Arsip Putusan DKPP RI

PUTUSAN Nomor 110-PKE-DKPP/X/2020 DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU REPUBLIK INDONESIA DEMI KEADILAN DAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU, Memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir Pengaduan Nomor 122- P/L-DKPP/IX/2020 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 110-PKE- DKPP/X/2020, menjatuhkan Putusan atas dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang diajukan oleh:

[1.1] Pengadu Nama : Muhammad Amin Laiya Pekerjaan/Lembaga : Wakil ketua 1/ DPD Partai Amanat Nasional Kab. Bolaang Mongondow Selatan Alamat : Jln Trans Sulawesi, Bolaang Mongondow Selatan Selanjutnya disebut sebagai--------------------------------------------Pengadu.

TERHADAP [1.2.] Teradu 1. Nama : Rolis Hasan Jabatan : Ketua Bawaslu Kab. Bolaang Mongondow Selatan Alamat : Jln. Trans Sulawesi, Desa Molibagu Kec. Bolaang Uki Selanjutnya disebut sebagai--------------------------------------------Teradu I; 2. Nama : Arthur A. Waroka Jabatan : Koordinator Sekretariat Bawaslu Kab. Bolaang Mongondow Selatan Alamat : Jln. Trans Sulawesi, Desa Molibagu Kec. Bolaang Uki Selanjutnya disebut sebagai-------------------------------------------Teradu II; Teradu I, Teradu II, selanjutnya disebut sebagai---------------Para Teradu. [1.3] membaca pengaduan Pengadu; mendengar keterangan Pengadu; mendengar jawaban Para Teradu; mendengar keterangan Pihak terkait; mendengar keterangan Saksi; dan memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti yang diajukan Pengadu dan Para Teradu.

[2.1] Pokok Pengaduan Pengadu Bahwa Pengadu telah menyampaikan Pengaduan tertulis kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut DKPP) dengan Pengaduan Nomor 122-P/L- DKPP/IX/2020 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 110-PKE-DKPP/X/2020, yang disampaikan secara lisan dalam sidang DKPP dengan uraian sebagai berikut: 1. Bahwa Kabupaten Bolaang Mongondow selatan adalah salah satu Daerah yang akan melaksanakan Pesta Demokrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati yang akan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember tahun 2020. 2. Bahwa saat ini di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Provinsi Sulawesi Utara di kalangan masyarakat lagi hangat dibicarakan terkait dengan perilaku etik Penyelenggara Pemilu dalam hal ini Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. 3. Bahwa sebagaimana poin 2 (dua) di atas adalah menyangkut keberadaan Ketua dan Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yang oleh masyarakat telah melakukan indikasi pelanggaran etik, dimana pada tanggal 26 Agustus 2020 telah terjadi pertemuan yang dilakukan Ketua Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan a.n Rolis Hasan, S.IP dan Koordinator Sekretariat a.n Arthur A. Waroka, ST dengan Bakal Calon Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan a.n Iskandar Kamaru, S.PT. Pada saat menjelang Tahapan Pendaftaran Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati pada 4 September 2020. 4. Bahwa Pertemuan yang dilakukan Ketua Bawaslu dan Koordinator Sekretariat Bawaslu dengan Bakal Calon Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan menjelang 8 (delapan) Hari Proses Pendaftaran Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati di KPU, menimbulkan kesan publik adanya pemihakan dengan peserta Pemilu tertentu. 5. Bahwa Peran Koordinator Sekretariat Bawaslu Bolaang Mongondow Selatan a.n Atrhur A. Waroka, ST adalah sangat penting ketika proses Tahapan Pendaftaran Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati sampai dengan Penetapan Bakal Calon yang berpotensi sengketa. Proses penyelesaian sengketa akan dilaksankan oleh Bawaslu sehingga pertemuan yang dilakukan Ketua Bawaslu dan Koordinator Sekretariat Bawaslu dengan Bakal Calon Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan menjelang 8 (delapan) hari proses Pendaftaran Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati di KPU, menimbulkan kesan publik adanya pemihakan dengan peserta Pemilu tertentu. 6. Bahwa selain pertemuan Ketua Bawaslu a.n Rolis Hasan, S.IP dengan Bakal Calon Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan a.n Iskandar Kamaru, S.PT. yang bersangkutan juga terindikasi terdaftar sebagai salah satu pengurus partai politik Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dengan jabatan Wakil Ketua. 7. Bahwa Postingan Media Online Tribun Manado pada 24 Agustus 2020, dan media cetak Manado Pos Pada 26 Agustus 2020, yang memuat Statmen Ketua Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yang mengatakan bahwa “karena sebelum diteruskan ke Gakkumdu akan ada proses mediasi”. Bahwa apa yang disampaikan Ketua Bawaslu Bolsel a.n. Rolis Hasan dalam media masa yang dimaksud terindikasi melanggar perilaku etik Penyelenggara Pemilu. Karena Ketua Bawaslu Bolaang Mongondow Selatan tidak memastikan informasi yang disebarluaskan dengan cara sistematis, jelas, dan akurat. 8. Bahwa Ketua Bawaslu Bolaang Mongondow Selatan tidak pernah melakukan proses investigasi dan penindakan pelanggaran terkait informasi awal dugaan pelangaran kode etik yang sudah ramai di perbincangkan oleh masyarakat terkait dengan perilaku etik Penyelenggara Pemilu, yang sesuai ketentuan mengundurkan diri dari kepengurusan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum abila telah terpilih menjadi anggota KPU. Bahwa adanya informasi awal dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Anggota KPU Kabupaten Bolaang Mongodow Selatan a.n. Fijay Bumulo yang mencalonkan diri sebagai Calon Presidium MD KAHMI kabupaten Bolsel tahun 2020-2025. Tidak pernah diproses oleh Bawaslu Bolaang Mongondow Selatan. 9. Bahwa Ketua Bawaslu Bolaang Mongondow Selatan a.n Rolis Hasan, S.IP yang tidak melakukan Investigasi Awal dan Penindakan Pelanggaran yang disampaikan oleh masyarakat melalui Informasi Awal Pada Media Sosial merupakan indikasi pelanggaran etik dalam prinsip berkepastian hukum yang secara tegas diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan. 10. Bahwa Perilaku yang dilakukan oleh Ketua Bawaslu Bolaang Mongondow Selatan dan Koordinator Sekretariat bertemu dengan Bakal Calon Bupati menjelang pendaftaran calon, terlibat Partai Politik, melakukan stagmen dalam media masa yang tidak sesuai dengan ketentuan dan proses-proses investigasi dan penindakan pelanggaran yang tidak pernah dijalankan. Akan sangat mempengaruhi kualitas demokrasi yang akan dilaksanakan pada 9 Desember tahun 2020. [2.2] PETITUM PENGADU DKPP memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu. [2.3] BUKTI PENGADU Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pengadu mengajukan alat bukti P-1 s.d P- 7 sebagai berikut: NO. KODE KETERANGAN BUKTI 1. P-1 Para Saksi 2. P-2 Bukti foto dokumentasi pertemuan Ketua Bawaslu Bolsel a.n Rolis Hasan, S.IP dan Koordinator Sekretariat Bawaslu A.N. Artur A. Waroka, ST dengan Bakal Calon Bupati Bolsel a.n. Iskandar Kamaru, S.PT 3. P-3 Bukti foto copy Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan. 4. P-4 Bukti foto copy statemen Ketua Bawaslu Bolsel dalam media cetak Manado Post 5. P-5 Bukti foto screenshot statemen Ketua Bawaslu Bolsel dalam Postingan Media online Tribun Manado. 6. P-6 Bukti foto screanshot media sosial Facebook Anggota KPU a.n. Fijay Bumulo yang mencalonkan Diri sebagai Calon Presidium MD KAHMI Kabupaten Bolsel tahun 2020-2025. 7. P-7 Bukti foto screenshot dalam media sosial Facebook yang diposting dan ditandai kepada Ketua Bawaslu Rolis Hasan, S.IP dan Anggota Bawaslu Kifli Y. Malonda. Sebagai informasi awal dugaan pelanggaran. [2.4] SAKSI PENGADU 1. Mohammad Rizal Gobel, Ketua DPC PPP Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Masa Bakti 2015-2016 dan Ketua DPC PPP Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Masa Bakti 2017-2018 Saudara Rolis Hasan benar sebagai wakil ketua DPC PPP Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sebagaimana dalam SK DPP PP No. 651/SK/DPP/C/V/2015 tertanggal 4 Mei 2015. Tidak ada yang dicatut. Pencantuman nama-nama dalam SK adalah sepengetahuannya. Ini adalah Sekretaris saya Pak Sofyan Mooduto, dan Bapak Rolis Hasan adalah wakil ketua. SK ini asli dan tidak pernah dicabut. 2. Ismail Manopo Saya melihat Ketua Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Bapak Rolis Hasan itu dua kali. Pertama, sebelum kegiatan dimulai mengeluarkan kata, yang mana timnya AW (Arthur Waroka) silakan bergabung dengan saya. Itu yang saya ingat. Kedua, selesai Musda, Bapak Rolis Hasan masuk ruangan. Dan itu berbincang dengan Bapak Bakal Calon (Iskandar Kamaru). Jadi itu yang saya lihat. Kalau soal perbincangan mereka, saya tidak dengar. [2.5] PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN PARA TERADU Bahwa berdasarkan Pokok Pengaduan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu, Teradu menyampaikan jawaban sebagai berikut: [2.5.1] Teradu I 1. Bahwa selaku Teradu I menolak dalil pengaduan Pengadu yang pada intinya menyatakan “bahwa pada tanggal 26 Agustus 2020 Teradu I telah melakukan pertemuan dengan Bakal Calon Bupati Bolaang Mongondow Selatan a..n Iskandar Kamaru, S.Pt”. sebab pengadu tidak melihat secara langsung dan hanya mengambil foto yang beredar dalam medsos yang dijadikan bahan laporan. 2. Bahwa adapun foto yang yang dijadikan bukti dalam aduan Pengadu tersebut adalah foto yang diambil saat pelaksanaan Musyawarah Daerah Korps Himpunan Mahasiswa Islam Bolaang Mongondow Selatan (MD KAHMI BOLSEL), dimana teradu hadir sebagai tamu yang diundang oleh panitia pelaksana musyawarah tersebut, yang juga secara kebetulan turut hadir Bupati Bolaang Mongondow Selatan Iskandar Kamaru, S.Pt sekaligus Ketua Presidium Majelis Wilayah Korps Himpunan Mahasiswa Islam Sulawesi Utara (MW KAHMI SULUT). pada saat itu beliau belum menjadi Bakal Calon Bupati, melainkan hadir sebagai kapasitas Pemerintah Daerah untuk membuka acara tersebut. Atas jawaban ini akan teradu buktikan dengan (bukti TI-T1). 3. Bahwa pengaduan Pengadu sangat mengada-ada, dibuat seakan-akan Teradu I mengadakan pertemuan secara khusus. Terhadap hal tersebut tentunya Teradu I sangat dirugikan, dan nantinya Teradu akan melakukan proses hukum terhadap yang bersangkutan karena telah mencemarkan nama baik terhadap diri Teradu I. 4. Bahwa terhadap dalil aduan Pengadu angka 6, sebetulnya adalah permasalahan yang sudah lama selesai dan telah dilakukan klarifikasi pada saat Teradu I sebelum mengikuti seleksi dan menjadi calon Anggota Panwas Kabupaten yang saat itu masa jabatannya ad hoc. Bahkan Teradu pada tanggal 10 mei 2015 telah melayangkan surat pada partai tersebut untuk meminta agar nama Teradu I harus dikeluarkan dari daftar pengurus partai karena tidak atas persetujuan Teradu I. atas surat tersebut Teradu I pun mendapatkan balasan dari Partai bahwa nama Teradu I telah dikelurkan serta permohonan maaf dari partai kepada diri Teradu karen telah mencantumkan nama tanpa sepengetahuan Teradu. 5. Bahwa pada saat yang sama juga, Teradu I masih berstatus Penyelenggara Pemilu bekerja sebagai staf di Panwaslu Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo. Sehingga tidak mungkin bagi Teradu I yang saat itu kerja di lembaga penyelenggara yang harus dituntut netral kemudian melibatkan diri sebagai anggota atau pengurus partai. 6. Bahwa atas klarifikasi-klarifikasi sebagaimana disebutkan dalam poin 4 dan 5 diatas, pada tahun 2017 Teradu I juga telah dinyatakan diterima dan menjadi Anggota Panwaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Tidak hanya itu, bahkan terakhir ketika Teradu I mengikuti tahapan seleksi pergantian antar waktu pada beberapa bulan yang lalu, isu yang sama juga sempat di hembuskan untuk menjatuhkan Teradu I, namun semua telah terklarifikasi sehingga Teradu I diterima dan bekerja sampai dengan saat ini sebagai penyelenggara pemilihan serta masih menjunjung tinggi prinsip-prinsip kode etik penyelenggara pemilu. 7. Bahwa terkait dengan dalil aduan Pengadu angka 7, bahwa yang Teradu I maksudkan adalah penyelesaian sengketa cepat sebagaiamana diatur dalam Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan, dimana dalam proses penyelesaian sengketa tersebut mengedepankan prinsip perundingan atau perdamaian bagi para pihak, bukan terkait dengan tindak pidana pemilu. Pada statemen tersebut-pun pengadu tidak menyebutkan bahwa akan menyelesaikan tindak pidana pemilu secara damai. Adapun tulisan pewarta yaang dijadikan dasar aduan tersebut semata-mata bukanlah statemen lengkap yang sesuai dengan penjelasan Teradu I terkait dengan penyelesaian sengketa secara damai. 8. Bahwa selain pokok-pokok aduan sebagaimana diuraikan diatas, Pengadu juga mendalilkan dalam aduan pengadu angka 8, yang menyatakan bahwa Teradu I tidak melakukan investigasi laporan awal dugaan pelanggaran kode etik oleh salah satu anggota KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan a.n Fijey Bumulo yang mencalonkan sebagai Presidium KAHMI. Atas dalil pengadu tersebut diatas, pengadu tidak pernah menerima laporan ataupun temuan tentang indikasi pelanggaran sebagaimana dimaksud diatas. 9. Bahwa meskipun jika ada laporan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh salah satu anggota KPU Kabupaten sebagaiamana dimaksud oleh pengadu, maka tentunya Teradu akan menyarankan untuk menyampaikan laporan tersebut pada Bawaslu RI, atau ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia (DKPP RI), sebab Teradu I tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Anggota KPU Kabupaten sebagaiamana yang telah diatur dalam Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu. 10. Bahwa atas dalil-dalil jawaban yang telah Teradu I sampaikan dalam jawaban ini cukuplah untuk membantah dalil Pengadu yang menurut Teradu sangat mengada-ada dan mengandung fitnah. Oleh karenanya mohon kepada majelis Dewan Kerhormatan Penyelenggara Pemilu menolak seluruh dalil aduan Pengadu. [2.5.2] Teradu II I. Perbuatan yang Dilakukan Sesuai Laporan Terlapor Melakukan pertemuan dengan Bakal Calon Bupati Bolaang Mongondow Selatan a.n. Iskandar Kamaru, S.Pt Jawaban: Bahwa tidak benar laporan yang disampaikan pelapor bahwa pada tanggal 26 Agustus 2020 telah melakukan pertemuan dengan Bakal Calon Bupati Bolaang Mongondow Selatan, bahwa kami bertemu pada pelaksanaan Kegiatan MUSDA KAHMI Bolsel saat itu dikarenakan saya hadir dalam kapasitas sebagai salah satu Peserta Musda MD KAHMI Bolsel untuk masa Periode 2020-2025. Pada kegiatan tersebut hadirnya Kanda Iskandar Kamaru, S.Pt sebagai Penanggung Jawab Kegiatan dengan kapasitas sebagai Koordinator Presidium MD KAHMI Bolaang Mongondow Selatan Periode 2015-2020, Beliau juga terundang kapasitas sebagai Pengurus MW KAHMI Sulut. Pada saat acara ramah tamah kamipun berbincang dengan kanda Iskandar Kamaru,S.Pt selaku Korpres MW KAHMI Sulut dan masih menjabat sebagai Korpres MD KAHMI Bolsel yang akan demisioner. Adapun materi yang menjadi perbincangan terkait bagaimana mengembangkan dan menghidupkan organisasi MD KAHMI Bolsel Kedepan dalam rangka memberikan kontribusi pemikiran dan berperan aktif terhadap pembangunan di kabupaten bolaang mongondow selatan dan setelah acara ditutup kamipun kembali ke kegiatan dan aktifitas masing-masing. II. Kronologis Kejadian yang Disampaikan Pelapor Tanggapan atas kronologis yang disampaikan Jawaban angka 3 (tiga) atas form laporan DKPP: Bahwa tidak benar laporan yang disampaikan pelapor bahwa pada tanggal 26 Agustus 2020 telah melakukan pertemuan dengan Bakal Calon Bupati Bolaang Mongondow Selatan, bahwa kami bertemu pada pelaksanaan Kegiatan Musda KAHMI Bolsel saat itu dikarenakan saya hadir dalam kapasitas sebagai salah satu Peserta Musda MD KAHMI Bolsel untuk masa Periode 2020-2025. Pada kegiatan tersebut hadirnya Kanda Iskandar Kamaru, S.Pt sebagai Penanggung Jawab Kegiatan dengan kapasitas sebagai Koordinator Presidium MD KAHMI Bolaang Mongondow Selatan Periode 2015-2020 , Beliau juga terundang kapasitas sebagai Pengurus MW KAHMI Sulut. Pada saat acara ramah tamah kamipun berbincang dengan kanda Iskandar Kamaru,S.Pt selaku Korpres MW KAHMI Sulut dan masih menjabat sebagai Korpres MD KAHMI Bolsel yang akan demisioner. Adapun materi yang menjadi perbincangan terkait bagaimana mengembangkan dan menghidupkan organisasi MD KAHMI Bolsel Kedepan dalam rangka memberikan kontribusi pemikiran dan berperan aktif terhadap pembangunan di kabupaten bolaang mongondow selatan dan setelah acara ditutup kamipun kembali ke kegiatan dan aktifitas masing-masing. [2.6] ALAT BUKTI [2.6.1] Alat Bukti Teradu I Bahwa untuk membuktikan jawaban dan pembelaannya, Para Teradu mengajukan alat bukti T-1 s.d T-7 sebagai berikut: NO. KODE KETERANGAN BUKTI 1. T-1 Undangan Pembukaan No. 09/MUSDA-II/KAHMI/VIII/2020 yang ditujukan kepada Ketua dan Anggota Bawaslu Bolmongsel; 2. T-2 Surat dari Teradu ditujukan kepada Pimpinan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kab. Bolaang Mongondow Selatan; 3. T-3 Surat DPC PPP Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan No. 05/SP/DPC/BOLSEL/V/2015 terkait permohonan maaf kepada Teradu yang telah dicatut jadi pengurus DPC PPP Bolmongsel; 4. T-4 KTP Teradu 5. T-5 ID Card Teradu sebagai Pegawasi Panwas Kab. Bone Bolango Tahun 2015 6. T-6 Keputusan Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Kabupaten Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango No. 2 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Tenaga Pendukung Non PNS Pada Sekretariat Panwas Kabupaten Bone Bolango Tahun 2015 7. T-7 Keputusan Badan Pengawas Pemilhan Umum Provinsi Sulawesi Utara No. 10/BAWASLU-PROV.SULUT/HK.01.01/VIII/2017 tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pemilihan Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Presiden dan Wakil Presiden Provinsi Utara Tahun 2019 Badan pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara. [2.6.2] Alat Bukti Teradu II NO. KODE KETERANGAN BUKTI 1. T2-1 Dokumentasi foto kegiatan Musda KAHMI ; [2.7] PETITUM TERADU [2.7.1] Teradu I Mohon kepada Majelis Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu untuk memberikan putusan menyatakan bahwa Teradu/terlapor tidak bersalah dan memulihkan nama baik (rehabilitasi) atas diri teradu. Atau apabila majelis berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aquo et bono) [2.7.2] Teradu II Mohon kepada Majelis Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu untuk memberikan putusan menyatakan bahwa Teradu/Terlapor tidak bersalah dan memulihkan nama baik (rehabilitasi). Apabila majelis berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aquo et bono). [2.8] SAKSI TERADU 1. Marlia Lumali, saksi Musda Saya hadir di dalam acara Musda. kebetulan saya sebagai peserta Musda Kahmi. Jadi dalam foto itu ada beberapa orang, termasuk kami. Kami ada di tempat, hanya saja kami tidak terambil dalam gambar. Tapi kami tidak mendengar mengenai perbincangan itu. 2. Sofyan Mooduto, sekretaris DPC PPP Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Masa Bakti 2015-2016, dan Ketua DPC PPP Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Masa Bakti 2017-2022 Saya sampai sekarang masih aktif sebagai ketua DPC PPP Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dan mendapatkan SK dari pimpinan. Saya ingin menjelaskan bahwa nama yang tercantum dalam SK itu adalah memang benar namanya. Tetapi kami telah mencantumkan nama Bapak Rolis Hasan tanpa sepengetahuan beliau. Pada waktu itu, beliau langsung mengajukan surat protes pada tanggal 10 Mei 2015, dan saya sudah membalasnya dengan permintaan maaf kami pada Saudara Rolis Hasan pada tanggal 15 Mei 2015. Dan akhirnya saya mengeluarkan nama beliau di SK selanjutnya. Di SK revisi tahun 2017-2022 nama beliau sudah kami hilangkan. Dan Beliau ini tidak masuk dalam Sipol. 3. Holan H. Batutihe, saksi Fijey Bumolo (anggota KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan) Saya ingin menerangkan bahwa foto itu saya upload sebelum pelaksanaan Musda KAHMI yang dilaksanakan pada tanggal 26 Agustus 2020 yaitu pada tanggal 23 Juli 2020. Saya jelaskan bahwa Fijey Bumolo tidak pernah mencalonkan sebagai Majelis Daerah KAHMI Bolaang Mongondow Selatan. [2.9] PIHAK TERKAIT 1. Fijey Bumolo, anggota KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Terkait dengan penyampaian deklarasikan diri sebagai Calon Presidium Majelis Daerah KAHMI Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2020-2025, saya tidak pernah membuat pernyataan, penyampaian ataupun deklarasi untuk mencalonkan diri sebagai Presidium Majelis Daerah KAHMI Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Adapun foto yang beredar di media sosial Facebook terkait diri saya, itu bukan foto yagn diedarkan oleh saya, melainkan dibuat oleh orang lain atau kemudian diposting di media sosial. 2. Anggota Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Cukup (tidak memberikan keterangan) 3. Anggota KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Cukup (tidak memberikan keterangan) III. KEWENANGAN DKPP DAN KEDUDUKAN HUKUM` [3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan pengaduan Pengadu adalah terkait dengan dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Para Teradu; [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan Pengadu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut sebagai DKPP) terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagaimana berikut: Kewenangan DKPP [3.3] Menimbang bahwa DKPP dibentuk untuk menegakkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Hal demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyebutkan: “DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan aduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota”. Selanjutnya ketentuan Pasal 159 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengatur wewenang DKPP untuk: a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan; b. Memanggil Pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik; dan d. Memutus Pelanggaran Kode Etik Ketentuan di atas, diatur lebih lanjut dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang menyebutkan bahwa penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP. [3.4] Menimbang bahwa pengaduan Pengadu terkait dengan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh para Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus pengaduan a quo; Kedudukan Hukum [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 458 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 juncto Pasal 4 ayat (1) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu, pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas Pengadu kepada DKPP. Selanjutnya ketentuan di atas diatur lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagai berikut: “Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh: a. Penyelenggara Pemilu; b. Peserta Pemilu; c. Tim Kampanye; d. Masyarakat; dan/atau e. Pemilih”. [3.6] Menimbang bahwa Pengadu adalah peserta Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu, dengan demikian Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; [3.7] Menimbang bahwa DKPP berwenang untuk mengadili pengaduan a quo, Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan.

[4.1] Menimbang pengaduan Pengadu pada pokoknya mendalilkan Teradu I dan Teradu II telah melakukan serangkaian perbuatan yang melangar Kode Etik dengan uraian sebagai berikut: [4.1.1] Pada 26 Agustus 2020 Para Teradu telah melakukan pertemuan dengan Bakal Calon Bupati Kab. Bolaang Mongondow Selatan a.n. Iskandar Kamari, S.PT menjelang tahapan pendaftaran Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati pada 4 September 2020 sehingga memberikan kesan berpihak. [4.1.2] Bahwa Teradu I terindikasi terdaftar sebagai Wakil Ketua DPC PPP Kab. Bolaang Mongondow Selatan masa bakti 2015-2016 berdasarkan SK DPP PPP No: 651/SK/DPP/C/V/2015 tertanggal 4 Mei 2015. [4.1.3] Bahwa Teradu I tidak melakukan tindak lanjut dan penindakan pelanggaran yang disampaikan oleh masyarakat sebagai informasi awal berkenaan dengan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Anggota KPU Kab. Bolaang Mongondow Selatan a.n. Fijay Bumula dimana yang bersangkutan diduga mencalonkan diri sebagai Calon Presidium Majelis Daerah KAHMI Kab. Bolaang Mongondow Selatan. [4.2] Menimbang keterangan dan jawaban Para Teradu pada pokoknya menolak seluruh dalil aduan Pengadu dengan alasan sebagai berikut: [4.2.1] Terhadap dalil aduan [4.1.1] Para Teradu menyatakan Teradu I hadir sebagai tamu untuk memenuhi undangan Panitia Pelaksana Musyawarah Daerah Korps Himpunan Mahasiswa Islam Bolaang Mongondow Selatan (MD KAHMI Bolsel). Sedangkan Teradu II hadir dalam acara tersebut sebagai Peserta Musda MD KAHMI Bolsel Periode 2020-2025. Kegiatan tersebut juga dihadiri Iskandar Kamaru selaku Bupati Bolaang Mongondow Selatan yang merangkap jabatan sebagai Koordinator Presidium MD KAHMI Bolaang Mongondow Selatan 2015-2020 serta Pengurus Majelis Wilayah Korps Himpunan Mahasiswa Islam Sulawesi Utara (MW KAHMI Sulut) yang pada saat itu belum menjadi Bakal Calon Bupati. Iskandar Kamaru hadir dalam pertemuan tersebut dalam kapasitasnya sebagai Kepala Daerah yang berperan membuka acara sekaligus penanggung jawab kegiatan. Para Teradu bertemu Iskandar Kamaru dalam kegiatan tersebut tepatnya pada sesi ramah tamah dan berbincang perihal pengembangan MD KAHMI Bolsel kedepan. [4.2.2] Berkenaan dengan dalil aduan [4.1.2], Teradu I menyatakan bahwa pada 10 Mei 2015, Teradu I telah menyampaikan surat yang pada pokoknya meminta nama Teradu I untuk dikeluarkan dari daftar pengurus partai atas tercantumnya nama Teradu I tanpa sepengetahuan yang bersangkutan. Terhadap surat tersebut, telah terdapat surat balasan yang pada pokoknya menyatakan nama Teradu I telah dikeluarkan beserta dengan permohonan maaf karena Partai telah mencantumkan nama tanpa sepengetahuan Teradu I. Pada saat itu, Teradu I bekerja sebagai staf di Panwaslu Kab. Bone Bolango Provinsi Gorontalo sehingga tidak mungkin melibatkan diri sebagai anggota atau pengurus partai. Selain itu, pada saat Teradu I mengikuti seleksi tahapan PAW Teradu I juga telah melakukan klarifikasi hingga kemudian diterima sebagai Penyelenggara Pemilu. [4.2.3] Berkenaan dengan dalil aduan [4.1.3], Teradu menyatakan tidak pernah menerima laporan maupun temuan terhadap peristiwa yang didalilkan oleh Pengadu. Teradu I juga menyatakan apabila terdapat laporan sebagaimana didalilkan oleh Pengadu, maka Teradu I akan menyarankan untuk menyampaikan laporan kepada Bawaslu RI atau DKPP karena Teradu I tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh KPU Kabupaten. [4.3] Menimbang jawaban dan keterangan para Pihak, dokumen, bukti, dan fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan, DKPP berpendapat: [4.3.1] Terhadap dalil aduan Pengadu [4.1.1], terungkap fakta bahwa benar terjadi pertemuan antara Para Teradu dengan Bupati Bolaang Mongondow Selatan Iskandar Kamaru dalam acara Musyawarah Daerah II KAHMI Bolaang Mongondow Selatan (Musda KAHMI Bolsel) pada 26 Agustus 2020. Iskandar Kamaru hadir pada acara tersebut dalam kapasitasnya sebagai Ketua Presidium MW KAHMI Sulut dan Koordinator Presidium MD KAHMI Bolsel 2015-2020 yang akan demisioner. Peranan Iskandar Kamaru dalam acara tersebut bertindak sebagai penanggung jawab kegiatan sekaligus membuka acara dalam kapasitasnya sebagai Bupati. Teradu I hadir dalam pertemuan sebagai tamu undangan sedangkan Teradu II hadir sebagai peserta Musda KAHMI Bolsel. Para Teradu menyatakan bahwa pertemuannya dengan Iskandar Kamaru terjadi pada saat acara ramah tamah dengan materi perbincangan seputar KAHMI. DKPP menilai Pengadu tidak dapat membuktikan bahwa dalam pertemuan tersebut terjadi pembicaraan yang menunjukkan ketidakmandirian Para Teradu. Meskipun demikian, dalam persidangan terungkap fakta bahwa Teradu II hadir dalam acara Musda KAHMI Bolsel sebagai peserta dan kemudian terpilih sebagai Koordinator Presidium KAHMI Bolsel untuk masa jabatan periode 2020-2025. DKPP berpendapat tindakan Teradu II tidak dapat dibenarkan secara etika. Meskipun tidak terdapat larangan bagi jajaran Sekretariat menjadi anggota dan/atau pengurus suatu organisasi, namun Teradu II seharusnya memiliki kepekaan etis untuk dapat bertindak secara proporsional dan menghindari syakwasangka. Tindakan Teradu II yang berkedudukan sebagai Koordinator Sekretariat Bawaslu Kab. Bolaang Mongondow Selatan melibatkan diri sebagai peserta Musda KAHMI dan terpilih sebagai pengurus dalam satu organisasi yang sama dengan Iskandar Kamaru, sementara telah menjadi pengetahuan umum akan kembali mencalonkan diri sebagai petahana dapat menimbulkan syakwasangka dan konflik kepentingan (conflict of interest). Dalam sidang pemeriksaan, Teradu II telah mengutarakan kesediaannya untuk mengundurkan diri dari KAHMI apabila tindakan Teradu II dinilai bertentangan dengan kode etik Penyelenggara Pemilu. Untuk menghindari syakwasangka dan konflik kepentingan pada masa yang akan datang, DKPP memerintahkan kepada Teradu II untuk mengundurkan diri sebagai Pengurus KAHMI Kab. Bolaang Mongondow Selatan. Dengan demikian, dalil aduan Pengadu terbukti sepanjang untuk Teradu II dan tidak terbukti sepanjang untuk Teradu I. Jawaban Teradu I meyakinkan DKPP dan jawaban Teradu II tidak meyakinkan DKPP. Teradu I tidak terbukti melanggar kode etik Penyelenggara Pemilu, dan Teradu II terbukti melanggar Pasal 14 huruf c dan Pasal 15 huruf d Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017. [4.3.2] Terhadap dalil aduan Pengadu [4.1.2], terungkap fakta nama Teradu I tercantum sebagai Wakil Ketua DPC PPP 2015-2016 dalam SK DPP PPP No. 651/SK/DPP/C/V/2015 tertanggal 4 Mei 2015 (SK 651/2015). Pada saat itu, Teradu I berkedudukan sebagai staf Panwaslu Kab. Bone Bolango. Setelah mengetahui namanya tercantum dalam SK 651/2015, Pada 10 Mei 2015, Teradu I menyampaikan surat keberatan kepada DPC PPP Bolaang Monondow Selatan sekaligus meminta agar namanya dikoreksi dari daftar pengurus. Merespon surat tersebut, DPC PPP Kab. Bolaang Mongondow Selatan membalas surat Teradu I melalui Surat Pernyataan No. 05/SP/DPC-PPP/BOLSEL/V/2015 tanggal 15 Mei 2015 (Surat Pernyataan 05/2015) yang memuat permintaan maaf kepada Teradu I karena telah mencatut nama yang bersangkutan dalam SK 651/2015. Selanjutnya, nama Teradu I tidak lagi tercantum baik dalam kepengurusan DPC PPP Kab. Bolaang Mongondow Selatan 2017-2022 maupun SK DPW PPP No: 040/SK/DPW-PPP/SULUT/IX/2017 tanggal 20 Agustus 2017 (SK 040/2017) maupun sebagai pengurus DPC PPP Kab. Bolaang Mongondow Selatan 2017-2018 dan SK DPW PPP 09/SK/DPW-PPP/SULUT/IX/2017 tanggal 11 September 2017 (SK 09/2017). Dalam sidang pemeriksaan terungkap fakta Saksi Mohammad Rizal Gobel selaku Ketua DPC PPP Kab. Bolaang Mongondow Selatan 2015-2016 menerangkan bahwa pencantuman nama Teradu I dalam SK 651/2015 adalah sepengetahuan dari yang bersangkutan. Akan tetapi, keterangan tersebut dibantah oleh Saksi Sofyan Mooduto selaku Sekretaris DPC PPP Kab. Bolaang Mongondow Selatan 2015-2016 berdasarkan SK 651/2015 dan Ketua DPC PPP Kab. Bolaang Mongondow Selatan 2017-2022 berdasarkan SK 040/2017. Saksi Sofyan Mooduto pada pokoknya membenarkan telah mencatut nama Teradu I dengan tanpa sepengetahuan yang bersangkutan dalam SK 651/2015. Keterangan tersebut diperkuat dengan adanya surat keberatan yang disampaikan oleh Teradu I kepada DPC PPP Kab. Bolaang Mongondow Selatan yang kemudian dibalas dengan permintaan maaf melalui Surat Pernyataan 05/2015. Terlebih, nama Teradu juga tidak lagi tercantum dalam SK 040/2017 dan SK 09/2017. Berdasarkan fakta tersebut, DKPP menilai Teradu I tidak terbukti terlibat Partai Politik sebagaimana didalilkan oleh Pengadu. Meskipun demikian, DKPP perlu mengingatkan Teradu I untuk lebih bersungguh-sungguh dan lebih cermat dalam memastikan dirinya tidak terlibat Partai Politik. Upaya Teradu I seharusnya tidak hanya mencukupkan dengan mengirim surat keberatan kepada DPC PPP Kab. Bolaang Mongondow Selatan namun juga memastikan adanya koreksi SK untuk menguatkan bahwa Teradu I tidak pernah menjadi anggota maupun pengurus Partai Politik. Dengan demikian dalil aduan Pengadu tidak terbukti dan jawaban Teradu I meyakinkan DKPP. [4.3.3] Terhadap dalil aduan Pengadu [4.1.3], terungkap bahwa terdapat foto dari media sosial yang pada pokoknya memuat Anggota KPU Kab. Bolaang Mongondow Selatan a.n. Fijey Bumolo mencalonkan diri sebagai Presidium Majelis Daerah KAHMI Kab. Bolaang Mongondow Selatan 2020-2025. Dalam persidangan, Saksi Holan H. Batutihe mengakui sebagai pihak yang mengunggah foto tersebut pada tanggal 23 Juli 2020 sedangkan pelaksanaan Musda KAHMI akan diselenggarakan pada 26 Agustus 2020. Dalam rentang waktu tersebut, Teradu I tidak pernah mendapatkan temuan maupun laporan terhadap peristiwa tersebut. DKPP menilai Pengadu tidak dapat membuktikan bahwa Teradu I tidak melakukan tindak lanjut terhadap dugaan pelanggaran kode etik oleh Fijey Bumolo. Terlebih, Pengadu dalam sidang pemeriksaan juga telah memberikan pernyataan tidak melakukan laporan terkait dugaan pelanggaran kode etik oleh Fijey Bumolo kepada Teradu I. Dengan demikian, dalil aduan Pengadu tidak terbukti dan jawaban Teradu I meyakinkan DKPP. [4.4] Menimbang terhadap dalil aduan Pengadu selebihnya, DKPP tidak relevan untuk mempertimbangkan.

Berdasarkan atas penilaian fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan Pengadu, memeriksa jawaban dan keterangan Para Teradu, mendengarkan keterangan Pihak Terkait, dan memeriksa segala bukti dokumen Pengadu, Para Teradu, dan Saksi, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa: [5.1] Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili pengaduan Pengadu; [5.2] Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; [5.3] Teradu I tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu; [5.4] Teradu II terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu; Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas;

1. Mengabulkan pengaduan Pengadu untuk sebagian; 2. Merehabilitasi nama baik Teradu I Rolis Hasan selaku Ketua Bawaslu Bolaang Mongondow Selatan sejak putusan ini dibacakan; 3. Memberikan sanksi peringatan kepada Teradu II Arthur A. Waroka selaku Koordinator Sekretariat Bawaslu Bolaang Mongondow Selatan dan mengundurkan diri sebagai Pengurus KAHMI Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan masa periode 2020-2025 sejak putusan ini dibacakan; 4. Memerintahkan Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 7 hari sejak dibacakan; 5. Memerintahkan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara melaksanakan Putusan ini sepanjang untuk Teradu II paling lama 7 hari sejak dibacakan; dan 6. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini. Demikian diputuskan dalam Rapat Pleno oleh 5 (lima) anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Muhammad selaku Ketua merangkap Anggota; Alfitra Salam, Teguh Prasetyo, Didik Suprianto, Ida Budhiati, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal Dua Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal enam belas bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh oleh Muhammad selaku Ketua, Teguh Prasetyo, Didik Supriyanto, dan Ida Budhiati masing-masing sebagai Anggota. KETUA ttd Muhammad ANGGOTA ttd Teguh Prasetyo ttd ttd Didik Supriyanto Ida Budhiati Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya. SEKRETARIS PERSIDANGAN Osbin Samosir