Arsip Putusan DKPP RI

PUTUSAN Nomor 157-PKE-DKPP/VII/2019 DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA DEMI KEADILAN DAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU Memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir Pengaduan Nomor 160- P/L-DKPP/VI/2019 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 157-PKE- DKPP/VII/2019, menjatuhkan Putusan dugaan pelanggaran kode etik yang diajukan oleh:

[1.1] PENGADU 1. Nama : Syailendra Reza IR Pekerjaan/Lembaga : Ketua Bawaslu Kota Batam Alamat : Kompleks Ruko Trinusa Jaya Blok C Nomor 12a–12b, Batam Centre, Kota Batam Selanjutnya disebut sebagai------------------------------------------- Pengadu I; 2. Nama : Bosar Hasibuan Pekerjaan/Lembaga : Anggota Bawaslu Kota Batam Alamat : Kompleks Ruko Trinusa Jaya Blok C Nomor 12a–12b, Batam Centre, Kota Batam Selanjutnya disebut sebagai------------------------------------------- Pengadu II; 3. Nama : Nopialdi Pekerjaan/Lembaga : Anggota Bawaslu Kota Batam Alamat : Kompleks Ruko Trinusa Jaya Blok C Nomor 12a–12b, Batam Centre, Kota Batam Selanjutnya disebut sebagai------------------------------------------- Pengadu III; 4. Nama : Mangihut Rajagukguk Pekerjaan/Lembaga : Anggota Bawaslu Kota Batam Alamat : Kompleks Ruko Trinusa Jaya Blok C Nomor 12a–12b, Batam Centre, Kota Batam Selanjutnya disebut sebagai------------------------------------------- Pengadu IV; 5. Nama : Helmy Rachmayani Pekerjaan/Lembaga : Anggota Bawaslu Kota Batam Alamat : Kompleks Ruko Trinusa Jaya Blok C Nomor 12a–12b, Batam Centre, Kota Batam Selanjutnya disebut sebagai------------------------------------------- Pengadu V; Selanjutnya Pengadu I s.d. Pengadu V disebut sebagai---------Para Pengadu. 1

Terhadap: [1.2] TERADU 1. Nama Syahrul Huda : Pekerjaan/Lembaga Ketua KPU Kota Batam : Alamat : Tanjung Pinggir, Sekupang, Kota Batam, Kepulauan Riau Selanjutnya disebut sebagai-----------------------------------------------Teradu I; 2. Nama Zaki Setiawan : Pekerjaan/Lembaga Anggota KPU Kota Batam : Alamat : Tanjung Pinggir, Sekupang, Kota Batam, Kepulauan Riau Selanjutnya disebut sebagai----------------------------------------------Teradu II; 3. Nama : Sudarmadi Pekerjaan/Lembaga : Anggota KPU Kota Batam Alamat : Tanjung Pinggir, Sekupang, Kota Batam, Kepulauan Riau Selanjutnya disebut sebagai---------------------------------------------Teradu III; 4. Nama : Muhammad Sidik Pekerjaan/Lembaga : Anggota KPU Kota Batam Alamat : Tanjung Pinggir, Sekupang, Kota Batam, Kepulauan Riau Selanjutnya disebut sebagai---------------------------------------------Teradu IV; 5. Nama : Muliadi Evendi Pekerjaan/Lembaga : Anggota KPU Kota Batam Alamat : Tanjung Pinggir, Sekupang, Kota Batam, Kepulauan Riau 6. Selanjutnya disebut sebagai----------------------------------------------Teradu V; Nama : AC. Herlambang Pekerjaan/Lembaga : Sekretaris KPU Kota Batam Alamat : Tanjung Pinggir, Sekupang, Kota Batam, Kepulauan Riau Selanjutnya disebut sebagai---------------------------------------------Teradu VI; Selanjutnya Teradu I s.d. Teradu VI disebut sebagai-------------Para Teradu. [1.3] membaca pengaduan Para Pengadu; mendengar keterangan Para Pengadu; mendengar keterangan Para Teradu; mendengar keterangan Pihak Terkait; dan mempelajari dengan seksama semua dokumen dan bukti-bukti yang diajukan Para Pengadu dan Para Teradu.

[2.1] POKOK PENGADUAN PENGADU Menimbang Pengadu mengajukan pengaduan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut DKPP) atas dugaan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Para Teradu selaku Ketua dan Anggota KPU Kota yang pada pokoknya mendalikan sebagai berikut: 1. Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor: 012/LHP/PM 10.02/IV/2019: Bahwa pada tanggal hari selasa 16 April 2019 Pukul 01:24 sampai dengan pukul 14:45 WIB, KPU Kota Batam masih melakukan kegiatan memasukan surat suara dalam sampul untuk masing-masing kecamatan. Pada Pukul 00:50 WIB sampai dengan pukul 23:51 KPU Batam melakukan kegiatan 2 pendistribusian surat suara dari gudang atas ke gudang bawah untuk dimasukan kedalam Kotak suara. Pada Pukul 22:00 WIB Tim Pengawasan Bawaslu Kota Batam menemukan Petugas KPU Batam melakukan pembukaan Kotak suara yang telah disegel untuk mengambil surat suara dengan alasan pemenuhan kekurangan surat suara Pemilu untuk tiga kecamatan yaitu untuk Kecamatan Lubuk Baja Kelurahan Tanjung Uma (Surat Suara Pemilihan DPRD Kota Batam Daerah Pemilihan 1), terdapat kekurangan sebanyak enam TPS yaitu TPS 55 berjumlah 193 surat suara, TPS 56 berjumlah 214 surat suara, TPS 57 berjumlah 219, TPS 59 berjumlah 222. Kecamatan Sagulung (Surat Suara Pemilihan DPRD Kota Batam Daerah Pemilihan 4) sebanyak 4 TPS yaitu Kelurahan Sungai Langkai TPS 37 berjumlah 116, TPS 55 berjumlah 228, TPS 72 berjumlah 143 dan TPS 73 berjumlah 130. Kecamatan Bengkong Kelurahan Tanjung Buntung (Surat Suara Pemilihan DPRD Kota Batam Daerah Pemilihan 2) sebanyak 2 TPS yaitu TPS 68 berjumlah 236 dan TPS 82 berjumlah 144, dalam pengepakan surat suara KPU Batam melibatkan PPK, PPS Satpol PP, Pegawai Kecamatan Pelajar, Mahasiswa, dan masyarakat umum sehingga tidak terjaga sterilisasi Logistik Pemilu; 2. Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor : 013/LHP/PM 10.02/IV/2019 bahwa pada hari rabu tanggal 17 April 2019 pukul 00:01 WIB Petugas Bawaslu Batam masih menemukan bahwa KPU batam belum mendistribusikan logistik pemilu ke TPS di kecamatan Sekupang dan Sagulung, petugas KPU Kota Batam juga masih melakukan kegiatan Pemasukan surat suara dan penyegelan Kotak suara untuk penyegelan Kotak suara Sei Lekop, Sei pelengut, Tembesi Sagulung Kota, Sungai Langkai Sungai Binti Tiban Lama, Tiban Indah, Tanjung Riau dan Patam Lestari, bahkan kegiatan pemasukan surat suara kedalam Kotak suara dan penyegelan Kotak suara dilakukan oleh Satpol PP, Pegawai Kecamatan, Pelajar, Mahasiswa, dan Kegiatan tersebut selesai pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 pukul 07:20 WIB, seharusnya dengan waktu tersebut Logistik Pemilihan Umum (Pemilu) sudah berada di Tempat Pemungutan Suara (TPS) diwilayah Kecamatan Sekupang dan Sagulung; 3. Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor: 014/LHP/PM 10.02/IV/2019 bahwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 KPU Kota Batam masih mendistribusikan Logistik Pemilu dengan cara diambil langsung oleh PPS atau PPK ke Kantor KPU Kota Batam tanpa memberitahukan pengawas dan pihak keamanan; 4. Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor: 017/LHP/PM 10.02/IV/2019 bahwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 melakukan pengawasan di tempat pemungutan suara ditemukan kekurangan surat suara Presiden dan Wakil Presiden dari jumlah Daftar Pemilih Tetap dan suara cadangan kurang dari 2 persen di TPS 09 kecamatan Sagulung. Ditemukan juga adanya surat suara DPRD Provinsi Daerah Pemilihan 5 tertukar ke Daerah Pemilihan 6 Kecamatan Belakang Padang serta terdapat surat suara yang ganda. [2.2] ALAT BUKTI PENGADU Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya,para Pengadu mengajukan bukti-bukti sebagai berikut: Kode Keterangan Bukti P-1 : Berita Acara Klarifikasi Nomor: 013/TM/PL/Kot/10.02/V/2019 an. Budianto Ulfa staf Bawaslu Kota Batam divisi Pengawasan, Efran Mujahidi Lius staf Bawaslu Kota Batam divisi Umum; Bukti P-2 : Berita Acara Pleno Temuan Dugaan Pelanggaran Nomor: 3 038/BA/K.Bawaslu-KR-07/PM.05.02/V/2019; Bukti P-3 : Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor: 013/TM/PL/Kot/10.02/V/2019; Bukti P-4 : Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 012/LHP/PM10.02/IV/2019; Bukti P-5 : Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 014/LHP/PM10.02/IV/2019; Bukti P-6 : Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 017/LHP/PM10.02/IV/2019; Bukti P-7 : Nomor: 0199/K.Bawaslu-KR-07/PM.05.02/IV/2019 Perihal Permintaan Keterangan; Bukti P-8 : Nomor: 0200/K.Bawaslu-KR-07/PM.05.02/IV/2019 Perihal Permintaan Keterangan; Bukti P-9 : Nomor: 0201/K.Bawaslu-KR-07/PM.05.02/IV/2019 Perihal Permintaan Keterangan; Bukti P-10 : Nomor: 0202/K.Bawaslu-KR-07/PM.05.02/IV/2019 Perihal Permintaan Keterangan; Bukti P-11 : Nomor: 0203/K.Bawaslu-KR-07/PM.05.02/IV/2019 Perihal Permintaan Keterangan; Bukti P-12 : Berita Acara Klarifikasi Nomor: 013/TM/PL/Kot/10.02/V/2019 an. Syahrul Huda, Zaki Setiawan, Sudarmadi, Muhammad Sidik, dan Muliadi Evendi; Bukti P-13 : Saksi-saksi. [2.3] PETITUM PENGADU Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pengadu memohon kepada DKPP berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut: 1. Mengabulkan dalil pengaduan Pengadu untuk seluruhnya; 2. Menjatuhkan sanksi berupa Pemberhentian Tetap kepada Para Teradu; 3. Apabila Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.4] KESIMPULAN PENGADU 1. Bahwa berdasarkan jawaban poin b atas jawaban Teradu dapat para Pengadu jelaskan bahwa Teradu diduga melanggar pasal 6 ayat 3 poin f, g, h, Peraturan DKPP nomor 2 tahun 2017 tentang kode etik yang berbunyi: a. Profesional maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu memahami tugas, wewenang dan kewajiban dengan didukung keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan, dan wawasan luas; b. Efektif bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu penyelenggaraan Pemilu dilaksanakan sesuai rencana tahapan dengan tepat waktu; c. Efisien bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu memanfaatkan sumber daya, sarana, dan prasarana dalam penyelenggaraan Pemilu sesuai prosedur dan tepat sasaran; 2. Berdasarkan jawaban tertulis Teradu pada Point c 1.1 Bahwa para teradu mengakui adanya keterlambatan Pendistribusian Logistik ke TPS yang di mana tindakan tersebut di duga bertentangan dengan Pasal Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 341 angka (6) yang berbunyi “Perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan ayat (2) harus sudah diterima KPPS paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara”; 4 3. Bahwa atas jawaban para Teradu dalam poin c 2.2 para Teradu sebelumnya tidak berkoordinasi dengan para Pengadu terkait penjemputan kekurangan Logistik ke KPU RI; 4. Berdasarkan jawaban tertulis Teradu pada Point 2.10 bahwasanya Teradu tidak memiliki berita acara pembukaan kotak suara yang tersegel untuk mengambil kekurangan surat suara yang menyebabkan kurangnya surat suara di TPS tersebut sehingga menyebabkan adanya masyarakat yang terdaftar di Daftar Pemilih Tetap( DPT) tidak bisa menggunakan hak pilih karena kekurangan surat suara tersebut; 5. Berdasarkan jawaban tertulis Teradu pada Point 3.2 Teradu mengakui bahwasanya Pendistribusian Logistik mengalami keterlambatan; 6. Berdasarkan fakta persidangan Bahwa masih ada kotak suara yang baru tiba di TPS sekitar jam 10.00 WIB di Tiban Baru pada hari rabu tanggal 17 April 2019; 7. Berdasarkan Hasil Pengawasan di lapangan adanya masyarakat yang mempunyai hak pilih atau terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT) tidak bisa menggunakan hak pilih dikarenakan kekurangan surat suara yang tersedia; 8. Dalam hal ini bahwasanya Teradu diduga tidak menjalankan prinsip Penyelenggara Pemilu sesuai dengan Undang–Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 3 huruf h dalam hal profesionalisme. [2.5] PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN PARA TERADU Menimbang bahwa Para Teradu telah menyampaikan jawaban dan penjelasan pada saat persidangan yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: a. Bahwa setelah membaca dan mencermati pokok aduan Pengadu, pada intinya pengaduan yang diadukan Pengadu berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut: 1. Bahwa pada hari Selasa, 16 April 2019 pukul 01.24 sampai 14.45 WIB Para Teradu diduga masih memasukkan surat suara ke dalam sampul untuk masing-masing kecamatan. Kemudian, pukul 00.50 sampai 23.51 WIB Para Teradu masih melakukan kegiatan pendistribusian surat suara dari gudang atas ke gudang bawah untuk dimasukkan ke dalam kotak suara; 2. Bahwa Pengadu menemukan petugas KPU Kota Batam membuka kotak suara yang telah disegel dengan alasan adanya kekurangan surat suara Pemilu untuk 3 (tiga) kecamatan, yakni di Kelurahan Tanjunguma- Kecamatan Lubukbaja, Kecamatan Sagulung, dan Kelurahan Tanjung Buntung-Kecamatan Bengkong. 3. Bahwa pada hari Rabu, 17 April 2019 pukul 00.01 WIB Para Teradu belum mendistribusikan logistik Pemilu ke TPS di Kecamatan Sekupang dan Sagulung. Selain itu, petugas KPU Kota Batam juga masih melakukan kegiatan pemasukan surat suara dan penyegelan kotak suara. Untuk penyegelan kotak suara, yakni Kelurahan Sei Lekop, Sei Pelunggut, Tembesi, Sagulung Kota, Sungai Langkai, Sungai Binti, Tiban Lama, Tiban Indah, Tanjung Riau, dan Patam Lestari. Bahkan kegiatan pemasukan surat suara ke dalam kotak suara dan penyegelan kotak suara dilakukan oleh Satpol PP, pegawai kecamatan, pelajar, dan mahasiswa. Kegiatan tersebut selesai pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 pukul 07.20 WIB. Pendistribusian logistik Pemilu tersebut dilakukan dengan cara diambil langsung oleh PPS atau PPK ke gudang logistik KPU Kota Batam tanpa memberitahukan Pengawas Pemilu dan pihak keamanan; 4. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor: 017/LHP/PM 5 10.02/IV/2019 ditemukan kekurangan surat suara Presiden dan Wakil Presiden dari jumlah DPT dan suara cadangan kurang dari 2 persen di TPS 09 Kecamatan Sagulung serta ditemukan juga adanya surat suara DPRD Provinsi Daerah Pemilihan 5 tertukar ke Daerah Pemilihan 6 Kecamatan Belakang Padang. b. Bahwa sebagaimana pokok Pengaduan pada huruf a tersebut, Pengadu tidak menguraikan secara jelas dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Para Teradu dalam kedudukannya sebagai Ketua dan Anggota KPU Kota Batam. Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, Pengadu mempunyai kewajiban menguraikan dengan jelas alasan pengaduan yang meliputi waktu perbuatan dilakukan, tempat perbuatan dilakukan, perbuatan yang dilakukan dan dengan cara apa perbuatan dilakukan oleh Para Teradu sehingga patut diduga melakukan pelanggaran kode etik. c. Bahwa terkait dengan pengaduan Pengadu, Para Teradu sampaikan tanggapan dan jawaban sebagai berikut : 1. Terkait aduan Pengadu yang menyatakan pada hari Selasa, 16 April 2019 pukul 01.24 sampai 14.45 WIB Para Teradu diduga masih memasukkan surat suara ke dalam sampul untuk masing-masing kecamatan. Kemudian, pukul 00.50 sampai 23.51 WIB Para Teradu masih melakukan kegiatan pendistribusian surat suara dari gudang atas ke gudang bawah untuk dimasukkan ke dalam kotak suara dapat Para Teradu jelaskan sebagai berikut: 1.1. Bahwa pada tanggal 16 April 2019 memang masih ada pekerjaan memasukkan surat suara ke dalam sampul surat suara untuk beberapa kelurahan di Kecamatan Sekupang, karena pada tanggal tersebut masih dalam tahapan; 1.2. Adapun kegiatan distribusi logistik dari gudang pinjam pakai KPU Kota Batam (gudang atas) ke gudang milik Persero (gudang bawah) yang disewa KPU Kota Batam pada tanggal 16 April 2019 masih dilakukan, dikarenakan pintu akses keluar masuk logistik baik di gudang pinjam pakai KPU Kota Batam dan gudang milik Persero yang disewa KPU Kota Batam hanya 1 (satu), sehingga terjadi antrean yang cukup lama antara logistik yang akan dimasukkan ke dalam kotak suara di gudang Persero dengan logistik yang akan didistribusikan ke PPK yang berakibat keterlambatan distribusi logistik berdasarkan jadwal yang sudah dibuat oleh KPU Kota Batam; 1.3. Dalam melakukan pendistribusian surat suara dari gudang atas ke gudang bawah tersebut, Para Teradu sudah sepengetahuan Bawaslu Kota Batam dan pihak kepolisian. 2. Terkait aduan Pengadu yang menyatakan menemukan petugas KPU Kota Batam membuka kotak suara yang telah disegel dengan alasan adanya kekurangan surat suara Pemilu untuk 3 (tiga) kecamatan, yakni di Kelurahan Tanjunguma-Kecamatan Lubukbaja, Kecamatan Sagulung, dan Kelurahan Tanjung Buntung-Kecamatan Bengkong, dapat Para Teradu jelaskan sebagai berikut: 2.1. Bahwa pada tanggal 15 April 2019 KPU Kota Batam mendapatkan 6 laporan dari PPK Kecamatan Bengkong, Lubukbaja, dan Sagulung terkait kekurangan surat suara di Kelurahan Tanjung Buntung- Kecamatan Bengkong, Kelurahan Tanjung Uma-Kecamatan Lubukbaja, serta Kelurahan Sungai Langkai-Kecamatan Sagulung; 2.2. Bahwa pada Tanggal 16 April 2019 KPU Kota Batam menugaskan Sekretaris KPU Kota Batam (AC. Herlambang) untuk menjemput kekurangan surat suara ke KPU RI untuk memenuhi kekurangan surat suara sebagaimana dimaksud angka 2.1.; 2.3. Bahwa pada tanggal 16 April 2019 pukul 18.31 WIB Sekretaris KPU Kota Batam (AC. Herlambang) melalui WhatsApp Group "Info KPU Batam" menyampaikan informasi ketinggalan pesawat dari Jakarta tujuan Batam (Bukti T-1). Keesokan harinya, tepat pada hari Pemungutan Suara tanggal 17 April 2019 sekitar pukul 13.00 WIB, Sekretaris KPU Kota Batam baru datang ke kantor. Surat suara tersebut akhirnya tidak bisa digunakan, karena pemungutan suara sudah berakhir; 2.4. Bahwa kewenangan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota sebagaimana diatur Pasal 88 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah : 2.4.1. mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU; 2.4.2. mengadakan perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 2.4.3. memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 2.5. Bahwa Sekretaris KPU Kabupaten/Kota bertanggung jawab dalam pendistribusian logistik atau perlengkapan pemungutan suara dari KPU Kabupaten/Kota sampai TPS, sebagaimana tertuang dalam Pasal 340 (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum: “Sekretaris Jenderal KPU, Sekretaris KPU Provinsi, dan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota bertanggung jawab dalam pelaksanaan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).” Pasal 341 ayat (1) angka (7) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juga menegaskan tanggung jawab Sekretaris KPU Kabupaten/Kota dalam mendistribusikan logistik. “Pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dilakukan oleh Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota”. 2.6. Bahwa sekitar pukul 21.00 WIB, Ketua KPU Provinsi Kepri Sriwati dan Anggota KPU Provinsi Kepri Widiyono Agung menggelar rapat koordinasi dengan Ketua Bawaslu Provinsi Kepri Sjahri Papene yang juga dihadiri Anggota Bawaslu Provinsi Kepri Said Abdullah Dahlawi, Anggota Bawaslu Kota Batam Mangihut Rajagukguk, dan Perwakilan Polda Kepri di lantai 2 Kantor KPU Kota Batam; 7 2.7. Bahwa dari hasil rapat koordinasi tersebut, Ketua KPU Provinsi Kepri Sriwati dan Anggota KPU Provinsi Kepri Widiyono Agung kemudian memberikan instruksi secara lisan kepada Para Teradu untuk menarik surat suara cadangan guna memenuhi kekurangan surat suara di TPS di Kelurahan Tanjung Buntung-Kecamatan Bengkong, Kelurahan Tanjung Uma-Kecamatan Lubukbaja, dan Kelurahan Sungai Langkai- Kecamatan Sagulung dengan membagi menjadi 3 (tiga) tim: 2.7.1. Tim Pertama, terdiri atas Teradu I beserta Kasubag Hukum Mira Armaya, Staf Charles Thomas dan Syukra bertugas menarik surat suara cadangan untuk Kelurahan Sungai Langkai- Kecamatan Sagulung. 2.7.2. Tim Kedua, terdiri atas Teradu V dan Teradu III beserta Kasubag Program dan Data Nurligen, Staf Teknis dan Hubmas Rahmawati Munir bertugas menarik surat suara cadangan di Kelurahan Tanjung Buntung-Kecamatan Bengkong; 2.7.3. Tim Ketiga terdiri atas Anggota KPU Kota Batam Teradu IV dan Teradu II beserta Kasubag Teknis Sri Mariana Nadeak, Staf Teknis dan Hubmas Shinta Helen Hutapea dan Zaenal Muttaqin bertugas menarik surat suara cadangan di Kelurahan Tanjung Uma-Kecamatan Lubukbaja. 2.8. Bahwa Para Teradu kemudian turun ke kelurahan dan kecamatan tersebut untuk menjalankan tugas menarik surat suara cadangan, sebagaimana instruksi lisan Ketua dan Anggota KPU Provinsi Kepri. Hal ini dilakukan Para Teradu sebagai wujud pelaksanaan ketenguan Pasal 18 huruf l Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum: “Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan”. 2.9. Bahwa selama melaksanakan penarikan surat suara cadangan, juga hadir Panwascam atau PPL mendampingi atau melakukan pengawasan. 2.10. Bahwa tidak benar seolah-olah Bawaslu Kota Batam menemukan petugas/staff KPU Kota Batam membuka kotak suara tersegel untuk mengambil kekurangan surat suara. Bahwa yang sebenarnya adalah pembukaan kotak suara dilakukan setelah KPU Provinsi Kepulauan Riau berkoordinasi dengan Bawaslu Kepulauan Riau dan Bawaslu Kota Batam terkait pembukaan kotak suara yang tersegel untuk mengambil kekurangan surat suara di beberapa TPS. Adapun upaya pengambilan surat suara itu dilakukan guna menjamin pelaksanaan hak konstitusional setiap warga yang telah memiliki hak pilih untuk memilih dan/atau dipilih. 3. Terkait pengaduan Pengadu yang menyatakan pada hari Rabu, 17 April 2019 pukul 00.01 WIB Para Teradu belum mendistribusikan logistik Pemilu ke TPS di Kecamatan Sekupang dan Sagulung. Selain itu, petugas KPU Kota Batam juga masih melakukan kegiatan pemasukan surat suara dan penyegelan kotak suara. Untuk penyegelan kotak suara, yakni Kelurahan Sei Lekop, Sei Pelunggut, Tembesi, Sagulung Kota, Sungai Langkai, Sungai Binti, Tiban Lama, Tiban Indah, Tanjung Riau, dan Patam Lestari. Bahkan kegiatan pemasukan surat suara ke dalam kotak suara dan penyegelan kotak suara dilakukan oleh Satpol PP, pegawai kecamatan, pelajar, dan mahasiswa. Kegiatan tersebut selesai pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 8 pukul 07.20 WIB. Pendistribusian logistik Pemilu tersebut dilakukan dengan cara diambil langsung oleh PPS atau PPK ke gudang logistik KPU Kota Batam tanpa memberitahukan Pengawas Pemilu dan pihak keamanan, dapat Para Teradu jelaskan sebagai berikut: 3.1. Bahwa KPU Kota Batam telah menjadwalkan pengepakan mulai tanggal 28 Maret 2019 sampai 7 April 2019 dan jadwal distribusi logistik tanggal 10 April sampai 16 April 2019 (Bukti T-2). 3.2. Bahwa karena beberapa kendala di atas, kegiatan tersebut mengalami keterlambatan dari jadwal semula, sehingga pada tanggal 17 April 2019 dini hari masih ada kegiatan distribusi logistik di gudang yang disewa oleh KPU Kota Batam untuk beberapa kelurahan di Kecamatan Sekupang sampai dengan sekitar pukul 04.30 WIB, termasuk distribusi terakhir untuk Kelurahan Tiban Baru, Kecamatan Sekupang, logistik pemilu sudah sampai di kantor kelurahan sekitar jam 05.00 WIB. 3.3. Bahwa keterlambatan distribusi logistik untuk Kecamatan Sagulung dengan jumlah TPS terbanyak di Kota Batam tidak dapat dihindari dengan adanya kendala teknis, yakni kondisi luas gudang dan akses keluar masuk logistik yang terbatas di lokasi gudang serta beberapa hal kendala tehnis lainnya yang sudah disampaikan pada kronologis. 3.4. Bahwa pada proses kegiatan memasukkan surat suara ke dalam kotak suara, KPU Kota Batam meminta bantuan kepada PPK, PPS dan Staff Sekretariat di masing masing kecamatan dan kelurahan untuk membantu kegiatan tersebut dan memastikan bahwa logistik pemilu sudah sesuai dengan kebutuhan di masing masing kecamatan serta distribusi logistik sesuai dengan jadwal yang di rencanakan. 3.5. Bahwa KPU Kota Batam tidak pernah meminta bantuan atau mempekerjaan pelajar untuk kegiatan logistik. 3.6. Bahwa tidak ada larangan untuk melibatkan Satpol PP membantu kegiatan logistik di gudang KPU Kota Batam, karena pemerintah dan pemerintah daerah dapat memfasilitasi penyelenggaraan pemilu. Hal tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Bab XV tentang Peran Pemerintah dan Pemerintah Daerah Pasal 434 ayat (1) dan (2) sebagai berikut: (1). Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban Penyelenggara Pemilu, Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan bantuan dan fasilitas sesuai dengan peraturan perundang undangan. (2). Bantuan dan fasilitas sebagaimana yang dimaksud pada ayat huruf (i) kegiatan lain yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanan pemilu dalam Pemilihan Umum. 4. Bahwa terkait pengaduan Pengadu yang menyebutkan ditemukan kekurangan surat suara Presiden dan Wakil Presiden dari jumlah DPT dan suara cadangan kurang dari 2 persen di TPS 09 Kecamatan Sagulung serta ditemukan juga adanya surat suara DPRD Provinsi Daerah Pemilihan 5 tertukar ke Daerah Pemilihan 6 Kecamatan Belakang Padang dapat Para Teradu jelaskan sebagai berikut: 4.1. Pengaduan Pengadu terkait ditemukannya kekurangan suara Presiden dan Wakil Presiden dari jumlah DPT dan suara cadangan kurang dari 2 persen di TPS 09 Kecamatan Sagulung tidak jelas. Di Kecamatan 9 Sagulung, ada enam kelurahan yang terdiri dari Sagulung Kota, Sungai Binti, Sungai Langkai, Sungai Lekop, Sungai Pelunggut, dan Tembesi. Pengadu tidak menyebutkan secara jelas di kelurahan mana TPS tersebut, sehingga Para Teradu tak bisa menanggapi pengaduan tersebut. 4.2. Bahwa terkait surat suara tertukar antar daerah pemilihan sudah diatur dalam huruf B angka 10 dan 11 Surat Edaran Bersama Bawaslu RI dan KPU RI Nomor : SS- 0870/K.BAWASLU/PTU.00.00/4/2019 (Bukti T-3) tentang Penyelenggaraan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS sudah mengatur apabila terjadi surat suara tertukar di TPS sebagai berikut: 10. “Apabila pada saat pemungutan suara ditemukan surat suara yang tertukar dengan surat suara dari Dapil lainnya, Ketua KPPS mengumpulkan dan menghitung jumlah surat suara tersebut untuk dikategorikan sebagai surat suara yang tidak terpakai, serta dicatat sebagai kejadian khusus dalam formulir Model C2-KPU; 11. Dalam hal terdapat beberapa surat suara yang tertukar dengan surat suara dari Dapil lainnya telah dicoblos oleh pemilih, maka: a. surat suara Pemilu DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dinyatakan sah untuk partai politik; b. surat suara DPD dari Dapil Provinsi lain dinyatakan tidak sah; dan c. dicatat dalam Form Model C2-KPU sebagai catatan kejadian khusus; 4.3. Bahwa Surat Edaran Bersama tersebut sudah diteruskan dan diinformasikan kepada Ketua-Ketua PPK di Batam melalui WhatsApp Group (WAG) Ketua PPK Batam (Bukti T-4). Berdasarkan fakta dan bukti yang disampaikan tersebut, Para Teradu terbukti telah melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak terbukti adanya pelanggaran/penyimpangan terhadap kode etik penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana yang telah didalilkan oleh Pengadu. [2.6] ALAT BUKTI TERADU Menimbang bahwa untuk menguatkan jawabannya, maka Para Teradu mengajukan bukti-bukti sebagai berikut: Kode Keterangan Bukti T-1 : Screenshot WAG Info KPU Batam; Bukti T-2 : Rencana kegiatan logistik; Bukti T-3 : Surat Edaran Bersama Bawaslu RI dan KPU RI Nomor : SS- 0870/K.BAWASLU/PTU.00.00/4/2019; Bukti T-4 : Screenshot WA kepada Ketua-Ketua PPK di Batam terkait Surat Edaran Besama Bawaslu RI dan KPU RI; Bukti T-5 : Surat pemberitahuan kegiatan sortir, pengesetan, pengepakan logistik Pemilu 2019 kepada Bawaslu Kota Batam; 10 Bukti T-6 : Surat permohonan penambahan personil pengamanan logistik Pemilu 2019 kepada Polresta Barelang; Bukti T-7 : Surat pemberitahuan rencana pengisian surat suara ke sampul surat suara kepada Bawaslu Kota Batam; Bukti T-8 : Surat pemberitahuan kepada Bawaslu Kota Batam terkait distribusi logistik. [2.7] PETITUM TERADU Bahwa berdasarkan uraian di atas, Teradu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu untuk memutus pengaduan ini, sebagai berikut: 1. Menolak pengaduan Pengadu untuk seluruhnya; 2. Menyatakan bahwa Para Teradu tidak melakukan pelanggara kode etik Penyelenggara Pemilu; 3. Memohon kepada Majelis Sidang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia (DKPP RI) untuk merehabilitasi nama baik Teradu dalam Putusannya. [2.8] KETERANGAN PIHAK TERKAIT Staf Bawaslu Kota Batam Staf Bawaslu Kota Batam, Budianto, memberikan keterangan bahwa pada tanggal 16 April 2019 Pihak Terkait ditugaskan melakukan pengawasan di gudang logistik KPU Kota Batam. Menurut keterangan Pihak terkait, suasana gudang tersebut ramai dan penuh dengan orang yang melakukan pengepakan logistik. Terlihat ada PPS, PPK, pegawai kecamatan, Satpol PP, pelajar, dan mahasiswa terlibat dalam kegiatan pengepakan logistik. Kegitan pengepakan juga tidak dilakukan dengan tertib, terlihat petugas melakukan foto-foto di dalam gudang logistik. Pengepakan masih terjadi pada malam tanggal 16 April 2019 sampai dengan pagi hari tanggal 17 April 2019.

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan pengaduan Para Pengadu adalah terkait dengan dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Para Teradu; [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan Para Pengadu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut sebagai DKPP) terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagaimana berikut: Kewenangan DKPP [3.3] Menimbang bahwa DKPP dibentuk untuk menegakkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Hal demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyebutkan: “DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan aduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota”. Selanjutnya ketentuan Pasal 159 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengatur wewenang DKPP untuk: a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan; 11 b. Memanggil Pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik; dan d. Memutus Pelanggaran Kode Etik Ketentuan di atas, diatur lebih lanjut dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang menyebutkan bahwa penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP. [3.4] Menimbang bahwa pengaduan Para Pengadu terkait dengan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh para Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus pengaduan a quo; Kedudukan Hukum [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 458 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 juncto Pasal 4 ayat (1) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu, pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas Pengadu kepada DKPP. Selanjutnya ketentuan di atas diatur lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagai berikut: “Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh: a. Penyelenggara Pemilu; b. Peserta Pemilu; c. Tim Kampanye; d. Masyarakat; dan/atau e. Pemilih”. [3.6] Menimbang bahwa Para Pengadu adalah Penyelenggara Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu, dengan demikian Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; [3.7] Menimbang bahwa DKPP berwenang untuk mengadili pengaduan a quo, para Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan. 12

[4.1] Menimbang pengaduan Para Pengadu pada pokoknya mendalilkan bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan pemilu yang dilakukan Para Pengadu selaku Bawaslu Kota Batam, tindakan dan sikap Para Teradu telah melanggar prinsip profesional, efektif, dan efisien dalam melaksanakan tahapan persiapan dan distribusi logistik surat suara pada Pemilu 2019 di Kota Batam. Bahwa pada tanggal 16 April 2019, Para Teradu masih melakukan kegiatan distribusi surat suara dari gudang atas ke gudang bawah untuk dimasukkan ke dalam kotak suara. Dalam proses tersebut, tim pengawasan Bawaslu Kota Batam menemukan Petugas KPU Kota Batam melakukan pembukaan kotak suara tersegel dengan maksud mengambil surat suara untuk memenuhi kekurangan surat suara di Kecamatan Lubukbaja, Kecamatan Sagulung, dan Kecamatan Bengkong. Pengepakan surat suara tersebut melibatkan PPK, PPS, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), pegawai kecamatan, pelajar, mahasiswa, dan masyarakat umum sehingga tidak terjaga sterilisasi logistik pemilu. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 Pukul 00:01 WIB, Para Pengadu mendapati Para Teradu belum melakukan distribusi logistik pemilu ke beberapa TPS di Kecamatan Sekupang dan Kecamatan Sagulung serta masih terlihat melakukan kegiatan memasukkan surat suara dan penyegelan kotak suara. Bahkan kegiatan tersebut dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), pegawai kecamatan, pelajar, mahasiswa, dan baru selesai pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 Pukul 07.20 WIB. Seharusnya pada waktu tersebut logistik pemilu sudah terdistribusikan untuk TPS di Kecamatan Sekupang dan Kecamatan Sagulung. Bahwa pada tanggal 17 April 2019 masih terjadi pendistribusian logistik dengan cara diambil langsung oleh PPS atau PPK di kantor KPU Kota Batam tanpa pemberitahuan kepada pengawas dan pihak keamanan. Selanjutnya, berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Para Pengadu dan jajarannya ditemukan kekurangan surat suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dari jumlah Daftar Pemilih Tetap dan surat suara cadangan kurang dari 2 (dua) persen di TPS 09 Kecamatan Sagulung. Ditemukan juga adanya surat suara Pemilu DPRD Provinsi Dapil 5 tertukar dengan Dapil 6 di Kecamatan Belakang Padang serta terdapat surat suara ganda; [4.2] Menimbang jawaban dan keterangan Para Teradu pada pokoknya menolak seluruh dalil aduan Para Pengadu kecuali diakui kebenarannya secara tegas. Bahwa Para Teradu membenarkan pada tanggal 16 April 2019 masih ada pekerjaan memasukkan surat suara ke dalam sampul surat suara untuk beberapa kelurahan di Kecamatan Sekupang karena pada tanggal tersebut masih dalam tahapan. Terkait kegiatan distribusi logistik dari gudang atas (gudang pinjam pakai KPU Kota Batam) ke gudang bawah (gudang milik Persero) dikarenakan pintu akses keluar-masuk logistik hanya satu sehingga terjadi antrian. Hal ini berakibat keterlambatan distribusi logistik berdasarkan jadwal yang sudah ditetapkan Para Teradu. Bahwa terkait pembukaan kotak suara yang sudah disegel, Para Teradu menjelaskan pada tanggal 15 April 2019, Para Teradu mendapat laporan dari PPK Bengkong, PPK Lubukbaja, dan PPK Sagulung perihal kekurangan surat suara di Kelurahan Tanjung Buntung, Kecamatan Bengkong, Kelurahan Tanjung Uma, Kecamatan Lubukbaja, serta Kelurahan Sungai Langkai, Kecamatan Sagulung. Terhadap kekurangan surat suara, Teradu VI pada tanggal 16 April 2019 ditugaskan untuk mengambil surat suara di KPU RI di Jakarta. Pada tanggal 16 April 2019 Pukul 18.31 WIB, Teradu VI melalui Whatsapp Group Info KPU Batam menyampaikan bahwa dirinya ketinggalan pesawat dari Jakarta dengan tujuan Kota Batam. 13 Kejadian tersebut mengakibatkan Teradu VI baru tiba pada tanggal 17 April 2019 Pukul 13.00 WIB di Kantor KPU Kota Batam pada saat pemungutan suara sudah berakhir. Bahwa merujuk Pasal 88 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, perihal pengadaan, pendistribusian perlengkapan penyelenggara pemilu ditetapkan oleh KPU. Selanjutnya dalam Pasal 340 ayat (2) jo Pasal 241 ayat (1) angka 7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menerangkan bahwa Sekretaris KPU Kabupaten/Kota bertanggung jawab dalam pendistribusian logistik atau perlengkapan pemungutan suara dari KPU Kabupaten/Kota sampai TPS. Terhadap kekurangan surat suara di Kota Batam, pada tanggal 16 April 2019 Pukul 21.00 WIB di kantor KPU Kota Batam, Ketua dan Anggota KPU Provinsi Kepulauan Riau, Sriwati dan Widiyono Agung, menggelar rapat kordinasi bersama Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, Sjahri Papene dan Said Abdullah Dahlawi, serta hadir juga Anggota Bawaslu Kota Batam Mangihut Rajagukguk dan perwakilan Polda Kepri. Rapat koordinasi berkesimpulan untuk memberikan instruksi kepada Para Teradu untuk menarik surat suara cadangan guna memenuhi kekurangan surat suara di TPS di Kelurahan Tanjung Buntung Kecamatan Bengkong, Kelurahan Tanjung Uma Kecamatan Lubukbaja, dan Kelurahan Sungai Langkai Kecamatan Sagulung. Kemudian Para Teradu menjalankan tugas yakni menarik surat suara cadangan. Menindaklanjuti instruksi tersebut, Para Teradu kemudian turun ke kelurahan dan kecamatan tersebut untuk menarik surat suara cadangan. Bahwa penarikan surat suara cadangan turut dihadiri Panwaslu Kecamatan dan PPL yang melakukan pendampingan dan pengawasan. Dengan demikian tidak benar ada petugas atau staf KPU Kota Batam melakukan pembukaan kotak suara tersegel untuk mengambil kekurangan surat suara. Bahwa pembukaan kotak suara tersegel dilakukan setelah ada instruksi dari KPU dan Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau. Adapun upaya pengambilan surat suara dilakukan guna menjamin pelaksanaan hak konstitusioal warga negara yang akan menggunakan hak pilihnya. Terkait dalil belum dilakukan pendistribusian logistik pemilu untuk TPS di Kecamatan Sekupang dan Sagulung, Para Teradu membenarkan bahwa terjadi keterlambatan pendistribusian logistik dari jadwal yang semula telah ditetapkan. Para Teradu telah menjadwalkan pengepakan mulai tanggal 28 Maret 2019 sampai 7 April 2019 dan jadwal pendistribusian logistik tanggal 10 April sampai 16 April 2019. Bahwa keterlambatan logistik tidak dapat dihindari karena luas gudang dan akses keluar- masuk logistik yang terbatas di lokasi gudang. Bahwa pada proses memasukan surat suara ke dalam kotak suara, Para Teradu meminta bantuan kepada PPK, PPS, dan staf sekretariat di masing-masing kecamatan dan kelurahan untuk membantu kegiatan tersebut. Bahwa Para Teradu tidak pernah mempekerjakan pelajar untuk kegiatan logistik dan tidak ada larangan dalam melibatkan Satpol PP membantu kegiatan logistik di gudang KPU Kota Batam. Dalam Pasal 434 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menyebutkan pemerintah daerah dapat memfasilitasi penyelenggara pemilu. Pengaduan Para Pengadu terkait ditemukannya kekurangan surat suara Presiden dan Wakil Presiden dari jumlah DPT dan surat suara cadangan kurang dari 2 (dua) persen di TPS 09 Kecamatan Sagulung tidak jelas. Di Kecamatan Sagulung, terdapat enam kelurahan yang terdiri dari Sagulung Kota, Sungai Binti, Sungai Langkai, Sungai Lekop, Sungai Pelunggut, dan Tembesi. Para Pengadu tidak menyebutkan secara jelas di kelurahan mana TPS tersebut, sehingga Para Teradu tidak dapat menanggapi pengaduan tersebut. Bahwa terkait surat suara tertukar antar daerah pemilihan sudah diatur dalam Surat Edaran Bersama Bawaslu RI dan KPU RI Nomor: SS-0870/K.BAWASLU/PTU.00.00/4/2019 tentang Penyelenggaraan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS, apabila 14 terdapat surat suara tertukar dengan surat suara dari Dapil lainnya, Ketua KPPS mengumpulkan dan menghitung jumlah surat suara tersebut untuk dikategorikan sebagai surat suara yang tidak terpakai, serta dicatat sebagai kejadian khusus dalam formulir Model C2-KPU. Dalam hal terdapat beberapa surat suara yang tertukar dengan surat suara dari Dapil lainnya telah dicoblos oleh pemilih, maka surat suara Pemilu DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dinyatakan sah untuk partai politik dan surat suara DPD dari Dapil Provinsi lain dinyatakan tidak sah; [4.3] Menimbang jawaban dan keterangan para pihak, bukti dokumen, dan fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan tindakan Para Teradu mengakibatkan kekurangan surat suara dan keterlambatan pendistribusian logistik Pemilu 2019 di Kota Batam yang bertentangan dengan mekanisme dan prosedur peraturan perundang-undangan. Dalam sidang pemeriksaan DKPP, Para Teradu membenarkan terjadi keterlambatan pendistribusian logistik melebihi jadwal yang ditetapkan dengan alasan tidak memadainya luas gudang dan terbatasnya akses keluar-masuk dua gudang yang digunakan untuk pengepakan dan distribusi logistik Pemilu 2019. Bahwa Para Teradu menetapkan jadwal pengepakan logistik mulai tanggal 28 Maret 2019 s.d 7 April 2019 dan distribusi logistik pada tanggal 10 April 2019 s.d 16 April 2019. Terungkap fakta dalam sidang pemeriksaan Para Teradu masih melakukan pengepakan dan distribusi logistik pada tanggal 17 April 2019 sehingga mengakibatkan beberapa TPS kekurangan surat suara. Selain kendala teknis gudang logistik, Para Teradu pada tanggal 15 April 2019 menerima laporan dari tiga PPK perihal kekurangan surat suara pemilu di Kelurahan Tanjung Butung Kecamatan Bengkong, Kelurahan Tanjung Uma Kecamatan Lubukbaja, dan Kelurahan Sungai Langkai Kecamatan Sagulung. Teradu I s.d Teradu V kemudian menugaskan Teradu VI untuk mengambil kekurangan surat suara ke KPU RI di Jakarta pada tanggal 16 April 2019. Akan tetapi Teradu VI tidak dapat kembali ke Kota Batam tepat waktu dengan alasan ketinggalan pesawat dari Jakarta menuju Kota Batam sehingga baru tiba di Kantor KPU Kota Batam pada tanggal 17 April 2019 sekitar Pukul 13.00 WIB. Terhadap peristiwa tersebut, KPU dan Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau sekitar Pukul 21.00 WIB tanggal 16 April 2019 mengadakan rapat koordinasi dan menginstruksikan Para Teradu mengambil surat suara cadangan di dalam kotak suara untuk didistribusikan ke sejumlah TPS yang kekurangan surat suara. Terungkap fakta bahwa proses pembukaan kotak suara tersegel untuk mengambil surat suara cadangan dilakukan tanpa dituangkan dalam berita acara (BA) pembukaan kotak suara. Pihak Terkait staf Bawaslu Kota Batam yang melakukan pengawasan di gudang logistik turut memberikan keterangan mengenai situasi di dalam gudang sangat ramai sehingga tidak diketahui identitas petugas yang melakukan pengepakan surat suara. Menurut Pihak Terkait, kegiatan pengepakan berlangsung sekitar Pukul 20.00 WIB tanggal 16 April 2019 s.d Pukul 07.20 WIB tanggal 17 April 2019. Para Teradu tidak membantah bahwa kegiatan memasukkan surat suara ke dalam kotak melibatkan PPS, PPK, staf kecamatan, dan Satpol PP. Terhadap fakta-fakta persidangan tersebut, DKPP berpendapat tindakan Para Teradu tidak maksimal dalam memastikan kelengkapan dan distribusi logistik Pemilu 2019 berjalan sesuai prosedur dan tahapan. Berkenaan tidak memadainya kondisi dua gudang logistik KPU Kota Batam, Teradu I s.d Teradu V tidak dibenarkan melepaskan tanggung jawabnya selaku Anggota KPU Kota Batam dengan melimpahkan kesalahan kepada Teradu VI. Hal ini menunjukkan tidak adanya koordinasi yang cukup antara Teradu I s.d Teradu V dan Teradu VI perihal persiapan dan distribusi logistik pemilu. Para Teradu seharusnya memiliki 15 perencanaan yang baik mengantisipasi permasalahan teknis yang muncul mengenai tidak memadainya kondisi gudang logistik. Ketidaksiapan menangani kendala teknis gudang logistik diperparah dengan sikap teledor Teradu VI tidak dapat membawa kekurangan surat suara dari Jakarta dengan tepat waktu. Penjelasan Teradu VI tertinggal pesawat di Jakarta merupakan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara etis. Terungkap fakta dalam sidang pemeriksaan bahwa penugasan Teradu VI mengambil surat suara ke Jakarta dilakukan tanpa berkoordinasi dengan Para Pengadu selaku Bawaslu Kota Batam. Selanjutnya, tindakan Para Teradu membuka kotak suara tanpa disertai berita acara (BA) pembukaan kotak suara juga tidak dapat dibenarkan secara hukum dan etika. Meskipun pembukaan kotak suara tersegel merupakan instruksi KPU dan Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, akan tetapi tindakan pembukaan kotak suara oleh Para Teradu seharusnya dilakukan berdasarkan mekanisme dan prosedur hukum yang berlaku sehingga tidak menimbulkan kecurigaan dan syakwasangka, baik oleh pemilih, peserta pemilu, maupun pengawas pemilu. Pengambilan surat suara cadangan dalam kotak suara tersegel tanpa berita acara (BA) untuk mengganti kekurangan surat suara di sejumlah TPS juga dapat menghilangkan hak konstitusional pemilih terdaftar untuk memberikan suaranya apabila dilakukan tanpa perencanaan yang baik dan sesuai prosedur hukum. Dengan demikian, DKPP menilai tindakan Para Teradu mengakibatkan kekacauan tahapan dan pemungutan suara di Kota Batam bertentangan dengan hukum dan etika. Para Teradu terbukti melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (3) huruf f, g, dan h juncto Pasal 15 Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum; [4.4] Menimbang terhadap dalil aduan Pengadu selebihnya, DKPP tidak relevan untuk mempertimbangkan.

Berdasarkan penilaian atas fakta dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan Para Pengadu, memeriksa dan mendengar jawaban Para Teradu, memeriksa keterangan Pihak Terkait, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan Para Pengadu dan Para Teradu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa: [5.1] Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili pengaduan Pengadu; [5.2] Para Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; dan [5.3] Teradu I, II, III, IV, V, dan Teradu VI terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu; Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas,

1. Menerima Pengaduan Pengadu untuk sebagian; 2. Menjatuhkan sanksi Peringatan Keras kepada Teradu I Syahrul Huda selaku Ketua merangkap Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Batam, Teradu II Zaki Setiawan, Teradu III Sudarmadi, Teradu IV Muhammad Sidik, dan Teradu V Muliadi Efendi, masing-masing selaku Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Batam; 16 3. Menjatuhkan sanksi Peringatan Keras kepada Teradu VI AC Herlambang selaku Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Batam; 4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau untuk melaksanakan Putusan ini sepanjang terhadap Teradu I, II, III, IV, dan Teradu V paling lama 7 (tujuh) hari sejak Putusan ini dibacakan; 5. Memerintahkan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau untuk melaksankan putusan ini sepanjang terhadap Teradu VI paling lama 7 (tujuh) hari sejak Putusan ini dibacakan; dan 6. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini. Demikian diputuskan dalam Rapat Pleno oleh 7 (tujuh) anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Harjono selaku Ketua merangkap Anggota; Alfitra Salam, Teguh Prasetyo, Muhammad, Ida Budhiati, Hasyim Asy’ari, dan Rahmat Bagja masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin tanggal Tiga Puluh bulan September tahun Dua Ribu Sembilan Belas dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari ini, Rabu tanggal Dua Puluh bulan November tahun Dua Ribu Sembilan Belas oleh Harjono, selaku Ketua merangkap Anggota, Alfitra Salam, Teguh Prasetyo, Muhammad, dan Ida Budhiati, masing-masing sebagai Anggota. KETUA ttd Harjono ANGGOTA ttd ttd Muhammad Teguh Prasetyo ttd ttd Alfitra Salam Ida Budhiati Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya. SEKRETARIS PERSIDANGAN Osbin Samosir 17