Arsip Putusan DKPP RI

PUTUSAN Nomor 48/DKPP-PKE-VII/2018 DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU REPUBLIK INDONESIA DEMI KEADILAN DAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU, Memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir Pengaduan Nomor: 41/I-P/L-DKPP/2018 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor: 48/DKPP-PKE- VII/2018, menjatuhkan Putusan atas dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum yang diajukan oleh:

[1.1] PENGADU Nama : Laurensius Milla Dadi Pekerjaan/Lembaga : Wartawan Alamat : Jl. Wekelo Tambolaka Sumba Barat Daya Memberikan kuasa kepada: Nama : Amos Aleksander Lafu, SH Pekerjaan/Lembaga : Advokat/Pengacara Alamat : Jl. Jambu No. 01, Kel. Naikoten, Kupang Selanjutnya disebut sebagai------------------------------------------------------ Pengadu

TERHADAP [1.2] TERADU 1. Nama : Mikael Bulu, SH Jabatan : Ketua KPU Kabupaten Sumba Barat Daya Alamat Kantor : Jl. Poma, Desa Kadipada, Kab. SBD, NTT Selanjutnya disebut sebagai----------------------------------------------------- Teradu I; 2. Nama : Abubakar Pua Jabatan : Anggota KPU Kabupaten Sumba Barat Daya Alamat Kantor : Jl. Poma, Desa Kadipada, Kab. SBD, NTT Selanjutnya disebut sebagai---------------------------------------------------- Teradu II; 3. Nama : Aloysius Bayo Bili Jabatan : Anggota KPU Kabupaten Sumba Barat Daya Alamat Kantor : Jl. Poma, Desa Kadipada, Kab. SBD, NTT Selanjutnya disebut sebagai--------------------------------------------------- Teradu III; 4. Nama : Wara Mone Jabatan : Anggota KPU Kabupaten Sumba Barat Daya Alamat Kantor : Jl. Poma, Desa Kadipada, Kab. SBD, NTT Selanjutnya disebut sebagai--------------------------------------------------- Teradu IV; 5. Nama : Eni Pangestu Jabatan : Anggota KPU Kabupaten Sumba Barat Daya Alamat Kantor : Jl. Poma, Desa Kadipada, Kab. SBD, NTT Selanjutnya disebut sebagai---------------------------------------------------- Teradu V; 6. Nama : Dickson Nix Yo Daly Jabatan : Ketua Panwas Kabupaten Sumba Barat Daya Alamat Kantor : Jl. Garuda, Kel. Langga Lero Kab. SBD, NTT Selanjutnya disebut sebagai--------------------------------------------------- Teradu VI; 7. Nama Agustinus Umbu Tede : Jabatan : Sekretaris Panwaslu Kabupaten Sumba Barat Daya Alamat Kantor : Jl. Garuda, Kel. Langga Lero Kab. SBD, NTT Selanjutnya disebut sebagai-------------------------------------------------- Teradu VII; Selanjutnya Teradu I, sampai dengan Teradu VII disebut sebagai-----Para Teradu [1.3] Membaca pengaduan Pengadu; Mendengar keterangan Pengadu; Mendengar jawaban para Teradu; Mendengar keterangan Saksi; Mendengar keterangan Pihak Terkait; Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti yang diajukan Pengadu dan para Teradu.

[2.1] POKOK PENGADUAN PENGADU Bahwa Pengadu telah menyampaikan aduan tertulis kepada DKPP tertanggal 22 Februari 2018 dengan Pengaduan Nomor: 41/I-P/L-DKPP/2018 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor: 48/DKPP-PKE-VII/2018 dan disampaikan secara lisan oleh Pengadu dalam Sidang DKPP tanggal 15 Maret 2018 yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut: 1. Para Teradu selaku Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD) telah meloloskan calon bupati SBD a.n: Markus Dairo Talu dalam Pilkada 2018. Padahal diduga terdapat banyak kejanggalan pada ijazah yang bersangkutan mulai dari ijazah SD, SMP, dan SMA. Catatan kejanggalan seperti di bukti: a). Ijazah SD tidak bermaterai seperti ijazah calon lainnya, tidak terdapat stempel sekolah bersangkutan, serta tidak terdapat cap jempol dan tanda tangan sebagaimana ijazah pada umumnya. b). Pada Ijazah SMP terdapat tulisan tangan yang berbeda antara satu isian dengan isian lainnya, terkesan menggunakan bolpoin dengan tinta berbeda, diduga dilakukan tip- ex untuk penulisan ulang. c). Pada ijazah SMA, tercatat Markus Dairo Talu bersekolah di SMA Swasta LPPU Minpersdam V Jaya di Sawah Besar, Jakarta. Dia masuk SMA tahun 1982 dan lulus tahun 1985, sementara yang bersangkutan sudah diangkat menjadi Anggota TNI pada tahun 1981; 2. Pada 19 Januari 2018, permasalahan ini telah dilaporkan ke Panwaslu Kabupaten Sumba Barat Daya yang kemudian ditindaklanjuti dengan klarifikasi yang dilakukan oleh KPU SBD dan Panwas SBD kepada SMA Swasta LPPU Minpersdam V Jaya di Sawah Besar, Jakarta. Teradu menjanjikan akan mengikutsertakan Pengadu dalam acara klarifikasi tersebut pada 30 Januari 2018. Akan tetapi, Teradu tidak menepati janji dan tidak mengikutsertakan Pengadu dalam acara klarifikasi; 3. Tanggal 30 Januari 2018, Saudara Agustinus Umbu Teda selaku Kepala Sekretariat Panwas Kabupaten Sumba Barat Daya turut serta melakukan acara klarifikasi ke Jakarta, padahal kegiatan tersebut bukan tugas kepala sekretariat; 4. Pada 7 Februari 2018 Panwaslu Kabupaten SBD mengundang Pengadu untuk menyampaikan hasil klarifikasi dari SMA Swasta LPPU Minpersdam V Jaya di Sawah Besar, Jakarta. Dalam klarifikasi tidak disampaikan apakah benar Markus Dairo Talu pernah tercatat sebagai siswa dan apakah benar ijazah yang dimiliki adalah sah dikeluarkan oleh SMA Swasta LPPU Minpersdam V Jaya di Sawah Besar, Jakarta. [2.2] PETITUM PENGADU Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pengadu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berdasarkan kewenangannya untuk memutus hal-hal sebagai berikut: 1) Mengabulkan semua Pengaduan Pengadu; dan 2) memberikan sanksi sesuai tingkat kesalahannya kepada para Teradu atas pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu. [2.3] BUKTI PENGADU Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pengadu mengajukan alat bukti P-1 s.d P-10 sebagai berikut: No Bukti KETERANGAN 1. P-1 Catatan Kejanggalan Kepemilikan Ijazah Markus Dairo Talu; 2. P-2 Pernyataan Sikap Aliansi Rakyat Peduli Demokrasi Jujur dan Adil; 3. P-3 Surat Mandat Perwakilan Aliansi di Jakarta nomor 01/SM/ARPDJA/SBD/I/2018; 4. P-4 Undangan Klarifikasi Panwaslu nomor 018/PANWASLU- KAB/SBD/II/2018; 5. P-5 Pemberitahuan Klarifikasi KPU Kab. Sumba Barat Daya dari Dinas Pendidikan Prov. DKI Jakarta nomor 2043/-01.851.623 tanggal 2 Februari 2018; 6. P-6 Berita Acara Pleno KPU Kab. Sumba Barat Daya; 7. P-7 Fotokopi Ijazah SD, SMP, SMA milik Markus Dairo Talu; 8. P-8 Video aksi damai di Kantor Panwaslu Kab. Sumba Barat Daya; 9. P-9 Video Pertemuan Aliansi dengan Panwas dan KPU Kab. Sumba Barat Daya di Dinas Pendidikan Prov. DKI Jakarta; 10. P-10 Video penyerahan hasil klarifikasi dari Dinas Pendidikan Prov. DKI Jakarta kepada Perwakilan Aliansi di Jakarta. [2.4] SAKSI PENGADU Frederik Bole Dadi Memberikan kesaksiannya dihadapan majelis Sidang DKPP bahwa: 1. Tanggal 4 Januari 2018, bersama-sama rekan aliansi, menemukan selebaran yang isinya dugaan ijazah palsu salah satu calon bupati Kabupaten Sumba Barat Daya a.n Markus Dairo Talu; 2. Tanggal 19 Januari 2018 bersama-sama rekan Aliansi melaporkan dugaan Ijazah Palsu dalam Pemilukada Sumba Barat Daya ke Panwaslu Kabupaten Sumba Barat Daya. [2.5] PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU TERHADAP POKOK ADUAN PENGADU Dalam sidang DKPP 15 Februari 2018, para Teradu menyampaikan jawaban lisan dan dilengkapi jawaban tertulis yang pada intinya sebagai berikut: 1. Tanggal 8 s.d 10 Januari 2018 pada saat pendaftaran bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati, KPU Kabupaten Sumba Barat Daya menerima fotokopi ijazah yang telah dilegalisir oleh instansi yang berwenang; 2. Dokumen syarat calon dari bakal calon bupati a.n Markus Dairo Talu berupa fotokopi ijazah Sekolah Menengah Atas Swasta LPPU MINPERSDAM V JAYA, telah diperiksa dan diteliti keabsahannya oleh KPU Kabupaten Sumba Barat Daya pada saat pendaftaran dan pada saat penelitian administrasi taggal 10 s.d 16 Januari 2018 dan dinyatakan Memenuhi Syarat (MS); 3. Tanggal 20 Januari 2018, Panwaslu Kabupaten Sumba Barat Daya menyurati KPU Kabupaten Sumba Barat Daya nomor: 015/Panwaslu- Kab/SBD/I/2018 perihal: mohon klarifikasi atas dokumen syarat calon dengan melampirkan tuntutan dari Aliansi Rakyat Peduli Demokrasi, Jujur dan Adil, meskipun pengadun tersebut telah melebihi batas waktu pelaporan; 4. Menindaklanjuti surat Panwaslu Kabupaten Sumba Barat Daya, maka sesuai ketentuan pasal 50 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 3 tahun 2017 menyatakan “bahwa dalam hal Sekolah tidak beroprasi lagi atau telah bergabung dengan sekolah lain, fotokopi Ijzah/Surat Tanda Terima Belajar (STTB) bakal calon yang bersangkutan harus dilegalisasi oleh instansi atau satuan kerja yang menyelenggarakan urusan pendidikan atau pendidikan agama di kabupaten/kota tempat sekolah dimaksud pernah berdiri”; 5. Tanggal 29 Januari 2018 KPU Kabupaten Sumba Barat Daya melalui surat nomor: 12/PL.03.3/KPU-Kab/018.964761/I/2018 perihal: Permohonan Klarifikasi Ijazah kepada Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta; 6. Tanggal 29 Januari 2018 Kepala Sekretariat Panwaslu Kabupaten SBD mendapat perintah dari Ketua Panwaslu Kabupaten SBD untuk mendampinginya dalam rangka melakukan klarifikasi ke Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. 7. Tanggal 30 Januari 2018 s.d 2 Februari 2018, Tim Klarifikasi KPU Kabupaten Sumba Barat Daya bersama-sama Tim Panwaslu Kabupaten Sumba Barat Daya melakukan klarifikasi Ijazah ke Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta; 8. Tanggal 31 Januari 2018 Ketua Panwas Kabupaten SBD menerima telepon dari Pengadu untuk meminta melibatkan perwakilan Aliansi di Jakarta bersama-sama melakukan klarifikasi, namun karena alat komunikasi serta kartu identitas hilang saat perjalanan menuju penginapan di Jakarta sehingga tidak bisa berkomunikasi dengan Pengadu; 9. Berdasarkan surat KPU Kabupaten Sumba Barat Daya, Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta memberikan jawaban tertulis nomor: 2042/-1.851.623, tanggal 2 Februari 2018 sebagai berikut: a. SMA Swasta LPPU MINSPERDAM V JAYA, berdiri sejak tahun 1952 dan tahun pelajaran 2005/2006 tutup (bubar); b. SMA Swasta LPPU MINSPERDAM V JAYA, beralamat Jln. Perwira nomor 10 Sawah Besar Jakarta Pusat dengan menggunakan Gedung SMP Negeri IV Jakarta Pusat, belajar pada sore hari (pukul 13.00 s/d 17.00); c. Blangko Ijazah/STTB yang didistribusikan ke SMA Swasta LPPU MINSPERDAM V JAYA, tahun 1985 sebagai berikut: 1. Program IPA: nomor seri 01 OC oh 0231.319 s/d 01 OC oh 0231.416=98 lembar; 2. Program IPS: nomor seri 01 OC oh 0542.551 s/d 01 OC oh 0542.639= 89 lembar. 10. Tanggal 6 Februari 2018 KPU Kabupaten Sumba Barat Daya melakukan rapat pleno untuk memberikan jawaban atas surat panwaslu Kabupaten Sumba Barat Daya terkait hasil klarifikasi Ijazah dari Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta; 11. Keputusan KPU Kabupaten Sumba Barat Daya nomor 10/PL.03.3- Kpt/5318/KPU-Kab/II/2018 tentang penetapan nama-nama Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat Daya sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya tahun 2018, SAH dan sesuai ketentuan Undang-undang nomor 10 tahun 2016 dan peraturan KPU nomor 3 tahun 2017; [2.6] PETITUM TERADU Berdasarkan uraian di atas, para Teradu meminta kepada Majelis Sidang DKPP yang memeriksa dan mengadili pengaduan a quo untuk memberikan Putusan sebagai berikut: 1. Menolak Pengaduan Pengadu untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Para Teradu tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu; 3. Merehabilitasi Para Teradu dalam kedudukannya sebagai penyelenggara pemilu; 4. Apabila Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.7] BUKTI TERADU Bahwa untuk membuktikan jawaban dan pembelaannya, Teradu mengajukan alat bukti T-1 s.d T-9 sebagai berikut: Tanda No BUKTI Bukti 1. T-1 Keputusan KPU Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 10/PL.03.3- Kpt/5318/KPU-Kab/II/2018; 2. T-2 Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 45/PL.03.3-BA/5318/KPU-Kab/II/2018; 3. T-3 Surat Panwaslu Kabupaten Sumba Barat Daya nomor 015/Panwas-Kab/SBD/I/2018; 4. T-4 Surat Kuasa Pengadu; 5. T-5 Surat KPU Kabupaten Sumba Barat Daya ke Kepala Dinas Pendidikan Prov. DKI Jakarta tentang Permohonan Klarifikasi Ijazah; 6. T-6 Fotokopi ijazah SMA a.n Markus Dairo Talu; 7. T-7 Berita Acara Pleno, penelitian administrasi Nomor 30/PL.03.2- BA/5318/KPU-Kab/II/2018; 8. T-8 Surat Pemberitahuan hasil klarifikasi dukungan syarat calon; 9. T-9 Surat Klarifikasi dari Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta ke KPU Kabupaten Kabupaten Sumba Barat Daya. [2.8] PIHAK TERKAIT 1. Nikodemus Keleka (Anggota Panwas Kab. Sumba Barat Daya) 2. Dominggus Nani (Anggota Panwas Kab. Sumba Barat Daya Bersama-sama memberikan keterangan dihadapan majelis Sidang DKPP bahwa: a. Tanggal 19 Januari 2018 menerima Pengaduan Aliansi terkait dugaan Ijazah Palsu dalam Pemilukada Sumba Barat Daya ke Panwaslu Kabupaten Sumba Barat Daya; b. Tanggal 7 Februari 2018 mengundang pihak Aliansi untuk menyampaikan hasil klarifikasi dugaan ijazah palsu yang dilakukan KPU dan Panwaslu Kab. Sumba Barat Daya.

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan pengaduan Pengadu adalah terkait dengan dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh para Teradu; [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut sebagai DKPP) terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagaimana berikut: Kewenangan DKPP [3.3] Menimbang bahwa DKPP dibentuk untuk menegakkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Hal demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 155 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang menyebutkan: “DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan aduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota”. Selanjutnya ketentuan Pasal 159 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 mengatur wewenang DKPP untuk: a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan; b. Memanggil Pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik; dan d. Memutus Pelanggaran Kode Etik Ketentuan di atas, diatur lebih lanjut dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum yang menyebutkan penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP. [3.4] Menimbang bahwa pengaduan Pengadu berkait dengan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh para Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus pengaduan a quo; Kedudukan Hukum [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 458 ayat (1) UU 7/2017 juncto Pasal 4 ayat (1) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas Pengadu kepada DKPP. Selanjutnya ketentuan di atas diatur lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 sebagai berikut: “Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh: a. Penyelenggara Pemilu; b. Peserta Pemilu; c. Tim Kampanye; d. Masyarakat; dan/atau e. Pemilih”. [3.6] Menimbang bahwa Pengadu adalah Masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara DKPP, dengan demikian memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; [3.7] Menimbang bahwa DKPP berwenang untuk mengadili pengaduan a quo, Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan;

[4.1] Menimbang pengaduan Pengadu pada pokoknya mendalilkan bahwa para Teradu diduga melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu atas perbuatannya sebagai berikut: [4.1.1] Teradu I, II, III, IV dan V selaku Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD) telah meloloskan Calon Bupati Sumba Barat Daya (SBD) atas nama Markus Dairo Talu dalam Pilkada 2018 yang diduga berijazah palsu. Ijazah SD tidak bermaterai, tidak terdapat stempel sekolah bersangkutan, serta tidak terdapat cap jempol dan tanda tangan sebagaimana ijazah pada umumnya. Pada Ijazah SMP terdapat tulisan tangan yang berbeda antara satu isian dengan isian lainnya, menggunakan bolpoin dengan tinta berbeda serta diduga ditip-ex untuk dilakukan penulisan ulang. Pada ijazah SMA, tercatat Markus Dairo Talu bersekolah di SMA Swasta LPPU Minpersdam V Jaya di Sawah Besar, Jakarta. Masuk SMA tahun 1982 dan lulus tahun 1985, sementara tahun 1981 Markus Dairo Talu sudah diangkat menjadi Anggota TNI. Teradu I, II, III, IV dan V tidak berani memanggil Calon Bupati a.n Markus Dairo Talu untuk menunjukan Ijazah Aslinya; [4.1.2] Teradu VI tidak menepati janji akan mengikutsertakan Pengadu dalam acara klarifikasi yang dilakukan oleh KPU SBD dan Panwas SBD kepada SMA Swasta LPPU Minpersdam V Jaya di Sawah Besar Jakarta pada 30 Januari 2018. Teradu VI selaku Ketua Panwaslu Kabupaten SBD hanya mengundang Pengadu untuk menyampaikan hasil klarifikasi dari SMA Swasta LPPU Minpersdam V Jaya di Sawah Besar Jakarta pada 7 Februari 2018. Teradu VI turut serta melindungi dan mengamankan kepentingan Markus Dairo Talu sebagai Calon Bupati SBD yang diduga berijazah palsu. Teradu VI tidak berani memanggil Markus Dairo Talu sebagai Calon Bupati SBD untuk menunjukan Ijazah Aslinya; [4.2] Menimbang keterangan dan jawaban para Teradu pada pokoknya menolak seluruh dalil aduan Pengadu; [4.2.1] Teradu I, II, III, IV dan V menerima dokumen syarat calon Bupati SBD atas nama Markus Dairo Talu berupa fotokopi ijazah Sekolah Menengah Atas Swasta LPPU MINPERSDAM V JAYA berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (2) huruf d angka 1 “ijazah pendidikan terakhir paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat yang telah dilegalisir oleh pihak yang berwenang, sebagai bukti pemenuhan syarat calon”. Teradu I, II, III, IV dan V melakukan penelitian administrasi dari tanggal 10 s/d 16 Januari 2018 dan dinyatakan Memenuhi Syarat (MS). Berdasarkan permohonan klarifikasi Panwas Kabupaten SBD kepada KPU Kabupaten SBD atas laporan Aliansi Peduli Demokrasi terkait dugaan ijazah palsu Markus Dairo Talu sebagai calon Bupati SBD pada Pilkada 2018, Teradu I, II, III, IV dan V melakukan klarifikasi ke Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta pada 30 Januari 2018. Teradu I, II, III, IV dan V memperoleh jawaban hasil klarifikasi melalui surat Nomor: 2042/-1.851.623, tanggal 2 Februari 2018 yang pada intinya menerangkan bahwa SMA Swasta LPPU MINSPERDAM V JAYA berdiri sejak tahun 1952 dan tahun pelajaran 2005/2006 tidak beroprasi. Blangko Ijazah/STTB yang didistribusikan ke SMA Swasta LPPU MINSPERDAM V JAYA, tahun 1985 untuk Program IPA: nomor seri 01 OC oh 0231.319 s/d 01 OC oh 0231.416=98 lembar, dan Program IPS: nomor seri 01 OC oh 0542.551 s/d 01 OC oh 0542.639= 89 lembar. Teradu I, II, III, IV dan V melakukan rapat pleno pada 6 Februari 2018 untuk menyampaikan jawaban hasil klarifikasi ijazah atas nama Markus Dairo Talu yang dilegalisir oleh Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta; [4.2.2] Menurut Teradu VI, laporan dugaan pelanggaran terkait ijazah sesungguhnya telah melewati batas waktu 7 (tuju) hari penanganan laporan dugaan pelanggaran. Pengadu telah mengetahui dugaan pelanggaran sejak 4 Januari 2018 dan baru melaporkan ke Teradu VI sebagai Panwas Kabupaten SBD pada 19 Januari 2018. Meskipun demikian Teradu VI tetap menerima dan menindaklanjuti laporan tersebut dengan menyurat ke KPU Kabupaten SBD untuk klarifikasi terhadap dokumen syarat calon yang diduga palsu ke Dinas Pendidikan atau sekolah yang mengeluarkan ijazah. Hasil klarifikasi KPU Kabupaten SBD yang disampaikan ke Teradu VI diteruskan ke Pangadu yang pada pokoknya membenarkan distribusi blangko ijazah nomor 01 OC oh0231340 tahun 1985 ke SMA Swasta LPPU Minpersdam V Jaya yang beralamat di JL. Perwira Nomor 10 Sawah Besar Jakarta Pusat. Tidak dipenuhinya permintaan Ketua Aliansi Peduli Demokrasi sebagaimana dijanjikan oleh Teradu VI, untuk mengikutsertakan salah satu wakilnya dalam melakukan klarifikasi dugaan ijazah palsu atas nama Markus Dairo Talu, sebagai Calon Bupati SBD pada Dinas Pendidikan DKI Jakarta tangga1 Februari 2018 disebabkan oleh hilangnya handphone Teradu VI saat menuju tempat penginapan. Hal tersebut menyebabkan Teradu VI kehilangan seluruh nomor kontak, sehingga tidak dapat berkomunikasi baik dengan anggota Panwas Kabupaten SBD, Anggota KPU Kabupaten SBD dan Ketua Aliansi Peduli Demokrasi terkait proses klarifikasi dugaan ijazah palsu pada Dinas Pendidikan DKI Jakarta; [4.3] Menimbang jawaban dan keterangan para pihak, Pengadu dan para Teradu, Pihak Terkait, keterangan Saksi, bukti dokumen, serta fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan 15 Maret 2018, DKPP berpendapat: [4.3.1] Teradu I, II, III, IV dan V melakukan klarifikasi ke Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta pada 30 Januari 2018, berdasarkan surat permohonan klarifikasi Teradu VI selaku Panwas Kabupaten SBD atas laporan Aliansi Peduli Demokrasi terkait dugaan ijazah palsu Markus Dairo Talu sebagai calon Bupati SBD pada Pilkada 2018. Jawaban hasil klarifikasi disampaikan Dinas Pendidikan DKI Jakarta surat Nomor: 2042/-1.851.623, tanggal 2 Februari 2018 yang pada intinya menerangkan bahwa SMA Swasta LPPU MINSPERDAM V JAYA berdiri sejak tahun 1952 dan tahun pelajaran 2005/2006 tidak beroperasi. Blangko Ijazah/STTB yang didistribusikan ke SMA Swasta LPPU MINSPERDAM V JAYA, tahun 1985 untuk Program IPA: nomor seri 01 OC oh 0231.319 s/d 01 OC oh 0231.416=98 lembar, dan Program IPS: nomor seri 01 OC oh 0542.551 s/d 01 OC oh 0542.639=89 lembar. Dinas Pendidikan DKI Jakarta membenarkan nomor seri atas lembar ijazah yang dikeluarkan serta legalisir fotocopy ijazah SMA Markus Dairo Talu. Langkah Teradu I, II, III, IV dan V melakukan klarifikasi pada Dinas Pendidikan DKI Jakarta terkait laporan dugaan ijazah palsu syarat calon Bupati SBD atas nama Markus Dairo Talu di Sekolah Menengah Atas Swasta LPPU MINPERSDAM V JAYA, menurut DKPP merupakan langkah tepat menurut hukum maupun etika. Memastikan keabsahan syarat calon dengan melakukan klarifikasi ijazah sekolah lanjutan tingkat atas yang diduga palsu kepada pihak yang berwenang adalah merupakan suatu kewajiban hukum sebagaimana ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c juncto Pasal 45 ayat (2) huruf d angka 1 UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, juncto Pasal 4 ayat (1) huruf c juncto Pasal 42 ayat (1) huruf p Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Berdasarkan hal tersebut verifikasi administrasi terhadap dokumen yang dilakukan oleh Teradu I, II, III, IV dan V menurut DKPP merupakan tindakan menurut hukum maupun etika. Tuntutan Pengadu yang meminta kepada Teradu I, II, III, IV dan V untuk menghadirkan dan menunjukkan ijazah asli calon Bupati yang diduga palsu, menurut DKPP tidak beralasan menurut hukum. Sebab tidak terdapat satu ketentuan hukum yang memungkinkan Teradu I, II, III, IV dan V dapat memaksa calon Bupati untuk menunjukkan ijazah asli kecuali fotocopi ijazah paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas yang dilegalisir oleh lembaga yang berwenang. Demikian halnya tuntutan Pengadu meminta kepada Teradu I, II, III, IV dan V untuk melakukan verifikasi ijazah sekolah dasar dan ijazah sekolah menengah pertama yang diduga palsu. Sebab tindakan dan perbuatan di luar dari ketentuan yang diperintahkan secara eksplisit oleh peraturan perundang-undangan berarti tindakan atau perbuatan tanpa kewenangan (onbevoegdheid) yang dapat menyebabkan terjadinya penyalahgunaan wewenang (detournement de pouvoir) atau kesewenang-wenangan (willikeur) yang tidak dibenarkan menurut hukum maupun etika. Berdasarkan hal tersebut dalil aduan Pengadu tidak beralasan menurut hukum maupun etika dan jawaban Teradu I, II, III, IV dan V meyakinkan DKPP; [4.3.2] Dugaan pelanggaran penggunaan ijazah palsu diketahui Pengadu pada 4 Januari 2018 dan dilaporkan ke Teradu VI sebagai Panwas Kabupaten SBD pada 19 Januari 2018. Sesuai dengan Pasal 7 Peraturan Bawaslu Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota menentukan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui atau ditemukannya dugaan pelanggaran pemilihan, laporan disampaikan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/kota. Berdasarkan hal tersebut dari segi waktu penanganan laporan telah melampaui batas waktu penanganan laporan (daluwarsa). Meskipun demikian Teradu VI tetap menindaklanjuti laporan Pengadu dengan menyurat kepada KPU Kabupaten SBD untuk klarifikasi dengan melakukan pemeriksaan dan pengecekan terhadap ijazah yang diduga palsu kepada Kepala Sekolah yang mengeluarkan ijazah atau Dinas Pendidikan. Surat yang disampaikan Teradu VI dengan kategori sifat penting yang disampaikan kepada KPU Kabupaten SBD menunjukkan perhatian dan keseriusan Teradu VI terhadap materi laporan Pengadu. Surat tersebut menjadi dasar KPU Kabupaten SBD melakukan permohonan klarifikasi kepada Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Sebagai bentuk keseriusan Teradu VI terhadap laporan Pengadu, pada 30 Januari 2018 dengan didampingi Teradu VII berangkat ke Jakarta untuk memastikan pemeriksaan dan pengecekan dokumen proses klarifikasi ijazah yang diduga palsu, meskipun kemudian pemeriksaan dokumen tidak dilakukan secara langsung. Dinas Pendidikan DKI Jakarta hanya menyampaikan surat hasil klarifikasi kepada KPU Kabupaten SBD, yang membenarkan distribusi blangko ijazah nomor 01 OC oh0231340 tahun 1985 ke SMA Swasta LPPU Minpersdam V Jaya yang beralamat di JL. Perwira Nomor 10 Sawah Besar Jakarta Pusat. Sebagai bagian dari layanan terhadap perkembangan laporan Pengadu, Teradu VI mengundang Pengadu sebagai pelapor untuk menyampaikan hasil klarifikasi KPU Kabupaten SBD kepada Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Tidak terpenuhinya janji Teradu VI untuk mengikutsertakan perwakilan Aliansi Rakyat Peduli Demokrasi Jujur dan Adil untuk bersama-sama melakukan klarifikasi tanggal 1 Februari 2018 pada Dinas Pendidikan DKI Jakarta disebabkan hilangnya handphone yang terjatuh saat perjalanan menuju penginapan. Teradu VI kehilangan seluruh nomor kontak sehingga kesulitan berkomunikasi dengan Ketua Aliansi Rakyat Peduli Demokrasi Jujur dan Adil, anggota Panwas Kabupaten SBD serta anggota KPU Kabupaten SBD terkait rencana klarifikasi di Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Situasi tersebut menyebabkan Teradu VI tidak dapat menghubungi Pengadu serta Anggota KPU Kabupaten SBD yang bertugas melakukan klarifikasi dan Anggota Panwas SBD yang berada SBD. Rangkaian tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh Teradu VI sebagai Ketua dan Anggota Panwas Kabupaten SBD dan Teradu VII sebagai Sekretaris Panwas Kabupaten SBD dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenangnya menurut DKPP telah secara patut dilakukan menurut hukum dan etik. Berdasarkan hal tersebut dalil aduan Pengadu tidak terbukti dan jawaban Teradu VI dan Teradu VII meyakinkan DKPP; [4.4] Menimbang dalil Pengadu selebihnya, DKPP tidak relevan untuk menanggapi.

Berdasarkan atas penilaian fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan Pengadu, memeriksa jawaban dan keterangan para Teradu, dan memeriksa bukti-bukti dokumen Pengadu dan para Teradu, serta mencermati keterangan Saksi, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa: [5.1] Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili pengaduan Pengadu; [5.2] Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; [5.3] Para Teradu tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu dalam kedudukan dan jabatannya sekarang; [5.4] Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas, DKPP harus memulihkan nama baik para teradu.

1. Menolak Pengaduan Pengadu untuk seluruhnya; 2. Merehabilitasi nama baik Teradu I Mikael Bulu, Teradu II Abubakar Pua, Teradu III Aloysius Bayo Bili, Teradu IV Wara Wone, Teradu V Eni Pangestu, masing-masing selaku Ketua merangkap Anggota dan Anggota KPU Kabupaten Sumba Barat Daya; 3. Merehabilitasi nama baik Teradu VI Dickson Nix Yo Daly, Teradu VII Agustinus Umbu Tede, masing-masing selaku Ketua merangkap Anggota dan Sekretaris Panwaslu Kabupaten Sumba Barat Daya; 4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk melaksanakan putusan ini sepanjang terhadap Teradu I, II, III, IV dan V paling lama 7 (tujuh) hari sejak Putusan dibacakan; 5. Memerintahkan Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk melaksanakan putusan ini sepanjang terhadap Teradu VI dan VII paling lama 7 (tujuh) hari sejak Putusan dibacakan; dan 6. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini. Demikian diputuskan dalam Rapat Pleno oleh 5 (lima) anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Harjono, selaku Ketua merangkap Anggota; Muhammad, Teguh Prasetyo, Alfitra Salam, dan Ida Budhiati, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu tanggal Dua Puluh Satu bulan Maret tahun Dua Ribu Delapan Belas dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari ini Rabu tanggal Delapan Belas bulan April tahun Dua Ribu Delapan Belas oleh Harjono, selaku Ketua merangkap Anggota; Muhammad, Teguh Prasetyo, Alfitra Salam, dan Ida Budhiati, masing-masing sebagai Anggota, dengan dihadiri Pengadu dan/atau kuasanya dan para Teradu. KETUA Ttd Harjono ANGGOTA Ttd Ttd Muhammad Teguh Prasetyo Ttd Ttd Alfitra Salamm Ida Budhiati Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya. SEKRETARIS PERSIDANGAN Osbin Samosir