Arsip Putusan DKPP RI

PUTUSAN Nomor 47/DKPP-PKE-VII/2018 DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA DEMI KEADILAN DAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU Memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir Pengaduan Nomor 42/I-P/L-DKPP/2018 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 47/DKPP-PKE-VII/2018, menjatuhkan Putusan dugaan pelanggaran kode etik yang diajukan oleh:

[1.1.] PENGADU Nama : Nasarudin Sili Luli Pekerjaan : Anggota Panwas Kabupaten Jayapura Alamat : Jl. Sentani-Hawai, Ruko Samping SMK N 1, Sentani, Jayapura Selanjutnya disebut sebagai -----------------------------------------Pengadu;

TERHADAP [1.2] TERADU Nama : Pieter Silas Wally Pekerjaan : Ketua KPU Kabupaten Jayapura Alamat : Jl. Sentani, Gunung Merah, Jayapura Selanjutnya disebut sebagai-------------------------------------------Teradu; [1.3] Membaca dan mempelajari pengaduan Pengadu; Memeriksa dan mendengar keterangan Pengadu; Memeriksa dan mendengar keterangan Teradu; Mendengar keterangan Pihak Terkait; Memeriksa dan mempelajari dengan saksama semua dokumen dan bukti- bukti yang diajukan Pengadu dan Teradu.

[2.1] Menimbang bahwa Pengadu telah mengajukan pengaduan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut DKPP) dengan Nomor Pengaduan 42/I-P/L-DKPP/2018 tanggal 22 Februari 2018, yang diregistrasi dengan perkara Nomor 47/DKPP-PKE-VII/2018 yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut: 1. Bahwa pada hari selasa tanggal 30 Januari 2018, bertempat di Sekretariat DPC Partai Gerindra, beralamat di Belakang Somel Irian Utama Flavouw Sentani Kota. Sekitar pukul (16.00 WIT), KPU Kabupaten Jayapura melakukan verfikasi terhadap Partai Gerindra Pasca Putusan MK Nomor 53/PUU- XV/2017 tentang Pelaksanaan Verifikasi Faktual Terhadap Seluruh Partai Politik Calon Peserta Pemilu di bawah pengawasan Panwaslu Kabupaten Jayapura. Hadir pada saat itu Tim Verfikasi dari KPU Kabupaten Jayapura dan Panwalsu Kabupaten Jayapura di Sekretariat DPC Partai Gerindra untuk melakukan verifikasi. Teradu selaku Ketua KPU Kabupaten Jayapura hadir juga di Sekretariat DPC Partai Gerindra Kabupaten Jayapura dalam keadaan terlambat (dari waktu yang ditentukan pkl 16.00 Wit). Bahwa di hadapan pengurus dan anggota Partai Gerindra, KPU Kabupaten Jayapura dan Panwaslu Kabupaten Jayapura, diduga dalam keadaan emosi dan Teradu mengeluarkan statement: “jangan dipersulit, tidak usah diverifikasi sudah MS (Memenuhi Syarat). Dalam kondisi seperti di atas dari unsur KPU dan Panwas Kabupaten Jayapura pada saat itu belum melakukan verifikasi faktual terhadap Partai Gerindra; 2. Bahwa berdasarkan fakta tersebut, Teradu selaku Ketua KPU Kabupaten Jayapura diduga kuat melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelengara Pemilihan Umum. Teradu diduga kuat tidak netral dan memihak terhadap partai politik (Gerindra) dan/atau peserta pemilu. Teradu terbukti mengeluarkan pendapat atau pernyataan yang bersifat partisan atas masalah atau isu yang sedang terjadi dalam proses pemilu. KESIMPULAN [2.2] Berdasarkan pengaduan dan keterangan yang disampaikan baik secara tertulis maupun dalam persidangan pada tanggal 9 Maret 2018, Pengadu menyampaikan kesimpulan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari pengaduan yang dirumuskan sebagai berikut: 1. Teradu diduga kuat melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu; 2. Teradu diduga kuat melakukan pelanggaran asas, landasan, prinsip, dan sumpah janji penyelenggara Pemilu; 3. Teradu terbukti mengeluarkan pendapat dan yang bersifat partisan atas masalah yang sedang terjadi dalam proses Pemilu; 4. Teradu tidak terbukti tidak menjaga dan memelihara kehormatan kehormatan penyelenggara Pemilu; 5. Teradu tidak menjalankan tugas sesuai visi dan misi tujuan dan program lembaga penyelenggara Pemilu; 6. Teradu tidak menjalankan tugas sesuai jabatan dan kewenangan yang didasarkan pada UUD 1945, Peraturan Perundang-undangan, dan keputusan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu. [2.3] Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pengadu mengajukan alat bukti yang diberi tanda dengan bukti P-1 sampai dengan P-4, sebagai berikut: 1. P-1 : Keterangan Saksi 2. P-2 : Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran Panwas Kabupaten Jayapura Nomor: 02/TM/PU/Kab.JPR/33.05/II/2018, tanggal 17 Februari 2018 3. P-3 : Audio Rekaman Klarifikasi Panwas Kabupaten Jayapura 4. P-4 : Salinan hasil Klarifikasi Panwas Kabupaten Jayapura PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU [2.4] Bahwa Teradu telah menyampaikan jawaban dan penjelasan dalam persidangan DKPP pada 9 Maret 2018 yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: 1. Teradu dengan tegas membantah dan menolak dugaan pelanggaran kode etik yang dituduhkan oleh Pengadu, karena dalam melaksanakan tugas telah memperlakukan seluruh peserta Pemilu secara adil tanpa mementingkan partai tertentu; 2. Bahwa pada saat verifikasi faktual partai politik yang dilaksanakan pada 30 Januari 2018 di Kantor DPC Partai Gerindra Kabupaten Jayapura, Teradu memang datang dalam keadaan marah kepada Fred Sorontou dan Novly Sitanala. Teradu marah karena sudah ada pembagian nama dan jadwal untuk verifikasi faktual partai politik. Teradu bersama beberapa staf mendapat tugas untuk verifikasi di Partai Gerindra dan PKPI. Fred Sorontou dan Novly Sitanala mendapat tugas di Partai PBB dan Partai PPP; 3. Bahwa Teradu marah kepada Fred Sorontou dan Novly Sitanala karena datang ke kantor DPC Partai Gerindra tanpa sepengetahuan Teradu dan tanpa ada informasi, seperti kebiasaan di KPU Kabupaten Jayapura; 4. Bahwa pada saat tiba di DPC Partai Gerindra untuk verifikasi, Teradu dalam keadaan sakit asam urat, bukan karena di pengaruhi alkohol, dan hal ini telah diketahui oleh sopir Teradu; 5. Teradu tidak pernah mengeluarkan kata “kasih MS (memenuhi syarat)”. Teradu hanya menyampaikan kata “jangan dipersulit”. Hal itu Teradu sampaikan karena berdasarkan hasil rapat komisioner KPU Kabupaten Jayapura dan seluruh staf, bahwa tidak boleh mempersulit proses verifikasi. Jika ditemukan ada hal-hal yang belum dilengkapi disampaikan untuk dilengkapi karena ada waktu perbaikan selama 3 (tiga) hari; 6. Bahwa persoalan ini merupakan persoalan internal KPU dan telah diselesaikan oleh atasan setingkat yakni KPU Provinsi Papua yang kesimpulannya telah terjadi kesalahpahaman dalam proses penyampaian informasi. [2.5] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Teradu mengajukan bukti-bukti sebagai berikut: 1. Bukti T-1 : Salinan dokumen tim verifikasi Parpol Pasca putusan Mahkamah Konstitusi; 2. Bukti T-2 : Salinan Surat Pernyataan Permohonan Maaf Teradu kepada Anggota KPU Kabupaten Jayapura Fred Sorontou dan Kasubag Hukum KPU Kabupaten Jayapura Novly Sitanala; 3. Bukti T-3 : Salinan Surat BA Klarifikasi Koordinator Penindakan dan Pelanggaran Panwas Kabupaten Jayapura; dan 4. Bukti T-4 : Print out foto usai verifikasi di Sekretariat DPC Gerindra. [2.6] KETERANGAN PIHAK TERKAIT Menimbang bahwa DKPP juga telah meminta keterangan Pihak Terkait pada persidangan tanggal 9 Maret 2018, sebagai berikut: 1. Kasubag Hukum KPU Kabupaten Jayapura Novly Sitanala: Kronologis kehadiran di Gerindra: Novly di telepon Henock Deda untuk datang ke Kantor DPC Gerindra karena Ketua tidak ada. Awalnya dia tidak mau. Pada saat mau pergi ke Gerindra Novly bertanya Pak Ketua ke mana, di jawab Pak Ketua sakit tidak ikut verifikasi. Novly mengatakan tidak mau sendiri. Kemudian telepon Fred Sorontou yang sedang di bengkel untuk segera ke Gerindra. Setelah Pak Fred datang verifikasi dimulai. Setelah verifikasi distrik keenam, Pak Ketua datang dan marah-marah. Novly mengaku, dia dan Fredhanya mem-back up, tidak mengambil alih tugas Ketua. Ketika Pak Ketua keberatan, Novly sebenarnya marah dan kemudian keluar. Saat disuruh keluar sempat mendengar kalimat “jangan dipersulit”. 2. Anggota KPU Kabupaten Jayapura Fred Sorontou Tentang ucapan “jangan dipersulit”memang dengar, tapi tidak tahu tujuannya apa. Fred menjelaskan, memang tidak di tim ini tapi di tim PBB. Setelah verifikasi di PBB selesai, dia harus ke bengkel. Fred di telepon Novly, Fred turunkan mobil dan langsung Gerindra. Ketika verifikasi tinggal dua distrik Pak Ketua datang dan seperti disampaikan, Pak Ketua bilang, “kalian bikin apa di sini, kalian tim mana”. [2.7] KETERANGAN SAKSI Menimbang bahwa DKPP juga telah meminta keterangan seorang Saksi yang dihadirkan oleh Pengadu pada persidangan tanggal 9 Maret 2018, sebagai berikut: Aliapsyi Ade Seberan (Staf Panwas Kabupaten Jayapura): Kami datang di Sekretriat Gerindra, Selasa 30 Januari 2018. Saksi dari tim pengawas melakukan pengawasan di Sekretariat Gerindra. Hadir saat itu, Pak Nasarudin, Bu Novly, dan Pak Fred dari KPU. Saya menghadap ke pintu bersama Pak Jamaludin, serta ketua DPC Gerindra. Ketika datang, Ketua KPU Kabupaten Jayapura dalam keadaan emosi dan keluar statment:“jangan dipersulit, sudah MS” kemudian keluar ruangan”.

[3.1] Menimbang maksud dan tujuan pengaduan Pengadu adalah terkait dengan dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu; [3.2] Menimbang sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut sebagai DKPP) terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagaimana berikut: Kewenangan DKPP [3.3] Menimbang bahwa DKPP dibentuk untuk menegakkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang didasarkan pada ketentuan Pasal 155 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang menyebutkan: “DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan aduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota”. Selanjutnya ketentuan Pasal 159 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 mengatur wewenang DKPP untuk : a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan; b. Memanggil Pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik; dan d. Memutus Pelanggaran Kode Etik Ketentuan di atas, diatur lebih lanjut dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum yang menyebutkan: “Penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP”. [3.4] Menimbang bahwa pengaduan Pengadu berkait dengan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan Teradu, maka DKPP berwenang memutus pengaduan a quo; Kedudukan Hukum [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 458 ayat (1) UU 7/2017 jo Pasal 4 ayat (1) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas Pengadu kepada DKPP. Selanjutnya ketentuan dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 bahwa Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh: a. Penyelenggara Pemilu; b. Peserta Pemilu; c. Tim Kampanye; d. Masyarakat; dan/atau e. Pemilih. [3.6] Menimbang bahwa Pengadu adalah penyelenggara Pemilu, berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf a Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; [3.7] Menimbang bahwa DKPP berwenang mengadili pengaduan a quo, Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) mengajukan pengaduan a quo, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan; PERTIMBANGAN PUTUSAN [4.1] Menimbang pengaduan Pengadu, pada pokoknya mendalilkan bahwa Teradu selaku Ketua KPU Kabupaten Jayapura diduga melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu atas tindakan dan perbuatan yang diduga kuat tidak netral dan memihak kepada salah satu partai politik peserta pemilu saat verifikasi faktual Partai Politik di Kantor DPC Partai Gerindra Kabupaten Jayapura pada Selasa, 30 Januari 2018. Teradu datang ke tempat verifikasi dalam keadaan emosi dan mengeluarkan statement: “jangan dipersulit, tidak usah diverifikasi sudah MS (Memenuhi Syarat)”. Pernyataan tersebut dapat dinilai bersifat partisan karena diungkapkan saat tahapan Pemilu sedang berlangsung. Pengadu juga mendalilkan Teradu hadir di Sekretariat DPC Partai Gerindra Kabupaten Jayapura dalam keadaan terlambat (dari waktu yang ditentukan pkl 16.00 Wit). [4.2] Menimbang jawaban dan keterangan Teradu pada pokoknya menolak seluruh dalil aduan Pengadu. Teradu menyatakan, dalam melaksanakan tugas telah memperlakukan seluruh peserta Pemilu secara adil tanpa memprioritaskan atau memihak partai tertentu. Bahwa pada saat pelaksanaan verifikasi faktual partai politik tanggal 30 Januari 2018 di Kantor DPC Partai Gerindra Kabupaten Jayapura, Teradu memang datang dalam keadaan marah kepada Fred Sorontou dan Novly Sitanala. Teradu marah karena Fred Sorontou dan Novly Sitanala datang ke kantor DPC Partai Gerindra tanpa sepengetahuan Teradu dan tanpa ada informasi, padahal sudah ada pembagian nama dan jadwal untuk verifikasi faktual partai politik. Teradu bersama beberapa staf mendapat tugas untuk verifikasi di Partai Gerindra dan PKPI. Sedangkan Fred Sorontou dan Novly Sitanala mendapat tugas di Partai PBB dan Partai PPP. Bahwa pada saat tiba di DPC Partai Gerindra untuk verifikasi, Teradu dalam keadaan sakit asam urat, bukan karena dipengaruhi alkohol. Berdasarkan alasan tersebut, Teradu sudah memberi tahu staf yang bertugas di Gerindra dan sopir Teradu. Teradu keluar dari kantor Gerindra untuk mencari obat asam urat dan berniat datang lagi setelah sakitnya reda. Teradu membenarkan telah menyampaikan kata “jangan dipersulit” kepada Fred Sorontou dan Novly Sitanala, tetapi tidak pernah mengeluarkan kata “kasih MS (memenuhi syarat)”. Hal itu Teradu sampaikan karena berdasarkan hasil rapat komisioner KPU Kabupaten Jayapura dan seluruh staf, bahwa tidak boleh mempersulit proses verifikasi. Jika ditemukan ada hal-hal yang belum dilengkapi disampaikan untuk dilengkapi karena ada waktu perbaikan selama 3 (tiga) hari. Bahwa persoalan ini menurut Teradu merupakan persoalan internal KPU dan telah diselesaikan oleh atasan yakni KPU Provinsi Papua yang kesimpulannya telah terjadi kesalahpahaman dalam proses penyampaian informasi. Teradu juga sudah membuat surat pernyataan meminta maaf kepada Fred Sorontou dan Novly Sitanala, tidak akan mengulang perbuatannya, dan bersedia menanggung sanksi apabila mengulangi perbuatannya. [4.3] Menimbang jawaban dan keterangan para pihak, saksi, pihak terkait, bukti dokumen serta fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan DKPP berpendapat bahwa perbuatan Teradu yang terlambat dalam acara verifikasi Partai Gerindra menunjukkan bahwa Teradu tidak paham tentang tugas dan kewajibannya sebagai penyelenggara Pemilu. Verifikasi partai politik merupakan tahapan Pemilu yang sangat penting dan krusial, karena akan menjadi penentu apakah partai politik memenuhi syarat atau tidak sebagai peserta Pemilu. Bahwa Teradu beralasan keterlambatannya tersebut karena sedang mengalami sakit adalah hal yang sangat manusiawi. Akan tetapi, dalam situasi tersebut seharusnya Teradu melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Anggota KPU Kabupaten Jayapura yang lain sehingga tidak terjadi miskomunikasi dan menimbulkan informasi yang tidak jelas mengenai hadir atau tidaknya Teradu dalam verifikasi tersebut. Teradu justru datang terlambat dan langsung marah- marah serta membuat pernyataan yang tidak etis dengan mengatakan “jangan dipersulit” kepada anggota dan stafnya yang telah menggantikan Teradu menjalankan tugasnya. Tindakan Teradu marah-marah dan membuat pernyataan “jangan dipersulit” di depan peserta Pemilu sangat tidak pantas dilakukan oleh seorang penyelenggara Pemilu. Pernyataan itu berpotensi memunculkan kecurigaan bagi siapa pun yang mendengarnya. Sikap dan perilaku Teradu tersebut juga telah menunjukkan kualitas dirinya sebagai Ketua KPU Kabupaten Jayapura tidak memiliki jiwa kepemimpinan yang baik, arogan, dan mempertontonkan ketidaksolidan di jajaran KPU Kabupaten Jayapura. Berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan, DKPP berpendapat bahwa Teradu terbukti melanggar Pasal 15 huruf a dan 17 huruf a Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu. [4.4] Menimbang dalil Pengadu selebihnya, DKPP tidak relevan untuk mempertimbangkan.

Berdasarkan penilaian atas fakta persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan Pengadu, jawaban dan keterangan para Teradu, memeriksa dan mendengar keterangan para Saksi, mendengarkan keterangan Terkait, dan bukti-bukti dokumen yang disampaikan Pengadu dan para Teradu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa: [5.1] DKPP berwenang mengadili pengaduan Pengadu; [5.2] Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; [5.3] Teradu terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu; Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas,

1. Mengabulkan pengaduan Pengadu untuk sebagian; 2. Menjatuhkan sanksi Peringatan kepada Teradu Pieter Silas Wally sebagai Ketua merangkap Anggota KPU Kabupaten Jayapura terhitung sejak Putusan ini dibacakan; 3. Memerintahkan KPU Provinsi Papua untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari setelah putusan ini dibacakan; dan 4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini. Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 5 (lima) Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Harjono, selaku Ketua merangkap Anggota, Muhammad, Teguh Prasetyo, Alfitra Salam, dan Ida Budhiati, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu tanggal Dua Puluh Satu bulan Maret tahun Dua Ribu Delapan Belas, dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari ini, Rabu tanggal Delapan Belas bulan April tahun Dua Ribu Delapan Belas oleh Harjono, selaku Ketua merangkap Anggota, Muhammad, Teguh Prasetyo, Alfitra Salam, dan Ida Budhiati, masing-masing sebagai Anggota, dengan dihadiri oleh Pengadu dan Teradu. KETUA ttd Harjono, ANGGOTA Ttd Ttd Muhammad, Teguh Prasetyo, Ttd Ttd Alfitra Salam, Ida Budhiati, Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya. SEKRETARIS PERSIDANGAN Osbin Samosir