III. DUDUK PERKARA
[2.1] POKOK PENGADUAN PENGADU
Bahwa Pengadu I, Pengadu II, dan Pengadu III telah menyampaikan Pengaduan
tertulis kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut DKPP)
yang disampaikan secara lisan dalam sidang DKPP dengan pokok-pokok aduan
sebagai berikut:
[2.1.1] Pokok Pengaduan Pengadu I Perkara Nomor: 36-PKE-DKPP/XII/2022
1. Bahwa Teradu I, II dan Teradu III (Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Nias
Selatan) Melakukan Pelanggaran Terstruktur, Sistemtis dan Masif (TSM) dan
Menyalahgunakan Wewenang dalam menetapkan nama-nama terpilih Anggota
Panwaslu Kecamatan Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Nias Selatan, tanpa
memperhatikan tanggapan masyarakat dan rekam jejak calon Panwaslu
Kecamatan, sebagai berikut:
a. Menetapkan Frederikus F. Sarumaha (Panwaslu Kec. Telukdalam Terpilih)
adalah mantan Staf Bawaslu Kabupaten Nias Selatan dan adik Kandung
Anggota Bawaslu Kabupaten Nias Selatan Pilipus F. Sarumaha, yang dipecat
secara tidak hormat oleh DKPP; (Bukti T-1 Putusan DKPP RI)
b. Menetapkan Ivoarota I. Sebua Zamili (Panwaslu Kecamatan Pulau-Pulau
Batu Timur Terpilih) adalah mantan Panwaslu Kecamatan Tahun 2020 yang
melakukan pemotongan gaji Staf Sekretariat Panwaslu Kecamatan; (Bukti T-
2 Tanggapan Masyarakat)
c. Menetapkan Kurniaman Telambanua (Panwaslu Kecamatan Gomo Terpilih)
adalah mantan Panwaslu Kecamatan Tahun 2019 yang sengaja tidak
melakukan pengawasan di Kec. Gomo sehingga terjadi kecurangan dan
pelanggaran Pemilu (Kotak Suara di Buka dan dilakukan penghitungan
Ulang pada Pleno KPU Kabupaten Nias Selatan), serta merupakan Tim
Sukses/Kampanye Idealisme Dachi-Sozanolo Ndruru pada Pilkada Tahun
2020 di Kecamatan Gomo; (Bukti T-3 SK Tim Kampanye dan Foto)
d. Menetapkan pengurus partai PKB a.n. Julius Harianto Laia (Panwaslu
Kecamatan Boronadu), Pengurus Partai Persatuan Pembangunan an.
Agustus Telaumbanua (Panwaslu Kecamatan Gomo), pengurus partai
Perindo an. Oktavianus Telaumbanua (Panwaslu Kecamatan Gomo),
pengurus partai PAN an. Yanuari Telaumbanua (Panwaslu Kecamatan
Idanotae), Yustinus Nruru sebagai Partai Nasedem, Kecamatan Susua,
Bilman Maduwu sebagai Panwaslu Toma dari partai PKS, Erik Dirman
Halawa sebagai Panwaslucam Ulususua dari Partai PAN; (Bukti T-4
Screenshoot Cek Sipol)
2. Berdasarkan Informasi dari para pelamar diduga kuat dalam Proses Penetapan
nama-nama terpilih Panwaslu Kecamatan diduga dibandrol dengan transaksi
money politic, sehingga Teradu II dan Teradu III bermufakat jahat dan sengaja
melanggar peraturan perundang-undangan untuk menetapkan calon Panwaslu
Kecamatan yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) karena diduga telah menerima
hadiah; (Bukti T-5 Video dan Laporan)
3. Bahwa Teradu II dan Teradu III telah enam kali mendapat peringatan keras dan
pemberhentian dari DKPP akibat sering melangar peraturan perundang-
undangan; (Bukti T-6 Rekapitulasi Putusan DKPP)
4. Bahwa Teradu I, II dan Teradu III dengan sengaja melanggar aturan dengan
menetapkan terpilih salah seorang mantan staf Bawaslu;
5. Bahwa Teradu II dan Teradu III dengan sengaja melanggar aturan dengan
menetapkan Anggota Panwaslu Kecamatan Mazo Terpilih an. Feberiani Hulu
yang merupakan salah satu Anggota PPK Tahun 2019 yang melakukan
kecurangan dan pelanggaran Pemilu, sehingga kotak suara dibuka dan terbukti
terjadi penggelembungan suara caleg; (Bukti T-7 Video Pleno Tahun 2019)
[2.1.2] Pokok Pengaduan Pengadu II Perkara Nomor: 39-PKE-DKPP/XII/2022
1. Bahwa Teradu I, Teradu II, dan Teradu III dalam proses perekrutan Panwaslu
Kecamatan diduga telah melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
tentang Pemilihan Umum dan Pengumuan Bawaslu Kabupaten Nias Selatan
Nomor: 002/KP.01.00/POKJA/SU-14/09/2022 tentang Pendaftaran Calon
Anggota Panwaslu Kecamatan dalam rangka Pemilu serentak Tahun 2024.
Dimana salah seorang calon Panwaslu atas nama Aryanus Sarumaha (Teradu
IV) yang telah terpilih, ditetapkan, dan dilantik oleh Bawaslu Kabupaten Nias
Selatan sebagai Panwaslu Kecamatan Pulau-Pulau Batu tidak memenuhi
persyaratan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
tentang Pemilihan Umum dan Pengumuman Bawaslu Kabupaten Nias Selatan
tentang Pendaftaran Calon Anggota Panwaslu Kecamatan dalam rangka PEMILU
serentak Tahun 2024;
2. Bahwa Teradu I, Teradu II, dan Teradu III patut diduga tidak profesional dalam
menindaklanjuti tanggapan masyarakat yang telah disampaikan kepada
Bawaslu Kabupaten Nias Selatan oleh Totonafe Baene pada tanggal 23 Oktober
2022 khususnya angka (22) dengan menggali/mencari informasi lebih lanjut
tentang tindak pidana yang dilakukan dan ancaman hukumannya sesuai
dengan KUHP;
3. Teradu IV tidak memenuhi syarat sebagai anggota Panwaslu Kecamatan, yaitu:
a. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli Nomor:
100/PID.B/2019/PN Gst menyatakan bahwa Teradu IV telah terbukti secara
sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “TURUT SERTA
MERAMPAS KEMERDEKAAN SESEORANG” sesuai Pasal 333 ayat (1) Jo
Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;
b. Bahwa Pasal 333 ayat (1) KUHAPidana berbunyi “Barang siapa dengan
sengaja dan melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang, atau
meneruskan perampasan kemerdekaan yang demikian, diancam dengan
pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun”;
c. Bahwa Teradu IV tidak memenuhi persyaratan sebagai calon Anggota
Panwaslu Kecamatan sesuai dengan Pengumuman Bawaslu Kabupaten Nias
Selatan: 002/KP.01.00/POKJA/SU-14/09/2022 tentang Pendaftaran Calon
Anggota Panwaslu Kecamatan dalam rangka Pemilu Serentak Tahun 2024
huruf a angka 9 yaitu: “Tidak pernah menjadi anggota tim kampanye salah
satu pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, calon Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, calon Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah, serta pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah
sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun”. Hal ini dapat
dibuktikan bahwa Teradu IV ikut serta secara aktif dan terbuka di depan
umum pada kegiatan kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati
Nias Selatan Nomor Urut 2 Ideal-Sanolo di Kecamatan Pulau-Pulau Batu
Tahun 2020 dalam bentuk video;
[2.1.3] Pokok Pengaduan Pengadu III Perkara Nomor: 47-PKE-DKPP/XII/2022
Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2022, Kelompok Kerja (Pokja) Bawaslu
Kabupaten Nias Selatan menetapkan Panwascam Kecamatan se-Kabupaten Nias
Selatan. Pokja yang diketuai oleh Harapan Bawaulu dan Sekretaris Pokja Sarso
F. Sarumaha menetapkan Kurniaman Telaumbanua yang sebelumnya
merupakan Tim Sukses sekaligus Saksi pada Pleno PPK (Panitia Pemilihan
Kecamatan) dari Paslon Nomor Urut 2 Ideal-Sanolo pada Pilkada Nias Selatan
2020 tingkat Kecamatan Gomo menjadi Panwaslu Kecamatan Gomo;
[2.2] PETITUM PENGADU
[2.2.1] Petitum Pengadu I Perkara Nomor: 36-PKE-DKPP/XII/2022
Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pengadu memohon kepada DKPP berdasarkan
kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:
1. Mengabulkan pengaduan Pengadu untuk seluruhnya;
2. Merehabilitas Teradu I (Harapan Bawaulu, SE., MM) dan Menolak dalil – dalil
para Teradu II (Pilipus F. Sarumaha), Teradu III (Alismawati Hulu), Teradu IV
(Frederikus F. Sarumaha), Teradu V (Ivoarota I. S Zamili), Teradu VI
(Kurniaman Telaumbanua), dan Teradu VII (Feberiani Hulu), Pihak Terkait
(Yustinus Ndruru) untuk seluruhnya;
3. Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada Teradu II (Pilipus F.
Sarumaha), Teradu III (Alismawati Hulu), Teradu IV (Frederikus F. Sarumaha),
Teradu V (Ivoarota I. S Zamili), Teradu VI (Kurniaman Telaumbanua), dan
Teradu VII (Febriani Hulu) dan ( Yustinus Ndruru); atau
4. Apabila Majelis Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia
berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).
[2.2.2] Petitum Pengadu II Perkara Nomor: 39-PKE-DKPP/XII/2022
Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pengadu memohon kepada DKPP berdasarkan
kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:
1. Mengabulkan pengaduan Pengadu untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Teradu telah melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
3. Menjatuhkan sanksi kepada Para Teradu; dan
4. Apabila Majelis Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia
berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).
[2.2.3] Petitum Pengadu III Perkara Nomor: 47-PKE-DKPP/XII/2022
Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pengadu memohon kepada DKPP berdasarkan
kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:
1. Mengabulkan pengaduan Pengadu untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Teradu telah melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
3. Menjatuhkan sanksi kepada Para Teradu; dan
4. Apabila Majelis Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia
berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).
[2.3] KESIMPULAN PENGADU
Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam Persidangan, Pengadu I
menyampaikan kesimpulan secara tertulis sebagai berikut:
1. Bahwa pada persidangan 23 Desember 2022 Teradu I (Harapan Bawaulu, SE.,
MM) mengungkapkan fakta, kebenaran di dasarkan pada Berita Acara Pleno
Bawaslu Kabupaten Nias Selatan yakni terjadi (dissenting opinion) dalam
menetapkan Panwaslucam terpilih Tahun 2024, maka Pengadu I (Suazisiwa
Duha, SE) dan Pengadu II (Yurisman Laia, SH ) memberikan apresiasi kepada
Teradu I (Harapan Bawaulu, SE., MM) atas integritasnya, profesionalnya dan
independenya, atas niat baiknya berani mengambil sikap yang berbeda yakni
menegakkan Undang – Undang 7 Tahun 2017, Pasal 117. Selanjutnya
sebagaimana pendapat Sdr. MELISON HAREFA (Perkara Nomor : 47-P/L-
DKPP/XI/2022) pada persidangan 23 Desember 2022 meminta maaf kepada
Teradu I (Harapan Bawaulu, SE., MM) dihadapan majelis siding DKPP. Bahwa
sebagaimana terungkap pada fakta persidangan Teradu I (Harapan Bawaulu,
SE., MM) berpendapat pada rapat pleno Bawaslu Kabupaten Nias Selatan Nomor
036/BA-PLENO/BAWASLU-PROV.SU-14/X/2022, yakni:
1) Bahwa semua calon anggota Panwaslu Kecamatan yang terdaftar dalam
Sipol tidak memenuhi syarat (TMS) sebagai calon anggota Panwaslu
Kecamatan;
2) Bahwa semua Honorer, GBD, PTTD, GTTD, Perangkat Desa, BPD, Regsosek
pd BPS, guru di SMK, guru di SMA (berdasarkan tanggapan masyarakat dan
hasil klarifikasi) yang memiliki kontrak dengan Pemkab Nisel dan Provinsi
Sumatera Utara yang anggarannya bersumber dari APBN/ APBD agar tidak
double pendapatan Nya yg sumbernya APBN serta tidak menjadi temuan
tindak pidana korupsi, maka pendapat saya tidak memenuhi syarat calon
anggota Panwaslu Kecamatan, dengan memperhatikan Surat Edaran Bupati
Nias Nias selatan Nomor: 800/18073/UMUM/X/2022 tentang Perubahan
Atas Surat Edaran Nomor 800/16167/UMUM/IX/2022 tentang Disiplin
Aparatur Sipil Negara Jelang Pemilu Serentak Tahun 2024 di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Nias selatan dan peraturan perundang-undangan
yang berlaku;
3) Bahwa Honorer, GBD, GTTD, PTTD, Perangkat Desa, BPD, Regsosek pd BPS,
Guru SMK/ SMA tidak dapat mengawasi tahapan Pemilu sepenuh waktu;
4) Bahwa peserta atas nama Fredikus F. Sarumaha yang di berhentikan DKPP
Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagai calon anggota Panwaslu Kecamatan;
5) Bahwa semua calon anggota Panwaslu Kecamatan yang telah di putuskan
oleh pengadilan di Pidana penjara Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagai
calon anggota Panwaslu Kecamatan;
6) Bahwa calon anggota Panwaslu Kecamatan Tahun 2019 yg terjadi
kecurangan dan Pelanggaran Tidak Memenuhi Syarat (TMS);
7) Bahwa Tim Kampanye tidak memenuhi syarat (TMS) sebagai calon anggota
Panwaslu Kecamatan atas nama Kurniawan Telaumbanua;
8) Selanjutnya, Peserta atas nama Ivoarota Zamili Tidak Memenuhi Syarat
(TMS) karena pada saat wawancara telah mengakui melakukan pemotongan
gaji staf Panwaslu Kecamatan.
Sehingga disimpulkan bahwa Teradu I (Harapan Bawaulu, SE., MM) tidak setuju
dalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Nias Selatan dalam menetapkan
Panwaslucam yang tidak memenuhi syarat;
2. Bahwa Teradu II (Pilipus F. Sarumaha) dan Teradu III (Alismawati Hulu)
bersengkokol/ berkomplotan dan bermufakat jahat serta memiliki konflik
kepentingan dalam setiap Pleno Bawaslu Kabupaten Nias Selatan dengan cara
menguasai voting Rapat Pleno dalam menetapkan keterpilihan Panwaslucam
Tahun 2024 yang tidak memenuhi syarat. diantaranya : Frederikus F. Sarumaha
merupakan Panwaslucam Telukdalam terpilih adalah mantan staf Bawaslu Kab.
Nias Selatan dan adik kandung Teradu II (Pilipus F. Sarumaha) yang telah
diberhentikan oleh DKPP, Aryanus Sarumaha Panwaslucam Pulau – Pulau Batu
telah dijatuhkan sanksi oleh pengadilan dengan ancaman 7 Tahun Penjara,
Kurniaman Telaumbanua Panwaslucam Gomo adalah Tim Kampanye
(Idealisman Dachi – Sozanolo Ndruru) pada Pilkada Tahun 2020, Sedangkan
Ivoarota S. Zamili Panwaslucam PP. Batu Utara yang pernah melakukan
pemotongan uang / gaji (mencampuri urusan keuangan) staf Panwaslucam
Tahun 2020. Sedangkan Teradu II (Pilipus F. Sarumaha) dan Teradu III
(Alismawati Hulu) melalui rapat pleno Bawaslu Kabupaten Nias Selatan, Nomor
036/BA-PLENO/BAWASLU-PROV.SU-14/X/2022, berpendapat yakni:
a. Teradu II Pilipus F. Sarumaha berpendapat dalam Pleno:
1) Bahwa Agar dilist nama-nama Calon Panwaslucam yang sudah tercatut
namanya dalam SIPOL;
2) Fenomena nama orang dicatut di Sipol merupakan Fenomena nasional
dimana ada beberapa anggota Bawaslu Kabupaten/Kota dan juga
pegawai Sekretariat yang dicatut namanya dalam SIPOL. jika ada surat
dari ketua Partai maka dapat dipertimbangkan;
3) Bahwa Mengenai double job, bahwa sesuai Pedum bahwa salah satu
syarat ada pada Poin 14;
4) Mengenai GBD, GTT wajib kita tunggu arahan dari Bawaslu Provinsi
kecuali Perangkat Desa wajib mengundurkan diri dari jabatannya. Hal
tersebut tidak tercantum dalam PEDUM;
5) Demikian juga petugas BPS, bahwa masa tugas mereka hanya sampai
bulan November Tahun 2022 dan mereka siap mengundurkan diri dari
BPS;
6) Terkait dengan saudara Frderikus F. Sarumaha menurut saya ini
memenuhi syarat, karena dalam Pedum tentang pernah diberhentikan
DKPP tidak menjadi syarat dalam penerimaan Panwascam;
7) Bahwa Dari hasil klarifikasi kepada Calon Panwascam yang pernah
terpidana bahwa mereka memang pernah dipidana namun ancamannya
dibawah 5 Tahun;
8) Panwaslucam yang wilayahnya pernah bongkar akibat pelanggaran
maka harus dipertimbangkan Kembali;
9) Bahwa Mengenai Calon Panwascam Ivoarota Zamili menurut saya
memenuhi syarat karena dari klarifikasi kami bahwa yang bersangkutan
bukan melakukan pemotongan honor melainkan melakukan
peminjaman kepada Bendahara dan hal itu sudah dibayar sesuai bukti
kwitansi pembayaran kepada Bendahara;
10) Selanjutnya Berdasarkan hasil klarifikasi hari ini, terdapat beberapa
calon Panwaslucam yang sempat tercatut namanya dalam SIPOL dan
telah dilaporkan bahwa namanya telah dihapus dalam SIPOL;
11) Bahwa Dan bagi calon Panwaslucam yang namanya masih terdapat
dalam SIPOL, mereka telah menyerahkan surat keterangan dari partai
politik yang menyatakan bahwa calon panwaslucam tidak pernah
mendaftar kepada parpol dan bukan sebagai anggota parpol dan nama
mereka akan dihapus dalam SIPOL;
b. Alismawati Hulu berpendapat dalam Rapat Pleno:
1) Bahwa Terkait data peserta di SIPOL, rata2 nama mereka hanya dicatut
dan sudah membuat klarifikasi dan gugatan di Partai dan KPU dan telah
membawa surat keterangan dari partai bahwa mereka belum pernah
mendaftar jadi anggota partai;
2)
GBD dan GTT bersedia mengundurkan diri dari jabatan sebelumnya
Ketika terpilih;
3) Sesuai penjelasan dari Pilipus F. Sarumaha mengenai putusan DKPP
yang memberhentikan Frederikus F. Sarumaha menurut saya itu
memenuhi syarat selagi dalam pedum tidak mensyaratkan demikian;
4) Bahwa Sesuai klarifikasi Pilipus F. Sarumaha terkait peserta atas nama
Ivoarota Zamili, yang bersangkutan memenuhi syarat karena pada
dasarnya yang bersangkutan bukan melakukan pemotongan honor
tetapi melakukan peminjaman kepada bendahara dan pinjaman tersebut
sudah dikembalikan kepada Bendahara;
5) Selanjutnya Mengenai calon Panwaslu Kecamatan yang pada tahun
2019 terjadi kecurangan dan pelanggaran dan Tidak Memenuhi Syarat
(TMS) diharapkan supaya dipertimbangkan kembali melalui rapat ini.
(Bukti – 1 Berita Acara Pleno Bawaslu Kabupaten Nias Selatan pada 25
Oktober 2022)
Sehingga disimpulkan Teradu II (Pilipus F. Sarumaha) dan Teradu III (Alismawati
Hulu) bersengkokol/ berkomplotan dan bermufakat jahat serta memiliki konflik
kepentingan dalam setiap Pleno Bawaslu Kabupaten Nias Selatan dengan cara
menguasai voting Rapat Pleno dalam menetapkan keterpilihan Panwaslucam
Tahun 2024 yang tidak memenuhi syarat yakni:
a. Bahwa terbukti Menetapkan Frederikus F. Sarumaha (Panwaslu Kecamatan
Telukdalam Terpilih) adalah mantan staf Bawaslu Kabupaten Nias Selatan
dan adik Kandung anggota Bawaslu Kabupaten Nias Selatan Pilipus F.
Sarumaha, yang dipecat secara tidak hormat oleh DKPP; (Bukti – 2 Putusan
DKPP Frederikus F. Sarumaha);
b. Bahwa terbukti Menetapkan Ivoarota I. Sebua Zamili (Panwaslu Kecamatan
Pulau -Pulau Batu Timur, Terpilih) adalah mantan Panwaslu Kecamatan
Tahun 2020 yang melakukan pemotongan gaji staf sekretariat Panwaslu
Kecamatan;
c. Bahwa berdasarkan surat pernyaatan di atas materai Rp. 10.000 an
Yusniman Dao staf Non ASN di Sekertariat Panitia Pengawas Pemilihan
Umum Kecamatan Pulau – Pulau Batu Utara Bulan Januari 2021
menyatakan tidak dibayarkan sampai sekarang karena honorarium tersebut
telah dipotong oleh anggota Panwaslu Kecamatan an. Ivoarota Immanuel
Sebua Zamili (Bukti - 3 Surat Pernyataan pada 1 Oktober 2022)
d. Bahwa terbukti Menetapkan Kurniaman Telambanua Panwaslu Kecamatan
Gomo, Terpilih) adalah mantan Panwaslu Kecamatan Tahun 2019 yang
sengaja tidak melakukan pengawasan di Kec. Gomo sehingga terjadi
kecurangan dan pelanggaran Pemilu (Kotak Suara di Buka dan dilakukan
penghitungan Ulang pada Pleno KPU Kabupaten Nias Selatan), serta
Kurniaman Telambanua Tim Sukses/Kampanye Idealisman Dachi - Sozanolo
Ndruru pada Pilkada Tahun 2020 di Kecamatan Gomo; (Bukti – 4 Surat Tim
Kampanye dan Foto)
e. Bahwa terbukti dipersidangan Febriani Hulu sebagai mantan PPK
Kecamatan Mazo yang bermasalah telah merubah hasil pleno kecamatan
(DA1) tahun 2019. (Bukti – 5 Video Kecurangan Febriani Hulu)
f. Bahwa terbukti Menetapkan pengurus partai PKB an. Julius Harianto Laia
(Panwaslu Kecamatan Boronadu), pengurus parta Partai Persatuan
Pembangunan an. Agustus Telaumbanua (Panwaslu Kecamatan Gomo),
pengurus partai Perindo an. Oktavianus Telaumbanua (Panwaslu Kecamatan
Gomo), pengurus partai PAN an. Yanuari Telaumbanua (Panwaslu
Kecamatan Idanotae), Yustinus Ndruru sebagai Partai Nasedem (Mantan
PPK. Kec. Susua tahun 2019, dimana yang bersangkutan semasa jadi PPP
telah melakukan pelanggaran pemilu, dengan merubah hasil pleno
kecamatan DA1 sebanyak 3 kali), Kecamatan Susua, Bilman Maduwu
sebagai Panwaslu Toma dari partai PKS, Erik Dirman Halawa sebagai
Panwaslucam Ulususua dari Partai PAN.
3. Teradu II (Pilipus F. Sarumaha) dan Teradu III (Alismawati Hulu) tidak jujur,
tidak independent, tidak memiliki integritas, tidak akuntabel dalam menjelaskan
peristiwa yang terjadi dan menjawab pertanyaan majelis yang mulia DKPP;
4. Bahwa patut diduga kuat secara hukum dan etik pedoman penyelenggara Pemilu
dan meyakinkan persengkokolan antara Teradu II (Pilipus F. Sarumaha) dengan
Teradu III (Alismawati Hulu) dalam menetapkan Panwaslucam terjadi konflik
kepentingan, motif transaksi maney politik atau hadiah/imbalan dalam
menetapkan Panwaslucam yang tidak memenuhi syarat ini;
5. Bahwa Teradu II (Pilipus F. Sarumaha) dan Teradu III (Alismawati Hulu) selalu
terbukti berulang melanggar kode etik dan pedoman penyelenggaraan Pemilu,
dan telah 6 (enam) kali mendapat sanksi dari DKPP tapi tidak membuat jerat
Teradu II (Pilipus F. Sarumaha) dan Teradu III (Alismawati Hulu):
a. Terbukti melanggar kode etik dan Pedoman perilaku penyelenggara Pemilu,
maka DKPP, Menjatuhkan sanksi Peringatan Keras kepada Teradu I Pilipus
Famazokhi Sarumaha selaku Anggota Bawaslu Kabupaten Nias Selatan dan
Teradu II Alismawati Hulu selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Nias Selatan,
dengan Putusan DKPP Nomor : 302-PKE-DKPP/IX/2019, DKPP;
b. Terbukti melanggar kode etik dan Pedoman perilaku penyelenggara Pemilu,
maka DKPP, Menjatuhkan sanksi peringatan kepada Alismawati Hulu selaku
Ketua merangkap Anggota Bawaslu Kabupaten Nias Selatan, Pilipus
Famazokhi Sarumaha, dengan Putusan DKPP Nomor 121-PKE-
DKPP/X/2020, DKPP Menjatuhkan sanksi peringatan kepada Alismawati
Hulu selaku Ketua merangkap Anggota Bawaslu Kabupaten Nias Selatan,
Pilipus Famazokhi Sarumaha;
c. Terbukti melanggar kode etik dan Pedoman perilaku penyelenggara Pemilu,
maka DKPP, menjatuhkan sanksi peringatan keras kepada Pilipus F.
Sarumaha dan Alismawatu Hulu, Putusan DKPP Nomor 31-PKE-
DKPP/I/2021;
d. Terbukti melanggar kode etik dan Pedoman perilaku penyelenggara Pemilu,
maka DKPP, menjatuhkan sanksi peringatan keras kepada Pilipus F.
Sarumaha dan Alismawatu Hulu, dengan Putusan DKPP Nomor 14-PKE-
DKPP/III/2022;
e. Terbukti melanggar kode etik dan Pedoman perilaku penyelenggara Pemilu,
maka DKPP, Menjatuhkan sanksi Peringatan Keras kepada Teradu Pilipus
Famazokhi Sarumaha selaku Ketua merangkap Anggota Bawaslu Kabupaten
Nias Selatan dan Pemberhentian dari Jabatan Ketua Bawaslu Kabupaten
Nias Selatan dengan Putusan DKPP Nomor : 225-PKE-DKPP/VIII/2019;
f. Terbukti melanggar kode etik dan Pedoman perilaku penyelenggara Pemilu,
maka DKPP, Menjatuhkan sanksi Peringatan Keras dan Pemberhentian
Tetap dari jabatan Ketua Bawaslu Kabupaten Nias Selatan kepada Teradu
Alismawati Hulu selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Nias Selatan, dengan
Putusan DKPP Nomor: 105-PKE-DKPP/X/2020, DKPP Menjatuhkan sanksi
Peringatan Keras dan Pemberhentian Tetap dari jabatan Ketua Bawaslu
Kabupaten Nias Selatan kepada Teradu II Alismawati Hulu selaku Ketua
Bawaslu Kabupaten Nias Selatan;
6. Bahwa Teradu I (Harapan Bawaulu, SE., MM) berbeda pendapat dalam berita
acara Pleno Bawaslu Kabupaten Nias Selatan yakni : bahwa peserta atas nama
Fredikus F. Sarumaha yang di berhentikan DKPP Tidak Memenuhi Syarat (TMS)
sebagai calon anggota Panwaslu Kecamatan, Sedangkan Teradu II (Pilipus F.
Sarumaha) dan Teradu III (Alismawati Hulu) bersengkokol/ berkomplot atau
bermufakat jahat/memiliki kepentingan dalam rapat pleno menetapkan mantan
staf Bawaslu Kab. Nias Selatan Sdr. Frederikus F. Sarumaha yang dipecat oleh
DKPP sebagai Panwaslu Telukdalam Tahun 2024. Teradu II (Pilipus F.
Sarumaha) berpendapat pada rapat pleno Bawaslu Kabupaten Nias Selatan
bahwa Terkait dengan saudara Frederikus F. Sarumaha menurut saya ini
memenuhi syarat, karena dalam Pedum tentang pernah diberhentikan DKPP
tidak menjadi syarat dalam penerimaan Panwascam, dan Teradu III (Alismawati
Hulu) berpendapat bahwa sesuai penjelasan dari Pilipus F. Sarumaha mengenai
putusan DKPP yang memberhentikan Frederikus F. Sarumaha menurut saya itu
memenuhi syarat selagi dalam pedum tidak mensyaratkan demikian;
7. Teradu II (Pilipus F. Sarumaha) dan Teradu III (Alismawati Hulu) bersengkokol/
berkomplot atau bermufakat jahat/ memiliki kepentingan dalam rapat pleno
menetapkan mantan Panitia Pemilihan Kecamatan Tahun 2019 yang melakukan
kecurangan dan pelanggaran Pemilu, sehingga kotak suara dibuka dan terjadi
penggelembungan suara caleg;
8. Bahwa semua pernyataan subjektif Teradu II (Pilipus F. Sarumaha) dan Teradu
III (Alismawati Hulu) yang tidak sesuai dengan pokok aduan Pengadu, dengan
tegas pengadu menolak, karena Teradu II (Pilipus F. Sarumaha) dan Teradu III
(Alismawati Hulu) tidak memiliki niat baik dan jujur menjelaskan dan menjawab
pertanyaan dari majelis yang mulia pada sidang DKPP pada 23 Oktober 2022,
serta Teradu II (Pilipus F. Sarumaha) dan Teradu III (Alismawati Hulu)
menyalahgunakan wewenang dan secara berulang-ulang melanggar kode etik
Pemilu berdasarkan putusan DKPP sehingga merusak demokrasi Pemilu
Kabupaten Nias Selatan;
9. Bahwa Teradu II (Pilipus F. Sarumaha) dan Teradu III (Alismawati Hulu)
berdasarkan Berita Acara Pleno Bawaslu Kabupaten Nias Selatan Nomor
036/BA-PLENO/BAWASLU-PROV.SU-14/X/2022 terbukti bersalah dan
melanggar kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara Pemilu, dalam
menetapkan Panwaslucam terpilih yang tidak memenuhi syarat, sehingga
akibatnya merugikan keuangan negara.
[2.4] BUKTI PENGADU
[2.4.1] Bukti Pengadu I Perkara Nomor: 36-PKE-DKPP/XII/2022
Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pengadu I Perkara Nomor: 36-PKE-
DKPP/XII/2022 mengajukan alat bukti sebagai berikut:
Bukti P-1 : Fotokopi Putusan DKPP Nomor 14-PKE-DKPP/III/2022, tertanggal
13 April 2022;
Bukti P-2 : Fotokopi Tanggapan Masyarakat atas nama Totonafo Baene,
tertanggal 23 Oktober 2022, perihal: Pemotongan Gaji Staf
Sekretarian Panwascam oleh Teradu V a.n Ivoarota I Sebua Zamili;
Bukti P-3 : Fotokopi SK TIM Kampanye dan Foto Teradu VI a.n Kurniaman
Telambanua (Tim Sukses/Kampanye Idealisme Dachi-Sozanolo
Ndruru Pada Pilkada Tahun 2020 di Kecamatan Gomo);
Bukti P-4 : Screenshot Sipol;
Bukti P-5 : Video dan Laporan;
Bukti P-6 : Rekap salinan Putusan DKPP dimana Teradu II dan Teradu III telah
enam kali mendapatkan peringatan dari DKPP akibat terlalu sering
melanggar peraturan perundang-undangan;
Bukti P-7 : Video Pleno Tahun 2019;
Bukti P-8 : Bukti Video;
Bukti P-9 : Identitas Saksi a.n Julius Amrin Duha, Sokhi Zamuala Hulu, dan
Melison Harefa;
Bukti P-10 : Tanggapan Masyarakat
Bukti P-11 : SE Bupati Nias Selatan;
Bukti P-12 : Pengumuman Bawaslu Kabupaten Nias Selatan;
Bukti P-13 : Video Metro TV;
Bukti P-14 : Screenshot Berita Acara pada Facebook;
[2.4.2] Bukti Pengadu II Perkara Nomor: 39-PKE-DKPP/XII/2022
Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pengadu II Perkara Nomor: 39-
PKE-DKPP/XII/2022 mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:
Bukti P-1 : Pengumuan Bawaslu Kabupaten Nias Selatan Nomor:
001/KP.01.00/POKJA/SU-14/09/2022 tentang Pendaftaran Calon
Anggota Panwaslu Kecamatan Dalam Rangka Pemilu Serentak Tahun
2024, tanggal 15 September 2022;
Bukti P-2 : Pengumuman Bawaslu Kabupaten Nias Selatan Nomor:
006/KP.01.00/POKJA/SU-14/10/2022 tentang Pengumuman
Nama-Nama Terpilih Anggota Panwaslu Kecamatan Dalam Pemilu
Serentak Tahun 2024, tanggal 26 Oktober 2022;
Bukti P-3 : Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor:
100/PID.B/2019/PN-Gst;
Bukti P-4 : Video Teradu IV ikut serta secara aktif dan terbuka dalam kegiatan
Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan
Nomor Urut 2 Ideal-Sanolo pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Nias Salatan Tahun 2020;
Bukti P-5 : Tanggapan Masyarakat atas nama Totonafo Baene kepada Bawaslu
Kabupaten Nias Selatan, tertanggal 23 Oktober 2022;
[2.4.3] Bukti Pengadu III Perkara Nomor: 47-PKE-DKPP/XII/2022
Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pengadu III Perkara Nomor: 47-PKE-
DKPP/XII/2022 mengajukan alat bukti sebagai berikut:
Bukti P-1 : Surat Mandat Saksi Paslon Nomor Urut 2 Ideal-Sanolo Pilkada Nias
Salatan Tahun 2020 Nomor: 7/MDT/TK-IS/XII/2020, Perihal: Saksi
Paslon di Kecamatan Gomo;
Bukti P-2 : Screenshot Postingan akun Facebook “Kurniaman Telaumbanua”;
Bukti P-3 : Pengumuman Bawaslu Kabupaten Nias Selatan Nomor:
006/KP.01.00/POKJA/SU-14/10/2022 tentang Pengumuman
Nama-Nama Terpilih Anggota Panwaslu Kecamatan Dalam Pemilu
Serentak Tahun 2024, tanggal 26 Oktober 2022;
[2.5] PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU
Bahwa berdasarkan Pokok Pengaduan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara
Pemilu, Teradu menyampaikan jawaban sebagai berikut:
[2.5.1] Jawaban Para Teradu Terhadap Perkara Nomor: 36-PKE-DKPP/XII/2022
[2.5.1.1] Jawaban Teradu I Harapan Bawaulu selaku Ketua Bawaslu Kabupaten
Nias Selatan
1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Nias Selatan atau Teradu I (Harapan Bawaulu, SE.,
MM) sebagai Ketua Bawaslu Kabupaten Nias Selatan telah melaksanakan proses
Pembentukan Panwaslu Kecamatan Tahun 2024 sesuai amanat Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 4 ayat (2) dan Perbawaslu
Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan,
Pemberhentian, dan Pengganti Antar Waktu Bawaslu Provinsi, Bawaslu
Kabupaten/ Kota, Panwascam, PKD, dan PTPS sebagaimana diubah terakhir
dengan Perbawaslu Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 memiliki tugas dan
wewenang membentuk Panwaslu Kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan
Pemilu di wilayah kecamatan, secara khusus diatur dalam Keputusan Ketua
Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor
354/HK.01/K1/10/2022 tentang Perubahan Keputusan Ketua Badan Pengawas
Pemilihan Umum Nomor 314/HK.01.00/K1/09/2022 tentang Pedoman
Pelaksanaan Pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Dalam Pemilu
Serentak 2024 (Bukti T-1 Jadwal pembentukan Panwaslu Kecamatan dalam
Pemilu serentak Tahun 2024);
2. Bahwa Teradu I (Harapan Bawaulu, SE., MM) membantah hal tersebut tidak
benar dan tidak berdasarkan fakta hukum yang berlaku. Secara de facto Teradu
I (Harapan Bawaulu, SE., MM) Jabatan Ketua Bawaslu Kabupaten Nias Selatan,
sebagai Kordiv SDMO dan Datin dalam menetapkan anggota Panwaslu
Kecamatan terpilih, ditetapkan dengan memperhatikan tanggapan dan masukan
masyarakat terkait keterpenuhan syarat administrasi, intergritas,
profesionalitas, independen, rekam jejak, kinerja, dan kecakapan peserta sejak
pengumuman hasil seleksi administrasi sampai pelaksanaan tes wawancara.
Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Nias Selatan telah menindaklanjuti
tanggapan/masukan masyarakat terhadap calon anggota Panwascam, dengan
melakukan klarifikasi langsung pada saat Test wawancara Panwascam dan telah
serta menindaklanjuti klarifikasi secara tertulis kepada calon Panwascam pada
24 Oktober 2022 melalui surat undangan pada 23 Oktober 2022 Perihal
undangan klarifikasi;
3. Bahwa selanjutnya berdasarkan hasil Test tertulis dan hasil Wawancara, dengan
memperhatikan hasil klarifikasi atas tanggapan masyarakat, Bawaslu
Kabupaten Nias Selatan melakukan rapat Pleno untuk menetapkan 3 (tiga)
terpilih Panwascam Tahun 2024 se - Kabupaten Nias Selatan pada 25 Oktober
2022. Teradu I (Harapan Bawaulu, SE., MM) Jabatan Ketua merangkap anggota
Bawaslu Kab. Nias Selatan sekaligus sebagai Kordinator Devisi SDMO, Diklat
dan Datin. Uuntuk melakukan pencegahan pelanggaran, dan berkepastian
hukum terhadap Penetapan Panwascam Terpilih maka dalam rapat Pleno telah
berpendapat (dissenting opinion) berikut:
1) Harapan Bawaulu SE., MM:
a. Bahwa semua calon anggota Panwaslu Kecamatan yang terdaftar dalam
Sipol tidak memenuhi syarat (TMS) sebagai calon anggota Panwaslu
Kecamatan;
b. Bahwa semua Honorer, GBD, PTTD, GTTD, Perangkat Desa, BPD,
Regsosek pd BPS, guru di SMK, guru di SMA (berdasarkan tanggapan
masyarakat dan hasil klarifikasi) yang memiliki kontrak dengan Pemkab
Nisel dan Provinsi Sumatera Utara yang anggarannya bersumber dari
APBN/ APBD agar tidak double pendapatan Nya yg sumbernya APBN
serta tidak menjadi temuan tindak pidana korupsi, maka pendapat saya
tidak memenuhi syarat calon anggota Panwaslu Kecamatan, dengan
memperhatikan Surat Edaran Bupati Nias Nias selatan Nomor:
800/18073/UMUM/X/2022 tentang Perubahan Atas Surat Edaran
Nomor 800/16167/UMUM/IX/2022 tentang Disiplin Aparatur Sipil
Negara Jelang Pemilu Serentak Tahun 2024 di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Nias selatan dan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
c. Bahwa Honorer, GBD, GTTD, PTTD, Perangkat Desa, BPD, Regsosek pd
BPS, Guru SMK/ SMA tidak dapat mengawasi tahapan Pemilu sepenuh
waktu;
d. Bahwa peserta atas nama Fredikus F. Sarumaha yang di berhentikan
DKPP Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagai calon anggota Panwaslu
Kecamatan;
e. Bahwa semua calon anggota Panwaslu Kecamatan yang telah di
putuskan oleh pengadilan di Pidana penjara Tidak Memenuhi Syarat
(TMS) sebagai calon anggota Panwaslu Kecamatan;
f. Bahwa calon anggota Panwaslu Kecamatan Tahun 2019 yg terjadi
kecurangan dan Pelanggaran Tidak Memenuhi Syarat (TMS);
g. Bahwa Tim Kampanye tidak memenuhi syarat (TMS) sebagai calon
anggota Panwaslu Kecamatan atas nama Kurniawan Telaumbanua;
h. Peserta atas nama Ivoarota Zamili Tidak Memenuhi Syarat (TMS) karena
pada saat wawancara telah mengakui melakukan pemotongan gaji staf
Panwaslu Kecamatan;
2) Pilipus F. Sarumaha, S.Pd., MS:
a. Agar dilist nama-nama Calon Panwaslucam yang sudah tercatut
namanya dalam SIPOL.
b. Fenomena nama orang dicatut di Sipol merupakan Fenomena nasional
dimana ada beberapa anggota Bawaslu Kabupaten/Kota dan juga
pegawai Sekretariat yang dicatut namanya dalam SIPOL. jika ada surat
dari ketua Partai maka dapat dipertimbangkan.
c. Mengenai double job, bahwa sesuai Pedum bahwa salah satu syarat ada
pada Poin 14.
d. Mengenai GBD, GTT wajib kita tunggu arahan dari Bawaslu Provinsi
kecuali Perangkat Desa wajib mengundurkan diri dari jabatannya. Hal
tersebut tidak tercantum dalam PEDUM.
e. Demikian juga petugas BPS, bahwa masa tugas mereka hanya sampai
bulan November Tahun 2022 dan mereka siap mengundurkan diri dari
BPS.
f. Terkait dengan saudara Fredikus F. Sarumaha menurut saya ini
memenuhi syarat, karena dalam PEDUM tentang pernah diberhentikan
oleh DKPP tidak menjadi syarat dalam penerimaan panwascam.
g. Dari hasil klarifikasi kepada Calon Panwascam yang pernah terpidana
bahwa mereka memang pernah dipidana namun ancamannya dibawah 5
Tahun.
h. Panwaslucam yang wilayahnya pernah bongkar akibat pelanggaran
maka harus dipertimbangkan Kembali.
i. Mengenai Calon Panwascam Ivoarota Zamili menurut saya memenuhi
syarat karena dari klarifikasi kami bahwa yang bersangkutan bukan
melakukan pemotongan honor melainkan melakukan peminjaman
kepada Bendahara dan hal itu sudah dibayar sesuai bukti kwitansi
pembayaran kepada Bendahara.
j. Berdasarkan hasil klarifikasi hari ini, terdapat beberapa calon
Panwaslucam yang sempat tercatut namanya dalam SIPOL dan telah
dilaporkan bahwa namanya telah dihapus dalam SIPOL.
k. Dan bagi calon Panwaslucam yang namanya masih terdapat dalam
SIPOL, mereka telah menyerahkan surat keterangan dari partai politik
yang menyatakan bahwa calon panwaslucam tidak pernah mendaftar
kepada parpol dan bukan sebagai anggota parpol dan nama mereka
akan dihapus dalam SIPOL.
3) Alismawati Hulu, S.Pd:
a. Terkait data peserta di SIPOL, rata2 nama mereka hanya dicatut dan
sudah membuat klarifikasi dan gugatan di Partai dan KPU dan telah
membawa surat keterangan dari partai bahwa mereka belum pernah
mendaftar jadi anggota partai.
b. GBD dan GTT bersedia mengundurkan diri dari jabatan sebelumnya
Ketika terpilih
c. Sesuai penjelasan dari Pilipus F. Sarumaha mengenai putusan DKPP
yang memberhentikan Fredikus F. Sarumaha menurut saya itu
Memenuhi Syarat selagi dalam PEDUM tidak mensyaratkan hal
demikian. Hal ini juga sesuai menurut mantan Ketua DKPP bahwa yang
sudah diberhentikan dengan putusan DKPP masih bisa melamar untuk
menjadi Penyelenggara Pemilu.
d. Sesuai klarifikasi Pilipus F. Sarumaha terkait peserta atas nama Ivoarota
Zamili, yang bersangkutan memenuhi syarat karena pada dasarnya yang
bersangkutan bukan melakukan pemotongan honor tetapi melakukan
peminjaman kepada bendahara dan pinjaman tersebut sudah
dikembalikan kepada Bendahara.
e. Mengenai calon Panwaslu Kecamatan yang pada tahun 2019 terjadi
kecurangan dan pelanggaran dan Tidak Memenuhi Syarat (TMS)
diharapkan supaya dipertimbangkan kembali melalui rapat ini.
4. Keterangan tambahan pada saat Pleno Bawaslu Kab. Nias Selatan pada 25
Oktober 2022 berdasarkan hasil rekaman Pleno, Bahwa berdasarkan Pleno
tersebut, secara fakta:
a. Pilipus F. Sarumaha (Teradu II) berpendapat : Honor (calon Panwascam)
menunggu instruksi dari Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi apakah
bertentangan dan menerangkan status honor ini sehingga jabatan di
Pemerintahan memenuhi syarat (MS). petugas BPS tidak mesti
mengundurkan diri karena bukan jabatan, sedangkan saudara
Frederikus F. Sarumaha yg pernah diberhentikan DKPP tidak ada di
prasyarat tidak pernah diberhentikan DKPP, sudah dijelaskan mantan
ketua DKPP RI Pak Muhammad bahwa yang sudah pernah
diberhentikan DKPP masih bisa menjadi penyelenggara Pemilu, Ivo
Zamili bukan pemotongan tapi peminjaman dan Pilipus F. Sarumaha
pada saat Pleno merubah Nilai – Nilai Panwacam seperti nilai E. Hondro.
(pada durasi rekaman pukul 23 : O8 Wib),
b. Alismawati Hulu, S.Pd (Teradu III) berpendapat : Betul yang
disampaikan bahwa mantan ketua DKPP, Muhammad waktu raker ada
yang bertanya apakah bisa jadi penyelenggara bisa penyelenggara, selagi
di persyaratkan tidak,
5. Sehingga berdasarkan keputusan rapat pleno sah apabila disetujui paling sedikit
2 (dua) anggota Bawaslu Bawaslu Kabupaten Nias Selatan, maka Teradu I
(Harapan Bawaulu) wajib melaksanakan keputusan Pleno, namun sebagai
bentuk ketidak setujuan Teradu I (Harapan Bawaulu, SE., MM) atas keputusan
Rapat Pleno dimaksud maka Teradu I (Harapan Bawaulu, SE., MM)
menyampaikan pendapat berbeda (dissenting opinion) yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dalam keputusan Rapat pleno Bawaslu Kabupaten Nias
Selatan pada 25 Oktober 2022. (Bukti T-2 Berita Acara Pleno);
6. Bahwa Teradu I (Harapan Bawaulu, SE., MM) tidak pernah menerima hadian
atau transaksi maney politk dalam menetapkan calon Panwascam dan sesuai
delik aduan para pengadu tidak disebutkan Teradu I (Harapan Bawaulu, SE.,
MM) dalam Pokok aduan point 2 (dua)
7. Bahwa berdasarkan delik aduan para pengadu tidak disebutkan Teradu I
(Harapan Bawaulu, SE., MM) dalam Pokok aduan point 3 (tiga);
8. Bahwa Teradu I (Harapan Bawaulu, SE., MM) dalam rapat pleno penetapan
Panwascam terpilih Tahun 2024, pada 25 Oktober 2022. Terhadap mantan staf
Bawaslu Kabupaten Nias Selatan yang pernah diputuskan diberhentikan DKPP
an. Frederikus F. Sarumaha, Untuk melakukan pencegahan pelanggaran, dan
berkepastian hukum terhadap Penetapan Panwascam an. Frederikus F.
Sarumaha dalam rapat Pleno Teradu I (Harapan Bawaulu, SE., MM berpendapat
berbeda (dissenting opinion) yakni: Bahwa peserta atas nama Fredikus F.
Sarumaha yang di berhentikan DKPP Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagai
calon anggota Panwaslu Kecamatan. Selanjutnya telah Teradu I (Harapan
Bawaulu, SE., MM) jelaskan pada delik aduan pokok perkara point 1 (satu).
[2.5.1.2] Jawaban Teradu II Pilipus Famazokhi Sarumaha dan Teradu III
Alismawati Hulu selaku Anggota Bawaslu Kabupaten Nias Selatan
1. Bahwa berdasarkan pokok aduan Pengadu pada poin 1 huruf (a) yang
menyatakan Teradu I, II, dan Teradu III (Ketua dan Anggota Bawaslu Nias
Selatan) melakukan pelanggaran secara terstruktur, sistematis dan masif (TSM)
dan menyalahgunakan wewenang dalam menetapkan nama-nama terpilih
anggota panwaslu kecamatan tanpa memperhatikan tanggapan masyarakat dan
rekam jejak calon panwaslucam, Pihak Teradu menerangkan bahwa Bawaslu
Nias Selatan telah melaksanakan seluruh tahapan pembentukan anggota
panwaslucam Kabupaten Nias Selatan yang dilaksanakan oleh Kelompok Kerja
(POKJA) Pembentukan Panwaslucam Kecamatan Kabupaten Nias Selatan
sebagaimana diatur pada Keputusan Ketua Bawaslu RI Nomor:
314/HK.01.00/K1/09/2022 tentang pedoman pelaksanaan pembentukan
panitia pengawas pemilu kecamatan dalam pemilu serentak 2024; (Bukti Teradu
II – 1)
2. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan pada seleksi Administrasi oleh Kelompok
Kerja (POKJA) Pembentukan Panwaslucam Kecamatan Kabupaten Nias Selatan
yang diumumkan dengan nomor pengumuman: 004/KP.01.00/POKJA/SU-
14/10/2022 tanggal 12 Oktober 2022 tentang Pengumuman Hasil Seleksi
Administrasi Calon Anggota Panwaslu Kecamatan Dalam Pelaksanaan Pemilu
Serentak Tahun 2024 untuk Kabupaten Nias Selatan, dinyatakan bahwa atas
nama: (Bukti T – 2)
a. Fredikus Famalua Sarumaha Lulus dan memenuhi syarat sebagai calon
Panwaslucam untuk Kecamatan Telukdalam;
b. Ivoarota I. Sebua Zamili Lulus dan memehuhi syarat sebagai calon
Panwaslucam untuk Kecamatan Pulau-Pulau Batu Utara;
c. Kurniaman Telaumbanua Lulus dan memehuhi syarat sebagai calon
Panwaslucam untuk Kecamatan Gomo;
d. Julius Harianto Laia, Agustus Telaumbanua, Oktavianus Telaumbanua,
Yanuari Telaumbanua, Yustinus Ndruru, Bilman Maduwu, dan Erik Dirman
Halawa juga dinyatakan lulus dan memenuhi syarat sebagai calon
Panwaslucam.
3. Bahwa berdasarkan hasil penilaian Tes tertulis dengan Metode Computer
Assisted Test (CAT) melalui pengumuman POKJA Nomor:005/KP
01.00/POKJA/SU-14/10/2022 tentang hasil tes tertulis calon anggota
panwaslucam dalam pelaksanaan pemilu serentak tahun 2024 atas nama
Fredikus Famalua Sarumaha dinyatakan lulus (Bukti T – 3)
4. Berdasarkan hasil tes Wawancara dari 3 orang penilai dari ketua dan anggota
Bawaslu Nias Selatan yang masing masing memberikan nilai tinggi untuk 4
indikator penilaian (Nilai dari Harapan Bawaulu=60,100,100, dan 100; dan Nilai
dari Pilipus F. Sarumaha=100,100,95,95 dan Nilai dari Alismawati
Hulu=100,100,95,95) sehingga Saudara Fredikus F. Sarumaha mendapat
rangkin 1 di Panwaslu Kecamatan Telukdalam; (Bukti T – 4)
5. Bahwa Berdasarkan Keputusan Ketua Bawaslu RI Nomor:
314/HK.01.00/K1/09/2022 tentang pedoman pelaksanaan pembentukan
panitia pengawas pemilu kecamatan dalam pemilu serentak 2024 pada Huruf G
halaman 12 dan halaman 13 dinyatakan bahwa “Bawaslu Kabupaten/Kota
melakukan rapat pleno untuk menetapkan 3 (tiga) nama anggota Panwaslu
Kecamatan terpilih berdasarkan tes tertulis dan tes wawancara dengan
memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen)”.
Kemudian Bawaslu Nias Selatan memutuskan dalam rapat pleno bahwa atas
nama Fredikus Famalua Sarumaha dinyatakan lulus sebagai calon terpilih
anggota panwaslucam kecamatan Telukdalam; (Bukti T-5)
6. Bahwa berdasarkan penjelasan pada angka 2.1, angka 3, angka 4 dan angka 5
di atas dapat dipahami bahwa penetapan Saudara Fredikus Famalua Sarumaha
telah melalui proses sesuai dengan prosedur, dan ketentuan peraturan
perundang-undangan tanpa ada pengaruh kecurangan dari pihak manapun;
7. Bahwa Bawaslu Nias Selatan telah menindaklanjuti beberapa tanggapan atau
masukan dari masyarakat atas informasi calon panwaslucam dengan
mengklarifikasi calon anggota panwaslucam secara langsung pada saat test
wawancara. Dan bagi tanggapan masyarakat yang masuk setelah test
wawancara, Bawaslu Nias Selatan tetap menindaklanjutinya dengan
mengklarifikasi calon panwaslucam secara langsung maupun melalui alat
komunikasi elektronik: (Bukti T-6)
1) Bahwa berdasarkan aduan masyarakat terhadap Ivoarota I. Sebua Zamili
calon Panwaslucam untuk Kecamatan Pulau-Pulau Batu Utara, Bawaslu
Nias Selatan telah mengklarifikasinya pada tanggal 25 Oktober 2022 melalui
alat komunikasi panggilan HP. Hasil klarifikasi dan pemeriksaan bukti yang
ada atas nama Ivoarota I. Sebua Zamili dinyatakan tidak melakukan
tindakan sebagaimana yang dituduhkan; (Bukti T–7)
2) Bahwa berdasarkan aduan masyarakat dari Julius Amrin Duha tanggal 22
Oktober 2022 terhadap Kurniaman Telaumbanua calon Panwaslucam untuk
Kecamatan Gomo, yang menyatakan bahwa Kurniaman Telaumbanua
sebagai Tim Kampanye Ideal Sanolo pada Pilkada 2020, Bawaslu Nias
Selatan telah mengklarifikasinya pada tanggal 25 Oktober 2022 di Kantor
Bawaslu Nias Selatan (Bukti T-8). Dan berdasarkan hasil klarifikasi terhadap
Kurniaman Telaumbanua bahwa dirinya bukan sebagai tim kampanye dari
paslon manapun. berdasarkan pemeriksaan berkas aduan masyarakat
hanya terdapat hasil scan surat mandat. Dan, serta dokumen surat
pernyataan dari ketua umum tim kampanye Ideal-Sanolo pada pilkada Nias
Selatan Tahun 2020 yang menyatakan bahwa Atas Nama Kurniaman
Telaumbanua bukan sebagai anggota atau simpatisan dari Paslon Ideal
Sanolo dan pemeriksaan SK TIM Kampanye tidak terdapat nama Kurniaman
Telaumbanua (Bukti T-9). maka dinyatakan bahwa atas nama Kurniaman
Telaumbanua tidak terbukti sebagai Tim Kampanye Paslon tertentu;
8. Bahwa berdasarkan pokok aduan yang kedua dimana pengadu menduga bahwa
Teradu II dan teradu III telah menerima hadiah, mahar, uang dan dalam
perekrutan Panwaslucam, para Teradu II dan teradu III menyatakan dugaan
tersebut merupakan tuduhan yang tidak benar dan tidak berdasar dan sangat
merugikan nama baik teradu II dan III. Sebaiknya, Pengadu tidak bersikap
tendensius serta juga harus memperhatikan nama baik para teradu II dan III
sehingga tidak bersikap sembarangan dalam memberikan tuduhan-tuduhan
yang tidak benar;
9. Bahwa Julius Harianto Laia tercatut namanya pada sipol dan Partai PKB telah
mengeluarkan surat klarifikasi salah pengimputan data di SIPOL, dan
berdasarkan informasi terakhir data atas nama Julius Harianto laia telah
terhapus dalam SIPOL;
10. Bahwa Agustus Telaumbanua, Oktavianus Telaumbanua, Yanuari
Telaumbanua, Yustinus Ndruru, Bilman Maduwu, dan Erik Dirman Halawa
semunaya tercatut Namanya dalam sipol dan Partai Politik telah mengeluarkan
surat pernyataan bahwa yang bersangkutan bukan anggota Partai Politik. Dan
Teradu II juga telah melakukan penelusuran secara langsung dengan
mengujungi dan berkoordinasi kepada ketua partai yang terkait dikabupaten
Nias Selatan. Dan, berdasarkan hasil penelusuran tersebut diperoleh informasi
bahwa benar nama-nama yang yang panwaslucam yang terdaftar dalam SIPOL
bukan anggota partai politik yang bersangkutan dan pimpinan partai berusaha
menghapus nama mereka di SIPOL; (Bukti T – 10)
11. Bahwa Bawaslu Nias Selatan tidak pernah menerima aduan/tanggapan
masyarakat terhadap atas nama Feberlina Hulu sebagai calon anggota
Panwaslucam Mazo
[2.5.1.3] Jawaban Teradu IV Fredikus Famalua Sarumaha selaku Anggota
Panwaslu Kecamatan Telukdalam
1. Bahwa Teradu IV sebagai Panwaslu Kecamatan Telukdalam yang terpilih telah
mengikuti segala proses tahapan perekrutan Panwaslu Kecamatan yang
dilaksanakan oleh Pokja Bawaslu Kab. Nias Selatan mulai dari penyerahan surat
dan berkas lamaran secara langsung di kantor Bawaslu Nias Selatan , mengikuti
ujian tes tertulis melalui Metode CAT dan mengikuti ujian tes wawancara secara
langsung di kantor Bawaslu Nias Selatan;
2. Dalih Pengadu yang menyatakan saya tidak memenuhi syarat sebagai Panwaslu
Kecamatan Telukdalam (terpilih) karna pernah diberhentikan secara tetap oleh
DKPP dari Jabatan sebagai staf Bawaslu Nias Selatan, hal ini saya menilai
presepsi para pengadu keliru karena pada prinsip Bawaslu Nias Selatan dalam
menentukan Panwaslu Kecamatan terpilih berpedoman pada pasal 117 ayat (1)
BAB II Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum syarat
untuk menjadi anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/kota,
Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Keluran/Desa serta Pengawas TPS;
3. Berpedoman pada surat Bawaslu Nias Selatan Nomor: 002 /KP.01.00/Pokja/SU-
14/09/2022 tentang Pengumuman Pendaftaran Calon Anggota Panwaslu
Kecamatan dalam rangka Pemilu Serentak Tahun 2024 pada huruf a.
Persyaratan Calon anggota Panwaslu Kecamatan yang terdiri dari 16 (enam
belas poin) bahwa dari 16 poin tersebut tidak ada satu poin syarat larangan
“tidak pernah diberhentikan secara tetap melalui putusan DKPP” sehingga
secara administrasi saya memenuhi syarat sebagai calon panwaslu di
Kecamatan Telukdalam (Bukti T4. 1)
4. Pada amar putusan DKPP nomor:14-PKE-DKPP/III/2022 TIDAK ada poin
putusan yang menyebutkan: “Teradu III Fredikus Famalua Sarumaha dicabut
haknya untuk menjadi Penyelenggara Pemilu”;
5. Maka berdasarkan poin di atas secara administrasi saya memenuhi syarat
sebagai calon Panwaslu di Kecamatan Telukdalam;
[2.5.1.4] Jawaban Teradu V Ivoarota Immanuel Sebua Zamili selaku Anggota
Panwaslu Kecamatan Pulau-Pulau Batu Utara
1. Bahwa tuduhan tersebut tidak benar dan tidak mendasar karena kapasitas saya
sebagai komisioner Panwaslu Kecamatan bukan merupakan sebagai Bendahara
atau Pumk Kecamatan. Berdasarkan aturan dalam hal membayarkan Gaji atau
Honorarium Staf Sekretariat Panwaslu adalah wewenang tugas dan fungsi
bendahara atau Pumk di Sekretariat Kecamatan Pulau-Pulau Batu Utara.
Teradu V juga tidak pernah mendapat teguran dan atau sanksi dari pihak
Bawaslu Kabupaten Nias Selatan sesuai dengan aduan Pengadu;
2. Bahwa saya selaku Ketua Panwaslu Kecamatan Pulau-Pulau Batu Utara pada
saat itu karena ketidaktersedian anggaran dan akhir masa kerja pernah
meminta dukungan Sekretariat Panwaslu Kecamatan Pulau-Pulau Batu Utara
melalui bendahara untuk membantu keuangan dalam hal membeli minyak/sewa
Speedboat guna untuk penjemputan laporan akhir pengawasan Panwaslu dari
masing-masing PKD. Bahwa pinjaman tersebut sudah dikembalikan lagi ke
bendahara Panwaslu Kecamatan, disertai dengan bukti kwitansi pengembalian
pinjaman ke bendahara atau Pumk Kecamatan Pulau-Pulau Batu Utara atas
nama Eleudin Dakhi; (Bukti-T1)
3. Bahwa pada point 1 bagian b laporan para Pengadu telah keliru dalam
mengadukan saya, saya adalah Panwascam Pulau-Pulau Batu Utara bukan
Panwaslu Kecamatan Pulau-Pulau Batu Timur sesuai dengan aduan para
Pengadu; (Bukti-T2)
4. Bahwa terkait dugaan pemotongan Gaji Staf Sekretariat yang dituduhkan
kepada saya sebelumnya juga telah ada aduan/tanggapan masyarakat dimasa
Tahapan perekrutan Panwascam yang ditujukan kepada Tim Pokja Perekrutan
Panwascam Bawaslu Kabupaten Nias Selatan untuk Pemilihan Umum 2024;
5. Bahwa atas hal poin d diatas sudah saya klarifikasi kepada Tim Pokja
Perekrutan Panwascam Bawaslu Kabupaten Nias Selatan pada tanggal 25
Oktober 2022;
[2.5.1.5] Jawaban Teradu VI Kurniaman Telaumbanua selaku Anggota Panwaslu
Kecamatan Gomo
1. Bahwa Teradu VI sebagai Panwaslu Kecamatan Gomo Terpilih telah mengikuti
segala proses tahapan perekrutan Panwaslu Kecamatan yang dilaksanakan oleh
Pokja Bawaslu Kabupaten Nias Selatan mulai dari penyerahan surat dan berkas
lamaran secara langsung di kantor Bawaslu Nias Selatan, mengikuti ujian tes
tertulis melalui Metode CAT dan mengikuti ujian tes wawancara secara langsung
di kantor Bawaslu Nias Selatan;
2. Benar Teradu VI adalah mantan Panwaslu Kecamatan Gomo Tahun 2019 atas
tuduhan Pengadu dengan sengaja tidak melakukan pengawasan di Kecamatan
Gomo sehingga terjadi kecurangan dan pelanggaran Pemilu. Teradu VI
membantah hal itu tidak benar dan mendasar karena pada kenyataannya
selama saya menjadi Panwaslu Kecamatan Gomo Tahun 2019 telah melakukan
pengawasan Pemilu dengan baik dan benar;
3. Bahwa dalih Pengadu terkait tuduhan sebagai Tim Sukses/Kampanye Ideal-
Sanolo pada Pilkada Tahun 2020 di Kecamatan Gomo, maka dengan ini saya
membantah bahwa itu tidak benar. Karena pada kenyataanya selama Pilkada
Nias Selatan Tahun 2020, Teradu VI tidak pernah mendaftarkan diri untuk
menjadi Tim Sukses/Kampanye salah satu Paslon pada Pilkada Nias Selatan
Tahun 2020;
4. Bahwa terkait SK Tim Kampanye/Saksi yang disampaikan oleh Pengadu, dengan
ini Teradu VI membantah bahwa SK Saksi tersebut saya tidak pernah
mengetahuinya karena pada kenyataanya saya tidak pernah mendaftarkan diri
sebagai saksi salah satu paslon pada Pilkada Nias Selatan di Kecamatan Gomo.
Teradu VI sudah menyampaikan keberatan kepada Ketua Umum Pemenangan
Ideal-Sanolo atas pencatutan nama saya di surat mandat saksi paslon Ideal-
Sanolo (Bukti T6-1). Ketua Umum Pemenangan Ideal-Sanolo telah
menyampaikan surat klarifikasi terkait pencatutan nama saya dan sudah
dikirimkan ke Bawaslu Kabupaten Nias Selatan saat klarifikasi tanggapan
masyarakat oleh Bawaslu Nias Selatan; (Bukti T6-2)
5. Bahwa terkait foto-foto yang dituduhkan kepada Teradu VI, maka dengan ini
Teradu VI membantah kalau foto-foto tersebut saya tidak mengetahuinya dan
foto tersebut bukan foto dan identitas Teradu VI;
[2.5.1.6] Jawaban Teradu VII Feberiani Hulu selaku Anggota Panwaslu Kecamatan
Mazo
1. Bahwa benar Teradu VII merupakan mantan PPK Tahun 2019. Teradu VII
membantah melakukan kecurangan dan pelanggaran pada Pemilu Tahun 2019.
Dengan ini Teradu VII membantah dan menyatakan hal tersebut tidak benar dan
mendasar. Bahwa selama Teradu VII menjadi PPK Tahun 2019 tidak pernah
mendapat Teguran dan/atau Sanksi dari pihak KPU Nias Selatan maupun dari
Pihak Bawaslu Nias Selatan;
2. Selama proses Rekapitulasi Suara di tingkat Kecamatan Mazo, Teradu VII
menghadirinya sebagai Anggota PPK Kecamatan Mazo dan tidak pernah
melakukan kecurangan dan penggelembungan suara caleg;
3. Bahwa pada saat Pleno Rekapitulasi Suara di tingkat Kabupaten oleh KPU
Kabupaten Nias Selatan, Teradu VII menghadirinya dengan penuh
tanggungjawab walau pada saat itu baru selesai operasi persalinan. Bahkan
Teradu VII sampai pingsan pada saat Pleno Rekapitulasi tingkat Kabupaten Nias
Selatan karena menyadari bahwa saya tidak pernah melakukan pelanggaran dan
kecurangan pada rekapitulasi di tingkat Kecamatan Mazo;
[2.5.2] Jawaban Para Teradu Terhadap Perkara Nomor: 39-PKE-DKPP/XII/2022
[2.5.2.1] Jawaban Teradu I Harapan Bawaulu selaku Ketua Bawaslu Kabupaten
Nias Selatan
1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Nias Selatan atau Teradu I (Harapan Bawaulu, SE.,
MM) sebagai Ketua Bawaslu Kabupaten Nias Selatan telah melaksanakan proses
Pembentukan Panwaslu Kecamatan Tahun 2024 sesuai amanat Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 4 ayat (2) dan Perbawaslu
Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan,
Pemberhentian, dan Pengganti Antar Waktu Bawaslu Provinsi, Bawaslu
Kabupaten/ Kota, Panwascam, PKD, dan PTPS sebagaimana diubah terakhir
dengan Perbawaslu Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 memiliki tugas dan
wewenang membentuk Panwaslu Kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan
Pemilu di wilayah kecamatan, secara khusus diatur dalam Keputusan Ketua
Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor
354/HK.01/K1/10/2022 tentang Perubahan Keputusan Ketua Badan Pengawas
Pemilihan Umum Nomor 314/HK.01.00/K1/09/2022 tentang Pedoman
Pelaksanaan Pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Dalam Pemilu
Serentak 2024; (Bukti T-1)
2. Bahwa Teradu I (Harapan Bawaulu, SE., MM) membantah hal tersebut tidak
benar dan tidak berdasarkan fakta hukum yang berlaku. Secara de facto Teradu
I sebagai Kordiv SDMO dan Dating dalam menetapkan Anggota Panwaslu
Kecamatan Terpilih, ditetapkan dengan memperhatikan tanggapan dan
masukan masyarakat terkait keterpenuhan syarat administrasi, intergritas,
profesionalitas, independen, rekam jejak, kinerja dan kecakapan peserta sejak
pengumuman hasil seleksi administrasi sampai pelaksanaan tes wawancara.
Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Nias Selatan telah menindaklanjuti tanggapan/
masukan masyarakat terhadap calon anggota Panwascam, dengan melakukan
klarifikasi langsung pada saat Test wawancara Panwascam dan telah serta
menindaklanjuti klarifikasi secara tertulis kepada calon Panwascam pada 24
Oktober 2022 melalui surat undangan pada 23 Oktober 2022 Perihal undangan
klarifikasi;
3. Bahwa selanjutnya berdasarkan hasil Test tertulis dan hasil Wawancara, dengan
memperhatikan hasil klarifikasi atas tanggapan masyarakat, Bawaslu
Kabupaten Nias Selatan melakukan rapat Pleno untuk menetapkan 3 (tiga)
terpilih Panwascam Tahun 2024 se-Kabupaten Nias Selatan pada 25 Oktober
2022. Teradu I untuk melakukan pencegahan pelanggaran, dan berkepastian
hukum terhadap Penetapan Panwascam Terpilih maka dalam rapat Pleno telah
berpendapat (dissenting opinion) berikut:
1) Harapan Bawaulu SE., MM :
a. Bahwa semua calon anggota Panwaslu Kecamatan yang terdaftar dalam
Sipol tidak memenuhi syarat (TMS) sebagai calon anggota Panwaslu
Kecamatan
b. Bahwa semua Honorer, GBD, PTTD, GTTD, Perangkat Desa, BPD,
Regsosek pd BPS, guru di SMK, guru di SMA (berdasarkan tanggapan
masyarakat dan hasil klarifikasi) yang memiliki kontrak dengan Pemkab
Nisel dan Provinsi Sumatera Utara yang anggarannya bersumber dari
APBN/ APBD agar tidak double pendapatan Nya yg sumbernya APBN
serta tidak menjadi temuan tindak pidana korupsi, maka pendapat saya
tidak memenuhi syarat calon anggota Panwaslu Kecamatan, dengan
memperhatikan Surat Edaran Bupati Nias Nias selatan Nomor:
800/18073/UMUM/X/2022 tentang Perubahan Atas Surat Edaran
Nomor 800/16167/UMUM/IX/2022 tentang Disiplin Aparatur Sipil
Negara Jelang Pemilu Serentak Tahun 2024 di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Nias selatan dan peraturan perundang-undangan yang
berlaku
c. Bahwa Honorer, GBD, GTTD, PTTD, Perangkat Desa, BPD, Regsosek pd
BPS, Guru SMK/ SMA tidak dapat mengawasi tahapan Pemilu sepenuh
waktu.
d. Bahwa peserta atas nama Fredikus F. Sarumaha yang di berhentikan
DKPP Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagai calon anggota Panwaslu
Kecamatan.
e. Bahwa semua calon anggota Panwaslu Kecamatan yang telah di
putuskan oleh pengadilan di Pidana penjara Tidak Memenuhi Syarat
(TMS) sebagai calon anggota Panwaslu Kecamatan.
f. Bahwa calon anggota Panwaslu Kecamatan Tahun 2019 yg terjadi
kecurangan dan Pelanggaran Tidak Memenuhi Syarat (TMS).
g. Bahwa Tim Kampanye tidak memenuhi syarat (TMS) sebagai calon
anggota Panwaslu Kecamatan atas nama Kurniawan Telaumbanua.
h. Peserta atas nama Ivoarota Zamili Tidak Memenuhi Syarat (TMS) karena
pada saat wawancara telah mengakui melakukan pemotongan gaji staf
Panwaslu Kecamatan.
2) Pilipus F. Sarumaha, S.Pd.,MS:
a. Agar dilist nama-nama Calon Panwaslucam yang sudah tercatut
namanya dalam SIPOL.
b. Fenomena nama orang dicatut di Sipol merupakan Fenomena nasional
dimana ada beberapa anggota Bawaslu Kabupaten/Kota dan juga
pegawai Sekretariat yang dicatut namanya dalam SIPOL. jika ada surat
dari ketua Partai maka dapat dipertimbangkan.
c. Mengenai double job, bahwa sesuai Pedum bahwa salah satu syarat ada
pada Poin 14.
d. Mengenai GBD, GTT wajib kita tunggu arahan dari Bawaslu Provinsi
kecuali Perangkat Desa wajib mengundurkan diri dari jabatannya. Hal
tersebut tidak tercantum dalam PEDUM.
e. Demikian juga petugas BPS, bahwa masa tugas mereka hanya sampai
bulan November Tahun 2022 dan mereka siap mengundurkan diri dari
BPS.
f. Terkait dengan saudara Fredikus F. Sarumaha menurut saya ini
memenuhi syarat, karena dalam PEDUM tentang pernah diberhentikan
oleh DKPP tidak menjadi syarat dalam penerimaan panwascam.
g.
Dari hasil klarifikasi kepada Calon Panwascam yang pernah terpidana
bahwa mereka memang pernah dipidana namun ancamannya dibawah 5
Tahun.
h. Panwaslucam yang wilayahnya pernah bongkar akibat pelanggaran
maka harus dipertimbangkan Kembali.
i. Mengenai Calon Panwascam Ivoarota Zamili menurut saya memenuhi
syarat karena dari klarifikasi kami bahwa yang bersangkutan bukan
melakukan pemotongan honor melainkan melakukan peminjaman
kepada Bendahara dan hal itu sudah dibayar sesuai bukti kwitansi
pembayaran kepada Bendahara.
j. Berdasarkan hasil klarifikasi hari ini, terdapat beberapa calon
Panwaslucam yang sempat tercatut namanya dalam SIPOL dan telah
dilaporkan bahwa namanya telah dihapus dalam SIPOL.
k. Dan bagi calon Panwaslucam yang namanya masih terdapat dalam
SIPOL, mereka telah menyerahkan surat keterangan dari partai politik
yang menyatakan bahwa calon panwaslucam tidak pernah mendaftar
kepada parpol dan bukan sebagai anggota parpol dan nama mereka
akan dihapus dalam SIPOL.
3) Alismawati Hulu, S.Pd:
a. Terkait data peserta di SIPOL, rata2 nama mereka hanya dicatut dan
sudah membuat klarifikasi dan gugatan di Partai dan KPU dan telah
membawa surat keterangan dari partai bahwa mereka belum pernah
mendaftar jadi anggota partai.
b. GBD dan GTT bersedia mengundurkan diri dari jabatan sebelumnya
Ketika terpilih
c. Sesuai penjelasan dari Pilipus F. Sarumaha mengenai putusan DKPP
yang memberhentikan Fredikus F. Sarumaha menurut saya itu
Memenuhi Syarat selagi dalam PEDUM tidak mensyaratkan hal
demikian. Hal ini juga sesuai menurut mantan Ketua DKPP bahwa yang
sudah diberhentikan dengan putusan DKPP masih bisa melamar untuk
menjadi Penyelenggara Pemilu.
d. Sesuai klarifikasi Pilipus F. Sarumaha terkait peserta atas nama Ivoarota
Zamili, yang bersangkutan memenuhi syarat karena pada dasarnya yang
bersangkutan bukan melakukan pemotongan honor tetapi melakukan
peminjaman kepada bendahara dan pinjaman tersebut sudah
dikembalikan kepada Bendahara.
e. Mengenai calon Panwaslu Kecamatan yang pada tahun 2019 terjadi
kecurangan dan pelanggaran dan Tidak Memenuhi Syarat (TMS)
diharapkan supaya dipertimbangkan kembali melalui rapat ini.
f. Bahwa Teradu I (Harapan Bawaulu, SE., MM) dalam rapat pleno
penetapan Panwascam terpilih Tahun 2024, pada 25 Oktober 2022.
Maka untuk melakukan pencegahan pelanggaran, dan berkepastian
hukum terhadap Penetapan Panwascam an. Aryanus Sarumaha dalam
rapat Pleno Teradu I (Harapan Bawaulu, SE., MM berpendapat berbeda
(dissenting opinion) yakni : Bahwa semua calon anggota Panwaslu
Kecamatan yang telah di putuskan oleh pengadilan di Pidana penjara
Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagai calon anggota Panwaslu
Kecamatan.
4. Sehingga berdasarkan keputusan rapat pleno sah apabila disetujui paling sedikit
2 (dua) anggota Bawaslu Bawaslu Kabupaten Nias Selatan, maka Teradu I
(Harapan Bawaulu) wajib melaksanakan keputusan Pleno, namun sebagai
bentuk ketidak setujuan Teradu I (Harapan Bawaulu, SE., MM) atas keputusan
Rapat Pleno dimaksud maka Teradu I (Harapan Bawaulu, SE., MM)
menyampaikan pendapat berbeda (dissenting opinion) yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dalam keputusan Rapat pleno Bawaslu Kabupaten Nias
Selatan pada 25 Oktober 2022.
[2.5.2.2] Jawaban Teradu II Pilipus Famazokhi Sarumaha dan Teradu III
Alismawati Hulu selaku Anggota Bawaslu Kabupaten Nias Selatan
1. Bahwa berdasarkan pokok aduan Pengadu pada poin 1 yang menyatakan bahwa
pihak teradu telah melakukan pelanggaran Undang Undang 7 Tahun 2017
dalam perekrutan Anggota Panwaslucam atas nama Aryanus Sarumaha
berdasarkan tanggapan masyarakat dari Totonafo Baene, Pihak Teradu
menerangkan bahwa Bawaslu Nias Selatan telah melaksanakan seluruh tahapan
pembentukan anggota panwaslucam Kabupaten Nias Selatan yang dilaksanakan
oleh Kelompok Kerja (POKJA) Pembentukan Panwaslucam Kecamatan
Kabupaten Nias Selatan sebagaimana diatur pada Keputusan Ketua Bawaslu RI
Nomor: 314/HK.01.00/K1/09/2022 tentang pedoman pelaksanaan
pembentukan panitia pengawas pemilu kecamatan dalam pemilu serentak 2024;
2. Bahwa Bawaslu Nias Selatan telah menindaklanjuti beberapa tanggapan atau
masukan dari masyarakat termasuk tanggapan masyarakat dari Saudara
Totonafo Baene atas informasi calon panwaslucam dengan mengklarifikasi calon
anggota panwaslucam secara langsung pada saat test wawancara;
3. Bahwa berdasarkan aduan masyarakat terhadap 2 orang calon Panwaslucam
yang diduga pernah dipidana penjara yaitu Aswan Laia dan Aryanus Sarumaha.
Untuk Saudara Aswan Laia (calon anggota Panwaslucam telukdalam) dinyatakan
pernah dipidana penjara 2 bulan. Sedangkan Aryanus Sarumaha calon
Panwaslucam untuk Kecamatan Pulau-Pulau Batu dinyatakan sebagai Advokat
dan Terdakwa Pidana penjara selama 7 bulan tanpa melampirkan bukti Salinan
putusan pengadilan;
4. Bahwa berdasarkan klarifikasi terhadap Aswan Laia (calon anggota
Panwaslucam telukdalam) bahwa benar dirinya pernah dipidana percobaan 2
bulan dan terhadap Aryanus Sarumaha calon Panwaslucam untuk Kecamatan
Pulau-Pulau Batu, Bawaslu Nias Selatan telah mengklarifikasinya pada tanggal
25 Oktober 2022 secara langsung di kantor Bawaslu Nias Selatan, saudara
Aryanus Sarumaha menyatakan bahwa dirinya benar sebagai advokat dan benar
pernah dipidana penjara hukuman percobaan selama 7 bulan dan ancaman
penjara 1 tahun. (Bukti T-1)
5. Bahwa pada tanggal 4 November 2022, Teradu II dan teradu III telah melakukan
penelusuran di Kantor Pengadilan Negeri Gunungsitoli untuk mendapatkan
Salinan Putusan Pengadilan Negeri Sitoli atas nama Aryanus Sarumaha yang
pernah dipidana penjara. Bahwa berdasarkan hasil penelusuran tersebut telah
diteruskan kepada Teradu I sebagai Ketua dan sekaligus koordiv OSDM Bawaslu
Nias Selatan; (Bukti T-2)
6. Berdasarkan hasil penelusuran tersebut, Pihak Bawaslu Kabupaten Nias Selatan
menjadikannya sebagai temuan dan kemudian diproses sebagai pelanggaran etik
anggota Panwaslucam, dan diputuskan bahwa saudara Aryanus Sarumaha
diberikan sanksi pemberhentian secara tetap berdasarkan Keputusan Ketua
Bawaslu Nias Selatan Nomor: 0114/HK.01.01/K.SU-14/12/2022 pada tanggal 5
Desember 2022; (Bukti T-3)
[2.5.2.3] Jawaban Teradu IV Aryanus Sarumaha selaku Anggota Panwaslu
Kecamatan Pulau-Pulau Batu
1. Berdasarkan tahapan seleksi Anggota Panwaslu Kecamatan yang telah
dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Nias Selatan, yakni:
a. Bahwa tanggal 15 September 2022, Bawaslu Kabupaten Nias Selatan
mengeluarkan Pengumułnnn Pendaftaran Calon Anggota Panwaslu
Kecamatan Dalam Rangka Pemilu Serentak Tahun 2024 Nomor:
001/KP.01.00/POKJA/SU-14/09/2022, maka Teradu mendaftarkan diri
melalui Online kealamat email pokjabawaslunisel2024@gmail.com pada
tanggal 27 September 2022;
b. Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2022 Bawaslu Kabupaten Nias Selatan
mengeluarkan Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Calon Anggota
Panwaslu Kecamatan Dalam Pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2024
Nomor: 004/KP.01.00/POKJA/SU-14/10/2022;
c. Bahwa pada hari Minggu 16 Oktober 2022, Teradu IV yang telah dinyatakan
lulus administrasi mengikuti tahapan ujian online dengan sistem Computer
Assisted Test (CAT) bertempat digudang SMP Negeri 1 Telukdalam
Kecamatan Telukdalam Kabupaten Nias Selatan sebagaimana yang telah
ditentukan didalam jadwal ujian dan lokasi pelaksanaan ujian oleh Bawaslu
Kabupaten Nias Selatan;
d. Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2022, Bawaslu Kabupaten Nias Selatan
mengeluarkan Pengumuman Hasil Tes Tertulis Calon Anggota Panwaslu
Kecamatan Dalam Pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2024 untuk
Kabupaten Nias Selatan Nomor: 005/KP 01.00/POKJA/SU-14/10/2022.
Teradu dinyatakan lulus ujian online dengan sistem Computer Assisted Test;
e. Bahwa atas Kelulusan sebagai Ketua/Anggota Panwaslu Kecamatan
selanjutnya pada tanggal 21 Oktober 2022, Teradu IV mengikuti tahapan tes
selanjutya sesuai yang disampaikan dalam pengumuman diawal yaitu Tes
Wawancara yang bertempat di Kantor Sekretariat Bawaslu Kabupaten Nias
Selatan yang berada di JI. Saonigehon Km. 2 Teluk Dalam Kecamatan
Telukdalam sesuai jadwal dan lokasi pelaksanaannya yang telah ditentukan
oleh Bawaslu Kabupaten Nias Selatan;
f. Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2022, Bawaslu Kabupaten Nias Selatan
meminta Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan Pulau-Pulau Batu
Kabupaten Nias Selatan dengan cara pemanggilan Via Telepon Celuler (HP)
guna memberikan klarifikasi atas tanggapan masyarakat yang telah
disampaikan dan diterima oleh Bawaslu Kabupaten Nias Selatan;
g. Bahwa diketahui laporan atau Pengaduan Masyarakat tersebut diterima
pada tanggal 23 Oktober 2022, setelah adanya Penetapan Nama-Nama yang
lulus Tes Wawancara;
h. Bahwa atas undangan Klarifikasi melalui Via telepon celuler (HP) yang jatuh
pada tanggal 25 Oktober 2022, Teradu IV memenuhi dan menghadiri
panggilan klarifikasi tersebut sebagai bentuk itikad baik dan kooperatif serta
dengan jujur/terbuka keterangan/jawaban klarifikasi yang telah saya
sampaikan dibuat dalam bentuk Berita Acara oleh Bawaslu Kabupaten Nias
Selatan;
i. Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2022, Bawaslu Kabupaten Nias Selatan
mengeluarkan Pengumunan Nama-Nama Terpilih Anggota Panwaslu
Kecamatan Dalam Pemilu Serentak 2024, Nomor:
006/KP.01.00/POKJA/SU-14/10/2022. Dalam pengumuman tersebut,
nama Teradu IV tertera dan dinyatakan Memenuhi Syarat;
j. Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2022, Bawaslu Kabupaten Nias Selatan
mengeluarkan Surat Pemberitahuan kepada para Calon Anggota Panwaslu
Kecamatan Terpilih Nomor: 0014/HM.03/SU-14/10/2022, tentang
kelengkapan administrasi calon Anggota Panwaslu Kecamatan Terpilih serta
Pelaksanaan tahapan Pengambilan Sumpah dan Janji;
k. Bahwa Surat Pemberitahuan Bawaslu Kabupaten Nias Selatan Nomor:
0014/HM.03/SU-14/10/2022 didasari atas Pengumuman Pokja Perekrutan
Panwaslu Kecamatan Kabupatcn Nias Selatan Nomor:
006/KP.01.00/POKJA/SU-14/10/2022 tentang Pengumunan Nama-Nama
Terpilih Anggota Panwaslu Kecamatan Dalam Pemilu Serentak 2024 dan
mempedomani Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Republik Indonesia Nomor: 354/HK.01/K1/10/2022 tentang Perubahan
Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor:
314/HK.01.00/K1/09/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan
Pengawas Pemilu Kecamatan dalam pemilu serentak 2024;
l. Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2022, Bawaslu Kabupaten Nias Selatan
mengeluarkan dan mengirim Surat melalui GRUP WA yakni Surat Undangan
Nomor: 0016/HM.03.00/SU-14/10/2022 perihal: upacara pelantikan dan
pembekalan calon anggota panwaslu kecamatan yang dilaksanakan pada
hari sabtu, 29 Oktober 2022 bertempat Hall Defnas Telukdalam JI. Pramuka
Kelurahan Pasar Telukdalam dengan dilampirkan daftar nama-nama peserta
pelantikan Anggota Panwaslu Kecamatan Kabupaten Nias Selatan;
m. Bahwa Surat Undangan Bawaslu Kabupaten Nias Selatan Nomor:
0016/HM.03.00/SU-14/10/2022, perihal: upacara pelantikan dan
pembekalan calon anggota panwaslu kecamatan dengan mempedomani
Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia
Nomor: 354/HK.01/K1/10/2022 dan berdasarkan Pengumuman Pokja
Perekrutan Panwaslu Kecamatan Kabupatcn Nias Selatan Nomor:
006/KP.01.00/POKJA/SU-14/10/2022 tentang Pengumunan Nama-Nama
Terpilih Anggota Panwaslu Kecamatan Dalam Pemilu Serentak 2024;
n. Bahwa pada 29 Oktober 2022, Bawaslu Kabupaten Nias Selatan
mengeluarkan Surat Ketetapan Nomor: 0028/HK.01.01/K.SU-14/10/2022
tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan
Pulau-Pulau Batu Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara. Surat
ketetapan tersebut dengan jelas menegaskan, menimbang dan mengingat
peraturan perundang-undangan maka untuk dan atas nama Aryanus
sarumaha, Yosep Dakhi dan Fitriani Manao disahkan sebagai
Ketua/Anggota Panwaslu Kecamatan Pulau-Pulau Batu Kabupaten Nias
Selatan Provinsi Sumatera Utara;
2. Berdasarkan uraian pokok di atas serta tahapan seleksi yang telah dilaksanakan
oleh Bawaslu Kabupaten Nias Selatan sebagaimana yang telah muat dalam
Pengumuman perukrutan panwascam telah menjalankan dan telah lulus
seleksi. Oleh karena itu, Teradu IV memberikan tanggapan/jawaban dan dalil
pengguat dalam Kelulusan dan sahnya sebagai Anggota Panwacam sebagai
berikut:
a. Bahwa pada dasarnya Pihak Teradu IV meyakini segala Keputusan dan
Ketetapan Bawaslu Kabupaten Nias Selatan didasari oleh kajian dan
peneletian yang berprinsip profesional serta berkepastian hukum
sebagaimana diatur dalam Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan
Umum Nomor: 314/HK.01.00/K1/09/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan
Pembentukan Pengawas Pemilu Kecamatan dalam pemilu serentak 2024 dan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemiilihan Umum;
b. Bahwa Teradu IV telah mengikuti segala proses tahapan perekrutan seleksi
anggota panwaslu kecamatan yang dilaksanakan serta berdasarkan
Keputusan Bawaslu Kabupaten Nias Selatan yang dapat dilihat dan
diketahui yaitu adanya Surat Ketetapan sebagai Anggota Panwascam
Terpilih dan Pelantikan Anggota Panwascam tertanggal 29 Oktober 2022
bertempat di Hall Defnas Telukdalam JI. Pramuka Kelurahan Pasar
Telukdalam Ilall Defnas Teluk Dalam jl. Pramuka a.n Aryanus Sarumaha.
Kemudian telah mendapatkan instruksi pembukaan rekening dan
mendapatkan Honor sebagai Anggota Panwascam sebesar Rp. 2.200.000,- (1
Bulan gaji);
c. Bahwa pada saat tahapan wawancara tertanggal 21 Oktober 2022 serta
tahapan klarifikasi tertanggal 25 Oktober 2022 Pihak Bawaslu Kabupaten
Nias Selatan tidak meminta klarifikasi kepada Pihak Teradu IV tentang
aduan Pengadu yang menyatakan Teradu IV Tidak Memenuhi Syarat sebagai
calon anggota panwaslu kecamatan sesuai dengan Pengumuman Bawaslu
Kabupaten Nias Selatan Nomor: 002/KP.01.00/POKJA/SU-14/09/2022
tentang Pendaftaran Calon Anggota Panwaslu Kecamatan dalam rangka
Pemilu Serentak Tahun 2024 huruf a angka 9 yaitu: “Tidak Pernah Menjadi
Anggota Tim Kampanye Salah Satu Pasangan Calon Presiden Dan Wakil
Presiden, Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Calon Dewan Perwakilan
Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Serta Pasangan Calon Kepala
Daerah Dan Wakil Kepala Daerah sekurang-kurangnya dalam jangka waktu
5 (lima) tahun;
d. Bahwa pada hari jumat 25 November 2022, Pihak Teradu IV kembali lagi
menghadiri undang klarifikasi Temuan Nomor:
002/TM/PL/KAB/02.19/11/2022 oleh Bawaslu Kabupaten Nias Selatan
dan hal ini merupakan sebuah kekeliruan dimana permasalahan a quo yang
dimaksud sebelumnya telah diklarifikasi oleh Teradu IV;
e. Bahwa pada tanggal 05 Desember 2022, Teradu IV diberhentikan dengan
tetap berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Nias Selatan Nomor: 0114/HK.01.01/K.SU-14/12/2022 tentang
Penanganan Pelanggaran Kode Etik Terhadap Temuan Nomor:
002/TM/PL/KAB/02.19/11/2022;
f. Bahwa sebelumya Teradu IV telah melayangkan surat permohonan kepada
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan agar dalam
penyelesaian Temuan Nomor: 002/TM/PL/KAB/02.19/11/2022 tidak hanya
menggunakan multi tafsir namun dapat menghadirkan saksi ahli agar
tercipta supremasi hukum yang jelas terhadap Pasal 117 ayat 1 (l) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
g. Bahwa memang benar pada tahun 2019, Teradu IV pernah menjalani pidana
penjara selama 7 (tujuh) bulan atau hukuman percobaan berdasarkan
putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap/inkrah
dengan ancaman Jaksa Penuntut Umum 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan sesuai
Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor: 100/PID.B/2019/PN-Gst.
Namun proses pemidanaan tersebut telah selesai dijalani sepenuhnya tanpa
mendapatkan hukuman tambahan atau dicabuthak-hak konstitusionalnya
sebagai warga negara republik Indonesian sebagaimana yang telah
ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi
Manusia;
3. Bahwa berdasarkan rangkaian atau uraian di atas maka Teradu IV berpendapat
adanya dugaan Diskriminatif dan ketidakkonsitenan dan transparansi terhadap
pelaksanaan serta penerbitan Surat Keputusan yang dinilai tanpa mendasari
nilai-nilai keadilan dan kepastian Hukum serta kemanfaatan hukum bagi
Teradu IV. Oleh karena itu, Teradu IV menyampaikan pandangan hukum (legal
Opinion) sebagai berikut:
a. Bahwa berdasarkan Pasal 28 d ayat 1 UUD Tahun 1945 berbunyi: "setiap
orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum
yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, ayat (3)
menyatakan bahwa: "setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan
yang sama dalam pemerintahan. Semuanya itu merupakan bentuk dari
perwujudan kedaulatan rakyat Pasal 1 ayat (2) jaminan perlindungan hak-
hak warga negara ini merupakan hakikat dari Undang-Undang Dasar Tahun
1945;
b. Bahwa asas equality before the law (persamaan dihadapan hukum) yang
berkaitan dengan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang
berbunyi: "segala warga Negara bersamaan kedudukannya dalam hukum
dan pemerintahan dan wajib menjujung hukum dan pemerintahan itu
dengan tidak ada kecualinya, maka dengan demikian semua Warga Negara
Indonesia mendapat perlakuan yang sama dimata hukum tanpa
membedakan jabatan, suku, kasta, maupun status sosialnya";
c. Bahwa adanya tahapan seleksi dan keputusan-keputusan yang telah
dikeluarkan oleh Ketua Bawaslu Nias Selatan diduga telah menyalahi atau
Unprosedural dan Maladministrasi dalam menerbitkan Surat keputusan
yang dikeluarkan secara resmi dengan dibubuhi stempel Badan/lembaga
Bawaslu yang telah di atur dan seharusnya meminta Penentapan dari
Pengadilan PTUN atas Ketidak profesionalnya dalam mengambil dan
memutus suatu Surat Keputusan Badan/Lembaga Negara dalam Perekrutan
Panwascam seperti yang di atur dalam Pasal 1 Angka 9 UU PTUN yang
berbunyi "kepulusan tala usaha Negara adalah Suatu Penetapa tertulis yang
dikeluarkan oleh Badan Atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berdasarkan
peraturan Perundang-undangn yang berlaku, yang bersifat konkret,
individual, dan Final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau
Badan Hukum Perdata;
d. Bahwa Konstitusi juga mengatur hak yang tidak dapat dikurangi dalam
keadaan apapun karena bersifat absolute. Ketentuan dalam Pasal 28 1 UUD
1945 menyebutkan: "Hak untuk hidup hak untuk disika, Hak untuk
kemerdekaan pikiran dan hati Nurani, hak beragama hak untuk tidak
diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan Hak
untuk tidak dituntut atas dasar Hukum yang berlaku surut adalah Hak
Asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapupun;
e. Bahwa berdasarkan pernah menjalani pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan
atau hukuman percobaaıı berdasarkaıı putusan pengadilan yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap/inkrah dengan ancaman Jaksa
Penuntut Hukum 1 (satu) Tahun 3 (tiga) Bulan sesuai Putusan Nomor:
100/PID.B/2019/PN-Gst. Namun hal tersebut telah diuji dan diputus sesuai
dengan Pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi No 4/PUU-VII/2009
dan Putusan Mahkamah Konstitıısi No 56/PUU-XIVII/2019 tentang
pengujian ancaman hukuman bagi calon karena mendapatkan hukuman
yang berkekuatan hukum tetap (inkrah). Oleh karena itu, dengan Ancaman
Jaksa Penuntut Umum 1 (satu) tahun 3 (tiga) Bulan dan menjalani pidana
penjara selama 7 (tujuh) bulan atau hukuman percobaan berdasarkan
Putusan Pengadilan Nomor: 100/PID.B/2019/PN-Gst yang berkekuatan
hukum tetap (inkrah) tidak ada alasan hukum bagi Teradu IV sebagai
Anggota Panwascam untuk diberhentikan karena telah menjalani masa
percobaan selama 7 (tujuh) bulan pada tahun 2019;
f. Bahwa telah dikeluarkannya Surat Pemberhentian Tetap a.n Aryanus
Sarumaha sebagai Ketua/anggota Panwascanı yang telah memenuhi dan
mengikuti seleksi hingga dengan adanya pelantikan, yang dimana surat
keputusan tersebut dikeluarkan oleh Ketua Bawaslu Nias Selatan tidak
termaktub atau maşuk kualifikasi/sanksi dalam Kode etik dalam Pasal 46
ayat (1), Pasal 46 ayat (2) a, b, c, d dan e serta Pasal 47 ayat (1) a, b, c, d,
dan e;
g. Bahwa berdasarkan asas lex superior derogate legi inferiori (peraturan yang
lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi
dengan demikian, peraturan yang lebih tinggi akan menyampingkan
peraturan yang lebih rendah). Maka untuk itu Teradu IV memohon dan
meminta Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan RI agar lebih
cermat dalam mengambil sebuah keputusan tanpa mengenyampingkan atau
mehilangkan asas-asas hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang
Dasar Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak
Asasi Manusia yang dianggap bertentangan dengan Pasal 117 ayat 1 huruf
(l) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
[2.5.3] Jawaban Para Teradu Terhadap Perkara Nomor: 47-PKE-DKPP/XII/2022
[2.5.3.1] Jawaban Teradu I Harapan Bawaulu selaku Ketua Bawaslu Kabupaten
Nias Selatan
1. Bahwa Teradu I (Harapan Bawaulu, SE., MM) sebagai Ketua Bawaslu Kabupaten
Nias Selatan telah melaksanakan proses Pembentukan Panwaslu Kecamatan
Tahun 2024 sesuai amanat Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum Pasal 4 ayat (2) dan Perbawaslu Republik Indonesia Nomor 19
Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Pengganti Antar Waktu
Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota, Panwascam, PKD, dan PTPS
sebagaimana diubah terakhir dengan Perbawaslu Republik Indonesia Nomor 8
Tahun 2019 memiliki tugas dan wewenang membentuk Panwaslu Kecamatan
untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan, secara khusus
diatur dalam Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik
Indonesia Nomor 354/HK.01/K1/10/2022 tentang Perubahan Keputusan Ketua
Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 314/HK.01.00/K1/09/2022 tentang
Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan
Dalam Pemilu Serentak 2024; (Bukti T-1)
2. Bahwa Teradu I (Harapan Bawaulu, SE., MM) membantah hal tersebut tidak
benar dan tidak berdasarkan fakta hukum yang berlaku. Secara de facto Teradu
I (Harapan Bawaulu, SE., MM) Jabatan Ketua Bawaslu Kabupaten Nias Selatan,
sebagai Kordiv SDMO Diklat dan Datin serta Ketua Pokja telah melakukan
klarifikasi langsung kepada Pengadu (Melison Harefa) dan kepada Kurniaman
Telaumbanua pada saat wawancara dan melakukan klarifikasi pada 24 Oktober
2022 melalui surat undangan pada 23 Oktober 2022 Perihal undangan
klarifikasi;
3. Bahwa selanjutnya berdasarkan hasil Test tertulis dan hasil Wawancara, dengan
memperhatikan hasil klarifikasi atas tanggapan masyarakat, Bawaslu
Kabupaten Nias Selatan melakukan rapat Pleno untuk menetapkan 3 (tiga)
terpilih Panwascam Tahun 2024 se - Kabupaten Nias Selatan pada 25 Oktober
2022. Teradu I (Harapan Bawaulu, SE., MM) Jabatan Ketua merangkap anggota
Bawaslu Kab. Nias Selatan sekaligus sebagai Kordinator Devisi SDMO, Diklat
dan Datin, untuk melakukan pencegahan pelanggaran, dan berkepastian
hukum terhadap Penetapan Panwascam Terpilih maka dalam rapat Pleno telah
berpendapat (dissenting opinion) berikut:
1) Harapan Bawaulu SE., MM:
a. Bahwa semua calon anggota Panwaslu Kecamatan yang terdaftar dalam
Sipol tidak memenuhi syarat (TMS) sebagai calon anggota Panwaslu
Kecamatan
b. Bahwa semua Honorer, GBD, PTTD, GTTD, Perangkat Desa, BPD,
Regsosek pd BPS, guru di SMK, guru di SMA (berdasarkan tanggapan
masyarakat dan hasil klarifikasi) yang memiliki kontrak dengan Pemkab
Nisel dan Provinsi Sumatera Utara yang anggarannya bersumber dari
APBN/ APBD agar tidak double pendapatan Nya yg sumbernya APBN
serta tidak menjadi temuan tindak pidana korupsi, maka pendapat saya
tidak memenuhi syarat calon anggota Panwaslu Kecamatan, dengan
memperhatikan Surat Edaran Bupati Nias Nias selatan Nomor:
800/18073/UMUM/X/2022 tentang Perubahan Atas Surat Edaran
Nomor 800/16167/UMUM/IX/2022 tentang Disiplin Aparatur Sipil
Negara Jelang Pemilu Serentak Tahun 2024 di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Nias selatan dan peraturan perundang-undangan yang
berlaku
c. Bahwa Honorer, GBD, GTTD, PTTD, Perangkat Desa, BPD, Regsosek pd
BPS, Guru SMK/ SMA tidak dapat mengawasi tahapan Pemilu sepenuh
waktu.
d. Bahwa peserta atas nama Fredikus F. Sarumaha yang di berhentikan
DKPP Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagai calon anggota Panwaslu
Kecamatan.
e. Bahwa semua calon anggota Panwaslu Kecamatan yang telah di
putuskan oleh pengadilan di Pidana penjara Tidak Memenuhi Syarat
(TMS) sebagai calon anggota Panwaslu Kecamatan.
f. Bahwa calon anggota Panwaslu Kecamatan Tahun 2019 yg terjadi
kecurangan dan Pelanggaran Tidak Memenuhi Syarat (TMS).
g. Bahwa Tim Kampanye tidak memenuhi syarat (TMS) sebagai calon
anggota Panwaslu Kecamatan atas nama Kurniawan Telaumbanua.
h. Peserta atas nama Ivoarota Zamili Tidak Memenuhi Syarat (TMS) karena
pada saat wawancara telah mengakui melakukan pemotongan gaji staf
Panwaslu Kecamatan.
2) Pilipus F. Sarumaha, S.Pd.,MS:
a. Agar dilist nama-nama Calon Panwaslucam yang sudah tercatut
namanya dalam SIPOL.
b. Fenomena nama orang dicatut di Sipol merupakan Fenomena nasional
dimana ada beberapa anggota Bawaslu Kabupaten/Kota dan juga
pegawai Sekretariat yang dicatut namanya dalam SIPOL. jika ada surat
dari ketua Partai maka dapat dipertimbangkan.
c. Mengenai double job, bahwa sesuai Pedum bahwa salah satu syarat ada
pada Poin 14.
d. Mengenai GBD, GTT wajib kita tunggu arahan dari Bawaslu Provinsi
kecuali Perangkat Desa wajib mengundurkan diri dari jabatannya. Hal
tersebut tidak tercantum dalam PEDUM.
e. Demikian juga petugas BPS, bahwa masa tugas mereka hanya sampai
bulan November Tahun 2022 dan mereka siap mengundurkan diri dari
BPS.
f. Terkait dengan saudara Fredikus F. Sarumaha menurut saya ini
memenuhi syarat, karena dalam PEDUM tentang pernah diberhentikan
oleh DKPP tidak menjadi syarat dalam penerimaan panwascam.
g. Dari hasil klarifikasi kepada Calon Panwascam yang pernah terpidana
bahwa mereka memang pernah dipidana namun ancamannya dibawah 5
Tahun.
h. Panwaslucam yang wilayahnya pernah bongkar akibat pelanggaran
maka harus dipertimbangkan Kembali.
i. Mengenai Calon Panwascam Ivoarota Zamili menurut saya memenuhi
syarat karena dari klarifikasi kami bahwa yang bersangkutan bukan
melakukan pemotongan honor melainkan melakukan peminjaman
kepada Bendahara dan hal itu sudah dibayar sesuai bukti kwitansi
pembayaran kepada Bendahara.
j. Berdasarkan hasil klarifikasi hari ini, terdapat beberapa calon
Panwaslucam yang sempat tercatut namanya dalam SIPOL dan telah
dilaporkan bahwa namanya telah dihapus dalam SIPOL.
k. Dan bagi calon Panwaslucam yang namanya masih terdapat dalam
SIPOL, mereka telah menyerahkan surat keterangan dari partai politik
yang menyatakan bahwa calon panwaslucam tidak pernah mendaftar
kepada parpol dan bukan sebagai anggota parpol dan nama mereka
akan dihapus dalam SIPOL.
3) Alismawati Hulu, S.Pd:
a. Terkait data peserta di SIPOL, rata2 nama mereka hanya dicatut dan
sudah membuat klarifikasi dan gugatan di Partai dan KPU dan telah
membawa surat keterangan dari partai bahwa mereka belum pernah
mendaftar jadi anggota partai.
b. GBD dan GTT bersedia mengundurkan diri dari jabatan sebelumnya
Ketika terpilih
c. Sesuai penjelasan dari Pilipus F. Sarumaha mengenai putusan DKPP
yang memberhentikan Fredikus F. Sarumaha menurut saya itu
Memenuhi Syarat selagi dalam PEDUM tidak mensyaratkan hal
demikian. Hal ini juga sesuai menurut mantan Ketua DKPP bahwa yang
sudah diberhentikan dengan putusan DKPP masih bisa melamar untuk
menjadi Penyelenggara Pemilu.
d. Sesuai klarifikasi Pilipus F. Sarumaha terkait peserta atas nama Ivoarota
Zamili, yang bersangkutan memenuhi syarat karena pada dasarnya yang
bersangkutan bukan melakukan pemotongan honor tetapi melakukan
peminjaman kepada bendahara dan pinjaman tersebut sudah
dikembalikan kepada Bendahara.
e. Mengenai calon Panwaslu Kecamatan yang pada tahun 2019 terjadi
kecurangan dan pelanggaran dan Tidak Memenuhi Syarat (TMS)
diharapkan supaya dipertimbangkan kembali melalui rapat ini.
f. Bahwa Teradu I (Harapan Bawaulu, SE., MM) dalam rapat pleno
penetapan Panwascam terpilih Tahun 2024, pada 25 Oktober 2022.
Maka untuk melakukan pencegahan pelanggaran, dan berkepastian
hukum terhadap Penetapan Panwascam an. Aryanus Sarumaha dalam
rapat Pleno Teradu I (Harapan Bawaulu, SE., MM berpendapat berbeda
(dissenting opinion) yakni: Bahwa semua calon anggota Panwaslu
Kecamatan yang telah di putuskan oleh pengadilan di Pidana penjara
Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagai calon anggota Panwaslu
Kecamatan.
4. Bahwa Teradu I (Harapan Bawaulu, SE., MM) dalam rapat pleno penetapan
Panwascam terpilih Tahun 2024, pada 25 Oktober 2022. Kurniaman
Telaumbanua yang sebelumnya merupakan Tim Sukses sekaligus Saksi pada
Pleno PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) dari Paslon Nomor urut 2 tingkat
Kecamatan Gomo menjadi Panwaslu Kecamatan Gomo. Maka untuk melakukan
pencegahan pelanggaran, dan berkepastian hukum terhadap Penetapan
Panwascam an. Kurniaman Telaumbanua dalam rapat Pleno Teradu I (Harapan
Bawaulu, SE., MM berpendapat berbeda (dissenting opinion) yakni : Bahwa
Tim Kampanye tidak memenuhi syarat (TMS) sebagai calon anggota Panwaslu
Kecamatan atas nama Kurniawan Telaumbanua;
5. Sehingga berdasarkan keputusan rapat pleno sah apabila disetujui paling sedikit
2 (dua) anggota Bawaslu Bawaslu Kabupaten Nias Selatan, maka Teradu I
(Harapan Bawaulu) wajib melaksanakan keputusan Pleno, namun sebagai
bentuk ketidak setujuan Teradu I (Harapan Bawaulu, SE., MM) atas keputusan
Rapat Pleno dimaksud maka Teradu I (Harapan Bawaulu, SE., MM)
menyampaikan pendapat berbeda (dissenting opinion) yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dalam keputusan Rapat pleno Bawaslu Kabupaten Nias
Selatan pada 25 Oktober 2022.
[2.5.3.2] Jawaban Teradu II Sarso F. Sarumaha selaku Kepala Sekretariat Bawaslu
Kabupaten Nias Selatan
1. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 92 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan
Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat
Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas
Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum
Kecamatan, yang menyatakan bahwa Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota
mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan administrasi dan teknis
operasional kepada Bawaslu Kabupaten/Kota serta koordinasi dengan
pemerintah daerah dan instansi terkait;
2. Pelantikan pejabat administrator di lingkungan Sekretariat Bawaslu Kabupaten
Nias Selatan dilantik oleh Sekretaris Jenderal Bawaslu Republik Indonesia pada
tanggal 16 September 2022; (Bukti T-1 Petikan SK)
3. Bawaslu Kabupaten Nias Selatan membentuk kelompok Kerja (Pokja) dalam
perekrutan Panwaslu Kecamatan untuk mengawasi Pemilu serentak Tahun
2024, berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Nias selatan Nomor 002/HK.01.01/K.SU-14/09/2022 tentang
Perubahan Atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten
Nias Selatan Nomor 001/HK.01.01/K.SU-14/09/2022 tentang Penetapan
Kelompok Kerja (POKJA) Pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan se-
Kabupaten Nias Selatan Dalam Rangka Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024;
(Bukti T-2 SK Pokja)
4. Bahwa Sekretaris Pokja dalam pembentukan Panwaslu Kecamatan Tahun 2024
adalah Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Nias Selatan. Sekretaris
Kelompok kerjamemiliki Tugas dan Kewajiban yang diatur dalam Keputusan
Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor
354/HK.01/K1/10/2022 tentang Perubahan Keputusan Ketua Badan Pengawas
Pemilihan Umum Nomor 314/HK.01.00/K1/09/2022 tentang Pedoman
Pelaksanaan Pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Dalam Pemilu
Serentak 2024; (Bukti T-3 Jadwal pembentukan Panwaslu Kecamatan dalam
Pemilu serentak Tahun 2024)
5. Bahwa sesuai dengan Pengumuman Pokja Pembentukan Panitia Panwaslu
Kecamatan penerimaan berkas pendaftaran calon anggota panwaslu kecamatan
disampaikan langsung oleh Pendaftar di Kantor Sekretariat Bawaslu Kabupaten
Nias Selatan dan atau dapat dikirim melalui Email
pokjabawaslunisel2024@gmail.com mulai tanggal 21 s.d 27 September 2022
hingga Perpanjangan masa pendaftaran selama 7 hari mulai tanggal 2 s.d 8
Oktober 2022. Berdasarkan tahapan penerimaan berkas total keseluruhan
pendaftar calon anggota Panwaslu Kecamatan dengan jumlah 873 orang yang
terdiri dari Laki-laki 689 Orang dan Perempuan 184 Orang; (Bukti T-4
Rekapitulasi jumlah pendaftar anggota Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Nias
Selatan)
6. Bahwa Penelitian kelengkapan berkas pendaftaran calon anggota Panwaslu
kecamatan yang mendaftar tanggal 21 s.d 27 September 2022 dilaksanakan oleh
Sekrertariat Pokja selama 3 (tiga) hari dimulai dari tanggal 28 s.d 31 September
2022 dan Penelitian kelengkapan berkas pendaftaran calon anggota panwaslu
kecamatan (Masa Perpanjangan) yang mendaftar tanggal 2 Oktober 2022 s.d 8
Oktober 2022 dilaksanakan selama 3 (tiga) hari dari tanggal 9 Oktober 2022 s.d
11 Oktober 2022. Dari hasil penelitian kelengkapan berkas pendaftaran 873
orang calon anggota panwaslu kecamatan dan berita acara penelitian berkas
ditetapkan 16 (enam belas) orang calon anggota panwaslu kecamatan yang Tidak
Memenuhi Syarat (TMS) dan 857 calon anggota panwaslu kecamatan lulus
seleksi administrasi dan memenuhi syarat (MS) serta berhak untuk mengikuti
Tes Tertulis berdasarkan Pengumuman Pokja Nomor: 004/KP.01.00/POKJA/SU-
14/10/2022 tanggal 12 Oktober 2022; (Bukti T-5 Rekapitulasi berita acara
penelitian berkas)
7. Berdasarkan penelitian berkas calon anggota Panwaslu Kecamatan, pada tanggal
12 Oktober 2022 Ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Nias Selatan beserta
Pokja melakukan rapat pleno penetapan calon peserta yang lulus seleksi
administrasi. Bahwa Pokja menetapkan sebanyak 16 orang peserta tidak
memenuhi syarat dari 873 total jumlah pendaftar. Sekaitan dengan proses
tersebut Ketua dan anggota Bawaslu beserta Pokja menetapkan dan
mengumumkan hasil seleksi administrasi calon anggota Panwaslu Kecamatan
sesuai pengumuman Nomor: 004/KP.01.00/POKJA/SU-14/10/2022 tanggal 12
Oktober 2022; (Bukti T-6 Berita Acara penetapan 16 orang calon peserta anggota
Panwaslu Kecamatan yang TMS; Berita Acara Peserta MS; Pengumuman hasil
seleksi administrasi)
8. Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2022 sampai dengan 23 Oktober 2022 Bawaslu
Kabupaten Nias Selatan menerima tanggapan/masukan masyarakat terhadap
calon anggota Panwaslu Kecamatan Terpilih; (Bukti T-7 Tanggapan/masukan
masyarakat)
9. Bahwa pada tanggal 24 September 2022, Bawaslu Kabupaten Nias Selatan
mengundang calon anggota Panwaslu Kecamatan untuk memberikan klarifikasi
di Bawaslu Kabupaten Nias Selatan atas tanggapan/masukan masyarakat;
(Bukti T-8 Undangan Klarifikasi)
10. Bahwa pada tanggal 25 September 2022, Kepala Sekretariat Bawaslu Kapaten
Nias Selatan diperintahkan oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Nias Selatan untuk
menghadiri undangan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara mengikuti kegiatan TOT
(Traning Of Trainer) sebagai Co Fasilitator bertempat di Kota Gunungsitoli;
(Bukti T-9 Foto kegiatan dan Undangan)
11. Berdasarkan hal tersebut, Teradu II membantah dalil Pengadu bahwa hal
tersebut tidak benar dan tidak berdasar hukum, karena pada dasarnya Teradu II
sudah melaksanakan tugas, kewajiban dan wewenang sesuai peraturan
perundang-undangan;
[2.5.3.3] Jawaban Teradu III Pilipus Famazokhi Sarumaha dan Teradu IV
Alismawati Hulu selaku Anggota Bawaslu Kabupaten Nias Selatan
1. Bahwa berdasarkan pokok aduan Pengadu pada poin 1 yang menyatakan bahwa
pihak teradu telah melakukan pelanggaran UU 7 Tahun 2017 dalam perekrutan
Anggota Panwaslucam atas nama Aryanus Sarumaha berdasarkan tanggapan
masyarakat dari Totonafo Baene, Pihak Teradu menerangkan bahwa Bawaslu
Nias Selatan telah melaksanakan seluruh tahapan pembentukan anggota
panwaslucam Kabupaten Nias Selatan yang dilaksanakan oleh Kelompok Kerja
(POKJA) Pembentukan Panwaslucam Kecamatan Kabupaten Nias Selatan
sebagaimana diatur pada Keputusan Ketua Bawaslu RI Nomor:
314/HK.01.00/K1/09/2022 tentang pedoman pelaksanaan pembentukan
panitia pengawas pemilu kecamatan dalam pemilu serentak 2024;
2. Bahwa Bawaslu Nias Selatan telah menindaklanjuti beberapa tanggapan atau
masukan dari masyarakat termasuk tanggapan masyarakat dari Saudara
Totonafo Baene atas informasi calon panwaslucam dengan mengklarifikasi calon
anggota panwaslucam secara langsung pada saat test wawancara;
3. Bahwa berdasarkan aduan masyarakat dari Julius Amrin Duha tanggal 22
Oktober 2022 terhadap Kurniaman Telaumbanua calon Panwaslucam untuk
Kecamatan Gomo, yang menyatakan bahwa Kurniaman Telaumbanua sebagai
Tim Kampanye Ideal Sanolo pada Pilkada 2020. Bawaslu Kabupaten Nias
Selatan telah mengklarifikasinya pada tanggal 25 Oktober 2022 di Kantor
Bawaslu Nias Selatan (Bukti T-1). Berdasarkan hasil klarifikasi terhadap
Kurniaman Telaumbanua bahwa dirinya bukan sebagai tim kampanye dari
paslon manapun. Berdasarkan pemeriksaan berkas aduan masyarakat hanya
terdapat hasil scan surat mandat. Dan, serta dokumen surat pernyataan dari
ketua umum tim kampanye Ideal-Sanolo pada Pilkada Nias Selatan Tahun 2020
yang menyatakan bahwa Atas Nama Kurniaman Telaumbanua bukan sebagai
anggota atau simpatisan dari Paslon Ideal Sanolo dan pemeriksaan SK TIM
Kampanye tidak terdapat nama Kurniaman Telaumbanua (Bukti T-2). Maka
dinyatakan bahwa atas nama Kurniaman Telaumbanua tidak terbukti sebagai
Tim Kampanye Paslon tertentu;
4. Bahwa Teradu II juga telah melakukan penelusuran secara langsung dengan
mengujungi dan berkoordinasi kepada ketua umum tim kampanye Ideal-Sanolo
pada pilkada Nias Selatan Tahun 2020. Berdasarkan hasil penelusuran tersebut
diperoleh informasi bahwa Saudara Kurniaman Telaumbanua Bukan anggota
tim kampanye, simpatisan tim paslon ideal-sanolo pada Pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati Tahun 2020 dan hasil klarifikasi tersebut dimuat dalam Berita
Acara; (Bukti T-3)
[2.6] PETITUM TERADU
[2.6.1] Petitum Para Teradu Terhadap Perkara Nomor: 36-PKE-DKPP/XII/2022
[2.6.1.1] Petitum Teradu I Harapan Bawaulu
1) Menolak permohonan pengadu untuk seluruhnya;
2) Menyatakan saya sebagai pihak Teradu I (Harapan Bawaulu, SE., MM)
sebagai Ketua Bawaslu Kabupaten Nias Selatan tidak terbukti melakukan
pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu;
3) Merehabilitasi nama baik Teradu I (Harapan Bawaulu, SE., MM) sebagai
Ketua Bawaslu Kabupaten Nias Selatan dalam kedudukanya sebagai
Penyelenggara Pemilu; atau
4) Apabila Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia
berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo
et bono).
[2.6.1.2] Petitum Teradu II Pilipus Famazokhi Sarumaha dan Teradu III
Alismawati Hulu
1) Menolak Permohonan Pengadu untuk seluruhnya;
2) Menyatakan Pihak Teradu I, Teradu II dan Teradu III tidak terbukti
melakukan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara
Pemilu;
3) Merehabilitasi nama baik Teradu I, Teradu II dan Teradu III dalam
kedudukannya sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Nias Selatan; atau
4) Apabila Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia
berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo
et bono).
[2.6.1.3] Petitum Teradu IV Fredikus Famalua Sarumaha selaku Anggota
Panwaslu Kecamatan Telukdalam
1) Menolak Permohonan Pengadu untuk seluruhnya;
2) Menyatakan Pihak Teradu IV tidak terbukti melakukan Pelanggaran Kode
Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu;
3) Merehabilitasi nama baik Teradu IV dalam kedudukannya sebagai Panwaslu
Kecamatan Telukdalam; atau
4) Apabila Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia
berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo
et bono).
[2.6.1.4] Petitum Teradu V Ivoarota Immanuel Sebua Zamili selaku Anggota
Panwaslu Kecamatan Pulau-Pulau Batu Utara
1) Menolak Permohonan Pengadu untuk seluruhnya;
2) Menyatakan Pihak Teradu V tidak terbukti melakukan Pelanggaran Kode
Etik;
3) Merehabilitasi nama baik Teradu V dalam kedudukannya sebagai Panwaslu
Kecamatan Pulau-Pulau Batu Utara; atau
4) Apabila Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia
berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo
et bono).
[2.6.1.5] Petitum Teradu VI Kurniaman Telaumbanua selaku Anggota Panwaslu
Kecamatan Gomo
1) Menolak Permohonan Pengadu untuk seluruhnya;
2) Menyatakan Pihak Teradu VI tidak terbukti melakukan Pelanggaran Kode
Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu;
3) Merehabilitasi nama baik Teradu VI dalam kedudukannya sebagai Panwaslu
Kecamatan Gomo; atau
4) Apabila Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia
berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo
et bono).
[2.6.1.6] Petitum Teradu VII Feberiani Hulu selaku Anggota Panwaslu Kecamatan
Mazo
1) Menolak Permohonan Pengadu untuk seluruhnya;
2) Menyatakan Pihak Teradu VII tidak terbukti melakukan Pelanggaran Kode
Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu;
3) Merehabilitasi nama baik Teradu VII dalam kedudukannya sebagai Panwaslu
Kecamatan Mazo; atau
4) Apabila Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia
berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo
et bono).
[2.6.2] Petitum Para Teradu Terhadap Perkara Nomor: 39-PKE-DKPP/XII/2022
[2.6.2.1] Petitum Teradu I Harapan Bawaulu
1) Menolak permohonan pengadu untuk seluruhnya;
2) Menyatakan saya sebagai pihak Teradu I (Harapan Bawaulu, SE., MM)
sebagai Ketua Bawaslu Kabupaten Nias Selatan tidak terbukti melakukan
pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu;
3) Merehabilitasi nama baik Teradu I (Harapan Bawaulu, SE., MM) sebagai
Ketua Bawaslu Kabupaten Nias Selatan dalam kedudukanya sebagai
Penyelenggara Pemilu; atau
4) Apabila Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia
berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo
et bono).
[2.6.2.2] Petitum Teradu II Pilipus Famazokhi Sarumaha dan Teradu III
Alismawati Hulu
1) Menolak Permohonan Pengadu untuk seluruhnya;
2) Menyatakan Pihak Teradu I, Teradu II dan Teradu III tidak terbukti
melakukan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara
Pemilu;
3) Merehabilitasi nama baik Teradu I, Teradu II dan Teradu III dalam
kedudukannya sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Nias Selatan; atau
4) Apabila Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia
berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo
et bono).
[2.6.2.3] Petitum Teradu IV Aryanus Sarumaha selaku Anggota Panwaslu
Kecamatan Pulau-Pulau Batu
1) Menolak Permohonan Pengadu untuk Seluruhnya karena tidak pada
tempatnya;
2) Menyatakan Teradu IV a.n Aryanus Sarumaha tidak terbukti melakukan
pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu;
3) Membatalkan Surat Keputusan Ketua Bawaslu Nias Selatan Nomor:
0114/HK.01.01/K.SU-14/12/2022 pada tanggal 5 Desember 2022;
4) Merehabilitasi nama baik Teradu IV dalam kedudukan sebagai warga Negara
yang memiliki kesamaan hak dihadapan hukum;
5) Apabila Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia
berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo
et bono).
[2.6.3] Petitum Para Teradu Terhadap Perkara Nomor: 47-PKE-DKPP/XII/2022
[2.6.3.1] Petitum Teradu I Harapan Bawaulu
1) Menolak permohonan pengadu untuk seluruhnya;
2) Menyatakan saya sebagai pihak Teradu I (Harapan Bawaulu, SE., MM)
sebagai Ketua Bawaslu Kabupaten Nias Selatan tidak terbukti melakukan
pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu;
3) Merehabilitasi nama baik Teradu I (Harapan Bawaulu, SE., MM) sebagai
Ketua Bawaslu Kabupaten Nias Selatan dalam kedudukanya sebagai
Penyelenggara Pemilu; atau
4) Apabila Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia
berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo
et bono).
[2.6.3.2] Petitum Teradu II Sarso F. Sarumaha selaku Kepala Sekretariat Bawaslu
Kabupaten Nias Selatan
1) Menolak Permohonan Pengadu untuk seluruhnya;
2) Menyatakan Teradu II An. Sarso F. Sarumaha sebagai Kepala Sekretariat
Bawaslu Kabupaten Nias Selatan tidak terbukti melakukan pelanggaran
Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu;
3) Merehabilitasi nama baik Teradu II Sarso F. Sarumaha sebagai Kepala
Sekretariat Bawaslu Kabupaten Nias Selatan dalam kedudukanya sebagai
Penyelenggara Pemilu; atau
4) Apabila Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia
berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo
et bono).
[2.6.3.3] Petitum Teradu III Pilipus Famazokhi Sarumaha dan Teradu IV
Alismawati Hulu
1) Menolak Permohonan Pengadu untuk seluruhnya;
2) Menyatakan Pihak Teradu I, Teradu II dan Teradu III tidak terbukti
melakukan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara
Pemilu;
3) Merehabilitasi nama baik Teradu I, Teradu II dan Teradu III dalam
kedudukannya sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Nias Selatan; atau
4) Apabila Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia
berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo
et bono).
[2.7] BUKTI TERADU
[2.7.1] Bukti Para Teradu Terhadap Perkara Nomor: 36-PKE-DKPP/XII/2022
[2.7.1.1] Bukti Teradu I Harapan Bawaulu
Bahwa untuk menguatkan jawabannya Teradu I telah menyerahkan alat bukti
sebagai berikut:
Bukti T-1 : Jadwal Pembentukan Panwaslu Kecamatan dalam Pemilu Serentak
Tahun 2024;
Bukti T-2 : Tanggapan/Masukan Masyarakat Calon Anggota Panwaslu
Kecamatan tanggal 22 dan 23 Oktober 2022
Bukti T-3 : Surat Ketua Bawaslu Nias Selatan Nomor 0034/KP.01.00/SU-
14/10/2022, tanggal 23 Oktober 2022 perihal Mohon Saran dan
Pendapat;
Bukti T-4 : Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Nias Selatan tanggal 24 Oktober
2022, Nomor 0013/HM.00/SU-14/10/2022, perihal Undangan
Klarifikasi;
Bukti T-5 : Berita Acara Pleno Nomor 036/BAP/SU-14/10/2022, tanggal Oktober
2022;
Bukti T-6 : Video Wawancara an. Ivoarota I. Sebua Zamili;
Bukti T-7 : Rekaman Pleno pada 25 Oktober 2022;
[2.7.1.2] Bukti Teradu II Pilipus Famazokhi Sarumaha dan Teradu III Alismawati
Hulu
Bahwa untuk menguatkan jawabannya Teradu II dan Teradu III telah menyerahkan
alat bukti sebagai berikut:
Bukti T-1 : Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Nias Selatan Nomor:
003/HK.01.01/K.SU-14/09/2022, tertanggal 19 September
2022;
Bukti T-2 : Pengumuman Bawaslu Kabupaten Nias Selatan Nomor:
004/KP.01.00/POKJA/SU-14/10/2022 tanggal 12 Oktober 2022
tentang Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Calon Anggota
Panwaslu Kecamatan Dalam Pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun
2024 untuk Kabupaten Nias Selatan;
Bukti T-3 : Pengumuman Bawaslu Kabupaten Nias Selatan Nomor: 005/KP
01.00/POKJA/SU-14/10/2022 tentang hasil tes tertulis dengan
Metode Computer Assisted Test (CAT) calon anggota panwaslucam
dalam pelaksanaan pemilu serentak tahun 2024;
Bukti T-4 : Hasil Tes Wawancara Fredikus F. Sarumaha mendapat rangkin 1 di
Panwaslu Kecamatan Telukdalam;
Bukti T-5 : Surat Undangan Klarifikasi Bawaslu Kabupaten Nias Selatan Nomor:
0013/HM 00/SU-14/10/2022, tertanggal 24 Oktober 2022;
Bukti T-6 : Berita Acara Klarifikasi Bawaslu Kabupaten Nias Selatan, tertanggal
25 Oktober 2022;
Bukti T-7 : Surat Pernyataan atas nama Kurniaman Telaumbanua, tertanggal 21
Oktober 2022;
Bukti T-8 : Berita Acara Klarifikasi Bawaslu Kabupaten Nias Selatan atas nama
Kurniaman Telaumbanua, tertanggal 25 Oktober 2022;
Bukti T-9 : SK TIM Kampanye Paslon Ideal-Sanolo pada pilkada Nias Selatan
Tahun 2020;
Bukti T-10 : Berita Acara Kegiatan Penelusuran Bawaslu Kabupaten Nias Selatan;
[2.7.1.3] Bukti Teradu IV Fredikus Famalua Sarumaha selaku Anggota Panwaslu
Kecamatan Telukdalam
Bahwa untuk menguatkan jawabannya Teradu IV telah menyerahkan alat bukti
sebagai berikut:
Bukti T-1 : Surat Pokja Bawaslu Kabupaten Nias Selatan Nomor:
002/KP.01.00/Pokja/SU-14/09/2022 tentang Pengumuman
Pendaftaran Calon Anggota Panwaslu Kecamatan dalam rangka
Pemilu Serentak Tahun 2024, tertanggal 20 September 2022;
[2.7.1.4] Bukti Teradu V Ivoarota Immanuel Sebua Zamili selaku Anggota
Panwaslu Kecamatan Pulau-Pulau Batu Utara
Bahwa untuk menguatkan jawabannya Teradu V telah menyerahkan alat bukti
sebagai berikut:
Bukti T-1 : Kwitansi Pengembalian Uang atas nama Ivoarota kepada Eleudin
Dakhi, tertanggal 30 Maret 2021;
Bukti T-2 : SK Ketua Bawaslu Nias Selatan Nomor: 0031/HK.01.01/SU-
14/10/2022, tanggal 29 Oktober 2022 perihal: Penetapan Anggota
Panwaslu Kecamatan Pulau-Pulau Batu Utara;
[2.7.1.5] Bukti Teradu VI Kurniaman Telaumbanua selaku Anggota Panwaslu
Kecamatan Gomo
Bahwa untuk menguatkan jawabannya Teradu VI telah menyerahkan alat bukti
sebagai berikut:
Bukti T-1 : Surat Pernyataan Keberatan atas nama Kurniaman Telaumbanua
kepada Ketua Umum Tim Pemenangan Paslon Nomor Urut 2 Ideal-
Sanolo, tertanggal 21 Oktober 2022;
Bukti T-2 : Surat Pernyataan Ketua Umum Tim Pemenangan Paslon Nomor Urut
2 Ideal-Sanolo atas nama Satulo Tafonao, tertanggal 21 Oktober 2022;
[2.7.2] Bukti Para Teradu Terhadap Perkara Nomor: 39-PKE-DKPP/XII/2022
[2.7.2.1] Bukti Teradu I Harapan Bawaulu
Bahwa untuk menguatkan jawabannya Teradu I telah menyerahkan alat bukti
sebagai berikut:
Bukti T-1 : Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Nias Selatan Nomor
0013/HM.00/SU-14/10/2022, tanggal 24 Oktober 2022, perihal
Undangan Klarifikasi;
Bukti T-2 : Berita Acara Pleno Bawaslu Kabupaten Nias Selatan Nomor:
36/BAP/SU-14/10/2022, tanggal 25 Oktober 2022
Bukti T-3 : Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Nias Selatan Nomor:
0114/HK.01.01/K.SU-14/12/2022 Tentang Penanganan Pelanggaran
Kode Etik Terhadap Temuan Nomor
002/TM/PL/KAB/02.19/XI/2022, tertanggal 5 Desember 2022;
[2.7.2.2] Bukti Teradu II Pilipus Famazokhi Sarumaha dan Teradu III Alismawati
Hulu
Bahwa untuk menguatkan jawabannya Teradu II dan Teradu III telah menyerahkan
alat bukti sebagai berikut:
Bukti T-1 : Berita Acara Bawaslu Kabupaten Nias Selatan kepada Aryanus
Sarumaha, tertanggal 25 Oktober 2022;
Bukti T-2 : Laporan Hasil Penelusuran terhadap Panwaslu Kecamatan atas nama
Aryanus Sarumaha, tertanggal 14 November 2022;
Bukti T-3 : Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Nias Selatan Nomor:
0114/HK.01.01/K.SU-14/12/2022 Tentang Penanganan Pelanggaran
Kode Etik Terhadap Temuan Nomor
002/TM/PL/KAB/02.19/XI/2022, tertanggal 5 Desember 2022;
[2.7.3] Bukti Para Teradu Terhadap Perkara Nomor: 47-PKE-DKPP/XII/2022
[2.7.3.1] Bukti Teradu I Harapan Bawaulu
Bahwa untuk menguatkan jawabannya Teradu I telah menyerahkan alat bukti
sebagai berikut:
Bukti T-1 : Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Nias Selatan Nomor
0013/HM.00/SU-14/10/2022, tanggal 24 Oktober 2022, perihal
Undangan Klarifikasi;
Bukti T-2 : Berita Acara Pleno Bawaslu Kabupaten Nias Selatan Nomor:
36/BAP/SU-14/10/2022, tanggal 25 Oktober 2022
[2.7.3.2] Bukti Teradu II Sarso F. Sarumaha selaku Kepala Sekretariat Bawaslu
Kabupaten Nias Selatan
Bahwa untuk menguatkan jawabannya Teradu II telah menyerahkan alat bukti
sebagai berikut:
Bukti T-1 : Petikan SK Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum
Nomor: 899/KP.04.00/SJ/09/2022, tertanggal 16 September 2022;
Bukti T-2 : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias
Selatan Nomor: 003/HK.01.01/K.SU-14/09/2022 tentang Perubahan
Kedua Atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Nias Selatan Nomor: 001/HK.01.01/K.SU-14/09/2022
tentang Penetapan Kelompok Kerja (POKJA) Pembentukan Panitia
Pengawas Pemilu Kecamatan se-Kabupaten Nias Selatan Dalam
Rangka Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024;
Bukti T-3 : Jadwal pembentukan Panwaslu Kecamatan dalam Pemilu serentak
Tahun 2024;
Bukti T-4 : Rekapitulasi jumlah pendaftar anggota Panwaslu Kecamatan se-
Kabupaten Nias Selatan;
Bukti T-5 : Rekapitulasi berita acara penelitian berkas;
Bukti T-6 : Berita Acara penetapan 16 orang calon peserta anggota Panwaslu
Kecamatan yang TMS; Berita Acara Peserta MS; Pengumuman hasil
seleksi administrasi;
Bukti T-7 : Formulir Tanggapan/Masukan Masyarakat Calon Anggota Panwaslu
Kecamatan Nomor: 001/TGP.MS/10/2022 atas nama Julius Amrin
Duha, tertanggal 22 Oktober 2022;
Formulir Tanggapan/Masukan Masyarakat Calon Anggota Panwaslu
Kecamatan atas nama Totonafo Baene, tertanggal 23 Oktober 2022;
Bukti T-8 : Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Nias Selatan Nomor:
0013/HM.00/SU-14/10/2022, tanggal 24 Oktober 2022, perihal
Undangan Klarifikasi
Bukti T-9 : Surat Bawaslu Provinsi Sumatera Utara Nomor: 0155/PM.05/K.SU-
10/2022, Perihal Undangan, tertanggal 21 Oktober 2022
Foto Kegiatan dan undangan
[2.7.3.3] Bukti Teradu III Pilipus Famazokhi Sarumaha dan Teradu IV Alismawati
Hulu
Bahwa untuk menguatkan jawabannya Teradu III dan Teradu IV telah menyerahkan
alat bukti sebagai berikut:
Bukti T-1 : Berita Acara Klarifikasi Bawaslu Kabupaten Nias Selatan atas nama
Kurniaman Telaumbanua, tertanggal 25 Oktober 2022;
Bukti T-2 : SK TIM Kampanye Paslon Ideal-Sanolo pada pilkada Nias Selatan
Tahun 2020;
Bukti T-3 : Berita Acara Kegiatan Penelusuran Bawaslu Nias Selatan terhadap
Panwaslu Kecamatan atas nama Kurniaman Telaumbanua, tertanggal
7 November 2022;
[2.8] KETERANGAN PIHAK TERKAIT
[2.8.1] Bawaslu Provinsi Sumatera Utara
Bahwa DKPP memanggil Bawaslu Provinsi Sumatera Utara sebagai Pihak Terkait yang
pada sidang pemeriksaan pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:
1. Keterangan Pihak Terkait Terdap Perkara Nomor: 36-PKE-DKPP/XII/2022
1) Pasca pengumuman Panwaslu Kecamatan terpilih di Kabupaten Nias
Selatan, Bawaslu Provinsi Sumatera Utara menerima beberapa tanggapan
masyarakat. Adapun pokok aduan masyarakat yakni terkait dugaan adanya
panwaslu kecamatan terpilih yang tidak memenuhi syarat, baik itu karena
terdaftar dalam Sipol, pernah diberhentikan DKPP, terpidana, memiliki
ikatan kontrak kerja dengan pihak lain, seperti tenaga honorer dan PNS atau
jenis ikatan pekerjaan lainnya;
2) Terhadap aduan masyarakat tersebut, Bawaslu Provinsi Sumatera Utara
kemudian menerbitkan surat nomor 0288/KP.01/K.SU/10/2022 tanggal 26
Oktober 2022 Perihal Balasan atas Tanggapan Masyarakat yang ditujukan
kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Nias Selatan. Adapun maksud surat
tersebut yaitu untuk meminta Bawaslu Kabupaten Nias Selatan memastikan
kembali Calon Anggota Panwaslu Kecamatan terpilih telah memenuhi syarat
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan
memastikan bahwa dokumen pendukung Calon Anggota Panwaslu
Kecamatan terpilih telah terpenuhi sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku dan melaporkannya kepada Bawaslu Provinsi
Sumatera Utara. Selain itu, Bawaslu Provinsi Sumatera Utara juga meminta
apabila ditemukan terdapat Calon Anggota Panwaslu Kecamatan yang
terbukti tidak memenuhi syarat, agar ditinjau kembali dalam rapat pleno;
(Bukti PT-1)
3) Pada 28 Oktober 2022, sesuai dengan arahan lisan dari Anggota Bawaslu RI,
Koordinator Divisi SDM, Organisasi dan Diklat terkait dengan tanggapan-
tanggapan masyarakat dalam pembentukan Panwaslu Kecamatan di
Kabupaten Nias Selatan, maka Bawaslu Provinsi Sumatera Utara kembali
menyurati Ketua Bawaslu Kabupaten Nias Selatan melalui Surat Nomor
0289/KP.01/K.SU/10/2022 tanggal 28 Oktober 2022 Perihal Permasalahan
Pembentukan Panwaslu Kecamatan di Kabupaten Nias Selatan. Dengan
substansi surat sebagai berikut:
a) Meminta kepada Bawaslu Kabupaten Nias Selatan untuk mengirimkan
dokumen penilaian hasil wawancara dan ujian tertulis serta gabungan
penilaian kedua ujian tersebut yang dijadikan oleh Bawaslu Kabupaten
Nias Selatan sebagai dasar dalam menetapkan panwaslu Kecamatan
terpilih di Kabupaten Nias Selatan kepada Bawaslu Provinsi Sumatera
Utara;
b) Meminta kepada Bawaslu Kabupaten Nias Selatan untuk mengirimkan
video rekaman pelaksanaan wawancara terhadap semua calon Panwaslu
Kecamatan Nias Selatan kepada Bawaslu Provinsi Sumatera Utara;
c) Meminta kepada Bawaslu Kabupaten Nias Selatan untuk menyampaikan
nama-nama Panwaslu Kecamatan terpilih yang diduga tidak memenuhi
syarat, baik itu karena terdaftar dalam Sipol, pernah diberhentikan
DKPP, terpidana, memiliki ikatan kontrak kerja dengan pihak lain,
seperti tenaga honorer dan PNS atau jenis ikatan pekerjaan lainnya.
Nama-nama Panwaslu Kecamtaan terpilih tersebut dilengkapi dengan
fotokopi dokumen pendaftarannya serta berkas yang terkait dengan
dugaan ketidakterpenuhan syaratnya sebagai Panwaslu Kecamatan
terpilih;
d) Meminta kepada Bawaslu Kabupaten Nias Selatan supaya menunda
pelantikan terhadap Panwaslu Kecamatan terpilih yang diduga tidak
memenuhi syarat tersebut;
Terhadap hal sebagaimana telah disebutkan di dalam surat, bahwa
sampai dengan hari pelantikan Panwaslu Kecamatan di Kabupaten Nias
Selatan dokumen-dokumen yang diminta tersebut tidak ada diterima
oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Utara; (Bukti PT-2)
4) Bawaslu Provinsi Sumatera Utara juga telah melaporkan upaya tindak lanjut
yang telah dilakukan kepada Ketua Bawaslu Republik Indonesia melalui
Surat Nomor: 0290/KP.01/K.SU/10/2022 tanggal 29 Oktober 2022, Perihal
Permasalahan Pembentukan Panwaslu Kecamatan di Kabupaten Nias
Selatan; (Bukti PT-3)
5) Pada pelaksanaan pelantikan Panwaslu Kecamatan di Nias Selatan pada
tanggal 29 Oktober 2022, didapati kondisi yang yang kurang kondusif
dikarenakan penundaan pelantikan terhadap para calon Panwascam yang
diduga tidak memenuhi syarat. Wakapolres Nias Selatan kemudian
berkoordinasi dengan Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Utara Koordinator
Divisi SDM via telepon, dan Wakalpolres menyarakan agar pelantikan tetap
dilanjutkan demi keamanan di Nias Selatan dan jika pasca pelantikan
terbukti ada panwascam yang ternyata tidak memenuhi syarat barulah
kemudian diproses dan di-PAW;
6) Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Utara Koordinator Divisi SDM pada hari
yang sama juga telah melakukan klarifikasi via telepon kepada Ketua dan
Anggota Bawaslu Kabupaten Nias Selatan serta menyampaikan agar tetap
melantik:
a) Anggota Panwaslu Kecamatan terpilih yang diduga sebagai anggota
partai politik karena terdaftar di dalam Sipol, sepanjang Anggota
Panwaslu Kecamatan tersebut melakukan penyanggahan dengan
membuat Surat Sanggahan bahwasanya yang bersangkutan bukan
anggota partai politik dan ada Surat Pernyataan dari partai politik yang
menyatakan bahwa yang bersangkutan bukan anggota partai politik
serta ditindaklanjuti oleh KPU untuk diminta penghapusan nama di
Sipol;
b) Anggota Panwaslu Kecamatan terpilih yang memiliki ikatan/kontrak
pekerjaan dengan pihak lain (baik sebagai tenaga honorer di
pemerintahan, guru, karyawan swasta dll), sepanjang sudah
menyerahkan surat pengunduran diri dan/atau pemberhentian dari
pekerjaan asalnya;
c) Anggota Panwaslu Kecamatan terpilih yang merupakan mantan
narapidana dengan hukuman pidana di bawah 5 (lima) tahun sejauh hal
itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
d) Anggota Panwaslu Kecamatan terpilih yang diduga sebagai tim sukses
salah satu pasangan calon saat Pilkada Tahun 2020, diserahkan kepada
Bawaslu Kabupaten Nias Selatan untuk diperiksa dan dibuktikan. Jika
ternyata yang bersangkutan didapati tidak independen, maka yang
bersangkutan tidak dapat dilantik;
e) Anggota Panwaslu Kecamatan terpilih yang pernah diberhentikan oleh
DKPP, diserahkan kepada Bawaslu Kabupaten Nias Selatan untuk
melakukan kajian hukum apakah yang bersangkutan memenuhi syarat
untuk dilantik menjadi Panwaslu Kecamatan atau tidak. Apabila pleno
memutuskan bahwa yang bersangkutan memenuhi syarat, maka dapat
dilantik, begitupun sebaliknya;
Terhadap keterpenuhan syarat menjadi Anggota Panwaslu Kecamatan
tersebut, apabila di kemudian hari ternyata didapati ada Anggota
Panwaslu Kecamatan yang terbukti tidak memenuhi syarat, maka
keberadaannya sebagai Anggota Panwaslu Kecamatan akan
diberhentikan dan dilakukan Penggantian Antar Waktu.
7) Bawaslu Provinsi Sumatera Utara kembali menerbitkan surat nomor
0296/KP.01/K.SU/11/2022 tanggal 1 November 2022 Perihal Pemeriksaan
Kembali Keterpenuhan Syarat Anggota Panwaslu Kecamatan Terpilih yang
ditujukan kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Nias Selatan. Dalam surat
tersebut meminta kepada Bawaslu Kabupaten Nias Selatan untuk
memeriksa kembali keterpenuhan syarat Anggota Panwaslu Kecamatan yang
sudah dilantik dan memastikan bahwa seluruh Anggota Panwaslu
Kecamatan terpilih telah memenuhi syarat sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku dan seluruh dokumen pendukungnya
telah terpenuhi. Dan apabila kemudian ditemukan adanya Anggota
Panwaslu Kecamatan terpilih yang ternyata terbukti belum memenuhi syarat
maka keberadaannya sebagai Anggota Panwaslu Kecamatan supaya
diberhentikan dan dilakukan Pergantian Antar Waktu; (Bukti PT-4)
8) Pada tanggal 2 November 2022, Bawaslu Provinsi Sumatera Utara memohon
fatwa kepada Dewan Kehormatan Penyelenggaran Pemilu melalui Surat
Nomor 0297/KP.01/K.SU/11/2022 Perihal Permohonan Fatwa, sehubungan
dengan adanya Anggota Panwaslu Kecamatan terpiih di Kabupaten Nias
Selatan yang pernah diberhentikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara
Pemilu sebagai staf PPNPNS berdasarkan putusan DKPP Nomor 14/PKE-
DKPP/III/2022 atas nama Fredikus Famalua Sarumaha. Bawaslu
Kabupaten Nias Selatan beralasan meluluskan yang bersangkutan
dikarenakan putusan DKPP tersebut tidak menyebut memberhentikan
Fredikus Famalua Sarumaha sebagai Penyelenggara Pemilu. Sehingga
Bawaslu Kabupaten Nias Selatan berpandangan bahwa yang bersangkutan
masih memenuhi syarat menjadi Anggota Panwaslu Kecamatan; (Bukti PT-5)
9) Bawaslu Provinsi Sumatera Utara memandang perlu untuk melakukan
klarifikasi secara langsung kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Nias Selatan
selaku Ketua Pokja Pembentukan Panwaslu Kecamatan, Sekretaris Pokja
Pembentukan Panwaslu Kecamatan, dan Anggota Bawaslu Kabupaten Nias
Selatan. Maka Bawaslu Provinsi Sumatera Utara melayangkan surat nomor
0331/KP.01/K.SU/11/2022 tanggal 14 November 2022 Perihal Panggilan
Pemberian Keterangan; (Bukti PT-6)
10) Permintaan Keterangan (Klarifikasi) dengan hasil klarifikasi sebagai berikut:
a) Bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Utara memperoleh informasi tentang
adanya 59 orang Calon Anggota Panwaslu Kecamatan yang diduga tidak
memenuhi syarat namun diluluskan menjadi Panwaslu Kecamatan
terpilih seperti mantan terpidana, Tim Kampanye pada Pilkada Tahun
2020, mantan staf Bawaslu Kabupaten Nias Selatan yang diberhentikan
DKPP, Pemotongan Honor/Gaji Staf Sekretariat di Kecamatan Pulau -
Pulau Batu Utara, Terdaftar dalam Sipol, memiliki ikatan kontrak
dengan Pemkab Nias Selatan yang sumber pendapatannya dari APBN/
APBD seperti GBD, PTTD, GTTD, Perangkat Desa, BPD, Regsosek pada
BPS, Guru SMA/SMK, mantan PPK Tahun 2019 yang melakukan
kecurangan dan pelanggaran sehingga terjadi penghitungan ulang, yang
diterima oleh Pokja Bawaslu Kabupaten Nias Selatan;
b) Terhadap 59 orang Panwaslu Kecamatan Terpilih yang diduga tidak
memenuhi syarat tersebut di atas, Bawaslu Provinsi Sumatera Utara
melalui klarifikasi yang dilaksanakan pada tanggal 9 November 2022
telah memastikan kembali kepada Pokja Pembentukan Panwaslu
Kecamatan di Kabupaten Nias Selatan apakah sebelumnya sudah
melakukan pengecekan kepada para calon pendaftar atau verifikasi
berkas untuk uji kelulusan berkas dan apakah Pokja Pembentukan
Panwaslu Kecamatan telah melakukan klarifikasi secara langsung
kepada yang bersangkutan terkait tanggapan masyarakat yang diterima;
c) Bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Utara telah melakukan pengecekan
kembali terhadap berkas-berkas administrasi 59 Panwaslu Kecamatan
terpilih tersebut dan setelah dilakukan pengecekan kembali terhadap
berkas administrasi, Bawaslu Provinsi Sumatera Utara mendapati hasil
sebagai berikut:
Tabel Hasil Pengecekan Berkas Administrasi
Terhadap 59 Orang Panwascam Terpilih Yang Diduga TMS
Ditetapkan Nama
Jenis
Sebagai Panwaslu
No Kelamin Jenis Masalah Keterangan
Panwaslu Kecamatan
( L/P )
Kecamatan Terpilih
1. Mengundurkan Diri Dari
Petugas Regsosek, Petugas Regsosek
1 Aramo Siopis Laia L
Terdaftar Sipol 2. Sudah Tidak Terdaftar Di
Sipol
Surat Pernyataan Dari Parpol
Julius PKB Bahwa Ybs Bukan
2 Boronadu Harianto L Terdaftar Sipol Sebagai Anggota/Pengurus
Laia Parpol Berdasarkan Hasil
Klarifikasi Di KPU
1. Telah Mundur Dari Jabatan
Kasi Pem Desa Siwalawa
Kec Fanayama
Guru SMK1 2. Belum Mundur Dari Guru
Feit
Fanayama Dan SMK N 1 Fanayama
3 Fanayama Sarumaha, L
Kasipem Desa Karena Menurut Ybs
S.Pd
Siwalawa Bahwa Provinsi Tidak
Melarang Mereka Utk
Mendapatkan Penghasilan
Lain.
Guru SMPN3 Telah Mungudurkan Diri Dari
Ferdiman
4 Fanayama L Fanayama Dan SMPN 3 Fanayama Dan Bpd
Bali
Anggota Bpd Orahili Desa Orahili Fau
1. Surat Ket Pengunduran
Ybs Dari Kepala SMPN 4
Mazo
2. Surat Klarifikasi Dari Tim
Kurniaman Guru SMPN4 Mazo
Pemenangan Ideal Sanolo
5 Gomo Telaumbanu L Dan Tim Kampanye
Bahwa Ybs Tidak Pernah
a Ideal Sanolo
Mendaftar Dan Tidak
Pernah Mengeluarkan Sk
Tim Kampanye Dan
Mandat Saksi Kepada Ybs.
Agustus
6 Gomo Telaumbanu L Guru SMAN 2 Gomo Ada Surat Pengunduran Diri
a
1. Ada Surat Pengunduran
Diri
Guru SDN Umbu
Oktafianus 2. Surat Pernyataan Dari
7 Gomo L Idanotae Dan Sipol
Tafonao Parpol Bahwa Ybs Bukan
Partai Perindo
Sebagai Anggota/Pengurus
Parpol
Guru SMAN1 Hibala
8 Hibala Dinu Bago L Dan Ketua Bpd Ada Surat Pengunduran Diri
Hilioromao
Masa berlaku SK sebagai guru
Januari
9 Hibala L Guru SMAN2 Hibala berakhir tertanggal 30 Juni
Zamili
2022
Restui
10 Hilimegai L Guru Sd Togizita Ada Surat Pengunduran Diri
Ndruru
1. Ada Surat Pengunduran
Diri
Hilisalawa'ah Guru SDN Talio, 2. Surat Pernyataan Dari
11 Polianus Laia L
e Sipol Partai Pan Parpol Bahwa Ybs Bukan
Sebagai Anggota/Pengurus
Parpol
Sofona
12 Huruna L Guru SMKN Huruna
Halawa
Fatulusi Ada Surat Pengunduran Diri
13 Huruna L Pml Regosek
Gulo Dari PML Regsosek
Idaman
Guru SDN Umbu
14 Idanotae Bawamenewi L Ada Surat Pengunduran Diri
Bitaha
,Se
Surat Pernyataan Dari Parpol
Marlinus
15 Idanotae L Sipol Partai Prima Bahwa Ybs Bukan Sebagai
Tafonao
Anggota/Pengurus Parpol
Guru SMAN1
16 Lolomatua Meiman Laia L Surat Izin Dari Kepala Sekolah
Lolomatua
Notafati Sekdes Bawosaloo
17 Lolowau L Ada Surat Pengunduran Diri
Halawa Siwalawa
Berdasarkan hasil klarifikasi
Bawaslu Kabupaten Nias
Selatan, yang bersangkutan
menyatakan bukan sebagai
anggota tim kampanye calon
kepala daerah dan tidak
mendaftar sebagai tim
Luahagundre Tim Kampanye Ideal kampanye. Bawaslu
18 Tanida Wau L
Maniamolo Sanolo Kabupaten Nias Selatan juga
melakukan penelusuran
kepada ketua tim kampanye
dan yang bersangkutan
dinyatakan bentar tidak
pernah menjadi anggota tim
pemenangan calon kepala
daerah tahun 2020
Surat Pernyataan Bahwa Tidak
Yushilda
Bekerja Lagi Di Puskesmas
Luahagundre Riawati S. Pttd Puskesmas T.
19 P Teluk Dalam Sejak 2020
Maniamolo Rebecca Dalam
Karena Tidak Lulus Ujian
Zagoto
Perekrutan Gttd.
Neli Masa berlaku SK sebagai guru
Guru SMKN 1
20 Maniamolo Rahmawati P berakhir tertanggal 30 Juni
Maniamolo
Sarumaha 2022
Masa berlaku SK sebagai guru
Ernita Guru SMAN1
21 Mazino P berakhir tertanggal 30 Juni
Mendrofa Mazino
2022
Guru SMPN 2 Mazo 1. Ada Surat Pengunduran
Fanahatodo Dan Tim Kampanye Diri
22 Mazo L
Ndruru Dan Sipol Partai 2. Sudah Tidak Terdaftar Di
Ummat Sipol
23 Mazo Firman Hulu L Gttd SMAN2 Mazo Ada Surat Pengunduran Diri
Guru SMAN1
24 Onohazumba Rueli Ndruru L Ada Surat Pengunduran Diri
Onohazumba
Surat Pernyataan Ybs Bahwa
Sejak Mei 2022 Tidak Aktif
Petrus Guru SMAN2 Mengajar Di Sma Negeri 2
25 Onohazumba L
Waruwu Onohazumba Onohazumba Berhubung
Telah Dikeluarkan Oleh Kepala
Sekolah
Eltrisman Ada Surat Pengunduran Diri
Adil Guru SMAN2
26 Onohazumba L
Setiawan Huruna
Ndruru
Ada Surat Pengunduran Diri
Aparat Desa Hilialito
27 Onolalu Sujud Laia L tetapi belum ada balasan dari
Saua
pemerintah desa
Ada Surat Pengunduran Diri
Farman Kadus I Desa dan dibuktikan dengan SK
28 Onolalu L
Harita Hilisanekhehosi Nomor 18 Tahun 2022 Kepala
Desa
Sekedar Sipol Partai Sudah Tidak Terdaftar Di
29 O'o'u L
Waruwu Republik 1 Sipol
Ketua BPD
30 O'o'u Delius Giawa L Ada Surat Pengunduran Diri
Bawosaloo Bawoluo
Rineldis
Guru Sdn
31 O'o'u Rohani P Ada Surat Pengunduran Diri
Bawosaloo
Ndruru
Advokat Dan
Pulau-Pulau Aryanus
32 L Terdakwa Pidana
Batu Sarumaha
Penjara 7 Bulan
Pulau-Pulau Guru SMKN1 Pp. Belum ada surat pengunduran
33 Yosep Dakhi L
Batu Batu diri karena Masa berlaku SK
sebagai guru berakhir
tertanggal 30 Juni 2022
GTTD SDN Pulau Ada Surat Pengunduran Diri
Pulau-Pulau Fitriani
34 P Tello Dan Petugas ke Bawaslu Kabupaten Nias
Batu Manao
Regsosek Selatan
Amosi Tri
Pulau-Pulau Kasi Pelayanan
35 Putra L Ada Surat Pengunduran Diri
Batu Barat Desa Sibaranum
Bunawalo
Melakukan
Pemotongan Honor
Staf Sekretariat Dan
Surat Pernyataan Dan Bukti
Ivoarota Panwaslu
Pulau-Pulau Bukti Pembayaran Kembali
36 Immanuel L Kelurahan/Desa Di
Batu Utara Pinjaman Ke Bendahara
Sebua Zamili Kec. Pp. Batu Utara
Panwascam
2020, Tidak
Membayar Gaji Staf
Dan Pkd
Pulau-Pulau Stefanus Guru SMPN1 Ppb. Ada Surat Pengunduran Diri
37 L
Batu Utara Lugu Utara
Yustinus Ada Surat Pengunduran Diri
38 Sidua'ori L Guru SMPN4 Mazo
Hulu, S.Pd
Keterangan Ybs Bahwa Dia
Panusman Kaur Perencanaan Bukan Lagi Kaur Perencanaan
39 Somambawa L
Zebua Desa Sinar Susua Program Ds Sejak Tahan 2020
S.D Sekarang
Keterangan Ybs Bahwa Tidak
Benar Menjadi Honor Daerah
Tk.Ii Di Sdn 076710 Hilianaa
Bualazanolo Guru SDN 076710 Hoya, Dia Hanya Petani Dan
40 Somambawa L
Hulu Hilianaa Hoya Suket Dari Kepala Sekolah
Bahwa Yang Bersangkutan
Tidak Pernah Mengajar Di Sd
Negeri 076710 Hiliana'a Hoya
Sederhana Guru SMPN7 Satu
41 Susua L Ada Surat Pengunduran Diri
Buulolo Atap Susua
Surat Pernyataan Dari Partai
Yustinus
42 Susua L Sipol Partai Nasdem Nasdem Bahwa Ybs Bukan
Ndruru
Kader
1.
Ada Surat Pengunduran
Diri
2. Surat Pernyataan Parpol
Saksi Parpol Garuda
Bahwa Ybs Tidak
43 Tanah Masa Afeki Bago L 2019 Dan Gtts
Menjadi Saksi Parpol
SMPN1 Tanah Masa
Garuda Pada Pileg Dan
Pilpres Dapil Vi Kec
Tanah Masa
Pasrah Bakti Guru SMPN1 Tanah Ada Surat Pengunduran Diri
44 Tanah Masa L
Gowasa Masa
GTY/PTY Smp Sw. Ada Surat Pengunduran Diri
Joni Krisman
45 Tanah Masa L Kristen Providensia
Lajira
Tanah Masa
Fredikus
Diberhentikan Tidak
46 Teluk Dalam Famalua L
Hormat DKPP
Sarumaha
Terdakwa Pidana 2
47 Teluk Dalam Aswan Laia L
Bulan
Apolonius Guru Sman1
48 Teluk Dalam L Ada Surat Pengunduran Diri
Laia Hilimegai
Surat Ket Dari Parpol Bahwa
Pendukung Salah
Yang Bersangkutan Tidak
Satu Pasangan
Pernah Mendaftarkan Diri Dan
Calon Kepala
Bukan Sebagai Anggota Dan
Bilman Daerah Pilkada
49 Toma L Pengurus Parpol, Ucapan
Maduwu 2020 Sementara
Selamat Kepada Idealisman
Ybs Juga
Saat Ultah Tanggal 27 April
Panwascam Tahun
2019 Sebelum Jadi Paslon Thn
2020
2020
1. Ada Surat Pengunduran
Guru Sdn Fanedanu
Mutiani Diri
50 Ulu Idanotae P Dan Kasi Kesos
Hawaulu 2. Berdasarkan hasil
Desa Lolozalukhu
klarifikasi yang dilakukan
Bawaslu Kabupaten Nias
Selatan, yang
bersangkutan menyatakan
bukan Kasi. Kesejahteraan
Desa Lolozalukhu
Berdasarkan hasil klarifikasi
Bawaslu Kabupaten Nias
Selatan, yang bersangkutan
menyatakan tidak benar
sebagai bendahara desa (ada
surat keterangan yang
Touosokhi
51 Ulu Idanotae L Bendahara Desa diperlihatkan dalam videocall
Tafonao
yang menyatakan bahwa dia
bukan bendahara desa oleh
kepala desa. Akan tetapi surat
tersebut belum disampaikan
kepada Bawaslu Kabupaten
Nias Selatan.
1. Berdasarkan Hasil
Klarifikasi Di Bawaslu
Kabupaten Nias Selatan
Bahwa yang bersangkutan
Tidak Pernah Mengajar
Sebagai Guru Honorer Di
Berkat Guru Smpn 1 Smpn1 Ulunoyo
52 Ulunoyo L
Firdaus Lase Ulunoyo 2. Namanya Dicatut Oleh
Parpol Golkar Gunungsitoli,
Surat Keterangan Dari Dpd
Golkar Gusit Bahwa Ybs
Bukan Sebagai
Kader/Anggota/Pengurus
Parpol Golkar.
Thl Opd Dinkes,
Mundur Dari BPD Dan THL
53 Ulunoyo Syukur Laia L Bpd Desa Hiliwaebu
OPD Dinas Kesehatan
Kec Ulunoyo
Guru Sman1 Ada Surat Pengunduran Diri
54 Ulususua Ahlan Laia L
Ulususua
Boby Guru Smpn2 Ada Surat Pengunduran Diri
55 Ulususua L
Saputra Ulususua
Erik Dirman Surat Pernyataan Dpd Partai
56 Ulususua L Sipol Partai Pan
Halawa Bahwa Bukan Anggota Partai
Faudunasok Guru Smkn Ada Surat Pengunduran Diri
57 Umbunasi L
hi Zebua Umbunasi
Damarlin Bendahara Desa Ada Surat Pengunduran Diri
58 Umbunasi L
Tafonao Lawindra
59 Umbunasi Adili Ndruru P Guru Sman1 O'ou Ada Surat Pengunduran Diri
2. Keterangan Pihak Terkait Terdap Perkara Nomor: 39-PKE-DKPP/XII/2022
1) Bahwa Pasal 117 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum, pada huruf l disebutkan bahwa syarat Calon Anggota Panwaslu
Kecamatan adalah “tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena
melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima)
tahun atau lebih.”
2) Bahwa dalam Bagian V Proses Pembentukan, huruf A, halaman 6,
Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor:
314/HK.01.00/K1/09/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan
Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan dalam Pemilu Serentak Tahun 2024,
disebutkan dalam angka 9) disebutkan bahwa syarat calon Anggota
Panwaslu Kecamatan dalah “Tidak pernah menjadi anggota tim kampanye
salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden, calon anggota
dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan
rakyat daerah, serta pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah
sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun”;
3) Bahwa tanggapan masyarakat yang disampaikan oleh Totonafe Baena
tertanggal tanggal 23 Oktober 2022 yang disampaikan kepada Bawaslu
Kabupaten Nias Selatan sebagaimana disampaikan oleh pengadu, ada juga
diterima oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Utara. Terhadap tanggapan
mayarakat tersebut, pada tanggal 25 Oktober 2022 pukul 20.02 WIB
Bawaslu Provinsi Sumatera Utara melalui Koordinator Divisi Sumber Daya
Manusia (SDM) telah meneruskan tanggapan tersebut kepada
Ketua/Kordinator Divisi SDM dan Organisasi Bawaslu Kabupaten Nias
Selatan untuk ditindaklanjuti, dan dijawab oleh Koordinator Divisi SDM dan
Organisasi Bawaslu Kabupaten Nias Selatan pada pukul 20.10 WIB dengan
kalimat “Thanks Pimpinan, saya laksanakan sesuai aturan perundang-
undangan”;
4) Terhadap tanggapan masyarakat tersebut, Bawaslu Provinsi Sumatera Utara
kemudian menerbitkan surat nomor 0288/KP.01/K.SU/10/2022 tanggal 26
Oktober 2022 Perihal Balasan atas Tanggapan Masyarakat yang ditujukan
kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Nias Selatan. Adapun maksud surat
tersebut yaitu untuk meminta Bawaslu Kabupaten Nias Selatan memastikan
kembali Calon Anggota Panwaslu Kecamatan terpilih telah memenuhi syarat
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan
memastikan bahwa dokumen pendukung Calon Anggota Panwaslu
Kecamatan terpilih telah terpenuhi sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku dan melaporkannya kepada Bawaslu Provinsi
Sumatera Utara. Selain itu, Bawaslu Provinsi Sumatera Utara juga meminta
apabila ditemukan terdapat Calon Anggota Panwaslu Kecamatan yang
terbukti tidak memenuhi syarat, agar ditinjau kembali dalam rapat pleno;
(Bukti PT-1)
5) Kemudian melalui surat yang kami layangkan yakni surat nomor
0289/KP.01/K.SU/10/2022 tanggal 28 Oktober 2022 Perihal Permasalahan
Pembentukan Panwaslu Kecamatan di Kabupaten Nias Selatan kami telah:
a) Meminta kepada Bawaslu Kabupaten Nias Selatan untuk mengirimkan
dokumen penilaian hasil wawancara dan ujian tertulis serta gabungan
penilaian kedua ujian tersebut yang dijadikan oleh Bawaslu Kabupaten
Nias Selatan sebagai dasar dalam menetapkan panwaslu Kecamatan
terpilih di Kabupaten Nias Selatan kepada Bawaslu Provinsi Sumatera
Utara;
b) Meminta kepada Bawaslu Kabupaten Nias Selatan untuk mengirimkan
video rekaman pelaksanaan wawancara terhadap semua calon Panwaslu
Kecamatan se-Kabupaten Nias Selatan kepada Bawaslu Provinsi
Sumatera Utara;
c) Meminta kepada Bawaslu Kabupaten Nias Selatan untuk menyampaikan
nama-nama Panwaslu Kecamatan terpilih yang diduga tidak memenuhi
syarat, baik itu karena terdaftar dalam Sipol, pernah diberhentikan
DKPP, terpidana, memiliki ikatan kontrak kerja dengan pihak lain,
seperti tenaga honorer dan PNS atau jenis ikatan pekerjaan lainnya.
Nama-nama Panwaslu Kecamtaan terpilih tersebut dilengkapi dengan
fotokopi dokumen pendaftarannya serta berkas yang terkait dengan
dugaan ketidakterpenuhan syaratnya sebagai Panwaslu Kecamatan
terpilih;
d) Meminta kepada Bawaslu Kabupaten Nias Selatan supaya menunda
pelantikan terhadap Panwaslu Kecamatan terpilih yang diduga tidak
memenuhi syarat tersebut;
Namun terhadap hal sebagaimana telah disebutkan di dalam surat, bahwa
sampai dengan hari pelantikan Panwaslu Kecamatan di Kabupaten Nias
Selatan dokumen-dokumen yang diminta tersebut tidak ada diterima oleh
Bawaslu Provinsi Sumatera Utara; (Bukti PT-2)
6) Pada saat pelaksanaan pelantikan Panwaslu Kecamatan di Nias Selatan
pada tanggal 29 Oktober 2022, oleh karena didapatinya kondisi yang kurang
kondusif dikarenakan penundaan pelantikan terhadap para calon
Panwascam yang diduga tidak memenuhi syarat, saya pada hari yang sama
juga melakukan klarifikasi via telepon kepada Ketua dan Anggota Bawaslu
Nias Selatan serta menyampaikan agar tetap melantik:
a) Anggota Panwaslu Kecamatan terpilih yang diduga sebagai anggota
partai politik karena terdaftar di dalam Sipol, sepanjang Anggota
Panwaslu Kecamatan tersebut melakukan penyanggahan dengan
membuat Surat Sanggahan bahwasanya yang bersangkutan bukan
anggota partai politik dan ada Surat Pernyataan dari partai politik yang
menyatakan bahwa yang bersangkutan bukan anggota partai politik
serta ditindaklanjuti oleh KPU untuk diminta penghapusan nama di
Sipol;
b) Anggota Panwaslu Kecamatan terpilih yang memiliki ikatan/kontrak
pekerjaan dengan pihak lain (baik sebagai tenaga honorer di
pemerintahan, guru, karyawan swasta dll), sepanjang sudah
menyerahkan surat pengunduran diri dan/atau pemberhentian dari
pekerjaan asalnya;
c) Anggota Panwaslu Kecamatan terpilih yang merupakan mantan
narapidana dengan hukuman pidana di bawah 5 (lima) tahun sejauh hal
itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
d) Anggota Panwaslu Kecamatan terpilih yang diduga sebagai tim sukses
salah satu pasangan calon saat Pilkada Tahun 2020, diserahkan kepada
Bawaslu Kabupaten Nias Selatan untuk diperiksa dan dibuktikan. Jika
ternyata yang bersangkutan didapati tidak independen, maka yang
bersangkutan tidak dapat dilantik;
e) Anggota Panwaslu Kecamatan terpilih yang pernah diberhentikan oleh
DKPP, diserahkan kepada Bawaslu Kabupaten Nias Selatan untuk
melakukan kajian hukum apakah yang bersangkutan memenuhi syarat
untuk dilantik menjadi Panwaslu Kecamatan atau tidak. Apabila pleno
memutuskan bahwa yang bersangkutan memenuhi syarat, maka dapat
dilantik, begitupun sebaliknya.
Terhadap keterpenuhan syarat menjadi Anggota Panwaslu Kecamatan
tersebut, apabila di kemudian hari ternyata didapati ada Anggota Panwaslu
Kecamatan yang terbukti tidak memenuhi syarat, maka keberadaannya
sebagai Anggota Panwaslu Kecamatan akan diberhentikan dan dilakukan
Penggantian Antar Waktu;
7) Bawaslu Provinsi Sumatera Utara kembali menerbitkan Surat Nomor
0296/KP.01/K.SU/11/2022 tanggal 1 November 2022 Perihal Pemeriksaan
Kembali Keterpenuhan Syarat Anggota Panwaslu Kecamatan Terpilih yang
ditujukan kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Nias Selatan. Dalam surat
tersebut meminta kepada Bawaslu Kabupaten Nias Selatan untuk
memeriksa kembali keterpenuhan syarat Anggota Panwaslu Kecamatan yang
sudah dilantik dan memastikan bahwa seluruh Anggota Panwaslu
Kecamatan terpilih telah memenuhi syarat sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku dan seluruh dokumen pendukungnya
telah terpenuhi. Dan apabila kemudian ditemukan adanya Anggota
Panwaslu Kecamatan terpilih yang ternyata terbukti belum memenuhi syarat
maka keberadaannya sebagai Anggota Panwaslu Kecamatan supaya
diberhentikan dan dilakukan Pergantian Antar Waktu; (Bukti PT-3)
8) Bahwa terkait adanya permasalahan pada proses perekrutan Panwaslu
Kecamatan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota se-Sumatera
Utara, Bawaslu Provinsi Sumatera Utara memandang perlu untuk meminta
keterangan langsung kepada Koordinator Divisi SDM dan Organisasi
Bawaslu Kabupaten/Kota terundang dalam kegiatan Rapat Koordinasi dan
Permintaan Keterangan Atas Isu-isu Permasalahan Pembentukan Panwaslu
Kecamatan di Kabupaten/Kota yang dilaksanakan pada tanggal 5 November
2022 bertempat di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara sesuai surat
nomor 0133/KA.02/K.SU/11/2022 tanggal 3 November 2022 perihal
Undangan. Salah satu Kabupaten terundang dalam kegiatan dimaksud
adalah Kabupaten Nias Selatan, namun Sdr. Harapan Bawaulu selaku Ketua
Bawaslu Kabupaten Nias Selatan sekaligus Koordinator Divisi SDM dan
Organisasi Bawaslu Kabupaten tidak dapat hadir dikarenakan yang
bersangkutan pada tanggal yang sama juga menghadiri undangan Pusat
Pendidikan Pengawasan Pemilu Partisipatif (P5) sebagai Fasilitator dan Co.
Fasilitator bertempat di Hotel Soliga Kota Gunungsitoli sesuai Surat
Permohonan Izin Sdr. Harapan Bawaulu tanggal 4 November 2022; (Bukti
PT-4 dan Bukti PT-5)
9) Bahwa sebagaimana point 8, Sdr. Harapan Bawaulu selaku Ketua Bawaslu
Kabupaten Nias Selatan sekaligus Koordinator Divisi SDM dan Organisasi
Bawaslu Kabupaten tidak dapat hadir kegiatan Rapat Koordinasi dan
Permintaan Keterangan Atas Isu-isu Permasalahan Pembentukan Panwaslu
Kecamatan di Kabupaten/Kota yang dilaksanakan pada tanggal 5 November
2022, karenanya Bawaslu Provinsi Sumatera Utara memandang perlu untuk
melakukan klarifikasi secara langsung kepada Ketua Bawaslu Kabupaten
Nias Selatan selaku Ketua Pokja Pembentukan Panwaslu Kecamatan,
Sekretaris Pokja Pembentukan Panwaslu Kecamatan, dan Anggota Bawaslu
Nias Selatan. Maka Bawaslu Provinsi Sumatera Utara melayangkan surat
nomor 0331/KP.01/K.SU/11/2022 tanggal 14 November 2022 Perihal
Panggilan Pemberian Keterangan; (Bukti PT-6)
10) Dalam permintaan keterangan, Bawaslu Provinsi Sumatera Utara
memperoleh informasi tentang adanya 59 orang Calon Anggota Panwaslu
Kecamatan yang diduga tidak memenuhi syarat namun diluluskan menjadi
Panwaslu Kecamatan terpilih termasuk di dalamnya mantan TERPIDANA.
Dari hasil klarifikasi tersebut, didapati bahwa Panwaslu Kecamatan terpilih
atas nama Aryanus Sarumaha dari kecamatan Pulau-Pulau Batu benar
merupakan terdakwa pidana dengan ancaman hukuman pidana 8 (delapan)
tahun dan kemudian divonis hukuman selama 7 (tujuh) bulan penjara. Hal
tersebut tidak sesuai dengan persyaratan calon Anggota Panwaslu
Kecamatan sebagaimana tertuang di dalam Pasal 117 ayat (1) huruf l yakni
“tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tidak pernah dipidana penjara berdasarkan
putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum. Oleh karena
itu, dalam klarifikasi tersebut Bawaslu Sumatera Utara telah meminta
Bawaslu Kabupaten Nias Selatan untuk melakukan pemberhentian terhadap
Anggota Panwaslu Kecamatan atas nama Aryanus Sarumaha dan
melakukan Penggantian Antar Waktu;
11) Selain itu, jika Anggota Panwaslu Kecamatan terpilih atas nama Aryanus
Sarumaha tersebut diduga merupakan tim sukses salah satu pasangan
calon saat Pilkada Tahun 2020, Bawaslu Sumatera Utara melalui
Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia telah menegaskan dan melakukan
koordinasi via telepon pada tanggal pada tanggal 29 Oktober 2022 kepada
Ketua dan Anggota Bawaslu Nias Selatan, yakni agar Anggota Panwaslu
Kecamatan terpilih yang diduga sebagai tim sukses salah satu pasangan
calon saat Pilkada Tahun 2020, diserahkan kepada Bawaslu Kabupaten Nias
Selatan untuk diperiksa dan dibuktikan. Jika ternyata yang bersangkutan
didapati tidak independen, maka yang bersangkutan tidak dapat dilantik.
Hal itu kemudian ditegaskan kembali dalam surat nomor
0296/KP.01/K.SU/11/2022 tanggal 1 November 2022 Perihal Pemeriksaan
Kembali Keterpenuhan Syarat Anggota Panwaslu Kecamatan Terpilih yang
ditujukan kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Nias Selatan.
[2.8.2] Panwaslu Kecamatan Terpilih Kabupaten Nias Selatan Pemilu Serentak
2024
Bahwa DKPP memanggil Panwaslu Kecamatan Terpilih Kabupaten Nias Selatan
Pemilu Serentak 2024 sebagai Pihak Terkait yang pada sidang pemeriksaan pada
pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:
1. Julius Harianto Laia
• Bahwa Pihak Terkait merupakan Anggota Panwaslu Kecamatan Boronadu
terpilih;
• Saksi menerangkan tidak pernah terlibat dalam kepengurusan PKB;
• Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2022 sudah menyampaikan keberatan
kepada PKB namanya masuk di Sipol. Bahwa saat ini namanya sudah
dihapus dari Sipol;
2. Agustus Telaumbanua
• Bahwa Pihak Terkait merupakan Anggota Panwaslu Kecamatan Gomo
terpilih;
• Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2022 melihat namanya tercatut di Sipol
PPP;
• Bahwa setelah dilakukan klarifikasi pada tanggal 25 Agustus 2022 kepada
DPC PPP, diterbitkan surat keterangan dan nama Teradu tidak tercantum
lagi dalam Sipol;
3. Oktafianus Tafonao
• Bahwa Pihak Terkait merupakan Anggota Panwaslu Kecamatan Gomo
terpilih;
• Bahwa yang disampaikan Pengadu, Oktavianus Telaumbanua selaku
Panwaslu Kecamatan Gomo terpilih yang diduga merupakan Pengurus Partai
Perindo, bukanlah nama Pihak Terkait. Nama Pihak Terkait sesuai KTP
adalah Oktafianus Tafonao selaku Anggota Panwaslu Kecamatan Gomo.
Namun demikian pihak terkait tetap melakukan klarifikasi kepada Perindo
untuk memastikan hal tersebut;
4. Yanuari Bawamenewi
• Bahwa Pihak Terkait merupakan Anggota Panwaslu Kecamatan Idanotae
Terpilih;
• Bahwa yang disampaikan Pengadu, atas nama Yanuari Telaumbanua selaku
Panwaslu Kecamatan Idanotae terpilih yang diduga merupakan Pengurus
Partai Amanat Nasinal (PAN), bukanlah nama Pihak Terkait. Nama Pihak
Terkait sesuai KTP adalah Yanuari Bawamenewi selaku Anggota Panwaslu
Kecamatan Idanotae sehingga dapat dipastikan tidak masuk Sipol;
5. Yustinus Ndruru
• Bahwa Pihak Terkait merupakan Anggota Panwaslu Kecamatan Susua
terpilih;
• Bahwa pada tanggal 20 September 2022 telah melakukan keberatan
terhadap namanya tercatut dalam partai Nasdem. Saat ini nama Pihak
Terkait tidak masuk lagi dalam Sipol;
6. Bilman Maduwu
• Bahwa Pihak Terkait merupakan Anggota Panwaslu Kecamatan Toma
terpilih;
• Bahwa Pihak Terkait telah menyampaikan keberatan dan klarifikasi kepada
Partai PKS, sehingga saat ini tidak tercantum lagi dalam Sipol;
7. Erik Dirman Halawa
• Bahwa Pihak Terkait merupakan Anggota Panwaslu Kecamatan Ulususua
terpilih;
• Bahwa pada tanggal 22 September 2022, melakukan pengaduan di Bawaslu
Nias Selatan terkait dengan pencatutan nama. Kemudian melakukan
klarifikasi kepada Ketua DPD PAN dan akhirnya dikeluarkan Surat
Pernyataan oleh DPD PAN, sehingga nama Pihak Terkait tidak lagi tercantum
dalam Sipol;
IV. PERTIMBANGAN PUTUSAN
[4.1] Menimbang Para Pengadu pada pokoknya mendalilkan bahwa Para Teradu
diduga melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara
Pemilu atas tindakan dan perbuatan sebagai berikut:
[4.1.1] Menimbang Pengadu I dalam Perkara Nomor 36-PKE-DKPP/XII/2022
mendalilkan Teradu I, Teradu II, dan Teradu III tidak profesional dalam menetapkan
Anggota Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Nias Selatan pada Pemilu 2024. Dalam
menetapkan Panwaslu Kecamatan, Teradu I, Teradu II, dan Teradu III tidak
menindaklanjuti tanggapan/masukan masyarakat dan rekam jejak peserta. Menurut
Pengadu I, terdapat beberapa calon anggota terpilih Panwaslu Kecamatan yang Tidak
Memenuhi Syarat (TMS), yaitu: 1) Teradu IV Frederikus F. Sarumaha selaku Anggota
Panwaslu Kecamatan Telukdalam merupakan mantan Staf Bawaslu Kabupaten Nias
Selatan yang telah dijatuhi sanksi Pemberhentian Tetap oleh DKPP; 2) Teradu V
Ivoarota I. Sebua Zamili selaku Anggota Panwaslu Kecamatan Pulau-Pulau Batu
Timur merupakan mantan Panwaslu Kecamatan Tahun 2020 yang melakukan
pemotongan gaji Staf Sekretariat Panwaslu Kecamatan; 3) Teradu VI Kurniaman
Telambanua selaku Anggota Panwaslu Kecamatan Gomo merupakan mantan
Panwaslu Kecamatan Tahun 2019 yang sengaja tidak melakukan pengawasan
sehingga terjadi kecurangan dan pelanggaran Pemilu di Kecamatan Gomo serta
merupakan Tim Sukses/Kampanye Idealisme Dachi-Sozanolo Ndruru pada Pilkada
Tahun 2020; dan 4) Teradu VII Feberiani Hulu selaku Anggota Panwaslu Kecamatan
Mazo merupakan mantan Anggota PPK Tahun 2019 yang melakukan kecurangan,
penggelembungan suara caleg, dan pelanggaran Pemilu. Bahwa Teradu I, Teradu II,
dan Teradu III juga diduga menetapkan Panwaslu Kecamatan yang TMS karena
merupakan Pengurus Parpol dan tercantum dalam Sipol, yaitu: 1) Julius Harianto
Laia selaku Anggota Panwaslu Kecamatan Boronadu merupakan pengurus PKB; 2)
Agustus Telaumbanua selaku Anggota Panwaslu Kecamatan Gomo merupakan
pengurus PPP; 3) Oktavianus Telaumbanua selaku Anggota Panwaslu Kecamatan
Gomo merupakan pengurus Perindo; 4) Yanuari Telaumbanua selaku Anggota
Panwaslu Kecamatan Idanotae merupakan pengurus PAN; 5) Yustinus Ndruru selaku
Anggota Panwaslu Kecamatan Susua terpilih merupakan pengurus Partai Nasdem; 6)
Bilman Maduwu selaku Anggota Panwaslu Kecamatan Toma merupakan pengurus
PKS; dan 7) Erik Dirman Halawa selaku Anggota Panwaslu Kecamatan Ulususua
merupakan pengurus PAN. Pengadu I menyatakan penetapan Panwaslu Kecamatan
yang dilakukan oleh Teradu I, Teradu II, dan Teradu III diduga kuat dibandrol dengan
transaksi “money politic” dan adanya penerimaan hadiah dari peserta;
[4.1.2] Menimbang Pengadu II dalam Perkara Nomor 39-PKE-DKPP/XII/2022
mendalilkan Teradu I, Teradu II, dan Teradu III tidak profesional dan tidak
berkepastian hukum dalam menetapkan Teradu IV Aryanus Sarumaha sebagai
Panwaslu Kecamatan Pulau-Pulau Batu. Teradu IV Tidak Memenuhi Syarat (TMS)
karena pernah dipidana penjara sesuai Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli
Nomor: 100/PID.B/2019/PN Gst. Teradu IV didakwa melanggar Pasal 333 ayat (1) Jo
Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 8
(delapan) tahun. Teradu IV juga diduga aktif pada kegiatan kampanye Pasangan
Calon Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Nomor Urut 2 Ideal-Sanolo di Kecamatan
Pulau-Pulau Batu Tahun 2020. Berkenaan dengan permasalahan Teradu IV tersebut
sebelumnya Bawaslu Kabupaten Nias Selatan telah mendapat masukan/tanggapan
masyarakat yang disampaikan oleh Totonafe Baene pada tanggal 23 Oktober 2022,
namun tidak ditindaklanjuti oleh Teradu I, Teradu II, dan Teradu III;
[4.1.3] Menimbang Pengadu III dalam Perkara Nomor 47-PKE-DKPP/XII/2022
mendalilkan Teradu I s.d. Teradu IV selaku Kelompok Kerja (Pokja) Seleksi Panwaslu
Kecamatan se-Kabupaten Nias Selatan pada Pemilu Serentak 2024, tidak profesional
dan tidak berkepastian hukum dalam menetapkan Kurniaman Telaumbanua sebagai
Anggota Panwaslu Kecamatan Gomo. Menurut Pengadu III, Kurniaman Telaumbanua
merupakan Tim Sukses sekaligus Saksi pada Pleno Kecamatan Gomo dari Paslon
Nomor Urut 2 Ideal-Sanolo pada Pilkada Nias Selatan 2020;
[4.2] Menimbang jawaban dan keterangan Para Teradu pada pokoknya menolak
seluruh dalil aduan Pengadu I, Pengadu II, dan Pengadu III. Para Teradu menyatakan
telah melaksanakan tahapan seleksi Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Nias Selatan
dalam Pemilu Serentak 2024 sesuai ketentuan yang berlaku;
[4.2.1] Terhadap dalil Pengadu I dalam angka [4.1.1], Para Teradu membantah dalil
tersebut dan menyatakan hal-hal sebagai berikut:
[4.2.1.1] Teradu I selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Nias Selatan menyatakan telah
melaksanakan proses pembentukan Panwaslu Kecamatan pada Pemilu Serentak 2024
sesuai amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo.
Perbawaslu Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan,
Pemberhentian, dan Pengganti Antar Waktu Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/
Kota, Panwascam, PKD, dan PTPS sebagaimana diubah terakhir dengan Perbawaslu
Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 jo. Keputusan Ketua Badan Pengawas
Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 354/HK.01/K1/10/2022 tentang
Perubahan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor
314/HK.01.00/K1/09/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panitia
Pengawas Pemilu Kecamatan Dalam Pemilu Serentak 2024. Berdasarkan Hasil Tes
Tertulis dan Hasil Wawancara, serta Hasil klarifikasi atas tanggapan masyarakat,
Bawaslu Kabupaten Nias Selatan melakukan rapat Pleno untuk menetapkan 3 (tiga)
terpilih Panwascam Tahun 2024 se-Kabupaten Nias Selatan pada 25 Oktober 2022.
Pada saat Pleno, Teradu I menyampaikan Pendapat Berbeda (dissenting opinion) yang
pada pokoknya menyampaikan: Teradu IV Fredikus F. Sarumaha yang diberhentikan
tetap oleh DKPP Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagai calon anggota Panwaslu
Kecamatan, Teradu V Ivoarota Zamili TMS karena pada saat wawancara telah
mengakui melakukan pemotongan gaji staf Panwaslu Kecamatan, Teradu VI
Kurniaman Telambanua, dan Teradu VII Feberiani Hulu TMS karena merupakan Tim
Kampanye dan melakukan kecurangan pada Pemilu Tahun 2019 dan Pilkada Tahun
2020. Bahwa ditetapkannya Panwaslu Kecamatan tersebut berdasarkan keputusan
rapat pleno dan dinyatakan sah karena disetujui oleh 2 (dua) anggota Bawaslu
Bawaslu Kabupaten Nias Selatan lainnya dalam hal ini Teradu II dan Teradu III.
Teradu I wajib melaksanakan keputusan Pleno tersebut, namun sebagai bentuk
ketidaksetujuan Teradu I atas keputusan Rapat Pleno maka Teradu I tetap
menyampaikan pendapat berbeda (dissenting opinion) yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dalam keputusan Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Nias Selatan pada 25
Oktober 2022. Berkenaan dalil Pengadu I yang menyatakan Teradu I menerima
hadian atau transaksi “money politic” dalam menetapkan calon Panwascam
Kecamatan, Teradu I membantah dalil tersebut;
[4.2.1.2] Teradu II dan Teradu III menyatakan seluruh tahapan pembentukan
Anggota Panwaslu se-Kabupaten Nias Selatan telah melaksanakan oleh Kelompok
Kerja (POKJA) sebagaimana diatur pada Keputusan Ketua Bawaslu RI Nomor:
314/HK.01.00/K1/09/2022 tentang pedoman pelaksanaan pembentukan panitia
pengawas pemilu kecamatan dalam Pemilu Serentak 2024. Berdasarkan hasil seleksi
yang dilakukan oleh POKJA, Teradu IV Fredikus Famalua Sarumaha, Teradu V
Ivoarota I. Sebua Zamili, Teradu VI Kurniaman Telaumbanua, dan Teradu VII
Feberlina Hulu dinyatakan lulus dan Memenuhi Syarat. Demikian halnya dengan
Panwaslu Kecamatan atas nama Julius Harianto Laia, Agustus Telaumbanua,
Oktavianus Telaumbanua, Yanuari Telaumbanua, Yustinus Ndruru, Bilman Maduwu,
dan Erik Dirman Halawa juga dinyatakan lulus dan memenuhi syarat sebagai calon
Panwaslu Kecamatan karena berdasarkan hasil klarifikasi bukan merupakan Anggota
maupun Pengurus Parpol. Berkenaan adanya nama Panwaslu Kecamatan dalam
Sipol, setelah dilakukan klarifikasi oleh Panwaslu Kecamatan terpilih kepada Parpol,
sehingga para Panwaslu Kecamatan terpilih sebagaimana dalil Pengadu I telah
dihapus dari Sipol. Berkenaan terpilihnya Teradu IV Fredikus Famalua Sarumaha
sebagai Anggota Panwaslu Kecamatan Telukdalam, hal itu sesuai dengan hasil
seleksi, dimana Teradu IV menempati peringkat 1 (satu), sehingga penetapan Teradu
IV sesuai dengan prosedur, dan ketentuan peraturan perundang-undangan tanpa ada
pengaruh kecurangan dari pihak manapun. Berkenaan ditetapkannya Teradu V
Ivoarota I. Sebua Zamili sebagai Panwaslu Kecamatan Pulau-Pulau Batu Utara, sesuai
dengan hasil klarifikasi pada tanggal 25 Oktober 2022. Berdasarkan hasil klarifikasi,
Teradu V dinyatakan tidak melakukan tindakan sebagaimana yang dituduhkan oleh
Pengadu I. Demikian halnya dengan Teradu VI Kurniaman Telaumbanua selaku
Panwaslu Kecamatan Gomo, berdasarkan hasil klarifikasi pada tanggal 25 Oktober
2022 yang bersangkutan bukan merupakan Tim Kampanye Paslon Ideal-Sanolo pada
Pilkada 2020. Berdasarkan bukti dokumen surat pernyataan dari ketua umum tim
kampanye Ideal-Sanolo pada Pilkada Nias Selatan Tahun 2020, Teradu VI bukan
sebagai anggota atau simpatisan. Berkenaan terpilihnya Teradu Feberlina Hulu
sebagai Anggota Panwaslu Mazo, karena berdasarkan hasil seleksi yang bersangkutan
Memenuhi Syarat dan dinyatakan lulus. Bahwa Bawaslu Kabupaten Nias Selatan
tidak pernah menerima aduan/tanggapan masyarakat terhadap Terhadap Teradu VII.
Terkait dengan dugaan Pengadu I bahwa Teradu II dan Teradu III telah menerima
hadiah, mahar, uang dan dalam perekrutan Panwaslu Kecamatan, Teradu II dan
Teradu III menyatakan dugaan tersebut merupakan tuduhan yang tidak benar dan
tidak berdasar dan sangat merugikan nama baik Teradu II dan Teradu III;
[4.2.1.3] Terhadap dalil aduan Pengadu I, Teradu IV menyatakan Memenuhi Syarat
sebagai Anggota Panwaslu Kecamatan Telukdalam terpilih. Hal tersebut berdasarkan
rangkaian proses seleksi yang sudah diikuti oleh Teradu IV telah sesuai dengan
ketentuan yang berlaku. Teradu IV mengakui pernah diberhentikan secara tetap oleh
DKPP dari jabatan sebagai staf Bawaslu Kabupaten Nias Selatan. Berpedoman pada
Surat Bawaslu Nias Selatan Nomor: 002 /KP.01.00/Pokja/SU-14/09/2022 tentang
Pengumuman Pendaftaran Calon Anggota Panwaslu Kecamatan dalam rangka Pemilu
Serentak Tahun 2024, dari 16 (enam belas poin) Persyaratan Calon Anggota Panwaslu
Kecamatan, tidak ada satu poin syarat larangan “tidak pernah diberhentikan secara
tetap melalui putusan DKPP” sehingga secara administrasi Teradu IV Memenuhi
Syarat sebagai calon Panwaslu di Kecamatan Telukdalam. Demikian halnya pada
amar Putusan DKPP Nomor: 14-PKE-DKPP/III/2022, tidak ada poin putusan yang
menyebutkan: “Teradu Fredikus Famalua Sarumaha dicabut haknya untuk menjadi
Penyelenggara Pemilu”. Dengan demikian, secara administrasi Teradu IV Memenuhi
Syarat sebagai calon Panwaslu di Kecamatan Telukdalam;
[4.2.1.4] Terhadap dalil aduan Pengadu I, Teradu V membantah telah melakukan
pemotongan gaji Staf Panwaslu Kecamatan Pulau-Pulau Batu Utara. Bahwa bukan
kapasitas Teradu V membayarkan Gaji atau Honorarium Staf Sekretariat Panwaslu,
melainkan wewenang, tugas dan fungsi Bendahara di Sekretariat Kecamatan Pulau-
Pulau Batu Utara. Teradu V juga tidak pernah mendapat teguran dan atau sanksi
dari pihak Bawaslu Kabupaten Nias Selatan sesuai dengan aduan Pengadu I. Teradu
V menyatakan karena ketidaktersedian anggaran dan akhir masa kerja, pernah
meminta dukungan Sekretariat Panwaslu Kecamatan Pulau-Pulau Batu Utara melalui
bendahara untuk membantu keuangan dalam hal membeli minyak/sewa Speedboat
guna untuk penjemputan laporan akhir pengawasan Panwaslu dari masing-masing
PKD. Bahwa pinjaman tersebut sudah dikembalikan lagi ke Bendahara disertai
dengan bukti kwitansi pengembalian pinjaman ke bendahara atas nama Eleudin
Dakhi. Berkenaan dugaan pemotongan Gaji Staf Sekretariat tersebut sebelumnya juga
telah ada aduan/tanggapan masyarakat pada saat seleksi dan sudah Teradu V
klarifikasi kepada Tim Pokja pada tanggal 25 Oktober 2022;
[4.2.1.5] Teradu VI selaku Anggota Panwaslu Kecamatan Gomo terpilih membantah
sebagai Tim Sukses/Kampanye Ideal-Sanolo pada Pilkada Tahun 2020. Teradu VI
tidak pernah mendaftarkan diri untuk menjadi Tim Sukses/Kampanye salah satu
Paslon pada Pilkada Nias Selatan Tahun 2020 apalagi menjadi Saksi Paslon pada
rekapitulasi tingkat Kecamatan Gomo. Teradu VI yang merupakan mantan Panwaslu
Kecamatan Gomo Tahun 2019 juga membantah dalil Pengadu I dengan sengaja tidak
melakukan pengawasan di Kecamatan Gomo sehingga terjadi kecurangan dan
pelanggaran Pemilu. Teradu VI telah melakukan pengawasan Pemilu Tahun 2019
sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berkenaan dengan foto-foto yang dituduhkan
oleh Pengadu I, Teradu VI membantah kalau foto-foto tersebut dan menyatakan
bukan identitasnya;
[4.2.1.6] Terhadap dalil aduan Pengadu I, Teradu VII membenarkan merupakan
mantan Anggota PPK Kecamatan Mazo Tahun 2019. Namun Teradu VII membantah
melakukan kecurangan dan pelanggaran pada Pemilu Tahun 2019. Hal tersebut
mengingat selama Teradu VII menjadi PPK Tahun 2019 tidak pernah mendapat
Teguran dan/atau Sanksi dari pihak KPU Kabupaten Nias Selatan maupun dari Pihak
Bawaslu Kabupaten Nias Selatan karena melakukan kecurangan dan
penggelembungan suara caleg;
[4.2.2] Terhadap dalil Pengadu II dalam angka [4.1.2], Para Teradu membantah dalil
tersebut dan menyatakan hal-hal sebagai berikut:
[4.2.2.1] Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2022 saat rapat pleno penetapan Panwaslu
Kecamatan Terpilih Pemilu Serentak Tahun 2024, Teradu I menyatakan pendapat
berbeda (dissenting opinion) terhadap penetapan Teradu IV Aryanus Sarumaha
sebagai Anggota Panwaslu Kecamatan Pulau-Pulau Batu. Teradu I menyatakan
bahwa calon anggota Panwaslu Kecamatan yang telah diputuskan oleh pengadilan di
Pidana penjara Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagai calon anggota Panwaslu
Kecamatan. Namun mengingat Teradu II dan Teradu III dalam Pleno menyatakan
Teradu IV Memenuhi Syarat, maka Teradu I wajib melaksanakan keputusan Pleno
tersebut;
[4.2.2.2] Bahwa Teradu II dan Teradu III telah menindaklanjuti tanggapan/ masukan
masyarakat atas nama Totonafo Baene atas informasi terhadap adanya 2 calon
Panwaslu Kecamatan yang diduga pernah dipidana penjara, yaitu: Aswan Laia dan
Aryanus Sarumaha. Terhadap Aswan Laia selaku calon anggota Panwaslu
Kecamamatan Telukdalam dinyatakan pernah dipidana penjara 2 bulan. Sedangkan
Teradu IV Aryanus Sarumaha calon Panwaslu Kecamatan Pulau-Pulau Batu
dinyatakan pernah dipidana penjara selama 7 bulan tanpa melampirkan bukti
Salinan putusan pengadilan. Pada saat klarifikasi Aswan Laia membenarkan pernah
dipidana percobaan 2 bulan, terhadap Aryanus Sarumaha menyatakan bahwa dirinya
benar sebagai advokat pernah dipidana penjara hukuman percobaan selama 7 bulan
dan ancaman penjara 1 tahun. Bahwa pada tanggal 4 November 2022, Teradu II dan
Teradu III melakukan penelusuran di Kantor Pengadilan Negeri Gunungsitoli untuk
mendapatkan Salinan Putusan Pengadilan Negeri Sitoli atas nama Aryanus
Sarumaha. Berdasarkan hasil penelusuran tersebut, Pihak Bawaslu Kabupaten Nias
Selatan menjadikannya sebagai temuan dan kemudian diproses sebagai pelanggaran
etik anggota Panwaslu Kecamatan, dan diputuskan bahwa Teradu IV Aryanus
Sarumaha diberikan sanksi pemberhentian secara tetap berdasarkan Keputusan
Ketua Bawaslu Nias Selatan Nomor: 0114/HK.01.01/K.SU-14/12/2022 pada tanggal
5 Desember 2022;
[4.2.2.3] Bahwa Teradu IV menyatakan telah mengikuti rangkaian proses seleksi
Panwaslu Kecamatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pada tanggal 26
Oktober 2022 berdasarkan Pengumunan Nama-Nama Terpilih Anggota Panwaslu
Kecamatan Dalam Pemilu Serentak 2024, Nomor: 006/KP.01.00/POKJA/SU-
14/10/2022, Teradu IV dinyatakan Memenuhi Syarat. Berkenaan dengan
Masukan/Tanggapan Masyarakat tanggal 23 Oktober 2022, Teradu IV memenuhi dan
menghadiri klarifikasi tersebut dan hasilnya dibuat dalam bentuk Berita Acara oleh
Bawaslu Kabupaten Nias Selatan. Kemudian pada tanggal 29 Oktober 2022, Bawaslu
Kabupaten Nias Selatan mengeluarkan Surat Ketetapan Nomor:
0028/HK.01.01/K.SU-14/10/2022 tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas
Pemilihan Umum Kecamatan Pulau-Pulau Batu Kabupaten Nias Selatan Provinsi
Sumatera Utara. Teradu IV Aryanus Sarumaha, Yosep Dakhi dan Fitriani Manao
disahkan sebagai Anggota Panwaslu Kecamatan Pulau-Pulau Batu. Berdasarkan fakta
tersebut, Teradu IV telah Memenuhi Syarat dan sah sebagai Anggota Panwaslu
Kecamatan Pulau-Pulau Batu. Kemudian pada tanggal 25 November 2022, Teradu IV
kembali lagi menghadiri undang klarifikasi Temuan Nomor:
002/TM/PL/KAB/02.19/11/2022 oleh Bawaslu Kabupaten Nias Selatan. Menurut
Teradu IV hal tersebut merupakan sebuah kekeliruan dimana permasalahan a quo
yang dimaksud sebelumnya telah diklarifikasi. Bahwa pada tanggal 5 Desember 2022,
Teradu IV diberhentikan dengan tetap berdasarkan Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor: 0114/HK.01.01/K.SU-
14/12/2022 tentang Penanganan Pelanggaran Kode Etik Terhadap Temuan Nomor:
002/TM/PL/KAB/02.19/11/2022. Berdasarkan hal tersebut, Teradu IV berpendapat
adanya dugaan Diskriminatif dan ketidakkonsitenan dan transparansi terhadap
Keputusan Bawaslu Kabupaten Nias Selatan dalam menerbitkan keputusan
Pemberhentian Tetap kepada Teradu IV;
[4.2.3] Berkenaan dalil Pengadu III dalam angka [4.1.3], Teradu I, Teradu III, dan
Teradu IV membantah dalil tersebut sesuai poin [4.2.1]. Teradu II menjabat sebagai
Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Nias Selatan pada tanggal 16 September 2022.
Berdasarkan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Nias selatan Nomor
002/HK.01.01/K.SU-14/09/2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor 001/HK.01.01/K.SU-
14/09/2022 tentang Penetapan Kelompok Kerja (POKJA) Pembentukan Panitia
Pengawas Pemilu Kecamatan se-Kabupaten Nias Selatan Dalam Rangka Pemilihan
Umum Serentak Tahun 2024, Teradu II selaku Kepala Sekretariat Bawaslu
Kabupaten Nias Selatan diangkat sebagai Sekretaris Pokja. Dalam pelaksanaan
seleksi Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Nias Selatan Pemilu Serentak Tahun
2024, Teradu II menyatakan telah melaksanakan pemberian dukungan administrasi
dan teknis operasional kepada Bawaslu Kabupaten Nias Selatan sesuai ketentuan
yang berlaku;
[4.3] Menimbang jawaban dan keterangan para pihak, dokumen, bukti, dan fakta
yang terungkap dalam sidang pemeriksaan, DKPP berpendapat:
[4.3.1] Bahwa sebelum menilai fakta dan bukti pokok perkara a quo, DKPP perlu
menjelaskan bahwa Teradu IV Aryanus Sarumaha pada Perkara Nomor 39-PKE-
DKPP/XII/2022 berdasarkan Keputusan Ketua Bawaslu Nias Selatan Nomor:
0114/HK.01.01/K.SU-14/12/2022 tertanggal 5 Desember 2022 telah dijatuhi sanksi
Pemberhentian Tetap sehingga tidak lagi berkedudukan sebagai penyelenggara
Pemilu;
[4.3.2] Berkenaan dengan pokok aduan dalam angka [4.1.1 ], terungkap fakta dalam
sidang pemeriksaan bahwa Teradu I, Teradu II, dan Teradu III telah melaksanakan
pembentukan Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Nias Selatan dalam Pemilu
Serentak 2024. Teradu I, Teradu II, dan Teradu III melakukan rapat pleno penetapan
3 (tiga) calon terpilih Panwaslu Kecamatan di masing-masing kecamatan se-
Kabupaten Nias Selatan pada 25 Oktober 2022 setelah melaksanakan rangkaian tes
tertulis dan wawancara. Bahwa penentuan calon terpilih Panwaslu Kecamatan
berdasarkan pada hasil tes tertulis, tes wawancara, dan hasil klarifikasi atas
tanggapan/masukan masyarakat. Kesimpulan rapat pleno menyatakan Teradu IV,
Teradu V, Teradu VI, dan Teradu VII lulus dan Memenuhi Syarat (MS) sebagai calon
terpilih anggota Panwaslu Kecamatan. Akan tetapi, Teradu I menyampaikan pendapat
berbeda (dissenting opinion) mengenai rekam jejak Teradu IV Fredikus Famalua
Sarumaha yang pernah mendapat sanksi pemberhentian tetap sebagai staf (PPNPNS)
Sekretariat Bawaslu Kabupaten Nias Selatan oleh DKPP melalui Putusan Nomor 14-
PKE-DKPP/III/2022. Teradu I berpendapat seharusnya Teradu IV dinyatakan Tidak
Memenuhi Syarat (TMS) sebagai calon anggota Panwaslu Kecamatan. Sebaliknya,
Teradu II dan Teradu III berpendapat bahwa Teradu IV patut dinyatakan Memenuhi
Syarat (MS) karena tidak ada ketentuan yang melarang seseorang yang pernah
dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh DKPP untuk menjadi anggota Panwaslu
Kecamatan.
Terhadap dalil aduan yang ditujukan kepada Teradu V, Tim Pokja menerima
tanggapan/masukan masyarakat pada tanggal 23 Oktober 2022. Teradu V pada saat
menjabat sebagai anggota Panwaslu Kecamatan Pulau-Pulau Batu Utara dalam
Pilkada 2020 diduga telah melakukan penyalahgunaan wewenang dengan memotong
gaji staf Panwaslu Kecamatan. Menindaklanjuti tanggapan/masukan masyarakat
tersebut, Teradu I, Teradu II, dan Teradu III melakukan klarifikasi kepada Teradu V
pada tanggal 25 Oktober 2022. Hasil klarifikasi menyimpulkan Teradu V tidak
melakukan pemotongan gaji staf Panwaslu Kecamatan Pulau-Pulau Batu Utara.
Bahwa benar Teradu V pernah meminta dukungan keuangan kepada Bendahara
Panwaslu Kecamatan Pulau-Pulau Batu Utara dalam Pilkada 2020, namun pinjaman
tersebut digunakan untuk membeli bahan bakar speedboat dalam rangka
menjalankan tugas pengawasan dan telah dikembalikan kepada bendahara.
Sedangkan terhadap dalil aduan yang ditujukan kepada Teradu VI, Tim Pokja
menerima tanggapan/masukan masyarakat pada tanggal 22 Oktober 2022. Teradu VI
diduga merupakan anggota Tim Kampanye Paslon Bupati dan Wakil Bupati Nias
Selatan Ideal-Sanolo dalam Pilkada 2020. Berdasarkan klarifikasi terhadap Teradu VI
pada 25 Oktober 2022, Teradu I, II, dan III menyimpulkan Teradu VI tidak terbukti
sebagai anggota Tim Kampanye atau simpatisan Paslon Ideal-Sanolo dalam Pilkada
2020. Bahwa nama Teradu VI tidak tercantum dalam surat keputusan susunan
anggota Tim Kampanye Paslon Ideal-Sanolo dalam Pilkada 2020 dan adanya surat
pernyataan dari Ketua Tim Kampanye yang menyatakan bahwa Teradu VI tidak
terlibat sebagai anggota tim kampanye ataupun simpatisan Paslon Ideal-Sanolo.
Berkenaan dalil aduan Teradu VII diduga telah melakukan kecurangan dan
penggelembungan suara pada saat menjabat sebagai anggota PPK Kecamatan Mazo
dalam Pemilu 2019, terungkap fakta bahwa Teradu I, Teradu II, dan Teradu III tidak
pernah menerima tanggapan/masukan masyarakat terkait dalil a quo sepanjang
proses rekutmen Panwaslu Kecamatan di Kabupaten Nias Selatan. Bahwa selama
menjadi anggota PPK pada Pemilu 2019, Teradu VII tidak pernah mendapat teguran
atau sanksi, baik dari KPU Kabupaten Nias Selatan, Bawaslu Kabupaten Nias
Selatan, maupun dari DKPP.
Berkenaan dalil aduan Teradu I, Teradu II, dan Teradu III diduga menetapkan
tujuh pengurus partai politik sebagai calon terpilih Panwaslu Kecamatan, terungkap
fakta ketujuh orang tersebut namanya tercatut dalam Sipol dan partai politik yang
bersangkutan telah menerbitkan surat pernyataan bahwa yang bersangkutan bukan
anggota partai politik. Bahwa Teradu II juga telah melakukan klarifikasi secara
langsung kepada ketua partai politik di Kebupaten Nias Selatan. Berdasarkan hasil
klarifikasi, diperoleh informasi bahwa nama ketujuh calon terpilih anggota Panwaslu
Kecamatan yang terdaftar dalam Sipol bukan merupakan anggota partai politik dan
masing-masing pimpinan partai politik berjanji akan menghapus nama ketujuh orang
tersebut dalam Sipol.
Berdasarkan uraian fakta di atas, sepanjang dalil aduan yang menyangkut
proses penetapan Teradu V, Teradu VI, Teradu VII, dan tujuh orang yang namanya
tercantum dalam Sipol sebagai Panwaslu Kecamatan terpilih, DKPP berpendapat
bahwa Teradu I, Teradu II, dan Teradu III sepanjang dalil aduan a quo telah bekerja
sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku. Teradu I, Teradu II, dan Teradu III
dalam melaksanakan proses rekrutmen telah mengedepankan prinsip akuntabel dan
kehati-hatian dengan menindaklanjuti tanggapan/masukan masyarakat melalui
klarifikasi yang dilakukan kepada Teradu V dan Teradu VI pada tanggal 25 Oktober
2022. Teradu I, Teradu II, dan Teradu III juga telah melakukan klarifikasi kepada
partai politik terkait tujuh orang calon terpilih Panwaslu Kecamatan yang namanya
tercantum dalam Sipol. Terkait dalil aduan kepada Teradu VII, DKPP menilai dalil
tersebut tidak didukung alat bukti yang cukup terhadap dugaan Teradu VII
melakukan kecurangan dan penggelembungan suara pada saat menjabat sebagai PPK
pada Pemilu 2019. Dengan demikian, terhadap dalil Teradu I, Teradu II, dan Teradu
III tidak profesional dalam menetapkan Teradu V, Teradu VI, Teradu VII, dan tujuh
orang yang namanya tercantum dalam Sipol sebagai calon terpilih anggota Panwaslu
Kecamatan, dalil aduan Pengadu I tidak terbukti dan jawaban Teradu I, Teradu II,
Teradu III, Teradu V, Teradu VI, dan Teradu VII meyakinkan DKPP.
Sedangkan terhadap dalil aduan menyangkut penetapan Teradu IV sebagai
calon terpilih Panwaslu Kecamatan Teluk Dalam, DKPP berpendapat tindakan Teradu
II dan Teradu III tidak dapat dibenarkan menurut hukum dan etika. Teradu II dan
Teradu III seharusnya mempertimbangkan rekam jejak Teradu IV yang pernah
mendapat sanksi pemberhentian tetap oleh DKPP melalui Putusan Nomor 14-PKE-
DKPP/III/2022. Dalam putusan a quo, Teradu IV terbukti telah menggunakan
data/dokumen rahasia milik Bawaslu Kabupaten Nias Selatan tanpa menempuh
prosedur PPID untuk mengadukan Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Nias Selatan
ke DKPP. Selain itu, Teradu IV juga terbukti tidak bersikap hati-hati sehingga
mengakibatkan tercorengnya kelembagaan Bawaslu Kabupaten Nias Selatan dengan
terlibat perselisihan dan pertengkaran fisik dengan anggota Satlantas Polres Nias
Selatan. Terungkap juga fakta dalam sidang pemeriksaan bahwa Teradu IV
merupakan adik kandung Teradu II. Jawaban Teradu II dan Teradu III mengenai
penetapan Teradu IV telah sesuai prosedur Pedoman Pelaksanaan Pembentukan
Panwaslu Kecamatan dalam Pemilu Serentak 2024 tidak beralasan menurut hukum
dan etika. Bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Bawaslu Nomor
354/HK.01/K1/10/2022 tentang Perubahan Keputusan Ketua Bawaslu Nomor
314/HK.01.00/K1/09/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panitia
Pengawas Pemilu Kecamatan dalam Pemilu Serentak 2024 antara lain mengatur
bahwa salah satu poin penilaian tes wawancara adalah rekam jejak dan integritas
peserta seleksi. Teradu II dan Teradu III dalam rapat pleno penetapan calon terpilih
Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Nias Selatan pada 25 Oktober 2022 seharusnya
menilai rekam jejak dan integritas Teradu IV yang tidak layak untuk dinyatakan
Memenuhi Syarat (MS) sebagai calon terpilih anggota Panwaslu Kecamatan Teluk
Dalam. DKPP berpendapat Teradu IV Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagai calon
terpilih anggota Panwaslu Kecamatan Teluk Dalam dalam Pemilu Serentak 2024.
Terungkap fakta Teradu I menyampaikan pendapat berbeda (dissenting opinion) dalam
forum rapat pleno tanggal 25 Oktober 2022. Teradu I pada pokoknya menyatakan
Teradu IV seharusnya ditetapkan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagai calon terpilih
Panwaslu Kecamatan Teluk Dalam karena pernah dijatuhi sanksi pemberhentian
tetap oleh DKPP. Berdasarkan fakta tersebut, DKPP menilai tindakan Teradu I telah
sesuai prinsip kehati-hatian dalam melaksanakan rekrutmen anggota Panwaslu
Kecamatan se-Kabupaten Nias Selatan. Dengan demikian, dalil Pengadu I terbukti
dan jawaban Teradu II, Teradu III, dan Teradu IV tidak meyakinkan DKPP. Teradu II,
Teradu III, dan Teradu IV terbukti melanggar Pasal 6 ayat (3) huruf a, c dan f, Pasal
11 huruf d, Pasal 12 huruf b, dan Pasal 15 huruf a dan d Peraturan Dewan
Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik
dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum;
[4.3.3] Berkenaan dengan pokok aduan dalam angka [4.1.2], terungkap fakta Teradu
I, Teradu II, dan Teradu III menerima tanggapan/masukan masyarakat yang
disampaikan oleh Totonafe Baena pada 23 Oktober 2022 terkait status hukum Teradu
IV Aryanus Sarumaha. Tanggapan/masukan tersebut pada pokoknya menyampaikan
informasi bahwa Teradu IV pernah dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan.
Teradu I, Teradu II, dan Teradu III kemudian melakukan klarifikasi kepada Teradu IV
pada 25 Oktober 2022 dan mendapatkan informasi bahwa benar Teradu IV pernah
dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan pada Tahun 2019. Akan tetapi, Teradu
IV tidak menyampaikan salinan putusan a quo pada saat dilakukan klarifikasi.
Selanjutnya Teradu I, Teradu II, dan Teradu III melaksanakan rapat pleno penetapan
calon terpilih Panwaslu Kecamatan pada 25 Oktober 2022 dan berkesimpulan Teradu
IV dinyatakan lulus dan Memenuhi Syarat (MS). Pada 29 Oktober 2022, Teradu IV
dilantik bersama calon terpilih Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Nias Selatan
lainnya.
Terungkap fakta dalam sidang pemeriksaan bahwa Pihak Terkait Bawaslu
Provinsi Sumatera Utara juga menerima tembusan tanggapan/masukan masyarakat
yang disampaikan oleh Totonafe Baena tertanggal 23 Oktober 2022. Menindaklanjuti
surat tersebut, Pihak Terkait melalui Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia (SDM)
Bawaslu Provinsi Sumatera Utara pada 25 Oktober 2022 meneruskan
tanggapan/masukan masyarakat kepada Teradu I untuk ditindaklanjuti. Pihak
Terkait mengirimkan surat Nomor 0288/KP.01/K.SU/10/2022 tertanggal 26 Oktober
2022 perihal Balasan atas Tanggapan Masyarakat yang ditujukan kepada Teradu I.
Adapun maksud surat tersebut adalah meminta Teradu I, Teradu II, dan Teradu III
untuk memastikan kembali calon terpilih Panwaslu Kecamatan telah Memenuhi
Syarat (MS) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
melaporkannya kepada Bawaslu Provinsi Sumatera Utara. Selain itu, Pihak Terkait
juga memerintahkan apabila ditemukan calon terpilih Panwaslu Kecamatan yang
terbukti tidak memenuhi syarat agar ditinjau kembali dalam rapat pleno. Selanjutnya
pada 28 Oktober 2022, Pihak Terkait mengirimkan surat Nomor
0289/KP.01/K.SU/10/2022 perihal Permasalahan Pembentukan Panwaslu
Kecamatan di Kabupaten Nias Selatan. Surat tersebut berisi antara lain agar Bawaslu
Nias Selatan mengirimkan dokumen penilaian hasil tes tertulis dan wawancara, video
rekaman pelaksanaan tes wawancara, dan nama-nama calon terpilih Panwaslu
Kecamatan yang diduga Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Pihak Terkait juga meminta
Teradu I, Teradu II, dan Teradu III agar menunda pelantikan calon terpilih Panwaslu
Kecamatan yang diduga Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Akan tetapi, sampai dengan
pelantikan anggota Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Nias Selatan, Teradu I,
Teradu II, dan Teradu III tidak mengirimkan dokumen-dokumen yang diminta Pihak
Terkait Bawaslu Provinsi Sumatera Utara.
Pada tanggal 1 November 2022, Pihak Terkait Bawaslu Provinsi Sumatera
Utara kembali mengirimkan surat Nomor 0296/KP.01/K.SU/11/2022 perihal
Pemeriksaan Kembali Keterpenuhan Syarat Anggota Panwaslu Kecamatan Terpilih.
Surat tersebut pada pokoknya memerintahkan agar Bawaslu Kabupaten Nias Selatan
memeriksa kembali keterpenuhan syarat anggota Panwaslu Kecamatan yang sudah
dilantik. Menindaklanjuti surat tersebut, Teradu II dan Teradu III pada tanggal 4
November 2022 melakukan penelusuran ke Pengadilan Negeri Gunungsitoli untuk
mendapatkan salinan putusan pidana Teradu IV. Berdasarkan Putusan Pengadilan
Negeri Gunung Sitoli Nomor 100/PID.B/2019/PN.Gst tanggal 12 Agustus 2019 yang
telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Teradu IV dinyatakan terbukti secara sah
dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta merampas
kemerdekaan seseorang sebagaimana diatur dalam Pasal 333 ayat (1) jo. Pasal 55
ayat (1) ke-1 KUHPidana. Meskipun Teradu IV hanya dijatuhi pidana penjara selama
7 (tujuh) bulan, namun ancaman hukuman Pasal 333 ayat (1) KUHPidana adalah
pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun. Adapun Pasal 117 huruf l Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2017 menentukan syarat calon anggota Panwaslu Kecamatan
adalah “tidak pernah dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam
dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.” Teradu I, Teradu II, dan Teradu III
kemudian menyampaikan keterangan kepada Pihak Terkait pada 14 November 2022
dan diperintahkan untuk melakukan pemberhentian terhadap Teradu IV serta
melakukan Penggantian Antar Waktu (PAW). Selanjutnya Teradu I, Teradu II, dan
Teradu III melakukan proses temuan pelanggaran kode etik dan menjatuhkan sanksi
pemberhentian tetap kepada Teradu IV sebagaimana dituangkan dalam Keputusan
Ketua Bawaslu Nias Selatan Nomor: 0114/HK.01.01/K.SU-14/12/2022 tanggal 5
Desember 2022.
Berdasarkan uraian fakta di atas, DKPP berpendapat tindakan Teradu I,
Teradu II, dan Teradu III yang lambat melakukan penelusuran salinan putusan
pidana Teradu IV tidak dibenarkan menurut hukum dan etika. Teradu I, Teradu II,
dan Teradu III terbukti tidak cermat dalam menafsirkan norma Pasal 117 huruf l
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan tidak responsif dalam menindaklanjuti
tanggapan/masukan masyarakat yang disampaikan oleh Totonafe Baena pada
tanggal 23 Oktober 2022. DKPP juga menilai Teradu I, Teradu II, dan Teradu III abai
dalam merespons surat dan perintah Bawaslu Provinsi Sumatera Utara yang telah
disampaikan berkali-kali. Penyelenggara Pemilu seharusnya memiliki ketangguhan
intuisi dan pengetahuan kepemiluan yang mumpuni dalam menghadapi suatu
permasalahan. Dengan demikian, dalil Pengadu II terbukti dan jawaban Teradu I,
Teradu II, dan Teradu III tidak meyakinkan DKPP. Teradu I, Teradu II, dan Teradu III
terbukti melanggar Pasal 6 ayat (3) huruf a dan h, Pasal 11 huruf c, dan Pasal 15
huruf g dan h Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor
2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan
Umum;
[4.3.4] Berkenaan dengan pokok aduan dalam angka [4.1.3], DKPP berpendapat
bahwa dalil Pengadu III memiliki kesamaan dengan pokok aduan dalam angka [4.1.1]
sepanjang mengenai proses seleksi dan penetapan Kurniaman Telaumbanua sebagai
anggota Panwaslu Kecamatan Gomo. Oleh karena itu, pertimbangan dan penilaian
DKPP dalam angka [4.3.2] paragraf keenam sepanjang mengenai Kurniaman
Telaumbanua (Teradu VI) secara mutatis mutandis berlaku juga sebagai pertimbangan
dalam angka [4.3.4]. Dengan demikian, dalil aduan Pengadu III tidak terbukti dan
jawaban Teradu I, Teradu II, Teradu III, dan Teradu IV meyakinkan DKPP;
[4.4] Menimbang dalil Para Pengadu selebihnya, DKPP tidak relevan untuk
mempertimbangkan.
