III. DUDUK PERKARA
ALASAN-ALASAN DAN POKOK PENGADUAN PENGADU
Pengadu telah mengajukan pengaduan kepada Dewan Kehormatan
Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut DKPP) yang pada pokoknya
menguraikan sebagai berikut:
[2.1] Pengadu dalam Sidang DKPP tanggal 26 April 2018 menyampaikan aduan
tentang dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagai berikut:
1. Bahwa pada tanggal 13 Februari 2018 Ketua dan Anggota KPU Kabupaten
Cirebon diduga telah meloloskan persyaratan dan menetapkan Pasangan
Calon Bupati dan Wakil Bupati (Dr. Sunjaya Puwadisastra MM, M.Si dan
Drs. H. Imron). Calon Bupati petahana Dr. Sunjaya Purwadisastra MM. M.
Si., adalah mantan terpidana berdasarkan putusan Pengadilan Militer
Tinggi II Jakarta nomor : 31-K/PMT-II/AD/VII/2012 pada tanggal 23
November 2012, berdasarkan bukti P-1 bahwa yang bersangkutan belum
terbuka mengemukakan kepada publik sebagai mantan terpidana dan
belum menyerahkan dokumen berupa persyaratan pencalonan
sebagaimana ketentuan Pasal 42 Ayat 1 huruf (g) dan Ayat 2 huruf (b)
PKPU Nomor 15 Tahun 2017 yang berbunyi dokumen persyaratan
pencalonan dan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 40
huruf a yang wajib disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau
KPU/KIP Kabupaten/Kota terdiri atas : huruf (g) Bagi Bakal Calon dengan
status mantan terpidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1)
huruf g, wajib menyerahkan surat dari pemimpin redaksi media massa
lokal atau nasional yang menerangkan bahwa bakal calon telah secara
terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai mantan
terpidana dengan disertai buktinya; Ayat 2 surat keterangan yang
menyatakan bahwa bakal calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku
kejahatan yang berulang dari Kepolisian Resor untuk pasangan Calon
Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Terkait hal
tersebut diatas KPU Kabupaten Cirebon dalam hal ini Teradu I dan Teradu
II mengabaikan hal-hal sebagai berikut:
- Pada tanggal 16 Januari 2018 salah satu Sdr. Mawa Bagja (Saksi) telah
memberikan surat tanggapan dan masukan melalui email KPU
Kabupaten Cirebon. Berdasarkan atas surat pengumuman KPU
Kabupaten Cirebon nomor: 043/PL.03.2-PU/3209/KPU-KAB/I/2018
tertanggal Januari 2018 perihal permintaan tanggapan dan masukan
dari masyarakat atas bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati
Cirebon dalam Pilkada tahun 2018. (Bukti: P–25 & P-26);
- Pada hari Jum‟at tanggal 19 Januari 2018 Sdr. Mawa Bagja (Saksi)
selesai sholat Jum‟at bertemu dengan Teradu I dan mengingatkan
kembali tentang surat yang dikirimkannya melalui email, dijawab oleh
Teradu I “sedang diproses oleh salah satu anggota (Komisioner) Sdr.
Marjuki (Teradu II)”; dan
- Pada tanggal 13 Februari 2018 pada acara penetapan nomor urut
pasangan calon yang bertempat di The Radiant Hotel Kecamatan Beber
Cirebon, Sdr. Mawa Bagja (saksi) mempertanyakan kembali kepada
Teradu I tentang hasil penelitian KPU atas surat yang telah
dikirimkannya melalui email dan dijawab oleh Teradu I “nanti saja
jangan sekarang”.
Dari uraian 3 (tiga) hal tersebut diatas, secara jelas Teradu I melanggar
ketentuan pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 bahwa Pemilihan
dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum,
bebas, rahasia, jujur, dan adil, dan Teradu I tidak melakukan kewajiban
berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Pasal 5
Ayat 1 bahwa „‟Pemilihan diselenggarakan melalui 2 (dua) tahapan yaitu
tahapan persiapan dan tahapan penyelenggaraan, dan Ayat 3 bahwa
tahapan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi : (e)
Penelitian Persyaratan Calon Gubernur, Calon Bupati dan Calon
Walikota”, dan Teradu I tidak melakukan kewajiban berdasarkan
ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 bahwa “KPU
Kabupaten/Kota meneliti kelengkapan persyaratan administrasi pasangan
Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau pasangan Calon Walikota dan
Calon Wakil Walikota dan dapat melakukan klarifikasi kepada instansi
terkait yang berwenang jika diperlukan, dan menerima masukan dari
masyarakat terhadap keabsahan persyaratan pasangan Calon Bupati dan
Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota”.
Serta ketentuan Pasal 62 Ayat 1 dan 2 PKPU Nomor 3 Tahun 2017 bahwa
“KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan
verifikasi terhadap perbaikan persyaratan calon sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 55 Ayat (2), paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima
perbaikan, verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan
terhadap berkas persyaratan calon yang telah dinyatakan lengkap atau
memenuhi syarat kecuali mendapat rekomendasi dari Bawaslu Provinsi
atau Panwas Kabupaten/Kota atau laporan tertulis dari masyarakat yang
dilampiri identitas kependudukan pelapor yang jelas, bukti-bukti yang
mendasari/memperkuat laporannya, dan uraian mengenai penjelasan
obyek masalah yang dilaporkan” serta tidak melakukan kewajiban
berdasarkan ketentuan huruf (a) atas penjelasan Undang-Undang Nomor
10 Tahun 2016 menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi antara
lain persyaratan terkait mantan terpidana dapat maju sebagai pasangan
calon pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota jika telah mengumumkan
kepada masyarakat luas bahwa yang bersangkutan pernah menjadi
terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh
kekuatan hukum.
2. Bahwa pada tanggal 13 Februari 2018 KPU Kabupaten Cirebon dalam hal
ini Teradu I diduga telah meloloskan persyaratan dan menetapkan calon
Wakil Bupati Drs. H. Imron padahal yang bersangkutan hanya
menyerahkan persyaratan berupa surat keterangan dari Kantor Wilayah
Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat nomor
174/KW.10/1.2/KP.09/I/2018 tanggal 3 Januari 2018 perihal proses
Pemberhentian/Pensiunan PNS bahwa yang bersangkutan diduga tidak
memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 7
Ayat 2 huruf t Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yakni Calon
Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil
Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana
dimaksud pada Ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut
yaitu menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota
Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan
Pegawai Negeri Sipil serta Kepala Desa atau sebutan lain sejak ditetapkan
sebagai pasangan calon peserta Pemilihan. Selain itu, ketentuan Pasal 42
Ayat 4 huruf (b) PKPU nomor 15 tahun 2017 yang berbunyi surat
pernyataan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c dilengkapi surat
pengajuan pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, anggota
Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia,
Pegawai Negeri Sipil atau Kepala Desa. (Bukti P-32 terlampir)
3. Bahwa pada tanggal 15 Februari 2018 Pengadu melaporkan kepada
Panwas Kabupaten Cirebon terkait dengan dugaan pelanggaran KPU
Kabupaten Cirebon yang telah meloloskan dan menetapkan Dr. Sunjaya
Purwadisastra MM, M.Si. sebagai Calon Bupati yang berstatus sebagai
mantan terpidana (Bukti P-27), dengan uraian sebagai berikut :
- Bahwa pada tanggal 18 Februari 2018 Sdr. Aries Yohansyah dimintai
keterangan/klarifikasi sebagai saksi di Panwas Kabupaten Cirebon,
dalam keterangan yang bersangkutan pernah menjadi tim pemenangan
pasangan calon Sunjaya Purwadisastra MM, M.Si., berpasangan
dengan Tasyiah Soemadi pada Pilkada Kabupaten Cirebon tahun 2013
dan saksi mengetahui adanya Putusan Pengadilan Militer Tinggi II
Jakarta nomor: 31-K/PMT-II/AD/IIV/2012, dalam Putusan tersebut
terungkap terdakwa Sunjaya Purwadisastra MM, M. Si. terbukti secara
sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pasal 263
ayat (2) KUHP, “menggunakan surat palsu” dengan pidana penjara
selama 3 (tiga) bulan dalam masa percobaan 6 (enam) bulan dan
ancaman hukuman 5 (lima) tahun penjara; (Bukti P-6 terlampir)
- Bahwa pada tanggal 18 Februari 2018 Sdr. Mawa Bagja dimintai
keterangan atau klarifikasi sebagai saksi di Panwas Kabupaten
Cirebon, dalam keterangannya Sunjaya Purwadisastra MM, M.Si.
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak
pidana menggunakan surat palsu dengan memalsukan surat ijin jalan
Setditajenad Kolonel Caj. Riyanto atas nama Ditajenad, surat yang
dipalsukan tersebut untuk melengkapi Persyaratan Calon Bupati dari
unsur Perseorangan pada tahun 2008 dan Sunjaya Purwadisastra MM,
M.Si mencalonkan kembali pada tahun 2013 kemudian digugat oleh
pasangan calon lain, dan gugatan penggugat ditolak oleh Mahkamah
Konstitusi, kecuali salah satu majelis hakim (Muhamad Alim)
mengeluarkan dissenting opinion bahwa seharusnya MK
mendiskualifikasi Calon Bupati Cirebon Sunjaya Purwadisastra karena
pada prinsipnya tidak memenuhi syarat sebagai Calon Bupati; (Bukti
P-7 terlampir)
- Bahwa Nunu Sobari (Teradu III) menduduki jabatan Ketua Panwas
Kabupaten Cirebon sejak tahun 2013 dan tahun 2017 artinya bahwa
sesuatu yang tidak mungkin yang bersangkutan tidak mengetahui
sejarah panjang dan jejak rekam Calon Bupati Sunjaya Purwadisastra
sebagai mantan terpidana.
Dari uraian keterangan tersebut di atas Teradu III, IV, dan V pada
tanggal 21 Februari 2018 telah menerbitkan Surat Pemberitahuan tentang
status laporan dan status laporan tersebut menyimpulkan bahwa laporan
kami bukan sebagai pelanggaran dan dihentikan dengan alasan yakni
pertama, antara objek dan bukti tidak berkorelasi, kedua Pengadilan
Negeri Sumber Kelas IB Kabupaten Cirebon telah mengeluarkan surat
keterangan tidak pernah dipidananya Dr. Sunjaya Purwadisastra MM,
M.Si., dengan nomor W11.U19./006/HL.01.10/I/2018/PN.Sbr. dari
alasan tersebut menurut pemahaman kami bahwa alasan pertama
seharusnya Panwas menjelaskan lebih detail dari sisi mana antara objek
dan bukti tidak berkorelasi sementara pengaduan kami telah memenuhi
syarat formal dan materiel, yang kemudian seharusnya dikembangkan
dan dikaji oleh Panwas berdasarkan hasil keterangan saksi dan alat bukti.
Sementara alasan kedua, surat keterangan yang diterbitkan dari
Pengadilan Negeri Sumber tersebut seharusnya diberikan bagi calon
bukan mantan terpidana, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 7 ayat 2
huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 bahwa Calon Gubernur
dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta
Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada
Ayat (1) harus memenuhi persyaratan yakni tidak pernah sebagai
terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka
dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan
mantan terpidana. (Bukti P-28 terlampir)
4. Bahwa pada tanggal 15 Februari 2018, Pengadu melaporkan kepada
Panwas Kabupaten Cirebon atas dugaan KPU Kabupaten Cirebon
meloloskan persyaratan dan menetapkan Dr. Sunjaya Purwadisastra MM,
M. Si. sebagai Calon Bupati Cirebon tahun 2018. Laporan itu terkait
peristiwa pada tanggal 3 Januari 2018 Calon Bupati Dr. Sunjaya
Purwadisastra MM, M.Si., melakukan mutasi besar-besaran di lingkungan
Pemda Kabupaten Cirebon dan pelantikan dilaksanakan di Aula BKPSDM
Kabupaten Cirebon. Menurut pengadu, mutasi atas persetujuan dari
Menteri Dalam Negeri tersebut dilakukan secara massif dan terstruktur
(Bukti P-17 dan P-29 terlampir), dengan pertimbangan sebagai berikut:
- Surat permohonan Bupati tanggal 13 Desember 2017 merupakan
argumentasi hukum yang dijadikan dasar pengajuan usulan
persetujuan penggantian jabatan adalah Undang-Undang Nomor 10
Tahun 2016 dan pengarahan Mendagri pada acara Focus Group
Discussion (FGD) di Hotel Holiday Inn Bandung tanggal 22 Agustus
2017. Argumentasi hukum usulan tersebut menurut pandangan kami
belum tepat karena Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 lebih fokus
mengatur tentang Pilkada kemudian bahwa forum FGD lebih bersifat
kajian atau pendalaman terhadap suatu permasalahan peraturan
perundang-undangan dan jika Mendagri menyampaikan pemikiran
atau pandangan ataupun arahan tentang hal dimaksud, maka hal
tersebut harus tertuang dalam rangkuman notulis. Forum FGD tidak
dapat dijadikan dasar hukum pengganti peraturan perundang-
undangan, kemudian ketentuan yang mengatur tentang mekanisme
pemberhentian PNS yang mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi
pejabat negara telah secara jelas diatur dalam Pasal 345 dan 346 ayat
1 s/d ayat 5, Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 2017 tentang
manajemen PNS. (Bukti P-11 terlampir)
- Bahwa proses pengajuan usulan penggantian jabatan dari Bupati
Cirebon tanggal 13 Desember 2017 dan persetujuan mutasi dari
Mendagri tanggal 15 Desember 2017 relatif sangat singkat, tanpa
didukung dokumen hasil proses kajian sesuai prosedur dalam
ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri
Sipil (PNS). (Bukti P-12 terlampir)
- Bahwa surat persetujuan dari Badan Kepegawaian Daerah atas nama
Gubernur Provinsi Jawa Barat pada tanggal 19 Desember 2017,
sebagaimana dimaksud pada poin 4 (empat) bahwa persetujuan mutasi
di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Cirebon sebanyak 171 orang,
dan pada pelaksanaan saat pelantikan tanggal 3 Januari 2018
berdasarkan daftar urutan absensi bertambah menjadi 176 orang.
(Bukti P-13 dan P-16 terlampir)
- Bahwa dalam klausul persetujuan mutasi Menteri Dalam Negeri pada
poin 5 (lima) dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa
Barat pada poin 6 (enam) ditegaskan apabila ternyata pelaksanaan
mutasi tersebut tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan serta pelantikan pejabatnya tidak sesuai dengan daftar
persetujuan dalam lampiran surat ini, maka segala kebijakan Bupati
Cirebon terkait persetujuan dimaksud dinyatakan tidak sah.
Bahwa dari uraian tersebut di atas pada tanggal 18 Februari 2018
mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Drs. Yayat Ruhyat M.Si adalah sebagai
korban mutasi dimintai keterangan atau klarifikasi sebagai saksi atas
pengaduan dari pengadu kepada Panwas Kabupaten Cirebon dengan
uraian yang cukup jelas pada poin 5 bahwa pelaksanaan mutasi oleh
Bupati Dr. Sunjaya Purwadisastra MM, M.Si. yang jumlahnya berdasarkan
urutan absensi sebanyak 176 orang dan pada saat itu yang bersangkutan
selaku Sekda hanya menandatangani berita acara tim penilai pekerjaan
sejumlah 171 orang, dan poin 9 (sembilan) bahwa KPU Kabupaten Cirebon
tidak terbuka pada saat pengumuman kepada masyarakat dan mutasi
jabatan yang dilakukan calon Bupati petahana Dr. Sunjaya Purwadisastra
MM, M.Si., tidak sesuai prosedur dan melanggar hukum. (Bukti P-10
terlampir).
Pada tanggal 21 Februari 2018 Teradu III, IV, dan V telah menerbitkan
surat pemberitahuan tentang status laporan dengan alasan yang pertama
adalah karena sudah pernah memproses laporan dugaan pelanggaran
mutasi. Alasan tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 16 Ayat 3
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Perbawaslu) Nomor 14
Tahun 2017 bahwa laporan dugaan pelanggaran yang telah ditangani dan
diselesaikan oleh Pengawas Pemilihan tidak bisa dilaporkan kembali. Hal
tersebut berarti bahwa undangan dan/atau klarifikasi Panwas Kabupaten
Cirebon kepada Calon Bupati petahana Sunjaya Purwadisastra pada saat
tanggal 9 Januari 2018 terkait mutasi adalah rangkaian kebohongan
(Bukti P-18 terlampir). Alasan kedua adalah Panwas Kabupaten Cirebon
telah memastikan bahwa pergantian jabatan di lingkungan Pemda
Kabupaten Cirebon sudah mendapatkan izin tertulis dari Menteri Dalam
Negeri, dengan istilah kata “memastikan” artinya bahwa Panwas
Kabupaten Cirebon mengatakan dengan kepastiannya sendiri,
menentukan sendiri dan/atau menetapkan sendiri tanpa harus
melakukan kajian, penelusuran, penelitian dan klarifikasi atau meminta
keterangan kepada pihak-pihak terkait. Menurut pengadu, hal tersebut
melanggar ketentuan Pasal 7 huruf a dan huruf k Perbawaslu Nomor 6
Tahun 2017 tentang kode etik pegawai Badan Pengawas Pemilihan Umum
bahwa etika berorganisasi adalah melaksanakan tugas dan wewenang
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan melaksanakan
tugas secara profesional dan bertanggungjawab, dan terbitnya status
laporan dari Panwas tersebut tidak memiliki kepastian hukum. (Bukti P-
30 terlampir)
5. Bahwa pada tanggal 11 Maret 2018 Pukul 12.26 WIB Ketua Panwas
Kabupaten Cirebon yakni Sdr. Nunu Sobari (Teradu III) telah membuat
status di Facebook yang tidak patut disampaikan karena dapat
memancing kemarahan publik. Teradu III di akun Facebook-nya menulis
“adakah yang tahu man teman fb....kenapa WA BN (Budi Nugraha) dan
mas Ivan hanya berani melaporkan petahana, gak berani melaporkan
paslon lain ya…..padahal kalau ditelusuri sama2 ada salahnya...padahal
yang selalu dilaporkan malah tambah terkenal. Media memberitakan terus”.
Dari ucapan tersebut diduga Teradu III melanggar Pasal 2 huruf a
Perbawaslu Nomor 6 Tahun 2017 bahwa nilai dasar yang harus dijunjung
tinggi oleh pegawai meliputi mandiri, tidak terpengaruh dan bersikap
netral dalam melaksanakan tugas, serta Pasal 7 huruf l Perbawaslu Nomor
6 Tahun 2017 bahwa etika berorganisasi meliputi tidak melakukan
perbuatan yang dapat mencemarkan atau menurunkan citra instansi
serta Pasal 8 huruf f tidak melakukan perbuatan yang dapat
mencemarkan atau menurunkan harkat dan martabat pegawai. (Bukti P-
35 terlampir)
Kesimpulan
1. Teradu I dan II meloloskan paslon Sunjaya Purwadisastra dan Imron
Rosyadi yang menurut pengadu tidak memenuhi syarat calon. Menurut
pengadu, calon Bupati Sunjaya Purwadisastra adalah seorang mantan
terpidana dan telah melakukan mutasi yang tidak sesuai dengan
ketentuan peraturan. Sementara itu, calon Wakil Bupati Imron Rosyadi
saat mendaftar masih berstatus sebagai PNS yang belum mengundurkan
diri sesuai dengan ketentuan peraturan dalam Pilkada;
2. Teradu III, IV dan V tidak profesional dan terbuka dalam memproses
laporan pengadu terkait diloloskannya pasangan calon Sunjaya
Purwadisastra dan Imron Rosyadi serta terkait keputusan laporan
pengadu tidak memberikan kepastian hukum; dan
3. Teradu III membuat status di media sosial Facebook-nya yang terkesan
tidak netral sehingga dapat memicu kekisruhan pada Pilkada Kabupaten
Cirebon tahun 2018.
[2.2] Para Pengadu telah memperkuat dalilnya dengan mengajukan bukti/
keterangan sebagai berikut:
1. Bukti P-1 : Foto copy Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta
Nomor 31-K/PMT-II/AD/VII/2012 dan Nomor 01-
K/PMT II/AD/I/2011;
2. Bukti P-2 : Foto copy berita media online Sindonews.com tertanggal
21 Januari 2014;
3. Bukti P-3 : Foto copy berita media Sindonews.com tertanggal 21
Januari 2014;
4. Bukti P-4 : Foto copy berita dari Koran Fajar Cirebon;
5. Bukti P-5 : Foto copy surat penerimaan laporan ke Panwas
Kabupaten Cirebon no. 02/LP/PB/KAB/13.16/II/2018
tertanggal 15 Februari 2018;
6. Bukti P-6 : Foto copy Berita Acara Klarifikasi kepada Aries
Yohansyah oleh Panwas Kabupaten Cirebon tertanggal
18 Februari 2018;
7. Bukti P-7 : Foto copy Berita Acara Klarifikasi kepada Mawa Bagja
oleh Panwas Kabupaten Cirebon tertanggal 18 Februari
2018;
8. Bukti P-8 : Foto copy surat penerimaan laporan ke Panwas
Kabupaten Cirebon no. 03/LP/PB/KAB/13.16/II/2018
tertanggal 15 Februari 2018;
9. Bukti P-9 : Foto copy Berita Acara Klarifikasi kepada Budi Nugraha
oleh Panwas Kabupaten Cirebon tertanggal 18 Februari
2018;
10. Bukti P-10 : Foto copy Berita Acara Klarifikasi kepada Yayat Ruhyat
oleh Panwas Kabupaten Cirebon tertanggal 18 Februari
2018;
11. Bukti P-11 : Foto copy Surat Bupati Cirebon No. 800/3765-BKPSDM
tertanggal 13 Desember 2017 perihal permohonan usul
persetujuan pergantian jabatan.
12. Bukti P-12 : Foto copy Surat Menteri Dalam Negeri No. 821/9242/sj
tertanggal 15 Desember 2017 perihal persetujuan
mutasi pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah
Kabupaten Cirebon;
13. Bukti P-13 : Foto copy Surat Kepala Badan Kepegawaian Daerah
(BKD) Provinsi Jawa Barat tertanggal 19 Desember 2017
perihal persetujuan pengisian pejabat di lingkungan
Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon;
14. Bukti P-14 : Foto copy Berita Acara Tim Penilaian Kinerja PNS
Kabupaten Cirebon tertanggal 13 Desember 2017;
15. Bukti P-15 : Foto copy daftar hadir sidang Tim Penilai Kinerja PNS
tertanggal 13 Desember 2017;
16. Bukti P-16 : Foto copy screenshot daftar pelantikan pejabat di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon tertanggal 3
Januari 2018;
17. Bukti P-17 : Foto copy berita media online Pikiran Rakyat tanggal 3
Januari 2018;
18. Bukti P-18 : Foto copy berita online Tribun Jabar tanggal 20 Januari
2018;
19. Bukti P-19 : Foto copy risalah rapat audiensi tanggal 31 Januari
2018 antara pimpinan DPRD dan Komisi I DPRD
Kabupaten Cirebon dengan Aliansi Demokrasi Rakyat
(Aldera);
20. Bukti P-20 : Foto copy surat penerimaan laporan ke Panwas
Kabupaten Cirebon no. 05/LP/PB/KAB/13.16/II/2018
tertanggal 19 Februari 2018;
21. Bukti P-21 : Foto copy Berita Acara Klarifikasi kepada Hamzah oleh
Panwas Kabupaten Cirebon tertanggal 23 Februari
2018;
22. Bukti P-22 : Foto copy Undangan klarifikasi tertanggal 21 Februari
2018 dan Berita Acara klarifikasi kepada Ivan Maulana
oleh Panwas Kabupaten Cirebon tertanggal 22 Februari
2018;
23. Bukti P-23 : Foto copy pengumuman KPU Kabupaten Cirebon No.
043/PL.03.2-Pu/3209/KPU-Kab/I/2018 tertanggal
Januari 2018;
24. Bukti P-24 : Foto copy pengumuman KPU Kabupaten Cirebon No.
123/PL.03.2.SD/3209/KPU-Kab/II/2018 perihal
penetapan nomor urut paslon Pilkada Kabupaten
Cirebon tahun 2018 tertanggal 13 Februari 2018;
25. Bukti P-25 : Foto copy screenshot email terkirim ke alamat email
KPU Kabupaten Cirebon perihal tanggapan masyarakat
terhadap calon Bupati dan Wakil Pilkada Kabupaten
Cirebon tahun 2018;
26. Bukti P-26 : Foto copy surat Mawa Bagja kepada KPU Kabupaten
Cirebon;
27. Bukti P-27 : Foto copy Tanda Bukti Laporan dari Panwas Kabupaten
Cirebon Nomor 02/LP/PB/KAB/13.16/II/2018 Tanggal
15 Februari 2018;
28. Bukti P-28 : Foto copy Surat Pemberitahuan Tentang Status Laporan
nomor 02/LP/PB/KAB/13.16/II/2018 dari Panwas
Kabupaten Cirebon tanggal 21 Februari 2018;
29. Bukti P-29 : Foto copy Tanda Bukti Laporan dari Panwas Kabupaten
Cirebon Nomor 03/LP/PB/KAB/13.16/II/2018 Tanggal
15 Februari 2018;
30. Bukti P-30 : Foto copy Surat Pemberitahuan Tentang Status Laporan
nomor 03/LP/PB/KAB/13.16/II/2018 dari Panwas
Kabupaten Cirebon tanggal 21 Februari 2018;
31. Bukti P-31 : Foto copy Tanda Bukti Laporan dari Panwas Kabupaten
Cirebon Nomor 05/LP/PB/KAB/13.16/II/2018 Tanggal
19 Februari 2018;
32. Bukti P-32 : Foto copy Surat Pemberitahuan Tentang Status Laporan
nomor 05/LP/PB/KAB/13.16/II/2018 dari Panwas
Kabupaten Cirebon tanggal 25 Februari 2018;
33. Bukti P-33 : Foto copy surat Hamzah kepada Panwas Kabupaten
Cirebon tertanggal 23 Februari 2018;
34. Bukti P-34 : Foto copy tanda terima dari Panwas Kabupaten Cirebon
tertanggal 23 Februari 2018;
35. Bukti P-35 : Screenshot status Facebook Sdr. Nunu Sobari (Ketua
Panwas Kabupaten Cirebon)
[2.3] PETITUM
Berdasarkan uraian di atas, Pengadu memohon kepada DKPP berdasarkan
kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:
1. Memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara
Pemilu yang telah dilakukan oleh para Teradu;
2. Memberikan sanksi peringatan keras dan/atau jika DKPP berpendapat lain
mohon keputusan yang seadil-adilnya.
Apabila Majelis Sidang DKPP berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-
adilnya.
Saksi Pengadu
Dalam sidang tanggal 26 April 2018 di Ruang Sidang DKPP, Majelis Sidang dan
Tim Pemeriksa Daerah memberikan kesempatan kepada Saksi Pengadu.
Keterangan Saksi Pengadu tersebut sebagai berikut:
1. Mawa Bagja
Saksi menyatakan mengetahui bahwa Sunjaya Purwadisastra ialah mantan
terpidana saat mengikuti sidang di Mahkamah Konstitusi terkait gugatan
paslon Evi-Rakhmat kepada KPU Kabupaten Cirebon pada tahun 2013. Selain
itu, Sdr. Mawa Bagja menyatakan pernah menjadi saksi saat sengketa di
Panwas terkait gugatan oleh pengadu (Hamzah). Pada saat sengketa, saksi
menjawab dengan jawaban yang sama. Saksi pernah memberikan bukti-bukti
kepada Panwas Kabupaten Cirebon terkait bahwa Sunjaya Purwadisastra
adalah mantan terpidana. Bukti-bukti tersebut antara lain putusan pengadilan,
yang diserahkan kepada Panwas Kabupaten Cirebon. Pada saat itu saksi
diklarifikasi oleh Sdr. Arif Rahman (Staf Panwas), lalu saksi memberikan satu
bendel bukti.
2. Ivan Maulana
Saksi menyatakan bahwa dirinya kebetulan intens mengawal permasalahan
mutasi di Pemerintah Kabupaten Cirebon menjelang Pilkada. Permasalahan ini
sempat dibawa oleh saksi untuk melaksanakan audiensi dengan Komisi I DPRD
Kabupaten Cirebon. Terkait pelaporan oleh Sdr. Hamzah (Pengadu) ke Panwas,
saksi menjelaskan kepada Panwas bahwa mutasi yg dilakukan calon petahana
telah melanggar Peraturan KPU yang intinya bahwa 6 bulan menjelang
pendaftaran calon sampai pelantikan tidak boleh ada mutasi di lingkungan
birokrasi. Bahwa proses mutasi yang dilakukan calon petahana banyak
kejanggalan, banyak langkah untuk melegitimasi yang tidak benar menjadi
benar. Saksi sudah memberikan penjelasan dan keterangan kepada pihak
Panwas Kabupaten Cirebon, anehnya Panwas Kabupaten Cirebon tidak
memberikan respon apapun terhadap laporan tersebut. Bahwa surat mutasi
tersebut tidak disertai dengan surat dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).
Saksi melihat ada ketidakcakapan dan ketidakprofesionalan dari Panwas
Kabupaten Cirebon atas laporan dari saksi. Saksi juga menyatakan bahwa
mutasi ini berproses secara ajaib, surat dikirim ke Menteri Dalam Negeri
(Mendagri) pada tanggal 13 Desember 2017 dan dijawab oleh Mendagri pada 15
Desember 2017 tanpa tembusan kepada pihak provinsi. Persetujuan dari
Mendagri waktunya tidak terlampau jauh, tetapi hal ini oleh pihak Panwas
tidak dijadikan sebagai temuan. Pihak Panwas hanya menunggu bola saja,
menunggu kalau ada laporan saja tanpa inisiatif ada temuan pelanggaran.
Terkait audiensi kami dengan Komisi I DPRD Kabupaten Cirebon,
keputusannya menunggu dari KASN. Sampai saat ini tidak ada berita atau info
dari KASN.
PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU
[2.4] Para Teradu telah menyampaikan jawaban dan penjelasan pada
persidangan tanggal 26 April 2018 yang pada pokoknya menguraikan hal-hal
sebagai berikut:
Jawaban Teradu I dan Teradu II
1. Bahwa Teradu I dan II menolak dalil Pengadu mengenai status Calon Bupati
Cirebon Sunjaya Purwadisastra adalah mantan terpidana. Pada saat
pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun
2018 mulai tanggal 8 Januari 2018 s.d tanggal 10 Januari 2018 (Bukti T-1),
Sunjaya Purwadisastra melampirkan Surat Keterangan Tidak Pernah
Sebagai Terpidana Nomor W11.U19 / 006 / HL.01.10 / I / 2018 / PN.Sbr
tanggal 04 Januari 2018 dari Pengadilan Negeri Sumber Kabupaten Cirebon
yang pada pokoknya menerangkan bahwa Sunjaya Purwadisastra tidak
pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap. (bukti T-2)
2. Bahwa berdasarkan kajian KPU Kabupaten Cirebon terkait putusan
Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 31-K/PMT-II/AD/VII/2012
tanggal 23 Nopember 2012, apabila diikaji dari ketentuan Pasal 4 Ayat (1)
huruf (f) PKPU Nomor 3 Tahun 2017 yang menetapkan “bagi Mantan
Terpidana yang telah selesai menjalani masa pemidanaannya, secara
kumulatif, wajib memenuhi syarat secara terbuka dan jujur mengemukakan
kepada publik dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang, kecuali
bagi Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa pidananya paling
singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran”. Menurut Teradu I dan II,
Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 31-K/PMT-
II/AD/VII/2012 atas nama Drs. Sunjaya Purwadisastra ditetapkan tanggal
23 Nopember 2012 yang apabila dilihat dari tanggal pendaftaran bakal
pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2018 yaitu mulai
tanggal 8 Januari 2018 s.d tanggal 10 Januari 2018 telah melampaui waktu
5 (lima) tahun, sehingga Sunjaya Purwadisastra tidak perlu mengemukakan
kepada publik. (bukti T3)
3. Bahwa terhadap dalil Pengadu mengenai Sunjaya Purwadisastra yang
merupakan calon bupati petahana telah melakukan mutasi yang tidak
sesuai prosedur, Teradu I dan Teradu II mengetahui sebatas informasi di
media massa dan faktanya bahwa sampai dengan selesainya masa
tanggapan yaitu pada tanggal 16 Januari 2018 (bukti T-1) tidak ada
aduan/laporan serta tanggapan tertulis dari masyarakat Kabupaten Cirebon
dan tidak ada rekomendasi dari Panwas Kabupaten Cirebon sebagaimana
diatur dalam pasal 62 ayat (2) dan ayat (3) PKPU 3 Tahun 2017 yakni dalam
ayat (2) “ Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan
terhadap berkas persyaratan calon yang telah dinyatakan lengkap atau
memenuhi syarat, kecuali mendapat rekomendasi dari Bawaslu Provinsi atau
Panwas Kabupaten/Kota atau laporan tertulis dari masyarakat yang dilampiri
identitas kependudukan pelapor yang jelas, bukti-bukti yang
mendasari/memperkuat laporannya, dan uraian mengenai penjelasan obyek
masalah yang dilaporkan.” Serta pada ayat (3) “Rekomendasi Bawaslu
Provinsi atau PanwasKabupaten/Kota atau laporan masyarakat sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota dengan
melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang atau kepada
Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Bakal
Pasangan Calon.” Oleh karena itu, Teradu I dan Teradu II tidak bisa
menindaklanjuti dengan melakukan klarifikasi kepada instansi yang
berwenang terkait mutasi yang dilakukan oleh Sunjaya Purwadisastra selaku
calon petahana.
4. Bahwa terhadap dalil Pengadu mengenai Imron Rosyadi yang berstatus PNS
yang menurut Pengadu belum mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan
yang berlaku sesuai dengan peraturan pilkada. Menurut Teradu I dan
Teradu II adalah sebagai berikut :
- Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Cirebon Nomor 013/PL.03.3-Kpt/3209/KPU-Kab/II/2018 Tanggal 12
Februari 2018 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil
Bupati Cirebon Tahun 2018 (bukti T4) , Pasangan Calon Bupati dan Wakil
Bupati Cirebon Tahun 2018 adalah sebagai berikut :
1. Drs.H.Kalinga, MM dan Dian Hernawa Susanty;
2. DR.H.Sunjaya Purwadisastra, M.M.,M.Si dan Drs.H.Imron;
3. Rakhmat dan Drs.Yayat Ruhyat, M.Si ; dan
4. Mohamad Luthfi, ST dan Nurul Qomar.
- Bahwa jika yang dimaksud oleh Pengadu adalah Drs. H. Imron sebagai
Calon Wakil Bupati Cirebon Tahun 2018, maka yang bersangkutan telah
memenuhi syarat karena pada saat pendaftaran telah menyerahkan surat
pernyataan pengunduran diri sebagai Pegawai Negeri Sipil (bukti T-5)
dengan menyertakan surat keterangan proses pemberhentian/pensiun
dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat Nomor
147/Kw.10/I.2/KP.09/I/2018 tanggal 03 Januari 2018 (bukti T-6). Bahwa
Drs.H.Imron telah menyerahkan Surat Keputusan Menteri Agama
Republik Indonesia Nomor B.II/3/P/02141.1 tanggal 26 Januari 2018
tentang pemberhentian dengan hormat Drs. H. Imron sebagai Pegawai
Negeri Sipil (PNS) yang diserahkan ke KPU Kabupaten Cirebon bulan
Maret 2018 apabila ditinjau dari Pasal 69 ayat (1) PKPU Nomor 3 Tahun
2017 menetapkan “Bagi Calon yang berstatus sebagai Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara
Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil wajib menyampaikan
keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian sebagai
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian
Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil kepada KPU
Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat 30 (tiga
puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.” Oleh karena itu, menurut
Teradu I dan Teradu II dalil Pengadu tidak beralasan.
Jawaban Teradu III, Teradu IV dan Teradu V
1. Bahwa Teradu III, IV dan V pada prinsipnya hanya menjawab dalil-dalil
Pengadu yang diajukan kepada Teradu III, IV dan V dan/atau yang ada
kaitannya dengan kewenangan dan tanggung jawab serta kepentingan
Teradu III, IV dan V;
2. Bahwa Teradu III, IV dan V menolak seluruh pengaduan yang disampaikan
Pengadu, kecuali apa yang secara tegas dan bulat diakui oleh Teradu III,IV
dan V;
3. Bahwa pada tanggal 10 Januari 2018 Pukul 10.30 WIB Panwas Kabupaten
Cirebon melakukan pengawasan langsung jalannya pendaftaran calon Bupati
dan Wakil Bupati Cirebon 2018 di kantor KPU Kabupaten Cirebon;
4. Bahwa pada tanggal 13 Januari 2018 Pukul 13.00 WIB Panwas Kabupaten
Cirebon melakukan pengawasan langsung Verifikasi Penelitian Administrasi
Calon Bupati dan Wakil Bupati di kantor KPU Kabupaten Cirebon;
5. Bahwa pada tanggal 9 Januari 2018 Panwas Kabupaten Cirebon telah
mengklarifikasi terhadap Sunjaya Purwadisastra terkait mutasi jabatan
dilingkungan Pemda Kabupaten Cirebon ketika yang bersangkutan masih
berstatus sebagai Bupati yang menjabat;
6. Bahwa pada tanggal 17 Januari 2018 Panwas Kabupaten Cirebon berkirim
surat kepada Menteri Dalam Negeri yang pada intinya meminta bukti izin
tertulis yang dikeluarkan dalam kaitannya mutasi jabatan dilingkungan
Pemda Kabupaten Cirebon;
7. Bahwa pada tanggal 21 Februari 2018 Kementerian Dalam Negeri RI
Direktorat Jenderal Otonomi Daerah membalas surat permintaan Panwas
Kabupaten Cirebon dengan Nomor: 800/1515/OTDA perihal data mutasi
pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon;
8. Bahwa pada tanggal 15 Februari 2018 pengadu melaporkan dugaan
pelanggaran terkait persyaratan bapaslon Sunjaya Purwadisastra yang tidak
melampirkan keterangan vonis pernah dipidana oleh Pengadilan Militer II
Jakarta;
9. Bahwa setelah melakukan penelitian, laporan pengadu dinyatakan
memenuhi syarat formil dan syarat materiel sebagaimana diatur dalam
Peraturan Badan Pengawas Pemilu (Perbawaslu) Nomor 14 Tahun 2017
tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil
Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota
sebagai penjabaran dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-
Undang;
10. Bahwa selanjutnya Panwas Kabupaten Cirebon meregister laporan pengadu
dengan nomor: 02/LP/PB/KAB/13.16/II/2018; Selain itu, Ketua dan dua
Anggota Panwas Kabupaten Cirebon melakukan rapat pleno untuk
membentuk tim klarifikasi dalam rangka mengklarifikasi para pihak;
11. Bahwa hasil rapat pleno ditindaklanjuti dengan menerbitkan surat
keputusan dan/atau surat tugas tim klarifikasi;
12. Bahwa dalam tahap kajian Panwas Kabupaten Cirebon melakukan klarifikasi
terhadap pengadu, saksi-saksi dan terlapor (KPU Kabupaten Cirebon).
Selanjutnya dituangkan dalam formulir model A.8 tentang kajian;
13. Bahwa produk kajian laporan dengan nomor: 02/LP/PB/KAB/13.16/II/2018
selanjutnya dituangkan dalam formulir model A.13 tantang status laporan
yang ditempel dikaca kantor yang bisa diakses publik;
14. Bahwa pada tanggal 21 Februari 2018 Panwas Kabupaten Cirebon
mengirimkan surat pemberitahuan tantang status laporan kepada pengadu;
15. Bahwa pada tanggal 15 Februari 2018 pengadu melaporkan terkait
penetapan paslon Sunjaya Purwadisastra oleh KPU Kabupaten Cirebon yang
pada pokok masalah yang dilaporkan karena paslon tersebut pernah
melakukan mutasi jabatan dilingkungan Pemda Kabupaten Cirebon sebelum
ditetapkan sebagai salah satu calon Bupati;
16. Bahwa setelah melakukan penelitian, laporan pengadu dinyatakan
memenuhi syarat formil dan syarat materiel sebagaimana diatur dalam
Peraturan Badan Pengawas Pemilu (Perbawaslu) Nomor 14 Tahun 2017
Tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil
Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota
sebagai penjabaran dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-
Undang;
17. Bahwa selanjutnya Panwas Kabupaten Cirebon meregister laporan pengadu
dengan nomor: 03/LP/PB/KAB/13.16/II/2018;
18. Bahwa Ketua dan dua Anggota Panwas Kabupaten Cirebon melakukan rapat
pleno untuk membentuk tim klarifikasi dalam rangka mengklarifikasi para
pihak;
19. Bahwa hasil rapat pleno ditindaklanjuti dengan menerbitkan surat
keputusan dan/atau surat tugas tim klarifikasi;
20. Bahwa dalam tahap kajian Panwas Kabupaten Cirebon melakukan klarifikasi
terhadap Pengadu, saksi-saksi dan terlapor (KPU Kabupaten Cirebon);
21. Bahwa selanjutnya dituangkan dalam formulir model A.8 tentang kajian;
22. Bahwa produk kajian laporan dengan Nomor: 03/LP/PB/KAB/13.16/II/2018
selanjutnya dituangkan dalam formulir model A.13 tantang status laporan
yang ditempel dikaca kantor yang bisa diakses publik;
23. Bahwa pada tanggal 21 Februari 2018 Panwas Kabupaten Cirebon
mengirimkan surat pemberitahuan tantang status laporan kepada pengadu;
24. Bahwa pada tanggal 19 Februari 2018 Pengadu melaporkan dugaan
pelanggaran terkait persyaratan administrasi surat pengajuan pengunduran
diri Drs. H. Imron sebagai Cawabup paslon nomor urut 2;
25. Bahwa setelah melakukan penelitian, laporan Pengadu dinyatakan
memenuhi syarat formil dan syarat materiel sebagaimana diatur dalam
Peraturan Badan Pengawas Pemilu (Perbawaslu) Nomor 14 Tahun 2017
Tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil
Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota
sebagai penjabaran dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-
Undang;
26. Bahwa selanjutnya Panwas Kabupaten Cirebon meregister laporan pengadu
dengan Nomor: 05/LP/PB/KAB/13.16/II/2018;
27. Bahwa Ketua dan dua Anggota Panwas Kabupaten Cirebon melakukan rapat
pleno untuk membentuk tim klarifikasi dalam rangka mengklarifikasi para
pihak;
28. Bahwa hasil rapat pleno ditindaklanjuti dengan menerbitkan surat
keputusan dan/atau surat tugas tim klarifikasi;
29. Bahwa dalam tahap kajian Panwas Kabupaten Cirebon melakukan klarifikasi
terhadap pengadu, saksi-saksi dan terlapor (KPU Kabupaten Cirebon);
30. Bahwa selanjutnya dituangkan dalam formulir model A.8 tentang kajian;
31. Bahwa produk kajian laporan dengan Nomor: 05/LP/PB/KAB/13.16/II/2018
selanjutnya dituangkan dalam formulir model A.13 tantang status laporan
yang ditempel dikaca kantor yang bisa diakses publik;
32. Bahwa pada tanggal 25 Februari 2018 Panwas Kabupaten Cirebon
mengirimkan surat pemberitahuan tantang status laporan kepada pengadu;
33. Bahwa dari seluruh proses penanganan pelanggaran mulai tahap pelaporan,
tahap penelitian kelengkapan berkas syarat formil dan materiel, tahap
klarifikasi para pihak, tahap kajian dan terakhir tahap rekomendasi serta
pemberitahuan status laporan, Panwas Kabupaten Cirebon senantiasa
merujuk pada Peraturan Badan Pengawas Pemilu (Perbawaslu) Nomor 14
Tahun 2017 Tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur
Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil
Wali Kota sebagai penjabaran dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016
Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015
Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi
Undang-Undang.
Jawaban Teradu III
1. Bahwa benar pada tanggal 11 Maret Tahun 2018 sekira pukul 12.26 WIB,
saya membuat status di media sosial Facebook yang berbunyi “ Adakah yang
tahu man teman fb....kenapa ya WA BN dan Mas Ivan hanya berani
melaporkan petahana, gak berani melaporkan paslon yang lain ya..padahal
kalau ditelusuri sama2 ada salahnya....padahal yg selalu dilaporkan malah
tambah terkenal.media memberitakan terus”. (bukti T-1)
2. Bahwa kalimat yang saya unggah pada status Facebook di atas pada poin 1
tidak ada tujuan dan niat untuk mendukung paslon petahana apalagi
keberpihakan. Akan tetapi, tujuan saya ialah bertanya kepada teman-teman
saya yang ada di media sosial karena sepengetahuan saya baik WA BN yang
nama aslinya Budi Nugroho dan Mas Ivan yang bernama lengkap Ivan
Maulana tidak tercatat dalam Tim Pemenangan Paslon manapun.
3. Bahwa baik mas Ivan dan WA BN adalah teman saya yang terkadang minum
kopi bersama di warung, sehingga saya berpikir ketika melaporkan salah
satu paslon adalah wujud partisipasi masyarakat dalam pengawasan
penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah serentak
tahun 2018.
4. Bahwa tujuan saya membuat status tersebut di atas adalah mencoba
menggugah kesadaran masyarakat khususnya yang berteman dengan saya
di media sosial Facebook dalam melakukan pengawasan partisipatif yang
saat ini sedang diupayakan oleh divisi pengawasan dan hubungan antar
lembaga yang kebetulan saya sebagai Kordinator Divisi.
5. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, tidak benar saya dianggap tidak
netral dan memicu kekisruhan karena tidak ada kejadian apapun di
Kabupaten Cirebon yang membuat masyarakat resah apalagi kisruh
termasuk protes dari paslon lain. Menurut saya, semua ini hanya karena
pengadu sebagai bakal pasangan calon yang mendaftar ke KPU Kabupaten
Cirebon dari perseorangan yang tidak lolos dan mengajukan permohonan
penyelesaian sengketa ke Panwas Kabupaten Cirebon yang putusannya
ditolak seluruhnya. Hal ini terjadi karena dalam fakta persidangan pengadu
tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya.
[2.5] PERMOHONAN
Berdasarkan uraian di atas, para Teradu memohon kepada Majelis Sidang DKPP
yang memeriksa dan mengadili pengaduan a quo untuk memberikan Putusan
sebagai berikut:
1. Menyatakan menolak aduan Pengadu.
2. Menyatakan para Teradu tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik
Penyelenggara Pemilu.
3. Merehabilitasi nama baik para Teradu dari seluruh dugaan pelanggaran kode
etik penyelenggara Pemilu.
Apabila Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berpendapat lain, mohon
putusan yang seadil-adilnya.
[2.6] Para Teradu telah memperkuat dalilnya dengan mengajukan bukti sebagai
berikut:
Bukti dari Teradu I dan Teradu II
1. Bukti T-1 : Foto copy Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Perubahan atas PKPU Nomor 1 Tahun 2017 tentang
Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati
dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
2. Bukti T-2 : Foto copy Surat Keterangan Pengadilan Negeri Sumber
nomor: W11.U19/006/HL.01.10/I/2018/PN.Sbr perihal
tidak pernah sebagai terpidana atas nama Sunjaya
Purwadisastra;
3. Bukti T-3 : Foto copy Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta
nomor 31-K/PMT-II/AD/VII/2012 atas nama perkara
terdakwa Sunjaya Purwadisastra;
4. Bukti T-4 Foto copy Keputusan KPU Kabupaten Cirebon nomor:
013/PL.03.3-Kpt/3209/KPU-Kab/II/2018 tertanggal 12
Februari 2018 perihal penetapan pasangan calon peserta
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2018;
5. Bukti T-5 : Foto copy surat pernyataan pengunduran diri Sdr. Imron
sebagai PNS tertanggal 3 Januari 2018;
6. Bukti T-6 : Foto copy surat Kementerian Agama Republik Indonesia
Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat
tertanggal 3 Januari 2018 perihal proses
pemberhentian/pemensiunan PNS atas nama Drs. H.
Imron;
7. Bukti T-7 : Foto copy Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia
nomor: B.II/3/P/02141.1 perihal pemberhentian dengan
hormat Imron sebagai PNS.
Bukti dari Teradu III, Teradu IV dan Teradu V
1. Bukti T-1 : Penerimaan laporan saudara Hamzah dengan Nomor
02/LP/PB/13.16/II/2018 terkait atas dugaan pelanggaran
yang dilakukan KPU Kabupaten Cirebon yang telah
meloloskan Sunjaya Purwadisastra sebagai calon Bupati
Cirebon pada tanggal 15 Februari 2018;
2. Bukti T-2 : Tanda Bukti Laporan Nomor 02/LP/PB/13.16/II/2018
pada tanggal 15 Februari 2018 yang ditanda tangani
saudara Arief Rahman dan Hamzah;
3. Bukti T-3 : Berita Acara Rapat Pleno Pembentukan Tim Klarifikasi
dengan nomor BA/020/JB.07/II/2018;
4. Bukti T-4 Surat Keputusan tentang Pembentukan Tim Klarifikasi
dengan nomor 021/SKEP/JB.07/II/2018 tanggal 16
Februari 2018;
5. Bukti T-5 : Surat Tugas Tim Klarifikasi dengan nomor:
040/JB.07/II/2018 tanggal 17 Februari 2018;
6. Bukti T-6 : Undangan Klarifikasi kepada saudara pelapor (Hamzah),
saksi (Aries Yohansyah dan Mawa Bagja) dan terlapor
(KPU Kabupaten Cirebon) dengan nomor
035/JB.07/II/2018;
7. Bukti T-7 : Berita Acara Klarifikasi Sdr. Aries Yohansyah, SH sebagai
saksi dalam laporan nomor 02/LP/PB/13.16/II/2018
Tanggal 18 Februari 2018;
8. Bukti T-8 : Berita Acara Klarifikasi Sdr. Mawa Bagja sebagai saksi
dalam laporan nomor 02/LP/PB/13.16/II/2018 pada
tanggal 18 Februari 2018;
9. Bukti T-9 : Berita Acara Klarifikasi Drs. Sopidi, MA sebagai terlapor
dalam laporan nomor 02/LP/PB/13.16/II/2018 pada
tanggal 18 Februari 2018;
10. Bukti T-10 : Hasil Kajian dugaan pelanggaran dengan nomor laporan
02/LP/PB/13.16/II/2018;
11. Bukti T-11 : Berita Acara Rapat Pleno penetapan laporan pelanggaran
dengan nomor: BA/022/JB.07/II/2018;
12. Bukti T-12 : Pemberitahuan Status Laporan dengan nomor
02/LP/PB/13.16/II/2018 tanggal 21 Februari 2018;
13. Bukti T-13 : Foto Pemberitahuan Status Laporan dengan nomor
02/LP/PB/13.16/II/2018 yang ditempel di depan kantor
Panwas Kabupaten Cirebon;
14. Bukti T-14 : Penerimaan laporan Sdr. Hamzah dengan nomor
03/LP/PB/13.16/II/2018 terkait atas dugaan pelanggaran
yang dilakukan KPU Kabupaten Cirebon yang telah
meloloskan Sunjaya Purwadisastra sebagai calon Bupati
Cirebon pada tanggal 15 Februari 2018;
15. Bukti T-15 : Tanda Bukti Laporan Nomor 03/LP/PB/13.16/II/2018
pada tanggal 15 Februari 2018 yang ditandatangani Sdr.
Arief Rahman dan Hamzah;
16. Bukti T-16 : Berita Acara Rapat Pleno Pembentukan Tim Klarifikasi
dengan nomor BA/022/JB.07/II/2018 pada tanggal 17
Februari 2018;
17. Bukti T-17 : Surat Keputusan tentang Pembentukan Tim Klarifikasi
dengan nomor 023/SKEP/JB.07/II/2018 tanggal 16
Februari 2018;
18. Bukti T-18 : Surat Tugas Tim Klarifikasi dengan nomor:
036/JB.07/II/2018 tanggal 17 Februari 2018;
19. Bukti T-19 : Undangan Klarifikasi kepada saudara pelapor (Hamzah),
saksi (Budhi Nugraha dan H. Yayat) dan terlapor (KPU
Kabupaten Cirebon) dengan nomor 036/JB.07/II/2018;
20. Bukti T-20 : Berita Acara Klarifikasi Sdr. Budhi Nugraha sebagai saksi
dalam laporan nomor 03/LP/PB/13.16/II/2018 pada 18
Februari 2018;
21. Bukti T-21 : Berita Acara Klarifikasi Sdr. Yayat Rukhyat sebagai saksi
dalam laporan nomor 03/LP/PB/13.16/II/2018 pada 19
Februari 2018;
22. Bukti T-22 : Berita Acara Klarifikasi Sdr. Marjuki sebagai terlapor
dalam laporan nomor 03/LP/PB/13.16/II/2018 pada 18
Februari 2018;
23. Bukti T-23 : Hasil Kajian Dugaan pelanggaran dengan nomor
03/LP/PB/13.16/II/2018;
24. Bukti T-24 : Berita Acara Rapat Pleno penetapan laporan pelanggaran
dengan nomor BA/023/JB.07/II/2018;
25. Bukti T-25 : Pemberitahuan Status Laporan dengan nomor
02/LP/PB/13.16/II/2018 tanggal 21 Februari 2018;
26. Bukti T-26 : Foto Pemberitahuan Status Laporan dengan nomor
03/LP/PB/13.16/II/2018 yang ditempel di depan kantor
Panwas Kabupaten Cirebon;
27. Bukti T-27 : Penerimaan laporan Sdr. Hamzah dengan nomor
05/LP/PB/13.16/II/2018 terkait atas dugaan pelanggaran
yang dilakukan KPU Kabupaten Cirebon yang telah
meloloskan Imron Rosyadi sebagai calon Wakil Bupati
Cirebon pada tanggal 19 Februari 2018;
28. Bukti T-28 : Tanda Bukti Laporan Nomor 05/LP/PB/13.16/II/2018
pada tanggal 19 Februari 2018;
29. Bukti T-29 : Berita Acara Rapat Pleno Pembentukan Tim Klarifikasi
dengan nomor BA/025/JB.07/II/2018 pada tanggal 20
Februari 2018;
30. Bukti T-30 : Surat Keputusan tentang Pembentukan Tim Klarifikasi
dengan nomor 027/SKEP/JB.07/II/2018 tanggal 20
Februari 2018;
31. Bukti T-31 : Surat Tugas Tim Klarifikasi dengan nomor:
036/JB.07/II/2018 tanggal 20 Februari 2018;
32. Bukti T-32 : Undangan Klarifikasi kepada pelapor (Hamzah), saksi
(Mawa Bagja dan Ivan) dan terlapor (KPU Kabupaten
Cirebon) dengan nomor 038/JB.07/II/2018;
33. Bukti T-33 : Berita Acara Klarifikasi Sdr. Hamzah sebagai pelapor
dalam laporan nomor 05/LP/PB/13.16/II/2018 pada 23
Februari 2018;
34. Bukti T-34 : Berita Acara Klarifikasi Sdr. Mawa Bagja sebagai saksi
dalam laporan nomor 05/LP/PB/13.16/II/2018 pada
Februari 2018;
35. Bukti T-35 : Berita Acara Klarifikasi Sdr. Ivan Maulana sebagai terlapor
dalam laporan nomor 05/LP/PB/13.16/II/2018 pada 22
Februari 2018;
36. Bukti T-36 : Berita Acara Klarifikasi Sdr. Saefuddin Jazuli sebagai
terlapor dalam laporan nomor 05/LP/PB/13.16/II/2018
pada 22 Februari 2018;
37. Bukti T-37 : Hasil Kajian Dugaan pelanggaran dengan nomor
05/LP/PB/13.16/II/2018;
38. Bukti T-38 : Berita Acara Rapat Pleno penetapan laporan pelanggaran
dengan nomor BA/024/JB.07/II/2018;
39. Bukti T-39 : Pemberitahuan Status Laporan dengan nomor
05/LP/PB/13.16/II/2018 tanggal 25 Februari 2018;
40. Bukti T-40 : Foto Pemberitahuan Status Laporan dengan nomor
03/LP/PB/13.16/II/2018 yang ditempel di depan kantor
Panwas Kabupaten Cirebon;
41. Bukti T-41 : Laporan Hasil Pengawasan Pendaftaran Calon Bupati dan
Wakil Bupati pada 10 Januari 2018 di kantor KPU
Kabupaten Cirebon;
42. Bukti T-42 : Laporan Hasil Pengawasan Verifikasi Penelitian
Administrasi Calon Bupati dan Wakil Bupati pada 13
Januari 2018 di kantor KPU Kabupaten Cirebon.
KETERANGAN PIHAK TERKAIT
1) Sopidi (Anggota KPU Kabupaten Cirebon/Ketua Pokja Pendaftaran)
Pihak terkait menyatakan bahwa apabila ada status terpidana dari paslon,
kami selaku penyelenggara on the track pada aturan dalam Peraturan KPU.
Bahwa saat pendaftaran, persyaratan calon petahana Sunjaya Purwadisastra
tidak men-check list sebagai mantan terpidana. Ada bukti secara tertulis dan
meyakinkan bahwa surat Pengadilan Negeri Sumber menyatakan Sunjaya
Purwadisastra tidak dalam status pernah sebagai terpidana. Apabila ada dua
syarat terpenuhi bagi siapapun yang mencalonkan tidak ada alasan bagi kami
sebagai penyelenggara untuk tidak menetapkan sebagai bapaslon, yang
kemudian naik statusnya sebagai paslon. Terkait masukan dari masyarakat,
yang pertama kami mendapatkan informasi melalui email dari staf kemudian
kami menindaklanjuti dengan diskusi di internal kami. Dalam
menindaklanjuti, kami tidak harus memanggil yang bersangkutan karena
dalam PKPU disebutkan bentuk tindak lanjut masukan dari masyarakat atau
pihak-pihak terkait syarat pasangan calon adalah melalui kajian dan diskusi
di internal. Itulah yang kami lakukan. Menurut kami, syarat pengaduan itu
tidak cukup dalam bentuk kiriman email, tetapi harus secara langsung yakni
disertai KTP dari pelapor. Kami tidak akan menyampaikan apakah syarat
terakhir itu terpenuhi atau tidak tetapi kami sebagai Pokja khususnya KPU
dengan komisioner lain tidak menemukan dalam unsur fisik. Bahwa ada
kiriman email mengenai tanggapan terhadap bakal paslon kami sudah
mempelajarinya, kami sudah membuat kajian sebagai tindak lanjut masukan
dari masyarakat.
2) Mashuri (Staf Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga Panwas
Kabupaten Cirebon)
Pihak terkait menyatakan mendampingi Teradu III saat menghadiri verifikasi
proses pendaftaran langsung paslon Sunjaya-Imron pada tanggal 10 Januari
2018. Selain itu, saya mendampingi Teradu III menghadiri verifikasi
administrasi pada tanggal 13 Januari 2018. Bahwa pada saat itu dibahas dua
tanggapan dari masyarakat. Bahwa pada saat itu, Teradu III terlibat diskusi
mengenai materi tersebut.
3) Arif Rahman (Staf Penindakan Pelanggaran Panwas Kabupaten Cirebon)
Pihak Terkait menyatakan ada beberapa laporan dari pengadu, kebetulan saya
sedang bertugas piket. Laporan pertama adalah laporan nomor:
02/LP/PB/13.16/II/2018 terkait tentang Sunjaya Purwadisastra yang
dilaporkan sebagai mantan terpidana. Kebetulan saya yg menerima laporan
tersebut. Setelah itu, karena sudah sesuai syarat formil dan materiel sesuai
Perbawaslu No. 14 tahun 2017. Saya kemudian melaporkan kepada pimpinan.
Setelah itu kami rapat dan membentuk tim klarifikasi. Nama saya masuk
disana. Berdasarkan surat tugas, saya mengundang beberapa saksi. Ada saksi
atas nama Mawa Bagja, bahkan saya yangg memeriksa beliau sebagai saksi
atas laporan pengadu terkait pernah dipidananya calon petahana. Prosedur
yang saya jalani tersebut sudah sesuai dengan Perbawaslu No. 14 Tahun
2017. Setelah verifikasi dari pengadu, saksi dan teradu dari KPU Kabupaten
Cirebon datang semua. Hasilnya kami serahkan kepada pimpinan.
[2.7] Untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang
terjadi di persidangan cukup dimuat dalam berita acara persidangan, yang
merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.
V. PERTIMBANGAN PUTUSAN
[4.1] Menimbang pokok pengaduan Pengadu mendalilkan bahwa para Teradu
telah melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Teradu I dan II
meloloskan paslon Sunjaya Purwadisastra dan Imron yang menurut pengadu
tidak memenuhi syarat calon. Menurut pengadu, calon Bupati Sunjaya
Purwadisastra adalah seorang mantan terpidana dan telah melakukan mutasi
yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara
itu, calon Wakil Bupati Imron saat mendaftar masih berstatus sebagai PNS yang
belum mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan peraturan dalam Pilkada.
Teradu III, IV dan V tidak profesional dan terbuka dalam memproses laporan
pengadu terkait diloloskannya pasangan calon Sunjaya Purwadisastra dan Imron
Rosyadi serta keputusan para teradu tidak memberikan kepastian hukum, serta
Teradu III membuat status di akun Facebook miliknya yang terkesan tidak netral
sehingga dapat memicu kekisruhan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Cirebon tahun 2018.
[4.2] Menimbang jawaban dan keterangan Para Teradu, pada pokoknya menolak
aduan Pengadu kecuali hal-hal diakui kebenarannya oleh Para Teradu. Teradu I
dan II menyatakan bahwa pada saat pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati
dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2018 mulai tanggal 8 Januari 2018 s.d tanggal
10 Januari 2018, calon petahana atas nama Sunjaya Purwadisastra telah
melampirkan Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana dengan nomor
W11.U19/006/HL.01.10/I/2018/PN.Sbr tertanggal 4 Januari 2018 dari
Pengadilan Negeri Sumber Kabupaten Cirebon yang pada pokoknya
menerangkan bahwa Sunjaya Purwadisastra tidak pernah sebagai terpidana
berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
Saat pendaftaran ke KPU Kabupaten Cirebon, Sunjaya Purwadisastra men-check
list kolom tidak pernah sebagai terpidana serta menyerahkan KTP dan biodata
sebagai Bupati, bukan sebagai mantan anggota TNI. Terkait Calon Bupati atas
nama Sunjaya Purwadisastra yang melakukan mutasi yang tidak sesuai
prosedur, Teradu I dan Teradu II mengetahui sebatas informasi dari media
massa dan faktanya bahwa sampai dengan selesainya masa tanggapan yaitu
pada tanggal 16 Januari 2018 tidak ada aduan/laporan serta tanggapan tertulis
dari masyarakat Kabupaten Cirebon. Oleh karena itu, Teradu I dan Teradu II
tidak bisa menindaklanjuti dengan melakukan klarifikasi kepada instansi yang
berwenang terkait mutasi yang dilakukan oleh Sunjaya Purwadisastra selaku
calon petahana. Terkait Calon Wakil Bupati atas nama Imron yang masih
berstatus sebagai PNS saat mendaftar dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Cirebon tahun 2018, yang bersangkutan telah memenuhi syarat karena pada
saat pendaftaran telah menyerahkan surat pernyataan pengunduran diri sebagai
Pegawai Negeri Sipil dengan menyertakan Surat Keterangan Proses
Pemberhentian/Pensiun dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa
Barat dengan nomor 147/Kw.10/I.2/KP.09/I/2018 tertanggal 3 Januari 2018.
Calon Wakil Bupati atas nama Imron juga telah menyerahkan Surat Keputusan
Menteri Agama Republik Indonesia Nomor B.II/3/P/02141.1 tanggal 26 Januari
2018 tentang pemberhentian dengan hormat Drs. H. Imron sebagai Pegawai
Negeri Sipil (PNS) yang diserahkan ke KPU Kabupaten Cirebon pada bulan Maret
2018. Terkait Teradu III, IV dan V tidak profesional dan terbuka dalam
memproses laporan pengadu terkait diloloskannya pasangan calon Sunjaya
Purwadisastra dan Imron Rosyadi serta terkait keputusan laporan pengadu yang
tidak memberikan kepastian hukum. Bahwa dari seluruh proses penanganan
pelanggaran mulai tahap pelaporan, tahap penelitian kelengkapan berkas syarat
formil dan materiel, tahap klarifikasi para pihak, tahap kajian dan terakhir tahap
rekomendasi serta pemberitahuan status laporan, Teradu III, IV dan V
senantiasa merujuk pada Peraturan Badan Pengawas Pemilu (Perbawaslu) Nomor
14 Tahun 2017 Tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali
Kota. Terkait Teradu III membuat status di media sosial Facebook yang terkesan
tidak netral sehingga dapat memicu kekisruhan pada Pilkada Kabupaten Cirebon
tahun 2018, Teradu III mengakui bahwa pada tanggal 11 Maret 2018 telah
menulis status di akun Facebook miliknya. Status tersebut berbunyi “Adakah
yang tahu man teman fb....kenapa ya WA BN dan Mas Ivan hanya berani
melaporkan petahana, gak berani melaporkan paslon yang lain ya..padahal kalau
ditelusuri sama2 ada salahnya....padahal yg selalu dilaporkan malah tambah
terkenal.media memberitakan terus”.
[4.3] Menimbang jawaban dan keterangan para Pihak, bukti dokumen, dan fakta
yang terungkap dalam sidang pemeriksaan:
[4.3.1] Terhadap dalil aduan Pengadu bahwa Teradu I dan II meloloskan Paslon
Sunjaya Purwadisastra-Imron tidak memenuhi syarat calon yakni Sunjaya
Purwadisastra adalah seorang mantan terpidana dan telah melakukan mutasi
yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sedangkan
Calon Wakil Bupati (Cawabup) Imron saat mendaftar masih berstatus sebagai
PNS yang belum mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan peraturan dalam
Pilkada, DKPP berpendapat bahwa tindakan Teradu I dan II dalam meloloskan
Paslon Sunjaya Purwadisastra-Imron telah sesuai dengan PKPU Nomor 3 Tahun
2017 Ayat 4 huruf g yang berbunyi “bagi Mantan Terpidana yang telah selesai
menjalani masa pemidanaannya, secara kumulatif, wajib memenuhi syarat
secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik dan bukan sebagai
pelaku kejahatan yang berulang, kecuali bagi Mantan Terpidana yang telah
selesai menjalani masa pidananya paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal
pendaftaran”. Terkait masalah mutasi, dalam fakta persidangan terungkap
bahwa Teradu I dan II tidak bisa melakukan klarifikasi kepada instansi yang
berwenang disebabkan tidak ada aduan/laporan serta tanggapan tertulis dari
masyarakat Kabupaten Cirebon sampai masa tanggapan 16 Januari 2018.
Demikian pula tindakan Cabup Sunjaya Purwadisastra melakukan mutasi sudah
mendapat surat izin tertulis dari Mendagri nomor 821/9242/sj perihal
Persetujuan Mutasi Pejabat di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten
Cirebon tertanggal 15 Desember 2017, sebagaimana ketentuan Pasal 71 Ayat 2
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan
Walikota yang menyatakan “Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil
Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian
pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai
dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri”.
Terkait lolosnya Cawabup Imron saat mendaftar masih berstatus sebagai PNS
yang belum mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan peraturan dalam
Pilkada, tindakan Teradu I dan II telah sesuai dengan Pasal 69 Ayat 1 PKPU
Nomor 3 Tahun 2017 yang berbunyi “ Bagi Calon yang berstatus sebagai Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik
Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil wajib menyampaikan keputusan pejabat
yang berwenang tentang pemberhentian sebagai Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan
Pegawai Negeri Sipil kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP
Kabupaten/Kota paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan
suara.” Berdasarkan hal-hal tersebut, dalil aduan Pengadu tidak terbukti dan
jawaban Teradu I dan II meyakinkan DKPP.
[4.3.2] Terhadap dalil aduan Pengadu bahwa Teradu III, IV dan V tidak
profesional dan terbuka dalam memproses laporan Pengadu terkait
diloloskannya paslon Sunjaya Purwadisastra-Imron serta keputusan para Teradu
yang tidak memberikan kepastian hukum, DKPP berpendapat bahwa tindakan
Teradu III, IV dan V dalam memproses laporan dari Pengadu telah sesuai dengan
Peraturan Bawaslu nomor 14 tahun 2017 Tentang Penanganan Laporan
Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Berdasarkan hal tersebut dalil aduan
Pengadu tidak terbukti dan jawaban Teradu III, IV dan V meyakinkan DKPP.
[4.3.3] Terhadap dalil aduan Pengadu bahwa Teradu III membuat status di media
sosial Facebook yang terkesan tidak netral sehingga dapat memicu kekisruhan
pada Pilkada Kabupaten Cirebon tahun 2018, dalam fakta persidangan
terungkap bahwa Teradu III mengakui pada tanggal 11 Maret 2018 telah menulis
status tersebut di akun Facebook miliknya. DKPP berpendapat tindakan Teradu
III tersebut menunjukkan Teradu III tidak memiliki sense of ethics, dengan
demikian Teradu III terbukti telah melanggar Pasal 8 huruf c Peraturan DKPP
nomor 2 tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara
Pemilihan Umum yakni dalam melaksanakan prinsip mandiri, Penyelenggara
Pemilu seharusnya bersikap dan bertindak tidak mengeluarkan pendapat atau
pernyataan yang bersifat partisan atas masalah atau isu yang sedang terjadi
dalam proses Pemilu. Berdasarkan hal tersebut, dalil aduan Pengadu terbukti
dan jawaban Teradu III tidak meyakinkan DKPP.
[4.4] Menimbang terhadap dalil Para Pengadu selebihnya, DKPP tidak relevan
untuk mempertimbangkan.
