Arsip Putusan DKPP RI

PUTUSAN No. 241/DKPP-PKE-III/2014 DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA Yang memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir perkara Pengaduan Nomor 578/I-P/L-DKPP/2014 tanggal 25 Juni 2014 yang diregistrasi dengan Nomor Perkara 241/DKPP-PKE-III/2014, menjatuhkan Putusan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang diajukan oleh:

[1.1.] PENGADU Nama : Arwan Pekerjaan : Calon Legislatif DPRD Partai Bulan Bintang Kabupaten Konawe Utara Alamat : Kel. Wanggudu, Kec Asera, Kabupaten Konawe Utara Selanjutnya disebut sebagai-------------------------------------------Pengadu; Nama : Askiran Pekerjaan : Anggota KRAKEN (Koalisi Rakyat Konawe Utara untuk Keadilan) Alamat : Jalan Perkantoran, Kel. Wanggudu, Kec. Asera Kabupaten Konawe Utara Selanjutnya disebut sebagai-------------------------------------------Pengadu;

TERHADAP [1.2] TERADU Nama : Marwati Organisasi/Lembaga : Ketua KPU Kabupaten Konawe Utara Alamat : Jl. Poros perkantoran, Kelurahan Wanggudu, Kecamatan Asera, Kabupaten Konawe Utara Selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------- Teradu I; Nama : Masmuddin Organisasi/Lembaga : Anggota KPU Kabupaten Konawe Utara 1  Alamat : Jl. Poros Perkantoran, Kelurahan Wanggudu, Kecamatan Asera, Kabupaten Konawe Utara Selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------- Teradu II; Nama : Perdin Organisasi/Lembaga : Anggota KPU Kabupaten Konawe Utara Alamat : Jl. Poros Perkantoran, Kelurahan Wanggudu, Kecamatan Asera, Kabupaten Konawe Utara Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------- Teradu III; Nama : Muharam Organisasi/Lembaga : Anggota KPU Kabupaten Konawe Utara Alamat : Jl. Poros Perkantoran, Kelurahan Wanggudu, Kecamatan Asera, Kabupaten Konawe Utara Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------- Teradu IV; Nama : Abdul Malik Organisasi/Lembaga : Anggota KPU Kabupaten Konawe Utara Alamat : Jl. Poros Perkantoran, Kelurahan Wanggudu, Kecamatan Asera, Kabupaten Konawe Utara Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------- Teradu V; [1.3] Telah membaca Pengaduan Pengadu; Mendengar keterangan Pengadu; Mendengar jawaban Para Teradu; Mendengar jawaban Pihak Terkait; Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Para Pengadu dan Para Teradu;

Menimbang bahwa Pengadu telah mengajukan Pengaduan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut DKPP) dengan Nomor 578/I- P/L-DKPP/2014 tanggal 25 Juni 2014 yang diregistrasi dengan Nomor Perkara 241/DKPP-PKE-III/2014, yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut: ALASAN-ALASAN DAN POKOK PENGADUAN PENGADU [2.1] Bahwa Pengadu dalam sidang DKPP tanggal 3 September 2014 menyampaikan aduan tentang dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu sebagai berikut: 1. Bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kab. Konawe Utara menetapkan Saudara Jefri Prananda, SH (Caleg Partai Demokrat Dapil 2 Nomor Urut 1 yang di 2  indikasikan menggunakan Ijazah Palsu. Hal Tersebut berdasarkan Keterangan Data Mahasiswa yang dikeluarkan Oleh Kordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah IX (KOPERTIS) Melalui Surat No : 1803/K9/S1.02/2014, tanggal 16 Mei 2014. Yang diperjelas Oleh Kepala Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDPT) Universitas Satria Makassar yang menyatakan bahwa yang bersangkutan diatas Tidak Terdaftar Pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi dan Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDPT) Universitas Satria Makassar; 2. Bahwa yang bersangkutan melakukan Pendaftaran di Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan Ijazah yang dikeluarkan oleh Universitas Satria Makassar, dengan Nama JEFRI PRANANDA ISWAHYUDIN, SH. sebagai Syarat Administrasi, tetapi justru yang keluar dalam Daftar Calon Tetap (DCT) dan telah ditetapkan Oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kab. Konawe Utara dengan nama JEFRI PRANANDA, SH. Sangat jelas perbedaan antara nama yang ada di Ijazah dan nama yang dikeluarkan Di Daftar Calon tetap (DCT) maupun Yang ada di kartu Suara, menjelaskan kalau Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kab. Konawe Utara mengabaikan Pasal 58 ayat (3) UU No. 8 tahun 2012. Yakni : Tidak melaksanakan Verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD; 3. Bahwa Para Pengadu sampaikan juga bahwa JEFRI PRANANDA, SH tersebut adalah Ponakan Langsung Bupati Kabupaten Konawe Utara yang juga Ketua DPC Partai Demokrat Konawe Utara sangat dipaksakan pencalonannya ini dibuktikan pada Hari Kamis 12 Juli 2014 Saudara ASRUN SANI, S.Sos. M.Si (Lurah Wanggudu Kec. Asera Kab. Konawe Utara) telah dinyatakan Secara Sah dan menyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Melanggar Pidana Pemilu dengan modus memberikan Uang Kepada Pemilih untuk memilih Peserta Pemilu tersebut untuk memenangkan Saudara Jefri Prananda, SH. Saudara ASRUN SANI, S.Sos. M.Si, dipidana dengan Pidana Penjara Satu (1) Bulan dan dijatuhkan sanksi pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah); 4. Berdasarkan Pasal 90 Undang – undang No. 8 tahun 2012 seharusnya KPU Kab. Konawe Utara membatalkan Keputusan tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kab. Konawe Utara Saudara Jefri Prananda. SH. Tetapi sampai saat ini KPU Kab. Konawe Utara belum bersedia menganulir keputusannya padahal Putusan Pengadilan terkait dengan hal dimaksud sudah disampaikan oleh Pengadilan Negeri Unaaha kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kab. Konawe Utara; 5. Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) kab. Konawe Utara, 4 (Empat) Orang yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang masih aktif Yakni : a) Marwati, S.Pd, M.Hum adalah Dosen Tetap pada Universitas Halu Oleo kendari yang bersangkutan menyatakan Non Aktif dari Universitas Halu Oleo tetapi di 3  indikasikan masih menerima Tunjangan Sertifikasi; b) Masmuddin, S.Ag, M.Si. Perdin, SP dan Abd. Malik, SH, M.Si. adalah PNS Lingkup Pemda Kab. Konawe Utara; 6. Dalam pelaksanaan tugas sebagai Komisioner sangat Tidak Netral Karena selain mereka tersebut diatas adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS), Ketua DPC Partai Demokrat Kab. Konawe Utara Adalah Bupati Konawe Utara. Sehingga pelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif di Kab. Konawe Utara sampai menjadi isyu Nasional terhadap Pelanggaran Pidana Pemilu yang dituntut Oleh Koalisi 10 (Sepuluh) Partai Politik yang menjadikan Bupati Konawe Utara sebagai Terdakwa di Pengadilan Negeri Unaaha Karena Sangat jelas Keberpihakan Komisioner dengan salah satu Partai Politik Peserta Pemilu yang tidak netral. PETITUM [2.3] Bahwa berdasarkan uraian di atas, Para Pengadu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berdasarkan kewenangannya untuk memutus dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu terhadap Teradu I, Teradu II Teradu III, Teradu IV dan Teradu V agar diberi sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BUKTI-BUKTI [2.4] Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pengadu mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda dengan bukti P-1 sampai dengan P-17 sebagai berikut: Bukti P-1 : Foto copy liazah Sarjana Bukti P-2 : Keterangan Koordintor Kopertis Wil. lX Bukti P-3 : lampiran Keterangan Kopertis Wil. lX Bukti P-4 : Data Kepala PDPT Univ. Satria Makassar Bukti P-5 : Data dari Website Pendidikan Tinegi (dikti.eo.id) Bukti P-6 : Polres Konawe Usut liazah palsu {Tempo.co) Bukti P-7 : Polres siap (ZonaSultra.com) Bukti P-8 : Polres siap (AnoaPress) Bukti P-9 : Bawaslu Bidik ljazah palsu (KabarSultra.com) Bukti P-10 : Bawaslu Sultra segera telusuri {ZonaSultra.com} Bukti P-11 : Bawaslu Sultra lnvestigasi {AnoaPress) Bukti P-12 : Diduga loloskan caleg bermasalah {ZonaSultra.com) Bukti P-13 : Ketua DPD Partai Demokrat Sultra, Politis? (ZonaSultra.com) Bukti P-14 : Dugaan ljazah Palsu Caleg Demokrat (AnoaPress) Bukti P-15 : Bawaslu Sultra: Caleg Demokrat tidak terbukti berijazah palsu Bukti P-16 : Lurah Wanggudu divonis penjara (KabarSultra) Bukti P-17 : Petikan Putusan PN. Unaaha PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN PARA TERADU 4 [2.5] Bahwa Para Teradu telah menyampaikan jawaban dan penjelasan pada persidangan tanggal 3 September 2014, yang pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut: I. Tentang dugaan/indikasi KPU Kabupaten Konawe Utara yang menetapkan caleg terpilih atas nama Jefri Prananda yang diduga oleh Pengadu menggunakan ijazah palsu: A. KPU Kabupaten Konawe Utara dalam melaksanakan proses pendaftaran calon anggota DPRD Kabupaten Konawe Utara Pemilu Tahun 2014, berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2013 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2013 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. B. Dalam pelaksanaan verifikasi administrasi caleg Anggota DPRD Kabupaten Konawe Utara Pemilu Tahun 2014, KPU Kabupaten Konawe Utara berpedoman pada Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum (KPU): 1. Pengumuman KPU Nomor: 241/KPU/IV/2013 Tanggal 5 April 2013 Tentang Pendaftaran Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014; 2. Surat Edaran KPU Nomor: 229/KPU/IV/2013 Tanggal 8 April 2013 Perihal Petunjuk Taknis Tata Cara Pencalonan Anggota DPR, DPD, dan DPRD; 3. Surat Edaran KPU Nomor: 258/KPU/IV/2013 Tanggal 22 April 2013 Perihal Penyampaian Data Calon DPRD Provinsi, DPD, dan DPRD Kabupaten/Kota; 4. Surat Edaran KPU Nomor: 315/KPU/V/2013 tanggal 6 Mei 2013 Perihal Temuan hasil verifikasi administrasi pemenuhan syarat pengajuan bakal calon dan syarat bakal calon Anggota DPRD; 5. Surat Edaran Nomor: 365/KPU/V/2013 Tanggal 28 Mei 2013 Perihal Singkronisasi Data Bakal Calon Anggota DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota; 6. Surat Edaran Nomor: 385/KPU/VI/2013 Tanggal 10 Juni 2013 Perihal Penjelasan Pidana Penjara Karena Alasan Politik, Format Pengumuman DCS Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Serta Rekapitulasi Hasil Verifikasi dukungan dan Sebaran Dukungan Pemilih Bakal Calon DPD; 7. Pengumuman KPU Nomor: 402/KPU/VI/2013 Tanggal 13 Juni 2013 Tentang Pengumuman Daftar Calon Sementara Anggota DPR, DPRD Provinsi/DPR Aceh/DPR Papua dan Papua Barat Serta DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2014; 8. Surat Edaran KPU Nomor: 436/KPU/VI/2013 Tanggal 21 Juni 2013 Perihal Penyertaan Daftar Riwayat Hidup Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Sarana Pengumuman Lainnya; 5  9. Surat Edaran KPU Nomor: 481/KPU/VII/2013 Tanggal 16 Juli 2013 Perihal Penjelasan terkait Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD; 10. Surat Edaran Nomor: 583/KPU/VIII/2013 Tanggal 20 Agustus 2013 Perihal Penjelasan Terkait Persiapan Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPD dan DPRD; 11. Surat Edaran KPU Nomor: 614/KPU/IX/2013 Tanggal 4 September 2013 Perihal Data DCT DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota; 12. Surat Edaran KPU Nomor: 615/KPU/IX/2013 Perihal Penggantian Pas Foto, Pembetulan Nama, Gelar Akademik, Gelar Sosial Budaya dan Gelar Keagamaan Serta Penyempurnaan Daftar Riwayat Hidup; 13. Surat Edaran KPU Nomor: 628/KPU/IX/2013 Tanggal 9 September 2013 Perihal Penggantian Pas Foto, Pembetulan Nama, Gelar Akademik, Gelar Sosial Budaya dan Gelar Keagamaan Serta Penyempurnaan Daftar Riwayat Hidup. Adapun proses pendaftaran dan verifikasi calon Anggota DPRD Kabupaten Konawe Utara adalah sebagai berikut: NO KEGIATAN JADWAL KETERANGAN 1. a. 6 s/d 8 April KPU Kab. Konawe Utara Pengumuman 2014 mengumumkan pendaftaran pendaftaran pencalonan Bakal Calon Anggota calon DPRD Kab. Konawe Utara Tahun 2014. b. Pendaftaran 9 s/d 22 April Partai Politik peserta pemilu pencalonan 2014 mendaftarkan bakal calon anggota DPRD Kab. Konawe Utara Tahun 2014 sesuai dengan jadwal pendaftaran yang telah ditentukan. 2 a.Verifikasi 23 April s/d 6 Pada saat verifikasi kelengkapan Mei 2013 administrasi Partai Politik, khusus bakal calon Jefri Prananda, SH, caleg dari Partai Demokrat yang tercatat pada Daerah Pemilihan Konawe Utara II, nomor urut 2 ada satu item kelengkapan berkas administrasinya yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) yakni tidak mencantumkan foto copy Ijazah SMA dalam berkas pencalonan. b. Penyam 7 s/d 8 Mei 2013 KPU Kab. Konawe Utara paian Hasil menyampaikan hasil verifikasi Verifikasi administrasi daftar calon dan bakal kelengkapan calon ke partai politik peserta pemilu. administrasi 3 Perbaikan 9 s/d 22 Mei Partai politik peserta pemilu 2013 melakukan perbaikan berkas administrasi bakal calon masing- masing. 4 Verifikasi 23 s/d 29 Mei Hasil verifikasi perbaikan Perbaikan 2013 kelengkapan adminstrasi terhadap bakal calon Jefri Prananda, SH, caleg Partai Demokrat Daerah Pemilihan 6  Konawe Utara II, Nomor Urut 2 sudah Memenuhi Syarat (MS) karena Ijazah SMA sudah dicantumkan dalam berkas perbaikan. 5 Penetapan 30 Mei s/d 12 DCS Anggota DPRD Kab. Konawe DCS Anggota Juni 2013 Utara Tahun 2014 disusun dan DPRD Kab. selanjutnya ditetapkan pada tanggal Konawe Utara 12 Mei 2013. Tahun 2014 6 Pengumuman 13 s/d 17 Juni DCS Anggota DPRD Kab. Konawe DCS 2013 Utara Tahun 2014 diumumkan dengan ditempel dipapan pengumuman pada kantor KPU Kabupaten Konawe Utara, kemudian di media cetak (Media Sultra) dan media elektronik (RRI Kendari) untuk mendapat tanggapan dan masukan dari masyarakat. 7 Tanggapan/La 14 s/d 27 Juni DCS Anggota DPRD Tahun 2014 p-oran 2013 yang telah ditetapkan dan Masyrakat diumumkan terkait dengan nama Jefri Prananda, SH, yang tercatat sebagai caleg Daerah Pemilihan Konawe Utara II tidak ada masukan dan tanggapan masyarakat ataupun rekomendasi dari Panwaslu Kabupaten Konawe Utara terkait dugaan Ijazah Palsu maupun kelengkapan administrasi lainnya sampai dengan penetapan DCT bahkan sampai ditetapkannya sebagai calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten Konawe Periode 2014- 2019 yakni pada tanggal 12 Mei 2014. KPU Kabupaten Konawe Utara mengetahui adanya indikasi penggunaan ijaza palsu oleh saudara Jefri Prananda, SH ketika Saudara Sekretaris mendapatkan surat pangilan dari Kapolres Konawe No. Pol:S.Pgl/423/VI/2014/Sat Reskrim Tanggal 10 Juniterkait adanya laporan dugaan tindak pidana pemalsuan surat. Kemudian berturut-turut anggota KPU Kabupaten Konawe Utara mendapatkan surat pangilan dari kapolres yakni saudara Muharam, SP tertanggal 16 Juni 2014 No. Pol: S.Pgl/447/VI/2014/Sat Reskrim,saudara Perdin, SP tanggal 19 Juni 2014 No.Pol:S.Pgl/467VI/2014/Sat Reskrim, dan saudara Marwati tanggal 19 Juni 2014 No.Pol:S.Pgl/468/VI/2014/Sat Reskrim. 8 Penetapan 9 s/d 22 Agustus DCT Anggota DPRD Kab. Konawe DCT 2013 Utara Tahun 2013 ditetapkan pada tanggal 22 Agustus termasuk Jefri 7  Prananda, SH, ditetapkan sebagai caleg pada Daerah Pemilihan Konawe Utara 2, Nomor Urut 1. C. Terkait dengan ijazah Sdr. Jefri Prananda, S.H., Caleg dari Partai Demokrat yang tercatat pada Dapil Konawe Utara II nomor urut 1, KPU Kabupaten Konawe Utara dalam melakukan verifikasi Ijazah yang bersangkutan, telah sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2013 Pasal 8 ayat 1huruf b menjelaskan bahwa “Fotokopi Ijazah Perguruan Tinggi Swasta yang dilegalisir oleh Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta yang bersangkutan”, dan Surat Edaran 229/KPU/IV/2013 Tanggal 8 April 2013 poin d. Verifikasi bagian b.(5) “meneliti Fotocopy Ijazah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang. Masa berlaku Ijazah tidak dibatasi, kecuali dicantumkan masa berlakunya”. Dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 59 Tahun 2008 pasal 1 ayat (3) “Pengesahan adalah suatu proses pembubuhan tanda tangan dan/atau stempel pada fotocopy ijazah/sttb/surat keterangan pengganti ijazah/STTB oleh pejabat yang berwenang setelah dilakukan verifikasi sesuai dengan fakta dan data atau dokumen aslinya”. Terkait dengan ijazah Sarjana Saudara Jefri Prananda tersebut telah disahkan oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Satria Makassar dan ditandatangani serta di cap/stempelbasah oleh universitas yang bersangkutan. D. Indikasi ijazah palsu saudara Jefri Prananda berdasarkan keterangan data mahasiswa yang dikeluarkan oleh Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah IX melalui surat No. 1803/K9/S1.02/2014, KPU Kabupaten Konawe Utara menyampaikan bahwa sekertaris Partai Demokrat (Saudara Mandala Bakti, S.Sos, M.Si) telah menyampaikan surat kepada KPU Kabupaten Konawe Utara tertanggal 20 Agustus 2014 Nomor: 78B/DPC.PD/VIII/2014 perihal Penyampaian Surat Keterangan Rektor Universitas Satria Makassar, yang isinya menyatakan bahwa saudara Jefri Prananda, SH benar adalah alumni Fakultas Hukum Universitas Satria Makassar dengan Nomor Ijazah 4376/FH-02/2011 tertanggal 16 Mei 2011 yang ditandatangani oleh Rektor Dra. Rosmawaty N.Bachtiar, M.Hum. dan Dekan Fakultas Hukum H. Muh. Yunus Idy, SH. MH di Yudisium pada tanggal 12 Maret 2011. II. Tentang Saudara Asrul Sani (Lurah Wanggudu) telah dinyatakan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar pidana pemilu dengan modus sengaja pada hari pemungutan suara memberikan uang kepada pemilih untuk memilih peserta pemilu Sdr. Jefri Prananda, SH. 8  Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Pasal 220 ayat (1) bahwa Pergantian calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota dilakukan apabila calon terpilih yang bersangkutan: a. Meninggal Dunia b. Mengundurkan diri c. Tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota; atau d. Terbukti melakukan tindak pidana Pemilu berupa politik uang atau pemalsuan dokumen berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Terkait dengan putusan Saudara Asrul Sani yang dinyatakan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemilu Nomor: 03/Pid.S/2014/PN.Unh, oleh KPU Kabupaten Konawe Utara tidak menganulir saudara Jefri Prananda, SH sebagai calon legislatif dari Partai Demokrat yang tercatat pada Dapil Konawe Utara II Nomor Urut 1 sebab yang diputuskan bersalah oleh Pengadilan Negeri Unaaha adalah Asrul Sani bukan saudara Jefri Prananda sebagai peserta pemilu. III. Tentang dugaan masih aktifnya ketua dan anggota KPU Kabupaten Konawe Utara sebagai Pegawai Negeri Sipil : 1. Terkait dengan Pegawai Negeri Sipilyang menjadi Ketua atau Anggota KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, mekanisme Pemberhentian Jabatan baik Struktural maupun Fungsional serta penerimaan Tunjangan diatur dalam Surat BKN Nomor:K.26-30/V.53-9/99 Tanggal 25 April 2008; pada angka 1 huruf d “Bahwa PNS yang diangkat menjadi ketua, wakil ketua, atau anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota adalah dalam rangka melaksanakan tugas-tugas kenegaraan dan pemerintahan”. 2. Anggota KPU Kabupaten Konawe Utara yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil adalah Marwati, S.Pd., M.Hum., Masmudin, S.Ag., M.Si., Perdin, SP, Abdul Malik, S.H., M.Si., dimana dalam mengikuti seleksi calon anggota KPU Kabupaten Konawe Utara, telah mendapatkan izin dari atasan masing- masing: a. Marwati, S.Pd., M.Hum., sebagai PNS yang terdaftar dilingkup Universitas Halu Oleo telah mendapatkan izin dari Rektor Universitas Halu Oleo Prof. Dr. Ir H. Usman Rianse, MS yaitu Keterangan Izin Nomor: 38A/UN29/KP/2013 Tanggal 5 April 2013 kemudian Keputusan Rektor Universitas Halu Oleo Nomor: 860/UN29/KP/2013 Tanggal 23 Juli 2013 Tentang Pemberhentian Saudari Marwati, S.Pd., M.Hum Dari Jabatan Fungsional Dosen Universitas Halu Oleo; b. Masmudin, S.Ag., M.Si., sebagai PNS yang terdaftar dilingkup Pemerintah Kabupaten Konawe Utara sebagai Guru SMAN 1 Lembo, telah mendapatkan izin dari Bupati Kabupaten Konawe Utara Drs. H. Aswad 9  Sulaiman P, M.Si yaitu Nomor: 200/1.203 Tanggal 04 April 2013 Perihal Persetujuan Untuk Mengikuti Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Konawe Utara kemudian Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor: 500 Tahun 2013 Tanggal 28 Agustus 2013 Tentang Pemeberhentian Saudara Masmudin, S.Ag dari Jabatan Fungsional Guru; c. Perdin, SP., sebagai PNS yang terdaftar dilingkup Pemerintah Kabupaten Konawe Utara sebagai Penyuluh Pertanian Pertama Badan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan telah mendapatkan izin dari Wakil Bupati Kabupaten Konawe Utara Ir. Ruksamin, M.Si yaitu Nomor: 200/1.281 Tanggal 08 April 2013 Perihal Persetujuan Untuk Mengikuti Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Konawe Utara kemudian Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor: 501 Tahun 2013 Tanggal 28 Agustus 2013 Tentang Pemeberhentian Saudara Perdin, SP Dari Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian Pertama; d. Abdul Malik, SH, M.Si., Sebagai PNS yang terdaftar dilingkup Pemerintah Kabupaten Konawe Utara sebagai Staf BKD dan Diklat Kabupaten Konawe Utara telah mendapatkan izin dari Bupati Kabupaten Konawe Utara Drs. H. Aswad Sulaiman P, M.Si yaitu Nomor: 274/1.173 Tanggal 04 April 2013 Perihal Persetujuan Untuk Mengikuti Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Konawe Utara kemudian Surat Izin Cuti Karena Alasan Penting Nomor: 850/1.262. [2.7] PERMOHONAN Berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum diatas, Para Teradu mohon kepada Majelis DKPP yang memeriksa Pengaduan a quo memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut : 1. Menolak permohonan Para Pengadu untuk seluruhnya; 2. Menyatakan bahwa Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu IV dan Teradu V tidak terbukti melakukan secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran kode etik sebagaimana yang diajukan oleh Pengadu; atau 3. Apabila Majelis Sidang DKPP berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya. [2.8] Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, maka Para Teradu mengajukan bukti T-1 sampai dengan T-34 sebagai berikut: Bukti T-1 : Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Konawe Utara DAPIL KONUT II; Bukti T-2 : Pengumuman Nomor 214/KPU/IV/2013 tentang Pendaftaran Bakal Calon Anggota DPR, DPD, DPRD dalam Pemilihan Umum Tahun 2014; Bukti T-3 : Surat Edaran Nomor 229/KPU/IV/2013 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pencalonan Anggota DPR, DPD, dan DPRD. 10 Bukti T-4 : Surat Edaran Nomor 315/KPU/V/2013 tentang Temuan Hasil varifikasi administrasi pemenuhan syarat pengajuan bakal calon dan syarat bakal calon Anggota DPRD; Bukti T-5 : Surat Edaran Nomor 365/KPU/V/2013 tentang Sinkronisasi Data Bakal Calon Anggota DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota; Bukti T-6 : Surat Edaran Nomor 385/KPU/VI/2013 tentang Penjelasan pidana penjara karena alasan politik, format pengumuman DCS Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta rekapitulasi hasil verifikasi dukungan dan sebaran dukungan pemilih bakal calon DPD; Bukti T-7 : Pengumuman Nomor 402/KPU/VI/2013 tentang Pengumuman Pendaftaran Calon Sementara Anggota DPR, DPRD Provinsi/DPR Aceh/ DPR Papua dan Papua Barat serta DPRD Kabupaten/Kota Dalam Pemilu Tahun 2014; Bukti T-8 : Surat Edaran Nomor 436/KPU/VI/2013 tentang Penyertaan Daftar Riwayat Hidup Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam sarana Pengumuman lainnya; Bukti T-9 : Surat Edaran Nomor 481/KPU/VII/2013 tentang Penjelasan terkait Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD; Bukti T-10 : Surat Edaran Nomor 583/KPU/VIII/2013 tentang Penjelasan terkait Persiapan Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPD dan DPRD; Bukti T-11 : Surat KPU Nomor 614/KPU/IX/2013 tentang Data DCT DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota; Bukti T-12 : Surat KPU Nomor 615/KPU/IX/2013 tentang Penggantian pas foto, pembetulan nama, gelar akademik, gelar sosial budaya dan gelar keagamaan serta penyempurnaan daftar riwayat hidup; Bukti T-13 : Surat KPU Nomor 628/KPU/IX/2013 tentang Penggantian pas foto pembetulan nama, gela akademik gelar sosial budaya dan gelar keagamaan serta penyempurnaan daftar riwayat hidup; Bukti T-14 : Permendiknas Nomor 59 Tahun 2008 tentang Pengesahan Fotocopy Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar; Bukti T-15 : Surat Panggilan No.Pol:S.Pgl/468/VI/2014/Sat Reskrim tentang Panggilan Sdr. Marwati Bukti T-16 : Surat Panggilan No.Pol:S.Pgl/467/VI/2014/Sat Reskrim tentang Panggilan Sdr. Ferdin; Bukti T-17 : Surat Panggilan No.Pol:S.Pgl/447/VI/2014/Sat Reskrim tentang Panggilan Sdr. Muharam; Bukti T-18 : Berkas Pencalonan Sdr Jefri Prananda, SH; Bukti T-19 : Surat Keterangan Nomor : 080/J.10/B/V/2014 tentang Keterangan Rektor Universitas Satria Makasar ; Bukti T-20 : Petikan Putusan Nomor : 03/Pid.S/2014/PN.Unaaha perihal menggunakan Ijazah Palsu; Bukti T-21 : Surat BKN Nomor: K.26-30/V.53-9/99 perihal Pegawai Negeri Sipil yang menjadi Ketua, Wakil Ketua atau Anggota KPU; Bukti T-22 : Keterangan Izin Nomor : 38A/UN29/KP/2013 tentang izin sdr. Marwati, S.Pd. M.Hum untuk mengikut Seleksi KPU; Bukti T-23 : Keputusan Rektor Universitas Haluoleo Nomor: 860/UN29/KP/2013 tentang Pemberhentian Sdr. Marwati, S.Pd., M.Hum dari Jabatan Fungsional Dosen Universitas Haluoleo; 11  Bukti T-24 : Daftar Gaji Pegawai FKIP Unhalu; Bukti T-25 : Daftar Penerimaan Tunjangan Profesi (Sertifikasi) Dosen FKIP Unhalu; Bukti T-26 : Surat Pernyataan Sdr. Masmudi, S.Ag., M.Si Bukti T-27 : Surat Izin Nomor 200/1.203 tentang persetujuan Sdr. Masmudin, S.Ag mengikuti Seleksi Anggota KPU Kab. Konawe Utara; Bukti T-28 : Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 500 Tahun 2013 tentang Pemberhentian sd. Masmudin, S.Ag dari jabatan Fungsional Guru; Bukti T-29 : Surat Pernyataan Sdr. Perdin, SP; Bukti T-30 : Surat Izin Nomor 200/1.281 tentang persetujuan Sdr. Perdin mengikuti Seleksi Anggota KPU Kab. Konawe Utara; Bukti T-31 : Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 501 Tahun 2013 tentang Pemberhentian sdr Perdin, SP dari jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian; Bukti T-32 : Surat Pernyataan Sdr. Malik, SH., M.Si; Bukti T-33 : Surat Izin Nomor 274/1.173 tentang persetujuan Sdr. Malik mengikuti Seleksi Anggota KPU Kab. Konawe Utara; Bukti T-34 : Surat Izin Cuti Karena Alasan Penting Nomor : 850/1.262. [2.9] Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

[3.1] Bahwa sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan, DKPP terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagaimana berikut: Kewenangan DKPP [3.1.1] Bahwa ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang kewenangan DKPP untuk menegakkan kode etik penyelenggara pemilu adalah sebagai berikut:  Ketentuan Pasal 109 ayat (2) UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum “DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota Pengawas Pemilu Lapangan dan anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri”.  Ketentuan Pasal 111 ayat (4) UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum DKPP mempunyai wewenang untuk: 12  a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan; b. Memanggil Pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; dan c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik.  Ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum: “Penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP”. [3.1.2] Bahwa oleh karena pengaduan Pengadu adalah terkait pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus pengaduan a quo; Kedudukan Hukum Pengadu [3.1.3] Bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum jo Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, yang dapat mengajukan pengaduan dan/atau laporan dan/atau rekomendasi DPR:  Ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum “Pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas pengadu kepada DKPP”.  Ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum “Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh: a. Penyelenggara Pemilu; b. Peserta Pemilu; c. Tim kampanye; d. Masyarakat; dan/atau e. Pemilih”. [3.1.4] Bahwa Pengadu I adalah Calon Legislatif yang dapat di kategorikan sebagai Peserta Pemilu, dan Pengadu II adalah Anggota LSM yang dikategorikan sebagai Masyarakat, maka dengan demikian Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; 13 [3.2] Menimbang bahwa karena DKPP berwenang untuk mengadili pengaduan a quo, Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan.

[4.1] Menimbang bahwa, pengaduan Pengadu pada pokoknya mendalilkan bahwa perbuatan para Teradu diduga tidak profesional dengan menetapkan Saudara Jefri Prananda, S.H. (Caleg Partai Demokrat Dapil 2 (Dua) Nomor Urut 1 (Satu) ditetapkan sebagai Calon Anggota Legislatif DPRD Kabupaten Konawe Utara Tahun 2014 yang diindikasikan menggunakan Ijazah Palsu dan para Teradu juga diduga tidak netral dengan berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang masih aktif, yakni (a). Marwati, S.Pd, M.Hum adalah Dosen Tetap pada Universitas Halu Oleo Kendari yang bersangkutan menyatakan bahwa dirinya telah non-aktif dari kegiatan belajar- mengajar pada Universitas Halu Oleo tetapi diindikasikan masih menerima Tunjangan Sertifikasi; dan (b). Masmuddin, S.Ag, M.S.i., Perdin, S.P., dan Abd. Malik, S.H., M.Si., adalah PNS di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara. Para Teradu juga dianggap tidak netral dalam menjalankan tugas-tugasnya sebagai Ketua dan anggota KPU Kabupaten Konawe Utara; [4.2] Menimbang bahwa, para Teradu menyangkal pengaduan yang disampaikan Pengadu dengan menyatakan bahwa, ijazah Sdr. Jefri Prananda tersebut telah disahkan oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Satria Makassar dan ditandatangani dengan cap/stempel basah oleh pihak universitas yang bersangkutan. Berdasarkan data yang disampaikan oleh Sekretaris Partai Demokrat Sdr. Mandala Bakti, S.Sos, M.Si. kepada KPU Kabupaten Konawe Utara melalui surat No. 78B/DPC.PD/VIII/2014 perihal Penyampaian Surat Keterangan Rektor Universitas Satria Makassar pada 20 Agustus 2014, menyatakan bahwa Sdr. Jefri Prananda, S.H. benar adalah alumni Fakultas Hukum Universitas Satria Makassar dengan Ijazah No. Ijazah 4376/FH-02/2011 tanggal 16 Mei 2011 yang ditandatangani Rektor Dra. Rosmawaty N. Bachtiar, M.Hum. dan Dekan Fakultas Hukum H. Muh. Yunus Idy, S.H., M.H. Terkait dengan dugaan ketidakprofesionalan para Teradu karena diduga berstatus sebagai PNS, terungkap dalam sidang bahwa para Teradu telah mengantongi surat keterangan izin dari pimpinan mereka sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu; [4.3] Berdasarkan fakta dan keterangan yang terungkap dalam sidang pemeriksaan, DKPP berpendapat, bahwa Para Teradu telah bertindak sesuai dengan Surat Edaran KPU No. 229/KPU/IV/2013 Tanggal 8 April 2013 dan ketentuan Pasal 1 ayat (3) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 59 Tahun 2008 tentang Pengesahan 14 Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar, Surat Keterangan Pengganti Yang Berpenghargaan Sama Dengan Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar dan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti yang Berpenghargaan Sama Dengan Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar dalam menetapkan Sdr. Jefri Prananda sebagai Calon Anggota Legislatif DPRD Kabupaten Konawe Utara Tahun 2014. Tindakan Para Teradu yang melaksanakan tugas dengan merujuk kedua pedoman tersebut maka tindakan Para Teradu telah memenuhi tidak menyalahi aturan dalam menetapkan Calon Anggota Legislatif DPRD Kabupaten Konawe Utara. Kemudian dalam melakukan ferivikasi status pendidikan, Para Teradu telah seirama dengan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2013 Pasal 8 ayat 1 huruf b yang pada pokoknya menjelaskan fotokopi Ijazah Perguruan Tinggi Swasta yang dimiliki oleh Bakal Calon Legislatif dilegalisir oleh Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta, dan bukan oleh Kopertis. Sehingga dengan demikian dalam penetapan Sdr. Jefri Prananda tidak ada norma etika yang dilanggar oleh Para Teradu. Dalam hal Para Teradu yang diduga masih berstatus sebagai PNS, Para Teradu telah memiliki izin pimpinannya, sehingga jabatan yang genggam saat ini merupakan jabatan yang sah dan legal serta sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu; [4.4] Menimbang terkait dalil Para Pengadu selebihnya, DKPP tidak menanggapi dalam putusan ini.

Berdasarkan penilaian atas fakta dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan Para Pengadu, memeriksa jawaban dan keterangan Para Teradu, serta bukti-bukti dokumen yang disampaikan Para Pengadu dan Para Teradu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa: [5.1] Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili pengaduan Pengadu; [5.2] Para Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; [5.3] Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu IV, dan Teradu V tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu; Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas,

1. Menolak pengaduan Para Pengadu untuk seluruhnya; 2. Merehabilitasi nama baik Teradu I, Teradu II, Teradu III, danTeradu IV dan Teradu V atas nama Sdri. Marwati, Sdr. Masmuddin, Sdri. Perdin, Sdr. 15  Muharam, dan Sdr. Abdul Malik selaku Anggota KPU Kabupaten Konawe Utara terhitung sejak dibacakannya Putusan ini; 3. Memerintahkan kepada KPU Provinsi Sulawesi Tenggara untuk menindaklanjuti Putusan ini sesuai peraturan perundang-undangan; 4. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini. Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh lima anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Jimly Asshiddiqie, selaku Ketua merangkap Anggota, Anna Erliyana, Valina Singka Subekti, Saut Hamonangan Sirait, Nur Hidayat Sardini, Ida Budhiati, dan Nelson Simanjuntak masing-masing sebagai Anggota, pada hari Sabtu tanggal enam bulan September tahun Dua Ribu Empat Belas dan hari Senin tanggal delapan bulan September tahun Dua Ribu Empat Belas dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari ini, Rabu tanggal sepuluh bulan September tahun Dua Ribu Empat Belas oleh Jimly Asshiddiqie, selaku Ketua merangkap Anggota, Anna Erliyana, Valina Singka Subekti, Saut Hamonangan Sirait, Nur Hidayat Sardini, dan Nelson Simanjuntak, masing- masing sebagai Anggota, dengan dihadiri oleh Pengadu dan Teradu. KETUA ttd Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. ANGGOTA Ttd Ttd Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H. Dr. Valina Singka Subekti, M.Si. Ttd Ttd Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si. Ttd Ttd Ida Budhiati, SH.,MH. Ir. Nelson Simanjuntak, SH Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya. 16 SEKRETARIS PERSIDANGAN Dr. Osbin Samosir, M.Si 17