kampanye Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 1 Suhardi Duka & Kalma Katta (SDK – Kalma) bertempat di Kompleks Pertokoan Graha Launa Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju. Saat itu, Teradu terlihat memakai seragam dan atribut Ormas Pemuda Pancasila. Hal itu mengindikasikan dukungan Teradu pada Pasangan SDK – Kalma karena Ormas Pemuda Pancasila merupakan pendukung calon tersebut. Atas tindakannya Teradu melanggar Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2015, dan Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP Nomor 13, 11, dan 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum. [4.2] Menimbang keterangan dan jawaban Teradu pada pokoknya mengakui kesalahan yang Teradu lakukan. Teradu mengaku khilaf saat menghadiri acara Pengukuhan Tim kampanye SDK-Kalma dengan memakai seragam dan atribut Ormas Pemuda Pancasila. Teradu mengaku kehadirannya dalam rangka mengawal Bupati Mamuju yang juga merupakan Dewan Pembina Ormas Pemuda Pancasila Kabupaten Mamuju. Teradu mengaku saat itu tidak menyadari bahwa tindakan tersebut bertentangan dengan independensinya selaku Ketua PPS Sinyonyoi Selatan. Saat memakai atribut dan hadir, Teradu mengaku tidak menyadari bahwa Teradu adalah penyelenggara pemilu. Namun saat tiba di tempat acara, pengunjung yang memakai atribut lengkap hanya Teradu, sehingga akhirnya Teradu memutuskan hanya memantau saja dan diam di samping tribun, tidak terlibat langsung dalam pelaksanaan acara pengukuhan Tim Kampanye Paslon nomor urut 1 SDK-Kalma. [4.3] Menimbang keterangan Pengadu, jawaban Teradu, keterangan Pihak Terkait, bukti dokumen, serta fakta yang terungkap dalam Sidang Pemeriksaan, Pengadu sebagai Anggota Panwascam Kalukku telah melihat Teradu memakai seragam dan atribut lengkap Ormas Pemuda Pancasila pada tanggal 1 November 2016 saat Pengukuhan Tim Kampanye Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka dan kalma Katta (SDK-Kalma) yang bertempat di Kompleks Graha Launa, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju. Tindakan Teradu mengindikasikan dukungan pada salah satu Pasangan Calon karena Bupati Mamuju yang hadir pada saat itu adalah pembina Ormas Pemuda Pancasila. Bahwa Ormas Pemuda Pancasila terbukti merupakan pendukung Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 1. Dalil Pengadu dikuatkan oleh keterangan Pihak terkait Ketua dan Anggota Panwascam Kalukku yang membenarkan hal tersebut. Selanjutnya Panwascam Kalukku menjadikannya sebagai temuan, lalu menerbitkan rekomendasi dan diteruskan ke Panwas Kabupaten Mamuju. Panwas Kabupaten Mamuju kemudian menerbitkan surat Nomor 140/K.Bawaslu-Prov.SR-03/HK-01.01/XI/2016 tertanggal 16 November 2016 perihal Penerusan Rekomendasi Pelanggaran. Selanjutnya KPU Kabupaten Mamuju berdasarkan surat Panwas Kabupaten Mamuju perihal Penerusan Rekomendasi Pelanggaran tersebut mengeluarkan SK Pemberhentian atas nama Teradu bernomor 47/KPTS/KPU-Kab.033.433438/XI/2016 tentang Penetapan Pemberhentian Ketua PPS Desa Sinyonyoi Selatan Kecamatan Kalukku. Atas Surat Keputusan Pemberhentian tersebut, di muka sidang DKPP 9 Maret 2017 Teradu mengaku menerima dengan lapang dada dan menyadari kesalahannya. Teradu siap menerima segala konsekuensi yang akan dijatuhkan DKPP. Fakta sidang menunjukkan Teradu terbukti melanggar kode etik Penyelenggara Pemilu Pasal 9 huruf c dan pasal 10 huruf f. Bahwa dalam Sidang DKPP 9 Maret 2017 terungkap fakta Teradu direkrut tidak melalui proses yang semestinya. Teradu langsung dimintai persyaratan dan data diri, tanpa melewati seleksi oleh Panitia Seleksi (Pansel). DKPP menilai tidak dilakukannya proses prosedural di Kelurahan Sinyonyoi Selatan dan satu kelurahan di Kecamatan Tapalang, menunjukkan ketidakprofesionalan Ketua dan Anggota KPU kabupaten Mamuju. Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Mamuju terbukti melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilihan umum Pasal 11 huruf a tentang kepastian hukum. KPU Kabupaten Mamuju juga telah serta merta memberhentikan Teradu pada tanggal 21 November 2016 dengan Surat Keputusan Nomor 47/KPTS/KPU- Kab.033.433438/XI/2016. KPU Kabupaten Mamuju hanya bersandarkan pada Surat Panwas Kabupaten Mamuju Nomor 140/K.Bawaslu-Prov.SR-03/HK-01/XI/2016 perihal Penerusan Rekomendasi Panwas Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju. Semestinya Ketua dan Anggota KPU kabupaten Mamuju meminta klarifikasi langsung pada Teradu sebagai bawahannya. Atas tindakan tersebut Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Mamuju terbukti melanggar kode etik penyelenggara pemilu Pasal 15 huruf b Tentang keharusan bertindak sesuai SOP dan substansi profesi. DKPP berpendapat Teradu tidak dapat dikenai sanksi pemberhentian ataupun peringatan karena telah diberhentikan oleh KPU Kabupaten Mamuju selaku atasan Teradu pada 21 November 2017 sehingga saat perkara ini diputus, Teradu sudah bukan lagi penyelenggara pemilu. DKPP berpendapat, Teradu tidak lagi memenuhi syarat untuk menjadi penyelenggara pemilihan umum di masa yang akan datang. Adapun Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Mamuju dapat dikenai sanksi atas tindakannya, meski tidak diadukan oleh Pengadu. [4.4] Menimbang dalil Pengadu selebihnya, DKPP tidak perlu menanggapi dalam Putusan ini.

Berdasarkan penilaian atas fakta dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan Pengadu, memeriksa jawaban dan keterangan Teradu, memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan Pengadu dan Teradu, serta mencermati keterangan pihak Terkait, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa: [5.1] Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili pengaduan Pengadu; [5.2] Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; [5.3] Teradu terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu; [5.4] Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas, DKPP harus menjatuhkan sanksi kepada Teradu sesuai tingkat kesalahannya.

1. Mengabulkan pengaduan Pengadu untuk sebagian; 2. Menyatakan Teradu Syaiful Kasim tidak lagi memenuhi syarat untuk menjadi penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah di masa yang akan datang 3. Menjatuhkan sanksi berupa Peringatan kepada Hamdan Dangkang selaku Ketua merangkap Anggota KPU Kabupaten Mamuju; Tri Winarno, Firman Haris, Bambang Arianto, dan Alimin Muhammad Barangan, masing-masing selaku Anggota KPU Kabupaten Mamuju; 4. Memerintahkan KPU Provinsi Sulawesi Barat untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak dibacakan; 5. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini. Demikian diputuskan dalam Rapat Pleno oleh 7 (tujuh) anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. selaku Ketua merangkap Anggota; Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H., Dr. Valina Singka Subekti, M.Si., Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si., Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th., Endang Wihdatiningtyas, S.H., dan Ida Budhiati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Anggota, pada hari Jumat tanggal dua puluh empat bulan Maret tahun dua ribu tujuh belas dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari ini kamis tanggal enam bulan April tahun dua ribu tujuh Belas oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH., sebagai Ketua merangkap Anggota, Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H., Dr. Valina Singka Subekti, M.Si., Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th., Endang Wihdatiningtyas, S.H., dan Ida Budhiati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Anggota, dengan tidak dihadiri Pengadu dan Teradu. KETUA ttd Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. ANGGOTA Ttd Ttd Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H. Dr. Valina Singka Subekti, M.Si. Ttd Ttd Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th. Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si. Ttd Ttd Endang Wihdatiningtyas, S.H. Ida Budhiati, S.H., M.H. Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya. SEKRETARIS PERSIDANGAN Dr. Osbin Samosir, M.Si.