Arsip Putusan DKPP RI

PUTUSAN Nomor 105-PKE-DKPP/III/2021 DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU REPUBLIK INDONESIA DEMI KEADILAN DAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU, Memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir Pengaduan Nomor: 93- P/L-DKPP/II/2021 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor: 105-PKE-DKPP/III/2021 menjatuhkan Putusan atas dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang diajukan oleh:

[1.1] PENGADU 1. Nama : Abdul Aziz Pekerjaan/Lembaga : Tim Hukum HM. Syarif HD dan Surian selaku Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Utara Nomor Urut 3. Alamat : Desa Terusan Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara, Provinsi Sumatera Selatan. Selanjutnya disebut sebagai-----------------------------------------------------------Pengadu.

TERHADAP [1.2] TERADU 1. Nama : Agus Mariyanto Jabatan : Ketua KPU Kabupaten Musi Rawas Utara Alamat Kantor : JL. Lintas Sumatera KM.65 Desa Noman Baru, Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara, Provinsi Sumatera Selatan. Selanjutnya disebut sebagai------------------------------------------------------------Teradu I; 2. Nama : Netty Kherawaty Jabatan : Anggota KPU Kabupaten Musi Rawas Utara Alamat Kantor : JL. Lintas Sumatera KM.65 Desa Noman Baru, Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara, Provinsi Sumatera Selatan. Selanjutnya disebut sebagai-----------------------------------------------------------Teradu II; 3. Nama : Heriyanto Jabatan : Anggota KPU Kabupaten Musi Rawas Utara Alamat Kantor : JL. Lintas Sumatera KM.65 Desa Noman Baru, Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara, Provinsi Sumatera Selatan. Selanjutnya disebut sebagai----------------------------------------------------------Teradu III; 4. Nama : Ardiyanto Jabatan : Anggota KPU Kabupaten Musi Rawas Utara Alamat Kantor : JL. Lintas Sumatera KM.65 Desa Noman Baru, Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara, Provinsi Sumatera Selatan. Selanjutnya disebut sebagai----------------------------------------------------------Teradu IV; 5. Nama : Handoko Jabatan : Anggota KPU Kabupaten Musi Rawas Utara Alamat Kantor : JL. Lintas Sumatera KM.65 Desa Noman Baru, Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara, Provinsi Sumatera Selatan. Selanjutnya disebut sebagai-----------------------------------------------------------Teradu V; Teradu I s.d. Teradu V selanjutnya disebut sebagai--------------------------Para Teradu. [1.3] Membaca pengaduan Pengadu; Mendengar keterangan Pengadu; Mendengar jawaban Para Teradu; Mendengar keterangan Pihak Terkait; dan Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti yang diajukan Pengadu dan Para Teradu.

[2.1] POKOK PENGADUAN PENGADU Bahwa Pengadu telah menyampaikan Pengaduan tertulis kepada DKPP dengan Pengaduan Nomor: 93-P/L-DKPP/II/2021 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor: 105-PKE-DKPP/III/2021 yang disampaikan secara lisan dalam sidang DKPP dengan uraian sebagai berikut: 1. Bahwa Teradu I Agus Mariyanto, Teradu II Netty Kherawati, Teradu III Heriyanto, Teradu IV Ardiyanto, dan Teradu V Handoko selaku Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Musi Rawas Utara, bersama dengan Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara telah melanggar kode etik, tidak memiliki integritas, dan kapabilitas sebagaimana yang telah diatur Undang-Undang Dasar 1945, serta Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 2, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota beserta lampiran dan perubahannya. Para Teradu secara nyata telah bertindak sewenang-wenang (abuse of power), tidak transparan, tidak akuntabel, tidak netral, tidak professional, dan tidak responsif. Para Teradu terbukti tidak melaksanakan kewajiban untuk menginformasikan, mengundang, dan melibatkan Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Utara Nomor Urut 3 a.n. HM. Syarif HD dan Surian dalam pembukaan kotak suara untuk kepentingan pembuktian KPU Kabupaten Musi Rawas Utara di Persidangan Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah Musi Rawas Utara Tahun 2020; 2. Bahwa pembukaan kotak suara tersebut seharusnya wajib memohon izin terlebih dahulu kepada Yang Mulia Para Hakim Konstitusi yang mengadili perkara yang timbul akibat permohonan Pemohon dalam hal ini Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Utara Nomor Urut 3 a.n. HM. Syarif HD dan Surian. Sesuai dengan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 12/PY.02.1- SD/03/KPU/I/2021 Tentang Pembukaan Kotak Suara Dalam Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi yang prosesnya termaktub dalam angka 1 berbunyi “berdasarkan …..dst….mekanisme pengambilan dokumen dari dalam kotak suara dilakukan secara transparan dan akuntabel dengan melibatkan Saksi Pasangan Calon…dst”; 3. Bahwa KPU Kabupaten Musi Rawas Utara apabila ingin membuka kotak suara dengan tidak meminta izin kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi dalam agenda persidangan resmi, dapat melakukan pembukaan kotak suara dengan syarat diantaranya adalah mengundang Saksi Pasangan Calon. Namun, hal ini tidak dilakukan KPU Kabupaten Musi Rawas Utara dengan bertindak dan mengambil keputusan sendiri tanpa menghiraukan landasan penyelenggara Negara yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. [2.2] PETITUM PENGADU Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pengadu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berdasarkan kewenangannya untuk memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu. [2.3] ALAT BUKTI PENGADU Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pengadu mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda dengan bukti P-1 sampai P-8 sebagai berikut: N0 BUKTI KETERANGAN . 1 P-1 Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor: 006/PL/PB/Prov.06.00/01/2021; 2 P-2 Dokumentasi Pembukaan Kotak Suara KPU Kabupaten Musi Rawas Utara; 3 P-3 Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 12/PY.02.1- SD/03/KPU/I/2021, Tentang Pembukaan Kotak Suara Dalam Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi; 4 P-4 Berita Media Online tribunsumsel.com tertanggal Rabu, 20 Januari 2021 dengan judul “Seluruh TPS di Kelurahan Muara Rupit Digugat Syarif-Surian, KPU Muratara siapkan alat bukti”- Sumber Rahmat; 5 P-5 Berita Media Online Palpres.com, tertanggal Rabu 20 Januari 2021 dengan Judul “Sengketa Pilkada di MK KPU Muratara Buka 10 Kotak Suara”-Sumber Sulis; 6 P-6 Berita Media Online linggau.id tertanggal 23 Januari 2021 dengan Judul “Syarif-Surian Persoalkan KPU Muratara Buka Kotak Suara”-Sumber (Newsroom/SH); 7 P-7 Berita Media Online melejitnian.com tertanggal Rabu, 23 Januari 2021 dengan judul “KPU Muratara Offside, Buka Kotak Suara Harusnya disaksikan Saksi Paslon dan Tunggu Izin MK”-Sumber Mang Abdi; 8 P-8 Berita Media Online KoranRakyat.online tertanggal 22 Januari 2021 dengan Judul “Randa:KPU Muratara Offside” – Sumber (AB) [2.4] PENJELASAN DAN JAWABAN PARA TERADU Dengan ini Para Teradu menyampaikan jawaban terhadap pengaduan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu yang diajukan oleh Pengadu kepada Majelis DKPP sebagai berikut: 1. Bahwa tidak benar Para Teradu bertindak sewenang-sewenang pada saat pembukaan kotak suara untuk pengambilan alat bukti dalam penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Utara Tahun 2020 di Mahkamah Konstitusi. Pelaksanaan pembukaan kotak suara dalam rangka persiapan Penyelesaian Sengketa Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan KPU Kabupaten Musi Rawas Utara telah berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, dan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 1232/PY.02.1-SD/03/KPU/XII/2020 Perihal Persiapan Menghadapi Perkara Pengajuan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Serentak Tahun 2020; 2. Bahwa dalam pembukaan kotak suara, sebelumnya KPU Kabupaten Musi Rawas Utara telah mengikuti dan menghadiri Rapat Koordinasi Persiapan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 pada tanggal 28 Desember 2020 bertempat di Aula Demokrasi Sriwijaya KPU Provinsi Sumatera Selatan. Serta KPU Kabupaten Musi Rawas Utara sudah berkoordinasi dengan KPU Provinsi Sumatera Selatan; 3. Bahwa benar Para Teradu tidak melibatkan Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Utara Nomor Urut 1, Nomor Urut 2, dan Nomor Urut 3 pada saat pembukaan kotak suara. Hal ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Pasal 71 ayat (1) yang berbunyi “KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat membuka kotak suara untuk mengambil formulir yang digunakan sebagai alat bukti dalam penyelesaian hasil Pemilihan, ayat (2) Pembukaan kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuka dengan ketentuan: a. Berkoordinasi dengan Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dan Kepolisian setempat dalam pelaksanaan pembukaan kotak suara; b. Mengeluarkan formulir yang digunakan sebagai alat bukti di persidangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a; c. Menggandakan formulir yang digunakan sebagai alat bukti di persidangan; d. Memasukkan kembali formulir asli yang telah selesai digandakan ke dalam kotak suara dan dikunci/digembok seperti semula; e. Melegalisasi fotokopi dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf b di kantor pos; dan f. Membuat berita acara pembukaan kotak suara yang ditandatangani oleh Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota dan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota.” Dan sesuai pula dengan angka 4 Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 1232/PY.02.1-SD/03/KPU/XII/2020 Perihal Persiapan Menghadapi Perkara Pengajuan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Serentak Tahun 2020, yang berbunyi: KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dalam melakukan Pembukaan Kotak Suara sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) dalam rangka untuk memperoleh C.Hasil-KWK sebagai alat bukti perkara dengan tata cara sebagai berikut: a. Membuka Kotak Suara wajib disaksikan oleh Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota dan Aparat Kepolisian Setempat; b. Mengambil Formulir C.Hasil-KWK untuk difotokopi; c. Mengembalikan Formulir C.Hasil-KWK ke dalam Kotak Suara; d. Menutup Kotak Suara sebagaimana dimaksud pada huruf c dengan cara memasang gembok/kabel ties/pengaman lainnya dan disegel kembali; dan e. Pelaksanaan pembukaan Kotak Suara dalam rangka untuk memperoleh Formulir C.Hasil-KWK sebagai alat bukti dituangkan ke dalam Berita Acara. 4. Bahwa pokok aduan Pengadu sama dengan yang telah dilaporkan kepada Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan perihal Dugaan Pelanggaran Pembukaan Kotak Suara. Terhadap laporan tersebut Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Musi Rawas Utara sudah diminta klarifikasi pada tanggal 25 Januari 2021 oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan bertempat di Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum. Hasil klarifikasi yang telah dilakukan terhadap Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Musi Rawas Utara, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 27 Januari 2021 telah memberitahukan bahwa status laporan tersebut “bukan pelanggaran pemilihan” karena tidak ditemukan unsur-unsur pelanggaran pemilihan; 5. Bahwa pembukaan kotak suara dalam rangka memperoleh alat bukti dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Utara Tahun 2020 tidak harus berdasarkan persetujuan Hakim Konstitusi. Hal ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, dan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor: 1232/PY.02.1- SD/03/KPU/XII/2020 Perihal Persiapan Menghadapi Perkara Pengajuan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Serentak Tahun 2020, pada angka 3 yang berbunyi “KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota Penyelenggara Pemilihan Serentak Tahun 2020 untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) huruf d, dapat membuka Kotak Suara tersegel sepanjang terdapat Pengajuan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Serentak Tahun 2020 dan sudah teregister di Mahkamah Konstitusi”. KRONOLOGIS 1. Bahwa berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor: 1232/PY.02.1- SD/03/KPU/XII/2020 Perihal Persiapan Menghadapi Perkara Pengajuan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Serentak Tahun 2020, pada angka 3 yang berbunyi “KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota Penyelenggara Pemilihan Serentak Tahun 2020 untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) huruf d, dapat membuka Kotak Suara tersegel sepanjang terdapat Pengajuan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Serentak Tahun 2020 dan sudah teregister di Mahkamah Konstitusi”. Pada tanggal 18 Januari 2021 permohonan yang diajukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 telah diregister oleh Mahkamah Konstitusi dengan Nomor: 03/PHP.BUP-XIX/2021, dengan pokok permohonan Pemohon pada angka 5 halaman 28 s.d. 33 bahwa terdapat perbedaan Perolehan Suara berdasarkan penghitungan antara Pemohon dan Termohon di TPS 1 s.d. TPS 10 Kelurahan Muara Rupit Kecamatan Rupit; 2. Bahwa untuk menindaklanjuti hal tersebut, pada tanggal 19 Januari 2021 KPU Kabupaten Musi Rawas Utara melaksanakan Rapat Koordinasi Persiapan Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Utara Tahun 2020 yang dihadiri oleh Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara dan Polres Musi Rawas Utara. Hasil Rapat Koordinasi dituangkan dalam Berita Acara KPU Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor: 03/PY.02.1- BA/1613/KPU-Kab/I/2021 tentang Persiapan Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Utara Tahun 2020. Dan KPU Kabupaten Musi Rawas Utara sudah melaksanakan rapat pleno tentang pembukaan kotak suara yang dituangkan dalam Berita Acara KPU Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor: 3.1/PY.02.1-BA/1613/KPU-Kab/I/2021 Pembukaan Kotak Suara dalam Rangka Persiapan Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Utara Tahun 2020; 3. Bahwa pada tanggal 20 Januari 2021, KPU Kabupaten Musi Rawas Utara melaksanakan pembukaan kotak suara berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dam Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, dan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 1232/PY.02.1-SD/03/KPU/XII/2020 Perihal Perihal Persiapan Menghadapi Perkara Pengajuan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Serentak Tahun 2020. Pembukaan kotak suara dituangkan dalam Berita Acara KPU Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 04/PY.02.1-BA/1613/KPU-Kab/I/2021 tentang Pembukaan Kotak Suara TPS 1 s.d. TPS 10 Kelurahan Muara Rupit untuk mengambil Formulir Model C. Hasil KWK dalam Rangka Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Utara Tahun 2020. Seluruh proses pembukaan kotak suara diawasi langsung oleh Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara dan Pengamanan dari Polres Musi Rawas Utara. Serta dalam proses pembukaan kotak suara hadir beberapa media yang meliput kegiatan tersebut dan berada di luar pembatas tali yang dibuat oleh aparat keamanan; 4. Bahwa pada tanggal 21 Januari 2021 dilakukan penggandaan Formulir Model C. Hasil KWK TPS 1 s.d. TPS 10 Kelurahan Muara Rupit yang dilaksanakan di Kota Palembang. Dalam proses penggandaan tersebut diawasi langsung oleh Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara dan dikawal oleh pihak Polres Musi Rawas Utara. Serta dituangkan dalam Berita Acara KPU Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 05/PY.02.1-BA/1613/KPU-Kab/I/2021 tentang Penggandaan Formulir Model C.Hasil KWK dalam Rangka Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Utara Tahun 2020; 5. Bahwa pada hari yang sama, tanggal 21 Januari 2021 dilakukan pengembalian Formulir Model C.Hasil KWK dalam keadaan baik dan lengkap sama seperti pada saat diambil dari kotak suara, dikembalikan ke dalam kotak suara TPS 1 s.d. TPS 10 Kelurahan Muara Rupit diawasi langsung oleh Bawaslu Musi Rawas Utara dan Pengamanan Polres Musi Rawas Utara. Dituangkan dalam Berita Acara KPU Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 06/PY.02.1-BA/1613/KPU-Kab/I/2021 Tentang Pengembalian Formulir Model C.Hasil KWK TPS 1 s.d. TPS 10 Kelurahan Muara Rupit Dalam Rangka Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Utara Tahun 2020. Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil dan fakta-fakta yang telah diuraikan oleh Para Teradu dalam kronologis di atas, terhadap dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana dituduhkan Pengadu terhadap Para Teradu adalah tidak benar. Para Teradu selaku Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Musi Rawas telah menjalankan proses pembukaan kotak suara untuk pengambilan alat bukti dalam penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Utara Tahun 2020 sesuai dengan regulasi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Para Teradu dalam melaksanakan pembukaan kotak suara telah berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, dan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 1232/PY.02.1-SD/03/KPU/XII/2020 Perihal Persiapan Menghadapi Perkara Pengajuan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Serentak Tahun 2020. Hal ini dapat dibuktikan Teradu berdasarkan bukti- bukti yang ada. [2.5] PETITUM PARA TERADU Berdasarkan uraian di atas, Para Teradu memohon Majelis Sidang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang memeriksa dan mengadili pengaduan a quo untuk memberikan Putusan sebagai berikut: 1. Menolak Pengaduan Pengadu untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Para Teradu tidak terbukti melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu; 3. Merehabilitasi nama baik Para Teradu; Mohon Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu mohon untuk memutuskan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.6] BUKTI PARA TERADU Bahwa untuk membuktikan jawaban dan pembelaannya dalam Perkara Nomor 105- PKE-DKPP/III/2021, Para Teradu mengajukan alat bukti berupa T-1 s.d T-11, sebagai berikut: NO. BUKTI KETERANGAN 1. T-1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota; 2. T-2 Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 1232/PY.02.1- SD/03/KPU/XII/2020 Perihal Persiapan Menghadapi Perkara Pengajuan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Serentak Tahun 2020; 3. T-3 Surat KPU Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 651/HK.05- Und/16/Prov/XII/2020 Perihal Rapat Koordinasi Persiapan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020, dan dokumentasi; 4. T-4 Surat Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 004/PP.01.01/K.SS/01/2021,Nomor:005/PP.01.01/K.SS/01/2021, Nomor: 006/PP.01.01/K.SS/01/2021,Nomor: 007/PP.01.01/K.SS/01/2021,Nomor:012/PP.01.01/K.SS/01/2021, perihal Undangan Klarifikasi; 5. T-5 Pemberitahuan Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan tentang Status Laporan/Temuan tanggal 27 Januari 2021; 6. T-6 Surat Mahkamah Konstitusi Nomor: 114.03/PAN.MK/PSP/01/2021 Hal Penyampaian Salinan Permohonan, serta Akta Registrasi Perkara Konstitusi Nomor: 3/PAN.MK/ARPK/01/2021; 7. T-7 Berita Acara KPU Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor: 03/PY.02.1-BA/1613/KPU-Kab/I/2021 tentang Persiapan Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Utara Tahun 2020; 8. T-8 Berita Acara KPU Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor: 3.1/PY.02.1-BA/1613/KPU-Kab/I/2021 Pembukaan Kotak Suara dalam Rangka Persiapan Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Utara Tahun 2020; 9. T-9 Berita Acara KPU Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 04/PY.02.1- BA/1613/KPU-Kab/I/2021 tentang Pembukaan Kotak Suara TPS 1 s.d. TPS 10 Kelurahan Muara Rupit untuk mengambil Formulir Model C. Hasil KWK dalam Rangka Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Utara Tahun 2020, dan dokumentasi; 10. T-10 Berita Acara KPU Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 05/PY.02.1- BA/1613/KPU-Kab/I/2021 tentang Penggandaan Formulir Model C.Hasil KWK dalam Rangka Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Utara Tahun 2020, dan dokumentasi; 11. T-11 Berita Acara KPU Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 06/PY.02.1- BA/1613/KPU-Kab/I/2021 Tentang Pengembalian Formulir Model C.Hasil KWK TPS 1 s.d. TPS 10 Kelurahan Muara Rupit Dalam Rangka Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Utara Tahun 2020, dan dokumentasi. [2.7] KETERANGAN PIHAK TERKAIT Menimbang bahwa DKPP juga telah meminta keterangan Pihak Terkait yaitu Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara dalam sidang pemeriksaan tanggal 12 April 2021 sebagai berikut: Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara  Pada tanggal 18 Januari 2021, mendapatkan undangan dari KPU Kabupaten Musi Rawas Utara berkenaan dengan pembukaan kotak suara untuk menjawab persoalan sengketa di Mahkamah Konstitusi. Pada tanggal 17 Januari 2021, saat itu kami sedang mengikuti acara finalisasi keterangan Mahkamah Konstitusi di Jakarta. Oleh karena itu Ketua Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara menugaskan anggota yang lain untuk mengikuti rakor pembukaan kotak suara yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Musi Rawas Utara. Pada tanggal 19 Januari 2021, Paulina selaku anggota Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara mengikuti kegiatan rapat koordinasi KPU Kabupaten Musi Rawas Utara. Paulina menyampaikan kepada kami bahwa pada tanggal 20 Januari 2021 akan dilaksanakan pembukaan kotak suara. Setelah acara di Bawaslu maka setelah selesai acara finalisasi keterangan Mahkamah Konstitusi, Ketua Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara segera menuju ke Kabupaten Musi Rawas Utara. Pada tanggal 20 Januari 2021, Pukul 09.00 wib, Ketua Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara langsung menyaksikan proses pembukaan kotak suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Musi Rawas Utara. Untuk memastikan perolehan suara calon baik Pasangan Calon Nomor Urut 1, Nomor Urut 2, dan Nomor Urut 3. Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara meminta akses untuk mengambil dokumen pada saat pengambilan C1. Hal tersebut bertujuan agar kami dapat membandingkan C1 yang kami dapatkan pada saat pemungutan suara. Pada tanggal 21 Januari 2021, Muhamad Ali Asek selaku anggota Bawaslu Kabupaten Musi Rawas mengikuti acara di Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan berkenaan dengan laporan divisi pengawasan, oleh karena itu Ketua Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara menyuruh Muhamad Ali Asek untuk mengikuti proses perbanyakan Formulir Model C yang diambil oleh KPU Kabupaten Musi Rawas Utara. Setelah proses perbanyakan dilakukan oleh KPU Kabupaten Musi Rawas Utara, pada pukul 21.59 wib, Muhamad Ali Asek sudah sampai di KPU Kabupaten Musi Rawas Utara. C1 yang semula di ambil dikembalikan ke kotak suara seperti semula.  Berdasarkan pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara, seluruh tahapan pembukaan kotak suara telah dilaksanakan sesuai dengan PKPU 19 Tahun 2020.  Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara dilaporkan oleh Zaida Abdi kepada Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan terkait pembukaan kotak. Pada saat itu yang dilaporkan adalah KPU Kabupaten Musi Rawas Utara dan Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara berkenaan dengan pembukaan kotak yang tidak mengundang saksi pasangan calon. Pada tanggal 25 Januari 2021, kami dipanggil oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan. Kami sedang mengurus administrasi berkenaan dengan keterangan di Mahkamah Konsitusi. Kami dipanggil Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan, kemudian diklarifikasi di Badan Pengawas Pemilihan Umum. Kami juga baru mengetahui adanya Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 12/PY.02.1-SD/03/KPU/I/2021, Tentang Pembukaan Kotak Suara Dalam Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi, sama sama kami tidak mengetahui.  Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 12/PY.02.1-SD/03/KPU/I/2021, tidak sampai kepada Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara, kami juga sudah mengonfirmasi kepada Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan. Kami tidak mendapatkan Surat Nomor 12/PY.02.1-SD/03/KPU/I/2021.  Surat Nomor 12/PY.02.1-SD/03/KPU/I/2021 merupakan surat yang sangat penting, demikian halnya jika dibandingkan dengan pembukaan kotak suara. Setelah tanggal 18 Januari 2021, Ketua Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara melalui jalur darat hingga tanggal 20 Januari 2021 sampai di Kabupaten Musi Rawas untuk menyaksikan pembukaan kotak suara. Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara dalam melakukan pengawasan sudah sesuai dengan ketentuan.  Pada saat itu tidak terpikirkan berkenaan dengan tidak adanya saksi pasangan calon pada saat pembukaan kotak suara. KPU Kabupaten Musi Rawas Utara biasanya mengundang Saksi Pasangan Calon. Kami mengawasi berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 19 Tahun 2020 tidak ada mengundang saksi pasangan calon.  Ketua Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara merupakan Kordiv Hukum Penindakan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa. Pembukaan kotak suara sebelum pemungutan suara penting untuk dihadiri pasangan calon. Pasca pembukaan kotak suara yang dilaksanakan oleh Para Teradu adalah setelah pencoblosan. Dalam pembukaan kotak suara dalam rangka pengambilan bukti untuk menjawab dalam proses sengketa di MK. Hal tersebut sudah sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020, dan bukan merupakan sebuah bentuk pelanggaran.  Pembukaan kotak suara sebelum pemungutan suara itu penting untuk dihadiri oleh saksi pasangan calon. Namun pembukaan kotak suara sebagaimana dijelaskan oleh Para Teradu setelah pencoblosan. menurut kami tindakan Para Teradu telah sesuai dengan ketentuan dan bukan merupakan pelanggaran.  Ketua Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara sudah menyampaikan kepada Paulina selaku Kordiv Sumber Daya Manusia dan Organisasi dan Data dan Informasi, bahwa dalam rakor nanti yang akan dibahas adalah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 terkait dengan rekapitulasi. berkenaan dengan mengundang Pasangan Calon, kami memastikan Para Teradu melaksanakan sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020. Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 tidak ada ketentuan KPU harus mengundang pasangan calon. Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara dalam bekerja sesuai dengan mekanisme.  Pada saat pembukaan kotak suara, Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara tidak melihat para saksi pasangan calon. Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara tidak pernah bertanya kepada berkenaan dengan ketidakhadiran saksi pasangan calon dalam pembukaan kotak suara. Hal ini disebabkan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 tidak ada keharusan KPU untuk mengundang saksi pasangan calon.

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan pengaduan Pengadu adalah terkait dengan dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Para Teradu; [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan Pengadu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut sebagai DKPP) terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagaimana berikut: Kewenangan DKPP [3.3] Menimbang bahwa DKPP dibentuk untuk menegakkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Hal demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyebutkan: “DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan aduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota”. Selanjutnya ketentuan Pasal 159 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengatur wewenang DKPP untuk: a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan; b. Memanggil Pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik; dan d. Memutus Pelanggaran Kode Etik Ketentuan di atas, diatur lebih lanjut dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana telahdiubah dengan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang menyebutkan bahwapenegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP. [3.4] Menimbang bahwa pengaduan Pengadu terkait dengan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Para Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus pengaduan a quo; Kedudukan Hukum [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 458 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 juncto Pasal 4 ayat (1) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu, pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas Pengadu kepada DKPP. Selanjutnya ketentuan di atas diatur lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019tentangPerubahan Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagai berikut: “Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh: a. Penyelenggara Pemilu; b. Peserta Pemilu; c. Tim Kampanye; d. Masyarakat; dan/atau e. Pemilih”. [3.6] Menimbang bahwa Pengadu adalah Tim Kampanye sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu, dengan demikian Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; [3.7] Menimbang bahwa DKPP berwenang untuk mengadili pengaduan a quo, Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan.

[4.1] Menimbang pengaduan Pengadu pada pokoknya mendalilkan bahwa Para Teradu diduga tidak transparan dalam pembukaan kotak suara untuk pembuktian perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Utara Tahun 2020 di Mahkamah Konstitusi. Para Teradu tidak melibatkan Saksi Paslon Nomor Urut 3. Tindakan Para Teradu bertentangan dengan Surat KPU Nomor 12/PY.02.1-SD/03/KPU/I/2021 tanggal 7 Januari 2021 yang mengatur mekanisme pengambilan dokumen dari dalam kotak suara agar dilakukan secara transparan dan akuntabel dengan melibatkan Saksi Pasangan Calon. [4.2] Menimbang keterangan dan jawaban Para Teradu pada pokoknya menolak seluruh dalil aduan Pengadu. Para Teradu mengakui tidak melibatkan Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Utara Nomor Urut 1, Nomor Urut 2, dan Nomor Urut 3 dalam kegiatan pembukaan kotak suara dalam rangka persiapan Penyelesaian Sengketa Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan. Hal ini berdasarkan dengan ketentuan Pasal 71 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018, dan Surat KPU Nomor 1232/PY.02.1-SD/03/KPU/XII/2020 Perihal Persiapan Menghadapi Perkara Pengajuan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Serentak Tahun 2020. Secara kronologis Para Teradu menjelaskan bahwa pada tanggal 18 Januari 2021 Paslon Nomor Urut 3 mengajukan permohonan sengketa kepada Mahkamah Konstitusi dengan Nomor 03/PHP.BUP-XIX/2021 berkenaan perbedaan perolehan suara di TPS 1 s.d. TPS 10 Kelurahan Muara Rupit Kecamatan Rupit. Kemudian pada tanggal 19 Januari 2021 Para Teradu melaksanakan Rapat Koordinasi Persiapan Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan yang dihadiri oleh Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara dan Polres Musi Rawas Utara yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 03/PY.02.1-BA/1613/KPU-Kab/I/2021. Para Teradu juga telah melaksanakan rapat pleno pembukaan kotak suara sebagaimana Berita Acara Nomor 3.1/PY.02.1-BA/1613/KPU-Kab/I/2021. Pada tanggal 20 Januari 2021, Para Teradu melaksanakan pembukaan kotak suara dihadiri Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara, Polres Musi Rawas Utara, dan beberapa media yang meliput kegiatan tersebut sebagaimana Berita Acara Nomor 04/PY.02.1- BA/1613/KPU-Kab/I/2021. Pada tanggal 21 Januari 2021 dilakukan penggandaan Formulir Model C. Hasil KWK TPS 1 s.d. TPS 10 Kelurahan Muara Rupit yang dilaksanakan di Kota Palembang dengan tetap diawasi Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara dan pengamanan Polres Musi Rawas Utara sebagaimana Berita Acara Nomor 05/PY.02.1-BA/1613/KPU-Kab/I/2021. Pada hari yang sama, Para Teradu mengembalikan Formulir Model C.Hasil KWK ke dalam kotak suara sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 06/PY.02.1-BA/1613/KPU-Kab/I/2021. Berkenaan dengan pokok aduan, Pengadu pernah melaporkan kepada Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan yang ditindaklanjuti klarifikasi pada tanggal 25 Januari 2021 oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan terhadap Para Teradu di Bawaslu RI. Pada tanggal 27 Januari 2021, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan memberitahukan melalui status laporan bahwa tindakan Para Teradu “bukan pelanggaran pemilihan” karena tidak ditemukan unsur-unsur pelanggaran pemilihan. Selain itu, kegiatan pembukaan kotak suara dalam rangka memperoleh alat bukti dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Utara Tahun 2020 tidak harus berdasarkan persetujuan Hakim Konstitusi. Hal ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, dan Surat KPU Nomor 1232/PY.02.1-SD/03/KPU/XII/2020 Perihal Persiapan Menghadapi Perkara Pengajuan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Serentak Tahun 2020, pada angka 3 yang berbunyi “KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota Penyelenggara Pemilihan Serentak Tahun 2020 untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) huruf d, dapat membuka Kotak Suara tersegel sepanjang terdapat Pengajuan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Serentak Tahun 2020 dan sudah teregister di Mahkamah Konstitusi”. [4.3] Menimbang jawaban dan keterangan para pihak, bukti dokumen, serta fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan, pada tanggal 20 Januari 2021 Para Teradu melakukan pembukaan kotak suara untuk persiapan pembuktian perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Utara Tahun 2020 yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 04/PY.02.1-BA/1613/KPU-Kab/I/2021. Kegiatan tersebut dihadiri Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara, Polres Musi Rawas Utara, serta beberapa media. Pada tanggal 21 Januari 2021, para Teradu kemudian menggandakan Formulir Model C. Hasil KWK TPS 1 s.d. TPS 10 Kelurahan Muara Rupit, dan pada hari yang sama Para Teradu mengembalikan Formulir Model C.Hasil KWK ke dalam kotak suara sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Nomor 05/PY.02.1-BA/1613/KPU-Kab/I/2021 dan Berita Acara Nomor 06/PY.02.1- BA/1613/KPU-Kab/I/2021. Terungkap fakta dalam kegiatan tersebut Para Teradu tidak mengundang Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Utara dengan alasan ketentuan Pasal 71 Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2018, dan Surat KPU Nomor 1232/PY.02.1- SD/03/KPU/XII/2020 Perihal Persiapan Menghadapi Perkara Pengajuan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Serentak Tahun 2020 tidak mengatur kewajiban untuk menghadirkan saksi Paslon. Selanjutnya pada tanggal 21 Januari 2021, Zaida Abdi selaku LO Paslon Nomor Urut 3 melaporkan Para Teradu dan Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara kepada Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan atas dugaan pelanggaran pembukaan kotak suara yang tidak sesuai Surat KPU Nomor 12/PY.02.1-SD/03/KPU/I/2021 tanggal 7 Januari 2021. Angka 1 surat KPU mengutip putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XII/2014 yang menyatakan prosedur pembukaan kotak suara agar melibatkan saksi Paslon. Untuk itu seharusnya secara mutatis mutandis pengambilan dokumen dalam kotak suara pada Pemilihan Tahun 2020 dilakukan secara transparan dan akuntabel dengan melibatkan saksi pasangan calon, Panwaslu, dan berkoordinasi dengan kepolisian setempat. Para Teradu dalam persidangan mengaku baru mengetahui Surat KPU Nomor 12/PY.02.1-SD/03/KPU/I/2021 tanggal 7 Januari 2021 saat klarifikasi oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 25 Januari 2021. Berdasarkan rangkaian fakta di atas, DKPP menilai dalih para Teradu baru mengetahui adanya surat KPU pada forum klarifikasi Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan tidak dapat dibenarkan menurut hukum dan etika. Sesuai alat bukti (P-3), Surat KPU Nomor 12/PY.02.1-SD/03/KPU/I/2021 tanggal 7 Januari 2021 Tentang Pembukaan Kotak Suara dalam Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi ditujukan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum dan ditembuskan kepada KPU Kabupaten/Kota se-Indonesia, dalam penalaran yang wajar, Para Teradu sebagai penyelenggara Pemilihan sepatutnya mengetahui prosedur pembukaan kotak suara untuk kepentingan pembuktian perkara perselisihan hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi. Para Teradu seharusnya bersikap dan bertindak pruden untuk memastikan seluruh tindakan administrasi dilakukan sesuai prosedur. Dengan demikian dalil aduan Pengadu terbukti, dan jawaban Para Teradu tidak meyakinakn DKPP. Para Teradu terbukti melanggar Pasal 13 huruf a, Pasal 15 huruf e, dan Pasal 16 huruf e Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu. [4.4] Menimbang terhadap dalil Pengadu selebihnya, DKPP tidak relevan untuk mempertimbangkan.

Berdasarkan penilaian atas fakta dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan Pengadu, memeriksa dan mendengar jawaban Para Teradu, mendengar keterangan Pihak Terkait, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan Pengadu dan Para Teradu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa: [5.1] Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili pengaduan Pengadu; [5.2] Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; [5.3] Teradu I s.d. Teradu V terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu; Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas,

1. Mengabulkan pengaduan Pengadu untuk sebagian; 2. Menjatuhkan sanksi Peringatan kepada Teradu I Agus Mariyanto selaku Ketua merangkap Anggota KPU Kabupaten Musi Rawas Utara, Teradu II Netty Kherawaty, Teradu III Heriyanto, Teradu IV Ardiyanto, Teradu V Handoko selaku Anggota KPU Kabupaten Musi Rawas Utara sejak Putusan ini dibacakan; 3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak dibacakan; dan 4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini. Demikian diputuskan dalam Rapat Pleno oleh 7 (Tujuh) Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Muhammad, selaku Ketua merangkap Anggota; Alfitra Salam, Teguh Prasetyo, Didik Supriyanto, Ida Budhiati, Pramono Ubaid Tanthowi, dan Mochammad Afifuddin masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu tanggal Sembilan Belas bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal Dua bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu oleh Alfitra Salam, Teguh Prasetyo, Didik Supriyanto dan Ida Budhiati masing-masing sebagai Anggota. ANGGOTA Ttd Ttd Alfitra Salam Teguh Prasetyo Ttd Ttd Didik Supriyanto Ida Budhiati Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya. SEKRETARIS PERSIDANGAN PENGGANTI, Andre Saputra