Arsip Putusan DKPP RI

PUTUSAN Nomor 132/DKPP-PKE-VI/2017 DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA DEMI KEADILAN DAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU Memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir Pengaduan Nomor 221/VI-P/L-DKPP/2017 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 132/DKPP- PKE-VI/2017, menjatuhkan Putusan dugaan pelanggaran kode etik yang diajukan oleh:

[1.1] PENGADU Nama : Olembata Laia Pekerjaan/Lembaga : Anggota Panwas Kecamatan Siduaori Alamat : Kabupaten Nias Selatan Selanjutnya disebut sebagai-------------------------------------------------Pengadu;

Terhadap: [1.2] TERADU 1. Nama : Alfian Zenius Dakhi Pekerjaan/Lembaga : Ketua KPU Kabupaten Nias Selatan Alamat : Jl. Jend Sudirman, Ps. Tlk. Dalam, Kabupaten Nias Selatan Selanjutnya disebut sebagai--------------------------------------------------Teradu I; 2. Nama : Sumangeli Mendrofa Pekerjaan/Lembaga : Anggota KPU Kabupaten Nias Selatan Alamat : Jl. Jend Sudirman, Ps. Tlk. Dalam, Kabupaten Nias Selatan Selanjutnya disebut sebagai-------------------------------------------------Teradu II; 3. Nama : Sumurni Halawa Pekerjaan/Lembaga : Anggota KPU Kabupaten Nias Selatan Alamat : Jl. Jend Sudirman, Ps. Tlk. Dalam, Kabupaten Nias Selatan Selanjutnya disebut sebagai------------------------------------------------Teradu III; 4. Nama : Edwar Duha Pekerjaan/Lembaga : Anggota KPU Kabupaten Nias Selatan Alamat : Jl. Jend Sudirman, Ps. Tlk. Dalam, Kabupaten Nias Selatan Selanjutnya disebut sebagai------------------------------------------------Teradu IV; 5. Nama : Ekarius Rane Zalogo Pekerjaan/Lembaga : Anggota KPU Kabupaten Nias Selatan Alamat : Jl. Jend Sudirman, Ps. Tlk. Dalam, Kabupaten Nias Selatan Selanjutnya disebut sebagai-----------------------------------------------------Teradu V; [1.3] Membaca dan mempelajari pengaduan Pengadu; Memeriksa dan mendengar keterangan Pengadu; Memeriksa dan mendengar keterangan Para Teradu; Memeriksa dan mendengar keterangan Saksi dan Pihak Terkait; Memeriksa dan mempelajari dengan seksama semua dokumen dan segala bukti-bukti yang diajukan Pengadu dan Para Teradu.

ALASAN-ALASAN DAN POKOK PENGADUAN PENGADU [2.1] Menimbang Pengadu pada tanggal 12 September 2017 mengajukan pengaduan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut DKPP) atas dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh para Teradu selaku Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Nias Selatan dengan meloloskan Temazisokhi Ndruru untuk mengikuti ujian tertulis serta masuk 10 (sepuluh) besar calon anggota PPK Siduaori, padahal Temazisokhi Ndruru tidak lulus dalam pengumuman hasil seleksi administrasi; [2.2] PETITUM PENGADU Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pengadu memohon kepada DKPP berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut: 1. Mengabulkan aduan Pengadu seluruhnya; 2. Menyatakan bahwa Para Teradu telah melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu; 3. Memohon agar supaya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia segera memproses Laporan Pengadu atau Putusan lain yang seadil-adilnya. [2.3] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pengadu mengajukan bukti-bukti sebagai berikut: Bukti P-1 : Fotokopi Kajian Panwas Kabupaten Nias Selatan; Bukti P-2 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor 163/PL.03- SD/1214/KPU-Kab/X/2017 perihal Penyampaian Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Badan Ad Hoc (PPK) pada Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018 tertanggal 25 Oktober 2017; Bukti P-3 : Fotokopi Pengumuman KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor 161/HM.02.4-PU/1214/KPU-Kab/X/2017 perihal Hasil Seleksi Administrasi Badan Ad Hoc (PPK) Pada Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018 tertanggal 24 Oktober 2017; Bukti P-4 : Fotokopi Pengumuman KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor 172/PP.05.3-PU/1214/KPU-Kab/X/2017 perihal Hasil Seleksi Test Tertulis Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se-Kabupaten Nias Selatan Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018 tertanggal 30 Oktober 2017; PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU [2.4] Menimbang bahwa Para Teradu telah menyampaikan jawaban dan penjelasan pada saat persidangan yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: [2.4.1] Secara umum Para Teradu membantah seluruh aduan Pengadu dan menyatakan telah melaksanakan seluruh proses pendaftaran sesuai prosedur yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan; [2.4.2] Bahwa untuk selanjutnya, Para Teradu memberikan jawaban dan penjelasan secara tertulis sebagai berikut: 1. Bahwa KPU Kabupaten Membuka Pendaftaran calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se Kabupaten Nias Selatan Mulai tanggal 13 Oktober sampai 20 Oktober 2017 sebagaimana Pengumuman KPU Nias Selatan Nomor 144/HM.02.4-PU/1214/KPU-Kab/X/2017 tentang Pembentukan Penyelengara Badan Ad Hoc (PPK dan PPS) Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018; 2. Bahwa menindaklanjuti Surat KPU Sumatera Utara Nomor 546/SDM.12- SD/12/Prov/X/2017 tanggal 21 Oktober 2017 Perihal Perubahan Jadwal Rekrutmen Anggota PPK dan PPS dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018, maka KPU Kabupaten Nias Selatan Mengeluarkan Pengumuman Nomor 157/PP.05.3-PU/1214/KPU- Kab/X/2017 tanggal 21 Oktober 2017 Tentang Perpanjangan Pendaftaran Pembetukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS), Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018; 3. Bahwa tanggal 24 Oktober 2017, KPU Kabupaten Nias Selatan mengumumkan Nama-Nama Calon PPK yang lulus administrasi sesuai Pengumuman Nomor 161/HM.02.4-PU/1214/KPU-Kab/X/2017; 4. Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2017 KPU Kabupaten Nias Selatan Pengumuman Nomor 162/HM.02-PU/1214/KPU-Kab/X/2017 tentang Laporan dan Masukan Masyarakat atas nama-nama yang lulus Seleksi Administrasi Badan Ad Hoc (PPK) Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018; 5. Bahwa tanggal 25 Oktober 2017, Temazisokhi Ndruru datang ke Kantor KPU Kabupaten Nias Selatan untuk mempertanyakan atas ketidaklulusan berkas administrasinya, saat itu ditunjukkan Berkas Tamazisokhi Ndruru oleh salah satu Anggota POKJA an. Ya’amina Telaumbanua, ternyata setelah dilihat, Berkas Temanasokhi Ndruru harusnya Lulus Administrasi dan bahkan di MAP Berkasnya sudah Tertulis MS (Memenuhi Syarat), lalu setelah dicek kepada Staf dan POKJA, maka ternyata Nama Temazisokhi Ndruru tidak terinput saat pengetikan Pengumuman; 6. Bahwa selain Temazisokhi Ndruru, KPU Kabupaten Nias Selatan menerima Keluhan Noveria Dakhi dari Calon PPK Kecamatan Pulau-Pulau Batu namanya tercatat 2 kali yakni Nomor 7 dan Nomor 26. Keluhan Ermawati Zendrato tentang adanya kesalahan Penulisan Namanya di pengumuman. Pada lembar pengumuman tertulis “ Ernawati Zendrato “ seharusnya “ Ermawati Zendrato “, serta beberapa calon yang merasa keberatan dan mau menanyakan informasi ketidaklulusan Berkas Administrasi mereka. Setiap orang yang bertanya, KPU Kabupaten Nias Selatan menjelaskan kepada yang bersangkutan; 7. Bahwa POKJA Perekrutan Badan Ad Hoc mengakui tidak cermat atau tidak teliti saat melakukan Pengetikan nama-nama Calon Anggota PPK yang lulus administrasi, dikarenakan rekan-rekan Pokja Kelelahan dalam Pengetikan dan pengimputan data hingga Pukul 23. 46 Wib. Pada waktu yang bersamaan Personil POKJA dan Staf juga menangani kegiatan Verifikasi Administrasi Partai Politik tingkat Kabupaten Nias Selatan dan Verifikasi administrasi calon anggota PPS yang jumlah pelamar sebanyak 2.653 Berkas serta Persiapan acara Gerak Jalan Sadar Pilkada; 8. Bahwa ketika menemukan fakta tersebut, KPU Kabupaten Nias Selatan langsung melakukan Koreksi Penetapan Nama-nama Calon Anggota PPK yang Lulus Berkas Administrasi sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rapat Pleno Nomor 42/PP.05.3-BA/1214/KPU-Kab/X/2017 tanggal 27 Oktober 2017 yang isinya menyimpulkan dan menetapkan: a. Menghapus Nama Noveria Dakhi dari Daftar Nomor Urut 26 di Kecamatan Pulau-Pulau Batu, Karena sudah tertulis pada Daftar Nomor Urut 7 (Penulisan Nama Ganda); b. Memperbaiki Kesalahan Penulisan nama Ermawati Zendrato Calon Anggota PPK Kecamatan Somambawa, sebelumnya tertulis “ Ernawati Zendrato “ di perbaiki menjadi “ Ermawati Zendrato “; c. Menetapkan nama Temazisokhi Ndruru Calon Anggota PPK Kecamatan Siduaori Lulus Seleksi Administrasi menjadi Nomor urut 20. Pada lampiran Pengumuman sebelumnya nama yang bersangkutan tidak terinput, sehingga yang bersangkutan berhak mengikuti Ujian Test Tertulis sebagaimana Peserta lainnya; d. Mengumumkan kembali hasil perbaikan untuk dapat mendapatkan Kartu ujian dan mengikuti seleksi ujian tertulis; e. Daftar perbaikan tertuang dalam lampiran berita acara ini menjadi bagian tidak terpisahkan; f. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor : 42/PP.05.3-BA/1214/KPU-Kab/X/2017 ditindaklanjuti dengan menerbitkan Pengumuman Nomor 171.1/HM.02.4-PU/1214/KPU- Kab/X/2017 tanggal 27 Oktober 2017 tentang Perubahan atas Pengumuman Nomor 161/PP.05.3-BA/1214/KPU-Kab/X/2017 tentang Hasil Seleksi Administrasi Badan Ad Hoc (PPK) Pada Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018. Pengumuman tersebut telah ditempelkan di papan Pengumuman KPU Kabupaten Nias Selatan; g. Pada Tanggal 28 Oktober 2017, Calon Anggota PPK se Kabupaten Nias Selatan mengikuti Ujian Tertulis di SMP Negeri 1 Telukdalam, termasuk Noveria Dakhi, Ermawati Zendrato dan Temazisokhi Ndruru, sesuai Lokal/Ruang Ujian Masing-masing; h. Pada tanggal 30 Oktober 2017 KPU Kabupaten Nias Selatan Mengumumkan nama-nama yang lulus Ujian Tes Tertulis sebagaimana pengumuman Nomor 172/PP.05.3-PU/1214/KPU-Kab/X/2017 tentang Hasil Seleksi Test Tertulis Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Kabupaten Nias Selatan Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018; i. Pada tanggal 4 November sampai 6 November 2017 KPU Melaksanakan Ujian Wawancara kepada Calon PPK se Kabupaten Nias Selatan bertempat di Kantor KPU Kabupaten Nias Selatan; j. Pada tanggal 7 November 2017, KPU Kabupaten Nias Selatan mengumumkan nama-nama Calon anggota PPK Terpilih sesuai Pengumuman Nomor 180/PP.05.3-PU/1214/KPU-Kab/XI/2017 tentang Penetapan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Terpilih se-Kabupaten Nias Selatan Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018; k. Pada tanggal 9 November 2017 bertempat di Aula Paroki Bintang Laut Telukdalam, KPU Kabupaten Nias Selatan Melantik dan Mengesahkan Anggota PPK Se Kabupaten Nias Selatan. Acara ini dihadiri oleh Muspida, Undangan, tetapi Panwaslih Kabupaten Nias Selatan maupun Staf tidak menghadiri Pelantikan tersebut, walaupun sebelumnya KPU Kabupaten Nias Selatan telah mengundang dengan resmi. 9. Bahwa pada tanggal 1 November 2017, KPU Kabupaten Nias Selatan menerima Surat Undangan Klarifikasi Sesuai Surat Panwaslih Kabupaten Nias Selatan Nomor 001/TM/PILGUBSU/XI/2017 yang ditunjukkan kepada Komisioner KPU Kabupaten Nias Selatan tanpa menyebut nama Komisioner yang diundang; 10. Bahwa pada tanggal 2 November 2017, Ketua KPU Kabupaten Nias Selatan Alfian Zenius Dakhi, SE dan Sumurni Halawa, ST Divisi Hukum menghadiri Undangan Klarifikasi di Kantor Panwaslih Kabupaten Nias Selatan di Jalan Istana Rakyat Nomor 64 Telukdalam dan bertemu dengan Ketua dan 2 orang anggota Panwaslih Kabupaten Nias Selatan serta disaksikan oleh Tandronafaudu Laia dan Manolo Daliwu (yang menurut Panwaslih saat ini bahwa mereka berdua adalah Tim Ahli), Foto Terlampir; 11. Bahwa pada Undangan Klarifikasi tersebut Ketua KPU Kabupaten Nias Selatan Alfian Zenius Dakhi, SE dan Sumurni Halawa, ST telah menjelaskan dan mengklarifikasi semua yang telah dipertanyakan oleh Ketua dan Anggota Panwaslih Nias Selatan. Tetapi sejak dimulainya Klarifikasi hingga selesai dan bahkan sampai sekarang ini, Panwaslih Kabupaten Nias Selatan tidak membuat Berita Acara Klarifikasi kepada Ketua KPU Kabupaten Nias Selatan Alfian Zenius Dakhi, SE dan Sumurni Halawa, ST, ini sudah bertentangan dengan Peraturan Bawaslu Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penangan laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota; 12. Bahwa tanggal 6 November 2017 Pukul 16.18 WIB, Staf Sekretarait KPU Kabupaten Nias Selatan Menerima Surat dari Panwaslih Kabupaten Nias Selatan Nomor : B-225/PANWASLIH-14/XI/2017 tanggal 5 November 2017 Perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilu, seharusnya Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan, karena Proses yang menjadi Pokok aduan adalah seputar pelaksanaan tahapan Pemilihan Gebernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara bukan tahapan Pemilihan Umum (PEMILU); 13. Bahwa atas Surat Panwaslih tersebut, KPU Kabupaten Nias Selatan menindaklanjuti dengan Mengirim Surat Kepada Ketua Panwaslih Kabupaten Nias Selatan sebagaimana tertuang dalam Surat Nomor 179/HK.07.4- SD/1214/KPU-Kab/XI/2017 tanggal 6 November 2017 Perihal Jawaban Surat Panwaslih Kabupaten Nias Selatan Nomor B-225/PANWASLIH- 14/XI/2017 tentang Penerusan Pelanggaran Administrasi PEMILU; 14. Bahwa Laporan Panwaslih Kabupaten Nias Selatan ke DKPP sebagaimana tertuang dalam lampiran pengaduan (Hasil Kajian Dugaan Pelanggaran), disana Panwaslih Nias Selatan telah membuat Kesimpulan yang sangat merugikan nama baik Ketua KPU Kabupaten Nias Selatan dan Seluruh Anggota KPU Kabupaten Nias Selatan, kesimpulan tersebut berbunyi “ ALFIAN ZENIUS DAKHI, SE sebagai Ketua KPU Kabupaten Nias Selatan telah mengakui bersalah dan siap menerima konsekuensi termasuk Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Panwaslih Nias Selatan, dan Peristiwa TEMAZISOKHI NDRURU mengikuti Ujian Tertulis calon PPK Kecamatan Siduaori adalah Tindakan kesengajaan. Selanjutnya tindakan Ketua KPU Nias Selatan dan Anggota KPU Kabupaten Nias Selatan didalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban pada tahapan pembentukan PPK se Kabupaten Nias Selatan khususnya di Kecamatan Siduaori berdasarkan fakta, keterangan dan kajian diatas adalah tindakan: a. Tidak mempedomani azas penyelenggara Pemilu; b. Tidak menjunjung tinggi janji jabatan; c. Tidak menjaga dan memelihara netralitas, imparsialitas, dan asas-asas penyelenggaraan pemilu yang jujur, adil dan demokratis; d. Tidak Bertindak berdasarkan standar operasional prosedur dan substansi profesi administrasi pemilu; e. Tidak bertindak hati-hati dalam melakukan keputusan; f. Tidak berkomitmen tinggi; g. Melalaikan tugas dan wewenang; h. Tidak teliti dalam pengelolaan administrasi. [2.4.3] PETITUM TERADU Bahwa berdasarkan uraian di atas, Para Teradu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu untuk memutus pengaduan ini, sebagai berikut: 1. Menolak pengaduan Pengadu untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Para Teradu tidak terbukti melakukan Pelanggaran kode etik selaku Penyelenggara Pemilu; 3. Merehabilitasi nama baik Para Teradu, atau Putusan lain yang seadil-adilnya. [2.5] Menimbang bahwa untuk menguatkan jawabannya, maka Teradu mengajukan bukti-bukti sebagai berikut: Bukti T-1 : Fotokopi Pengumuman KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor: 144/HM.02.4-PU/1214/KPU-Kab/X/2017; Bukti T-2 : Fotokopi Pengumuman Nomor 157/PP.5.3-PU/1214/KPU- Kab/X/2017 tanggal 21 Oktober 2017 tentang Perpanjangan Pendaftaran Pembentukan panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018; Bukti T-3 : Fotokopi Pengumuman Nomor 161/HM.02.4-PU/1214/KPU- Kab/X/2017 tanggal 24 Oktober 2017; Bukti T-4 : Fotokopi Pengumuman Nomor 162/HM.02-PU/1214/KPU- Kab/X/2017 tanggal 25 oktober 2017 tentang Laporan dan Masukan Masyarakat atas nama – nama yang lulus seleksi administrasi Badan Ad Hoc (PPK) dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018; Bukti T-5 : Fotokopi Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor 42/PP.05.3-BA/1214/KPU-Kab/X/2017 tanggal 27 Oktober 2017; Bukti T-6 : Fotokopi Pengumuman Nomor: 171.1/HM.02.4-PU/1214/KPU- Kab/X/2017 tanggal 27 Oktober 2017 tentang Perubahan atas Pengumuman Nomor 161/PP.05.3-BA/1214/KPU-Kab/X/2017 tentang Hasil Seleksi Administrasi Badan Ad Hoc (PPK) Pada Pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Waki Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018; Bukti T-7 : Fotokopi Pengumuman NOmor: 172//PP.05.3-BA/1214/KPU- Kab/X/2017 tanggal 30 Oktober 2017 tentang hasil test tertulis calon anggota panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018; Bukti T-8 : Fotokopi Pengumuman Nomor 180/PP.05.3-BA/1214/KPU- Kab/X/2017 tanggal 7 November 2017 tentang Penetapan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018; Bukti T-9 : Fotokopi Surat Undangan Klarifikasi dari Panwaslih Kabupaten Nias Selatan Nomor : 001/TM/PILGUBSU/XI/2017 tanggal 1 Novembeer 2017; Bukti T-10 : Fotokopi Undangan klarifikasi tanggal 2 November 2017 yang dihadiri oleh Ketua KPU Kabupaten Nias Selatan atas nama ALFIAN ZENIUS DAKHI,SE dan Komisioner Divisi Hukum atas nama SUMURNI HALAWA; Bukti T-11 : Fotokopi Peraturan Bawaslu Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penangan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota; Bukti T-12 : Fotokopi Surat dari Panwaslih Kabupaten Nias Selatan Nomor : B-225/PANWASLIH-14/XI/2017 tanggal 5 November 2017 tentang Penerusan Pelanggaran Adminsitrasi PEMILU; Bukti T-13 : Fotokopi Surat Balasan KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor: 179/HK.07.4-SD/1214/KPU-Kab/XI/2017 tanggal 6 November 2017 tentang Jawaban Surat Panwaslih Kabupaten Nias Selatan Nomor: B-225/PANWASLIH-14/XI/2017 tanggal 5 November 2017 tentang Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilu; KETERANGAN SAKSI Temanasokhi Baene Benar Temanasokhi telah dinyatakan lulus administrasi berkas tanggal 24 Oktober 2017. Benar Temanasokhi Baene disuruh untuk membuat surat pernyataan mundur dari calon anggota PPK Kecamatan Siduaori oleh Teradu II. Temanasokhi Baene sudah mengikuti tes tertulis dan dibuktikan dengan foto. Benar tanggal 24 Oktober 2017, Temazisokhi Ndruru belum lulus administrasi berkas. Temanasokhi Baene tidak pernah mendengar ada perubahan peserta dari 19 (sembilan belas) menjadi 20 (dua puluh) orang. Pada 25 Oktober 2017, adanya pengumuman lulus administrasi berkas di Kantor KPU Kabupaten Nias Selatan. Pada pukul 17.00 WIB, ada salah satu Komisioner KPU Kabupaten Nias Selatan menelepon Temanasokhi Baene untuk segera ke Kantor KPU Kabupaten Nias Selatan. Infromasi yang diterima oleh Temanasokhi Baene adalah adanya perubahan nama yang lulus administrasi berkas. Temanasokhi Baene digantikan dengan Temazisokhi Ndruru. Pada saat di Kantor KPU Kabupaten Nias Selatan, Temanasokhi Baene ke temu dengan Teradu I dan Teradu II. Teradu II mengatakan kepada Temanasokhi Baene bahwa nama Temanasokhi Baene pada malam itu bukan nama saksi. Temanasokhi Baene mengatakan Teradu II yang membuat surat pernyataan mundur dari calon anggota PPK, tetapi Temanasokhi Baene tidak menandatangani surat tersebut. Pada 27 Oktober 2017, Peserta yang lulus administrasi berkas untuk mengambil nomor ujian tes tertulis. KETERANGAN PIHAK TERKAIT Ketua dan Anggota Panwas Kabupaten Nias Selatan a. KPU Kabupaten Nias Selatan melaksanakan ujian tertulis pada 28 Oktober 2017 dengan lokasi ujian di SMP Negeri 1 Teluk Dalam; b. Pada saat ujian tertulis, Panwas Kabupaten Nias Selatan melakukan pengawasan dengan menemukan Peserta Ujian PPK dari Kecamatan Siduaori Temazisokhi Ndruru ikut sebagai peserta. Panwas Kabupaten Nias Selatan telah mengingatkan KPU Kabupaten Nias Selatan ada peserta yang bisa mengikuti ujian tertulis, akan tetapi tidak lulus ujian administrasi; c. Pada 30 Oktober 2017, KPU Kabupaten Nias Selatan mengeluarkan pengumuman Nomor 172/PP.05.3-PU/1214/KPU-Kab/X/2017; d. Berdasarkan hasil pengawasan Panwas Kecamatan Siduaori menemukan pelanggaran; e. Pada 1 November 2017, Panwas Kabupaten Nias Selatan memanggil para saksi Yustinus Hulu dan Alwin Perdamaian Hulu; f. Pada 2 November 2017, Panwas Kabupaten Nias Selatan memanggil dan meminta klarifikasi KPU Kabupaten Nias Selatan. Akan tetapi KPU Kabupaten Nias Selatan yang hadir hanya 2 (dua) orang Alfin Zenius Daksi dan Sumurni Halawa; g. Pada 5 November 2017, Panwas Kabupaten Nias Selatan mengeluarkan rekomendasi KPU Kabupaten Nias Selatan telah melakukan pelanggaran administrasi dengan Nomor B-225/PANWASLIH-14/XI/2017; h. Pada 6 November 2017, KPU Kabupaten Nias Selatan tetap melakukan ujian tes wawancara dan tidak mengindahkan rekomendasi Panwas Kabupaten Nias Selatan;

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan pengaduan Pengadu adalah terkait dengan dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu; [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut sebagai DKPP) terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagaimana berikut: Kewenangan DKPP [3.3] Menimbang bahwa DKPP dibentuk untuk menegakkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Hal demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 155 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang menyebutkan: “DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan aduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota”. Selanjutnya ketentuan Pasal 159 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 mengatur wewenang DKPP untuk a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan; b. Memanggil Pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik; dan d. Memutus Pelanggaran Kode Etik Ketentuan tersebut di atas, diatur lebih lanjut dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum yang menyebutkan: “ Penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP”. [3.4] Menimbang bahwa pengaduan Pengadu berkait dengan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus pengaduan a quo; Kedudukan Hukum [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 458 ayat (1) UU 7/2017 juncto Pasal 4 ayat (1) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas Pengadu kepada DKPP. Selanjutnya ketentuan tersebut di atas diatur lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2017 sebagai berikut: “Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh: a. Penyelenggara Pemilu; b. Peserta Pemilu; c. Tim Kampanye; d. Masyarakat; dan/atau e. Pemilih”. [3.6] Menimbang bahwa Pengadu adalah Penyelenggara Pemilu, berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf a Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2017 memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; [3.7] Menimbang bahwa DKPP berwenang untuk mengadili pengaduan a quo, Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan;

[4.1] Menimbang pengaduan Pengadu, pada pokoknya mendalilkan bahwa Para Teradu Anggota KPU Kabuapaten Nias Selatan telah melakukan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu atas perbuatannya meloloskan Temazisokhi Ndruru mengikuti ujian tertulis hingga masuk 10 (sepuluh) besar calon anggota PPK Siduaori, meskipun tidak lulus seleksi administrasi; [4.2] Menimbang jawaban dan keterangan Para Teradu pada pokoknya menolak seluruh dalil aduan Pengadu. Pada 24 Oktober 2017, para Teradu atas nama KPU Kabupaten Nias Selatan mengumumkan nama-nama calon anggota PPK yang lulus administrasi melalui Surat Nomor 161/HM.02.4-PU/1214/KPU- Kab/X/2017. Pada 25 Oktober 2017 KPU Kabupaten Nias Selatan melalui Surat Nomor 162/HM.02-PU/1214/KPU-Kab/X/2017 mengumumkan laporan dan masukan masyarakat atas nama-nama yang lulus seleksi administrasi calon anggota PPK Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018. Di antara peserta yang memberikan laporan dan masukan adalah Temazisokhi Ndruru yang dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi. Setelah berkas administrasi Temazisokhi Ndruru diperiksa oleh Anggota Pokja atas nama Ya’amina Telaumbanua, ternyata memenuhi syarat dan seharusnya dinyatakan lulus administrasi. Selain itu KPU Kabupaten Nias Selatan menerima laporan dari Noveria Dakhi Calon anggota PPK Kecamatan Pulau-Pulau Batu yang namanya dalam pengumuman tertulis lebih dari satu kali yakni pada Nomor urut 7 dan Nomor urut 26. Selain itu terdapat laporan kesalahan penulisan nama yakni seharusnya tertulis “Ermawati Zendrato” tetapi dalam pengumuman tertulis “Ernawati Zendrato“. Pokja perekrutan mengakui adanya ketidakcermatan dan ketidaktelitian saat melakukan penginputan nama-nama calon anggota PPK yang dinyatakan lulus seleksi administrasi yang disebabkan oleh banyaknya kegiatan bersamaan seperti Verifikasi Administrasi Partai Politik tingkat Kabupaten Nias Selatan dan Verifikasi administrasi calon anggota PPS serta Persiapan Gerak Jalan Sadar Pilkada. Menemukan fakta tersebut, para Teradu anggota KPU Kabupaten Nias Selatan langsung melakukan perbaikan terhadap Penetapan Nama-nama Calon Anggota PPK yang Lulus Berkas Administrasi sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rapat Pleno Nomor 42/PP.05.3-BA/1214/KPU-Kab/X/2017 tanggal 27 Oktober 2017. Selanjutnya para Teradu Anggota KPU Kabupaten Nias Selatan menerbitkan Pengumuman Nomor 171.1/HM.02.4-PU/1214/KPU-Kab/X/2017 tanggal 27 Oktober 2017 tentang Perubahan atas Pengumuman Nomor 161/PP.05.3-BA/1214/KPU- Kab/X/2017 tentang Hasil Seleksi Administrasi Badan Ad Hoc (PPK) Pada Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018. Pengumuman tersebut telah ditempelkan di papan Pengumuman KPU Kabupaten Nias Selatan. Tes tertulis dilaksanakan oleh para Teradu anggota KPU Kabupaten Nias Selatan pada 28 Oktober 2017 dan hasilnya diumumkan pada 30 Oktober 2017 melalui pengumuman Nomor 172/PP.05.3-PU/1214/KPU- Kab/X/2017. Dilanjutkan dengan tes wawancara pada tanggal 4-6 November 2017 dan hasilnya diumumkan pada 7 November 2017 melalui Pengumuman Nomor 180/PP.05.3-PU/1214/KPU-Kab/XI/2017. Pada 9 November 2017 para anggota PPK se-Kabupaten Nias Selatan dilantik di Aula Paroki Bintang Laut Teluk dalam Kabupaten Nias Selatan. Bersamaan dengan tahapan proses seleksi anggota PPK se Kabupaten Nias Selatan, para Teradu pada 1 November 2017 mendapatkan undangan klarifikasi dari Panwas Kabupaten Nias Selatan. Pada 1 November 2017 para Teradu mendapatkan undangan klarifikasi yang dihadiri oleh Teradu I Alfian Zenius Dakhi, SE dan Teradu III Sumurni Halawa, ST pada 2 November 2017. Berdasarkan hasil klarifikasi, Panwaslih Kabupaten Nias Selatan menyampaikan Surat Nomor : B-225/PANWASLIH-14/XI/2017 tanggal 5 November 2017 Perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilu. Para Teradu menindaklanjuti Surat Nomor 179/HK.07.4-SD/1214/KPU-Kab/XI/2017 tanggal 6 November 2017 Perihal Jawaban Surat Panwaslih Kabupaten Nias Selatan Nomor B-225/PANWASLIH-14/XI/2017 tentang Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilu. Berdasarkan uraian tersebut para Teradu mengakui terjadinya ketidaktelitian dan ketidakcermatan dalam penginputan data peserta yang dinyatakan lulus seleksi administrasi. Hal tersebut segera dikoreksi oleh para Teradu sebelum dikeluarkan rekomendasi penerusan pelanggaran administrasi oleh Panwas Kabupaten Nias Selatan; [4.3] Menimbang jawaban dan keterangan Para Pihak, bukti, dokumen, dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Para Teradu membenarkan adanya ketidakcermatan dan ketidaktelitian dalam penginputan data peserta seleksi calon anggota PPK yang dinyatakan lulus administrasi. Menyadari kesalahan tersebut, para Teradu melakukan rapat pleno untuk melakukan perbaikan yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Nomor 42/PP.05.3-BA/1214/KPU- Kab/X/2017 tanggal 27 Oktober 2017. Selanjutnya para Teradu Anggota KPU Kabupaten Nias Selatan menerbitkan Pengumuman Nomor 171.1/HM.02.4- PU/1214/KPU-Kab/X/2017 tanggal 27 Oktober 2017 tentang Perubahan atas Pengumuman Nomor 161/PP.05.3-BA/1214/KPU-Kab/X/2017 tentang Hasil Seleksi Administrasi Badan Ad Hoc (PPK) Pada Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018. Pengumuman tersebut telah ditempelkan di papan Pengumuman KPU Kabupaten Nias Selatan. Salah satu materi perbaikan hasil seleksi administrasi adalah dimasukkannya Temazisokhi Ndruru sebagai peserta lulus seleksi administrasi dan berhak ikut tes tertulis. Sebagai penyelenggara pemilu profesional kesalahan dalam penginputan data administrasi akibat ketidaktelitian dan ketidakcermatan merupakan bagian dari ketidak hati-hatian yang tidak dapat dijadikan dasar etis untuk membenarkan suatu tindakan dan perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi pihak tertentu dan masyarakat pada umumnya. Tindakan para Teradu segera melakukan perbaikan dan pembetulan nama-nama yang seharusnya lulus seleksi administrasi merupakan sikap responsif dan akuntabel dalam memberikan pelayanan dan menjamin kepastian hukum hak-hak setiap warganegara. Namun niat baik atas seluruh tindakan dan perbuatan dalam melayani kepentingan masyarakat dalam kapasitas sebagai pejabat publik tidak cukup untuk membangun kepercayaan publik tetapi diperlukan sikap keterbukaan dengan menjelaskan dan memberikan informasi lengkap yang menjadi dasar dibuatnya suatu keputusan. Tindakan Teradu I dan Teradu III menghadiri undangan klarifikasi yang mewakili Teradu lainnya merupakan sikap etis sebagai manifestasi sikap saling menghormati sesama penyelenggara pemilu, namun sikap dan tindakan para Teradu, khususnya Teradu I yang terus bertahan dan tidak membuka akses informasi serta mempublikasikan perubahan data nama- nama hasil seleksi administrasi telah menimbulkan syakwasangka yang mereduksi kepercayaan masyarakat terhadap para Teradu sebagai penyelenggara pemilu. Tindakan para Teradu yang bertahan tidak memberikan Berita Acara Rapat Pleno kepada Pengadu dan Pihak Terkait Panwas Kabupaten Nias Selatan terkesan tertutup dan mempersulit tugas-tugas pengawasan yang dipercayakan negara kepada Panwas. Untuk mempertahankan sikap para Teradu tidak memberikan dokumen berita acara yang diminta oleh Pihak Terkait sebagai atasan Pengadu, Teradu I dan Teradu II menggunakan dalil bahwa Berita Acara Rapat Pleno Nomor 42/PP.05.3-BA/1214/KPU-Kab/X/2017 tanggal 27 Oktober 2017 dikategorikan sebagai dokumen rahasia negara pada hal materi Berita Acara Hasil Rapat Pleno telah diumumkan pada tanggal 27 Oktober 2017 melalui Surat Nomor 171.1/HM.02.4-PU/1214/KPU-Kab/X/2017. Lebih dari itu alasan Teradu I dan Teradu II tersebut juga tidak didukung alat bukti berupa Keputusan KPU yang mengatur jenis dokumen yang berdasarkan uji konsekwensi dinyatakan sebagai dokumen yang tertutup atau tidak dapat diakses oleh publik. Dengan demikian tindakan Teradu I dan Teradu II tidak dapat dibenarkan menurut hukum dan etika. Para Teradu sepatutnya memahami bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Panwas Kabupaten Nias Selatan merupakan perintah undang-undang yang bertujuan menjaga kualitas dan legitimasi seluruh proses dan hasil pemilu. Untuk itu setiap penyelenggara Pemilu mempunyai tanggungjawab moral untuk saling memahami fungsi dan tugas masing-masing, membangun sinergitas, membuka akses informasi dan komunikasi aktif dalam rangka keseimbangan dan kontrol bagi terwujudnya pemilu demokratis dan berintegritas. Sikap tertutup dan tidak membuka akses informasi dan komunikasi yang dilakukan oleh Teradu I dan Teradu II, tidak hanya dalam hubungan eksternal tetapi juga secara internal dengan sikap dan tindakan tidak memberikan Berita Acara kepada Panwas tanpa meminta pertimbangan pandangan dan pendapat Teradu III, Teradu IV dan Teradu V. Demikian pula sebaliknya Teradu III, Teradu IV dan Teradu V, hanya bersikap pasif dan cenderung melakukan pembiaran (ommission) terhadap Tindakan Teradu I dan Teradu II yang secara susbstansi mewakili sikap lembaga yang juga menjadi tanggung jawab Teradu III, Teradu IV dan Teradu V. Hal tersebut menunjukkan jika para Teradu, kurang memahami kepemimpinan dan cara kerja penyelenggara pemilu bersifat bersama-sama dan setara (collective collegial) sehingga antara satu anggota dengan yang lainnya berada dalam hubungan saling mengontrol dan saling mengimbangi dalam menyelenggarakan tugas dan wewenang sebagai penyelenggara pemilu. Berdasarkan hal tersebut dalil aduan Pengadu meyakinkan DKPP dan jawaban para Teradu tidak beralasan menurut etika. Para Teradu Terbukti melanggar Pasal 6 ayat (2) huruf d prinsip akuntabel dan ayat (3) huruf c prinsip terbuka juncto Pasal 13 huruf a, b, c juncto 16 huruf a, b, c, dan d Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum; [4.4] Menimbang terhadap dalil Pengadu selebihnya, DKPP tidak relevan untuk mempertimbangkan.

Berdasarkan penilaian atas fakta dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan Pengadu, memeriksa dan mendengar jawaban Para Teradu, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan Pengadu dan Para Teradu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa: [5.1] Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili pengaduan Pengadu; [5.2] Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; [5.3] Para Teradu terbukti telah melakukan pelanggaran kode etik dalam kedudukan dan jabatannya sekarang; Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas,

1. Mengabulkan pengaduan Pengadu untuk sebagian; 2. Menjatuhkan sanksi berupa Peringatan Keras kepada Teradu I Alfian Zenius Dakhi selaku Ketua merangkap Anggota dan Teradu II Sumangeli Mendrofa selaku Anggota KPU Kabupaten Nias Selatan terhitung sejak dibacakannya Putusan ini; 3. Menjatuhkan sanksi berupa Peringatan kepada Teradu III Sumurni Halawa, Teradu IV Edward Duha, dan Teradu V Ekarius Rane Zalogo selaku Anggota KPU Kabupaten Nias Selatan terhitung sejak dibacakannya Putusan ini; 4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara untuk menindaklanjuti Putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak Putusan dibacakan; dan 5. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini. Demikian diputuskan dalam Rapat Pleno oleh 7 (tujuh) Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Harjono, selaku Ketua merangkap Anggota; Muhammad, Teguh Prasetyo, Alfitra Salam, Ida Budhiati, Hasyim Asyari, Hasyim Asyari, dan Ratna Dewi Pettalolo masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa tanggal Dua Puluh Tiga bulan Januari tahun Dua Ribu Delapan Belas, dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal Delapan bulan Februari tahun Dua Ribu Delapan Belas oleh Harjono, selaku Ketua merangkap Anggota; Muhammad, Teguh Prasetyo, Alfitra Salam, dan Ida Budhiati, masing-masing sebagai Anggota, dihadiri oleh Pengadu dan dihadiri oleh Teradu. KETUA Ttd Harjono ANGGOTA Ttd Ttd Muhammad Teguh Prasetyo Ttd Ttd Alfitra Salam Ida Budhiati Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya. SEKRETARIS PERSIDANGAN Osbin Samosir