Arsip Putusan DKPP RI

PUTUSAN 310/DKPP-PKE-III/2014 294/DKPP-PKE-III/2014 DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA Yang memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir perkara Pengaduan Nomor 521/I-P/L-DKPP/2014 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 310/DKPP-PKE- III/2014, perkara Pengaduan Nomor 525/I-P/L-DKPP/2014 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 294/DKPP-PKE-III/2014, menjatuhkan Putusan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang diajukan oleh:

[1.1] PENGADU Nama : Hamiruddin Udu Pekerjaan : Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara Alamat : Jl. Mayjen S. Parman No.1 Kecamatan Kemaraya, Kendari Selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------------------------------- Pengadu I; Nama : Dr. Hj. Hadi Machmud Pekerjaan : Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara Alamat : Jl. Mayjen S. Parman No.1 Kecamatan Kemaraya, Kendari Selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------------------------------- Pengadu II; Nama : Munsir Salam Pekerjaan : Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara 1  Alamat : Jl. Mayjen S. Parman No.1 Kecamatan Kemaraya, Kendari Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------------------- Pengadu III;

TERHADAP [1.2] TERADU Nama : Marwan Khalid Pekerjaan : Ketua Panwaslu Kabupaten Konawe Utara Alamat : Desa Lemo Bajo Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara Selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------------------------- Teradu I; Nama : Naima Pekerjaan : Anggota Panwaslu Kabupaten Konawe Utara Alamat : Desa Lemo Bajo Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara Selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------------------------- Teradu II; [1.3] Membaca dan mempelajari pengaduan Pengadu; Memeriksa dan mendengar keterangan Pengadu; Memeriksa dan mendengar jawaban Teradu; Membaca kesimpulan Pengadu dan Teradu; Memeriksa dan mempelajari dengan seksama semua dokumen dan segala bukti- bukti yang diajukan Pengadu dan Teradu.

ALASAN-ALASAN DAN POKOK PENGADUAN PENGADU [2.1] Menimbang bahwa Pengadu telah mengajukan pengaduan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut DKPP) dengan akta penerimaan pengaduan Nomor 525/I-P/L-DKPP/2014, yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 294/DKPP-PKE-III/2014, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut : 1. Bahwa tidak membuat laporan sesuai dengan format Bawaslu 2. Menghadiri persidangan yang menguntungkan Bupati Konawe Utara tanpa izin dari Bawaslu Sulawesi Tenggara 3. Tidak mengikuti evaluasi kinerja yang dilakukan Bawaslu 4. Tidak mengikuti pelantikan Panwaslu Kabupaten/Kota untuk Pilpres tanggal 10 Juni 2014; 2 5. Tidak menghadiri klarifikasi di Bawaslu Provinsi Sulawei Tenggara [2.2] Menimbang bahwa Pengadu telah mengajukan pengaduan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut DKPP) dengan akta penerimaan pengaduan Nomor 521/I-P/L-DKPP/2014, yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 310/DKPP-PKE-III/2014, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: 1. Bahwa tidak memberikan laporan Mingguan dan Bulanan. 2. Tidak memberikan laporan kinerja kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara. 3. Tidak mengikuti evaluasi kinerja yang dilakukan Bawaslu. 4. Tidak menghadiri undangan klarifikasi Bawaslu terakit pemotongan honor PPL, Panwaslu dna Panwascam. [2.3] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pengadu mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda dengan bukti P-1 sampai dengan P-10, sebagai berikut: NO. KODE BUKTI KETERANGAN 1 P-1 Fotokopi Surat Bawaslu Provinsi Sultra Nomor.308/K- 2/Bawaslu.Prov.Sultra/V/2014 kepada Naima perihal pencabutan sanksi, tertanggal 25 Mei 2014; 2 P-2 Fotokopi Surat Bawaslu Provinsi Sultra Nomor.290/K- 2/Bawaslu.Prov.Sultra/V/2014 kepada Naima dan Marwan Khalid perihal Sanksi Administrasi, tertanggal 7Mei 2014; 3 P-3 Fotokopi Surat Bawaslu Provinsi Sultra Nomor.337/K- 2/Bawaslu.Prov.Sultra/VI/2014 kepada Naima perihal pencabutan sanksi, tertanggal 7 Juni 2014; 4 P-4 Fotokopi Surat Bawaslu Provinsi Sultra Nomor.362/K- 2/Bawaslu.Prov.Sultra/VI/2014 kepada Naima perihal Snksi Administratif, tertanggal 11 Juni 2014; 5 P-5 Fotokopi Surat Bawaslu Provinsi Sultra Nomor.330/K- 2/Bawaslu.Prov.Sultra/VI/2014 kepada Naima perihal Panggilan Klarifikasi, tertanggal 7 Juni 2014; 6 P-6 Fotokopi Surat Bawaslu Provinsi Sultra Nomor.359/K- 2/Bawaslu.Prov.Sultra/VI/2014 kepada Naima perihal Panggilan Klarifikasi ke-II, tertanggal 10 Juni 2014; 7 P-7 Fotokopi Surat Bawaslu Provinsi Sultra Nomor.360/K- 2/Bawaslu.Prov.Sultra/VI/2014 kepada Naima perihal Panggilan Klarifikasi ke-III, tertanggal 10 Juni 2014; 8 P-8 Fotokopi Daftar hadir evaluasi kerja Panwaslu Kabupaten/Kota se- Provinsi Sultra; 3  9 P-9 Fotokopi Surat Permintaan data dan informasi No.B- 852/R.3.4/Es/05/2014, tertanggal 23 Mei 2014; 10 P-10 Fotokopi Putusan Pengadilan UNAAHA No.38/PID/2014/PT.SULTRA KETERANGAN SAKSI [2.4] SAKSI ABDUL HALIM ALKAF 1. Pelanggaran Kode Etik yang saya ketahui terkait penanganan kasus tindak pidana pemilu saudara Drs. Aswad Sulaiman P, M.Si Bupati Konawe Utara yang dilaporkan oleh Koalisi Forum Lintas Partai Politik dan Tokoh Masyarakat Kabupaten Konawe Utara pada 13 Maret 2014. Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya Marwan Khalid dan Naima, SH selaku ketua dan anggota Panwaslu Kabupaten Konawe Utara saya anggap tidak netral dan tidak memiliki integritas. Hal tersebut saya saksikan dalam beberapa penanganan pelanggaran pemilu Kabupaten Konawe Utara sebagai berikut; a. Bahwa pemeriksaan Bupati Konawe Utara dilaksanakan di rumah jabatan Bupati sehingga kami menganggap pemeriksaan ini telah mencederai asas keadilan karena kami sebagai saksi dan terlapor lainnya diperiksa dan diambil keterangannya di Kantor Panwaslu Kabupaten Konawe Utara; b. Saya melihat dalam pemeriksaan saksi yang dilakukan di Kantor Panwaslu Kabupaten Konawe Utara Saudara Marwan Khalid dan Naima, SH telah menggiring kesaksian sehingga keterangan yang diberikan saksi lainnya tidak mengarah kepada substansi yang kami adukan; c. Bahwa barang bukti yang kami sampaikan berupa video rekaman pembagin uang yang dilakukan oleh beberapa kepala Dinas dan camat untuk mensosialisasikan caleg demokrat untuk DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor Urut satu saudara Hj. Isyatin, S.Ip (Istri Bupati Konawe Utara bersama seluruh kepala sekolah SMA,SD, Kepala Cabang Dinas dan dihadiri oleh Sekda Konawe Utara tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilu; d. Kehadiran Naiman. SH mendampingi Marwan Khalid sebagai saksi meringankan terdakwa Bupati Konawe Utara di Pengadilan Negeri Unaaha telah mencederai asas netralitas penyelenggaraan pemilu; e. Bahwa banyaknya kasus laporan penyelenggara pemilu di Kabupaten Konawe Utara yang di laporkan masyarakat dan panwascam tidak ditindaklanjuti oleh panwaslu Konawe Utara, misalnya kasus pembagian mesin kantinting (kapal penangkap ikan) oleh Caleg Partai Geridra Dapil Lasolo Molawe .A/n. Hj Hadija, yang dilaporkan oleh anggota panwascam Lasolo sdri Arjuna bersama masyarakat Lasolo; 4 f. Bahwa karena laporan panwascam tersebut tidak ditindaklanjuti maka Panwascam Lasolo melaporkan kasus tersebut ke Bawaslu Sultra dan mengakibatkan Naima.SH marah dan meneror sdri Arjuna Panwascam Lasolo melalui short massage send, (SMS) pada 19 april 2014 dengan ancam akan memecat yang bersangkutan; g. Bahwa sejak laporan kami terhadap pelanggaran tindak pidana pemilihan umum yang melibatkan Drs. Aswad Sulaiman P, M.Si Bupati Konawe Utara, tidak pernah ditindaklanjuti. PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU [2.5] Menimbang bahwa Teradu telah menyampaikan jawaban dan penjelasan pada saat persidangan yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut : [2.5.1] Bahwa Teradu memberikan jawaban dan penjelasan secara tertulis sebagai berikut: 1. Bahwa tidak benar kalau Teradu tidak membuat laporan sesuai dengan format Bawaslu karena Teradu selama ini mengirimkan laporan via Email Bawaslu Sultra dan dapat dibuktikan juga dalam Surat Keputusan Pencabutan Sanksi Teradu No. 308/K-2/Bawaslu Prov Sultra/V/2014 yang dikeluarkan oleh Bawaslu Provinsi Sultra pada poin 1 disebutkan bahwa adanya itikad baik Teradu untuk memperbaiki kinerja khususnya dalam pembuatan laporan. 2. Teradu mempertegas lagi bahwa aduan tersebut tidak benar dan tidak memiliki dasar hukum, karena Teradu sama sekali tidak pernah memberi kesaksian dan keterangan yang meringankan dalam persidangan atas kasus tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh terdakwa Drs. Aswad Sulaiman P. Bin Abdul Halik P. (Bupati Konawe Utara). Hal ini dapat dibuktikan dan diperkuat dalam Surat Bawaslu No. 308/K-2/Bawaslu Prov Sultra tertanggal 25 Mei 2014. Perihal Pencabutan Sanksi pada poin 1 serta dalam Kutipan Putusan Nomor : 01/Pid.S/2014/PN.Unh. tanggal 24 April 2014. 3. Teradu memang tidak mengikuti evaluasi kinerja yang dilakukan oleh Bawaslu Sultra karena pada waktu itu teradu sedang melaksanakan tugas lain yaitu melakukan koordinasi dengan pihak penyidik Sentra Gakkumdu Polres Konawe terkait kasus tindak pidana pemilu yaitu money politic yang dilakukan oleh Lurah Wanggudu Kab. Konawe Utara. Teradu melakukan ini tidak bisa tidak demi kepentingan orang banyak yang menuntut suatu keadilan. Rapat evaluasi yang sudah dijadwal oleh Bawaslu Provinsi Sultra pada waktu itu tiba-tiba berubah tanpa adanya pemberitahuan atau konfirmasi lebih lanjut mengenai hal itu. 5 4. Bahwa Teradu tidak mengikuti pelantikan karena, Teradu sama sekali tidak pernah dihubungi baik secara lisan maupun tertulis berupa undangan atau panggilan untuk acara pelantikan Panwaslu Kabupaten/Kota un tuk Pilpres 2014. 5. Terkait Undangan Klarifikasi I, tertanggal 7 Juni 2014 Teradu terima tanggal 9 Juni 2014. Pelaksanaan klarifikasi: Senin, tanggal 10 Juni 2014 sesuai dengan surat Bawaslu Sultra No. 330/K-2/Bawaslu Prov. Sultra /2014. 6. Pada hari Senin tanggal 9 Juni 2014, Teradu juga diperintahkan oleh Bawaslu Prov. Sultra berdasarkan surat tugasnya No. 334/Bawaslu Prov. Sultra/VI/2014 tanggal 9 Juni 2014 untuk memberikan keterangan lisan atau tertulis di Pengadilan Negeri Unaaha sebagai saksi atas kasus terdakwa Sdr. Asrun Sani, S.Sos 7. Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Juni 2014 jam 21.00 WITA, Teradu telah menerima surat dari Bawaslu Sultra 3 (tiga) surat sekaligus yaitu : a. Undangan Klarifikasi ke II Nomor : 359/K-2/Bawaslu.Prov.SultraVI/2014 tanggal 10 Juni 2014 b. Undangan Klarifikasi ke III Nomor : 360/K-2/Bawaslu.Prov.Sultra /VI/2014 tanggal 10 Juni 2014 c. Surat Keputusan sebagai Panwaslu Kabupaten Konawe Utara untuk Pilpres 2014 Nomor : 34/KEP/BAWASLU.PROV.SULTRA/VI/2014, tanggal 10 Juni 2014 8. Teradu menyatakan bahwa sangatlah tidak jelas, karena lazimnya ketika seseorang dipanggil untuk klarifikasi seharusnya dicantumkan dengan tegas terkait masalah apa ia diundang untuk klarifikasi. Hal tersebut sangatlah penting agar Teradu dapat mempersiapkan segala sesuatunya guna pembelaan terkait masalah klarifikasi dimaksud, namum dalam undangan klarifikasi yang dibuat Bawaslu Sultra baik. Undangan klarifikasi I, II, dan III tidak jelas mencantumkan terkait permasalahan apa Teradu dipanggil untuk diklarifikasi, jadi Teradu menganggap undangan klarifikasi tersebut tidak jelas. [2.5.2] PETITUM TERADU Berdasarkan uraian di atas, Para Teradu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berdasarkan kewenangannya untuk menolak seluruh pengaduan dari Pengadu. [2.5.3] Menimbang bahwa untuk menguatkan jawabannya, Para Teradu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-18 sebagai berikut: NO KODE BUKTI KETERANGAN 6 1 T-1 Fotokopi surat Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 308/K-2/Bawaslu.Prov.Sultra/ V/2014 tanggal 25 Mei 2014, tentang pencabutan sanksi kepada Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Panwaslu Kabupaten Konawe Utara a.n. NAIMA, S.H 2 T-2 Fotokopi tanda terima yang menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Mei tahun 2014 Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara telah menerima laporan dari Divisi Penanganan Pelanggaran Panwaslu Kabupaten Konawe Utara 3 T-3 Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Unaaha perkara Nomor : 01/Pid.S/2014/PN.Unh. tanggal 24 April 2014 a.n terdakwa Drs. H. Aswad Sulaiman P, M.Si. bin Abdul Halik P 4 T-4 Fotokopi Surat Bawaslu Prov. Sulawesi Tenggara Nomor : 330/K- 2/Bawaslu Prov-Sultra/VI/2014, tanggal 7 Juni 2014 tentang Panggilan Klarifikasi kepada a.n Naima, S.H. (Anggota Panwaslu Kab. Konawe utara) 5 T-5 Fotokopi Surat Tugas dari Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 334/Bawaslu. Prov.Sultra/VI/2014 tanggal 9 Juni 2014, kepada Penggugat untuk memberikan keterangan sebagai saksi di Pengadilan Negeri Unaaha atas perkara Terdakwa. Asrun Sani, S.Sos.,M.Si 6 T-6 Fotokopi Surat Bawaslu Prov. Sulawesi Tenggara Nomor : 359/K- 2/Bawaslu.Prov.Sultra/VI/2014, tanggal 10 Juni 2014 tentang Panggilan Klarifikasi II kepada a.n. Naima, S.H. (Anggota Panwaslu Kabupaten Konawe Utara) 7 T-7 Fotokopi Surat Bawaslu Prov. Sulawesi Tenggara Nomor : 360/K- 2/Bawaslu.Prov.Sultra/VI/2014, tanggal 10 Juni 2014 tentang Panggilan Klarifikasi III kepada a.n. Naima, S.H. (Anggota Panwaslu Kabupaten Konawe Utara) 8 T-8 Fotokopi Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Prov. Sulawesi Tenggara Nomor : 34/KEP/BAWASLU. PROV.SULTRA/VI/2014 tentang Penetapan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Kabupaten Konawe Utara Tahun 2014 tanggal 10 Juni 2014 Kabupaten Konawe Utara 9 T-9 Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor perkara : 18/G/2014/PTUN-Kdi, antara Marwan Khalik, S.H.,M.Si. dan Naima, S.H. melawan Ketua Bawaslu Prov. Sultra dibacakan tanggal 16 Juli 2014 10 T-10 Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor perkara : 20/G/2014/PTUN-Kdi, antara Naima, S.H. melawan Ketua Bawaslu Prov. Sultra dibacakan tanggal 8 Agustus 2014 11 T-11 Fotokopi Pemberitaan Harian Rakyat Sultra, hari Kamis tanggal 22 Mei 2014 halaman 11-12 tentang Ketua dan Anggota Panwaslu Konut Dipecat 7  12 T-12 Fotokopi Surat Bawaslu Prov. Sulawesi Tenggara Nomor : 290/K- 2/Bawaslu.Prov.Sultra/V/2014 tanggal 7 Mei 2014, tentang penjatuhan Sanksi administrative kepada Sdr. Marwan Khalik, S.Pt.,M.Si dan Naima, S.H 13 T-13 Fotokopi Surat Bawaslu Prov. Sulawesi Tenggara Nomor : 362/Bawaslu Prov.Sultra /VI/2014 Tanggal 11 Juni 2014 perihal Sanksi Administratif kepada Sdr. Naima, S.H. (Teradu) 14 T-14 Fotokopi Surat undangan Bawaslu Prov. Sulawesi Tenggara kepada Div. Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran Panwaslu Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tenggara Nomor: 292/K2/Bawaslu.Prov.Sultra/ V/2014 tanggal 7 Mei 2014 tentang Pembekalan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilu Legislatif Regional I di Surabaya 15 T-15 Fotokopi Surat dari Naima, S.H (teradu) ditujukan kepada Ketua Bawaslu RI di Jakarta tanggal 8 Mei 2014 perihal penyampaian atas penjatuhan sanksi administratif terhadap anggota Panwaslu Kab. Konawe utara 16 T - 16 Fotokopi Hasil Kajian Laporan Panwaslu kab. Konawe Utara Nomor : 01/PILEG/III/2014 sebagai terlapor Drs. H Aswad Sulaiman (Bupati Konawe Utara) 17 T -17 Fotokopi Surat Pemberitahuan Tentang status Laporan/Temuan Panwaslu Kab. Konawe Utara tanggal 18 Maret 2014 18 T - 18 Fotokopi Hasil Kajian Laporan Panwaslu kab. Konawe Utara Nomor 02/LP/PILEG/III/2014 sebagai terlapor Asrun Sani, S.Sos.,M.Si

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan pengaduan Pengadu adalah terkait dengan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh para Teradu; [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut sebagai DKPP) terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagaimana berikut: Kewenangan DKPP [3.3] Menimbang ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang kewenangan DKPP untuk menegakkan kode etik penyelenggara Pemilu yang berbunyi: Pasal 109 ayat (2) UU Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemiluhan umum “DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu 8  Provinsi, dan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota Pengawas Pemilu Lapangan dan anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri”. Pasal 111 ayat (4) UU Nomor 15 Tahun 2011 DKPP mempunyai wewenang untuk : a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan; b. Memanggil Pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; dan c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik. Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum: “ Penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP”. [3.4] Menimbang bahwa oleh karena pengaduan Pengadu adalah terkait pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus pengaduan a quo; Kedudukan Hukum [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2011 juncto Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum: Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu; “Pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas pengadu kepada DKPP”. Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh: a. Penyelenggara Pemilu; b. Peserta Pemilu; c. Tim kampanye; d. Masyarakat; dan/atau e. Pemilih [3.6] Menimbang bahwa Pengadu adalah pihak yang mengajukan pengaduan pelanggaran kode etik. Hal mana Pengadu adalah masyarakat, Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; 9 [3.7] Menimbang bahwa karena DKPP berwenang untuk mengadili pengaduan a quo, Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan.

[4.1] Menimbang aduan Pengadu pada pokoknya mendalilkan bahwa Para Teradu telah melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu atas tindakan yang dilakukan oleh Para Teradu tidak membuat laporan sesuai dengan format Bawaslu, Tidak mengikuti evaluasi kinerja yang dilakukan Bawaslu, Tidak mengikuti pelantikan Panwaslu Kabupaten/Kota untuk Pilpres tanggal 10 Juni 2014 serta tidak memenuhi undangan klarifikasi Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara. Selain itu, Teradu I sebagai pengawas pemilu, bersikap tidak mandiri serta berpihak dalam melakukan tugas-tugas pengawasan, yaitu atas keputusannya bersama Teradu II menetapkan beberapa laporan yang sepatutnya layak dikualifikasi sebagai tindak pidana kampanye politik uang tetapi Para Teradu memutuskan bukan tindak pidana pemilu kampanye politik uang. Teradu I bertindak tidak mandiri atas kehadirannya dalam memberikan keterangan saksi meringankan terdakwa Bupati Konawe Utara saudara Drs. Aswad Sulaiman P. Bin Abdul Halik P terkait tindak pidana kampanye politik uang dalam sidang di Pengadilan Negeri Konawe Utara. Sikap tidak mandiri ditunjukkan oleh Teradu II dengan menghadiri sidang Pengadilan Negeri Konawe Utara saat Teradu I memberi keterangan meringankan saudara Drs. Aswad Sulaiman P. Bin Abdul Halik P. Tindakan Para Teradu tanpa pemberitahuan dan izin kepada Bawaslu Propinsi sebagai atasannya sekaligus pihak yang melaporkan tindak pidana kampanye politik uang; [4.2] Menimbang jawaban Para Teradu yang pada pokoknya menolak seluruh dalil aduan Pengadu dengan menerangkan bahwa tidaklah benar para Teradu tidak membuat laporan sesuai dengan format Bawaslu. Para Teradu selama ini mengirimkan laporan via Email Bawaslu Sulawesi Tenggara. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan Surat Keputusan Pencabutan Sanksi Teradu No. 308/K-2/Bawaslu Prov Sultra/V/2014 yang dikeluarkan oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara pada poin 1 yang menyebutkan Teradu memiliki itikad baik untuk memperbaiki kinerja khususnya dalam pembuatan laporan. Ketidakhadiran Para Teradu dalam evaluasi kinerja yang diselenggarakan oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara oleh karena pada saat yang bersamaan Para Teradu sedang melaksanakan tugas koordinasi dengan pihak penyidik Sentra Gakkumdu Polres Konawe. Tindakan Teradu tidak menghadiri undangan Bawaslu dalam rangka pelantikan Panwaslu Kabupaten dan Kota se Propinsi Sulawesi Tenggara untuk pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, oleh karena Teradu 10 sama sekali tidak pernah dihubungi baik secara lisan maupun tertulis. Ketidakhadiran Teradu memenuhi undangan klarifikasi disebabkan oleh beberapa hal; pertama, Undangan Klarifikasi I, tertanggal 7 Juni 2014, Teradu baru terima undangan pada Senin 9 Juni 2014 untuk klarifikasi pada hari dan tanggal diterimanya undangan klarifikasi. Pada hari yang sama Teradu juga diperintahkan oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan surat tugasnya Nomor: 334/Bawaslu Prov. Sultra/VI/2014 tanggal 9 Juni 2014 untuk memberikan keterangan lisan atau tertulis di Pengadilan Negeri Unaaha sebagai saksi atas kasus terdakwa Sdr. Asrun Sani, S.Sos. Undangan Klarifikasi ke II tanggal 10 Juni 2014 dengan Surat Nomor: 359/K- 2/Bawaslu.Prov.SultraVI/2014. Pada hari yang sama Senin 10 Juni 2014, Teradu kembali menerima Undangan Klarifikasi ke III dengan Surat Nomor: 360/K- 2/Bawaslu.Prov.Sultra/VI/2014. Disusul terakhir dengan Surat Keputusan Nomor: 34/KEP/BAWASLU.PROV.SULTRA/VI/2014 tertanggal 10 Juni 2014 sebagai Panwaslu Kabupaten Konawe Utara untuk Pilpres 2014. Ketiga undangan klarifikasi Bawaslu Sultra tersebut tidak secara jelas mencantumkan pokok permasalahan yang hendak diklarifikasi dan oleh sebab itu Teradu berkesimpulan bahwa undangan a quo tidak jelas. Kehadiran Teradu II dalam sidang kasus tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh terdakwa Drs. Aswad Sulaiman P. Bin Abdul Halik P hanya kebetulan terkait dengan rencana Teradu II melakukan koordinasi dengan Gakkumdu terkait dengan penanganan tindak pidana pemilu politik uang yang dilakukan oleh Lurah Wanggudu Kab. Konawe Utara. Kehadiran Teradu I sebagai sebagai saksi dalam persidangan kasus tindak pidana pemilu yang oleh karena undangan tim penasehat hukum terdakwa Drs. Aswad Sulaiman P. Bin Abdul Halik P. Kehadiran Teradu I memberikan Keterangan Saksi tidak dimaksudkan untuk meringankan atau memberatkan Terdakwa tetapi sekedar memberi keterangan apa yang diketahui terkait dengan tindak pidana pemilu; [4.3] Menimbang keterangan dan jawaban Para Pihak, Saksi, keterangan pihak terkait, bukti dokumen dan fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan, DKPP berpendapat bahwa kerjasama yang baik serta dukungan komunikasi yang efektif antar berbagai unit dan tingkatan baik secara internal maupun secara eksternal merupakan kebutuhan penting dalam membangun soliditas organisasi. Dalam perspektif pola hubungan keorganisasian antara Para Pengadu dengan Para Teradu, sebagaimana terungkap dalam persidangan menunjukkan adanya ketidaksolidan dan ketidakpatuhan Para Teradu dalam menjalankan tugas-tugas kelembagaan, baik sifatnya administratif keorganisasian maupun pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai pengawas pemilu. Ketidakpatuhan Teradu yang bersifat administrasi keorganisasian terbukti dengan tindakannya tidak memenuhi laporan menurut standar laporan Bawaslu. Demikian 11 pula dengan sikap Teradu II tidak menghadiri pelantikan dan undangan klarifikasi terkait beberapa hal tentang proses penyelenggaraan pemilu. Di antara masalah administrasi tersebut, persoalan yang tidak kalah penting adalah terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kelembagaan sebagai pengawas Pemilu. Sebagai pengawas Pemilu Tindakan Teradu I dan Teradu II bersikap tidak mandiri dalam menangani berbagai pelanggaran pemilu khususnya kasus-kasus pelanggaran pidana pemilu. Beberapa video kampanye politik uang yang beredar di tengah masyarakat yang dilakukan oleh pejabat daerah, diputuskan oleh Para Teradu sebagai bukan pelanggaran pidana pemilu. Hal tersebut memicu instabilitas sosial dan politik di tengah masyarakat sekaligus menegaskan ketidakprofesionalan Para Teradu dalam menangani berbagai pelanggaran pemilu yang terjadi di Konawe Utara. Sikap berpihak dan ketidak mandirian Teradu semakin diperkuat dengan kesediaan Teradu I menjadi saksi yang membela kepentingan Saudara Drs. Aswad Sulaiman P. Bin Abdul Halik P sebagai terdakwa tindak pidana pemilu politik uang yang diadukan oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara. Tindakan Teradu I, menurut DKPP sebagai tindakan berpihak dibanding membela dan mempertahankan kepentingan organisai sebagai pengawas pemilu yang harus bersikap netral dalam menegakkan integritas pemilu. Sikap berpihak dan tidak netral juga ditunjukkan oleh Teradu II dengan ikut hadir dalam persidangan saat Teradu I memberi keterangan di Pengadilan Negeri Konawe. Kehadiran Teradu II secara tidak langsung merupakan bentuk dukungan kepada Teradu I yang tidak dapat dibenarkan menurut etika dan melanggar Pasal 2 huruf a, b, c dan e UU Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu juncto Peraturan Bersama KPU, Bawaslu dan DKPP Nomor 13, 11, 1 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu Pasal 3 Tentang Sumpah/Janji Anggota KPU juncto Pasal 5 huruf a, b, c, dan e juncto Pasal 10 huruf a, b dan c. Atas dasar itu, dalil aduan Para Pengadu Terbukti dan jawaban Para Teradu tidak dapat diterima; [4.4] Bahwa laporan/pengaduan terhadap Teradu I belum pernah disidangkan oleh DKPP. Kehadiran Teradu I sebagai Pihak Terkait dalam Sidang Pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa Daerah di Kantor Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara pada 11 September 2014 serta fakta yang terungkap di persidangan pada sidang DKPP Jumat, 23 September 2014 di Jakarta dengan Pengadu saudari Naima dan Teradu anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara. Kedua persidangan tersebut dianggap cukup; [4.5] Menimbang bahwa, dalil Pengadu selebihnya, DKPP tidak perlu menanggapi dalam Putusan ini.

12 Berdasarkan penilaian atas fakta dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan Pengadu, memeriksa dan mendengar jawaban Teradu, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan Pengadu dan Teradu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa: [5.1] Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili pengaduan Pengadu; [5.2] Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; [5.3] Bahwa Teradu I, dan Teradu II terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu; [5.4] Bahwa DKPP harus menjatuhkan sanksi terhadap Teradu I, dan Teradu II sesuai derajat pelanggaran kode etik yang dilakukannya.

1. Mengabulkan Permohonan Pengadu untuk sebagian; 2. Menjatuhkan sanksi berupa PEMBERHENTIAN TETAP terhadap Teradu I atas nama Marwan Khalid sebagai Ketua merangkap anggota Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Konawe Utara, sejak dibacakannya putusan ini; 3. Menjatuhkan sanksi berupa PERINGATAN KERAS terhadap Teradu II atas nama Naima sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Konawe Utara, sejak dibacakannya putusan ini; 4. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara untuk melaksanakan Putusan ini ; dan 5. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini. Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 7 (tujuh) anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH selaku Ketua merangkap Anggota, Prof. Dr. Anna Erliyana, SH.,MH., Dr. Valina Singka Subekti, M.Si., Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th., Ir.Nelson Simanjuntak, SH., Nur Hidayat Sardini, S.Sos.,M.Si., dan Ida Budhiati, SH.,MH., masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa tanggal Dua puluh Tiga September Tahun Dua Ribu Empat Belas dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari ini, Jum’at tanggal Tujuh Belas bulan Oktober tahun Dua Ribu Empat Belas oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH selaku Ketua merangkap Anggota, Prof. Dr. Anna Erliyana, SH.,MH., Dr. Valina Singka Subekti, M.Si., Ir.Nelson Simanjuntak, masing- masing sebagai Anggota, dengan dihadiri oleh Pengadu dan Para Teradu. 13  KETUA Ttd Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. ANGGOTA Ttd Ttd Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H.,M.H. Dr. Valina Singka Subekti, M.Si. Ttd Ttd Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si. Ttd Ttd Ir. Nelson Simanjuntak, S.H. Ida Budhiati, S.H., M.H. Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya. SEKRETARIS PERSIDANGAN Dr. Osbin Samosir, M.Si 14