Arsip Putusan DKPP RI

PUTUSAN Nomor 69/DKPP-PKE-V/2016 DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA Memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir Pengaduan Nomor 43/V-P/L- DKPP/2016, yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 69/DKPP-PKE-V/2016, menjatuhkan putusan dugaan pelanggaran kode etik yang diajukan oleh:

[1.1] PENGADU Nama : 1. Rahmat Zaini 2. Hazmi Hamid 3. Dedek Gunawan Pekerjaan/Lembaga : Advokat Alamat : Jl. Rangsang, No. 29, Pekanbaru, Provinsi Riau Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Januari 2015 bertindak untuk dan atas nama: Nama : H. Sulaiman Zakaria Pekerjaan/Lembaga : Calon Bupati Kabupaten Bengkalis Tahun 2015-2020 Alamat : Jl. Al. Muslihun RT 005/ RW 003, Kel. Kota Bengkalis Selanjutnya disebut sebagai-----------------------------------------------------------Pengadu;

TERHADAP [1.2] TERADU 1. Nama : Defitri Akbar Jabatan : Ketua KPU Kabupaten Bengkalis Alamat Kantor : Jl. Pertanian Desa Senggoro, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau Selanjutnya disebut sebagai------------------------------------------------------Teradu I; 2. Nama : Muhammad Husni Lebra Jabatan : Anggota KPU Kabupaten Bengkalis Alamat Kantor : Jl. Pertanian Desa Senggoro, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau Selanjutnya disebut sebagai------------------------------------------------------Teradu II; 1 3. Nama : Elmiawati Safarina Jabatan : Anggota KPU Kabupaten Bengkalis Alamat Kantor : Jl. Pertanian Desa Senggoro, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau Selanjutnya disebut sebagai----------------------------------------------------Teradu III; 4. Nama : Khairul Saleh Jabatan : Anggota KPU Kabupaten Bengkalis Alamat Kantor : Jl. Pertanian Desa Senggoro, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau Selanjutnya disebut sebagai-----------------------------------------------------Teradu IV; 5. Nama : Syuib Usman Jabatan : Anggota KPU Kabupaten Bengkalis Alamat Kantor : Jl. Pertanian Desa Senggoro, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau Selanjutnya disebut sebagai------------------------------------------------------Teradu V; [1.3] Membaca dan mempelajari Pengaduan Pengadu Memeriksa dan mendengar keterangan Pengadu; Mendengar jawaban Para Teradu; Memeriksa dan mendengar keterangan Saksi Pengadu; Memeriksa dan mempelajari dengan seksama semua dokumen dan segala bukti yang diajukan Pengadu dan Para Teradu;

ALASAN-ALASAN DAN POKOK PENGADUAN PENGADU [2.1] Menimbang bahwa Pengadu pada tanggal 12 Januari 2016 telah mengajukan Pengaduan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut DKPP) dengan Pengaduan Nomor 43/V-P/L-DKPP/2016, yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 69/DKPP-PKE-V/2016, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: 1. Bahwa Para Teradu tidak cermat dan tidak profesional dalam melakukan verifikasi ijazah Pasangan Calon Nomor Urut 1 Bupati Bengkalis atas nama Amril Mukminin, SE., MM. Ijazah S-1 yang bersangkutan diterbitkan oleh STIE Teladan Medan, namun legalisir dilakukan oleh Rektor Universitas Setia Budi Mandiri Medan atas nama Ir. Ahmaruzar, SE., MM., tertanggal 15 Mei 2015; 2. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 45 ayat (2) huruf j Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, diatur mengenai Pendaftaran Pasangan Calon sebagai berikut: (2) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 2 Huruf j: Fotokopi ijazah yang telah dilegalisir oleh pihak yang berwenang, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c 3. Bahwa terhadap berkas persyaratan tersebut, Para Teradu diwajibkan untuk melakukan verifikasi ulang sebagaimana diatur didalam ketentuan Pasal 49 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, kemudian mencantumkan gelar akademik tersebut baik di dalam Surat Keputusan, Media Sosialisasi maupun di dalam Kertas Suara; 4. Bahwa Para Teradu tidak cermat melihat hasil legalisir yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf c Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Para Teradu seharusnya melakukan verifikasi lebih lanjut mengenai keaslian ijazah Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Amril Mukminin, SE. MM.; 5. Bahwa berdasarkan data yang tercantum dalam website Pangkalan Data Perguruan Tinggi Direktoral Jendral Perguruan Tinggi se-Provinsi Sumatera Utara baik Perguruan Tinggi Negeri atau Swasta berjumlah 385 nama. Bahwa atas nama Sekolah Tinggi Ekonomi Teladan, nomor urut 70 dengan kondisi profile Perguruan Tinggi tersebut sebagai berikut: • Kode Perguruan Tinggi (PT): 013057 nama PT. Sekolah Tinggi Ekonomi Teladan • Kategori: Swasta • Status: 0 • Jumlah Dosen: 0 • Jumlah Mahasiswa: 0 • Tanggal berdiri: 1 Januari 2001 • Nomor SK PT: 0 • Daftar Program Studi: 0 6. Bahwa terhadap legalisir Fotokopi Ijazah S-1 atas nama Amril Mukminin, SE.MM., tercantum atas nama Universitas Setia Budi Mandiri, sementara Universitas Setia Budi Mandiri di web resmi pada Pangkalan Data Tinggi Direktorat Jenderal Perguruan Tinggi berstatus non aktif. Bahwa status dosen atas nama Ir. Ahmaruzar, SE., MM., yang melegalisir Ijazah S-1 atas nama Amril Mukminin, SE., MM., tersebut tidak tercantum namanya di Data Perguruan Tinggi Direktorat Jendral Perguruan Tinggi; 7. Bahwa Para Teradu sebagaimana peristiwa di atas sangat jelas dan terang telah melanggar ketentuan Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang bunyinya: Pasal 184 3 “Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar atau menggunakan surat palsu seolah-olah sebagai surat yang sah tentang suatu hal yang diperlukan bagi persyaratan untuk menjadi Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, Calon Wakil Walikota dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (Tiga puluh enam bulan) dan paling lama 72 (Tujuh puluh dua) bulan dan denda ppaling sedikit Rp. 36.000.000,- (Tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp. 72.000.000,- (Tujuh puluh dua juta rupiah); 8. Bahwa terhadap persoalan hukum tersebut, tidak ada tindakan hukum dari Para Teradu untuk melakukan upaya hukum kepada Panwas Kabupaten Bengkalis. Pengadu sebelumnya telah pernah melapor ke Panwas Kabupaten Bengkalis berdasarkan tanda bukti terima laporan surat nomor: 02/LP/PILKADA/12/2015. Bahwa dari peristiwa perbuatan hukum di atas, Calon Bupati Nomor Urut 1 telah melanggar ketentuan Pasal 49 Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yaitu: Pasal 49 Dalam hal Pasangan Calon mencantumkan riwayat pendidikan di atas Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pasangan Calon wajib menyertakan: a. Fotokopi Ijazah Perguruan Tinggi Negeri atau Swasta yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang di Perguruan Tinggi yang bersangkutan; b. Legalisasi yang dilakukan oleh Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri atau Swasta yang baru, apabila Perguruan Tinggi Negeri atau Swasta tempat Pasangan Calon berkuliah telah berganti nama; c. Legalisasi yang dilakukan oleh Koordinator Perguruan Tinggi Swasta Agama di Wilayah Perguruan Tinggi Swasta itu berada, apabila Perguruan Tinggi Swasta tempat Pasangan Calon berkuliah tidak beroperasi lagi. 9. Bahwa Para Teradu telah melanggar ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Hal ini terkait dengan persyaratan menjadi calon dalam Pemilukada 2015; 10. Bahwa terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan Para Teradu tidak sesuai dengan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor: 416/KPU/VII/2015, tanggal 1 Agustus 2015 Perihal Ijazah dan Riwayat Hidup Pasangan Calon. Bahwa pada intinya KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota meminta persetujuan kepada Pasangan Calon untuk mempublikasikan Daftar Riwayat Hidup Model BB.2-KWK selanjutnya apabila ada persetujuan dari Pasangan Calon KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota selanjutnya mempublikasikan Daftar Riwayat Hidup tersebut. Bahwa selanjutnya sesuai dengan Surat Edaran tersebut, Para Teradu harus mengirim data tersebut melalui email teknispencalonan@gmail.com; 11. Bahwa akibat tidak dilakukannya verifikasi terhadap ijazah tersebut, sesuai dengan Berita Acara Model BA.HP PERBAIKAN KWK Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2015 tanggal 14 Agustus 2015, Para Teradu dengan sengaja dan lalai tidak melakukan Chek-List Hasil Penelitian Dokumen dengan jenis dokumen fotokopi Ijazah SD, SMP, SMA dan S-1 tidak ada dan/atau tidak di cek list. Hal ini dapat 4 Pengadu buktikan secara hukum sebagai pembanding terhadap Pasangan Calon Bupati lainnya sesuai dengan lampiran Model BA.HP.PERBAIKAN-KWK. Dalam halaman 3 tertera jelas telah dilakukan Chek-List, sehingga secara tegas Para Teradu telah melakukan Pelanggaran Kode Etik yang harus ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku; [2.2] PETITUM PENGADU Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pengadu memohon kepada DKPP berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut: 1. Menyatakan Para Teradu telah melakukan tindakan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu; 2. Menjatuhkan sanksi kepada Para Teradu; 3. atau Putusan lain yang seadil-adilnya. [2.3] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pengadu mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda dengan bukti P-1 sampai dengan P-9, sebagai berikut: DAFTAR ALAT BUKTI Tanda Bukti Keterangan P-1 Fotokopi Model BA.HP-PERBAIKAN-KWK Kabupaten Bengkalis atas nama Pasangan Calon DR. Sulaiman Zakaria, Dipl.Ps. M.Si., dan Noor Charis Putra tertanggal 14 Agustus 2015; P-2 Fotokopi Model BA.HP-PERBAIKAN-KWK Kabupaten Bengkalis atas nama Pasangan Calon Ir. H. Herliyan Saleh, M. Sc., dan Riza Pahlefi, tertanggal 3 Agustus 2015; P-3 Fotokopi Data Pangkalan Data Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Diakses tanggal 16 Desember 2015, pukul 22.53 WIB; P-4 Fotokopi Model BB.2-KWK Daftar Riwayat Hidup Calon Bupati Kabupaten Bengkalis atas nama Amril Mukminin, SE., MM.,; P-5 Fotokopi Fotokopi Ijazah atas nam Amril Mukminin, tertanggal 5 Oktober 2002; P-6 Fotokopi Surat KPU RI Nomor: 416/KPU/VII/2015, tertanggal 1 Agustus 2015; P-7 Fotokopi Model A.12 Surat Pemberitahuan Tentang Status Laporan Nomor: 02/LP/PILKADA/12/2015, tertanggal 14 Desember 2015; P-8 CD Rekaman Pernyataan Ketua KPU Kabupaten Bengkalis atas nama Defitri Akbar; P-9 CD Rekaman Pernyataan Anggota KPU Kabupaten Bengkalis atas Syuib Usman; PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU [2.4] Menimbang bahwa para Teradu secara bersama-sama telah menyampaikan Jawaban dan Penjelasan pada saat Persidangan DKPP tanggal 4 Maret 2016 yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: 1. Bahwa para Teradu menolak dalil aduan Pengadu, karena proses pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkalis tahun 2015 telah sesuai dengan Berita Acara Model BA.HP perbaikan KWK, yaitu Hasil Penelitan Pencalonan, Persyaratan Administrasi dan Persyaratan Calon; 5 2. Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pencalonan berdasarkan Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, dan SK KPU Kabupaten Bengkalis Nomor: 03/kpts/kpu- kab/004.435240/2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis tahun 2015 pendaftaran Pasangan Calon dilaksanakan pada tanggal 26 sampai dengan 28 Juli 2015. Bahwa terdapat 3 (tiga) Pasangan Calon yang mendaftar, yakni: 1) Amril Mukminin, SE, MM dan H. Muhammad ST, MP, 2) Ir. H. Herliyan Saleh, M.Sc dan Riza Pahlevi, 3) DR. H. Sulaiman Zakaria, Dipl.PS, M.Si dan Noor Charis Putra; (Bukti T-1) 3. Bahwa Penelitian Persyaratan Pencalonan dan Syarat Calon dilaksanakan dari tanggal 28 Juli s/d 3 Agustus 2015. Dalam Penelitian Persyaratan Pencalonan dan Syarat Calon, Para Teradu berpedoman pada Pasal 47 Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; (Bukti T-2); 4. Bahwa hasil penelitian Persyaratan Pencalonan dan Syarat Calon diserahkan kepada Pasangan Calon pada tanggal 3-4 Agustus 2015, sesuai dengan Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; (Bukti T-3) 5. Bahwa dalam masa Penelitian Perbaikan Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon pada tanggal 8 s/d 14 Agustus 2015, Para Teradu melaksanakan sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; (Bukti T-4) 6. Bahwa sampai batas akhir proses Penelitian Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon pada tanggal 23 Agustus 2015, tidak terdapat masukan dan tanggapan masyarakat serta rekomendasi Panwaslih Kabupaten Bengkalis terhadap persyaratan pencalonan dan syarat ketiga pasangan calon tersebut; (Bukti T-5) 7. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas Para Teradu melakukan rapat pleno Penetapan Pasangan Calon pada tanggal 24 Agustus 2015, yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor: 09/BA-KPU Bks/VIII/2015; (Bukti T-6) 8. Bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor: 09/BA-KPU Bks/VIII/2015, Para Teradu menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 30/Kpts/KPU-Kab-004.435240/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015. Terdapat 3 (tiga) Pasangan Calon, yakni 1) Amril Mukminin, SE, MM dan H. Muhammad ST, MP., 2) Ir. H. Herliyan Saleh, M.Sc dan Riza Pahlevi, 3) DR. H. Sulaiman Zakaria, Dipl.PS, M.Si dan Noor Charis Putra; (Bukti T-7) 9. Bahwa terkait pencantuman gelar sarjana S-1 (SE) dan S-2 (MM) pada nama lengkap Amril Mukminin dalam penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis tahun 2015, Para Teradu berpedoman pada Pasal 97A Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 6 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Para Teradu mencantumkan riwayat pendidikan S-1 (SE) dan S-2 (MM) Amril Mukminin, setelah dilakukan penelitian terhadap ijazah yang bersangkutan; (Bukti T-8 dan T-9), dengan demikian Para Teradu telah benar dalam mencantumkan gelar pada calon Bupati Nomor Urut 1 atas nama Amril Mukminin, SE, MM; 10. Bahwa calon Nomor Urut 1 atas nama Amril Mukminin, SE, MM., telah mencantumkan Ijazah S-1 dalam persyaratan yang diperoleh dari Sekolah Tinggi Ekonomi (STIE) Teladan Medan dengan Nomor Pokok Mahasiswa (NPM) 97.240 yang lulus pada tanggal 5 Oktober 2002 ditantadatangani oleh Ketua Jurusan Bpk. Ir. Pingandrow Gulo, SE dan Kepala STIE Drs. Jorman Pangaribuan, M.BA pada tanggal 24 Oktober 2002. Ijazah tersebut dilegalisir oleh Rektor Universitas Setia Budi Mandiri Medan yaitu Ir. Ahmaruzar, MM tertanggal 15 Mei 2015; 11. Bahwa Ijazah S-1 (SE) yang digunakan Amril Mukminin, sebagi calon Bupati Bengkalis Tahun 2015, sama dengan ijazah yang digunakannya dalam pencalonan sebagai Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis Tahun 2009 dan 2014 (Bukti T-10) 12. Bahwa sesuai Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota juncto Pasal 52 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, KPU Kabupaten/Kota dapat melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang apabila ada masukan dari masyarakat terhadap keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan/atau persyaratan calon; 13. Bahwa tidak terdapat masukan dan tanggapan masyarakat terhadap terhadap ijazah yang bersangkutan sampai penetapan pasangan calon hingga hari pemungutan suara; 14. Bahwa berdasarkan Pasal 49 Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasangan Calon mencantumkan riwayat pendidikan di atas sekolah lanjutan tingkat atas, Pasangan Calon wajib menyertakan: a. Fotokopi ijazah Perguruan Tinggi Negeri atau Swasta yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang di Perguruan Tinggi yang bersangkutan; b. Legalisasi yang dilakukan oleh pimpinan Perguruan Tinggi Negeri atau Swasta yang baru, apabila Perguruan Tinggi Negeri atau Swasta tempat Pasangan Calon berkuliah telah berganti nama. Dalam hal ini Sekolah Tinggi Ekonomi (STIE) Teladan Medan telah berganti nama menjadi Universitas Setia Budi Mandiri Medan; (Bukti T-11) c. Bahwa Para Teradu telah mengirimkan softcopy ijazah Pasangan Calon ke KPU RI melalui email teknispencalonan@gmail.com sesuai dengan Surat Edaran KPU Nomor: 416/KPU/VIII/2015 tanggal 1 Agustus 2015 perihal Ijazah dan Daftar Riwayat Hidup Pasangan Calon; (Bukti T-12) 7 15. Bahwa berdasarkan data yang tercantum dalam Website Pangkalan Data Perguruan Tinggi Direktoral Jenderal Perguruan Tinggi se Provinsi Sumatera Utara baik Perguruan Tinggi Negeri maupun Swasta berjumlah 385 nama. Bahwa adapun untuk nama atas nama Sekolah Tinggi Ekonomi Teladan, Nomor Urut 70 dengan kondisi profile Perguruan Tinggi tersebut sebagai berikut: Kode Perguruan Tinggi (PT): 013057 nama PT. Sekolah Tinggi Ekonomi Teladan, Kategori Swasta, Status: 0, Jumlah Dosen: 0, Jumlah Mahasiswa: 0, tanggal berdiri Januari 2001, Nomor SK PT: 0, Daftar Program Studi 0; dapat Para Teradu jelaskan berdasarkan surat keterangan dari Universitas Setia Budi Mandiri Nomor: 6594/USBM/X/2015 STIE Teladan Medan telah re-status menjadi Universitas Setia Budi Mandiri Medan dengan izin Mendiknas Nomor: 131/D/0/2008; (Bukti T-11); 16. Bahwa terhadap legalisir photo copy Ijazah S-1 Amril Mukminin, SE. MM tercantum atas nama Universitas Setia Budi Mandiri, sementara Universitas Setia Budi Mandiri di Website resmi Pangkalan Data Perguruan Tinggi Direktorat Jenderal Perguruan Tinggi berstatus non aktif sedangkan status Dosen atas nama Ir. Ahmaruzar, MM yang melegalisir S-1 tidak tercantum namanya di data Perguruan Tinggi Direktoral Jenderal Perguruan Tinggi, dapat Para Teradu jelaskan bahwa berdasarkan data pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi yang Para Teradu akses pada tanggal 3 Januari 2016, Universitas Setia Budi Mandiri berstatus aktif (Bukti T-13) dan Mahasiswa atas nama Amril Mukminin juga tercantum di dalam Pangkalan Data Pendidikan Tinggi Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Program Studi Manajemen S-1, Nomor Induk Mahasiswa: 97240; (Bukti T-14) 17. Bahwa Para Teradu tidak pernah menerima rekomendasi dari Panwas Kabupaten Bengkalis terkait dengan ijazah calon Bupati atas nama Amril Mukminin, SE. MM; [2.5] PETITUM TERADU Bahwa berdasarkan uraian di atas, para Teradu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu untuk memutus Pengaduan ini, sebagai berikut: 1. Menolak Pengaduan Pengadu untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Para Teradu tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu; 3. Merehabilitasi Para Teradu dalam kedudukannya sebagai penyelenggara pemilu; 4. Apabila Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.6] Menimbang bahwa untuk menguatkan jawabannya, Para Teradu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 s/d T-19 sebagai berikut: DAFTAR ALAT BUKTI Tanda Bukti Keterangan T-1 Fotokopi Model TT.1.KWK KPU Kabupaten Bengkalis, tertanggal 27 Juli 2015; 8 T-2 Fotokopi Model BA.HP-KWK KPU Kabupaten Bengkalis Berita Acara Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota, tertanggal 3 Agustus 2015; T-3 Fotokopi Model TT.2.KWK KPU Kabupaten Bengkalis Tanda Terima Dokumen Perbaikan Pasangan Calon, tertanggal 6 Agustus 2015; T-4 Fotokopi Model BA.HP-Perbaikan KWK KPU Kabupaten Bengkalis Berita Acara Hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon, tertanggal 14 Agustus 2015; T-5 Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Bengkalis Nomor: 08.A/BA/KPU-BKS/VIII/2015, tentang Tanggapan Masyarakat Dalam Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2015, tertanggal 23 Agustus 2015; T-6 Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno KPU Kab. Bengkalis Nomor: 09/BA/KPU-BKS/VIII/2015, tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2015, tertanggal 24 Agustus 2015; T-7 Fotokopi Surat Keputusan KPU Kab. Bengkalis Nomor: 30/Kpts/KPU- kab-004.435240/2015, tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2015, tertanggal 24 Agustus 2015; T-8 Fotokopi Ijazah S-1 atas nama Amril Mukminin yang digunakan dalam pencalonan Bupati; T-9 Fotokopi Ijazah S-2 atas nama Amril Mukminin, tertanggal 29 Februari 2015; T-10 Fotokopi Ijazah S-1 atas nama Amril Mukminin yang digunakan dalam pencalonan anggota DPRD Kab. Bengkalis Tahun 2009 dan 2014; T-11 Fotokopi Surat Keterangan Universitas Setia Budi Mandiri Medan Nomor: SKA-6594/USBM/X/2015, tertanggal 9 Oktober 2015; T-12 Fotokopi Surat Edaran KPU RI Nomor: 416/KPU/VII/2015, tertanggal 1 Agustus 2015; T-13 Fotokopi data Pangkalan Data Perguruan Tinggi Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi tentang Status Universitas Setia Budi Mandiri Medan; T-14 Fotokopi data Pangkalan Data Perguruan Tinggi Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi tentang Status Mahasiswa atas nama Amril Mukminin; T-15 Fotokopi Dokumentasi Proses Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2015; T-16 Fotokopi Daftar Hadir Kegiatan Penyampaian Tata Cara Pendaftaran dan Laporan Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2015, tertanggal 24 Juli 2015; T-17 Fotokopi Daftar Hadir Sosialisasi Peraturan KPU tentang Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2015, tertanggal 4 Juni 2015; T-18 Fotokopi Daftar Hadir Rapat Penyampaian Hasil Penelitian Berkas Administrasi Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2015, tertanggal 14 Agustus 2015; T-19 Fotokopi Daftar Hadir Penetapan Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2015, tertanggal 24 Agustus 2015; Saksi Pengadu 1. DR. IR. H. Wagiono • Bahwa Saksi adalah staf Subdit Kualifikasi Kemenristek dan Dikti; • Saksi mempermasalahkan Para Teradu yang tidak melakukan verifikasi kepada Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis); 9 • Bahwa terkait dengan ijazah S-1 Amril Mukminim diterbitkan oleh STIE Teladan Medan, namun legalisir dilakukan oleh Rektor Universitas Setia Budi Mandiri Medan, menurut Saksi Ahli ijazah tersebut seharusnya dilegalisir Kopertis. Saksi menyatakan hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 12 dan 13 Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 Tentang Ijazah, Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi; • Saksi mempertanyakan terkait dengan Universitas Setia Budi Mandiri yang berdiri 14 Juli 2008, sementara Amril Mukminin lulus pada tahun 2002; 2. Muhd. Kusmayadi • Bahwa Saksi menyatakan bahwa KPU Kabupaten Bengkalis tidak melaksanakan penelitian dan verifikasi terhadap dokumen persyaratan Pasangan Calon pada tahapan Pencalonan; • Saksi menyatakan KPU Kabupaten Bengkalis tidak mengumumkan berkas pencalonan Pasangan calon, sehingga menyulitkan masyarakat untuk memberikan masukan terhadap seluruh berkas pencalonan yang dimaksud; 3. Solihin • Bahwa Saksi menyatakan bahwa KPU Kabupaten Bengkalis tidak melaksanakan penelitian dan verifikasi terhadap dokumen persyaratan Pasangan Calon pada tahapan Pencalonan; • Saksi menyatakan terdapat kejanggalan terhadap Ijazah S-1 Calon Bupati atas nama Amril Mukminin. Ijazah tersebut dikeluarkan oleh STIE Teladan Medan, pada tanggal 5 Oktober 2002 dan dilegalisir oleh pihak Perguruan Tinggi berbeda yaitu Universitas Setia Budi Mandiri yang baru berdiri pada tanggal 14 Juli 2008; • Bahwa KPU Kabupaten Bengkalis tidak mengumumkan kepada masyarakat atas dokumen pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkalis; • Bahwa KPU Kabupaten Bengkalis tidak transparan dalam setiap tahapan yang dilaksanakan; [2.7] Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup dimuat dalam berita acara persidangan, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan Pengaduan Pengadu adalah terkait dengan dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh para Teradu; [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok Pengaduan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut sebagai DKPP) terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Pengaduan sebagai berikut: Kewenangan DKPP 10 [3.3] Menimbang bahwa DKPP dibentuk untuk menegakkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Hal demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 109 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu yang menyebutkan: “DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan Pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota Pengawas Pemilu Lapangan dan anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri”. Selanjutnya ketentuan Pasal 111 ayat (4) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu mengatur wewenang DKPP unttuk: a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan; b. Memanggil Pengadu, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; dan c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik. Ketentuan tersebut di atas, diatur lebih lanjut dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum: “ Penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP”. [3.4] Menimbang bahwa Pengaduan Pengadu adalah terkait pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus Pengaduan a quo. Kedudukan Pengadu [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (1) UU 15/2011 juncto Pasal 4 ayat (1) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, pengaduan dugaan adanya pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas Pengadu kepada DKPP. Selanjutnya ketentuan tersebut di atas diatur lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 sebagai berikut: “Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh: a. Penyelenggara Pemilu; b. Peserta Pemilu; c. Tim kampanye; d. Masyarakat; dan/atau e. Pemilih”. [3.6] Menimbang, bahwa Pengadu adalah Peserta Pemilu, yang memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; 11 [3.7] Menimbang bahwa DKPP berwenang untuk mengadili pengaduan a quo, Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan;

[4.1] Menimbang pengaduan Pengadu pada pokoknya mendalilkan bahwa Para Teradu telah melakukan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Para Teradu tidak cermat dan tidak profesional dalam melakukan verifikasi ijazah Pasangan Calon Nomor Urut 1 Bupati Bengkalis atas nama Amril Mukminin, SE., MM. Ijazah S-1 yang bersangkutan diterbitkan oleh STIE Teladan Medan, namun legalisir dilakukan oleh Rektor Universitas Setia Budi Mandiri Medan atas nama Ir. Ahmaruzar, SE., MM., pada tanggal 27 Maret 2015. Para Teradu tidak melakukan verifikasi lebih lanjut mengenai keaslian Ijazah tersebut. Legalisir fotokopi ijazah S-1 atas nama Amril Mukminin, SE.MM., tercantum atas nama Universitas Setia Budi Mandiri, sementara Universitas Setia Budi Mandiri di web resmi Pangkalan Data Tinggi Direktorat Jenderal Perguruan Tinggi berstatus non aktif. Status dosen atas nama Ir. Ahmaruzar, SE., MM., yang melegalisir ijazah tersebut tidak tercantum namanya di Data Perguruan Tinggi Direktorat Jenderal Perguruan Tinggi. Menurut Pengadu, ijazah S-1 Amril Mukminim diterbitkan oleh STIE Teladan Medan, seharusnya dilegalisir Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) sesuai dengan ketentuan Pasal 12 dan 13 Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 Tentang Ijazah, Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi, namun legalisir dilakukan oleh Rektor Universitas Setia Budi Mandiri Medan. Masalah hukum tersebut, pernah dilaporkan ke Panwas Kabupaten Bengkalis berdasarkan tanda terima Laporan Nomor: 02/LP/PILKADA/12/2015. Para Teradu selaku Komisioner KPU Kabupaten Bengakalis telah bertindak tidak profesional, mandiri, jujur dan tidak memberi kepastian hukum selaku penyelenggara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkalis 2015; [4.2] Menimbang jawaban dan keterangan Para Teradu pada pokoknya membantah dalil aduan Pengadu. Para Teradu selaku Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Bengkalis dalam menjalankan tugas, kewajiban dan wewenangnya telah bersungguh-sungguh melaksanakan seluruh tahapan Pemilu sesuai dengan prosedur peraturan perundang-undangan. Para Teradu menerangkan bahwa proses pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkalis tahun 2015, telah sesuai dengan Berita Acara Model BA.HP perbaikan KWK, yaitu Hasil Penelitan Pencalonan, Persyaratan Administrasi dan Persyaratan Calon. Dalam masa Penelitian Perbaikan Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon sampai batas akhir proses Penelitian Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon pada 23 Agustus 2015, tidak terdapat masukan dan tanggapan masyarakat serta rekomendasi Panwas Kabupaten Bengkalis terhadap persyaratan pencalonan Pasangan Calon Nomor Urut 1 Bupati Bengkalis atas nama Amril Mukminin, SE., MM. Sehubungan dengan hal tersebut, Para Teradu melakukan rapat pleno Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkalis pada 24 Agustus 2015. Para Teradu mencantumkan riwayat 12 pendidikan S-1 (SE) dan S-2 (MM) Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Amril Mukminin setelah melakukan penelitian terhadap ijazah yang bersangkutan. Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Amril Mukminin, SE, MM., mencantumkan Ijazah S-1 yang diperoleh dari Sekolah Tinggi Ekonomi (STIE) Teladan Medan yang lulus pada tanggal 5 Oktober 2002. Terkait legalisir ijazah S-1 Amril Mukminin yang dilakukan oleh Rektor Universitas Setia Budi Mandiri Medan atas nama Ir. Ahmaruzar, MM., tertanggal 27 Maret 2015, terjadi oleh karena Sekolah Tinggi Ekonomi (STIE) Teladan Medan berubah status (re- status) dan berganti nama menjadi Universitas Setia Budi Mandiri Medan dengan dengan izin Mendiknas Nomor: 131/D/0/2008. Hal ini berdasarkan surat keterangan Universitas Setia Budi Mandiri Nomor: 6594/USBM/X/2015, tertanggal 9 Oktober 2015. Surat keterangan tersebut juga menjelaskan bahwa ijazah atas nama Amril Mukminin dapat dipertanggungjawabkan legalitas dan keabsahannya. Langkah-langkah yang dilakukan oleh KPU Kabuaten Bengkalis tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, KPU Kabupaten/Kota. Ijazah S-1 (SE) yang digunakan Amril Mukminin, sebagai calon Bupati Bengkalis Tahun 2015, sama dengan ijazah yang digunakan dalam pencalonan sebagai Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis pada pemilu tahun 2009 dan pemilu tahun 2014; [4.3] Menimbang jawaban dan keterangan Para Pihak, bukti dokumen, keterangan saksi, serta fakta yang terungkap dalam persidangan, Para Teradu selaku Komisioner KPU Kabupaten Bengkalis menetapkan 3 (tiga) Pasangan Calon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengakalis pada tanggal 24 Agustus 2015, yakni: 1) Amril Mukminin, SE, MM dan H. Muhammad ST, MP, 2) Ir. H. Herliyan Saleh, M.Sc dan Riza Pahlevi, 3) DR. H. Sulaiman Zakaria, Dipl.PS, M.Si dan Noor Charis Putra. Para Teradu mencantumkan riwayat pendidikan S-1 (SE) dan S-2 (MM) Calon Bupati Nomor Urut 1 atas nama Amril Mukminin. Dalam persidangan terungkap fakta Para Teradu mencantumkan gelar tersebut terhadap Calon Bupati Nomor Urut 1 atas nama Amril Mukminin, setelah melakukan penelitian terhadap ijazah yang bersangkutan. Dalam persidangan terungkap juga fakta bahwa selama masa Penelitian Perbaikan Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon, sampai sebelum penetapan Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Bengkalis tanggal 24 Agustus 2015, tidak terdapat masukan dan tanggapan masyarakat ataupun rekomendasi Panwas Kabupaten Bengkalis terkait persyaratan calon Pasangan Calon Nomor Urut 1 Bupati Bengkalis atas nama Amril Mukminin, SE., MM. Ijazah S-1 (SE) yang digunakan Amril Mukminin, sebagi calon Bupati Bengkalis Tahun 2015 adalah ijazah yang sama yang digunakannya dalam pencalonan sebagai Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis pada pemilu tahun 2009 dan pemilu tahun 2014. Legalisir ijazah S-1 Amril Mukminin yang dilakukan oleh Rektor Universitas Setia Budi Mandiri Medan atas nama Ir. Ahmaruzar, MM., didasarkan atas perubahan satus dan nama Sekolah Tinggi Ekonomi (STIE) Teladan Medan menjadi menjadi Universitas Setia Budi Mandiri Medan. Hal tersebut diperkuat dengan Surat Keterangan Rektor Universitas Setia Budi Mandiri Medan 13 Nomor: SKA-6594/USBM/X/2015, tanggal 9 Oktober 2015 yang menerangkan terjadinya perubahan status STIE Teladan Medan menjadi Universitas Setia Budi Mandiri Medan. Perubahan status dari Sekolah Tinggi menjadi Universitas hingga perubahan nama institusi penyelenggara pendidikan yang menyebabkan terjadi perbedaan nama lembaga penyelenggara pendidikan yang menerbitkan ijazah dengan nama institusi penyelenggara pendidikan yang melegalisir, tidak serta merta dapat diartikan bahwa ijazah dan legalisir fotokopi ijazah adalah palsu. Verifikasi dan klarifikasi yang dilakukan Para Teradu untuk memastikan ijazah dan fotokopi legalisir ijazah hingga mengumumkan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Bengkalis beserta riwayat pendidikannya merupakan prilaku etik yang mencerminkan sikap transparan, profesional, dan jaminan kepastian hukum yang ditunjukkan Para Teradu dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai Penyelenggara Pemilu. Berdasarkan hal tersebut menurut DKPP dalil aduan Pengadu tidak terbukti dan jawaban Para Teradu dapat diterima; [4.4] Menimbang dalil Pengadu yang tidak terkait dalam putusan ini, DKPP tidak perlu menanggapi.

Berdasarkan penilaian atas fakta dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan Pengadu, memeriksa dan mendengar jawaban Teradu, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan Pengadu dan Teradu, DKPP menyimpulkan bahwa: [5.1] Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili Pengaduan Pengadu; [5.2] Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan Pengaduan a quo; [5.3] Bahwa Teradu I, II, III, IV dan V tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu; [5.4] Bahwa Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu harus merehabilitasi nama baik para Teradu;

1. Menolak pengaduan Pengadu untuk seluruhnya; 2. Merehabilitasi nama baik Teradu I atas nama Defitri Akbar selaku Ketua merangkap Anggota KPU Kabupaten Bengkalis, Teradu II atas nama Muhammad Husni Lebra, Teradu III atas nama Elmiawati Safarina, Teradu IV atas nama Khairul Saleh, dan Teradu V atas nama Syuib Usman selaku Anggota KPU Kabupaten Bengkalis terhitung sejak dibacakannya Putusan ini; 3. Memerintahkan KPU Provinsi Riau untuk menindaklanjuti Putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak dibacakannya putusan ini; dan 4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini. 14 Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 7 (tujuh) anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. sebagai Ketua merangkap Anggota, Prof. Dr. Anna Erliyana, SH., MH., Dr. Valina Singka Subekti, M.Si., Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th., Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si., Endang Wihdatiningtyas, S.H., dan Ida Budhiati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis tanggal Dua Puluh Satu bulan April tahun Dua Ribu Enam Belas, dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal Empat bulan Mei tahun Dua Ribu Enam Belas oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., sebagai Ketua merangkap Anggota, Prof. Dr. Anna Erliyana, SH., MH., Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th., Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si., dan Ida Budhiati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Anggota, dengan dihadiri oleh Pengadu dan Para Teradu. KETUA Ttd Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. ANGGOTA Ttd Ttd Prof. Dr. Anna Erliyana, SH., MH. Dr. Valina Singka Subekti, M.Si. Ttd Ttd Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th. Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si. Ttd Ttd Endang Wihdatiningtyas, S.H. Ida Budhiati, S.H., M.H. Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya. SEKRETARIS PERSIDANGAN Dr. Osbin Samosir, M.Si 15