Arsip Putusan DKPP RI

PUTUSAN Nomor 24-PKE-DKPP/II/2019 DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA DEMI KEADILAN DAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU Memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir Pengaduan Nomor 007-P/L-DKPP/I/2019 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 24-PKE- DKPP/II/2019, menjatuhkan Putusan dugaan pelanggaran kode etik yang diajukan oleh:

[1.1] PENGADU Nama : Saepulloh Pekerjaan/Lembaga : Lembaga Pemantau Pemilu Pemuda Muslimin Indonesia (LP3MI) Alamat : Jl. Tanjung Duren Barat III No. 1B Grogol Pertamburan, Jakarta MEMBERIKAN KUASA KEPADA 1. Nama : Cep Dedi Setiawan Pekerjaan/Lembaga Lembaga Pemantau Pemilu Pemuda Muslimin : Indonesia (LP3MI) Alamat Jl. Tanjung Duren Barat III No. 1B Grogol : Pertamburan, Jakarta 2. Nama : Asep Romdon Pekerjaan/Lembaga Lembaga Pemantau Pemilu Pemuda Muslimin : Indonesia (LP3MI) Alamat Jl. Tanjung Duren Barat III No. 1B Grogol : Pertamburan, Jakarta Selanjutnya disebut sebagai--------------------------------------------------Pengadu;

Terhadap: [1.2] TERADU 1. Nama : Arif Budiman Pekerjaan/Lembaga : Ketua Komisi Pemilihan Umum RI Alamat : Jl. Imam Bonjol No. 29 Selanjutnya disebut sebagai--------------------------------------------------Teradu I; 2. Nama : Viryan Azis Pekerjaan/Lembaga : Anggota Komisi Pemilihan Umum RI Alamat : Jl. Imam Bonjol No. 29 Selanjutnya disebut sebagai-------------------------------------------------Teradu II; (021) 31922450, Fax. (021) 3192245, 3. Nama : Rifki Ali Mubarok Pekerjaan/Lembaga : Ketua KPU Provinsi Jawa Barat Alamat : Jalan Garut No. 11 Bandung Selanjutnya disebut sebagai------------------------------------------------Teradu III; 4. Nama : Titik Nurhayati Pekerjaan/Lembaga : Anggota KPU Provinsi Jawa Barat Alamat : Jalan Garut No. 11 Bandung Selanjutnya disebut sebagai------------------------------------------------Teradu IV; 5. Nama : H. Idham Holik Pekerjaan/Lembaga : Anggota KPU Provinsi Jawa Barat Alamat : Jalan Garut No. 11 Bandung Selanjutnya disebut sebagai------------------------------------------------Teradu V; 6. Nama : Reza Alwan Sovnidar Pekerjaan/Lembaga : Anggota KPU Provinsi Jawa Barat Alamat : Jalan Garut No. 11 Bandung Selanjutnya disebut sebagai------------------------------------------------Teradu VI; 7. Nama : Risza Affiat Pekerjaan/Lembaga : Anggota KPU Provinsi Jawa Barat Alamat : Jalan Garut No. 11 Bandung Selanjutnya disebut sebagai-----------------------------------------------Teradu VII; 8. Nama : Nina Yuningsih Pekerjaan/Lembaga : Anggota KPU Provinsi Jawa Barat Alamat : Jalan Garut No. 11 Bandung Selanjutnya disebut sebagai-----------------------------------------------Teradu VII; 9. Nama : Endun Abdul Haq Pekerjaan/Lembaga : Anggota KPU Provinsi Jawa Barat Alamat : Jalan Garut No. 11 Bandung Selanjutnya disebut sebagai------------------------------------------------Teradu IX; 10. Nama : Hilwan Fanaqi Pekerjaan/Lembaga : Anggota KPU Kabupaten Garut Alamat : Jl. Suherman KM. 147, Jati, Tarogong Kaler, Kabupaten Garut Selanjutnya disebut sebagai------------------------------------------------Teradu X; Teradu I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, dan X selanjutnya disebut sebagai------- -------------------------------------------------------------------------------Para Teradu; [1.3] Membaca dan mempelajari pengaduan Pengadu; Memeriksa dan mendengar keterangan Pengadu; Memeriksa dan mendengar keterangan Para Teradu; Memeriksa dan mempelajari dengan seksama semua dokumen dan segala bukti-bukti yang diajukan Pengadu dan Para Teradu.

ALASAN-ALASAN DAN POKOK PENGADUAN PENGADU (021) 31922450, Fax. (021) 3192245, [2.1] Menimbang Pengadu mengajukan pengaduan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut DKPP) atas dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh para Teradu selaku Ketua dan Anggota KPU RI, Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat, dan Anggota KPU Kabupaten Garut, yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut: 1. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 151/PP.06- Kpt/05/KPU/X/2018 Tentang : Jadwal Tahapan Pelaksanaan Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota 2019 – 2024; 2. Bahwa pada tanggal 29 November 2018, Perwakilan Masyarakat Kabupaten Garut Memberikan Tanggapan kepada Tim Seleksi namun tidak ditanggapi; 3. Bahwa ada beberapa Peserta Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Garut yang berasal dari luar Kabupaten; 4. Bahwa pada tanggal 20 Desember 2018, Mosi tidak percaya Terhadap Tim Seleksi, dan Eksepsi dikirimkan ke KPU RI namun Tidak ditanggapi. Mosi tidak percaya dan Nota Keberatan (Eksepsi) yang dikirimkan ke KPU RI dan ditembuskan ke KPU Provinsi Jawa Barat, tidak diperhatikan atau ditanggapi; 5. Bahwa KPU Provinsi Jawa Barat menyelenggarakan Fit and Proper Test pada tanggal 2 Januari 2019 sebagaimana surat KPU Provinsi Jawa Barat Nomor 956/SDM.02-SD/32/Prov/XII2018 tertanggal 31 Desember 2018, padahal sebelumnya kami telah menginformasikan kepada KPU RI dan KPU Provinsi Jawa Barat perihal Hilwan Fanaqi tercatat sebagai pengurus Partai Politik; 6. Bahwa mengeluarkan Pengumuman Nomor 6/PP.06-Pu/05/KPU/I/2019 tentang Penetapan Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupten Periode 2019-2024, namun dalam pengumuman ini nama Hilwan Fanaqi tetap tercantum sebagai, peserta yang ditetapkan padahal telah ada bukti SK sebagaimana (point 5) di atas; [2.2] PETITUM PENGADU Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pengadu memohon kepada DKPP berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut: 1. Mengabulkan aduan Pengadu seluruhnya; 2. Menyatakan bahwa Para Teradu telah melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu; 3. Memohon agar supaya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia segera memproses Laporan Pengadu atau Putusan lain yang seadil-adilnya. [2.3] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pengadu mengajukan bukti-bukti sebagai berikut: Bukti P-1 : Fotokopi Resi Pengiriman Masukan dari masyarakat Kepada Tim Seleksi KPU Kabupaten Garut; Bukti P-2 : Fotokopi Mosi Tidak Percaya Kepada Tim Seleksi KPU Kabupaten, dari OKP Organisasi kemahasiswaan dan Ormas, serta bebrapa Tokoh Kabupaten Garut dan Eksepsi dikirim ke KPU RI tanggal tanggal 20/12/2018; Bukti P-3 : Fotokopi Surat Keputusan Partai Kebangkitan Nasional Ulama/PKNU Kabupaten Garut Yang telah dilegalisasi (021) 31922450, Fax. (021) 3192245, oleh DPP PKNU Tertanggal 27 Desember 2018; Bukti P-4 : Fotokopi Surat KPU Provinsi Jawa Barat Nomor 956/SDM.02- SD/32/Prov/XII2018 tertanggal 31 Desember 2018; Bukti P-5 : Fotokopi Pengumuman Nomor 6/PP.06-Pu/05/KPU/I/2019 tentang Penetapan Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupten Periode 2019-2024, yang dikeluarkan oleh KPU Provinsi Jawa Barat; PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU I DAN TERADU II [2.4] Menimbang bahwa Teradu I dan Teradu II telah menyampaikan jawaban dan penjelasan pada saat persidangan yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: [2.4.1] Secara umum Teradu I dan Teradu II membantah seluruh aduan Pengadu dan menyatakan telah melaksanakan seluruh proses pendaftaran sesuai prosedur yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan; [2.4.2] Bahwa untuk selanjutnya, Teradu I dan Teradu II memberikan jawaban dan penjelasan secara tertulis sebagai berikut: 1. Bahwa sebelum membantah dalil yang diadukan oleh Pengadu, Teradu I dan Teradu II perlu menegaskan telah melaksanakan tugasnya dengan berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, professional, akuntabel, efektif, efisien sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo. Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, dan Pasal 20 Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum; 2. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia tidak pernah menerbitkan Keputusan Nomor: 151/PP.06-Kpt/05/KPU/X/2018 tentang Jadwal Tahapan Pelaksanaan Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota 2019 – 2024; 3. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 1571/PP.06- Kpt/05/KPU/X/2018 tentang Jadwal Tahapan Pelaksanaan Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Periode 2018 – 2023 Tahap VII tanggal 30 Oktober 2018; 4. Bahwa Pengadu mendalilkan pada tanggal 29 November 2018 memberikan Tanggapan kepada Tim Seleksi yang mana hal tersebut adalah bagian dari Pelaksanaan Tugas dari Tim Seleksi untuk menanggapi terhadap tanggapan yang diberikan tersebut, sebagaimana dijelaskan pada Pasal 15 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang berbunyi: “Tim Seleksi menindaklanjuti tanggapan dan masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan melakukan klarifikasi kepada calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam tahapan wawancara.”; (021) 31922450, Fax. (021) 3192245, 5. Bahwa selanjutnya Pengadu mendalilkan telah mengirimkan Mosi Tidak Percaya terhadap Tim Seleksi dan Eksepsi (Nota Keberatan) dikirimkan ke KPU RI pada tanggal 20 Desember 2018, dikirimnya Eksepsi kepada KPU RI bukan dalam jangka waktu periode tanggapan masyarakat (Bukti T-2) pada tahapan pelaksanaan seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Periode Tahun 2018 – 2023 Tahap VII sebagaimana dijelaskan pada Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 1571/PP.06- Kpt/05/KPU/X/2018 tentang Jadwal Tahapan Pelaksanaan Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Periode 2018 – 2023 Tahap VII tanggal 30 Oktober 2018, yaitu dijelaskan pada Poin A huruf e tentang Tanggapan Masyarakat dijelaskan bahwa jadwal dimulai penyampaian tanggapan masyarakat sampai berakhirnya penyampaian tanggapan masyarakat dimulai 5 November 2018 s.d. 2 Desember 2018; 6. Bahwa selanjutnya Sdr. Hilwan Fanaqi adalah seorang petahana Anggota KPU Kabupaten Garut Periode 2013–2018 yang mengemban amanah sebagai Ketua selanjutnya mencalonkan diri kembali untuk mengikuti seleksi calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat Periode 2019–2024 dan berhasil terpilih kembali sebagai Anggota KPU Kabupaten Garut Periode 2019 – 2024; 7. Bahwa berdasarkan periode kepengurusan pada SK Partai sebagaimana dijelaskan bahwa tidak relevan apabila dikaitkan dengan tahapan seleksi calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat Periode 2019 – 2024 sebab masa kepengurusan dari Partai tersebut sudah usai dan tidak berpengaruh terhadap proses seleksi yang dilaksanakan pada tahapan seleksi pengumuman pendaftaran calon anggota KPU Provinsi dan Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota pertama kali pada tanggal 2 November 2018; 8. Bahwa selanjutnya setelah dilakukan penelusuran lebih lanjut, Penerima Kuasa Pengadu atas nama Cep Dedi Setiawan adalah salah satu dari mantan peserta seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Garut Periode 2019 – 2024, namun langkah dari Cep Dedi Setiawan terhenti di tahapan seleksi Wawancara dengan keterangan Tidak Lulus sehingga tidak ditetapkan ke tahap selanjutnya yaitu penentuan 10 (sepuluh) besar; 9. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 363/PP.06-Kpt/05/KPU/I/2019 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat Periode 2019 – 2024 nama Sdr. Hilwan Fanaqi telah dilantik sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat Periode 2019 – 2024; 10. Bahwa dalam aduan a quo terdapat konflik kepentingan dan rivalitas antara sesama peserta seleksi yang mengakibatkan tidak terimanya salah satu pihak kepada pihak lainnya mengenai lolos dan tidaknya pada seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat Periode 2019 – 2024 sehingga melakukan aduan yang tidak berdasar hukum, hanya bersifat tuduhan belaka, dan tidak memiliki bukti yang kuat untuk menunjukan tindakan apa yang telah dilanggar oleh Teradu I dan Teradu II sehingga didalilkan telah melakukan seleksi yang cacat prosedural; 11. Bahwa selanjutnya Sdr. Hilwan Fanaqi adalah seorang petahana Anggota KPU Kabupaten Garut Periode 2013 – 2018 yang mengemban amanah sebagai (021) 31922450, Fax. (021) 3192245, Ketua selanjutnya mencalonkan diri kembali untuk mengikuti seleksi calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat Periode 2019 – 2024 dan berhasil terpilih kembali sebagai Anggota KPU Kabupaten Garut Periode 2019 – 2024; 12. Bahwa tidak khayal dan tidak mungkin apabila Pengadu tidak mengetahui apabila Sdr. Hilwan Fanaqi adalah seorang petahana yang sebelumnya telah mengemban amanah sebagai Ketua KPU Kabupaten Garut Periode 2013 – 2018 yang seharusnya apabila ia terbukti telah menduduki sebuah jabatan dalam Partai Politik, seyogianya Pengadu melakukan aduan sedari dahulu yang mana ketika Sdr. Hilwan Fanaqi mengemban amanah tersebut, sehingga tidak ada korelasi dan kesinambungan untuk mengadukan Teradu I dan Teradu II melakukan perbuatan cacat prosedur dalam melakukan seleksi; 13. Bahwa Pengadu mendalilkan nama dari Sdr. Hilwan Fanaqi tercantum dalam Surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Nasional Ulama Nomor: SK-283/DPP-01/VIII/2011 tentang Susunan dan Personalia Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Nasional Ulama Kabupaten Garut Masa Khidmat 2011 – 2016; [2.4.3] PETITUM TERADU Bahwa berdasarkan uraian di atas, Teradu I dan Teradu II memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu untuk memutus pengaduan ini, sebagai berikut: 1. Menolak pengaduan Pengadu untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Teradu I dan Teradu II tidak terbukti melakukan Pelanggaran kode etik selaku Penyelenggara Pemilu; 3. Merehabilitasi nama baik Teradu I dan Teradu II, atau Putusan lain yang seadil-adilnya. [2.5] Menimbang bahwa untuk menguatkan jawabannya, maka Teradu mengajukan bukti-bukti sebagai berikut: Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 1571/PP.06-Kpt/05/KPU/X/2018 tentang Jadwal Tahapan Pelaksanaan Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Periode 2018 – 2023 Tahap VII tanggal 30 Oktober 2018; Bukti T-2 : Fotokopi Rekapitulasi surat masuk pada TU Biro Sumber Daya Manusia KPU RI periode bulan Desember 2018; Bukti T-3 : Fotokopi Pengumuman Nomor: 6/PP.06-Pu/05/KPU/I/2019 tentang Penetapan Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Periode 2019 – 2024; Bukti T-4 : Fotokopi Lampiran II.a Berita Acara Nomor: 06/PP.06- BA/32/Timsel.Kab-Kota/XII/2018 tentang Rapat Penetapan Hasil Pemeriksaan Kesehatan dan Tes Wawancara Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Periode 2019 – 2024; Bukti T-5 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik (021) 31922450, Fax. (021) 3192245, Indonesia Nomor: 363/PP.06-Kpt/05/KPU/I/2019 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat Periode 2019 – 2024; Bukti T-6 : Fotokopi Screenshoot dari laman KPU Kabupaten Garut http://kab-garut.kpu.go.id/profil-komisioner/; PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU III, TERADU IV, TERADU V, TERADU VI, TERADU VII, TERADU VIII, DAN TERADU IX [2.6] Menimbang bahwa Teradu III s.d Teradu IX telah menyampaikan jawaban dan penjelasan pada saat persidangan yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: [2.6.1] Secara umum Teradu III s.d Teradu IX membantah seluruh aduan Pengadu dan menyatakan telah melaksanakan seluruh proses pendaftaran sesuai prosedur yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan; [2.6.2] Bahwa untuk selanjutnya, Teradu III s.d Teradu IX memberikan jawaban dan penjelasan secara tertulis sebagai berikut: 1. Bahwa Teradu VII (Risza Affiat), pada saat proses seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Garut status beliau sudah bukan merupakan Anggota KPU Provinsi Jawa Barat karena telah meninggal dunia dan telah di ganti; 2. Bahwa Para Teradu menolak seluruh dalil yang diadukan Pengadu dalam pokok aduan Pengadu, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh Para Teradu dalam uraian jawaban ini; 3. Bahwa Para Teradu telah melaksanakan tugasnya dengan berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, efisien sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo. Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, dan Pasal 20 Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum; 4. Bahwa pada tanggal 5 – 11 November 2018 Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota Periode 2019-2024 membuka pendaftaran Calon Anggota KPU Kabupaten Garut (bersamaan dengan Kabupaten Cirebon) sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1571/PP.06- Kpt/05/KPU/X/2018 tentang Jadwal Tahapan Pelaksanaan Seleksi Calon Anggota Komisi Anggota KPU Provinsi dan Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota Periode 2018-2023 Tahap VII; 5. Bahwa terhadap pokok pengaduan yang disangkakan tersebut dapat Teradu sampaikan hal-hal sebagai berikut: a. Bahwa pada tanggal 5 – 11 November 2018 Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota Periode 2019-2024 membuka pendaftaran Calon Anggota KPU Kabupaten Garut (bersamaan dengan Kabupaten Cirebon) sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1571/PP.06-Kpt/05/KPU/X/2018 tentang Jadwal Tahapan Pelaksanaan Seleksi Calon Anggota Komisi Anggota KPU Provinsi dan Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota Periode 2018-2023 Tahap VII; (021) 31922450, Fax. (021) 3192245, b. Surat KPU RI Nomor 1600/PP.06-SD/05/KPU/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018 perihal Pelaksanaan Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Anggota KPU Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat Periode 2019-2024, berisi perintah penugasan KPU RI kepada KPU Provinsi Jawa Barat untuk melaksanakan uji kelayakan dan kepatutan dengan melakukan: 1) Verifikasi terhadap nama calon anggota KPU Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat Periode 2019-2024 yang akan mengikuti uji kelayakan dan kepatutan untuk memastikan bukan anggota partai politik dan pengurus partai politik serta bukan tim kampanye pemilihan kepala daerah, melalui Sistem Informasi Pencalonan (Silon) dan Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) serta sumber data lainnya; 2) Membagi pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan dalam 2 (dua) panel; 3) Mengisi form penilaian dan form rekapitulasi hasil seleksi; 4) Ketua KPU Provinsi Jawa Barat melakukan supervisi dan monitoring pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan; 5) Batas waktu pelaksanaan tugas bagi KPU Jawa Barat untuk melaksanakan Uji Kelayakan dan Kepatutan sampai dengan tanggal 3 Januari 2019; 6) Daftar Nama untuk Mengikuti Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Anggota KPU Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat Periode 2019-2024 Provinsi Jawa Barat yang termuat dalam Lampiran Surat Komisi Pemilihan Umum 1600/PP.06- SD/05/KPU/XII/2018. 6. Bahwa sampai pada pelaksanaan Uji Kelayakan dan Kepatutan dalam bentuk wawancara, pemenuhan syarat terkait memastikan bukan Anggota Partai Politik dan Pengurus Partai Politik merupakan bagian dari materi wawancara, karena persoalan tersebut merupakan bagian proses klarifikasi yang telah selasai dilaksanakan oleh Tim Seleksi atas adanya tanggapan masyarakat yang ditunjukan kepada Tim Seleksi terhadap yang bersangkutan; 7. Bahwa untuk melaksanakan Uji Kelayakan dan Kepatutan sebagaimana poin b tersebut, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat melaksanakan serangkaian kegiatan untuk menjamin dan memastikan kegiatan Uji Kelayakan dan Kepatutan dapat terlaksana sesuai ketentuan dan tepat waktu, antara lain: a. Menyampaikan informasi kepada seluruh peserta Uji Kelayakan dan Kepatutan melalui Pengumuman Nomor 957/PP.06- Pu/32/Prov/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang Pemanggilan Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Periode 2019- 2024 untuk mengikuti Uji Kelayakan dan Kepatutan dan Surat Nomor 956 /SDM.02-SD/32/Prov/ XII/2018 tanggal 31 Desember 2018 perihal Pemberitahuan Fit dan Proper Test sebagai bentuk pemberitahuan secara resmi kepada seluruh pihak terkait, karena langkah pertama yang memungkinkan untuk dapat terlaksananya uji kelayakan dan kepatutan adalah menyampaikan pemberitahuan terhadap seluruh calon peserta; b. KPU Provinsi Jawa Barat Melaksanakan Uji Kelayakan dan Kepatutan pada tanggal 2 Januari 2019 terhadap Calon Anggota KPU Kabupaten Garut dan KPU Kabupaten Cirebon. (021) 31922450, Fax. (021) 3192245, [2.6.3] PETITUM TERADU Bahwa berdasarkan uraian di atas, Teradu III s.d Teradu IX memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu untuk memutus pengaduan ini, sebagai berikut: 1. Menolak pengaduan Pengadu untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Teradu III s.d Teradu IX tidak terbukti melakukan Pelanggaran kode etik selaku Penyelenggara Pemilu; 3. Merehabilitasi nama baik Teradu III s.d Teradu IX, atau Putusan lain yang seadil-adilnya. [2.7] Menimbang bahwa untuk menguatkan jawabannya, maka Teradu mengajukan bukti-bukti sebagai berikut: Bukti T-1 : Fotokopi Surat KPU RI Nomor 1600/PP.06- SD/05/KPU/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018 perihal Pelaksanaan Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Anggota KPU Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat Periode 2019-2024; Bukti T-2 : Fotokopi Surat KPU Provinsi Jawa Barat Nomor 956 /SDM.02-SD/32/Prov/ XII/2018 tanggal 31 Desember 2018 perihal Pemberitahuan Fit dan Proper Test; Bukti T-3 : Fotokopi Pengumuman Nomor 957/PP.06- Pu/32/Prov/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang Pemanggilan Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Periode 2019-2024; Bukti T-4 : Fotokopi Berita Acara KPU Provinsi Jawa Barat Nomor 02/PP.06-BA/32/Prov/I/2019 tentang Pelaksanaan Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota di Jawa Barat Periode 2019-2024; PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU X [2.8] Menimbang bahwa Teradu X telah menyampaikan jawaban dan penjelasan pada saat persidangan yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: [2.8.1] Secara umum Teradu X membantah seluruh aduan Pengadu dan menyatakan telah melaksanakan seluruh proses pendaftaran sesuai prosedur yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan; [2.8.2] Bahwa untuk selanjutnya, Teradu X memberikan jawaban dan penjelasan secara tertulis sebagai berikut: 1. Bahwa pada tahun 2013, saya mengikuti seleksi anggota KPU Kabupaten Garut untuk periode 2014-2019; 2. Bahwa selama proses seleksi, beredar informasi yang menyatakan tentang keberadaan nama saya sebagai salah satu peserta seleksi KPU Kabupaten Garut yang namanya tercantum dalam kepengurusan partai politik PKNU periode 2011-2016; (021) 31922450, Fax. (021) 3192245, 3. Bahwa setelah menerima informasi tersebut, saya mencari tahu dan memastikan bahwa nama saya tercantum dalam kepengurusan partai politik aquo; 4. Bahwa mendapatkan photo copy Surat Keputusan (SK) kepengurusan PKNU Kabupaten Garut periode 2011-2016 namun saya lupa dari siapa/dari mana mendapatkannya, dan ternyata benar terdapat nama saya di dalam struktur kepengurusan partai politik tersebut dengan posisi sebagai Wakil Sekretaris; 5. Bahwa setelah mendapatkan photo copy SK susunan pengurus partai tersebut, saya mencari tahu tentang Ketua PKNU Kabupaten Garut atas nama A. Dudung Abdurraahman; 6. Bahwa setelah bertemu pada hari Rabu, tanggal 8 Januari 2014 dengan A. Dudung Abdurrahman yang bertempat di rumahnya, saya bertanya apakah yang bersangkutan mengenal saya atau tidak? dan yang bersangkutan menyatakan tidak mengenal Teradu X; 7. Bahwa setelah bertanya tentang diri Teradu X dan A. Dudung Abdurrahman menyatakan tidak mengenal saya, maka kemudian saya memperkenalkan diri, bahwa saya yang bernama Hilwan Fanaqi sebagai salah satu peserta seleksi anggota KPU Kabupaten Garut periode 2014-2019, namun di sisi lain nama Teradu X tercantum dalam susunan pengurus partai politik dimana A. Dudung Abdurrahman menjabat sebagai ketua; 8. Bahwa A. Dudung Abdurrahman memohon maaf atas tercantumnya nama saya dalam Susunan pengurus PKNU Kabupaten Garut periode 2011-2016 tanpa sepengetahuan Teradu X; 9. Bahwa selanjutnya A. Dudung Abdurrahman membuat pernyataan dalam kapasitas sebagai Ketua PKNU Kabupaten Garut periode 2011-2016, di atas kertas dengan kop surat partai politik a quo, yang pada intinya menyatakan bahwa keberadaan nama Teradu X di dalam susunan kepengurusan partai politik tersebut adalah tanpa sepengetahuan dan kesediaan Teradu X; 10. Bahwa dalam tahap seleksi anggota KPU Kabupaten Garut periode 2014-2019, tim seleksi mengklarifikasi keberadaan nama Teradu X dalam susunan pengurus PKNU Kabupaten Garut periode 2011-2016 dan Teradu X menjawab sesuai dengan kronologis di atas serta menunjukkan surat pernyataan ketua PKNU Kabupaten Garut atas nama A. Dudung Abdurrahman; 11. Bahwa setelah melalui seluruh rangkaian proses seleksi, melalui Pengumuman KPU Provinsi Jawa Barat tertanggal 22 Januari 2014 Teradu X dinyatakan lolos menjadi anggota KPU Kabupaten Garut periode 2014-2019 dan dilantik pada tanggal 24 Januari 2014 di Aula KPU Provinsi Jawa Barat; 12. Bahwa menjelang habis masa jabatan sebagai anggota KPU Kabupaten Garut periode 2014-2019, KPU RI membentuk tim seleksi anggota KPU Kabupaten Garut periode 2019-2024; 13. Bahwa Teradu X mendaftar kembali menjadi calon anggota KPU Kabupaten Garut periode 2019-2024; 14. Bahwa dalam proses seleksi, khususnya dalam tahap wawancara oleh tim seleksi yang berjumlah 5 (lima) orang, selain ditanya tentang pengetahuan kepemiluan dan wawasan kebangsaan, saya diminta klarifikasi terhadap pengaduan masyarakat kepada tim seleksi yang salah satunya adalah keberadaan nama Teradu X di dalam susunan pengurus PKNU periode 2011- 2016 yang berdasarkan pengaduan tersebut menyatakan bahwa SK pengurus a quo telah dilegalisasi/disahkan kembali oleh pengurus Pusat PKNU; (021) 31922450, Fax. (021) 3192245, 15. Bahwa kepada tim seleksi saya menjawab sebagaimana kronologis di atas dan saya menyatakan tidak mengetahui prihal legalisasi/pengesahan kembali oleh pengurus pusat partai aquo, sedangkan saya masih menjabat sebagai anggota KPU Kabupaten Garut sampai tanggal 23 Januri 2019; 16. Bahwa pada tanggal 18 Januari 2019, melalui pengumuman Nomor 6 /PP.06- Pu/05/KPU/I/2019 tentang Penetapan Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Calon anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Periode 2019 – 2024 dimana Teradu X menjadi salah satu calon yang ditetapkan menjadi anggota KPU Kabupaten Garut periode 2019-2024; 17. Bahwa setelah Teradu X menyampaikan pertanyaan prihal legalisasi SK kepengurusan a quo, A. Dudung Abdurrahman menyatakan tidak tahu prihal legalisasi tersebut dan menyatakan bahwa setelah PKNU tidak lolos menjadi peserta Pemilu 2014, A. Dudung Abdurrahman tidak aktif lagi sebagai Pengurus PKNU sampai berakhirnya masa jabatan tahun 2016. Dari tahun 2016 sampai sekarang, tidak pernah bersentuhan lagi dengan partai PKNU di semua tingkatan kepengurusan; [2.8.3] PETITUM TERADU Bahwa berdasarkan uraian di atas, Teradu X memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu untuk memutus pengaduan ini, sebagai berikut: 1. Menolak pengaduan Pengadu untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Teradu X tidak terbukti melakukan Pelanggaran kode etik selaku Penyelenggara Pemilu; 3. Merehabilitasi nama baik Teradu X, atau Putusan lain yang seadil-adilnya. [2.8] Menimbang bahwa untuk menguatkan jawabannya, maka Teradu mengajukan bukti-bukti sebagai berikut: Bukti T-1 : Fotokopi Surat KPU Provinsi Jawa Barat perihal Pemberhentian dan Pengangkatan KPU Kabupaten Garut; Bukti T-2 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama A. Dudung Abdurrahman;

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan pengaduan Pengadu adalah terkait dengan dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu; [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut sebagai DKPP) terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagaimana berikut: Kewenangan DKPP [3.3] Menimbang bahwa DKPP dibentuk untuk menegakkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Hal demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 155 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang menyebutkan: “DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan aduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh (021) 31922450, Fax. (021) 3192245, anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota”. Selanjutnya ketentuan Pasal 159 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 mengatur wewenang DKPP untuk a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan; b. Memanggil Pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik; dan d. Memutus Pelanggaran Kode Etik Ketentuan tersebut di atas, diatur lebih lanjut dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum yang menyebutkan: “ Penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP”. [3.4] Menimbang bahwa pengaduan Pengadu berkait dengan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus pengaduan a quo; Kedudukan Hukum [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 458 ayat (1) UU 7/2017 juncto Pasal 4 ayat (1) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas Pengadu kepada DKPP. Selanjutnya ketentuan tersebut di atas diatur lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 sebagai berikut: “Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh: a. Penyelenggara Pemilu; b. Peserta Pemilu; c. Tim Kampanye; d. Masyarakat; dan/atau e. Pemilih”. [3.6] Menimbang bahwa Pengadu adalah Masyarakat, berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf d Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; [3.7] Menimbang bahwa DKPP berwenang untuk mengadili pengaduan a quo, Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan;

[4.1] Menimbang pengaduan Pengadu pada pokoknya mendalilkan bahwa Teradu I dan Teradu II diduga melakukan pelanggaran kode etik dan kode prilaku penyelenggara pemilu atas perbuatannya, tidak menanggapi mosi tidak (021) 31922450, Fax. (021) 3192245, percaya masyarakat terhadap Tim Seleksi terkait tindakan Tim Seleksi tidak menanggapi laporan dan masukan masyarakat terhadap calon anggota KPU Kabupaten Garut yang berasal dari luar daerah maupun terlibat partai yang disampaikan pada tanggal 20 Desember 2018. Mosi tidak percaya juga ditembuskan kepada Teradu III s.d Teradu IX tetapi tetap menyelenggarakan Uji Kelayakan dan Uji Kepatutasn pada tanggal 2 Januari 2019 sebagaimana surat KPU Provinsi Jawa Barat Nomor 956/SDM.02-SD/32/Prov/XII2018 tertanggal 31 Desember 2018, padahal sebelumnya Pengadu telah menginformasikan kepada para Teradu perihal Hilwan Fanaqi tercatat sebagai pengurus Partai Politik. Teradu I dan Teradu II selaku KPU RI tetap mengeluarkan Pengumuman Nomor 6/PP.06-Pu/05/KPU/I/2019 tentang Penetapan Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Periode 2019-2024, namun dalam pengumuman ini nama Hilwan Fanaqi tetap tercantum; [4.2] Menimbang jawaban dan keterangan para Teradu pada pokoknya menolak seluruh dalil aduan Pengadu sebagai berikut: [4.2.1] Bahwa menurut Teradu I dan Teradu II, KPU Republik Indonesia tidak pernah menerbitkan Keputusan Nomor: 151/PP.06-Kpt/05/KPU/X/2018 tentang Jadwal Tahapan Pelaksanaan Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota 2019–2024, melainkan menerbitkan Keputusan Nomor: 1571/PP.06-Kpt/05/KPU/X/2018 tentang Jadwal Tahapan Pelaksanaan Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Periode 2018–2023 Tahap VII tanggal 30 Oktober 2018. Terkait tanggapan Pengadu kepada Tim Seleksi tanggal 29 November 2018, sebagaimana dijelaskan pada Pasal 15 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, berbunyi, “Tim Seleksi menindaklanjuti tanggapan dan masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan melakukan klarifikasi kepada calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam tahapan wawancara”. Sesuai dengan Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 1571/PP.06-Kpt/05/KPU/X/2018 tentang Jadwal Tahapan Pelaksanaan Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Periode 2018–2023 Tahap VII tanggal 30 Oktober 2018 pada Poin A huruf e diatur tentang Tanggapan Masyarakat yang dimulai 5 November 2018 s.d 2 Desember 2018. Berdasarkan Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor: 363/PP.06- Kpt/05/KPU/I/2019 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat Periode 2019 – 2024, Teradu X Hilwan Fanaqi dilantik sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat Periode 2019–2024. Teradu X merupakan petahana sebagai Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Garut Periode 2013–2018 dan terpilih kembali sebagai Anggota KPU Kabupaten Garut Periode 2019–2024 setelah mengikuti seleksi calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat Periode 2019 – 2024; [4.2.2] Bahwa saat proses seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Garut, Teradu VII telah meninggal dan telah diganti sebagai Anggota KPU Provinsi Jawa Barat. Proses seleksi calon anggota KPU Kabupaten Garut diumumkan dan dibuka oleh Tim Seleksi mulai dari tanggal 5 s.d 11 November 2018 bersamaan dengan (021) 31922450, Fax. (021) 3192245, Kabupaten Cirebon yang dilaksanakan berdasarkan Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor 1571/PP.06-Kpt/05/KPU/X/2018 tentang Jadwal Tahapan Pelaksanaan Seleksi Calon Anggota Komisi Anggota KPU Provinsi dan Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota Periode 2018-2023 Tahap VII. Surat KPU RI Nomor 1600/PP.06-SD/05/KPU/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018 perihal Pelaksanaan Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Anggota KPU Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat Periode 2019-2024, memerintahkan kepada Teradu III s.d Teradu IX untuk melaksanakan uji kelayakan dan kepatutan dengan melakukan: 1. Verifikasi terhadap nama calon anggota KPU Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat Periode 2019-2024 yang akan mengikuti uji kelayakan dan kepatutan untuk memastikan bukan anggota partai politik dan pengurus partai politik serta bukan tim kampanye pemilihan kepala daerah, melalui Sistem Informasi Pencalonan (Silon) dan Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) serta sumber data lainnya; 2. Membagi pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan dalam 2 (dua) panel; 3. Mengisi formulir penilaian dan formulir rekapitulasi hasil seleksi; 4. Ketua KPU Provinsi Jawa Barat melakukan supervisi dan monitoring pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan; 5. Batas waktu pelaksanaan tugas bagi KPU Jawa Barat untuk melaksanakan Uji Kelayakan dan Kepatutan sampai dengan tanggal 3 Januari 2019; dan 6. Daftar Nama untuk Mengikuti Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Anggota KPU Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat Periode 2019-2024 Provinsi Jawa Barat yang termuat dalam Lampiran Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 1600/PP.06-SD/05/KPU/XII/2018. Teradu III s.d Teradu IX melaksanakan Uji Kelayakan dan Kepatutan sesuai ketentuan yang berlaku. Teradu III s.d Teradu IX mengumumkan pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan melalui Surat Nomor 956/SDM.02-SD/32/Prov/ XII/2018 tanggal 31 Desember 2018 dan memanggil Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Periode 2019-2024 untuk mengikuti Uji Kelayakan dan Kepatutan melalui Surat Nomor 957/PP.06-Pu/32/Prov/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018. Berdasarkan hal tersebut Teradu III s.d Teradu IX Melaksanakan Uji Kelayakan dan Kepatutan pada tanggal 2 Januari 2019 terhadap Calon Anggota KPU Kabupaten Garut dan KPU Kabupaten Cirebon; [4.2.3] Bahwa menurut Teradu X mengetahui nama dirinya masuk sebagai Wakil Sekretaris dalam Kepengurusan PKNU Periode 2011-2016 melalui foto copy Surat Keputusan Kepengurusan PKNU Kabupaten Garut periode 2011-2016. Mengetahui dirinya dimasukkan dalam Pengurus PKNU Kabupaten Garut, Teradu X pada 8 Januari 2014 menemui A. Dudung Abdurrahman sebagai Ketua PKNU Kabupaten Garut di rumah untuk mengkonfirmasi atas pencantuman nama Teradu X sebagai pengurus PKNU. A. Dudung Abdurrahman sebagai Ketua PKNU Kabupaten Garut, tidak mengenal Teradu X dan meminta maaf atas tercantumnya nama Teradu X dalam susunan Pengurus PKNU Kabupaten Garut periode 2011-2016. Selanjutnya A. Dudung Abdurrahman selaku Ketua PKNU Kabupaten Garut membuat surat pernyataan dan permohonan maaf atas masuknya nama Teradu dalam Kepengurusan PKNU Kabupaten Garut tanpa sepengetahuan dan kesediaan Teradu X. Dalam proses seleksi anggota KPU Kabupaten Garut periode 2014-2019, tim seleksi mengklarifikasi keberadaan nama Teradu X dalam Pengurus PKNU Kabupaten Garut periode 2011-2016. Teradu X menjawab dan menjelaskan sesuai dengan kronologis tersebut dan menyampaikan Surat Pernyataan Ketua PKNU Kabupaten Garut atas nama A. (021) 31922450, Fax. (021) 3192245, Dudung Abdurrahman. Pada proses seleksi Anggota KPU Kabupaten Garut Periode 2019–2024, Teradu X kembali ikut sebagai peserta seleksi. Alhasil Teradu X kembali terpilih sebagai calon Anggota KPU Kabupaten Garut Periode 2019-2024 berdasarkan Pengumuman Nomor 6/PP.06-Pu/05/KPU/I/2019 dan ditetapkan sebagai Anggota KPU Kabupaten Garut Periode 2019-2024 berdasarkan Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor: 363/PP.06- Kpt/05/KPU/I/2019; [4.3] Menimbang keterangan Pengadu, Para Teradu, bukti dokumen dan fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan. Bahwa sidang DKPP untuk memeriksa Perkara a quo, beberapa kali mengalami penundaan diantaranya: 1) sidang pada tanggal 6 Maret 2019 ditunda atas permohonan Teradu I dan Teradu II berdasarkan Surat KPU RI Nomor 351/HK.07-SD/03/KPU/II/2019 tanggal 27 Februari 2019 perihal Penundaan Penjadwalan Ulang Panggilan Sidang DKPP; 2) Agenda sidang pada tanggal 27 Maret 2019 kembali ditunda berdasarkan permohonan Teradu I dan Teradu II melalui Surat KPU RI Nomor 517/HK.07-SD/03/KPU/III/2019 tanggal 22 Maret 2019 perihal Penundaan Penjadwalan Ulang Panggilan Sidang DKPP; 3) Agenda sidang pada tanggal 24 April 2019 dibuka kembali, namun tidak dilanjutkan setelah kuasa Pengadu melakukan protes dan menarik diri keluar ruang sidang atas terjadinya penundaan beberapa kali sidang; 4) agenda sidang dibuka kembali tanggal 8 Mei 2019 tetapi kemudian ditunda atas permohonan Teradu I dan Teradu II melalui Surat KPU RI Nomor 323/HK.07-SD/03/KPU/III/2019 tanggal 4 Mei 2019. Agenda sidang dilanjutkan pada tanggal 26 Juni 2019 namun Pengadu principal setelah dipanggil secara patut, tidak berkenan hadir. Permohonan Teradu I dan Teradu II terhadap beberapa kali penundaan agenda sidang DKPP, dapat dipermaklumkan berkaitan tugas dan wewenang para Teradu mempersiapkan tahapan pemilu menjelang hari pemungutan dan penghitungan suara pada 17 April 2019 maupun pasca pemungutan dan penghitungan serta rekapitulasi perolehan suara pada setiap tingkatan. Suatu situasi menentukan bagi kelangsungan tahapan proses pemilu demokrasi yang menjadi tanggungjawab para Teradu. DKPP sangat menghargai hak Pengadu untuk membuktikan dalil- dalil pokok aduannya melalui sidang pemeriksaan dan terbuka untuk umum. Oleh sebab itu, dengan mempertimbangkan agenda nasional maupun kepentingan Pengadu, DKPP tetap berusaha melayani mengagendakan sidang pemeriksaan, namun Pengadu tidak menggunakan kesempatan dengan baik untuk membuktikan dalil-dalil pokok aduannya. Ketidakhadiran Pengadu setelah diundang secara patut, menurut DKPP Pengadu tidak menggunakan hak untuk membuktikan dalil-dalil pokok aduannya. Berdasarkan hal tersebut dalil aduan Pengadu tidak terbukti dan jawaban para Teradu meyakinkan DKPP. Para Teradu tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu; [4.4] Menimbang terhadap dalil Pengadu selebihnya, DKPP tidak relevan untuk mempertimbangkan.

Berdasarkan penilaian atas fakta dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan Pengadu, memeriksa dan mendengar jawaban Para Teradu, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan (021) 31922450, Fax. (021) 3192245, Pengadu dan Para Teradu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa: [5.1] Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili pengaduan Pengadu; [5.2] Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; [5.3] Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu IV, Teradu V, Teradu VI, Teradu VII, Teradu VIII, Teradu IX, dan Teradu X tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu; Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas,

1. Menolak pengaduan Pengadu untuk seluruhnya; 2. Merehabilitasi nama baik Teradu I Arief Budiman selaku Ketua merangkap Anggota KPU Republik Indonesia dan Teradu II Viryan Azis selaku Anggota KPU Republik Indonesia terhitung sejak dibacakannya Putusan ini; 3. Merehabilitasi nama baik Teradu III Rifki Ali Mubarok selaku Ketua merangkap Anggota KPU Provinsi Jawa Barat dan Teradu IV Titik Nurhayati, Teradu V H. Idham Holik, Teradu VI Reza Alwan Sovnidar, Teradu VII Risza Affiat, Teradu VIII Nina Yuningsih, dan Teradu IX Endun Abdul Haq selaku Anggota KPU Provinsi Jawa Barat terhitung sejak dibacakannya Putusan ini; 4. Merehabilitasi nama baik Teradu X Hilwan Fanaqi selaku Anggota KPU Kabupaten Garut terhitung sejak dibacakannya Putusan ini; 5. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk menindaklanjuti Putusan ini sepanjang terhadap Teradu III, Teradu IV, Teradu V, Teradu VI, Teradu VII, Teradu VIII, dan Teradu IX paling lama 7 (tujuh) hari sejak Putusan dibacakan; 6. Memerintahkan KPU Provinsi Jawa Barat untuk menindaklanjuti Putusan ini sepanjang terhadap Teradu X paling lama 7 (tujuh) hari sejak Putusan dibacakan; dan 7. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini. Demikian diputuskan dalam Rapat Pleno oleh 5 (Lima) Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Harjono, selaku Ketua merangkap Anggota; Muhammad, Teguh Prasetyo, Alfitra Salam, dan Ida Budhiati, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu tanggal Tujuh bulan Agustus tahun Dua Ribu Sembilan Belas, dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal Dua Puluh Delapan bulan Agustus tahun Dua Ribu Sembilan Belas oleh Teguh Prasetyo, Alfitra Salam, dan Ida Budhiati, masing-masing sebagai Anggota, tidak dihadiri oleh Pengadu dan dihadiri oleh Teradu. ANGGOTA Ttd Ttd Teguh Prasetyo Alfitra Salam (021) 31922450, Fax. (021) 3192245, Ttd Ida Budhiati Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya. SEKRETARIS PERSIDANGAN Osbin Samosir (021) 31922450, Fax. (021) 3192245,