Arsip Putusan DKPP RI

PUTUSAN Nomor: 107/DKPP-PKE-IV/2015 Nomor: 09/DKPP-PKE-V/2016 DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA Memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir Pengaduan Nomor: 220/I- P/L-DKPP/2015 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 107/DKPP-PKE-IV/2015 dan Pengaduan Nomor: 300/I-P/L-DKPP/2015 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 09/DKPP-PKE-V/2016, menjatuhkan Putusan atas dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum yang diajukan oleh:

[1.1] PENGADU 1. Nama : Yusak, SB Wonatorey, S.IP., S.H., M.B.A. Tempat dan Tanggal Lahir : Sanggei Waropen, 20 Februari 1965 Pekerjaan : Swasta/Ketua Tim Sukses Yesaya Buinei- Everd Mudumi (Calon Bupati dan Wakil Bupati Waropen) Alamat : Sanggei, Kabupaten Waropen, Provinsi Papua Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------Pengadu I 2. Nama : Pdt. Salmon Wamea Tempat dan Tanggal Lahir : Sumberbaba, 18 Desember 1962 Pekerjaan : Pendeta/Tim Yesaya Buinei-Everd Mudumi (Calon Bupati dan Wakil Bupati Waropen) Alamat : Jalan Wolter Monginsidi, Kelurahan Serui Jaya, Serui, Provinsi Papua 1  Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------Pengadu II 3. Nama : Nikanor Stevanus Rumaikewi Tempat dan Tanggal Lahir : Serui, 11 November 1968 Pekerjaan : Wirasawasta Alamat : Jalan Padat Karya Serui RT 004/RW 001 Desa Tarau, Kecamatan Yapen Selatan Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------Pengadu III 4. Nama : Maklon Reri, S.Pd Tempat dan Tanggal Lahir : Turu, 24 Maret 1970 Pekerjaan/Lembaga : Swasta/Ketua Tim Koalisi Pembaharuan Waropen Alamat : Jalan Batu Zaman, Kecamatan Waropen Bawah, Waropen Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------Pengadu IV Berdasarkan Surat kuasa Tertanggal 28 Desember 2015 Pengadu III dan IV bertindak untuk dan atas nama Pengadu Prinsipal: Nama : Ollen Ostal Daimboa, S.Pd., MM. Tempat dan Tanggal Lahir : Serui, 26 Maret 1972 Pekerjaan/Lembaga : Calon Bupati Waropen Nomor Urut 2 (dua) Alamat : Jalan Urfas Waren Kampung Batu Zaman Waropen Selanjutnya Pengadu I s.d IV disebut sebagai-----------------------Para Pengadu

TERHADAP [1.2] TERADU 1. Nama : Maurid Yermias Mofu Jabatan : Ketua KPU Kabupaten Waropen Alamat Kantor : Jalan Inpres Waren Kabupaten Waropen Selanjutnya disebut sebagai--------------------------------------------------- Teradu I; 2. Nama : Isak O Sirami 2  Jabatan : Anggota KPU Kabupaten Waropen Alamat Kantor : Jalan Inpres Waren Kabupaten Waropen Selanjutnya disebut sebagai---------------------------------------------------Teradu II; 3. Nama : Demarce Maniburi Jabatan : Anggota KPU Kabupaten Waropen Alamat Kantor : Jalan Inpres Waren Kabupaten Waropen Selanjutnya disebut sebagai---------------------------------------------------Teradu III; 4. Nama : Isak Paisei Jabatan : Anggota KPU Kabupaten Waropen Alamat Kantor : Jalan Inpres Waren Kabupaten Waropen Selanjutnya disebut sebagai---------------------------------------------------Teradu IV; 5. Nama : Betuel Ramandei Jabatan : Anggota KPU Kabupaten Waropen Alamat Kantor : Jalan Inpres Waren Kabupaten Waropen Selanjutnya disebut sebagai----------------------------------------------------Teradu V; Selanjutnya Teradu I s.d V disebut sebagai------------------------------Para Teradu [1.3] Membaca pengaduan Para Pengadu; Mendengar keterangan Para Pengadu; Mendengar jawaban Para Teradu; Mendengar keterangan saksi; Mendengar dan memeriksa keterangan pihak terkait; Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti yang diajukan Para Pengadu dan Para Teradu.

Bahwa Pengadu I dan II telah mengajukan pengaduan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut DKPP) dengan Pengaduan Nomor: 220/I-P/L- DKPP/2015, tanggal 24 November 2016 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor: 107/DKPP-PKE-IV/2015; Pengadu II dan IV telah mengajukan Pengaduan Nomor 300/I- 3 P/L-DKPP/2015, tanggal 30 Desember 2015 yang diregistrasi dengan perkara Nomor 09/DKPP-PKE-V/2016 yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut: [2.1] POKOK PENGADUAN PENGADU I dan II Bahwa Pengadu I dan II telah menyampaikan aduan tertulis kepada DKPP dan disampaikan secara lisan di muka sidang tanggal 29 Desember 2015 dan 23 januari 2016 yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut: 1. Bahwa pada tanggal 11 November 2015 secara mendadak terjadi pergantian PPS di sejumlah distrik di Kabupaten Waropen sebagaimana daftar nama dari Distrik Waropen Bawah terlampir. KPU Kabupaten Waropen telah menggunakan kewenangannya tanpa melalui prosedur yang benar sesuai Undang-Undang Pilkada. 2. Bahwa upaya pergantian PPS yang tidak sesuai dengan prosedur atau aturan undang-undang adalah sebuah keinginan dari pihak penyelenggara. 3. Bahwa pergantian tersebut telah menimbulkan protes dari masyrakat dan sejumlah kepala kampung, sebagaimana di sampaikan oleh Kepala Kampung Apainabo Distrik Ureifaisei mewakili 101 kampung dan Kepala Kampung Rorisi Distrik Urei Faisei. Selain kampung-kampung tersebut terdapat kampung-kampung lain yang tidak sempat terjangkau, namun dari laporan masyarakat telah terjadi pergantian yang jumlahnya cukup banyak. 4. Bahwa pergantian tersebut diindikasi sebagai upaya memuluskan kepentingan salah satu calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Pergantian PPS dan KPPS diduga punya hubungan yang sangat kuat dengan pengelolaan DPT yang ada di setiap kampung, yang ujungnya mengarah pada saat pencoblosan tanggal 9 Desember 2015. PPS dan KPPS sangat menentukan dalam hal pembagian undangan kepada pemilih dan mereka pula yang akan mengatur seluruh teknis pelaksanaan pada tanggal 9 desember 2015. Itulah sebabnya sangat dikhawatirkan bila PPS dan KPPS tidak diusulkan oleh Kepala Kampung. 5. Bahwa apabila ada pergantian PPS dan KPPS yang baru, mestinya ada koordinasi dengan kepala kampung sehingga tidak menimbulkan kesan seperti ini. Karena apa yang di duga pada pergantian tersebut berdampak pada DPT kabupaten Waropen. 6. Bahwa data pemilih sementara PEMILUKADA 2015 Kabupaten Waropen per 2 September 2015 berjumlah 27.873. Berdasarkan hasil rekapitulasi yang dilaksanakan oleh PPD se-Kabupaten Waropen. Model A 3.2-KWK 4  NO NAMA DISTRIK JUMLAH DPS KETERANGAN 1 2 3 4 1 Distrik INGGERUS 1.484 2 Distrik Walai 2.113 3 Distrik Kirihi 1.937 4 Distrik Odate 2.540 5 Distrik Urfas 8.011 6 Distrik Riseisayati 649 7 Distrik soyoi mambai 1.320 8 Distrik demba 940 9 Distrik Masirei 2.475 10 Distrik Waonti 1.192 11 Distrik Waropen Bawah Data terlampir 12 Distrik Wapoga ? Total 27.873 7. Terjadi perbedaan yang menyolok antara DPS tanggal 2 September 2015 yang berjumlah 27.873 dan dalam waktu satu bulan ditetapkan menjadi DPT pada tanggal 2 oktober 2015 dengan jumlah sebanyak 31.947. Terdapat selisih yang sangat signifikan yaitu : 4.074 pemilih 8. Menjadi pertanyaan adalah jumlah tersebut berasal dari mana. Tentunya yang menjadi penyebab bukan PPS yang bukan diusulkan oleh kepala kampung melainkan PPS versi KPU Waropen 9. Berikut rekapitulasi guna mengetahui perbedaan antara DPS dengan DPT dan menunjukkan perbedaan yang menyolok sbb : JUMLAH NO NAMA DISTRIK DPS / DPT JUMLAH KAMPUNG 1 Distrik WONTI DPS 1.192 10 Kampung DPT 1.520 10 kampung Penambahan 320 (+) 2 Distrik MASIREI DPS 2.475 10 kampung DPT 2.439 10 kampung kurang 36 (-) 3 Distrik SOYOI DPS 1.320 10 kampung MAMBAI DPT 1831 Penambahan 511 (+) 4 Distrik RISEI SAYATI DPS 644 10 Kampung DPT 658 10 Kampung Penambahan 9 (+) 5 Distrik DEMBA DPS 940 10 kampung DPT 1.786 10 kampung Penambahan 934 (+) 6 Distrik OUDATE DPS 2.540 8 kampung 5  DPT 2.858 8 kampung penambahan 318 (+) 7 Distrik KIRIHI DPS 1.937 10 kampung DPT 1.536 10 kampung Pengurangan 401 (-) 8 Distrik WALAI DPS 2.113 9 kampung DPT 1.927 9 kampung penguragan 86 (-) 9 Distrik INGGERUS DPS 1.484 7 kampung DPT 1.550 7 kampung penambahan 66 (+) 10 Distrik URFAS DPS 8.011 12 kampung DPT 8.945 12 kampung penambahan 934 (+) 11 Distrik WAROPEN DPS BAWAH DPT 4.678 12 Distrik WAPOGA DPS DPT 2.219 TOTAL DPS 27.873 TOTAL DPT 31.947 TERJADI 4.047 ( PENAMBAHAN PADA +) DPT 10. Sebagai sampel Pengadu mengetengahkan sebuah Kampung kecil pada Distrik Demba, yaitu Kampung Aiwa. Bahwa DPS kampung Aiwa di Distrik Demba sebanyak 90 orang pada DPT melonjak menjadi 129 orang, itu berarti ada tambahan pemilih sebanyak 39 orang. Dari jumlah tersebut ada 10 Nama yang statusnya ganda, sebagaimana tabel dibawah ini: TEMPAT TANGGAL NOMOR NO N A M A LAHIR URUT KET 1 2 3 4 5 1 MOSES PANDORI Demba 7.8.1955 6 Untuk MOSES PANDORI Demba 8.7.1955 102 mencocokkan 2 YEHUT KORUKOWE Demba 17.6.1978 13 misalnya YEHUT KORUKOWE Demba 17.6.1978 65 Nama MOSES 3 PERKORUS KORUKOWE Demba 2.6.1975 17 PANDORI PERKORUS KORUKOWE Demba 6.2.1975 103 berada di 4 SAMUEL REWOMI Urato 28.2.1990 18 No.Urut 6 tapi SAMUEL REWOMI Aita 19.9.1995 69 juga berada di 5 FRIDA PANDORI Demba 1.1.1980 33 No.urut 102 FRIDA PANDORI Demba 1.1.1980 64 dan seterusnya 6 BENYAMIN IWANGGIN Poiwai 23.2.1974 32 kepada yang 6  BENYAMIN IWANGGIN Poiwai 23.2.1974 128 lain. 7 YANCE TONJAW Sarmi 5.10.1978 34 YANCE TONJAW Sarmi 10.5.1978 110 8 ROSMINA KANDIPI Borai 15.5. 1981 35 ROSMINA KANDIPI Borai 15.5.1981 36 9 MARTINUS PANDORI Demba 1.4.1946 37 MARTINUS PANDORI Demba 3.1. 1988 72 10 APNER KERUKOWE Demba 4.3. 1979 113 APNER KERUKOWE Demba 16.4.1979 115 Ini adalah contoh yang menjadi indikasi dari sebuah kampung yang jumlah penduduknya sedikit tetapi dinaikan jumlahnya dengan menggandakan nama- nama pemilih pada DPT. 11. Melihat lonjakan data pemilih serta contoh kasus pada Desa Aiwa Distrik Demba tersebut, terbukti bahwa KPU dan jajaran di bawahnya (PPS dan KPPS) tidak bekerja profesional, tidak teliti dan bisa menimbulkan konflik serta kerawanan sosial. Pihak tertentu dapat memanfaatkan hal tersebut guna mendapat keuntungan. 12. Merujuk pada limit waktu yang terbatas, apakah KPU dapat menjamin bisa dapat melakukan validasi guna menekan jumlah sebesar 4.074. 13. Bahwa kelima komisioner KPU Waropen telah berbagi tanggung jawab mengkoordinir wilayah distrik, misalnya IBU DEMARCE MANIBURI mengkoordinir wilayah Oudate, Waropen Bawah dan Ureifaisei. Mereka juga mengkoordinir PPS dan KPPS yang jumlahnya per kampung ada tujuh (7) orang. Dari rekapitulasi perolehan suara dengan penambahan DPT sebesar 4.074, maka pertanyaan Pengadu I dan II adalah darimana jumlah orang sebanyak itu. Apalagi dalam tempo satu ( 1) bulan yaitu bulan September ke bulan Oktober bisa mencapai jumlah sebanyak 4.074 pemilih. 14. Data yang dapat diamati di Desa Aiwa dapat membuktikan bahwa di kampung yang jumlah pemilihnya hanya 129 orang bisa terdapat nama ganda 10 orang apalagi dengan jumlah lonjakan 4.074. KPU Kabupaten Waropen menyajikan sebuah data yang tidak valid dan menimbulkan masalah besar baik terhadap percetakan surat suara tapi juga resiko-resiko lain. Gambaran yang sangat jelas memperlihatkan bahwa PPS dan KPPS tidak teliti dalam melakukan validasi data termasuk juga Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Waropen . 15. Cara kerja para Teradu membuat Para Pengadu selaku Tim Sukses Kandidat No. 4 melakukan Demo Damai pada tanggal 17 November 2015 guna menanyakan ke KPU Kabupaten Waropen. 7 16. Bahwa 2 (dua) orang Saksi pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yermias Bisai, SH dan dan Hendrik Woneterei, S.Sos a.n Yohan Arongear dan Berlant Raweyai telah melakukan pencoblosan sejumlah 467 surat suara untuk mendukung pasangan calon Yermias-Hendrik. 17. Bahwa pada tanggal 12 Desember 2015 Saksi pasangan Nomor 4 (Yes-ver) memberikan laporan pada tim kampanye pasangan Nomor urut 4 (Yes-ver). Kemudian Tim Kampanye Yesver melalui surat Nomor 94/tim-kerja/yes- ver/XII/2015 meneruskan laporan ke KPU Waropen berisi permohonan pembatalan hasil pemilihan yang dinilai diwarnai kecurangan. Laporan tersebut masih dalam batas waktu sesuai ketentuan Pasal 134 ayat 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (7 hari). 18. Pada tanggal yang sama (12 Desember 2015) Koalisi Partai Gerindra, Nasdem, dan Hanura, sebagai pengusung kandidat Nomor 4 (Yes-Ver) menyampaikan laporan pelanggaran pelanggaran pemilu kepada Ketua Panwaslu Kabupaten Waropen melalui Surat Nomor 012/Koalisi Partai/Yes-Ver/XII/2015. Kemudian tanggal 16 Desember Koalisi Partai juga telah melaporkan ke Polres Waropen. 19. Pada tanggal 16 desember 2015 Tim Sukses Yes-Ver bertemu dengan Ketua Panwaslu Waropen dan Ketua KPU Kabupaten Waropen. Tim Sukses meminta agar KPU segera menindaklanjuti Rekomendasi Panwaslu Waropen tertanggal 13 Desember 2015 dengan menggelar pemilihan ulang. Ketua KPU berkilah hal itu telah terlambat, melampaui batas waktu. Karena terus didesak oleh Tim Sukses Yes-Ver, Ketua KPU berjanji akan bertemu dulu dengan staf. Dalam kesempatan tersebut Tim Kampanye Yes-Ver menegaskan batas waktu adalah 16 Desember 2015, ternyata sampai 16 Desember 2015 pukul 24.00 tidak ada jawaban (tindak lanjut). 20. Bahwa Panwaslu Kabupaten Waropen telah mengeluarkan Rekomendasi Nomor 164/PNWS-KW/XII/2015 perihal penerusan pelanggaran administrasi pemilu pada TPS Wapoga dan 165/PNWS-KW/XII/2015 tertanggal 13 Desember 2015 perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilu pada TPS Kampung Dokis. 21. Bahwa pada tanggal 18 Desember KPU Kabupaten Waropen telah menyampaikan Hasil penelitian terhadap Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Waropen dalam suratnya Nomor 050/Kpts/KPU-KW/2015 22. Bahwa pada 19 desember 2015 KPU Kabupaten Waropen telah menerbitkan SK Nomor 051/KPTS/KPU-KW/2015 tentang penetapan Rekapitulasi hasil perhitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Waropen tahun 2015. Rekapitulasi perhitungan suara telah dilakukan, Tim Kampanye Yes-Ver meminta pada Panwaslu Kabupaten Waropen agar hasil tersebut menunggu gugatan Tim Kampanye Yes-ver ke Mahkamah Konstitusi. 8 Tanggapan Pengadu I dan II terhadap Jawaban Para Teradu: 1. Bahwa DPT Kabupaten Waropen sesuai keputusan KPU tanggal 2 Oktober 2015 berjumlah 31.947 adalah suatu angka yang sangat signifikan yang hanya dibuat- buat oleh KPU Kabupaten Waropen. Bila dibandingkan dengan data penduduk Kabupaten Waropen sesuai putusan Mahkamah Konstitusi halaman 5 yang menyidangkan perkara Pilkada Waropen Tahun 2016, dikatakan bahwa jumlah penduduk Kabupaten Waropen sebanyak 26.682. Jumlah tersebut sama dengan jumlah penduduk Kabupaten Waropen pada situs Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia Tahun 2015. Pertanyaannya kalau demikian DPT per – Oktober 2016 sama dengan 31.947. Para Pengadu mempertanyakan sumber atau dasar jumlah DPT sebanyak 31.947 tersebut. Apabila jumlah penduduk sebanyak 26.682 dikurangi DPT 31.947 = (-)5.265. 2. Bahwa data lain yang menguatkan dalil Pengadu adalah hasil penetapan KPU Kabupaten Waropen tanggal 2 September 2015. DPS Kabupaten Waropen berjumlah 27.873 lalu pada tanggal 2 Oktober 2015 penetapan KPU menjadi DPT = 31.947. Bila jumlah DPS 27.873 – DPT 31.947 = (-) 4.074 3. Bahwa pergantian anggota KPPS dan PPS Se-Kabupaten Waropen yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Waropen adalah suatu perbuatan melanggar undang – undang. Perlu dipertanyakan mengapa pergantian tersebut dilakukan pada bulan November sementara KPU Waropen dan seluruh masyarakat Kabupaten Waropen sudah siap memasuki tahapan Pilkada. Pertanyaannya adalah ada apa dibalik pergantian tersebut karena dapat disinyalir orang-orang yang kemudian diangkat tersebut bisa melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan undang – undang. 4. Bahwa Pengadu I dan II menduga pergantian anggota PPS dan KPPS bertujuan agar pada hari H mereka bisa mengantar undangan yang kelebihan, mengantar undangan yang namanya tidak tertulis dalam DPT, mereka bisa melakukan konspirasi baik terhadap DPT yang ada undangan, dan juga surat suara pada hari pelaksanaan. Contoh kasus peristiwa pemungutan suara pada TPS Kampung Wapoga. 5. Bahwa pelaksanaan pemungutan suara di TPS Kampung Wapoga sangat bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 pasal 134 ayat 1-4 karena peristiwa pemungutan suara jam 09.00 WIT. Kejadian di Wapoga masih dalam batas waktu pencoblosan, bukan waktu penghitungan suara jam 14.00 WIT. 6. Bahwa apabila pencoblosan yang dilakukan pada TPS Kampung Wapoga yang kemudian dilakukan oleh saksi kandidat No. 1 itu dilakukan pada jam 9 pagi WIT, maka masih dalam proses pencoblosan, bukan penghitungan suara sebagaimana yang dipahami oleh KPU. Rujukan Undang-Undangnya adalah pasal 134 ayat 1-4 masih dalam batas waktu 7 hari bukan seperti yang dikatakan KPU sudah kadaluarsa. 9 7. Bahwa hasil pemungutan suara yang diajukan oleh KPU Waropen adalah setelah pencoblosan yaitu jam 14.00 WIT, penyelenggara sudah memasuki tahap penghitungan suara dan itulah yang merupakan versi penghitungan KPU Kabupaten Waropen. 8. Para Pengadu menganggap KPU Kabupaten Waropen dan jajaran di bawahnya melakukan penipuan Demokrasi sehingga patut dipidanakan (bukti video). 9. Bahwa karena proses pemungutan suara yang tidak benar, Saksi kandidat Nomor 4 telah melaporkan kepada tim pemenangan Yes-Ver lalu kemudian diindaklanjuti dengan surat kepada KPU dan Panwaslu. Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor 4 (Yes-Ver) pun melakukan Demo Damai pada tanggal 15 Desember 2015 di KPU Kabupaten Waropen. Jawaban KPU adalah mereka sudah menerima Rekomendasi dari Panwaslu Kabupaten Waropen yang isinya akan melakukan pemungutan suara ulang ternyata tidak ditindak lanjuti. 10. Bahwa Panwaslu Kabupaten telah mengeluarkan Rekomendasi pada tanggal 13 Desember 2015 yang isinya agar pemungutan suara pada TPS Kampung Wapoga dan Kampung Dokis harus diulangi namun KPU Kabupaten Waropen tetap bersikukuh untuk tidak mempedulikan Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Waropen. 11. Bahwa pada tanggal 19 Desember 2016 KPU Kabupaten Waropen telah melakukan pleno penetapan yang isinya memenangkan pasangan nomor urut 1 Sdr. Yermias Bisai, SH dan Hendrik Wonatorei, S.Sos dengan jumlah suara 6.994 sementara urutan kedua Sdr. Dr. Drs. Yesaya Buinei, MM dan Ever Mudumi, S. Sos dengan jumlah perolehan suara sebanyak 6.646. 12. Bahwa apabila jumlah 6.994 suara dikurangi 6.646 suara = 348 selisih 13. Bahwa apabila konspirasi pencoblosan surat suara yang dilakukan oleh saksi dari pasangan Sdr. Yermias Bisai, SH dan Hendrik Wonatorei, S.Sos yang berjumlah 467 bisa dianulir dengan dikurangi 348 maka selisihnya adalah 119 suara yang dapat memenangkan kandidat nomor 4 Dr. Drs. Yesaya Buinei, MM dan Ever Mudumi, S. Sos. 14. Bahwa kalau ada pernyataan masyarakat yang menyatakan memberi dukungan sebanyak 467 surat suara kepada sdr. Yermias Bisai dan Hendrik Wonaterai, maka perlu diketahui bahwa Kabupaten Waropen tidak menggunakan sistem Noken apalagi masyarakat Wapoga yang masyarakatnya berasal dari Serui, orang – orang yang pemahamannya sudah jauh lebih tinggi tentang proses pemilihan. Selama ini di TPS Wapoga tidak dikenal sistem Noken. 15. Kalau dikatakan perwakilan mengapa surat suara sebanyak 1.100 yang diberikan masyarakat Distrik Kirihi-Walai yang diberikan kepada kandidat No. 4 Sdr. Dr. Drs. Yesaya Buinei, MM dan Ever Mudumi, S. Sos tidak dipergunakan melainkan 10  ditahan oleh Sdr. Anggota KPU Waropen Sdr. Betuel Ramandei, sebagaimana kesaksiannya pada sidang DKPP tanggal 29 Januari 2016 di Polda Papua 16. Bahwa sejumlah dalil yang disampaikan oleh pihak Teradu kepada DKPP adalah dalil yang sekedar mengelabui DKPP dan kabur dalam gugatannya sehingga hasilnya patut dipertanyakan. [2.2] POKOK PENGADUAN PENGADU III dan IV Bahwa Pengadu III dan IV telah menyampaikan aduan tertulis kepada DKPP dan disampaikan secara lisan di muka sidang tanggal 23 Januari 2016 dan 17 Februari 2016 yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut: 1. Bahwa Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 melakukan pencoblosan surat suara lebih dari satu di TPS Wapoga Distrik Wapoga. Kejadian tersebut disaksikan oleh KPPS, PPS, PPD, dan anggota Panitia Pengawas (bukti video). 2. Proses Pencoblosan di Distrik Kirihi dan Walai tidak tidak berjalan sesuai dengan mekanisme yang benar, seperti keikutsertaan anak-anak di bawah umur dalam proses pencoblosan. 3. Terdapat temuan di TPS Kampung Dokis, selisih surat suara 2,5% (9)+DPT (345)=354 surat suara. Tetapi surat suara yang dicoblos yaitu 363. 4. Bahwa Teradu I telah berangkat ke Nabire bersama dengan Calon Bupati Nomor Urut 1 untuk mengatur pengalihan 1.000 suara di kampung Sowiwa Distrik Oudate 5. Bahwa Teradu I telah berfoto bersama dalam satu mobil dan rombongan yang sama dengan Calon Nomor Urut 1 selepas persidangan Mahkamah Konstitusi. 6. Terdapat DA 2 KWK (form keberatan) yang tidak ditandatangani oleh PPD. 7. Bahwa Para Teradu tidak menindaklanjuti Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Waropen Tertanggal 13 Desember 2015 perihal Pemungutan Suara Ulang (PSU). 8. Para Teradu telah melanggar pasal 27 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015. [2.3] PETITUM PENGADU I dan II Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pengadu I dan II memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berdasarkan kewenangannya untuk memutus hal-hal sebagai berikut: 1. Mengabulkan seluruh Pengaduan Pengadu I dan II; 2. Menyatakan Para Teradu melanggar administrasi dan Kode Etik penyelenggara Pemilu; 3. Memberhentikan 5 (lima) anggota KPU Kabupaten Waropen (Teradu I s.d V); 11 4. Membatalkan hasil keputusan Komisi Pemilihan umum Kabupaten Waropen No. 51/KPTS/KPU-KW/TAHUN 2015 tentang penetapan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tanggal 19 Desember 2015 yang diumumkan pada hari Sabtu, tanggal 19 Desember 2015 jam 18.10 WIT; 5. Menetapkan MENGANULIR hasil pemungutan suara sebanyak 467 surat suara yang dilakukan oleh saksi dari pasangan Yermias Bisai, SH dan Hendrik Wonatorei, S.Sos pada TPS Wapoga; atau 6. apabila Dewan Kehormatan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya. [2.4] PETITUM PENGADU III dan IV Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pengadu III dan IV memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berdasarkan kewenangannya untuk memutus hal-hal sebagai berikut: 1. Memeriksa peristiwa pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh para Teradu; 2. Menyatakan Para Pengadu telah dirugikan oleh Para Teradu 3. Menjatuhkan sanksi etik kepada Para Teradu; 4. Apabila Majelis DKPP menetapkan lain, mohon menjatuhkan putusan seadil-adilnya. [2.5] BUKTI PENGADU I dan II Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pengadu I dan II mengajukan alat bukti tertulis dan barang bukti yang diberi tanda dengan bukti P-1 sampai P-14 sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Daftar pengusulan anggota KPPS pada 7 (tujuh) kampung di Distrik Waropen Bawah tanggal 3 November 2015; 2. Bukti P-2 : Surat dari Kepala Kampung Apainabo distrik Urei Faisei yang di tujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Waropen; 3. Bukti P-3 : Surat dari Kepala Kampung Rorisi Distrik Urei Faisei yang di tujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Waropen; 4. Bukti P-4 : Rekapitulasi daftar pemilih sementara per distrik: Distrik Wonti, Distrik Masirei, Distrik Demba, Distrik Soyoi Mambai, Distrik Risei Sayati, Distrik Ureifaisei, Distrik Audate, Distrik Kirihi, Distrik Walai, Distrik Inggerus dan Distrik Waropen Bawah; 5. Bukti P-5 : Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kabupaten Waropen model A.1.3-KWK tanggal 02 September 2015; 6. Bukti P-6 : Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Waropen model A 3.3-KWK tanggal 02 Oktober 2015; 12 7. Bukti P-7 : Daftar pemilih tetap (DPT) model A.3.KWK Kampung Aiwa Distrik Demba; 8. Bukti P-8 : Surat pemberitahuan dari TIM yang di tujukan untuk demo damai tanggal 17 November 2015; 9. Bukti P-9 : Surat pemberitahuan dari TIM yang di tujukan untuk demo damai tanggal 17 November 2015; 10. Bukti P-10 : Surat Panwaslu Kabupaten Waropen yang ditujukan pada KPU Waropen Nomor 164/PNWS-KW /XII/2015 perihal Penerusan pelanggaran administrasi Pemilu tertanggal 13 Desember 2015; 11. Bukti P-11 : Surat Panwaslu Kabupaten Waropen tertanggal 13 Desember 2015 Nomor 01./PNWS-KW /XIl/2015 Perihal kajian dugaan pelanggaran; 12. Bukti P-12 : Formulir temuan TPS Kampung Wapoga; 13. Bukti P-13 : Satu Bundel Form C-6 KWK Kampung/Kelurahan Wapoga; 14. Bukti P-14 : Model A-3 KWK kampung/kelurahan Wapoga. [2.6] BUKTI PENGADU III dan IV Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pengadu III dan IV mengajukan alat bukti tertulis dan barang bukti yang diberi tanda dengan bukti P-1 sampai P-10 sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Model C-KWK dan C-1KWK TPS Nomor 0110 Kampung Mpominatadi Distrik Walai Kabupaten Waropen; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Model C-KWK dan C-1 KWK TPS Nomor 0101 Kampung Foira Distrik Kirihi Kabupaten Waropen; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Model DA-1 KWKL Distrik Oudate; 4. Bukti P-4 : Berita Acara Nomor 07/PPD-Dis-Odt/XII/2015 tertanggal 14 Desember 2015 perihal penundaan penetapan rekapitulasi hasil penghitungan surat suara pada TPS 082 Kampung Sowiwa Distrik Oudate; 5. Bukti P-5 : Print out foto Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) yakni Yohan Aronggear dan Belans Raweyai mencoblos surat suara di TPS 98 Kampung Wapoga Distrik Wapoga; 6. Bukti P-6 : Fotokopi Rekomendasi Panwaslu Kabuapten waropen Nomor 164/PNWS-KW/XII/2015 tertanggal 13 Desember 2015 perihal penerusan Pelanggaran administrasi pemilu 7. Bukti P-7 : Rekaman video 8. Bukti P-8 : Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) yakni Yohan Aronggear dan Belans Raweyai mencoblos 467 surat suara di TPS 13  98 Kampung Wapoga Distrik Wapoga 9. Bukti P-9 : Foto keikutsertaan anak-anak dalam pencoblosan di TPS II Walai 10. Bukti P-10 : Kunjungan Teradu I bersama ketua DPRD ke kediaman Calon Bupati Nomor urut 1 Yeremias Bisai [2.7] SAKSI PENGADU I dan II Saksi I Ferdinand Woisiri: 1. Di Waropen, terdapat kenaikan signifikan, Saksi mengikuti semua tahapan pilkada mulai terbentuknya KPU Waropen. 2. Terdapat kenaikan 4 ribu lebih suara 3. Saksi pernah demo di kpu mempertanyakan empat ribu sekian dalam satu bulan itu dari mana. KPU tetap berpegang pada hasil pleno DPT. DPT yg meningkat itu ada akibatnya. Ada nama dobel. Contoh distrik meiserei TPS Koweda. aksi pada hari pencoblosan selaku saksi di Wapoga. Saya saksi kampung wapoga. Saksi warga Wapoga yg menetap, tahu persis, mana yg berdomisili dan mana yg bukan, itulah sebabnya DPT Wapoga naik tinggi sekali, mobilisasi dari luar Waropen. Saksi telah crosscek, DPT kampung wapoga, dari 673, yg sebenarnya ada adalah 255, sedangkan yg diambil dari luar masuk membengkak jadi 673. Itulah sebabnya pada waktu pelaksanaan tanggal 9 upacara pemungutan suara jam 9.30 Ketua KPPS dan anggota mulai selenggarakan pemungutan suara, saat ketua kpps mengumumkan jumlah pemilih tetap yg berjumlah 673, kemudian ada yg buat pernyataan 467. Pernyataan mereka yaitu menyerahkan hak suara mereka kepada dua saksi untuk mencoblos surat suara mereka. 4. Yang tdk adil adalah saksi Yermias Bisai dan Henri wonatorey diberi mandat memilih. Ada kaset yang sudah dibuat oleh saksi. itu kejadian di lapangan sperti itu. 5. Saat Saksi mengkritik kritik, itu pun didukung oleh saksi kandidat no 2 dan 3 6. Perdebatan antara saksi dengan pihak yang mendukung pencoblosan dengan cara demikian hampir ½ jam. 7. Terjadi perdebatan penyelenggara di luar. 8. Saksi berembug, apa yg harus ditempuh agar tidak korban nyawa, menenangkan diri, dengan kandidat nomor 2 dan 3 dengan ketua dan anggota KPPS. Hasil berembug adalah sistem pemilihan boleh jalan. Saksi II Jetro Waromi: 1. Saksi berada di Wapoga dengan jarak tempuh 100 KM melalui laut 14 2. DPT Wapoga tidak dilaksanakan di Distrik 3. Saksi mengaku tidak mengetahui jadwal tahapan penetapan DPT 4. Terkait 467 suara tambahan suara di Wapoga, para pemilih dimobilisasi vi9 1. Saksi pada hari pelaksanaan pemungutan suara bertindak selaku saksi Nomor Urut 2; 2. Saat hari H, Saksi berada di TPS 098 Distrik Wapoga; 3. Terjadi perdebatan, lalu Bapak Isak Sirami (Teradu II) memberikan penjelasan, dilanjutkan dengan penjelasan staf sekretariat Panwaslu; 4. Dilakukan pungut hitung dan ada pembagian surat suara; 5. Saksi selaku representasi Nomor Urut 2, tidak memiliki kesepakatan dengan Tim Kampanye Nomor Urut 2. Saksi Elias Samberi: 1. Berada di Walai, membawahi 4 (empat) kampung 2. Sampai saat sidang DKPP, tidak pernah menerima C KWK dan C-1 KWK 3. Saat rekapitulasi tingkat Kabupaten, Saksi tidak menerima surat undangan sebagai Ketua Panwaslu Distrik Walai, sehingga berinisiatif tinggal di rumah. 4. Yang dapat masuk dalam forum rekapitulasi hanya yang memiliki undangan, surat undangan tersebut lalu ditukar dengan ID card. 5. Distrik walai dianggap sebagai Sub distrik dari Distrik Kirihi. [2.9] PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU TERHADAP POKOK ADUAN PENGADU I dan II Bahwa dalam menjawab Pokok aduan yang diajukan Pengadu I dan II, Para Teradu telah menyampaikan jawaban dalam Sidang DKPP 29 Desember 2015 dan 23 Januari 2016 yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: 1. Bahwa Para Teradu berpendapat pengangkatan PPS dan KPPS didasarkan pada PKPU Nomor 03 tahun 2015. Pengangkatan PPS dilakukan oleh KPU Kabupaten Waropen berdasarkan pasal 36 dan 37 PKPU Nomor 03 Tahun 2015. 2. Para Teradu membantah pengaduan yang diadukan oleh pengadu karena tidak memiliki alasan hukum yang kuat dan pada dasarnya dari ketentuan proses dan prosedur KPU Kabupaten Waropen telah memposisikan pembentukan PPS dan KPPS sesuai dengan mekanisme Alasan lain bahwa pembentukan PPS dan KPPS berbeda dari ketentuan waktu sebagaimana diamanatkan di dalam PKPU Nomor 02 tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan jadwal, yang mana pembentukan dan pengangkatan PPS dilakukan mulai tanggal 19 April - 18 Mei 2015, sedangkan KPPS mulai tanggal 19 September - 08 November 2015. 15 3. Pokok aduan pengadu bahwa pada tanggal 11 November 2015 KPU Kabupaten Waropen melakukan pergantian PPS dan KPPS dengan sendirinya terbantahkan sesuai dengan mekanisme aturan dan fakta hukum. 4. Disamping itu tidak ada bukti hukum kuat yang diajukan oleh pengadu baik dari mekanisme aturan maupun fakta hukum. 5. Pada tanggal 19 April, KPU Kabupaten Waropen menerima Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) Kabupaten Waropen yang berjumlah 31.406 Penduduk. Pada tanggal 24 Juni 2015, KPU Kabupaten Waropen menerima hasil sinkronisasi DP4 dengan daftar pemilih terakhir (DPT Pilpres) yang dikirimkan oleh KPU RI melalui Portal Aplikasi Sistem Daftar Pemilih (SIDALIH) KPU Kabupaten Waropen. Setelah menerima daftar pemilih tersebut, KPU Kabupaten Waropen melakukan penyusunan Daftar Pemilih dari tanggal 10-13 Juli 2015 dengan jumlah keseluruhan pemilih Kabupaten Waropen sebanyak 34.491 pemilih. Distrik Demba : 2.046 Pemilih; Distrik Masirei : 2.064 Pemilih; Distrik Wonti : 1.078 Pemilih; Distrik Risei Sayati : 1.344 Pemilih; Distrik Soyoi Mambai : 992 Pemilih; Distrik Urei Faisei : 9.880 Pemilih; Distrik Waropen Bawah : 5.972 Pemilih; Distrik Oudate : 3.631 Pemilih; Distrik Inggerus : 2.008 Pemilih; Distrik Wapoga : 2.209 Pemilih; dan Distnk Kirihi/Walai : 3.267 Pemilih. 6. Setelah penyusunan daftar pemilih, pada tanggal 14 Juli 2015, KPU Kabupaten Waropen mendistribusikan secara serentak daftar pemilih tersebut kepada Petugas Pemutakhiran Daftar Pemilih (PPDP) melalui PPD dan diteruskan kepada PPS sampai kepada PPDP untuk dilakukan pencocokan dan penelitian selama 35 hari yakni terhitung tanggal 15 Juli sampai dengan 19 Agustus 2015. 7. Selama pelaksanaan pencocokan dan penelitian terhadap daftar pemilih tersebut, ada beberapa kendala yang dialami oleh PPDP. Paling utama ialah pemilih yang terdaftar di dalam daftar pemilih tersebut tidak berada ditempat (rumah) karena pemilih-pemilih tersebut sedang bekerja dikebun atau melaut sehingga PPDP berulang kali mendatangi pemilih tersebut. Hasil dari Pencocokan dan Penelitian terhadap daftar pemilih yang dilakukan oleh PPDP selama 35 hari tersebut, maka PPS mulai menyusun daftar pemilih hasil pemutakhiran selama 7 hari terhitung tanggal 20 Agustus 2015 dan menyerahkan daftar pemilih hasil pemutakhiran yang telah disusun kepada PPD untuk selanjutnya dilakukan rekapitulasi di tingkat distrik oleh PPD. PPD melakukan rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran 16  selama 3 hari terhitung dari tanggal 27-29 Agustus 2015. Hasil dari rekapitulasi beserta daftar pemilihnya diserahkan ke KPU Kabupaten Waropen untuk ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Sementara (DPS). Pada tanggal 2 September 2015, KPU Kabupaten Waropen melakukan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara. 8. Adapun Penetapan Hasil Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Waropen berjumlah 27.873 dengan rincian per distrik sebagai berikut: Distrik Demba : 940 Pemilih; Distrik Masirei : 2.471 Pemilih; Distrik Wonti : 1.192 Pemilih; Distrik Risei Sayati : 649 Pemilih; Distrik Soyoi Mambai : 1.320 Pemilih; Distrik Urei Faisei : 7.587 Pemilih; Distrik Waropen Bawah : 3.768 Pemilih; Distrik Oudate : 2.540 Pemilih; Distrik Inggerus : 1.484 Pemilih; Distrik Wapoga : 1.872 Pemilih; dan Distrik Kirihi/Walai : 4.050 Pemilih. 9. Setelah penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS), pada tanggal 9 September 2015 KPU Kabupaten Waropen menyampaikan DPS tersebut kepada PPS melalui PPD untuk diumumkan di setiap kampung selama 20 hari semenjak DPS tersebut diterima dengan tujuan apabila masyarakat di kampung tersebut belum terdaftar di dalam DPS, masyarakat tersebut dapat melapor ke PPS untuk dimasukkan namanya di dalam Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP). Hal yang terjadi di lapangan pasca pengumuman DPS masih banyak masyarakat yang belum terdaftar didalam DPS karena pada saat dilakukannya Pencocokan dan Penelitian terhadap Daftar Pemilih yang dilakukan oleh PPDP, masyarakat tersebut tidak berada di tempat (rumah). 10. Hasil dari tanggapan masyarakat ditampung dan dimasukkan ke dalam DPSHP kemudian pada tanggal 27 September 2015, PPS melakukan rekapitulasi DPSHP dan pada tanggal 29 September 2015, PPS menyerahkan hasil rekapitulasi DPSHP beserta Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan kepada PPD untuk Selanjutnya PPD melakukan rekapitulasi DPSHP yang diterima oleh PPS diwilayah kerja PPD selama 2 hari. Pada tanggal 1 Oktober 2015, KPU Kabupaten Waropen sudah mulai menerima rekapitulasi DPSHP beserta Daftarnya dari seluruh PPD yang ada di Kabupaten Waropen. Pada tanggal 2 Oktober 2015, KPU Kabupaten Waropen melakukan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi DPSHP dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Pada saat Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi DPSHP dan Penetapan 17  Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang dihadiri oleh semua tim pasangan calon, KPU Kabupaten Waropen mendapati sekitar 4.074 pemilih yang belum terdaftar di dalam DPS sehingga pada saat Penetapan DPT, jumlah pemilih melonjak menjadi 31.947 pemilih dari yang sebelumnya 27.873 pemilih yang terdaftar didalam DPS. 11. Melonjaknya pemilih didalam DPT membuat Para Teradu memutuskan untuk tidak melanjutkannya ke tahapan Daftar Pemilih Tetap Tambahan 1 (DPTb-1) karena jumlah pemilih didalam DPT sudah melampaui DAK2 Kabupaten Waropen. Walau demikian, hal itu tidak menjadi persoalan bagi KPU Kabupaten Waropen karena jumlah pemilih yang terdaftar di dalam DPT dapat diminimalisir dengan cara mencari pemilih ganda menggunakan aplikasi SIDALIH dimana aplikasi tersebut selain mempublikaslkan Daftar Pemilih, juga dapat menemukan pemilih ganda, baik ganda dalam satu kampung, antar kampung, antar distrik, bahkan antar Kabupaten. 12. Melalui aplikasi Sidalih, jumlah pemilih yang terdaftar didalam DPT pasca penetapan DPT berkurang dari 31.947 menjadi 31.729 pemilih. Hal ini disebabkan ditemukannya kegandaan didalam DPT tersebut. 13. Sebagai catatan, pleno terbuka dalam rangka penetapan DPT dihadiri oleh tim dari seluruh pasangan calon dan Panwaslu, namun tidak ada keberatan yang diajukan oleh mereka. [2.10] PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU TERHADAP POKOK ADUAN PENGADU III dan IV Bahwa dalam menjawab Pokok aduan yang diajukan Pengadu III dan IV, Para Teradu telah menyampaikan jawaban dalam Sidang DKPP 23 Januari dan 17 Februari 2016 yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: 1. Bahwa pada tanggal 13 Desember tahun 2015 Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Daerah (Panwaslu Pilkada) Kabupaten Waropen mengeluarkan Rekomendasi Tentang Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS Dokis Kampung Dokis dan TPS Wapoga Kampung Wapoga Distrik Wapoga. Pada tanggal 15 Desember tahun 2015 Panwaslu Pilkada Kabupaten Waropen juga mengeluarkan Rekomendasi Tentang Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS Sowiwa Kampung Sowiwa Distrik Oudate. 2. Setelah KPU Kabupaten Waropen menerima Rekomendasi tersebut, langkah yang diambil adalah melakukan Konsultasi terlebih dahulu dengan KPU Provinsi Papua. Konsultasi tersebut ditindaklanjuti dengan surat KPU Provinsi Papua ke KPU Kabupaten Waropen yang isinya meminta KPU Kabupaten Waropen untuk melakukan pencermatan terkait dengan Rekomendasi Panwaslu Pilkada. hasil pencermatan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Waropen, ditemukan beberapa hal yang dapat disimpulkan sebagai berikut: 18  a. Bahwa Rekomendasi Panwaslu Pilkada tidak dilampiri dengan bukti yang akurat, sehingga KPU Kabupaten Waropen memanggil Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Wapoga untuk segera melakukan klarifikasi ke tingkat PPS dan KPPS. Hasil klarifikasi (tidak ada keberatan yang dicantumkan dalam formulir keberatan) tersebut selanjutnya disampaikan ke KPU Kabupaten Waropen dan dari penyampaian PPD Wapoga Bahwa sesuai dengan ketentuan yang berlaku tidak ada keberatan secara tertulis yang disampaikan oleh saksi Pasangan Calon Pada saat Pungut Hitung maupun Rekapitulasi di tingkat PPD. b. KPU Kabupaten Waropen, melakukan pencermatan terhadap PKPU nomor 10 Tahun 2015 pasal 59 dan 60, sehingga melalui hasil pencermatan tersebut KPU Kabupaten Waropen berkesimpulan bahwa Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Panwaslu Pilkada tidak memenuhi unsur sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 60 PKPU nomor 10, sehingga KPU Kabupaten Waropen berpendapat dengan mempertimbangkan pasal dimaksud, maka Para Teradu berkesimpulan bahwa Rekomendasi tersebut melampaui batas waktu dan tidak sesuai dengan prosedur sebagaimana yang dimaksud di dalam PKPU 10 Tahun 2015 pasal 60. c. Melalui Pleno KPU Kabupaten Waropen Para Teradu menolak untuk tidak melaksanakan Rekomendasi Panwaslu Pilkada, dan selanjutnya Para Teradu menyampaikan laporan resmi ke KPU Provinsi Papua. 3. Pengaduan terkait dengan kelebihan surat suara di Distrik Kirihi dan Walai, sesungguhnya dapat dicermati melalui suara sah seluruh pasangan calon yang berjumlah 23.236 dari jumlah keseluruhan DPT sebesar 31.947, berarti ada sekitar 8.711 surat suara yang tidak terpakai dan itu dibuktikan dengan formulir DB KPU. Oleh karena itu bagi Para Teradu kelebihan surat suara sebagaimana pengaduan dari pengadu tidak beralasan. 4. Para Teradu menyampaikan usulan untuk menjadi pertimbangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu adalah harus ada pertanggungjawaban Panwaslu Pilkada Kabupaten Waropen terkait dengan dikeluarkannya Rekomendasi yang tidak sesuai dengan ketentuan PKPU nomor 10 Tahun 2015 pasal 60, karena pada saat hari pemungutan suara di TPS Wapoga Kampung Wapoga Distrik Wapoga Ketua Panwaslukada Kabupaten Waropen berada di TPS tersebut. Menjadi pertanyaan bagi Para Teradu adalah mengapa yang bersangkutan berada di TPS tersebut, namun tidak melakukan tindakan antisipatif agar prosedur yang dimaksud dalam pasal 60 PKPU 10 tidak terabaikan. 5. Hubungan kekerabatan antara calon wakil bupati nomor satu dan ketua KPU Kabupaten Waropen telah diakui di dalam persidangan DKPP, namun pada tanggal 21 Agustus tahun 2015 melalui Pleno KPU telah diumumkan dan disampaikan 19  secara terbuka bahwa Ketua KPU Kabupaten Waropen ada hubungan kekerabatan dan tidak pernah bertemu secara tertutup dengan calon wakil bupati nomor urut satu, pertemuan yang dilakukan adalah pertemuan terbuka dan resmi pada acara- acara yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Waropen. [2.11] PETITUM TERADU Berdasarkan uraian di atas, Para Teradu meminta kepada Majelis Sidang DKPP yang memeriksa dan mengadili pengaduan a quo untuk memberikan Putusan sebagai berikut: 1. Menolak pengaduan Para Pengadu untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Para Teradu tidak melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu; 3. Merehabilitasi nama baik Para Teradu; dan 4. Apabila majelis DKPP berkeyakinan lain, mohon Putusan seadil-adilnya. [2.12] BUKTI TERADU Bahwa Para Teradu telah menyerahkan surat tertanggal 8 Februari 2016 yakni pernyataan Yermias Bisai (Calon Terpilih Bupati kabupaten Waropen) berisi sangkalan pertemuan dengan Teradu I di Nabire untuk mengatur Pengalihan 1.000 suara. [2.13] KETERANGAN PIHAK TERKAIT Bahwa dalam sidang 29 Desember 2015 turut hadir Ketua Panwaslu Kabupaten Waropen yang memberikan keterangan bahwa tidak ada laporan pelanggaran yang ditujukan kepada Panwaslu Kabupaten Waropen terkait DPT dan perubahan PPS dan KPPS. Bahwa dalam sidang 23 Januari 2016 Turut Hadir 2 (dua) anggota Panwaslu Kabupaten Waropen yang memberikan keterangan sebagai berikut: 1. Perihal Rekomendasi yang tidak dilaksanakan, memang ada PKPU yang bisa jadi dasar KPU, namun Panwaslu pun punya dasar Peraturan Bawaslu. 2. Terkait Pleno Distrik Audate, Teradu III Demarce pergi ke Distrik Waropen Bawah, Demarce meminta anggota Panwaslu Waropen untuk hadir di Oudate. 3. Panwaslu meminta agar rekapitulasi PPD diskors dan meminta agar permasalahan yang ada diselesaikan terlebih dahulu. [2.14] Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup dimuat dalam berita acara persidangan, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan pengaduan Para Pengadu adalah terkait dengan dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Para Teradu; [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut sebagai DKPP) terlebih dahulu 20 akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagaimana berikut: Kewenangan DKPP [3.3] Menimbang bahwa DKPP dibentuk untuk menegakkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Hal demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 109 ayat (2) UU Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu yang menyebutkan: “DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota Pengawas Pemilu Lapangan dan anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri”. Selanjutnya ketentuan Pasal 111 ayat (4) UU Nomor 15 Tahun 2011 mengatur wewenang DKPP untuk a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan; b. Memanggil Pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; dan c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik. Ketentuan tersebut di atas, diatur lebih lanjut dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum yang menyebutkan: “ Penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP”. [3.4] Menimbang bahwa pengaduan Pengadu berkait dengan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus pengaduan a quo; Kedudukan Hukum [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (1) UU 15/2011 juncto Pasal 4 ayat (1) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, pengaduan dugaan adanya pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas Pengadu kepada DKPP. Selanjutnya ketentuan tersebut di atas diatur lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 sebagai berikut: “Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh: a. Penyelenggara Pemilu; 21  b. Peserta Pemilu; c. Tim kampanye; d. Masyarakat; dan/atau e. Pemilih”. [3.6] Menimbang bahwa Para Pengadu adalah Tim kampanye yang memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; [3.7] Menimbang bahwa DKPP berwenang untuk mengadili pengaduan a quo, Para Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan;

[4.1] Menimbang pengaduan Pengadu I dan II pada pokoknya mendalilkan bahwa Para Teradu telah melakukan tindakan melanggar kode etik penyelenggara pemilu yakni melakukan pergantian PPS dan KPPS pada tanggal 11 November 2015 tanpa usulan Kepala Kampung. Bahwa pergantian tersebut menimbulkan gejolak protes sebagaimana disampaikan oleh Kepala Kampung Apainabo Distrik Urei Faisei mewakili 101 kampung dan Kepala Kampung Rorisi Distrik Urei Faisei. Bahwa Pergantian PPS dan KPPS secara sepihak merupakan satu upaya dalam memuluskan salah satu kandidat dalam Pilkada Waropen 2015. Bahwa PPS dan KPPS akan mengatur hal teknis penyelenggaraan saat hari pemungutan suara sehingga keberpihakan mereka akan sangat berpengaruh. Bahwa telah terjadi lonjakan jumlah DPT dari data DPS per 2 September 2015 berdasarkan rekapitulasi seluruh PPD di Waropen berjumlah 27.873 dalam waktu satu bulan ditetapkan menjadi DPT pada tanggal 2 oktober 2015 dengan jumlah sebanyak 31.947. Terdapat selisih yang sangat signifikan yaitu: 4.074 pemilih. Bahwa 2 (dua) orang Saksi pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yermias Bisai, SH dan Hendrik Woneterei, S.Sos a.n Yohan Arongear dan Berlant Raweyai telah melakukan pencoblosan sejumlah 467 surat suara untuk mendukung pasangan calon Yermias- Hendrik. Bahwa Panwaslu Kabupaten Waropen telah mengeluarkan Rekomendasi Nomor 164/PNWS-KW/XII/2015 perihal penerusan pelanggaran administrasi pemilu pada TPS Wapoga dan 165/PNWS-KW/XII/2015 tertanggal 13 Desember 2015 perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilu pada TPS Kampung Dokis Distrik Wapoga. Rekomendasi yang terbit tanggal 13 Desember 2015 mengamanatkan pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kampung Wapoga dan Dokis Distrik Wapoga. Namun Para Teradu tidak melaksanakan Rekomendasi tersebut. Pada tanggal 18 Desember 2015 KPU Kabupaten Waropen malah menyampaikan Hasil penelitian terhadap Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Waropen dalam suratnya Nomor 050/Kpts/KPU-KW/2015 dan menerbitkan SK Nomor 051/KPTS/KPU-KW/2015 tentang penetapan Rekapitulasi hasil perhitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Waropen tahun 2015. 22 [4.2] Menimbang Pengaduan Pengadu III dan IV pada pokoknya mendalilkan bahwa Para Teradu Telah melakukan pelanggaran kode etik berupa pencoblosan surat suara lebih dari satu kali oleh Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 di TPS Wapoga Distrik Wapoga. Kejadian tersebut disaksikan oleh KPPS, PPS, PPD, dan anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Daerah (Panwaslu Pilkada). Pengadu III dan IV mendalilkan bahwa Proses Pencoblosan di Distrik Kirihi dan Walai tidak berjalan sesuai dengan mekanisme yang benar, seperti keikutsertaan anak-anak di bawah umur dalam proses pencoblosan. Terdapat temuan di TPS Kampung Dokis, yakni selisih surat suara 2,5% (9)+DPT (345)=354 surat suara. Surat suara yang dicoblos yaitu 363 (terdapat kelebihan). Bahwa Teradu I bersama dengan Ketua DPRD Waropen telah berangkat ke Nabire bersama Ketua DPRD Kabupaten Waropen untuk bertemu dengan Calon Bupati Nomor Urut 1 untuk mengatur pengalihan 1.000 suara di kampung Sowiwa Distrik Oudate. Pengadu III dan IV mendalilkan bahwa Teradu I telah berfoto bersama dalam satu mobil dengan Calon Nomor Urut 1 a.n Yeremias Bisai dan Hendrik Wonaterai (Pemenang Pilkada) sepulang dari Jakarta pasca persidangan Mahkamah Konstitusi. Selain itu, Terdapat DA 2 KWK (form keberatan) yang tidak ditandatangani oleh PPD. Bahwa Para Teradu tidak menindaklanjuti Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Waropen Tertanggal 13 Desember 2015 perihal Pemungutan Suara Ulang (PSU). Atas tindakannya, para teradu telah melanggar pasal 27 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015. [4.3] Menimbang keterangan dan jawaban Para Teradu pada pokoknya menolak seluruh dalil pengaduan Pengadu I dan II. Bahwa pengangkatan PPS dan KPPS telah sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku yakni PKPU Nomor 03 Tahun 2015 pasal 36 dan 37. Para Teradu tidak pernah menerbitkan Surat Keputusan terkait pembentukan PPS dua kali, dan PPS tidak pernah menerbitkan dua Surat Keputusan untuk pembentukan KPPS sebagaimana yang dituduhkan oleh pengadu. Bahwa PPS dibentuk tanggal 19 april-18 Mei 2015 sedangkan pembentukan KPPS tanggal 19 September s.d 8 November 2015 sesuai dengan PKPU Nomor 2 Tahun 2015 tentang tahapan dan jadwal. KPU Waropen telah menerima data DAK 2 dari KPU RI tanggal 19 April 2015 sebanyak 31.406 dan tanggal 24 Juni 2015 menerima data hasil sinkronisasi DPT Pilpres 34.491 pemilih yang kemudian disusun dalam daftar pemilih tanggal 10-13 Juli 2015, yang selanjutnya didistribusikan kepada PPDP melalui PPD dan PPS. Tanggal 2 September 2015 Para Teradu melakukan Rapat Pleno Terbuka Penetapan Data Pemilih Sementara (DPS) yang dihadiri oleh Tim Penghubung Pasangan calon dan Panwaslu Kabupaten Waropen, dan tidak ada keberatan dari Tim Penghubung Pasangan calon dan Panwaslu Kabupaten Waropen. Tanggal 9 September 2015 Para Teradu menurunkan/mendistribusikan kembali DPS untuk dimutakhirkan lalu diumumkan untuk mendapatkan tanggapan masyarakat. Distribusi dilakukan oleh PPDP melalui PPD dan PPS. Tanggal 2 Oktober 2015 KPU waropen melakukan rapat pleno terbuka 23 menetapkan Data Pemilih Tetap sebanyak 31.947 yang dihadiri oleh Tim Pasangan Calon dan Panwaslu Waropen, dan tidak ada keberatan ataupun protes. Secara khusus Teradu II menyatakan bahwa memang ada penggantian KPPS dibeberapa kampung karena orang tersebut terlibat dalam kepengurusan partai politik, dan dikhawatirkan tidak netral dalam menjalankan tugasnya. Para Teradu menegaskan bahwa pembentukan PPS dan KPPS telah sesuai prosedur PKPU Nomor 02 dan 03 Tahun 2015. Selain itu proses pemutakhiran data pemilih sejak penerimaan DAK2 dan DP4 sampai dengan penetapan DPT telah sesuai prosedur dan dilakukan secara baik. Terkait dengan Pencoblosan suara sebanyak 467 oleh saksi pasangan Calon Nomor Urut 1, dalam sidang secara khusus Teradu II a.n Isak Sirami mengatakan tidak berada di tempat kejadian. Sebelumnya ia berada di TPS Wapoga (Tempat kejadian), namun kemudian berangkat ke distrik lain yang masih menjadi wilayah tanggung jawabnya yakni Distrik di perbatasan Kabupaten Nabire. Dalam hal tidak menindaklanjuti Rekomendasi Panwaslu Waropen tertanggal 13 Desember 2015, Para Teradu mengatakan berpijak pada Pasal 59 dan Pasal 60 PKPU Nomor 10 Tahun 2015 sehingga Rekomendasi tersebut sudah melewati batas waktu dan tidak dapat ditindaklanjuti. [4.4] Menimbang keterangan dan jawaban Para Teradu pada pokoknya menolak seluruh dalil pengaduan Pengadu III dan IV. Bahwa pada tanggal 13 Desember 2015 Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Daerah (Panwaslu Pilkada) Kabupaten Waropen mengeluarkan Rekomendasi Tentang Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS Dokis Kampung Dokis dan TPS Wapoga Kampung Wapoga Distrik Wapoga. Pada tanggal 15 Desember 2015 Panwaslu Pilkada Kabupaten Waropen juga mengeluarkan Rekomendasi Tentang Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS Sowiwa Kampung Sowiwa Distrik Oudate. Langkah yang diambil Para Teradu adalah melakukan Konsultasi terlebih dahulu dengan KPU Provinsi Papua. Konsultasi tersebut ditindaklanjuti dengan surat KPU Provinsi Papua kepada Para Teradu yang isinya meminta untuk melakukan pencermatan terkait dengan Rekomendasi Panwaslu Pilkada. Hasil pencermatan ialah Rekomendasi Panwaslu Pilkada tidak dilampiri dengan bukti yang akurat, sehingga KPU Kabupaten Waropen memanggil Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Wapoga untuk segera melakukan klarifikasi ke tingkat PPS dan KPPS. Hasil klarifikasi menyimpulkan tidak ada keberatan yang dicantumkan dalam formulir keberatan, selanjutnya hasil klarifikasi tersebut disampaikan ke KPU Kabupaten Waropen. PPD Wapoga juga menyampaikan bahwa proses pungut hitung suara telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan tidak ada keberatan secara tertulis yang disampaikan oleh saksi pada saat Pungut Hitung maupun Rekapitulasi di tingkat PPD. Terkait dengan Rekomendasi Panwaslu, KPU Kabupaten Waropen melakukan pencermatan terhadap PKPU nomor 10 Tahun 2015 pasal 59 dan 60, sehingga melalui hasil pencermatan tersebut KPU Kabupaten Waropen berkesimpulan bahwa Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Panwaslu Pilkada telah melampaui batas waktu berdasarkan Pasal 60 PKPU nomor 10 Tahun 2015. 24 Terkait poin aduan mengenai kelebihan surat suara di Distrik Kirihi dan Walai, aduan Pengadu III dan IV tidak beralasan. Hal itu dapat dicermati melalui suara sah seluruh pasangan calon yang berjumlah 23.236 dari jumlah keseluruhan DPT sebesar 31.947, berarti ada sekitar 8.711 surat suara yang tidak terpakai dan itu dibuktikan dengan formulir DB KPU. Perihal hubungan kekerabatan antara calon wakil bupati nomor satu dengan Teradu I telah diakui di dalam persidangan DKPP, namun pada tanggal 21 Agustus tahun 2015 melalui Pleno KPU telah diumumkan dan disampaikan secara terbuka bahwa Teradu I memiliki hubungan kekerabatan dengan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 1. Teradu I dan calon wakil bupati nomor urut 1 (satu) hanya bertemu dalam pertemuan terbuka dan resmi pada acara-acara yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Waropen, tidak bertemu secara sembunyi-sembunyi (non formal). [4.5] Menimbang keterangan, alat bukti dan dokumen yang disampaikan para pihak dalam sidang pemeriksaan, UU nomor 8 tahun 2015 dan PKPU Nomor 3 tahun 2015, memberikan kewenangan penuh kepada KPU untuk membentuk PPS, dan kepada Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Desa/Kelurahan setempat untuk mengangkat petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di tiap-tiap TPS. Menyerahkan pengangkatan kepada pihak lain, termasuk Kepala Kampung, justru membuka peluang yang lebih besar bagi petugas untuk bertindak tidak netral. Dengan Otoritas yang mutlak tersebut terbukti setiap petugas KPPS yang bertindak tidak netral diberhentikan dengan cepat, sehingga potensi kerusakan Pemilu melalui tindakan para petugas yang tidak netral dapat dicegah. Keberatan pengadu terkait perubahan jumlah DPS menjadi DPT, dengan memberi angka pembanding dari 27.873 menjadi 31.947 telah melalui proses berjenjang dan terbuka. Selama proses penetapan DPS dan DPT dimungkinkan bagi seluruh pemangku kepentingan untuk dapat mengajukan keberatan dan melakukan perbaikan sesuai ketentuan. Ternyata dalam proses yang dilakukan, pihak Pengadu sama sekali tidak pernah mengajukan keberatan dan tidak melaporkan ke pihak Panwaslu. Rekomendasi Panwaslu yang tidak ditindaklanjuti Teradu I-V, jelas merupakan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Teradu I- V dapat mengambil sikap untuk tidak mengeksekusi Rekomendasi Panwaslu setelah melakukan kajian faktual dan dasar hukum yang meyakinkan atau sebaliknya mengeksekusi apabila dasar-dasar Rekomendasi Panwaslu meyakinkan. Dalam proses pencermatan oleh Teradu I-V berdasarkan perintah klarifikasi KPU Provinsi Papua, diperoleh kesimpulan tidak ada keberatan di tingkat Distrik. Padahal dalam persidangan Terbukti ada DA2 KWK di Distrik Wapoga berisi keberatan saksi. Hal ini membuktikan pencermatan yang dilakukan Teradu I-V tidak dilakukan dengan baik. Selain bukti DA2KWK terungkap pula bukti video yang diputar di muka sidang tentang pencoblosan berkali-kali oleh saksi Pasangan Calon nomor urut 1 (satu), dan dua bukti tersebut memiliki kaitan erat dengan Rekomendasi Panwaslu tentang Pemungutan Suara Ulang (PSU). Bahwa terkait pertemuan antara Teradu I dan Ketua DPRD dengan Pasangan 25 Calon nomor urut 1 (satu) di Nabire, Teradu I mengakui adanya pertemuan tersebut namun tidak ada kaitan dengan pengalihan 1000 suara sebagaimana yang didalilkan pengadu. Mengenai hubungan persaudaraan antara Teradu I dengan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 1, seharusnya Teradu mengumumkan di muka publik bukan sekedar dalam rapat internal KPU Kabupaten Waropen. Selain itu Teradu I telah terbukti tidak profesional dan tidak mampu menjalankan fungsi koordinasi dan komando terhadap para anggota KPU yang lain (Teradu II s.d V). Dengan banyaknya masalah di tingkat bawah, Teradu I terbukti tidak melaksanakan fungsi supervisi, pendampingan, dan bimbingan teknis secara optimal terutama pada anggota PPD. Bahwa terdapat berbagai permasalahan dalam proses pemilihan di Distrik Oudate yang menjadi tanggung jawab Teradu III. Di Distrik Oudate telah terjadi pemungutan suara secara Noken pada salah satu TPS dengan komposisi Pasangan Calon 1: 150, Pasangan Calon 2: 30, Pasangan Calon 3: 0, Pasangan Calon 4: 380. Dalam pelaksanaannya ditemukan sebanyak 10 surat suara yang sebelumnya telah tercoblos untuk Pasangan Calon Nomor 4. Hal itu mengakibatkan kekacauan antar Pasangan Calon. Teradu III juga telah terbukti memiliki andil dalam tersebarnya pesan singkat (SMS) berisi pernyataan keberpihakan Teradu I terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 1. Pesan singkat tersebut dikirim dari Nomor ponsel Teradu III pada Tanggal 10 November 2016 Pukul 11.07 WIT yang berbunyi: “Ketua katanya bilang mau cetak surat suara lebih 1.000 lembar untuk amankan Nomor 1. Jadi akan berjuang bahkan dipenjarakan pun dan putus/berhenti dari KPU Waropen dia akan siap.”Bahwa di Distrik Oudate pun terdapat kelebihan sebanyak 100 surat suara di Kampung Sowiwa. Meskipun pada akhirnya kelebihan surat suara tersebut tidak diikutkan dalam penghitungan. Bahwa pelanggaran di distrik Oudate dipertegas dengan terbitnya Rekomendasi Panwaslu tanggal 15 Desember 2015 dengan Nomor 169/PNWS-KW/XII/2015 perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang. Bahwa dalam sidang pemeriksaan terungkap fakta Teradu III tidak berada di Distrik Oudate pada saat terjadinya berbagai penyimpangan tersebut. Kepergian Teradu III ke Distrik Waropen Bawah yang meskipun merupakan wilayah koordinasinya, semestinya tidak dijadikan alasan untuk melepaskan tanggungjawab. Dalam kenyataannya, tempat lain yang dituju Teradu III tidak memiliki persoalan yang menjadi prioritas untuk didatangi. Pengaduan mengenai pencoblosan suara yang dilakukan saksi Pasangan Calon nomor 1 di TPS Wapoga seharusnya tidak boleh terjadi, dan peraturan perundang-undangan mengharuskan perbaikan melalui mekanisme Pemungutan Suara Ulang. Isak Sirami (Teradu II) selaku Korwil yang membawahi Distrik Wapoga, secara faktual turut dalam perdebatan DPT di TPS tersebut. Selayaknya teradu II tidak meninggalkan distrik yang sedang menghadapi persoalan, sebelum melakukan penyelesaian dengan baik dan sesuai ketentuan peraturan. Fakta persidangan menunjukkan peristiwa pencoblosan 26 berkali-kali oleh saksi Pasangan Calon 1 (satu) terjadi setelah Teradu II pergi dari TPS Wapoga Distrik Wapoga. Dalil pengadu terhadap Teradu I, II dan III memiliki alasan yang kuat dan Teradu I-III terbukti melakukan pelanggaran kode etik. Teradu I telah terbukti melanggar pasal 14 huruf a tentang asas proporsionalitas berupa kewajiban mengumumkan adanya hubungan atau keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan konflik kepentingan, pasal 7 huruf d tentang menghargai dan menghormati sesama lembaga penyelenggara pemilu dan pemangku kepentingan pemilu, dan Pasal 10 huruf a tentang asas mandiri dan adil yakni bertindak netral dan tidak memihak. Bahwa Teradu III melanggar pasal 11 huruf a tentang asas kepastian hukum yakni kewajiban menjalankan tindakan sesuai aturan perundang-undangan dan pasal 15 huruf f yakni tidak melalaikan pelaksanaan tugas yang diatur dalam organisasi penyelenggara pemilu. Bahwa Teradu II terbukti melanggar Pasal 15 huruf f. Dalil pengadu terhadap Teradu IV dan V, dapat dikesampingkan dan Teradu IV dan V terbukti tidak melakukan pelanggaran etika penyelenggara Pemilu. [4.6] Bahwa Ketua dan Anggota Panwaslu Kabupaten Waropen a.n Gasper Ruamba, Matias M Nenepat, dan Marsuci YF Mambrasar tidak diadukan dalam dua perkara yang diajukan Para Pengadu. Meskipun demikian Ketua dan Anggota Panwaslu Kabupaten Waropen pernah dihadirkan dalam persidangan tanggal 29 Desember 2015 dan 23 Januari 2016 dalam perkara ini sebagai pihak terkait. Panwaslu Kabupaten Waropen sebagai pihak terkait telah mengeluarkan Rekomendasi tertanggal 13 Desember 2015 tentang Pemungutan Suara Ulang di TPS Kampung Dokis dan Wapoga Kampung Wapoga, dan Rekomendasi tanggal 15 Desember 2015 tentang Pemungutan Suara Ulang di TPS Sowiwa Distrik Oudate. Dalam fakta persidangan tanggal 23 Januari 2016 di Mapolda Papua, terungkap fakta bahwa Rekomendasi Panwaslu tersebut tidak disertai kajian mendalam, dan bahkan mengaku tidak memeriksa alat bukti lebih lanjut. Kajian Panwaslu yang kurang sempurna dapat menimbulkan ketidakseragaman penafsiran dan keraguan bagi pihak pelaksana dalam hal ini KPU Kabupaten Waropen. Pihak terkait sebagai atasan yang memiliki jajaran di tingkat bawah baik Panwaslu Distrik ataupun Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) seharusnya dapat bekerja lebih cepat terkait dengan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di lapangan. Ketidakefektifan dan kealpaan jajaran Panwaslu di tingkat lapangan telah membuktikan lemahnya pembinaan dari Panwaslu Kabupaten Waropen sebagai atasan dan mengakibatkan terjadinya perbedaan penafsiran Para Teradu atas Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Waropen terkait dengan daluwarsa tindak lanjut sebuah Rekomendasi. Kealpaan Pihak Panwaslu Kabupaten Waropen menimbulkan permasalahan bagi pihak lain, terbukti kemudian Teradu I s.d V dipersalahkan karena tidak menindaklanjuti Rekomendasi Panwaslu. Atas tindakan tersebut Ketua dan Anggota Panwaslu Kabupaten terbukti melanggar asas profesionalitas sesuai ketentuan Pasal 15 huruf b tentang bertindak 27 sesuai substansi profesi kepemiluan. Bahwa Ketua dan Anggota Panwaslu Kabupaten Waropen juga tidak hadir dalam sidang DKPP tanggal 17 Februari 2016 padahal telah dipanggil sebelumnya untuk hadir dalam persidangan sebagai pihak terkait . Kehadiran Pihak Panwaslu adalah kunci dalam proses pembuktian dan konfirmasi fakta yang muncul dalam sidang terutama menyangkut Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Waropen tertanggal 13 dan 15 Desember 2015. Ketua dan Anggota Panwaslu Waropen tidak menunjukkan itikad baik untuk bekerjasama dengan DKPP dalam rangka menegakkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Tindakan Ketua beserta Anggota Panwaslu Kabupaten Waropen telah nyata melanggar kode etik penyelenggara Pemilu Pasal 7 huruf d tentang menghargai dan menghormati sesama Lembaga Penyelenggara Pemilu. Oleh karenanya DKPP harus memberikan sanksi kepada Ketua dan Anggota Panwaslu Kabupaten Waropen [4.7] Menimbang dalil Para Pengadu selebihnya, DKPP tidak perlu menanggapi dalam Putusan ini.

Berdasarkan penilaian atas fakta dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan Para Pengadu, memeriksa jawaban dan keterangan Para Teradu, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan Para Pengadu dan Para Teradu, serta mencermati keterangan saksi dan memeriksa keterangan Pihak terkait, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa: [5.1] Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili pengaduan Pengadu; [5.2] Para Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; [5.3] Teradu I, II, dan III terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu; [5.4] Teradu IV dan V tidak terbukti melanggar kode etik penyelenggara pemilu; [5.5] Ketua dan Anggota Panwaslu Kabupaten Waropen selaku Pihak Terkait Terbukti melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu; dan [5.6] Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas, DKPP harus menjatuhkan sanksi kepada Teradu I, II, dan III, serta Pihak Terkait selaku Ketua dan Anggota Panwas Kabupaten Waropen sesuai dengan tingkat kesalahannya.

28 1. Mengabulkan Pokok Pengaduan Para Pengadu untuk sebagian; 2. Menjatuhkan sanksi berupa Pemberhentian Tetap kepada Teradu I Maurid Yermias Mofu selaku Ketua merangkap Anggota KPU Kabupaten Waropen dan Teradu III Demarce Maniburi selaku Anggota KPU Kabupaten Waropen terhitung sejak putusan ini dibacakan; 3. Menjatuhkan Sanksi Peringatan kepada Teradu II Isak Sirami selaku Anggota KPU Kabupaten Waropen; 4. Merehabilitasi Teradu IV dan V a.n Isak Paisei dan Betuel Ramandei masing- masing selaku Anggota KPU Kabupaten Waropen; 5. Menjatuhkan sanksi Peringatan kepada Gasper Ruamba selaku Ketua merangkap Anggota Panwaslu Kabupaten Waropen serta Matias M Nenepat dan Marsuci YF Mambrasar masing-masing selaku Anggota Panwaslu Kabupaten Waropen. 6. Memerintahkan KPU Provinsi Papua untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak dibacakan; 7. Memerintahkan Bawaslu Provinsi Papua untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak dibacakan 8. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini. Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh Rapat Pleno oleh 6 (enam) anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. selaku Ketua merangkap Anggota; Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H., Dr. Valina Singka Subekti, M.Si., Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th., Endang Wihdatiningtyas, S.H., dan Ida Budhiati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Anggota pada hari Jumat tanggal Dua Belas bulan Februari tahun Dua Ribu Enam Belas serta Rapat Pleno oleh 5 (lima) anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. selaku Ketua merangkap Anggota; Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H., Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si., Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th., dan Endang Wihdatiningtyas, S.H., masing-masing sebagai Anggota, pada hari Jumat tanggal Dua Puluh Enam bulan Februari tahun Dua Ribu Enam Belas dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari ini Selasa tanggal Satu bulan Maret tahun Dua Ribu Enam Belas oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH., sebagai Ketua merangkap Anggota, Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H., Dr. Valina Singka Subekti, M.Si., Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si., Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th., Endang Wihdatiningtyas, S.H., dan Ida Budhiati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Anggota, dengan dihadiri oleh Pengadu II, III, dan IV serta tidak dihadiri Para Teradu. 29  KETUA ttd Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. ANGGOTA Ttd Ttd Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H. Dr. Valina Singka Subekti, M.Si. Ttd Ttd Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th. Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si. Ttd Ttd Endang Wihdatiningtyas, S.H. Ida Budhiati, S.H., M.H. Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya. SEKRETARIS PERSIDANGAN Dr. Osbin Samosir, M.Si. 30