Arsip Putusan DKPP RI

PUTUSAN Nomor 280-PKE-DKPP/IX/2019 DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA DEMI KEADILAN DAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU Memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir Pengaduan Nomor 238- P/L-DKPP/VII/2019 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 280-PKE- DKPP/IX/2019, menjatuhkan Putusan dugaan pelanggaran kode etik yang diajukan oleh:

[1.1] PENGADU Nama : Muhammad Yunus Pekerjaan/Lembaga : Wiraswasta/Caleg Gerindra Kota Batam Alamat : Puri Agung III, Blok B3 No 01, Kelurahan Mangsang, Kecamatan Sei Beduk, Kota Batam Selanjutnya disebut sebagai----------------------------------------------- Pengadu;

Terhadap: [1.2] TERADU 1. Nama Mangihut Rajagukguk : Jabatan Anggota Bawaslu Kota Batam: Alamat : Kompleks Ruko Trinusa Jaya Blok C Nomor 12a–12b, Batam Centre, Kota Batam Selanjutnya disebut sebagai-----------------------------------------------Teradu I; 2. Nama Bosar Hasibuan : Jabatan Anggota Bawaslu Kota Batam: Alamat : Kompleks Ruko Trinusa Jaya Blok C Nomor 12a–12b, Batam Centre, Kota Batam Selanjutnya disebut sebagai----------------------------------------------Teradu II; Selanjutnya Teradu I dan Teradu II disebut sebagai--------------Para Teradu. [1.3] Membaca pengaduan Pengadu; Mendengar keterangan Pengadu; Mendengar keterangan Para Teradu; Mendengar keterangan Saksi; Mendengar keterangan Pihak Terkait; dan mempelajari dengan seksama semua dokumen dan bukti-bukti yang diajukan Pengadu dan Para Teradu.

[2.1] POKOK PENGADUAN PENGADU Menimbang Pengadu mengajukan pengaduan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut DKPP) atas dugaan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Para Teradu selaku Anggota Bawaslu Kota Batam yang pada pokoknya mendalikan sebagai berikut: 1. Bahwa sebelumnya pada Pengadilan Negeri Batam telah menjatuhkan Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2019/PN.Btm tertanggal 10 Juni 2019 dalam perkara a quo dengan amar putusannya menyatakan Terdakwa Muhammad Yunus tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, sebagaimana dalam dakwaan tunggal, membebaskan terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum, memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya dalam keadaan semula, Menyatakan barang bukti berupa 18 (delapan belas) stiker atas nama caleg Muhammad Yunus, 3 (tiga) lembar contoh surat suara, 1 (satu) helai kaos lengan panjang warna putih berlogo Partai Gerindra an. Caleg Muhammad Yunus, Uang tunai sebesar Rp. 600,000,- (enam ratus ribu rupiah), dikembalikan kepada saksi Mangihut Rajagukguk, membebankan biaya perkara kepada Negara; 2. Bahwa selanjutnya pada tingkat banding Pengadilan Tinggi Pekan Baru telah menjatuhkan putusannya atas perkara a quo Nomor 224/PID.SUS/2019/PT.PBR tertanggal 17 Juni 2019 yang amar putusannya Menerima Permohonan Banding dari Pembanding/ Jaksa Penuntut Umum tersebut, Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 403/Pid.Sus/2019/PN.Btm tanggal 10 Juni 2019 yang dimohon banding tersebut terhadap putusan tersebut bahwa Bawaslu Kota Batam telah merekayasa kasus ini dan menghadirkan para saksi-saksi palsu, Saksi Rekayasa yang membuktikan bahwa tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa adalah berupa kasus Rekayasa, yaitu saksi yang bernama Binsar Silalahi, dimana saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dihadapan Majelis hakim dalam perkara Nomor 403/Pid.Sus/2019/PN.Btm, yang keterangannya berdiri sendiri tidak memiliki keseuaian dengan saksi-saksi lain yang didengar dibawah sumpah di persidangan (keterangan saksi Binsar Silalahi ini dapat dikategorikan sebagai keterangan palsu), dimana ia menerangkan bahwa telah menerima uang tunai langsung dari Terdakwa, sementara keterangan saksi ini tidak didukung oleh keterangan saksi-saksi lain yang dapat menerangkan dan menjelaskan bahwa mereka melihat secara langsung saksi Binsar Silalahi telah menerima uang dari terdakwa bahkan sebaliknya bahwa saksi-saksi lainnya yang diantaranya saksi Hubertus Laka Demu sama sekali tidak mengenal saksi Binsar Silalahi yang notabennya adalah tim sukses dari Caleg Werton Panggabean yang diuntungkan apabila Terdakwa didiskualifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). 3. Selanjutnya bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang telah di terangkan oleh para saksi 8 (delapan) orang saksi sesuai daftar saksi dalam berkas perkara, dan 3 (tiga) orang saksi a de charge dibawah sumpah tidak diketahui secara pasti kapan dan dimana uang tersebut diberikan oleh terdakwa kepada para saksi-saksi dan hal tersebut menjadi fakta bahwa peristiwa Money Politik yang di dakwakan kepada terdakwa Muhammad Yunus tidak pernah terjadi sehingga saya sebagai terdakwa berkesimpulan bahwa dakwaan jaksa penuntut umum yang di tujukan kepada saya adalah dakwaan fiktif mengingat peristiwa hukum yang didakwakan kepada saya adalah hasil rekayasa dari Jaksa Penuntut Umum, 4. Bahwa pemohon peninjauan kembali (PK) dalam hal ini melampirkan bukti bukti berupa Video dugaan money politik yang di viralkan oleh media redaksi Bintang Cakrawala Network (BCN) NEWS berdurasi 3 (tiga) menit 45 (empat pulu lima) detik yang diperankan oleh saksi Hubertus Laka Demu saat saksi mendatangi kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Batam pada tanggal. 25 April 2019, Empat Lembar Photo yang telah diberi keterangan secukupnya, Bahwa dari Fakta fakta yang terungkap dalam persidangan dimana Jaksa Penuntut umum telah gagal menghadirkan saksi fakta dimana saksi fakta adalah orang yang melihat atau menyaksikan dengan mata kepala sendiri suatu tindak pidana sehingga dengan keterangan saksi fakta, maka akan lebih jelas dan terang benderang dan menjadi fakta yang tidak terbantahkan. Sehubungan dengan kejadian tersebut di atas, agar DKPP memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu. [2.2] ALAT BUKTI PENGADU Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pengadu mengajukan bukti- bukti sebagai berikut: Kode Keterangan Bukti P-1 : Putusan Perkara Nomor : 403/PID.SUS/2919/PN.BTM; Bukti P-2 : Putusan perkara Nomor : 224/PID.SUD/2019/PT.PBR; Bukti P-3 : Rekaman Video berdurasi 3 menit 45 detik yang diperankan oleh HUBERTUS LAKA DEMU tanggal 25 April 2019; Bukti P-4 : Rekaman Video Berdurasi 1 menit 26 detik yang diperankan oleh HUBERTUS LAKA DEMU tanggal 13 Mei 2019; Bukti P-5 : Kronologis Rekayasa Kasus Politik Uang Muhammad Yunus Yang Telah di Vonis Bersalah olah Pengadilan Tinggi Pekanbaru; Bukti P-6 : Surat Pernyataan saudara Hubertus Laka Demu; Bukti P-7 : Akta pernyataan Nomor 04 yang di buat pada tanggal 02 Juli 2019 Bukti P-8 : Akta pernyataan Nomor 05 yang di buat pada tanggal 02 Juli 2019 Bukti P-9 : Akta pernyataan Nomor 06 yang di buat pada tanggal 02 Juli 2019 [2.3] SAKSI PENGADU Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pengadu mengajukan Saksi sebagai berikut: 1. Berliana Sihombing Saksi tinggal di Muka Kuning yang merupakan satu dapil dengan Pengadu dan Saksi sudah kenal dengan Pengadu selama 8 (delapan) tahun. Saksi menerangkan bahwa dirinya dipanggil menjadi saksi di Pengadialan Negeri Batam pada perkara yang dituduhkan kepada Pengadu Muhammad Yunus. Saksi tidak melihat dan tidak mengetahui kapan dan dimana serta bagaimana money politic itu terjadi. Saksi menerangkan bahwa dirinya tidak pernah menerima sama sekali pemberian uang oleh siapapun apalagi dari Pengadu sebagaiman yang dituduhkan JPU, bahkan Saksi tidak pernah mendapatkan Kartu Nama Pengadu atau pun dijanjikan sesuatu oleh Pengadu. Dalam perkara Pengadu, Saksi tidak pernah didatangi dan diklarifikasi oleh Teradu atau Gakkumdu, tetapi Saksi termasuk orang yang dipanggil di Pengadilan PN Batam karena diminta Pengadu. 2. Priyono Saksi diminta oleh Pengadu sebagai Saksi dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik. Saksi meruspakan mantan Ketua PPS Kelurahan Mangsang dan juga selaku Ketua RW di daerah tersebut dan Saksi kenal dengan Pengadu kurang-lebih selama 10 tahun. Saksi menerangkan bahwa tidak benar bahwa Pengadu membagi-bagikan uang kepada warga/pemilih. Jauh hari sebelum Pemilu, Saksi pernah mengenalkan Ketua-ketua RT dilingkungan RW-nya dan mengenalkan Saksi, karena Saksi juga sebagai Ketua RW mengetahui bahwa Pengadu selama menjadi Caleg, meminta RT untuk meminta dukungan dan doa kepada warga/pemilih. Dalam hal sidang di Pengadilan PN, saksi merasa tidak pernah dilibatkan terkait pelanggaran kegiatan kampanye ini. Saksi tahu nama Ketua Panwascam Kecamatan Sungai Beduk yaitu Pak Suradi dan lupa terhadap nama 2 anggota Pancascam). Terkait temuan Bawaslu Kota Batam tersebut dalam perkara a quo, Saksi mengatakan bahwa Ia tidak tahu apakah Panwascam mengetahui kasus ini atau tidak. 3. Hannan Siregar Saksi merupakan Pengawas Kelurahan Mangsang Kecamatan Sungai Beduk, Saksi kenal dengan Pengadu sekitar 5 (lima) tahun-an karena Pengadu merupakan Tokoh Masyarakat. Pada perjalanan perkara a quo, Saksi sempat dipanggil ke Pengadilan Negeri Batam, dan menerangkan bahwa selama menjadi Pengawas tidak ada laporan/temuan terkait Pengadu. Saksi menerangkan kenal Sdr. Robertus karena dia Ketua LPM (Lembaga Pemberdayaan Maysarakat). Saksi menerangkan terkait tugas sebagai Pengawas, bahwa Saksi telah membuat LHP (Laporan Hasil Pengawasan) dan Saksi menemukan banyak temuan terkait poster-poster (alat peraga kampanye) yang masih terpasang di hari masa tenang. Dalam keterangannya di Kelurahan Mangsang mempunyai 110-an TPS dan 3000-an pemilih. Dan Saksi menerangkan bahwa Panwascam Kec. Sungai Beduk ada 3 yang diketuai Bpk Suryadi, Anggotanya Ibu xx (Saksi lupa namanya) dan Bapak Ferry. Setahu Saksi untuk penindakan di Panwascam adalah bagian dari Ibu (saksi lupa namanya), dan tidak ada temuan atau laporan terkait perkara Pengadu. Dan Saksi berharap kedepan, jika terdapat laporan/temuan kejadian/pelanggaran oleh Bawaslu Kota Batam, maka harus tahu sampai kebawah (Panwascam atau hingga sampai Pengawas Kelurahan) 4. Haridis Saksi adalah mantan Linmas di TPS 048. Saksi mengenal Pengadu sejak tahun 2012. Saksi menerangkan bahwa Pengadu adalah orang yang baik dan suka menolong warga. 5. Khalid Bahri Panjaitan Saksi mengenal Pengadu dan sering berdiskusi bersama di Morning Bakery. Saksi menerangkan bahwa tidak pernah melihat sama sekali Pengadu membagi-bagikan uang. 6. Hendra Faisal Saksi merupakan Ketua RT di Perumahan Puri Agung Kel. Mangsang, dan satu komplek dengan Pengadu hanya saja beda RT, Saksi juga Ketua KPPS. Saksi kenal dengan Pengadu kuranglebih 10 (sepuluh) tahunan dan Pengadu sering membantu warga sekitar (misalnya memasukkan anak ke sekolah), ketemu dengan Pengadu di Morning Bakery Panbil. Dalam keterangan Saksi, bahwa Pengadu tidak pernah memberi uang atau kaos kepada pemilih. Terkait Pengadu selaku Caleg memang pernah meminta ijin menggunakan Fasum (fasilitas umum) warga di RT-nya dan Saksi ijinkan karena itu merupakan hak Caleg, tetapi harus melalui mekanisme yang berlaku (sesuai aturan). Dalam penjelasannya Saksi menjelaskan bahwa di Perumahannya terdapat 2 (dua) caleg dan yang meminta ijin untuk sosialisasi hanya Pengadu. Terhadap Sdr. Robertus Ia kenal karena Sdr. Robertus adalah Ketua LPM (Lembaga Pemberdayaan Maysarakat). [2.4] PETITUM PENGADU Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pengadu memohon kepada DKPP berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut: 1. Mengabulkan Pengaduan Pengadu untuk seluruhnya; 2. Menjatuhkan sanksi berupa Pemberhentian Tetap kepada Para Teradu; 3. Apabila Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aeq uo et bono). [2.5] PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN PARA TERADU Menimbang bahwa Para Teradu telah menyampaikan jawaban dan penjelasan pada saat persidangan yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: 1. Pada hari Kamis, tanggal 25 April 2019, telah datang kekantor Bawaslu Kota Batam 2 (dua) orang masyarakat bernama Hubertus Laka Demu dan German Parningotan Simanjuntak. Namun, hanya Hubertus Laka Demu yang menemui Saudara Denny Siallagan staff Bawaslu Kota Batam. Agenda dari Pertemuan tersebut adalah untuk berkonsultasi terkait pembuatan laporan dan pemenuhan persyaratan dalam pembuatan laporan. Terkait dengan hal ini, beberapa media menyampaikan bahwa Hubertus Laka Demu datang ke kantor Bawaslu Kota Batam untuk membuat laporan dan beberapa media lainnya menyampaikan bahwa Bawaslu Kota Batam menolak laporan yang disampaikan oleh Hubertus Laka Demu. Fakta yang sebenarnya terjadi dan telah dilakukan klarifikasi oleh Hubertus Laka Demu dan anggota Bawaslu Kota Batam (Mangihut Rajagukguk) bahwa kedatangan Hubertus Laka Demu hanya berkonsultasi, bukan untuk membuat laporan sebagaimana yang disampaikan oleh beberapa media.(Bukti T-01) 2. Pada hari Sabtu, tanggal 27 April 2019, German Parningotan Simanjuntak mendatangi kembali kantor Bawaslu Kota Batam untuk melaporkan adanya dugaan politik uang yang dilakukan oleh Muhammad Yunus (Caleg DPRD Kota Batam dari Partai Gerinda Dapil 3 No. Urut 7). Peristiwa dugaan politik uang tersebut diketahuinya pada tanggal 16 April 2019. Dengan membawa alat bukti berupa (Bukti T-02); 1) Uang tunai Rp 600.000,- 2) Contoh kertas suara dan kalender caleg atas nama Muhammad Yunus 3) Foto uang tunai, kertas suara, dan tim sukses Muhammad Yunus atas nama Bapak Hubertus 4) Stiker atas nama Muhammad Yunus Caleg Dapil 3 No. Urut 7 Partai Gerindra 5) Baju tim sukses Muhammad Yunus Dengan melampirkan nama saksi-saksi sebagai berikut ; 1) Mangoloi Samosir 2) Udur Sinaga 3) Santa Sinaga 4) Ronal David Simamora 5) Binsar Silalahi 6) Ance Sianipar 3. Pada hari Senin tanggal 29 April 2019, terhadap perkara tersebut diatas dilakukan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Pemilu oleh Bawaslu Kota Batam yang dituangkan kedalam Formulir Model B.5 sebagaimana ketentuan Pasal 9 Perbawaslu No. 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum. Adapun hasil kajian awal terhadap dugaan politik uang yang dilakukan oleh Muhammad Yunus (Caleg DPRD Kota Batam dari Partai Gerinda Dapil 3 No. Urut 7) dengan kesimpulan bahwa tidak terpenuhinya syarat formil pada laporan yang dilaporkan. terhadap perkara tersebut juga direkomendasikan untuk menjadi temuan dan akan dibahas pada rapat pleno Bawaslu Kota Batam (Bukti T-04) 4. Pada hari Senin tanggal 29 April, Bapak Mangihut Rajagukguk (anggota Bawaslu Kota Batam) Membuat Laporan Hasil Pengawasan (LHP) terkait dengan Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu atas nama Muhammad Yunus. (Bukti T-05) 5. Pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2019, terhadap perkara tersebut Bawaslu Kota Batam menerbitkan status laporan yang dituangkan kedalam formulir B.15. (Bukti T-06) 6. Pada hari dan tanggal yang sama yaitu hari Kamis, tanggal 2 Mei 2019, Komisioner Bawaslu Kota Batam melakukan rapat pleno untuk menentukan apakah dugaan tersebut memenuhi unsur untuk dijadikan temuan atau tidak. Pada rapat pleno yang dilakukan tersebut, Komisioner Bawaslu Kota Batam sepakat untuk menetapkan dugaan politik uang tersebut menjadi temuan dengan nomor 016/TM/PL/Kot/10.02/IV/2019 dan dapat dilakukan Pembahasan Pertama bersama Sentra Gakkumdu. (Bukti T-07) 7. Pada hari Jum’at, tanggal 3 Mei 2019, terhadap temuan dengan nomor 016/TM/PL/Kot/10.02/IV/2019 telah dilakukan Pembahasan Pertama bersama Sentra Gakkumdu yang terdiri dari 3 (tiga) unsur yaitu Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan sebagaimana ketentuan Pasal 20 Perbawaslu No. 31 Tahun 2018 Tentang Sentra Gakkumdu. Terhadap temuan tersebut pula masing-masing unsur Sentra Gakkumdu mengeluarkan tanggapan atau pendapat. Adapun hasil tanggapan atau pendapat tersebut sebagai berikut: Bawaslu menyatakan bahwa syarat formil dan materiil sudah terpenuhi. Kepolisian menyatakan bahwa temuan tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta layak untuk ditindaklanjuti dan dilakukan proses penyelidikan dengan melakukan investigasi pada saksi-saksi dan terlapor. Kejaksaan menyatakan bahwa temuan tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta dapat dilakukan klarifikasi. Adapun kesimpulan pada Pembahasan Pertama sentra Gakkkumdu terhadap temuan dengan nomor 016/TM/PL/Kot/10.02/IV/2019 adalah bahwa Muhammad Yunus (Caleg DPRD Kota Batam dari Partai Gerinda Dapil 3 No. Urut 7) diduga melakukan politik uang pada masa tenang sesuai dengan Pasal 523 Ayat (2) UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu. (Bukti T-08) 8. Pada hari dan tanggal yang sama yaitu hari Jum’at, tanggal 3 Mei 2019, Bawaslu Kota Batam didampingi pihak Kepolisian melakukan klarifikasi dengan cara meminta keterangan dari para saksi untuk mencari kebenaran fakta dari dugaan pelanggaran pemilu tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 18 Perbawaslu No. 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum. Adapun saksi yang dimintai keterangan adalah sebagai berikut (Bukti T-09): 1) German Parningotan Simanjuntak 2) Binsar Silalahi 3) Santa Sinaga 4) Ance Sianipar 5) Ronald David Simamora 9. Pada hari Minggu, tanggal 5 Mei 2019, Bawaslu Kota Batam melakukan kajian dugaan pelanggaran pemilu terhadap temuan dengan nomor 016/TM/PL/Kot/10.02/IV/2019 sebagaimana ketentuan Pasal 21 Perbawaslu No. 31 Tahun 2018 Tentang Sentra Gakkumdu. Hasil kajian dugaan tersebut dituangkan kedalam formulir model B.10, dengan kesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Muhammad Yunus (Caleg DPRD Kota Batam dari Partai Gerinda Dapil 3 No. Urut 7), terdapat unsur dugaan pelanggaran Pasal 523 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan dapat dilakukan Pembahasan Kedua bersama Sentra Gakkumdu. (Bukti T-010) 10. Pada hari Rabu, tanggal 8 Mei 2019, sebagaimana ketentuan Pasal 23 Perbawaslu No. 31 Tahun 2018 Tentang Sentra Gakkumdu, terhadap temuan dengan nomor 016/TM/PL/Kot/10.02/IV/2019, dilakukan Pembahasan Kedua. Terhadap temuan tersebut masing-masing unsur Sentra Gakkumdu mengeluarkan tanggapan atau pendapat. Adapun hasil tanggapan atau pendapat tersebut sebagai berikut: 1) Bawaslu Menyatakan bahwa sudah terpenuhinya unsur dan dapat dilanjutkan ditingkat penyidikan. 2) Kepolisian Menyatakan bahwa dugaan tersebut dapat ditingkatkan kepenyidikan karena sudah adanya persesuaian keterangan saksi-saksi. 3) Kejaksaan Menyatakan bahwa sudah ditemukannya bukti permulaan yang cukup untuk ditingkatkan ke tahap penyidikan. Terhadap tanggapan atau pendapat dari 3 (tiga) unsur yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu Bawaslu Kota Batam tersebut didapati kesimpulan bahwa temuan dengan nomor 016/TM/PL/Kot/10.02/IV/2019 yang dilakukan oleh Muhammad Yunus (Caleg DPRD Kota Batam dari Partai Gerinda Dapil 3 No. Urut 7) diduga melakukan politik uang dimasa tenang sebagaimana ketentuan Pasal 523 Ayat (2) UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu dan dapat dilanjutkan keproses penyidikan. (Bukti T-11) 11. Pada hari dan tanggal yang sama yaitu hari Rabu, tanggal 8 Mei 2019, Bawaslu Kota Batam melakukan rapat pleno pelimpahan temuan dugaan pelanggaran pemilu nomor 016/TM/PL/Kot/10.02/IV/2019 untuk ditindaklanjuti ke tahap penyidikan. (Bukti T-12) 12. Pada hari dan tanggal yang sama yaitu hari Rabu, tanggal 8 Mei 2019, sebagaimana ketentuan Pasal 33 Ayat (1) dan Ayat (2) Perbawaslu No. 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum dan berdasarkan hasil pembahasan kedua dan rapat pleno tersebut, maka Bawaslu Kota Batam mengeluarkan surat pemberitahuan status temuan tersebut pada papan pengumuman Bawaslu Kota Batam yang pada pokoknya mengumumkan bahwa temuan dengan No. 016/TM/PL/Kot/10.02/IV/2019 dengan terlapor atas nama Muhammad Yunus, ditingkatkan ke tahap penyidikan. (Bukti T-13) 13. Pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2019, setelah dilakukannya penyidikan oleh Kepolisian, Sentra Gakkumdu Bawaslu Kota Batam melakukan Pembahasan Ketiga sebagaimana ketentuan Pasal 26 Perbawaslu No. 31 Tahun 2018 Tentang Sentra Gakkumdu. Dari Pembahasan Ketiga yang dilakukan oleh Sentra Gakkumdu Kota Batam menghasilkan kesimpulan bahwa laporan Kepolisian No. LP-P/431/V/2019/SPKT/KEPRI/RESTA BRLG telah dilakukan pemberkasan dan merekomendasikan bahwa berkas perkara dilimpahkan ke Kejaksaan. (Bukti T-14) 14. Pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2019, Pengadilan Negeri Kota Batam memutus perkara dugaan politik uang yang dilakukan oleh Muhammad Yunus dengan No. Perkara 403/Pid.Sus/2019/PNBtm. Amar putusan tersebut menyatakan bahwa Terdakwa atas nama Muhammad Yunus tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, sebagaimana dalam dakwaan tunggal. (Bukti T-15) 15. Pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2019, terhadap adanya putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Kota Batam maka Sentra Gakkumdu Kota Batam melakukan Pembahasan Keempat. Adapun hasil dari Pembahasan Keempat tersebut adalah ; 1) Bawaslu Menyatakan layak dilakukan upaya banding. 2) Kepolisian Menyatakan banding terhadap putusan perkara tersebut. 3) Kejaksaan Menyatakan telah melakukan upaya hukum banding. Bahwa kesimpulan Sentra Gakkumdu telah sepakat untuk melakukan upaya hukum atau Banding terhadap dugaan politik uang tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 31 Perbawaslu No. 31 Tahun 2018 Tentang Sentra Gakkumdu. (Bukti T-16) 16. Pada hari Senin, tanggal 17 Juni 2019, Pengadilan Tinggi Pekanbaru memutus perkara dugaan politik uang yang dilakukan oleh Muhammad Yunus dengan No. Perkara 224/PID.SUS/2019/PTPBR. Amar putusan tersebut menyatakan untuk membatalkan putusan pengadilan Negeri Batam No. 403/Pid.Sus/2019/PNBtm dan menyatakan bahwa Terdakwa atas nama Muhammad Yunus telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, Peserta Pemilu yang dengan sengaja pada masa tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang kepada pemilih secara tidak langsung. (Bukti T-17) 17. Berdasarkan ketentuan Pasal 482 Ayat (5) UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu pada pokoknya menyatakan bahwa putusan Pengadilan Tinggi merupakan putusan terakhir dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum lainnya untuk perkara tindak pidana pemilu. 18. Bahwa berdasarkan amanah Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas Langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dalam menyelenggarakan pemilu, penyelenggara pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan asas sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, yang penyelenggaraannya harus memenuhi beberapa prinsip seperti mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, professional, akuntabel, efektif, dan efisien. 19. Bahwa terkait dengan penanganan dugaan pelanggaran pemilu sebagaimana yang telah Para Teradu jelaskan diatas, dengan tegas Para Teradu sampaikan bahwa Para Teradu telah menjalankan fungsi, tugas dan kewenangannya sebagaimana yang telah diatur dalam Perbawaslu No. 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu dan Perbawaslu No. 31 Tahun 2018 Tentang Sentra Gakkumdu serta telah sesuai dengan asas dan prinsip dalam penyelenggaraan pemilu sebagaimana yang telah Para Teradu jelaskan pada point sebelumnya. 20. Bahwa dalam melakukan penanganan dugaan pelanggaran pemilu, sebagaimana yang telah Para Teradu jelaskan terhadap kronologi dugaan pelanggaran pemilu diatas, Para Teradu tidak berdiri sendiri, ada unsur lembaga lain yang juga dilibatkan dalam melakukan penanganan dugaan pelanggaran pemilu. Adapun lembaga lain tersebut adalah Kepolisian dan Kejaksaan. Dengan kata lain, proses penanganan pelanggaran pemilu bukan hanya berada pada Bawaslu semata namun terdapat lembaga lain yang juga berperan besar dalam melakukan penanganan dugaan pelanggaran pemilu. Hal ini dilakukan agar penanganan dugaan pelanggaran pemilu lebih optimal dalam mengungkapkan sebuah fakta yang sebenarnya. Sistem penggabungan dalam menangani dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh 3 (tiga) unsur tersebut berguna untuk menegakkan keadilan hukum dan keadillan dalam penyelenggaraan pemilu. 21. Bahwa berkaitan dengan penegakan keadilan hukum dan keadilan dalam penyelenggaraan pemilu, Pengadu dalam peristiwa aduannya mengatakan bahwa Para Teradu bersikap tidak adil dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Namun, Pengadu tidak menjelaskan lebih lanjut sisi atau aspek mana yang dilakukan oleh Para Teradu yang dapat dikatakan bahwa Para Teradu tidak adil dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Sehingga dapat dikatakan bahwa tuduhan yang disampaikan oleh Pengadu terhadap Para Teradu tidak berdasar, tidak jelas dan cenderung kabur (obscuur libel). 22. Bahwa berkaitan dengan pokok aduan Pengadu yang mengatakan bahwa Para Teradu tidak melakukan penyelidikan terlebih dahulu seperti meminta keterangan kepada Panitia Pengawas tingkat Kecamatan dan Panitia Pengawas Tingkat Kelurahan, dapat Para Teradu jelaskan bahwa penyelidikan merupakan ranah dari Kepolisian dan bukan ranah dari Pengawas Pemilu terkhusus Para Teradu. Dalam UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, tidak ditemukan 1 (satu) klausul pun yang membahas dibawah mana unsur penyelidikan ini berdiri, namun bukan berarti adanya kekosongan hukum pada UU Pemilu tersebut terhadap penyelidikan. Pasal 477 UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu pada pokoknya mengatakan bahwa penyelidikan tindak pidana pemilu dilakukan berdasarkan UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. Pasal 1 Ayat (4) UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana yang pada pokoknya mengatakan bahwa penyelidik adalah pejabat Kepolisian yang diberi kewenangan. Dari 2 (dua) UU tersebut dapat terlihat jelas bahwa tindakan Penyelidikan merupakan kewenangan dari Kepolisian. Salah satu kewenangan yang diberikan kepada Pengawas Pemilu terkait dengan pencarian informasi lebih lanjut berkenaan dengan dugaan pelanggaran pemilu hanya melakukan kajian pengawas pemilu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 21 Ayat (1) Perbawaslu No. 31 Tahun 2018 Tentang Sentra Gakkumdu. Kajian tersebutlah yang dimanifestasikan oleh Para Teradu dengan cara meminta keterangan/klarifikasi dari saksi-saksi. Jika yang dimaksud oleh Pengadu terhadap diksi penyelidikan merupakan kajian pengawas pemilu berupa permintaan keterangan/klarifikasi maka berdasarkan pasal 21 Ayat (3) Perbawaslu No. 31 Tahun 2018 Tentang Sentra Gakkumdu yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalam meminta keterangan, Bawaslu dapat mengundang Pelapor, Terlapor, Saksi dan/atau Ahli tanpa menyebutkan secara spesifik subjek yang dimintai keterangan seperti Panitia Pengawas tingkat Kecamatan dan Panitia Pengawas Tingkat Kelurahan. Saksi-saksi yang dimintai keterangan oleh Para Teradu adalah saksi-saksi yang dianggap mendengar, melihat dan mengalami secara langsung dugaan pelanggaran pemilu tersebut. 23. Bahwa berkaitan dengan pokok aduan Pengadu yang mengatakan bahwa Para Teradu tidak pernah meminta keterangan terlebih dahulu kepada RT/RW setempat dimana tempat perkara (TKP) tersebut terjadi, dapat Para Teradu jelaskan kembali bahwa saksi-saksi yang dimintai keterangannya oleh Para Teradu merupakan saksi-saksi yang dianggap mendengar, melihat dan mengalami secara langsung dugaan pelanggaran pemilu tersebut. Jika berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dipanggil oleh Para Teradu sudah dapat menguatkan dan meyakinkan bahwa benar adanya dugaan suatu pelanggaran pemilu, maka tidak ada kewajiban yang bersifat mengikat untuk dilakukan permintaan keterangan pada pihak lainnya yang berkemungkinan tidak mengetahui secara detail dugaan pelanggaran yang dimaksud. Selain itu, seperti yang diketahui bersama bahwa pelanggaran pemilu bersifat masif. Dengan kata lain, hanya orang yang mendengar, melihat dan mengalami secara langsung pelanggaran tersebut yang mengetahui terjadinya pelanggaran pemilu. Sehingga beralasan bagi Para Teradu hanya meminta keterangan dari saksi-saksi yang diperoleh Para Teradu dari informasi awal yang diterima. 24. Bahwa berkaitan dengan pokok aduan Pengadu yang mengatakan bahwa Para Teradu tidak pernah melakukan rangkaian tindakan penyelidikan terlebih dahulu untuk menemukan minimal 2 (dua) alat bukti, dapat Para Teradu jelaskan sekali lagi bahwa tindakan penyelidikan hanya untuk Kepolisian tetapi jika diksi Penyelidikan sebagaimana yang dimaksud oleh Pengadu adalah Kajian Pengawas Pemilu yang dilakukan Para Teradu maka Para Teradu telah melakukan tindakan tersebut. Kajian yang dilakukan oleh Para Teradu terhadap dugaan ini bukan untuk menemukan minimal 2 (dua) alat bukti, namun untuk menguatkan alat bukti yang ada yang diperoleh Para Teradu dari informasi awal. Dapat dikatakan, sebelum proses kajian dilakukan, Para Teradu telah menerima dan menyimpan alat bukti yang ada. Sehingga, permintaan keterangan kepada saksi-saksi yang dilakukan oleh Para Teradu merupakan langkah untuk menguatkan alat bukti yang ada. Dari hasil permintaan keterangan yang dilakukan oleh Para Teradu dan dihubungkan dengan alat bukti yang ada, maka terbentuklah sebuah kajian pengawas pemilu yang dapat menguatkan dan meyakinkan Para Teradu apakah Dugaan Pelanggaran Pemilu tersebut benar terjadi. Terkhusus untuk dugaan pelanggaran ini, berdasarkan hasil kajianlah yang menguatkan dan meyakinkan Para teradu bahwa dugaan pelanggaran ini telah memenuhi unsur tindak pidana pemilu. Dari hasil kajian tersebut, Sentra Gakkumdu melakukan Pembahasan Kedua dengan menghasilkan kesepakatan bahwa dugaan pelanggaran tersebut dapat ditindaklanjuti ketahap penyidikan. (Bukti T-09) 25. Bahwa berkaitan dengan pokok aduan Pengadu yang mengatakan bahwa tahapan penyelidikan seharusnya dilakukan oleh Para Teradu sebagai filter untuk menentukan ada tidaknya dugaan pelanggaran pemilu, dapat Para Teradu jelaskan, bahwa tindakan penyelidikan telah dilakukan oleh Kepolisian serta kajian pengawas pemilu juga telah dilakukan oleh Para Teradu. Hal ini dilakukan untuk dibahas pada Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu sebagaimana ketentuan Pasal 23 Ayat (2) Perbawaslu No. 31 Tahun 2018 Tentang Sentra Gakkumdu. Jika diksi penyelidikan sebagaimana yang dimaksud oleh Pengadu adalah Kajian Pengawas Pemilu maka dengan tegas Para Teradu sampaikan bahwa hal ini telah dilakukan oleh Para Teradu. Dari hasil kajian tersebutlah yang dapat menguatkan dan meyakinkan Para Teradu bahwa benar adanya dugaan pelanggaran pemilu tersebut terjadi sekaligus untuk memastikan bahwa dugaan pelanggaran pemilu ini bukanlah isu atau hasil rekayasa sebagaimana yang disampaikan oleh Pengadu. 26. Bahwa berkaitan dengan pokok aduan Pengadu yang mengatakan bahwa Para Teradu tidak melakukan tahapan penyelidikan sehingga menyalahi prosedur hukum sebagaimana diatur dalam KUHAP, dapat Para Teradu jelaskan dan kembali Para Teradu pertegaskan bahwa tindakan penyelidikan merupakan ranah dari Kepolisian. Sangat menyalahi prosedur hukum jika Para Teradu melakukan proses penyelidikan sebagaimana yang dimaksud oleh Pengadu. Pasal 1 Ayat (5) UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana yang pada pokoknya mengatakan bahwa penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk menentukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan. Sementara itu, Pasal 1 Ayat (4) UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana yang pada pokoknya mengatakan bahwa penyelidik adalah pejabat Kepolisian yang diberi kewenangan. Dari 2 (dua) Pasal ini dapat disimpulkan bahwa tuduhan atau seruan yang disampaikan oleh Pengadu terhadap Para Teradu untuk melakukan penyelidikan sangat bertentangan dengan KUHAP itu sendiri. Jika diksi penyelidikan sebagaimana yang dimaksud oleh Pengadu adalah Kajian Pengawas Pemilu, maka dapat Para Teradu sampaikan untuk yang terakhir kalinya bahwa hal ini telah dilakukan oleh Para Teradu. Para Teradu telah melakukan Kajian terlebih dahulu sebelum menyimpulkan adanya dugaan pelanggaran pemilu tersebut. Kajian Pengawas Pemilu yang dilakukan oleh Para Teradu merupakan amanah dari Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, Perbawaslu No. 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Perbawaslu No. 31 Tahun 2018 Tentang Sentra Gakkumudu. 27. Bahwa selain sebagaimana hal yang telah Para Teradu jelaskan diatas mengenai pokok aduan Pengadu, perlu untuk Para Teradu sampaikan pula dalam jawaban ini bahwa Pengadu dalam aduannya sama sekali tidak menyebutkan pasal berapa dalam Peraturan DKPP No. 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu yang dilanggar oleh Para Teradu, dan Pengadu juga tidak menyampaikan petitum terkait dengan aduan Pengadu terhadap Para Teradu. Sehingga sekali lagi dapat Para Teradu katakan bahwa tuduhan yang disampaikan oleh Pengadu terhadap Para Teradu tidak berdasar, tidak jelas dan cenderung kabur (obscuur libel). [2.6] ALAT BUKTI TERADU Menimbang bahwa untuk menguatkan jawabannya, maka Para Teradu mengajukan bukti-bukti sebagai berikut: Kode Keterangan Bukti T-1 : Surat Keputusan Bawaslu Republik Indonesia No. 0625/K.BAWASLU/HK.01.01/VIII/2018 Tentang Pengangkatan Anggota Bawaslu Kota Batam Masa Jabatan 2018-2023 Bukti T-2 : Video Pemberitaan Terkait Laporan dan Klarifikasi Hubertus Laka demu Bukti T-3 : Formulir Model B.1 – Formulir Penerimaan Laporan Bukti T-4 : Formulir Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Bukti T-5 : Laporan Hasil Pengawasan No. 026/LHP/PM.10.02/IV/2019 Bukti T-6 : Formulir Model B.15 - Status Laporan Bukti T-7 : Berita Acara Pleno No. 027/BA/K.BAWASLU-KR- 07/PM.05.02/V/2019 Bukti T-8 : Berita Acara Pembahasan I Sentra Gakkumdu Temuan No. 016/TM/PL/Kot.10.02/IV/2019 Bukti T-9 Formulir Model B.7 - Klarifikasi Dibawah Sumpah/Janji Bukti T-10 Formulir Model B.10 – Kajian Dugaan Pelanggaran Temuan No. 016/TM/PL/Kot.10.02/IV/2019 Bukti T-11 Berita Acara Pembahasan II Sentra Gakkumdu Temuan No. 016/TM/PL/Kot.10.02/IV/2019 Bukti T-12 Berita Acara Pleno Pelimpahan Temuan No. 016/TM/PL/Kot.10.02/IV/2019 Bukti T-13 Formulir Model B.15 - Status Temuan Bukti T-14 Berita Acara Pembahasan III Sentra Gakkumdu Temuan No. 016/TM/PL/Kot.10.02/IV/2019 Bukti T-15 Putusan Pengadilan Negeri Batam No. 403/PID.Sus/2019/PN Btm Bukti T-16 Berita Acara Pembahasan IV Sentra Gakkumdu Temuan No. 016/TM/PL/Kot.10.02/IV/2019 Bukti T-17 Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru No. 224/PID.SUS/2019/PTPBR [2.7] SAKSI TERADU Menimbang bahwa untuk menguatkan keterangannya, Teradu mengajukan Saksi sebagai berikut: 1. Putri Noviani Saksi menerangkan bahwa status laporan ditempel pada 2 Mei 2019, sedangkan status temuan pada tanggal 8 Mei 2019 2. Royali Kander Laporan dibuat oleh German Simanjuntak tanggal 27 April 2019, kemudian Saksi laporkan ke Kordiv Penindakan 3. Thariq Barakat Saksi adalah staf penerima laporan. Saksi ke lapangan menemui Ance Sianipar dan mengakui menerima uang Rp.100.000,- dan akan diberikan sisanya setelah pemilihan. Menurut Ance Sianipar, dia takut melapor karna takut juga kena hukum. [2.8] PETITUM TERADU Bahwa berdasarkan uraian di atas, Teradu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu untuk memutus pengaduan ini, sebagai berikut: 1. Menolak Pengaduan Pengadu untuk seluruhnya; 2. Menyatakan bahwa Para Teradu tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan Pelanggaran Kode Etik penyelenggara pemilu; 3. Merehabilitasi nama baik Para Teradu dalam kedudukannya sebagai penyelenggara pemilu; 4. Apabila Majelis Pemeriksa berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) [2.9] KETERANGAN PIHAK TERKAIT Dalam sidang pemeriksaan, dihadirkan Pihak Terkait dari Gakkumdu Kota Batam dari unsur Kepolisian serta Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Batam: 1. Sentra Gakkumdu unsur Kepolisian Pihak Terkait menerangkan bahwa proses penyelidikan/penyidikan dilakukan berdasarkan Perbawaslu. Terkait temuan pelanggaran money politic, Bawaslu Kota Batam telah berkoordinasi dengan Sentra Gakkumdu. Pihak Terkait dalam melakukan proses penyelidikan juga berpedoman pada KUHAP. Terhadap RT/RW yang tidak dilibatkan dalam proses penyelidikan maupun penyidikan, Pihak Terkait akan meminta klarifikasi jika hal tersebut dibutuhkan. Termasuk juga Ibu Berliana yang juga tidak dimintai keterangan. 2. Bawaslu Kota Batam Ketua Bawaslu Kota Batam mengakui bahwa dirinya tidak hadir dalam pleno karena sakit. Ketua Bawaslu Kota Batam hanya memberikan catatan berupa tanggapan dalam Berita Acara tersebut.

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan pengaduan Pengadu adalah terkait dengan dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Para Teradu; [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan Pengadu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut sebagai DKPP) terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagaimana berikut: Kewenangan DKPP [3.3] Menimbang bahwa DKPP dibentuk untuk menegakkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Hal demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyebutkan: DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan aduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota. Selanjutnya ketentuan Pasal 159 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengatur wewenang DKPP untuk: a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan; b. Memanggil Pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik; dan d. Memutus Pelanggaran Kode Etik Ketentuan di atas, diatur lebih lanjut dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang menyebutkan bahwa penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP. [3.4] Menimbang bahwa pengaduan Pengadu Terkait dengan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh para Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus pengaduan a quo; Kedudukan Hukum [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 458 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 juncto Pasal 4 ayat (1) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu, pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas Pengadu kepada DKPP. Selanjutnya ketentuan di atas diatur lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagai berikut: Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh: a. Penyelenggara Pemilu; b. Peserta Pemilu; c. Tim Kampanye; d. Masyarakat; dan/atau e. Pemilih. [3.6] Menimbang bahwa Pengadu adalah Calon Anggota Legislatif DPRD Kota Batam Dapil 3 sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu, dengan demikian Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; [3.7] Menimbang bahwa DKPP berwenang untuk mengadili pengaduan a quo, Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan.

[4.1] Menimbang pengaduan Pengadu pada pokoknya mendalilkan Para Teradu diduga tidak profesional dalam menangani laporan dugaan tindak pidana politik uang yang dituduhkan kepada Pengadu. Bentuk ketidakprofesionalan Para Teradu yaitu tidak melakukan penyelidikan terlebih dahulu dengan meminta keterangan kepada pengawas pemilu tingkat kecamatan dan kelurahan dimana dugaan tindak pidana terjadi dan tidak pernah meminta keterangan terlebih dahulu kepada RT/RW setempat; [4.2] Menimbang jawaban dan keterangan Para Teradu pada pokoknya menolak seluruh dalil aduan Pengadu. Para Teradu telah menjalankan fungsi, tugas dan wewenangnya dengan memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan terkait penanganan tindak pidana politik uang. Para Teradu menerangkan bahwa temuan tersebut berawal dari konsultasi Hubertus Laka Demu dan German Parningotan Simanjuntak pada 25 April 2019 di Kantor Bawaslu Kota Batam. Selanjutnya pada 27 April 2019, German Simanjuntak mendatangi kembali kantor Bawaslu Kota Batam untuk melaporkan adanya dugaan politik uang yang dilakukan oleh Muhammad Yunus (Caleg DPRD Kota Batam dari Partai Gerinda Dapil 3 No. Urut 7). Peristiwa dugaan politik uang tersebut diketahui pada tanggal 16 April 2019 dengan melampirkan alat bukti berupa uang tunai Rp. 600.000,-; contoh kertas surat suara dan kalender caleg atas nama Muhammad Yunus; foto uang tunai, kertas suara, dan tim sukses Muhammad Yunus atas nama Hubertus; stiker atas nama Muhammad Yunus Caleg Dapil 3 Nomor Urut 7 Partai Gerindra; dan baju tim sukses, serta melampirkan nama-nama saksi yakni Mangoloi Samosir, Udur Sinaga, Santa Sinaga, Ronal David Simamora, Binsar Silalahi, dan Ance Sianipar. Tanggal 29 April 2019, terhadap perkara tersebut dilakukan Kajian Awal yang dituangkan dalam Formulir Model B.5. Hasil Kajian Awal menyimpulkan bahwa laporan tidak memenuhi syarat formil karena daluwarsa. Terhadap laporan tersebut, Para Teradu melalui rapat pleno memutuskan untuk menjadikan informasi awal temuan. Pada tanggal 2 Mei 2019, Para Teradu menerbitkan status laporan yang dituangkan kedalam formulir B.15 dan melakukan rapat pleno untuk menentukan apakah dugaan tersebut memenuhi unsur untuk dijadikan temuan atau tidak. Rapat Pleno menyimpulkan untuk menetapkan dugaan politik uang tersebut menjadi temuan dengan Nomor 016/TM/PL/Kot/10.02/IV/2019 dan dapat dilakukan Pembahasan Pertama bersama Sentra Gakkumdu. Temuan tersebut dilakukan Pembahasan Pertama bersama Sentra Gakkumdu yang terdiri dari 3 (tiga) unsur yaitu Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan sebagaimana ketentuan Pasal 20 Peraturan Bawaslu Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Gakkumdu dengan kesimpulan pada Pembahasan Pertama sentra pada pokoknya Muhammad Yunus (Caleg DPRD Kota Batam dari Partai Gerinda Dapil 3 No. Urut 7) diduga melakukan politik uang pada masa tenang sesuai dengan Pasal 523 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pada tanggal 3 Mei 2019, Para Teradu bersama kepolisian melakukan klarifikasi dengan cara meminta keterangan dari para saksi, yakni German Paringotan Simanjuntak, Binsar Silalahi, Santa Sinaga, Ance Sianipar, dan Ronald David Simamora. Selanjutnya pada tanggal 5 Mei 2019, Para Teradu melakukan kajian dugaan pelanggaran pemilu terhadap temuan Nomor 016/TM/PL/Kot/10.02/IV/2019 sebagaimana ketentuan Pasal 21 Peraturan Bawaslu Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Gakkumdu. Hasil kajian dugaan tersebut dituangkan kedalam formulir model B.10 dengan kesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Muhammad Yunus (Caleg DPRD Kota Batam dari Partai Gerinda Dapil 3 No. Urut 7) memenuhi unsur dugaan pelanggaran Pasal 523 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan dapat diteruskan ke Pembahasan Kedua bersama Sentra Gakkumdu. Pada tanggal 8 Mei 2019 dilakukan Pembahasan Kedua dan disimpulkan bahwa temuan dengan Nomor 016/TM/PL/Kot/10.02/IV/2019 dapat dilanjutkan ke proses penyidikan. Kemudian Para Teradu melakukan rapat pleno pelimpahan temuan dugaan pelanggaran pemilu Nomor 016/TM/PL/Kot/10.02/IV/2019 untuk ditindaklanjuti ke tahap penyidikan dan mengeluarkan surat pemberitahuan status temuan dan ditempelkan pada papan pengumuman. Selanjutnya pada tanggal 15 Mei 2019, setelah dilakukannya penyidikan oleh kepolisian, Sentra Gakkumdu Bawaslu Kota Batam melakukan Pembahasan Ketiga sebagaimana ketentuan Pasal 26 Peraturan Bawaslu Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Gakkumdu. Pembahasan Ketiga yang dilakukan oleh Sentra Gakkumdu Kota Batam menghasilkan kesimpulan bahwa laporan Kepolisian No. LP-P/431/V/2019/SPKT/KEPRI/RESTA BRLG telah dilakukan pemberkasan dan direkomendasikan pelimpahan berkas perkara ke kejaksaan. Pada tanggal 10 Juni 2019, Pengadilan Negeri Kota Batam memutus perkara dugaan politik uang yang dilakukan oleh Muhammad Yunus dengan No. Perkara 403/Pid.Sus/2019/PNBtm. Amar putusan a quo menyatakan bahwa Terdakwa atas nama Muhammad Yunus tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan. Terhadap Putusan a quo maka Sentra Gakkumdu Kota Batam melakukan Pembahasan Keempat dan berkesimpulan untuk melakukan upaya hukum Banding terhadap Putusan a quo sebagaimana ketentuan Pasal 31 Peraturan Bawaslu Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Gakkumdu. Pada tanggal 17 Juni 2019, Pengadilan Tinggi Pekanbaru memutus perkara dugaan politik uang yang dilakukan oleh Muhammad Yunus melalui Putusan Nomor 224/PID.SUS/2019/PTPBR. Amar putusan tingkat banding membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Batam No. 403/Pid.Sus/2019/PNBtm dan menyatakan Terdakwa atas nama Muhammad Yunus terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja pada masa tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang kepada pemilih secara tidak langsung. Selanjutnya berkaitan dengan pokok aduan Pengadu yang mendalilkan bahwa Para Teradu tidak melakukan penyelidikan terlebih dahulu seperti meminta keterangan kepada Panitia Pengawas tingkat Kecamatan dan Panitia Pengawas Tingkat Kelurahan, dapat Para Teradu jelaskan bahwa penyelidikan merupakan ranah kepolisian dan bukan ranah pengawas pemilu in casu Para Teradu. Dalam Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, tidak ditemukan 1 (satu) klausul pun yang mengatur penyelidikan harus berdiri sendiri. Dalam ketetnutan Pasal 477 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menyatakan bahwa penyelidikan tindak pidana pemilu dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyatakan bahwa penyelidik adalah pejabat kepolisian yang diberi kewenangan. Berdasarkan 2 (dua) undang- undang tersebut dapat terlihat jelas bahwa tindakan penyelidikan merupakan kewenangan kepolisian. Salah satu kewenangan yang diberikan kepada Pengawas Pemilu terkait dengan pencarian informasi lebih lanjut berkenaan dengan dugaan pelanggaran pemilu hanya melakukan kajian pengawas pemilu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 21 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Gakkumdu. Kajian tersebut dimanifestasikan oleh Para Teradu dengan cara meminta keterangan/klarifikasi dari saksi-saksi. Jika yang dimaksud oleh Pengadu terhadap diksi penyelidikan merupakan kajian pengawas pemilu berupa permintaan keterangan/klarifikasi maka berdasarkan Pasal 21 ayat (3) Peraturan Bawaslu Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Gakkumdu yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalam meminta keterangan, Bawaslu dapat mengundang Pelapor, Terlapor, Saksi dan/atau Ahli tanpa menyebutkan secara spesifik subjek yang dimintai keterangan seperti Panitia Pengawas tingkat Kecamatan dan Panitia Pengawas Tingkat Kelurahan. Saksi-saksi yang dimintai keterangan oleh Para Teradu adalah saksi-saksi yang dianggap mendengar, melihat, dan mengalami secara langsung dugaan pelanggaran pemilu tersebut. Berkaitan dengan pokok aduan Pengadu yang mengatakan bahwa Para Teradu tidak pernah meminta keterangan terlebih dahulu kepada RT/RW setempat dimana tempat perkara (TKP) tersebut terjadi, dapat Para Teradu jelaskan kembali bahwa saksi-saksi yang dimintai keterangannya oleh Para Teradu merupakan saksi-saksi yang dianggap mendengar, melihat, dan mengalami secara langsung dugaan pelanggaran pemilu tersebut. Jika berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dipanggil oleh Para Teradu sudah dapat menguatkan dan meyakinkan bahwa benar adanya dugaan suatu pelanggaran pemilu, maka tidak ada kewajiban yang bersifat mengikat untuk dilakukan permintaan keterangan pada pihak lainnya yang berkemungkinan tidak mengetahui secara detail dugaan pelanggaran yang dimaksud. Selain itu, seperti yang diketahui bersama bahwa pelanggaran pemilu bersifat masif. Dengan kata lain, hanya orang yang mendengar, melihat dan mengalami secara langsung pelanggaran tersebut yang mengetahui terjadinya pelanggaran pemilu. Sehingga beralasan bagi Para Teradu hanya meminta keterangan dari saksi-saksi yang diperoleh Para Teradu dari informasi awal yang diterima. Para Teradu juga menjelaskan bahwa tindakan penyelidikan hanya untuk Kepolisian tetapi jika diksi Penyelidikan sebagaimana yang dimaksud oleh Pengadu adalah Kajian Pengawas Pemilu yang dilakukan Para Teradu maka Para Teradu telah melakukan tindakan tersebut. Kajian yang dilakukan oleh Para Teradu terhadap dugaan ini bukan untuk menemukan minimal 2 (dua) alat bukti, namun untuk menguatkan alat bukti yang ada yang diperoleh Para Teradu dari informasi awal. Bahwa sebelum proses kajian dilakukan, Para Teradu telah menerima dan menyimpan alat bukti yang ada. Sehingga, permintaan keterangan kepada saksi- saksi yang dilakukan oleh Para Teradu merupakan langkah untuk menguatkan alat bukti yang ada. Dari hasil permintaan keterangan yang dilakukan oleh Para Teradu dan dihubungkan dengan alat bukti yang ada, maka terbentuklah sebuah kajian pengawas pemilu yang dapat menguatkan dan meyakinkan Para Teradu apakah Dugaan Pelanggaran Pemilu tersebut benar terjadi. Terkhusus untuk dugaan pelanggaran ini, berdasarkan hasil kajianlah yang menguatkan dan meyakinkan Para teradu bahwa dugaan pelanggaran a quo telah memenuhi unsur tindak pidana pemilu. Dari hasil kajian tersebut, Sentra Gakkumdu melakukan Pembahasan Kedua dengan menghasilkan kesepakatan bahwa dugaan pelanggaran dapat ditindaklanjuti ke tahap penyidikan; [4.3] Menimbang jawaban dan keterangan Pengadu, Para Teradu, dan para pihak, bukti dokumen, dan fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksan DKPP berpendapat Para Teradu telah melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam penanganan laporan/temuan dugaan tindak pidana politik uang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Para Teradu telah melakukan serangkaian proses penanganan laporan dugaan tindak pidana politik uang yang dilaporkan oleh German Simanjuntak pada tanggal 27 April 2019. Terhadap laporan tersebut, kajian awal Para Teradu menyimpulkan bahwa laporan telah daluwarsa dan telah diterbitkan surat pemberitahun status laporan serta ditempelkan di papan pengumuman Kantor Bawaslu Kota Batam. Selanjutnya, Para Teradu melalui rapat pleno Bawaslu Kota Batam, laporan tersebut dibahas kembali untuk dilakukan kajian apakah memenuhi syarat formil maupun materil untuk dijadikan sebagai temuan. Kesimpulan rapat pleno Bawaslu Kota Batam menyatakan laporan tersebut memenuhi syarat untuk dijadikan temuan dengan Nomor 016/TM/PL/Kot/10.02/IV/2019. Selanjutnya Para Teradu berkoordinasi dengan Sentra Gakkumdu Kota Batam untuk dilakukan pembahasan pertama. Pada pembahasan pertama, Bawaslu Kota Batam, Unsur Kepolisian, dan Unsur Kejaksaan berkesimpulan temuan Nomor 016/TM/PL/Kot/10.02/IV/2019 telah memenuhi syarat formil maupun materil. Dalam pembahasan kedua, Sentra Gakkumdu Kota Batam menyimpulkan temuan dengan Nomor 016/TM/PL/Kot/10.02/IV/2019 dapat ditingkatkan ketahap penyidikan. Hasil pembahasan kedua oleh Para Teradu bersama Anggota Bawaslu Kota Batam lainnya segera melakukan rapat pleno pelimpahan untuk ditindaklanjuti ke tahap penyidikan. Berdasarkan hasil pembahasan kedua dan rapat pleno tersebut, maka Bawaslu Kota Batam mengeluarkan surat pemberitahuan status temuan tersebut pada papan pengumuman Bawaslu Kota Batam. Bahwa berdasarkan hasil penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian, Para Teradu bersama Sentra Gakkumdu Kota Batam melakukan pambahasan ketiga dengan kesimpulan laporan Kepolisian No. LP-P/431/V/2019/SPKT/KEPRI/RESTA BRLG telah dilakukan pemberkasan dan merekomendasikan bahwa berkas perkara dilimpahkan ke Kejaksaan. Terhadap serangkaian proses penangan temuan tersebut, terungkap fakta bahwa menjelang diproses oleh Sentra Gakkumdu Kota Batam, Para Teradu tidak melakukan konfirmasi dan tidak berkoordinasi kepada jajaran Pengawas Kecamatan dan Pengawas Kelurahan serta RT/RW setempat yang tentunya lebih mengetahui secara detail peristiwa sesuai locus delicti. Selain itu, Para Teradu juga tidak memastikan status hubungan German Simanjuntak yang merupakan Tim Pemenangan Caleg Gerindra Werton Panggabean. Terhadap fakta tersebut, DKPP berpendapat dalam rangka untuk memperoleh kebenaran materiil atas perkara yang sedang ditangani, Para Teradu seharusnya melakukan koordinasi dengan jajaran pengawas di bawahnya dan melakukan klarifikasi terhadap perangkat RT dan RW setempat guna memperoleh fakta yang lengkap dari berbagai pihak. DKPP menilai tindakan Para Teradu tidak berkoordinasi dengan jajaran di bawahnya dan tidak melakukan klarifikasi kepada perangkat RT dan RW telah bertentangan dengan profesionalitas penyelenggara pemilu, terutama kepada Teradu II selaku Koordinator Divisi Penindakan Bawaslu Kota Batam. Para Teradu terbukti melanggar Pasal 6 ayat (3), Pasal 10 huruf c dan d, dan Pasal 15 Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum; [4.4] Menimbang terhadap dalil aduan Pengadu selebihnya, DKPP tidak relevan untuk mempertimbangkan.

Berdasarkan penilaian atas fakta dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan Pengadu, memeriksa dan mendengar jawaban Para Teradu, memeriksa keterangan Pihak Terkait, Saksi Pengadu, Saksi Teradu dan memeriksa segala bukti dokumen yang disampaikan Pengadu dan Para Teradu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa: [5.1] Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili pengaduan Pengadu; [5.2] Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; [5.3] Teradu I, dan Teradu II terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu; Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas,

1. Mengabulkan pengaduan Pengadu untuk sebagian; 2. Menjatuhkan Sanksi Peringatan kepada Teradu I Mangihut Rajagukguk selaku Anggota Bawaslu Kota Batam sejak putusan ini dibacakan; 3. Menjatuhkan Sanksi Peringatan Keras kepada Teradu II Bosar Hasibuan, selaku Anggota Bawaslu Kota Batam sejak putusan ini dibacakan; 4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak Putusan ini dibacakan; dan 5. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini. Demikian diputuskan dalam Rapat Pleno oleh 5 (lima) Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Harjono selaku Ketua merangkap Anggota, Alfitra Salam, Teguh Prasetyo, Muhammad, dan Rahmat Bagja masing-masing sebagai Anggota, pada hari Jum’at tanggal Tiga Belas bulan Desember tahun Dua Ribu Sembilan Belas dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari ini, Rabu tanggal Delapan Belas bulan Desember tahun Dua Ribu Sembilan Belas oleh Alfitra Salam, Teguh Prasetyo, Ida Budhiati, dan Rahmat Bagja masing-masing sebagai Anggota. ANGGOTA ttd ttd Teguh Prasetyo Alfitra Salam ttd Ida Budhiati Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya. SEKRETARIS PERSIDANGAN Osbin Samosir