Arsip Putusan DKPP RI

PUTUSAN No. 99/DKPP-PKE-III/2014 DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA Yang memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir perkara Pengaduan Nomor 190/I-P/L-DKPP/2014, yang diregistrasi dengan Nomor Perkara 99/DKPP-PKE- III/2014, menjatuhkan putusan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang diajukan oleh:

[1.1] PENGADU Nama : Abd. Hasid Pedansa Pekerjaan : Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara Alamat : Jl. Bunga Kamboja No.21 Kendari Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------------Pengadu;

Terhadap: [1.2] TERADU 1. Nama : ARIFIN Jabatan : Ketua PPK Kecamatan Kadia Kota Kendari Alamat Kantor : Kadia, Kendari – Sulawesi Tenggara Selanjutnya disebut sebagai---------------------------------------------------TeraduI; 2.Nama : RIANI Jabatan : Anggota PPK Kecamatan Kadia Kota Kendari Alamat Kantor : Kadia, Kendari – Sulawesi Tenggara Selanjutnya disebut sebagai---------------------------------------------------TeraduII; 3. Nama : HAYANI IMBU Jabatan : Ketua KPU Kota Kendari 1  Alamat Kantor : Kendari – Sulawesi Tenggara Selanjutnya disebut sebagai---------------------------------------------------Teradu III; 4. Nama : ABD. WAHID DAMING Jabatan : Anggota KPU Kota Kendari Alamat Kantor : Kendari – Sulawesi Tenggara Selanjutnya disebut sebagai---------------------------------------------------Teradu IV; 5. Nama : ZAINAL ABIDIN Jabatan : Anggota KPU Kota Kendari Alamat Kantor : Kendari – Sulawesi Tenggara Selanjutnya disebut sebagai---------------------------------------------------TeraduV; 6. Nama : ADE SUERANI Jabatan : Anggota KPU Kota Kendari Alamat Kantor : Kendari – Sulawesi Tenggara Selanjutnya disebut sebagai---------------------------------------------------TeraduVI; 7. Nama : YASIR Jabatan : Anggota KPU Kota Kendari Alamat Kantor : Kendari – Sulawesi Tenggara Selanjutnya disebut sebagai---------------------------------------------------TeraduVII; 8. Nama : ARAFAT Jabatan : Ketua Panwaslu Kota Kendari Alamat Kantor : Kendari – Sulawesi Tenggara Selanjutnya disebut sebagai---------------------------------------------------TeraduVIII; 9. Nama : JOKO PURNOMO Jabatan : Anggota Panwaslu Kota Kendari Alamat Kantor : Kendari – Sulawesi Tenggara Selanjutnya disebut sebagai---------------------------------------------------TeraduIX; 10. Nama : KARTINI Jabatan : Anggota Panwaslu Kota Kendari Alamat Kantor : Kendari – Sulawesi Tenggara Selanjutnya disebut sebagai---------------------------------------------------TeraduX; [1.3] Membaca dan mempelajari Pengaduan Pengadu; Memeriksa dan mendengar keterangan Teradu; Memeriksa dan mendengar keterangan Para saksi; Memeriksa dan mempelajari dengan seksama semua dokumen dan segala bukti- bukti yang diajukan Pengadu dan Teradu. 2

ALASAN-ALASAN DAN POKOK PENGADUAN PENGADU [2.1] Menimbang bahwa Pengadu menyampaikan Pengaduan melalui Pengaduan DKPP Nomor: 190/I-P/L-DKPP/2014 tanggal 8 Mei 2014 perihal Laporan Pengaduan Pelanggaran Kode Etik Ketua dan anggota PPK Kecamatan Kadia, Ketua KPU Kota Kendari dan Ketua Panwaslu Kota Kendari, meminta kepada DKPP untuk memeriksa dan memutus Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu dengan pokok Pengaduan sebagai berikut: 1. Bahwa Tanggal 14 April 2014 Ketua PPK Kecamatan Kadia bersama anggotanya beserta PPS se-Kecamatan Kadia yaitu 3 orang PPS Punambea, 3 orang PPS Kadia, 3 orang PPS Punambea, 3 orang PPS Wowanggu dan 1 orang PPS Ankiwoi berkumpul dalam kamar Hotel Andalus Kota Kendari (milik caleg DPRD Provinsi Sultra dari Gerindra) dalam kamar Hotel tersebut Nampak dengan jelas dokumen dokumen pemilu (C1/D1) termasuk sampul warna coklat tersegel logo KPU yang telah dibuka sehingga patut diduga pihak-pihak tersebut telah merubah dokumen C1/D1 di atas. 2. Bahwa Tanggal 19 April 2014 Pengadu menyampaikan surat kepada Panwaslu Kota Kendari dan KPU Kota Kendari melaporkan berbagai prosedur yang diabaikan oleh PPS se-Kecamatan Kadia namun tidak ada tindak lanjutnya. 3. Bahwa Pertemuan Petugas PPK dan PPS se-Kecamatan Kadia dimuat dalam media tanggal 15 April 2014 yang sepatutnya menjadi bahan investigasi ada apa dalam waktu yang bersamaan secara bersama-sama oknum penyelenggara pemilu bertemu di Hotel yang sama milik caleg dan belakangan diketahui oknum-oknum tersebut membawa dokumen-dokumen pemilu. 4. Bahwa Ketua dan Anggota KPU Kota Kendari telah melakukan pembiaran dan terkesan melindungi oknum-oknum PPK Kadia dan PPS se-Kecamatan Kadia atas dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu termasuk melakukan pembelaan-pembelaan atas perilaku dugaan pelanggaran kode etik PPK dan PPS dimaksud, sebagaimana diketengahkan dalam dua kali persidangan Majelis DKPP di Kota Kendari. 5. Bahwa Ketua dan Anggota KPU Kota Kendari Tidak ada respon saat Kami meminta dokumen C1 untuk sekedar mencatat hasil perolehan suara. KPU Kendari juga mempublikasi dokumen C1 yang tidak akurat (tidak lengkap pengisiannya, tidak ada tanda tangan saksi, tidak ada tanda tangan KPPS, tidak ada perolehan hasil dll), atau tidak dapat dipertanggungjawabkan data-datanya. 6. Bahwa Ketua dan Anggota KPU Kota Kendari tidak mampu menghadirkan dokumen C1 Hologram dan C1 Plano TPS 13 Kelurahan Bende sebagaimana permintaan Ketua 3  Majelis untuk kepentingan persandingan data C1 milik Panwas, juga tidak mampu menjelaskan sebenar-benarnya adanya manipulasi/penggelembungan suara sebagaimana fakta persidangan di TPS 13 Kelurahan Bende yang menjadi sampel pembuktian laporan Pengadu. KPU Kendari juga memberikan kesaksian palsu dalam persidangan DKPP yakni bahwa telah dilakukan penghitungan ulang (buka kotak) seluruh TPS se-Kecamatan Kadia saat rekapitulasi di PPK Kadia, namun dalam fakta persidangan 13 Juni 2013, tidak dapat menjelaskan selisih surat suara dan dokumen berita acara TPS 13 Kelurahan Bende. Termasuk tidak dapat membuktikan telah dilakukan buka kotak melalui berita acara keberatan saksi, dan setelah diklarifikasi kepada Panwas ternyata tidak semua kotak dan tidak semua tingkatan lembaga perwakilan dibuka kotaknya. [2.2] PETITUM PENGADU Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pengadu memohon kepada DKPP berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut: 1. Mengabulkan Pengaduan Para Pengadu seluruhnya; 2. Menyatakan bahwa Para Teradu telah melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu dan; 3. Memohon agar Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia segera memberhentikan seluruh Para Teradu; 4. Atau Putusan lain yang seadil-adilnya. [2.3] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, maka Pengadu mengajukan bukti-bukti P-1 sampai dengan P-3, sebagai berikut: Bukti P-1 : Photo Photo Pertemuan PPS Kecamatan Kadia dan Ketua PPK di Hotel Andalus. Bukti P-2 :Surat kepada Panitia Pengawas Pemilu Kota Kendari Bukti P-3 :Surat kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN PARA TERADU [2.5] Menimbang bahwa Para Teradu telah menyampaikan jawaban di depan sidang DKPP yang dilaksanakan tanggal 31 Mei 2014 dan 13 Juni 2014 di hadapan Para majelis yang pada pokoknya masing-masing menyampaikan jawaban dan penjelasan sebagai berikut: 1. Bahwa dalam sidang dengan melakukan penghitungan jumlah surat suara yang berada dalam Kotak Suara DPRD Provinsi Sultra di TPS 13 Kelurahan Bende Kecamatan Kadia. Dalam Kotak suara TPS 13 tersebut terdapat surat suara sah sebanyak 264 surat suara. Jumlah tersebut sudah sesuai dengan jumlah surat suara sah seluruh partai politik dan calon anggota DPRD Provinsi pada Formulir C1. Sedangkan jumlah suara tidak sah sebanyak 14 surat suara, serta sisa surat suara yang tidak digunakan sejumlah 99 surat suara dimungkinkan berada 4  didalam kotak suara lainnya (pada TPS yang sama yaitu Kotak DPR RI, DPD RI, dan DPRD Kota Kendari). Karena setiap TPS terdiri dari 4 Kotak suara yakni Kotak Suara DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota. Terkait perolehan suara Pengadu di TPS 13 Kelurahan Bende sudah sesuai dengan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi Hal ini dibuktikan dengan klarifikasi yang dilakukan oleh Panwaslu Kota Kendari dan C1 yang dipegang oleh Panwaslu Kota Kendari. Dugaan Pengadu terhadap perubahan suara belum sempat dibuktikan dengan membuka C1 Plano, karena pada saat ditemukan C1 Plano tersebut sebagai pembuktian pada sidang di majelis, sidang majelis sudah ditutup. 2. Bahwa terhadap suara tidak sah (14 surat suara) dan sisa surat suara yang tidak digunakan (99 surat suara) sebagaimana tercantum pada Form Model C1 di mungkinkan berada pada kotak lainnya (Kotak DPR RI, Kotak DPD RI, dan Kotak DPRD Kabupaten./Kota). Terhadap hal tersebut, maka KPU Kota Kendari meminta kepada Pimpinan Sidang Majelis Pemeriksa Daerah agar menskorsing rapat untuk memberi kesempatan kepada KPU Kota Kendari menghadirkan alat bukti berupa 3 (tiga) kotak suara yakni Kotak DPR RI, DPD RI dan DPRD Kota Kendari di TPS 13 Kelurahan Bende Kecamatan Kadia untuk dibuka dan mencari surat suara tidak sah dan sisa surat suara yang tidak digunakan untuk DPRD Provinsi Sultra. Hal ini dibuktikan bahwa Kotak Suara DPRD Provinsi Sultra pada TPS 13 yang harusnya hanya berisi surat suara DPRD Provinsi namun terdapat juga surat suara DPR RI, DPD RI dan DPRD Kota Kendari yang dibuka pada sidang DKPP. Namun pimpinan sidang tidak mengabulkan permintaan KPU Kota Kendari tersebut sampai sidang selesai; 3. Terhadap permintaan Pengadu bahwa perhitungan suara DPRD Provinsi Sultra pada sidang tersebut dapat dilanjutkan setelah pihak KPU Kota Kendari menunjukan C1 Plano dan Formulir C1 berhologram maka KPU Kota Kendari menjelaskan kepada Majelis bahwa KPU Kota Kendari sementara mencari C1 Plano dan C1 Berhologram sebagaimana permintaan Pengadu. Hal ini disebabkan karena keterlambatan pembukaan Gudang Logistik/penyimpanan kotak suara hasil pemilu Legislatif 2014. Keterlambatan pembukaan Gudang logistik tersebut dikarenakan kunci gudang logistik KPU Kota Kendari dikunci dengan 2 (dua) gembok yang mana 1 gembok kuncinya dipegang oleh Pengadu yang terlambat hadir di kantor KPU Kota Kendari dan 1 buah gembok kunci gudang dipegang oleh pihak pengamanan (Polres Kota Kendari) yang sudah berada dikantor. Sidang ke-2 (dua) tersebut dilaksanakan pada hari Jumat jam 10.00 sesuai undangan. Sementara gudang logistik KPU Kota Kendari dibuka sekitar pukul 10.30 wita. Kotak Surat Suara DPRD Provinsi TPS 13 ditemukan sekitar jam 11 dan langsung di bawa ke Kantor Bawaslu Provinsi Sultra. Sementara Kotak yang berisi C1 Plano terus dilakukan proses pencarian oleh anggota PPS dan staf sekretariat KPU Kota Kendari di bawah pengawasan pihak kepolisian. C1 Plano berada di dalam 6 buah 5  kotak suara, karena pada saat rekapitulasi ditingkat Kecamatan Kadia untuk Kelurahan Bende dilakukan penghitungan ulang dengan membuka semua C1 plano pada 32 TPS se-Kelurahan bende. Sehingga setelah selesai rekapitulasi penghitungan C1 Plano tersebut, Anggota PPS Bende mengumpulkan semua C1 Plano dan menyimpannya ke dalam 6 buah kotak suara tanpa diberi tanda khusus pada kotak tersebut sehingga untuk menemukan 6 buah kotak yang berisi C1 Plano yang tersimpan dalam gudang KPU Kota Kendari membutuhkan waktu. Sehingga pada sidang ke-2 (dua) ini majelis hanya melakukan penghitungan jumlah surat suara dan belum melakukan penghitungan perolehan jumlah suara Pengadu. Sedangkan C1 berhologram yang tidak ditemukan dalam kotak suara DPRD Provinsi TPS 13 Kelurahan Bende pada saat Sidang Majelis Pemeriksa Daerah di Kantor Bawaslu Provinsi Sultra karena C1 berhologram tersebut berada pada Kotak Suara DPR RI sesuai dengan Buku Panduan KPPS, dan bukan berada pada kotak DPRD Provinsi yang di bawa pada saat sidang majelis; 4. Akibat keterlambatan pembukaan gudang tersebut serta banyaknya kotak suara di dalam gudang, maka membutuhkan waktu untuk menemukan kotak tersebut, selama kurang lebih 30 menit proses pencarian baru menemukan 1 buah kotak DPRD Provinsi di TPS 13 Kelurahan Bende dan kotak tersebut langsung di bawa oleh Anggota Majelis Pemeriksa Daerah (Ketua Bawaslu Provinsi Sultra) yang berisikan surat suara DPRD Provinsi untuk kebutuhan sidang majelis, dengan catatan Kotak Suara yang berisikan C1 Plano DPRD Provinsi terus dilakukan pencarian; 5. Proses pencarian C1 Plano dalam gudang KPU Kota Kendari dilanjutkan setelah Sholat Jumat oleh Anggota PPS Kelurahan Bende dan dibantu Staf sekretariat KPU Kota Kendari dan masih dalam pengawasan pihak Kepolisian. Kami KPU Kota Kendari pada sidang tersebut meminta kepada Majelis kiranya berkenaan untuk melakukan skorsing sidang sambil menunggu PPS Kelurahan Bende dan Staf Sekretariat KPU Kota Kendari yang mencari C1 Plano di gudang KPU Kota Kendari sebagaimana permintaan Pengadu; 6. Setelah Sholat Jumat C1 Plano dan 3 (tiga) buah kotak suara DPR RI, DPD RI dan DPRD Kota Kendari ditemukan oleh anggota PPS Kelurahan Bende dan staf sekretariat KPU Kota Kendari pada TPS 13 tersebut dan di bawa ke kantor Bawaslu Provinsi Sultra untuk dihadirkan sebagai alat bukti pada sidang tersebut, tetapi sidang pemeriksaan oleh Majelis Pemeriksa Daerah Sulawesi Tenggara telah ditutup. 7. Bahwa Tanggal 14 April 2014 Ketua PPK Kecamatan Kadia bersama anggotanya beserta PPS se-Kecamatan Kadia yaitu 3 orang PPS Punambea, 3 orang PPS Kadia, 3 orang PPS Punambea, 3 orang PPS Wowanggu dan 1 orang PPS Ankiwoi berkumpul dalam kamar Hotel Andalus Kota Kendari (milik caleg DPRD Provinsi Sultra dari Gerindra) dalam kamar Hotel tersebut Nampak dengan jelas dokumen 6  dokumen pemilu (C1/D1) termasuk sampul warna coklat tersegel logo KPU yang telah dibuka sehingga patut diduga pihak-pihak tersebut telah merubah dokumen C1/D1 di atas. 8. Bahwa Tanggal 19 April 2014 Pegadu menyampaikan surat kepada Panwaslu Kota Kendari dan KPU Kota Kendari melaporkan berbagai prosedur yang diabaikan oleh PPS se-Kecamatan Kadia namun tidak ada tindak lanjutnya. 9. Bahwa Pertemuan Petugas PPK dan PPS se-Kecamatan Kadia dimuat dalam media tanggal 15 April 2014 yang sepatutnya menjadi bahan investigasi ada apa dalam waktu yang bersamaan secara bersama-sama oknum penyelenggara pemilu bertemu di Hotel yang sama milik caleg dan belakangan diketahui oknum-oknum tersebut membawa dokumen-dokumen pemilu. 10. Bahwa tanggal 13 April 2014 pukul 17.42 wita, Panwaslu kota Kendari menerima laporan masyarakat via bbm dan SMS ada pertemuan PPK,PPS se-Kecamatan Kadia di Hotel Andalus, seketika itu pula ketua Panwaslu menelpon ketua Panwascam Kadia untuk segera di cek informasi tersebut ke Hotel Andalus bersama PPL dan laporkan serta dikoordinasikan ke-Panwaslu Kota Kendari(Divisi Penanganan Pelaggaran) untuk ditindaklanjuti. Ketua Panwascam Kadia beserta PPL sekitar jam 19.00 wita tiba di Hotel Andalus. 11. Bahwa tanggal 14 April 2014 Panwaslu Kota Kendari melakukan pemanggilan untuk dimintai keterangan dan klarifikasi PPK kadia dan PPS termasuk Panwascam Kadia dan PPL (hasil klarifikasinya sudah disampaikan kepada staf DKPP bernama Ucu). 12. Bahwa Pengadu melaporkan secara resmi kepada Panwas Kota Kendari tanggal 19 April 2014, tanpa bukti-bukti. Saksi yang dihadirkan pelapor hanya dapat menerangkan kesaksian pada persolan yang dilaporkan yaitu tentang suara sah PartaiDemokrasi Indonesia Perjuangan di TPS 13 Kelurahan Bende Kecamatan Kadia, menurut keterangan saksi (bukan saksi partai politik PDIP yang diberi mandat ). Tetapi saksi masyarakat yang sempat menonton perhitungan suara di TPS 13 Kelurahan Bende Kecamatan Kadia menurut keterangan saksi hasil klarifikasi tidak dapat membuktikan dengan bukti-bukti apa yang disaksikan di TPS 13 Kelurahan Bende Kecamatan Kadia, selanjutnya Panwaslu Kota Kendari (divisi penanganan Pelanggaran) melakukan pengecekan terhadap C1 dan D1 yang dimiliki PanwasluKota Kendari suara sah PDIP untuk DPRD Provinsi Sultra suara sahnya 6. (hasil klarifikasi sudah disampaikan kepada staf DKPP) bernama Ucu. 13. Pengadu pada tanggal 5 Mei 2014 membawa bukti-bukti Foto-foto laporan Pengadu disampaikan resmi kepada Bawaslu Provinsi Sultra dan sudah ditindaklanjuti dengan melakukan klarifikasi oleh Bawaslu Provinsi Sultra. Pembelaan Ade Suerani, Anggota KPU Kota Kendari 7 1. Bahwa saya adalah Komisioner yang dilantik pada 26 Juni 2013. Visi saya menjadi penyelenggara khususnya KPU Kota Kendari adalah memastikan kedaulatan suara pemilih tidak bergeser (bertambah/berkurang) satu pun ke peserta pemilu/calon lain, termasuk memastikan tidak adanya money politic di internal penyelenggara yang menjadi wilayah kerja saya (KPU Kota Kendari, PPK maupun PPS se-Kota Kendari). 2. Sebagai penyelenggara pemilu, saya sadar kejujuran/integritas adalah salah satu aspek penting guna penyelenggaraan pemilu berintegritas dan berkualitas, yang menjadi tema dan komitmen KPU RI untuk Pemilu Legislatif 2014. 3. Bahwa terkait kejadian Hotel Andalus, sikap saya sebagaimana telah saya sampaikan dalam Evaluasi Penyelenggara Pemilu oleh KPU Provinsi Sultra beberapa hari sebelum Sidang I DKPP, maupun dalam Sidang II DKPP adalah kejahatan pemilu. Hal ini didasari dengan adanya informasi dari Ketua PPK Kadia Arifin Ali dan anggota PPK Kadia La Ode Saban kepada saya secara informal (diluar rapat resmi yang dilakukan KPU) saat saya memanggil secara personal. Arifin Ali menginformasikan bahwa anggota PPK Kadia a.n Rianti adalah negosiator, yakni penghubung antara caleg dengan PPK Kadia. Informasi lainnya saat memasuki Hotel Andalus dia kesulitan mencari kamar hotel karena kamar tidak memiliki nomor, dan masih banyak lagi informasi lainnya. La Ode Saban menginformasikan kuat dugaannya, ada manipulasi suara di PPS Bende. Yang bersangkutan sempat memperlihatkan dokumen C1 arsip pribadinya katanya (saya lupa TPS berapa di Kelurahan Bende) yang digunakan saat Rekapitulasi di PPS, yang isinya tidak dapat dipertanggungjawabkan datanya, dalam hal ini data pemilih dan data pengguna surat suara tidak sinkron (selisihnya besar), termasuk adanya tanda tangan petugas KPPS yang seolah-olah dipalsukan karena berbeda-beda tiap lembar. Pengisian formulir C1 yang dalam pandangan saya tidak bisa digunakan untuk bahan rekapitulasi di PPS. Dan lain-lain informasi terkait dinamika rekapitulasi di PPK Kadia maupun di PPS se Kecamatan Kadia yang sempat dipantaunya. 4. Bahwa informasi kejahatan penyelenggara pemilu di tingkat PPK se Kota Kendari adalah isu yang sudah sering Kami KPU dengar, sehingga pada hari Kedua Rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat KPU Kota Kendari, sebelum rapat pleno dibuka, saya meminta diadakan pertemuan internal untuk mengklarifikasi persoalan PPK se Kota Kendari. Saya akui dalam rapat internal itu saya sangat emosional karena money politic yang dilakukan teman-teman PPK Kami seolah dibiarkan/tidak ditolerir, tanpa ada sanksi tegas pemberhentian sementara. Saya pun mempersoalkan mestinya sejak awal KPU melakukan rekapitulasi internal berdasarkan data C1 yang masuk di KPU untuk disandingkan dengan rekapitulasi berjenjang atau tidak mendasar semata pada rekapitulasi berjenjang. Sekali lagi, karena isu money politic termasuk manipulasi suara ditingkat PPS maupun PPK begitu menguat Kami dengar. 8  Dalam hal ini, teman-teman komisioner sebenarnya dapat memaklumi sikap saya, namun karena alasan waktu/penyelesaian tahapan, bahwa tahapan pemilu legislatif ini harus terus berjalan, sehingga agak sulit untuk melakukan persandingan rekapitulasi KPU dengan rekapitulasi PPK/PPS, termasuk menyelesaikan money politic, demikian penjelasan teman-teman. 5. Diakui oleh teman-teman komisioner Zainal Abidin, Abdul Wahid Daming, dan Ketua KPU Hayani Imbu, bahwa teman-teman PPK Kadia telah mengaku kepada mereka adanya money politic, termasuk teman-teman komisioner Zainal Abidin, Abdul Wahid Daming, dan Yasir telah melakukan kroscek kepada caleg-caleg peserta pemilu selaku pihak pemberi uang, dengan angka/nominal yang tidak sedikit. Atas dasar ini, semakin memperkuat dugaan saya bahwa data-data rekapitulasi penghitungan suara PPK bahkan PPS berbahaya untuk ditindaklanjuti, namun sekali lagi saya lelah untuk terus berbeda pendapat sehingga hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kota Kendari saya ikut mengesahkannya dengan memberikan tanda tangan. 6. Bahwa berdasarkan hasil Evaluasi Penyelenggara yang dilaksanakan oleh KPU Kota Kendari, beberapa hari pasca 9 Mei 2014 (hari penetapan secara nasional perolehan suara di KPU RI, ini berarti proses di Kota Kendari dan di Provinsi telah selesai), sanksi kepada PPK Kadia maupun PPS se-Kecamatan Kadia yang wajah-wajahnya ada dalam foto (alat bukti Pengadu) adalah peringatan tertulis, yang diputuskan dalam Rapat Pleno KPU Kota Kendari, saya akui adalah bentuk kelalaian saya karena menandatangani keputusan atas sanksi tersebut. Saya anggap lalai, karena pada prinsipnya saya nyaris lelah meributkan perilaku PPK. Sebelum penetapan perolehan suara di tingkat KPU Kota Kendari, persoalan ini sudah lama dan sering saya persoalkan ke Ketua KPU Kota Kendari, hanya saja saya kalah banyak (tidak ada yang berpendapat sama dengan saya). Saya kehilangan teman sehingga tidak dapat memaksakan diri. Adanya perbedaan pandangan dan sikap, sekali lagi membuat saya lelah, dan saya pun berusaha mengimbangi untuk tidak terlalu subyektif karena persoalan ini menjadi aduan ayah saya. Demikian pula saat rapat evaluasi penyelenggara yang dilakukan KPU Kota Kendari terhadap PPK PPS se-Kota Kendari, klarifikasi yang Kami lakukan kepada PPK Kadia dan PPS se-Kecamatan Kadia, saat saya menyampaikan pertanyaan-pertanyaan kritis, saya di “kode” Ketua KPU Kota Kendari untuk tidak terlalu masuk ke persoalan itu, misalkan ketika saya bertanya kepada Ketua PPS Wowawanggu, Wa Ode Hasni, “Saudari mau beristirahat di Hotel kok Ketua PPS Pondambea, Ari laki-laki yang diajak? Kok diHotel? Bukannya ini melanggar etika sosial dstnya. Pertanyaan saya, tidak mendapat dukungan dari Ketua KPU, bahkan saya disuruh menghentikan melalui kode tangan dan pandangannya ke arah saya. Demikian Rapat Pleno keputusan, berupa pemberian sanksi yang Kami lakukan 9  berjalan lancar, karena pendapat bermula dari teman-teman komisioner dengan satu sikap yakni sanksi peringatan tertulis, dan saya selaku pemberi pendapat terakhir mengamini tanpa argumentasi. Sekali lagi, saya lelah selalu berbeda sikap, dan semakin lelah karena saya tidak mempunyai teman memperjuangkan pendapat saya. 7. Selanjutnya, beberapa saat pasca Ketua Majelis menutup Sidang II DKPP, 13 Juni 2014, saat saya telah kembali ke rumah, berhembus isu di kantor Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara (tempat pelaksanaan sidang DKPP) dan kantor KPU Kota Kendari bahwa saya telah menyimpan/menyembunyikan C1 Kecil Hologram TPS 13 Kelurahan Bende. Formulir yang tidak bisa KPU Kota Kendari hadirkan di persidangan yang menjadi permintaan Ketua Majelis. Perlu saya tegaskan, informasi tersebut adalah fitnah karena tidak berdasar. Di hari yang sama, siang menjelang Ashar, saya ke Bawaslu Sultra (tempat sidang DKPP) berharap bisa bertemu Majelis untuk mengklarifikasi isu tersebut, namun saya hanya bertemu Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara sekaligus salah satu anggota majelis, sehingga isu tersebut dapat saya klarifikasi kepada yang bersangkutan. Selanjutnya, sore menjelang Magrib saya menuju kantor KPU Kota Kendari untuk tujuan yang sama, karena informasi dari Saudara saya yang juga anak Pengadu, isu ini dihembuskan oleh Ketua PPS Wowawanggu Wa Ode Hasni dan PPK Kadia Sdr. Fintoro dan Sdr. Saban yang sementara sedang berada di kantor KPU Kota Kendari. Namun, Ketua PPS Wowawanggu tidak dapat saya temui kecuali PPK Kadia a.n. La Ode Saban, Komisioner Kota Kendari Zainal Abidin dan Abdul Wahid Daming, serta beberapa staf Sekretariat KPU Kota seperti Uddin Yusuf, Eni, Darmawati, Askar, dll. Klarifikasi saya lakukan ke PPK Kadia Sdr. La Ode Saban disaksikan sebagaimana nama-nama tersebut di atas, dan Sdr. La Ode Saban tidak bisa memastikan isu tersebut, yang bersangkutan kebingungan dan tidak tahu. Yang bersangkutan mengaku ketakutan karena dikeroyok dan diteror oleh teman-teman PPK Fintoro dan Rianti karena dalam klarifikasi saya dalam persidangan DKPP maupun evaluasi di KPU Provinsi, yang bersangkutan sering saya sebut-sebut sebagai informan kejahatan di Kadia. Saya katakan padanya, katakan apa kau ketahui, sampaikan secara jujur dan jangan mau diatur-atur oleh siapapun. Saya berdoa semoga Tuhan melindungimu. [2.4] PETITUM Berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum di atas, Para Teradu memohon kepada Majelis DKPP yang memeriksa Pengaduan a quo untuk memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut: 10  1. Bahwa Para Teradu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menolak Pengaduan Pengadu untuk seluruhnya 2. Menyatakan bahwa Para Teradu telah melakukan tugas sesuai dengn peraturan perundang-undangan secara tepat dan benar. 3. Memohon kepada DKPP untuk merehabilitasi nama baik Para Teradu dan memulihkan nama baiknya; 4. Memohon kepada DKPP untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan Pengaduan Pengadu adalah terkait dengan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Para Teradu; [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok Pengaduan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut sebagai DKPP) terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Pengaduan sebagaimana berikut: Kewenangan DKPP [3.3] Menimbang ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang kewenangan DKPP untuk menegakkan kode etik penyelenggara Pemilu yang berbunyi: Pasal 109 ayat (2) UU 15/2011 “DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan Pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota Pengawas Pemilu Lapangan dan anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri”. Pasal 111 ayat (4) UU 15/2011 DKPP mempunyai wewenang untuk : a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan; b. Memanggil Pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; dan c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik. Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum: “ Penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP”. 11 [3.4] Menimbang bahwa oleh karena Pengaduan Pengadu adalah terkait pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus Pengaduan a quo; Kedudukan Hukum [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (1) UU 15/2011 juncto Pasal 4 ayat (1)Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, yang dapat mengajukan Pengaduan dan/atau laporan dan/atau rekomendasi DPR: Pasal 112 ayat (1) UU 15/2011 “Pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas Pengadu kepada DKPP”. Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh: a. Penyelenggara Pemilu; b. Peserta Pemilu; c. Tim kampanye; d. Masyarakat; dan/atau e. Pemilih [3.6] Menimbang bahwa Para Pengadu adalah pihak yang mengajukan Pengaduan pelanggaran kode etik. Pengadu adalah masyarakat (Vide; P-1), Para Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) mengajukan Pengaduan a quo; [3.7] Menimbang bahwa karena DKPP berwenang untuk mengadili Pengaduan aquo, Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing)untuk mengajukan Pengaduan a quo, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok Pengaduan;

[4.1] Menimbang bahwa Pengaduan Pengadu pada pokoknya mendalilkan Para Teradu telah melakukan pelanggaran kode etik dengan melakukan perubahan terhadap form C1 dan D1 di luar rapat pleno. Pada Tanggal 14 April 2014 Teradu I dan II, Ketua dan anggota PPK Kecamatan Kadia beserta PPS se-Kecamatan Kadia yaitu 3 orang PPS Pondambea, 3 orang PPS Kadia, 3 orang PPS Wowanggu dan 1 orang PPS Anaiwoi berkumpul dalam kamar Hotel Andalus Kota Kendari (milik caleg DPRD Provinsi Sultra dari Partai Gerindra) dalam kamar Hotel tersebut. Nampak dengan jelas dokumen dokumen pemilu (C1/D1) termasuk sampul warna coklat tersegel logo KPU yang telah dibuka sehingga patut diduga pihak-pihak tersebut telah merubah dokumen C1/D1 di atas. Pengadu melaporkan berbagai prosedur yang diabaikan oleh PPS se-Kecamatan Kadia kepada Panwaslu Kota Kendari dan KPU Kota Kendari namun tidak ada tindak 12 lanjutnya. Teradu III-VII selaku Ketua dan Anggota KPU Kota Kendari yang menjadi atasan Teradu I dan II, telah melakukan pembiaran dan terkesan melindungi oknum- oknum PPK Kadia dan PPS se-Kecamatan Kadia atas dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu termasuk melakukan pembelaan-pembelaan atas perilaku dugaan pelanggaran kode etik PPK dan PPS dimaksud. Terhadap Teradu VIII-X, selaku Ketua dan anggota Panwaslu Kota Kendari juga tidak melakukan tugas pengawasan sesuai tugas, kewenangan dan kewajibannya terhadap perilaku Teradu I dan II tersebut. Laporan yang disampaikan Pengadu, sama sekali tidak ditanggapi. [4.2] Menimbang bahwa jawaban Teradu menolak aduan Pengadu dengan mengatakan bahwa aduan Pengadu sama sekali tidak benar. Teradu I dan II menyatakan bahwa menginap di Hotel adalah untuk beristirahat, karena sudah malam dan kelelahan. Tindakan itu dilakukan spontan dan sama sekali tidak mengutak-atik dokumen yang dituduhkan Pengadu. Teradu I-II sesungguhnya berencana untuk menyerahkan dokumen di lokasi rapat rekapitulasi, namun polisi yang bertugas menyatakan supaya dokumen itu sebaiknya tetap dipegang Teradu, karena keamanannya tidak terjamin jika dititipkan. Teradu III-VII menyatakan, bahwa setelah mendengar peristiwa tersebut, langsung melakukan kordinasi dan menugaskan salah satu komisioner untuk berangkat ke Hotel dimaksud. Namun setelah tiba, demikian juga Teradu di Hotel tersebut, Teradu I dan II dengan rombongannya sudah tidak ada. Teradu VIII-X juga membantah aduan Pengadu, dengan mengatakan bahwa laporan yang disampaikan Pengadu tidak didukung bukti- bukti yang cukup. [4.3] Berdasarkan keterangan Para pihak, saksi, dan barang bukti yang diajukan Para pihak, DKPP berpendapat bahwa memang terdapat pelanggaran serius terhadap perbedaan hasil perhitungan surat suara yang terdapat di kotak suara bila dibandingkan dengan hasil perhitungan sesuai salinan C1. Dari kotak suara ditemukan jumlah suara sah sebanyak 263 suara, suara tidak sah 1 suara, surat suara tidak terpakai 25 suara, jumlah surat suara yang diterima termasuk 2 persen tambahan sejumlah 289 surat suara. Padahal hasil perhitungan sesuai salinan C1 yang dilakukan pada tanggal 9 April 2014 adalah suara sah 264 suara, suara tidak sah 14 suara, suara tidak terpakai 99 suara, dan jumlah surat suara yang diterima termasuk 2 persen tambahan sebanyak 377 surat suara. Artinya terdapat ketidaksesuaian data-data yang tercantum dalam salinan C1 yang ditulis pada tanggal 9 April 2014 dengan hasil hitung ulang surat suara yang ada dalam kotak TPS 13 yang dihitung pada tanggal 13 Juni 2014. Selain itu formulir C1 plano dan C1 hologram tidak ditemukan dalam kotak suara dan tidak bisa ditunjukkan selama persidangan. Tanggung jawab ini adalah tanggung jawab penyelenggara pemilu di tingkat Kecamatan dan Kelurahan/Desa yakni PPK dan PPS untuk memastikan benar tidaknya penghitungan surat suara dan lengkap atau tidaknya dokumen-dokmumen terkait. Selain itu telah terjadi kesalahan fatal dari penyelenggara di tingkat Kecamatan karena telah melakukan pertemuan di Hotel Andalus 13 milik salah seorang caleg Partai Gerindra DPRD Provinsi Sultra yang diduga digunakan untuk melakukan perubahan angka-angka yang berkaitan dengan hasil Pemilu Kecamatan Kadia Kota Kendari. Dalam hal ini Teradu I dan Teradu II terbukti telah melakukan pelanggaran kode etik sangat serius yakni Pasal 3, Pasal 5 huruf a, b, Pasal 10 huruf a, c, d, e, h, Pasal 7 huruf a, c, Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 1, 11, 13 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum. Sementara itu kelalaian dan pembiaran yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu di level bawah tidak bisa dilepaskan dari tanggungjawab penyelenggara pemilu di atasnya yang melakukan pembiaran dan kurang melakukan tindakan pembinaan yang serius dan tegas terhadap seluruh dugaan dan kemungkinan pelanggaran yang telah dilakukan oleh penyelenggara pemilu di Tingkat Kecamatan. Namun Teradu VI selama persidangan mengungkapkan selalu berbeda pendapat dengan Para komisioner Kota Kendari yang lain dan bahkan sudah mendesak untuk melakukan pembinaan dan tindakan tegas terhadap Para PPK yang diduga tidak bersikap netral terhadap Para peserta pemilu. Dengan demikian, tindakan Teradu III, IV, V dan VII terbukti melanggar Pasal 10 huruf a dan j Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 1, 11, 13 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum. Sementara Teradu VIII, IX dan X tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. [4.4]. Menimbang terkait dalil Pengadu selebihnya yang tidak ditanggapi dalam putusan ini, menurut DKPP, dalil Pengadu tersebut tidak meyakinkan DKPP bahwa perbuatan Teradu tersebut merupakan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang menjadi kewenangan DKPP.

Berdasarkan penilaian atas fakta dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan Pengadu, memeriksa dan mendengar jawaban Teradu, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan Pengadu dan Teradu serta Pihak Terkait, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa : [5.1] Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili Pengaduan Pengadu; [5.2] Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan Pengaduan a quo; [5.3] Bahwa Teradu I dan Teradu II Teradu III, IV, V, dan VII terbukti melakukan pelanggaran kode etik. [5.4]Bahwa Teradu VI, VIII, IX dan X tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik sehingga DKPP harus memulihkan nama baiknya. 14

1. Menerima Pengaduan Pengadu untuk sebagian; 2. Menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian tetap kepada Teradu I atas nama ARIFIN dan Teradu II atas nama RIANI sebagai Ketua merangkap Anggota dan Anggota PPK Kecamatan Kadia terhitung sejak Putusan ini dibacakan; 3. Menjatuhkan sanksi berupa peringatan kepada Teradu III atas nama HAYANI IMBU, Teradu IV atas nama ABD. WAHID DAMING, Teradu V atas nama ZAINAL ABIDIN dan Teradu VII atas nama YASIR sebagai Ketua merangkap Anggota dan Anggota KPU Kota Kendari terhitung sejak Putusan ini dibacakan; 4. Merehabilitasi nama baik Teradu VI atas nama ADE SUERANI sebagai Anggota KPU Kota Kendari; Teradu VIII atas nama ARAFAT, Teradu IX atas JOKO PURNOMO, Teradu X atas nama KARTINI sebagai Ketua merangkap Anggota dan Anggota Panwaslu Kota Kendari. 5. Memerintahkan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara dan KPU Kota Kendari untuk melaksanakan Putusan ini; dan 6. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini. Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 5 (lima) anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. selaku Ketua merangkap Anggota; Dr. Valina Singka Subekti, M.Si., Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th.,Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si,dan Ida Budhiati SH, MH, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis tanggal dua puluh enam bulan Juni tahun Dua Ribu Empat Belas, dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal empat bulan Juli tahun Dua Ribu Empat Belas oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. selaku Ketua merangkap Anggota; Prof. Dr. Anna Erliyana, Dr. Valina Singka Subekti, M. Si., Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th., dan Ida Budhiati,SH,MH, masing-masing sebagai Anggota, dengan dihadiri oleh Pengadu dan/atau Kuasanya serta dihadiri oleh Para Teradu dan /atau kuasanya. KETUA Ttd Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. ANGGOTA 15  Ttd Ttd Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H.,M.H. Dr. Valina Singka Subekti, M.Si. Ttd Ttd Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si. Ttd Ttd Ir. Nelson Simanjuntak, S.H. Ida Budhiati, S.H., M.H. Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya. SEKRETARIS PERSIDANGAN Dr. Osbin Samosir, M.Si 16