Arsip Putusan DKPP RI

PUTUSAN Nomor: 134-PKE-DKPP/V/2021 Nomor: 135-PKE-DKPP/V/2021 DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU REPUBLIK INDONESIA DEMI KEADILAN DAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU Memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir Pengaduan Nomor: 126- P/L-DKPP/IV/2021 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor: 134-PKE-DKPP/V/2021 dan Pengaduan Nomor: 127-P/L-DKPP/IV/2021 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor: 135-PKE-DKPP/V/2021, menjatuhkan Putusan atas dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang diajukan oleh:

[1.1] PEGADU PERKARA NOMOR 134-PKE-DKPP/V/2021 DAN PERKARA NOMOR 135-PKE-DKPP/V/2021 1. Nama : Stefanus Bria Seran Pekerjaan/Lembaga : Calon Bupati Kabupaten Malaka Tahun 2020 Alamat : Jl. Dusun Haitimuk A, RT.001 RW.001 Desa Haitimul, Kecamatan Weliman, Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur. 2. Nama : Wendelinus Taolin Pekerjaan/Lembaga : Calon Wakil Bupati Kabupaten Malaka Tahun 2020 Alamat : Tunuahu, RT.001 RW.001, Desa Bani-Bani, Kecamatan Io Kufeu, Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Memberikan Kuasa Kepada : 3. Nama : Paulus Seran Tahu Pekerjaan/Lembaga : Advokat Alamat : Jl. Adi Sucipto, Kp. Baru, RT.024/RW.011, Kelurahan Penfui, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. 4. Nama : Eduardus Nahak Bria Pekerjaan/Lembaga : Advokat Alamat : Jl. Umaneke, Desa Weulun, Kecamatan Wewiku, Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya disebut sebagai---------------------------------------------- Pengadu;

TERHADAP [1.2] TERADU PERKARA NOMOR 134-PKE-DKPP/V/2021 1. Nama : Makarius Bere Nahak Jabatan : Ketua KPU Kabupaten Malaka Alamat Kantor : Wehali, Malaka Tengah, Malaka, Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya disebut sebagai--------------------------------------------------------- Teradu; [1.3] TERADU PERKARA NOMOR 135-PKE-DKPP/V/2021 1. Nama : Makarius Bere Nahak Jabatan : Ketua KPU Kabupaten Malaka Alamat Kantor : Wehali, Malaka Tengah, Malaka, Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya disebut sebagai----------------------------------------------- Teradu I; 2. Nama : Yosef Nahak Jabatan : Anggota KPU Kabupaten Malaka Alamat Kantor : Wehali, Malaka Tengah, Malaka, Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya disebut sebagai---------------------------------------------- Teradu II; 3. Nama : Yoseph Ruang Jabatan : Anggota KPU Kabupaten Malaka Alamat Kantor : Wehali, Malaka Tengah, Malaka, Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya disebut sebagai--------------------------------------------- Teradu III; 4. Nama : Stefanus Manhitu Jabatan : Anggota KPU Kabupaten Malaka Alamat Kantor : Wehali, Malaka Tengah, Malaka, Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya disebut sebagai--------------------------------------------- Teradu IV; 5. Nama : Yuventus A. Bere Jabatan : Anggota KPU Kabupaten Malaka Alamat Kantor : Wehali, Malaka Tengah, Malaka, Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya disebut sebagai---------------------------------------------- Teradu V; Teradu I s.d. Teradu V selanjutnya disebut sebagai------------ Para Teradu. [1.4] Membaca pengaduan Pengadu; Mendengar keterangan Pengadu; Mendengar jawaban Para Teradu; Memeriksa dan mendengar keterangan Saksi; Mendengar keterangan Pihak Terkait; dan Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti yang diajukan Pengadu dan Para Teradu.

[2.1] POKOK PENGADUAN PENGADU [2.1.1] PERKARA NOMOR 134-PKE-DKPP/V/2021 Bahwa Pengadu telah menyampaikan Pengaduan tertulis kepada DKPP dengan Pengaduan Nomor: 126-P/L-DKPP/IV/2021 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor: 134-PKE-DKPP/V/2021 yang disampaikan secara lisan dalam sidang DKPP dengan uraian sebagai berikut: 1. Bahwa Makarius Bere Nahak selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Malaka yang secara aktif terlibat dalam konvoi kendaraan persis ditengah-tengah kendaraan Tim Kampaye Pasangan Calon Nomor Urut 1 Simon Nahak dan Louise Lucky Taolin (SN-KT) pada hari Jumat, 13 November 2020 di Desa Weoe, Kecamatan Wewiku, Kabupaten Malaka dengan mengunakan kendaraan Dinas KPU Plat Merah yang di dalam kendaraan tersebut terdapat keluarga Pasangan Calon Nomor Urut 1. Bahkan sehari sebelum pelaksanaan kampanye Teradu terlihat berada di lokasi Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1. Bahwa sikap/tindakan tersebut menunjukan Ketua KPU Kabupaten Malaka sebagai penyelenggara pemilu tidak netral dan merugikan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dr. Stefanus Bria Seran, MPH dan Wendelis Taolin (SBS-WT). Perbuatan tersebut melanggar kode etik penyelenggara pemilu. Berdasarkan hal tersebut, kami mohon dengan hormat kiranya Pimpinan Dewan Kehormatan Penyelengara Pemilu (DKPP) memanggil, memeriksa dan memberikan sanksi yang tegas berupa pemberhentian bagi Teradu Makarius Bere Nahak sebagai Komisioner KPU Malaka sesuai dengan peraturan yang berlaku. Melanggar : Peraturan DKPP Nomor 2 tahun 2017 tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Penyelenggara pemilihan umum, Pasal 2, yang berbunyi “setiap penyelenggara pemilu wajib bekerja, bertindak, menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban sebagai penyelenggara pemilu dengan berdasarkan kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu, serta sumpah/janji jabatan”. [2.1.2] PERKARA NOMOR 135-PKE-DKPP/V/2021 Bahwa Pengadu telah menyampaikan Pengaduan tertulis kepada DKPP dengan Pengaduan Nomor: 127-P/L-DKPP/IV/2021 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor: 135-PKE-DKPP/V/2021 yang disampaikan secara lisan dalam sidang DKPP dengan uraian sebagai berikut: 1. Bahwa Para Teradu dengan sengaja membuat kejahatan DPT yang tidak benar dengan cara membuat Data Pemilih Tetap (DPT) abal-abal/siluman dan pemalsuan Data Pemilih Tetap Kabupaten Malaka yaitu merekayasa Nomor Induk Kependudukan (NIK) pemilih sehingga mengandung Nomor Induk Kependudukan (NIK) siluman yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Malaka yaitu : a. Daftar Pemilih Tetap (DPT) siluman yang mengandung pemilih siluman yang memiliki Nomor Kartu Keluarga (NKK) identik (sama persis) sejumlah 1.239 ( Seribu Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu) NKK identik yang digunakan oleh 3.939 ( Tiga Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Sembilan) pemilih siluman di TPS-TPS dengan alamat yang berbeda yang tersebar di 193 ( Seratus Tiga Puluh Sembilan) TPS atau 48,8% (Empat Puluh Delapan Koma Delapan) dari total 395 (Tiga Ratus Sembilan Lima) TPS, di 54 ( Lima Puluh Empat) Desa atau 42,5% ( Delapan Puluh Dua Koma Lima Persen) dari total 127 (Seratus Dua Puluh Tujuh) Desa di 12 Kecamatan di Kabupaten Malaka. Seharusnya NKK yang identik hanya dipakai sekali dan hanya terdaftar dalam satu alamat. b. DPT siluman yang mengandung pemilih siluman yang memiliki nama berbeda-beda tetapi memiliki NIK identik (sama persis). Pemilih siluman jenis ini tersebar di 193 (Seratus Sembilan Puluh Tiga) TPS sampel atau 48,8% ( Empat Puluh Delapan Koma Delapan Persen) dari total 395 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima) TPS, di 54 (Lima Puluh Empat) Desa Sampel atau 42,5% ( Empat Puluh Dua Koma Lima Persen) dari total 127 ( Seratus Dua Puluh Tujuh) Desa di 12 Kecamatan di Kabupaten Malaka. Terdapat 203 (Dua Ratus Tiga) pemilih siluman yang memiliki nama berbeda-beda tetapi memiliki NIK identik (sama persis); c. Bahwa Para Teradu secara sepihak melakukan perubahan terhadap DPT hasil pleno tanggal 13 Oktober 2020 di H-2 pemungutan suara (tanggal 7 Desember 2020) sebelum pemilihan umum pada tanggal 9 Desember 2020 tanpa melalui pleno dan sepengetahuan dan melibatkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan cara menggacak-acak Nomor Urut DPT sehingga mengakibat para saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 kesulitan untuk mengecek atau mengetahui kehadiran pemilih pada saat pemungutan suara. Perubahan DPT yang dimaksud, Para Teradu dengan sengaja mengacak-acak Nomor Urut DPT dan memberikan tanda bintang pada 8 digit terakhir NKK, NIK dan tanggal, bulan dan tahun lahir pemilih. d. Terbukti bahwa dari singkronisasi yang dilakukan oleh Dinas Dukcapil atas DPT yang dipakai dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malaka 2020 yang dilakukan di 162 TPS sampel dari 395 TPS atau 23,3% di 44 Desa dari 127 Desa atau 34,6% di 12 Kecamatan (100%), ditemukan 2.363 pemilih yang NIKnya tidak terdaftar dalam database Kependudukan Kabupaten Malaka di Kabupaten Malaka dan juga penduduk yang sudah pindah masih terdafrat dalam DPT tersebut. e. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Para Teradu sengaja dilakukan agar satu orang pemilih dapat melakukan pemilihannya/coblos beberapa kali di TPS yang berbeda, hal ini sangat merugikan Pasangan Calon Nomor Urut 2, untuk itu kami mohon dengan hormat kiranya pimpinan DKPP memanggil, memeriksa dan memberikan sanksi yang tegas berupa pemberhetian bagi para Terlapor sebagai komisioner KPU Malaka karena para Terlapor telah melanggar : - Peraturan DKPP Nomor 2 tahun 2017 tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum, Pasal 2 yang berbunyi “setiap penyelenggara pemilu wajib bekerja, bertindak, menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban sebagai penyelenggara pemilu dengan berdasarkan kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu, serta sumpah/janji jabatan”. - Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Pasal 177A ayat (1) yang berbunyi “setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memasukan data dan daftar pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, diPidana dengan pidana penjara paling singkat 12 bulan dan paling lama 72 bulan dan denda paling Rp. 12.000.000.000,00 (sedikit dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp.72.000.000.000,00”. [2.2] PETITUM PENGADU [2.2.1] PETITUM PENGADU PERKARA NOMOR 134-PKE-DKPP/V/2021 Bahwa berdasarkan uraian di atas, sepanjang Perkara Nomor 134-PKE-DKPP/V/2021 Pengadu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berdasarkan kewenangannya untuk menyatakan dan memutuskan sebagai berikut: 1. Menerima dan mengabulkan Pengaduan yang diajukan oleh Pengadu untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Teradu melanggar Kode Etik; 3. Memberikan sanksi Pemberhentian Tetap kepada Teradu. [2.2.2] PETITUM PENGADU PERKARA NOMOR 135-PKE-DKPP/V/2021 Bahwa berdasarkan uraian di atas, sepanjang Perkara Nomor 135-PKE-DKPP/V/2021 Pengadu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berdasarkan kewenangannya untuk menyatakan dan memutuskan sebagai berikut: 1. Menerima dan mengabulkan laporan yang diajukan oleh Pengadu untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Para Teradu melanggar Kode Etik; 3. Memberikan sanksi Pemberhentian Tetap kepada Para Teradu. [2.3] BUKTI PENGADU [2.3.1] PERKARA NOMOR 134-PKE-DKPP/V/2021 Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pengadu mengajukan alat bukti P-1 s.d. P- 2 sebagai berikut: NO. BUKTI KETERANGAN 1. P-1 Surat Keterangan Saksi a.n. Stefanus Alfridus Bria dan Remigius Hane; 2. P-2 Video terkait dengan keterlibatan Ketua KPU Kabupaten Malaka dalam kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) a.n. Simon Nahak dan Louise Lucky Taolin (SN-KT) pada hari Jumat, tanggal 13 November 2020 di Desa Weoe, Kecamatan Wewiku, Kabupaten Malaka. [2.3.2] SAKSI PENGADU Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pengadu mengajukan Saksi yakni Stefanus Alfridus Bria dan Maximus Remigius Hane, yang memberikan kesaksian dalam sidang pemeriksaan tanggal 3 September 2021 sebagai berikut: Stefanus Alfridus Bria  Saya merupakan Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 Bupati dan Wakil Bupati Malaka Tahun 2020. Pada waktu terjadi konvoi pada tanggal 13 November 2020, bertepatan dengan adanya kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 di 2 tempat yakni Dusun Weoe C dan Dusun Uluk Lubuk. Pada waktu itu Teradu ikut dalam konvoi Pasangan Calon Nomor Urut 1 menuju lokasi ke-2 kampanye menggunakan mobil dinas dengan plat nomor warna merah. Kebetulan Teradu yang menyetir kendaraan dinas tersebut. Sebenarnya Teradu tidak terjebak. Teradu tidak terjebak oleh motor, melainkan secara bersamaan melakukan konvoi. Di dalam mobil dinas tersebut saya melihat ada beberapa orang sekitar 4 atau 5 orang.  Mobil tidak berhenti dan tidak dihadang. Mobil tersebut jalan terus. Saya sendiri yang memfoto pada waktu itu. Jarak saya dengan kendaraan tersebut sekitar 3 meter.  Pada saat itu, Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak melaksanakan kampanye. Teradu juga tidak pernah melakukan monitoring pada saat pelaksanaan kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2. Teradu juga tidak pernah berupaya untuk berhenti, turun, dan menjelaskan berkenaan maksud dan tujuan ikut dalam konvoi pasangan calon nomor urut 1. Teradu juga tidak pernah menunjukkan surat tugas monitoring. Maximus Remigius Hane  Pada tanggal 12 November 2020, Saya melihat Teradu di tempat kampanye titik pertama. Saya melihat 6 orang sedang duduk. Saya melihat dari jarak 10 meter. Teradu bersama dengan temannya 2 orang. [2.3.3] PERKARA NOMOR 135-PKE-DKPP/V/2021 Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pengadu mengajukan alat bukti P-1 s.d. P- 2 sebagai berikut: NO. BUKTI KETERANGAN 1. P-1 Data Rekapan Pemilih Siluman Dalam DPT (Model: A.3-KWK); 2. P-2 Surat Pernyataan Hasil Sinkronisasi Terkait Pemilih yang ada dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malaka 2020 Yang Tidak Tercatat atau Terdata Dalam Database Kependudukan Kabupaten Malaka-NTT Tahun 2020 Nomor: DKPS.474/214/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020. [2.3.4] SAKSI PENGADU Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pengadu mengajukan Saksi Alfridus Paskalis Nahak, dan Hendrik Manesi selaku Kepala Bidang Dukcapil Dinas Kesehatan, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Barat yang memberikan kesaksian dalam sidang pemeriksaan tanggal 3 September 2021 sebagai berikut: Alfridus Paskalis Nahak  Melihat singkronisasi data yang dilakukan oleh Disdukcapil Kabupaten Malaka, ditemukan NIK Daftar Pemilih yang ada di dalam DPT yang dikeluarkan oleh Para Teradu yang dipakai dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Malaka Tahun 2020. Hal ini membuat kami melakukan crosscek lebih jauh lagi selain data singkronisasi DPT Pemilih yang terdapat dalam DPT NIK tidak terdaftar dalam data base. Kemudian Pemilih yang sudah berpindah wilayah tetapi masih terdaftar dalam DPT. Kami menemukan Daftar Pemilih yang NIK satu tetapi Namanya berbeda-beda di satu TPS bahkan di TPS yang berbeda-beda. Berkenaan dengan persoalan NIK yang berbeda dengan nama belum disampaikan kepada Para Teradu. Kita menguji data DPT yang dipakai oleh KPU Kabupaten Malaka pada tanggal 9 Desember 2020. Kita uji melalui singkronisasi dan terdapat temuan Pemilih siluman. Sedangkan persoalan temuan NIK yang berbeda-beda nama memang belum diserahkan kepada Para Teradu. Hendrik Manesi  Kami dari disdukcapil dalam hal ini, dalam rangka menyampaikan surat permohonan dari Calon Bupati Malaka Tahun 2020 berkenaan dengan untuk melakukan singkronisasi DPT dengan data disdukcapil tahun 2020 dalam rangka untuk evaluasi sehingga tidak terkait dengan sidang pemeriksaan hari ini. Surat tersebut pada tanggal 2 Agustus 2021, sesuai dengan disposisi pimpinan, bahwa tugas kami di Provinsi adalah melakukan singkronisasi dari instansi manapun yang meminta untuk melakukan singkronisasi. Berdasarkan hasil pencermatan kami, dari 395 TPS sesuai dengan DPT yang diserahkan oleh Termohon, kami melakukan sampel pada 53 TPS ada beberapa nama yang tidak terdapat dalam data base, yang bersangkutan terdapat dalam DPT tetapi secara administrasi sudah berpindah wilayah ke kabupaten atau provinsi lain. Kemudian, ada yang terdapat dalam DPT, tetapi tidak terdapat dalam data base. [2.4] PENJELASAN DAN JAWABAN PARA TERADU Dengan ini Para Teradu menyampaikan jawaban terhadap pengaduan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu yang diajukan oleh Pengadu kepada Majelis DKPP sebagai berikut: [2.4.1] JAWABAN TERADU TERHADAP PERKARA NOMOR 134-PKE-DKPP/V/2021

Bahwa terhadap pokok aduan sebagaimana diuraiakan di atas bahwa Teradu menggunakan kendaraan dinas ikut dalam konvoi Tim Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Malaka Tahun 2020 Nomor Urut 1 adalah tidak benar dan bersifat mengada-ada karena pada hari Jumat tanggal 13 November 2020, Teradu hadir di lokasi kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 (SNKT) dengan tujuan melakukan monitoring kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 untuk memastikan bahwa proses kampanye dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. Bahwa terhadap persoalan yang diadukan oleh Pengadu sebagaimana yang diuraikan dalam pokok aduan di atas sudah pernah dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Malaka dan Teradu juga sudah dipanggil untuk memberikan klarifikasi dan sudah diputuskan oleh Bawaslu Kabupaten Malaka; 2. Bahwa terhadap persoalan yang diadukan oleh Pengadu sebagaimana yang diuraikan dalam pokok aduan di atas sudah pernah dilaporkan ke Mahkamah Konstitusi (MK) dalam perkara perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malaka Tahun 2020 dengan Nomor Perkara 24/PHP.BUP-XIX/2021 dan hal itu tidak dipersoalkan oleh Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. [2.4.2] JAWABAN PARA TERADU TERHADAP PERKARA NOMOR 135-PKE- DKPP/V/2021 Bahwa terhadap pokok aduan yang menyatakan bahwa Para Teradu dengan sengaja membuat kejahatan DPT yang tidak benar dengan cara membuat Daftar Pemilih Tetap (DPT) abal-abal/ siluman dan pemalsuan Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Malaka yaitu merekayasa Nomor Induk Kependudukan (NIK) Pemilih sehingga mengandung NIK siluman yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Malaka di antaranya; a. Bahwa terhadap pokok aduan terkait DPT siluman yang mengandung pemilih siluman yang memiliki Nomor Kartu Keluarga (NKK) identik (sama persis) sejumlah 1.239 (seribu dua ratus tiga puluh sembilan) NKK identik yang digunakan oleh 3.939 (tiga ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan) pemilih siluman di TPS-TPS dengan alamat yang berbeda yang tersebar di 193 (seratus sembilan puluh tiga) TPS atau 48,8 % dari total 395 TPS di 54 Desa atau 42,5 % dari total 127 desa di 12 kecamatan di Kabupaten Malaka. Seharusnya NKK yang identik hanya dipakai sekali dan hanya terdaftar dalam satu alamat adalah Kabur dan Tidak Benar karena dalam Pengaduan ini tidak menyebutkan secara jelas nama-nama pemilih yang memiliki NKK identik dan tidak menyebutkan nama-nama pemilih (pemilih siluman) yang menggunakan NKK dimaksud sebanyak 3.939 pemilih serta tidak menunjukan secara jelas alamat pemilih siluman yang dimaksud oleh Pengadu; b. Bahwa terhadap pokok aduan terkait DPT siluman yang mengandung pemilih siluman yang memiliki nama berbeda-beda tetapi memiliki NIK identik (sama persis). Pemilih siluman jenis ini tersebar di 193 TPS sampel atau 48,8 % dari total 395 TPS di 54 Desa sampel atau 42,5 % dari total 127 desa di 12 kecamatan di Kabupaten Malaka. Terdapat 203 (dua ratus tiga) pemilih siluman yang memiliki nama berbeda-beda tetapi memiliki NIK identik (sama persis) adalah Kabur dan Tidak Benar karena Pengadu tidak menyebutkan nama-nama pemilih siluman sebanyak 203 pemilih siluman serta tidak menunjukan secara jelas alamat (Kecamatan, Desa, dan TPS) dari pemilih siluman yang dimaksud oleh Pengadu; c. Bahwa terhadap pokok aduan yang diuraikan bahwa Teradu secara sepihak melakukan perubahan terhadap DPT hasil pleno tanggal 13 oktober 2020 di H-2 Pemungutan Suara (tanggal 7 Desember 2020) sebelum Pemilihan pada Tanggal 9 Desember 2020 tanpa melalui Pleno dan sepengetahuan dan melibatkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan cara mengacak-acak nomor urut DPT sehingga mengakibatkan para saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 kesulitan untuk mengecek atau mengetahui kehadiran pemilih pada saat pemungutan suara. Perubahan DPT yang dimaksud, Para Teradu dengan sengaja mengacak-acak nomor urut DPT dan memberikan tanda bintang pada 8 digit terakhir NKK, NIK dan Tanggal, Bulan, Tahun Lahir adalah Tidak Benar dan bersifat mengada-ada karena DPT yang diserahkan kepada para Saksi dan Pengawas TPS pada hari pemungutan suara dicetak tanpa kolom status perekaman KTP-el dan Kolom Tanggal Lahir Berbintang sesuai dengan Surat KPU RI Nomor: 1069/PL.02.1- SD/01/KPU/XI/2020 Perihal Pencetakan Salinan DPT dan Penyusunan Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK untuk pemilihan serentak Tahun 2020 Tanggal 20 November 2020 dan Surat KPU RI Nomor: 1087/PL.02.1-SD/01/KPU/XI/2020 Perihal Penjelasan Surat KPU Nomor: 1069/PL.02.1-SD/01/KPU/XI/2020 Tanggal 24 November 2020. Bahwa terhadap permohonan Pengadu terkait Para Teradu dengan sengaja mengacak-acak nomor urut DPT adalah Tidak Benar karena Nomor urut DPT Teracak oleh Sistem (SIDALIH); d. Bahwa terhadap pokok aduan terkait dengan sinkronisasi yang dilakukan oleh Dinas Dukcapil atas DPT yang dipakai dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati malaka 2020 yag dilakukan di 162 TPS Sampel dari 395 TPS atau 23,3 % di 44 Desa dari 127 Desa atau 34,6 % di 12 Kecamatan (100%) ditemukan 2.363 pemilih yang NIK nya tidak terdaftar dalam data base kependudukan Kabupaten Malaka di Kabupaten Malaka dan juga penduduk yang sudah pindah masih terdaftar dalam DPT tersebut adalah Tidak Benar karena urusan Data Base Kependudukan adalah bukan kewenangan KPU; e. Bahwa terhadap pokok aduan terkait tindakan Teradu yang sengaja dilakukan agar supaya satu orang pemilih dapat melakukan pencoblosan beberapa kali di TPS yang berbeda, hal ini sangat merugikan Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah Tidak benar dan bersifat mengada-ada karena Pelapor tidak membuktikan pemilih yang mencoblos lebih dari satu kali; KETERANGAN LAIN 1. Bahwa terhadap persoalan yang diadukan oleh Pengadu sebagaimana yang diuraikan dalam pokok aduan di atas sudah pernah dilaporkan ke Bawaslu Kabupaen Malaka dan teradu juga sudah dipanggil untuk memberikan klarifikasi dan sudah diputuskan oleh Bawaslu Kabupaten Malaka; 2. Bahwa terhadap persoalan yang diadukan oleh Pengadu sebagaimana yang diuraikan dalam pokok aduan di atas sudah pernah dilaporkan ke Mahkamah Konstitusi (MK) dalam perkara perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malaka Tahun 2020 dengan Nomor Perkara 24/PHP.BUP-XIX/2021 dan hal itu tidak dipersoalkan oleh Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi menyatakan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya; 3. Bahwa terhadap persoalan yang diadukan oleh Pengadu sebagaimana yang diuraikan dalam pokok aduan di atas Teradu perlu menegaskan bahwa proses pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malaka Tahun 2020 sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian sangat tidak dibenarkan bahwa Teradu dituduh telah melakukan pelanggaran kode etik; [2.5] PETITUM PARA TERADU [2.5.1] PERKARA NOMOR 134-PKE-DKPP/V/2021 Berdasarkan uraian tersebut di atas Teradu mohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut : 1. Menolak pengaduan Pengadu untuk seluruhnya; 2. Menerima jawaban Teradu untuk seluruhnya; 3. Menyatakan Teradu tidak melakukan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu; 4. Merehabilitasi nama baik Teradu. [2.5.2] PERKARA NOMOR 135-PKE-DKPP/V/2021 Demikian jawaban yang dapat Para Teradu sampaikan, selanjutnya Para Teradu memohon kepada yang Mulia Majelis Pemeriksa untuk memutuskan: 1. Menolak pengaduan Pengadu untuk seluruhnya; 2. Menerima jawaban Para Teradu untuk seluruhnya; 3. Menyatakan Para Teradu tidak melakukan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu; 4. Merehabilitasi nama baik Para Teradu. [2.6] BUKTI PARA TERADU [2.6.1] PERKARA NOMOR 134-PKE-DKPP/V/2021 Bahwa untuk membuktikan jawaban dan pembelaannya dalam Perkara Nomor 134- PKE-DKPP/V/2021, Teradu mengajukan alat bukti berupa T-1 s.d T-6, sebagai berikut: NO BUKTI KETERANGAN 1 T-1 Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 359/PP.06- Kpt/05/KPU/II/2019 Tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode 2019-2024; 2 T-2 Petikan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 359/PP.06- Kpt/05/KPU/II/2019 Tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode 2019-2024; 3 T-3 Surat Panggilan Sidang Nomor : 1156/PS.DKPP/SET.04/VIII/2021 tanggal 3 Agustus 2021 tentang Panggilan Sidang; 4 T-4 Surat Tugas Nomor : 588/PL.02.4-ST/5321/KPU-Kab/XI/2020 5 T-5 Putusan Bawaslu Kabupaten Malaka; 6 T-6 Surat Penyampaian Salian Putusan dan Berita Acara Mahkamah Konstitusi Nomor: 107.24/PAN.MK/PSPK/03/2021 Hal Penyampaian Salinan Putusan Tanggal 12 Maret 2021. [2.6.2] SAKSI TERADU Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Teradu mengajukan Saksi yakni Ketua PPS Desa Weoe, yang memberikan kesaksian dalam sidang pemeriksaan tanggal 3 September 2021 sebagai berikut: Ketua PPS Desa Weoe Kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 13 November 2020, Saya sebagai Ketua PPS, dengan anggota PPS 3 orang, termasuk diantaranya adalah PPS desa Weulun. Itu merupakan permintaan saya karena wilayah operasional Desa Weoe luas, terdiri dari 10 TPS maka saya meminta bantuan PPS desa Weulun. Saya bersama 2 orang anggota PPS memakai atribut KPU lengkap berada di dalam mobil dinas tersebut. Di dalam mobil tersebut hanya ada 4 orang. Kami sudah melakukan monitoring bersama dengan PPS Desa Weulun pada saat kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Desa Weulun. Sehingga pada saat kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1, di Desa saya meminta bantuan untuk monitoring pelaksanaan kampanye. Berkenaan dengan penyelenggara ad hoc yang telah dibentuk yakni KPPS apabila terbukti terlibat politik praktis maka akan dilakukan pergantian. Pada waktu yang menyetir mobil dinas adalah Teradu. Saya yang mengajak Teradu pada saat itu. Saya mengajak Teradu untuk melakukan monitoring karena wilayah luas terdiri dari 10 TPS dan 8 Dusun. Saya menelepon Teradu untuk meminta bantuan melakukan monitoring. Teradu mengatakan belum tiba di kantor, tetapi akan menuju ke lokasi monitoring. Kami melakukan monitoring kegiatan pasangan calon nomor urut 1 di titik lokasi pertama sampai dengan selesai kemudian melanjutkan monitoring ke titik lokasi kampanye ke- 2. Dalam perjalanan, di tengah kampung, massa menyebar. ada yang lewat jalan pintas karena jumlah massa banyak. Hal tersebut membuat kami terjebak. Di perempatan, merupakan posko Pasangan Calon Nomor Urut 2. Keamanan bersama dengan mereka berada di area posko Pasangan Calon Nomor Urut 2. Kami juga melakukan monitoring terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 2. [2.6.3] PERKARA NOMOR 135-PKE-DKPP/V/2021 Bahwa untuk membuktikan jawaban dan pembelaannya dalam Perkara Nomor 135- PKE-DKPP/V/2021, Para Teradu mengajukan alat bukti berupa T-1 s.d T-10, sebagai berikut: NO BUKTI KETERANGAN 1 T-1 Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 359/PP.06- Kpt/05/KPU/II/2019 Tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode 2019-2024; 2 T-2 Petikan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 359/PP.06- Kpt/05/KPU/II/2019 Tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode 2019-2024; 3 T-3 Surat Panggilan Sidang Nomor : 1153/PS.DKPP/SET.04/VIII/2021 tanggal 3 Agustus 2021 tentang Panggilan Sidang; 4 T-4 Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 1069/PL.02.1- SD/01/KPU/XI/2020 tanggal 20 November 2020 Tentang Pencetakan Salinan DPT dan Penyusunan Model C.DAFTAR HADIR PEMILIH_KWK Untuk Pemilihan Serentak Tahun 2020; 5 T-5 Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 1087/PL.02.1- SD/01/KPU/XI/2020, tanggal 24 November 2020, Tentang Penjelasan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 1069/PL.02.1- SD/01/KPU/XI/2020; 6 T-6 Undangan Klarifikasi dari Bawaslu Kabupaten Malaka Nomor: 07/Bawaslu-Kab/Mlk/PB.05.02/I/2021 tanggal 12 Januari 2020 Hal Undangan Klarifikasi; 7 T-7 Putusan Bawaslu Kabupaten Malaka; 8 T-8 Surat Penyampaian Salian Putusan dan Berita Acara Mahkamah Konstitusi Nomor: 107.24/PAN.MK/PSPK/03/2021 Hal Penyampaian Salinan Putusan Tanggal 12 Maret 2021; 9 T-9 Kronologi Pemutakhiran data dan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020; 10 T-10 Dokumen bukti terkait Penetapan DPT Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Berita Acara, Surat Keputusan, Daftar Hadir Peserta Rapat Pleno, Tanda Terima dan Undangan). [2.7] PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 134-PKE-DKPP/V/2021 DAN PERKARA NOMOR 135-PKE- DKPP/V/2021 Menimbang bahwa dalam Perkara Nomor 134-PKE-DKPP/V/2021 DKPP telah meminta keterangan Pihak Terkait yaitu Anggota KPU Kabupaten Malaka, dan Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Malaka. Selanjutnya dalam Perkara Nomor 135-PKE- DKPP/V/2021, DKPP telah meminta keterangan Pihak Terkait yaitu Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Malaka, serta Ferdynandus Rame selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malaka. Dalam sidang pemeriksaan tanggal 3 September 2021 memberikan keterangan sebagai berikut: KPU Kabupaten Malaka Pada saat kejadian tanggal 13 November 2020, Stefanus Manhitu selaku Anggota KPU Kabupaten Malaka tidak berada di tempat karena sedang berada di kupang berkenaan dengan bimtek JDIH. Pada saat kejadian Stefanus Manhitu tidak mengetahui peristiwa tanggal 13 November 2020, dan baru mengetahui beberapa hari kemudian dari media. Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Malaka memiliki WhatsApp Grup (WAG). Namun tidak terdapat informasi mengenai monitoring yang dilakukan oleh Makarius Bere Nahak selaku Teradu. Ketua KPU Kabupaten Malaka memang tidak pernah menyampaikan hal tersebut kepada anggota lainnya. Yuventus A. Bere selaku Anggota KPU Kabupaten Malaka juga tidak mengetahui peristiwa tanggal 13 November 2020, dan baru mengetahui beberapa hari kemudian dari media. Yoseph Ruang selaku Anggota KPU Kabupaten Malaka menerangkan sama dengan anggota yang lain, baru mengetahui setelah hal tersebut viral di media. Sebelumnya memang tidak pernah ada informasi dari Makarius Bere Nahak selaku Teradu. Berkenaan dengan tindakan yang dilakukan oleh Teradu, KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur melakukan pengawasan internal. Yosef Nahak selaku Anggota KPU Kabupaten Malaka menerangkan bahwa pada saat kejadian tanggal 13 November 2020, yang bersangkutan sedang dalam perjalanan dari luar daerah. Selain itu tidak terdapat informasi tentang agenda kegiatan yang dilakukan Teradu. Bawaslu Kabupaten Malaka  Bahwa pada tanggal 13 November 2020, Teradu menggunakan kendaraan dinas ikut serta dalam konvoi Tim Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Malaka Tahun 2020 Nomor Urut 1. Tindakan Teradu melanggar Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu, Pasal 2. Bahwa terhadap pokok aduan yang diadukan oleh Pengadu, Bawaslu Kabupaten Malaka menerangkan sebagai berikut: - Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Malaka pada tanggal 19 November 2020, Bawaslu Kabupaten Malaka menerima Laporan dugaan pelanggaran Pemilihan dengan Nomor Perkara: 010/LP/PB/Bawaslu-Kab/19.22/IX/2021 Pelapor a.n. Alfredianus Moruk, dan Terlapor a.n. Makarius Bere Nahak selaku Ketua KPU Kabupaten Malaka diduga mengikuti konvoi kampanye bersama Tim SN-KT di Desa Weoe Kecamatan Wewiku pada hari Jumat, tanggal 13 November 2020, Pukul 10.00 WITA. Pada saat klarifikasi di Bawaslu Kabupaten Malaka, Teradu menunjukkan surat tugas monitoring pelaksanaan kegiatan kampanye pasangan calon. - Berdasarkan hasil kajian awal Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Malaka pada tanggal 20 November 2020 yang dituangkan dalam Berita Acara Pleno memutuskan bahwa terhadap laporan tersebut telah memenuhi syarat materiel dan formil kemudian diregister dengan Nomor Perkara 010/REG/LP/PB/Bawaslu-Kab/19.22.2021, terhadap laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Malaka telah melakukan Pemeriksaan Klarifikasi terhadap Pelapor, Terlapor, Saksi serta bukti-bukti, Bawaslu Kabupaten Malaka bersama anggota melakukan kajian dugaan pelanggaran dan menyimpulkan laporan tersebut tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran pemilihan umum dan terhadap laporan a quo diputuskan dalam rapat pleno yang dituangkan dalam Berita Acara Pleno untuk dihentikan, kemudian laporan tersebut dituangkan dalam pengumuman status laporan dan diumumkan di papan informasi Bawaslu Kabupaten Malaka.  Perkara yang sama pernah diadukan kepada Bawaslu Kabupaten Malaka. Berkenaan dengan dugaan pelanggaran terhadap Pasal 187 ayat (3) jo Pasal 69 huruf j Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Laporan tersebut memenuhi syarat formil dan materiel. Selanjutnya diregister dan dilakukan pemeriksaan terhadap Pelapor, Terlapor, Saksi, dan bukti-bukti. Dalam pemeriksaan tersebut terhadap perkara dugaan pelanggaran Pasal 187 ayat (3) jo Pasal 69 huruf j Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, laporan tersebut dihentikan karena tidak memenuhi dugaan pelanggaran Pasal 187 ayat (3) jo Pasal 69 huruf j. Terdapat laporan dari Pengadu berkenaan tindakan Teradu yang diduga ikut terlibat konvoi. Dalam penanganannya karena laporan pidananya tidak terpenuhi. Sementara itu, kami tidak memiliki kewenangan terkait dugaan pelanggaran kode etik melainkan kewenangan terhadap pelanggaran lainnya, maka kami sarankan untuk mengadu ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.  Bahwa terlapor dengan sengaja membuat kejahatan DPT yang tidak benar dengan cara membuat Daftar Pemilih Tetap (DPT) abal-abal/siluman dan pemalsuan Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Malaka yaitu merekayasa Nomor Induk Kependudukan (NIK) pemilih sehingga mengandung Nomor Induk Kependudukan (NIK) siluman yang tersebar di seluruh wilayah Kab. Malaka yaitu: a. Daftar Pemilih Tetap (DPT) siluman yang mengandung pemilih siluman yang memiliki Nomor Kartu Keluarga (NKK) identik sejumlah 1.239 NKK identik yang digunakan oleh 3.939 pemilih siluman di TPS-TPS dengan alamat yang berbeda yang tersebar di 193 TPS atau 48,8% dari total 395 TPS di 54 desa atau 42,5% dari total 127 desa di 12 kecamatan di Kabupaten Malaka. Seharusnya NKK yang identic hanya dipakai sekali dan hanya terdaftar dalam satu alamat. Bahwa terhadap dalil pengaduan Pengadu, Bawaslu Kabupaten Malaka menerangkan sebagai berikut: 1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Malaka beserta jajaran Pengawas telah melakukan pengawasan terhadap proses pemutakhiran dan pencoklitan data pemilih yang dilakukan oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dari tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan 13 Agustus 2020; 2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Malaka penyusunan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran oleh PPS di 127 Desa sebagai berikut: Tabel 1. Rekapan hasil DPHP perdesa/kec/kab NO KECAMATAN JUMLAH JUMLAH PEMILIH DPHP DESA/ TPS L P L+P KELURAHAN 1 BOTIN LEOBELE 5 12 1,293 1,668 2,961 2 IO KOFEU 7 18 2,312 2,819 5,131 3 KOBALIMA 8 37 4,686 5,863 10,549 4 KOBALIMA TIMUR 4 16 1,914 2,226 4,140 5 LAENMANEN 9 25 4,071 4,212 8,283 6 MALAKA BARAT 16 50 7,126 8,010 15,136 7 MALAKA TENGAH 17 78 12,144 13,579 25,723 8 MALAKA TIMUR 6 21 3,124 3,411 6,535 9 RINHAT 20 35 3,961 4,514 8,475 10 SASITAMEAN 9 20 2,533 2,977 5,510 11 WELIMAN 14 42 5,577 6,592 12,169 12 WEWIKU 12 41 4,964 5,857 10,821 TOTAL 127 395 53,705 61,728 115,433 3. Bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi DPHP KPU Kabupaten Malaka melakukan Rapat Pleno Terbuka untuk menetapkan DPHP menjadi DPS tingkat KPU Kabupaten Malaka pada tanggal 14 September 2020 dengan rincian sebagai berikut: Tabel 2. Hasil Rekapitulasi DPHP KPU Kabupaten Malaka NO KECAMATAN JUMLAH JUMLAH PEMILIH DPHP DESA/ TPS L P L+P KELURAHAN 1 BOTIN LEOBELE 5 12 1,293 1,668 2,961 2 IO KOFEU 7 18 2,312 2,819 5,131 3 KOBALIMA 8 37 4,686 5,863 10,549 4 KOBALIMA TIMUR 4 16 1,914 2,226 4,140 5 LAENMANEN 9 25 4,071 4,212 8,283 6 MALAKA BARAT 16 50 7,126 8,010 15,136 7 MALAKA TENGAH 17 78 12,144 13,579 25,723 8 MALAKA TIMUR 6 21 3,124 3,411 6,535 9 RINHAT 20 35 3,961 4,514 8,475 10 SASITAMEAN 9 20 2,533 2,977 5,510 11 WELIMAN 14 42 5,577 6,592 12,169 12 WEWIKU 12 41 4,964 5,857 10,821 TOTAL 127 395 53,705 61,728 115,433 4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Malaka dalam proses rekapitulasi DPS, DPSHP sampai dengan rekapitulasi penetapan DPT tidak terdapat keberatan dari para saksi Pasangan Calon dan tidak ditemukan temuan atau laporan. b. DPT siluman yang mengandung pemilih siluman yang memiliki nama berbeda-beda tetapi memiliki NIK identik. Pemilih siluman jenis ini tersebar di 193 TPS sampel atau 48,8% dari total 395 TPS, di 54 dari total 127 Desa dari 12 Kecamatan di Kabupaten Malaka. Terdapat 203 pemilih siluman yang memiliki nama berbeda-beda tetapi memiliki NIK identik. c. Bahwa Para Terlapor secara sepihak melakukan perubahan terhadap DPT hasil pleno tanggal 13 Oktober 2020 di H-2 pemungutan suara (tanggal 7 Oktober 2020) sebelum pemilihan umum tanggal 9 Desember 2020 tanpa melalui pleno dan sepengetahuan dan melibatkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan cara mengacak-acak Nomor Urut DPT sehingga mengakibatkan para saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 kesulitan untuk mengecek atau mengetahui kehadiran pemilih pada saat pemungutan suara. Perubahan DPT yang dimaksud, Para Terlapor dengan sengaja mengacak- acak Nomor Urut DPT dan memberikan tanda bintang pada 8 digit terakhir NKK, NIK, dan tanggal lahir, bulan, dan tahun lahir. 1. Bahwa terhadap dalil Pengadu, Bawaslu Kabupaten Malaka menerangkan sebagai berikut: 2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Malaka pada tanggal 18 Januari 2021, Bawaslu Kabupaten Malaka menerima Laporan dugaan pelanggaran pemilihan dengan Nomor Perkara: 021/011/LP/PB/Bawaslu-Kab/19.22/IX/2021 Pelapor a.n. Primus Seran Taek, dan Terlapor a.n. Makarius Bere Nahak, selaku Ketua KPU Kabupaten Malaka, Yosef Ruang, Yoseph Nahak, Stefanus Manhitu, dan Yuventus A. Bere, selaku anggota KPU Kabupaten Malaka, diduga memalsukan data dan Daftar Pemilih (Pasal 177 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang, bahwa berdasarkan hasil kajian awal Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Malaka pada tanggal 20 Januari 2021 yang dituangkan dalam Berita Acara Pleno memutuskan bahwa terhadap laporan tersebut telah memenuhi syarat materiel dan formil kemudian deregister dengan Nomor Perkara 011/REG/LP/PB/Bawaslu- Kab/19.22/2021, terhadap laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Malaka telah melakukan Pemeriksaan Klarifikasi terhadap Pelapor, Terlapor, Saksi, dan bukti-bukti. Bawaslu Kabupaten Malaka bersama jajaran anggota melakukan kajian dugaan pelanggaran dan menyimpulkan laporan tersebut tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan dan terhadap laporan a quo diputuskan dalam rapat pleno yang dituangkan dalam Berita Acara Pleno untuk dihentikan, kemudian laporan tersebut dituangkan dalam pengumuman status laporan dan diumumkan di papan informasi Bawaslu Kabupaten Malaka.  Sesuai dengan hasil pengawasan yang telah dilakukan mulai dari proses pemutakhiran sampai dengan penetapan DPS (Daftar pemilih Sementara) sampai penetapan DPT (Daftar pemilih Tetap) tidak terdapat keberatan dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 2 pada saat penetapan DPS maupun DPT. Perkara yang sama pernah dilaporkan kepada Bawaslu kabupaten Malaka. Perkara yang dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Malaka terkait dengan DPT, NIK yang sama, yang juga diadukan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Menindaklanjuti laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Malaka melakukan klarifikasi terhadap Pelapor, Terlapor, Saksi, dan pemeriksaan bukti-bukti. Laporan tersebut memenuhi syarat formil dan materiel. Hasilnya proses laporan dihentikan karena berdasarkan bukti yang diperoleh Pelapor. Bukti Pelapor yakni bukti DPT sebagai sample ada 2 desa, pertama TPS 1 Desa Manulea dan kedua TPS 1 Desa Niti Pelapor membawa Surat Pernyataan Hasil singkronisasi Disdukcapil dan membawa hasil singkronisasi dari 2 TPS tersebut. Terhadap perkara ini, Bawaslu Kabupaten Malaka melakukan penelitian terhadap berkas yang dilaporkan Pelapor. Dalam melakukan penelitian berkas ini Bawaslu Kabupaten Malaka didampingi oleh pihak kepolisian dan kejaksaan karena dugaannya adalah dugaan pidana. Ternyata DPT yang dibawa yang sebagai sampel adalah 2 desa bukanlah dokumen yang ditetapkan oleh Para Teradu tanggal 13 Oktober 2020 yang digunakan dalam pemungutan suara. Hal ini disebabkan, setelah dilakukan penelitian, unsur-unsur yang terdapat dalam terutama dalam kolom-kolomnya, DPT yang dibawa oleh Pelapor ada 17 kolom sementara DPT yang ditetapkan oleh Para Teradu terdiri dari 14 kolom. Kami melihat lebih lanjut bahwa di kolom DPT tersebut semua NIK, NKK, Nama, semua elemen, versi Pelapor terbuka. Selain itu ada penambahan satu kolom khusus. Sementara DPT asli versi KPU yang digunakan dalam pemungutan suara, NKK dan NIK, 6 digit di tengahnya ditutup dengan tanda bintang. Sementara itu, DPT perubahan yang dikeluarkan NKK dan NIK, 8 digit nomor terakhir ditutup dengan tanda bintang, dan juga tempat tanggal lahir juga ditutup dengan tanda bintang. Perlu dijelaskan DPT pada waktu ditetapkan pertama oleh Para Teradu, tempat tanggal lahir belum ditutup tanda bintang. Dengan demikian, DPT Perubahan memang terdapat perubahan, tetapi perubahannya bukan pada penambahan atau pengurangan jumlah pemilih atau pemalsuan NIK. Melainkan hanya pada kolom elemen, perubahan pertama pada bintang, yang kedua bintangnya berubah di pinggir bukan di tengah. Bawaslu Kabupaten telah memanggil Disdukcapil untuk memberikan keterangan sebagai Saksi. Hal ini disebabkan Pelapor membawa surat hasil singkronisasi dengan Disdukcapil. Dalam pemeriksaan tersebut ditemukan fakta bahwa saat NIK dan NKK dicocokkan dengan data base Disdukcapil tidak cocok (tidak ditemukan dalam data base). Tetapi Ketika Bawaslu Kabupaten Malaka melakukan singkronisasi DPT hasil KPU cocok. Pada akhirnya, Bawaslu Kabupaten Malaka menghentikan laporan Pelapor, karena unsur pidana pemilihan tidak terpenuhi. Bawaslu Kabupaten Malaka tidak pernah melihat dokumen hasil singkronisasi Pelapor dengan Disdukcapil.  Berkenaan dengan hasil pengawasan Daftar Pemilih sampai dengan penetapan DPT. Apabila terdapat kesalahan langsung diperbaiki di lapangan. Pada saat pemutakhiran data pemilih langsung diperbaiki oleh petugas pemutakhiran data pemilih. Diselesaikan secara berjenjang. Pada saat rapat pleno terbuka, memang tidak terdapat keberatan dari Pasangan Calon. Bawaslu Kabupaten Malaka hadir dalam rapat pleno. Pasangan Calon menandatangani tanda terima yang diberikan oleh Para Teradu, dan tidak terdapat keberatan dari Pasangan Calon baik secara lisan maupun tertulis. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malaka  Terkait singkronisasi NIK antara Pengadu dan Capil ditemukan 2.363 Pemilih yang tidak terdaftar dalam data kependudukan, diakui oleh Kepala Dinas Kabupaten Malaka bahwa surat hasil singkronisasi (P4) benar adanya tetapi tidak pernah dibaca, atau di cek bahkan tidak diketahui isinya oleh Kepala Dinas, situasinya saat itu, surat sudah jadi, Pak Bupati (petahana) perintahkan Kepala Dinas Kabupaten Malaka untuk memberi nomor surat, paraf tiap halaman dan tandatangan.

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan pengaduan Pengadu adalah terkait dengan dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Para Teradu; [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan Pengadu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut sebagai DKPP) terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagaimana berikut: Kewenangan DKPP [3.3] Menimbang bahwa DKPP dibentuk untuk menegakkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Hal demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyebutkan: “DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan aduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota”. Selanjutnya ketentuan Pasal 159 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengatur wewenang DKPP untuk: a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan; b. Memanggil Pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik; dan d. Memutus Pelanggaran Kode Etik Ketentuan di atas, diatur lebih lanjut dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimanatelahdiubahdenganPeraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 tentangPerubahan Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentangPedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang menyebutkan bahwa penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP. [3.4] Menimbang bahwa pengaduan Pengadu terkait dengan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Para Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus pengaduan a quo; Kedudukan Hukum [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 458 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 juncto Pasal 4 ayat (1) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu, pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas Pengadu kepada DKPP. Selanjutnya ketentuan di atas diatur lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagai berikut: “Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh: a. Penyelenggara Pemilu; b. Peserta Pemilu; c. Tim Kampanye; d. Masyarakat; dan/atau e. Pemilih”. [3.6] Menimbang bahwa Pengadu adalah Peserta Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu, dengan demikian Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; [3.7] Menimbang bahwa DKPP berwenang untuk mengadili pengaduan a quo, Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan.

[4.1] Menimbang pengaduan Pengadu dalam Perkara Nomor 134-PKE-DKPP/V/2021 dan Perkara Nomor 135-PKE-DKPP/V/2021 mendalilkan bahwa Para Teradu diduga melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu dalam tindakannya sebagai berikut: [4.1.1] Pengadu dalam Perkara Nomor 134-PKE-DKPP/V/2021 mendalilkan bahwa Teradu ikut dalam konvoi Kampanye Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Malaka Tahun 2020 Nomor Urut 1 pada tanggal 13 November 2020 dengan menggunakan kendaraan dinas; [4.1.2] Pengadu dalam Perkara Nomor 135-PKE-DKPP/V/2021 mendalilkan bahwa Para Teradu sengaja merekayasa Nomor Induk Kependudukan (NIK) Pemilih di Kabupaten Malaka. Dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) terdapat 203 nama yang berbeda tetapi memiliki NIK yang sama. Selanjutnya terdapat DPT dengan Nomor Kartu Keluarga (NKK) sama sebanyak 1.239. NKK tersebut digunakan oleh 3.939 Pemilih di 193 TPS. Pada tanggal 7 Desember 2020, Para Teradu telah mengubah DPT hasil rapat pleno tanggal 13 Oktober 2020 secara sepihak tanpa melalui rapat pleno dan melibatkan Pasangan Calon Nomor Urut 2. Selanjutnya hasil singkronisasi DPT di 162 TPS yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malaka ditemukan 2.363 NIK Pemilih tidak terdaftar dalam data Kependudukan. Selain itu, terdapat penduduk yang sudah pindah tetapi masih terdaftar dalam DPT. [4.2] Menimbang keterangan dan jawaban para Teradu dalam Perkara Nomor134-PKE- DKPP/V/2021 dan Perkara Nomor 135-PKE-DKPP/V/2021, pada pokoknya menolak seluruh dalil aduan Pengadu dengan alasan: [4.2.1] Terhadap dalil aduan Pengadu pada angka [4.1.1], Teradu menyatakan bahwa pada hari Jumat tanggal 13 November 2020, Teradu hadir di lokasi kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 (SNKT) dalam rangka memastikan pelaksanaan kampanye telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Teradu mengendarai mobil dinas bukan untuk berkonvoi dengan Tim Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Malaka Tahun 2020 Nomor Urut 1. Pada tanggal 19 November 2020, Pelapor a.n. Alfredianus Moruk telah melaporkan permasalahan tersebut kepada Bawaslu Kabupaten Malaka sebagaimana Laporan Nomor: 010/LP/BWS. Malaka/19.22/XI/2020. Menindaklanjuti laporan a quo, Bawaslu Kabupaten Malaka melakukan klarifikasi kepada Teradu. Hasilnya, laporan a quo tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran pemilihan. [4.2.2] Terhadap dalil aduan Pengadu pada angka [4.1.2], dalam persidangan Para Teradu menyatakan bahwa Pengadu tidak menjelaskan secara detail nama dan alamat pemilih dalam DPT yang memiliki Nomor Kartu Keluarga (NKK) sama persis sejumlah 1.239 (seribu dua ratus tiga puluh sembilan) yang digunakan oleh 3.939 (tiga ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan) pemilih di 193 (seratus sembilan puluh tiga) TPS di 12 kecamatan di Kabupaten Malaka. Pengadu juga tidak menjelaskan secara detail 203 nama dan alamat pemilih yang terdapat dalam DPT yang memiliki nama berbeda tetapi memiliki NIK sama persis dan tersebar di 193 TPS di 12 kecamatan di Kabupaten Malaka. Perubahan nomor urut pemilih dalam DPT yang sebelumnya telah ditetapkan dalam pleno tanggal 13 Oktober 2020, disebabkan adanya Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor: 1069/PL.02.1-SD/01/KPU/XI/2020, Perihal Pencetakan Salinan DPT dan Penyusunan Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK Untuk Pemilihan Serentak Tahun 2020, tertanggal 20 November 2020, dan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor: 1087/PL.02.1-SD/01/KPU/XI/2020, Perihal Penjelasan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor: 1069/PL.02.1-SD/01/KPU/XI/2020, tertanggal 24 November 2020. Hal ini menyebabkan nomor urut pemilih dalam DPT secara otomatis berubah oleh sistem SIDALIH. DPT yang diserahkan kepada para Saksi dan Pengawas TPS pada saat pemungutan suara memang tercetak tanpa kolom status perekaman KTP-el dan kolom tanggal lahir tertutup dengan tanda bintang. Para Teradu tidak berwenang berkenaan dengan sinkronisasi yang dilakukan oleh Dinas Dukcapil terhadap data DPT milik Pengadu di 162 TPS se-Kabupaten Malaka. Menurut Para Teradu, jumlah 2.363 pemilih tidak terdaftar dalam data kependudukan dan pemilih yang berpindah domisili tetapi masih terdaftar dalam DPT adalah tidak benar. Primus Seran Taek juga telah melaporkan permasalahan tersebut kepada Bawaslu Kabupaten Malaka. Menindaklanjuti laporan a quo, Bawaslu Kabupaten Malaka melakukan klarifikasi kepada Para Teradu. Hasilnya, laporan a quo tidak memenuhi unsur pelanggaran pemilihan. [4.3. ]Menimbang jawaban dan keterangan Para Pihak dan bukti dokumen serta fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan atas Perkara Nomor 134-PKE- DKPP/V/2021 dan Perkara Nomor 135-PKE-DKPP/V/2021, DKPP berpendapat: [4.3.1] Menimbang dalil Pengadu pada angka [4.1.1], terungkap fakta bahwa berdasarkan Surat Tugas Nomor: 588/PL.02.4-ST/5321/KPU-Kab/XI/2020 tanggal 13 November 2020, Teradu melaksanakan tugas Monitoring kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Malaka Nomor Urut 1 menggunakan mobil dinas KPU Kabupaten Malaka Nomor Polisi DH 1028 WU. Pada saat menuju lokasi kampanye di Dusun Uluk Lubuk Desa Weoe, Teradu bersama Ketua dan Anggota PPS terjebak macet sehingga bertemu rombongan konvoi peserta kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1. Mobil Teradu dihadang oleh relawan paslon nomor urut 2 dan dituduh membawa massa kampanye Pasangan Calon nomor urut 1. Terungkap fakta dalam sidang pemeriksaan bahwa pada saat melaksanakan Kegiatan Monitoring, Teradu mengajak serta Ketua dan Anggota PPS setempat, bersama-sama Panwascam dan Aparat Kepolisian. Pada saat mobil Teradu di hadang oleh relawan Paslon Nomor Urut 2, Teradu berinisiatif membuka kaca mobil untuk memastikan bahwa yang berada di dalam mobil bersama Teradu adalah Ketua dan Anggota PPS. Peristiwa yang sama pernah dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Malaka oleh Alfredianus Moruk pada tanggal 19 November 2020, dan diregistasi dengan nomor: 010/LP/BWS. Malaka/19.22/XI/2020. Setelah dilakukan klarifikasi, hasilnya laporan a quo dinyatakan tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran pemilihan. Berdasarkan rangkaian fakta di atas, DKPP berpendapat bahwa Teradu tidak terbukti melibatkan diri sebagai peserta kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1, Teradu berada dilokasi kampanye bersama Ketua dan Anggota PPS, Panwascam serta Aparat Kepolisian tanggal 13 November 2020 untuk melaksanakan tugas lembaga yaitu Monitoring Kampanye. Meskipun Teradu tidak menyampaikan informasi teknis pelaksanaan tugas tersebut kepada koleganya anggota KPU Kabupaten Malaka, menurut DKPP tindakan Teradu melaksanakan tugas monitoring kampanye berdasarkan surat tugas Nomor: 588/PL.02.4-ST/5321/KPU-Kab/XI/2020 tanggal 13 November 2020 bersifat official. Pengadu tidak dapat membuktikan adanya tindakan Teradu dalam kapasitas pribadi terlibat atau melibatkan diri dalam kegiatan kampanye Paslon tertentu. Dengan demikian dalil Pengadu pada angka [4.1.1] tidak terbukti dan jawaban Teradu meyakinkan DKPP. Meskipun Teradu tidak terbukti melanggar kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu, DKPP perlu mengingatkan agar kedepan Teradu sebagai Ketua KPU Kabupaten Malaka lebih meningkatkan kualitas komunikasi dan koordinasi kepada koleganya yang mencerminkan kepempinan kolektif kolegial. [4.3.2] Menimbang dalil Pengaduan Pengadu pada angka [4.1.2], bahwa setelah pelaksanaan Pemilihan tanggal 9 Desember 2020, Pengadu mendapat laporan masyarakat terkait pemilih menggunakan hak pilih lebih dari sekali. Berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang diterima oleh Liaison Officer (LO) Pasagan Calon Nomor Urut 2 terdapat 203 nama berbeda tetapi memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) sama. Selain itu, terdapat pemilih dalam DPT memiliki Nomor Kartu Keluarga (NKK) sama sebanyak 1.239. NKK tersebut digunakan oleh 3.939 Pemilih di 193 TPS. Pengadu berinisiatif melakukan singkronisasi data DPT kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malaka. Berdasarkan sampel 117 TPS di 12 kecamatan se- Kabupaten Malaka, ditemukan 2.039 pemilih yang tidak tercatat dalam database Dukcapil Kabupaten Malaka Tahun 2020 dibuktikan dengan Surat Pernyataan Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Malaka tanggal 30 Desember 2020. Selanjutnya, Pengadu juga melakukan singkronisasi data DPT dengan Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur. Berdasarkan pengujian sampel 53 TPS di 12 Kecamatan se-Kabupaten Malaka, ditemukan 1.351 pemilih yang tidak tercatat dalam database dibuktikan dengan Surat Pernyataan Kepala Bidang Dukcapil Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 12 Agustus 2021. Terungkap fakta dalam sidang pemeriksaan bahwa data DPT versi Pengadu bukan dokumen otentik yang diterbitkan KPU Kabupaten Malaka. Para Teradu menetapkan DPT berdasarkan hasil Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Lanjutan tanggal 13 Oktober 2020. Pada forum rapat pleno tersebut tidak terdapat keberatan baik dari Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, Bawaslu Kabupaten Malaka, maupun Disdukcapil Kabupaten Malaka. Pengadu juga telah menerima Salinan Berita Acara Nomor: 103/PL.02.1-BA/01/KPU-KAB/X/2020, Tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka Nomor: 72/PL.02.1- Kpt/5321/KPU-Kab/X/2020, Tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020, tertanggal 13 Oktober 2020. Dalam persidangan Pengadu mengakui tidak pernah memberikan data DPT yang diduga bermasalah kepada Para Teradu dan Bawaslu Kabupaten Malaka. Demikian halnya terhadap perubahan nomor urut pemilih dalam DPT yang sebelumnya telah ditetapkan dalam pleno tanggal 13 Oktober 2020, hal tersebut disebabkan adanya Surat KPU Nomor: 1069/PL.02.1-SD/01/KPU/XI/2020 tanggal 20 November 2020 Perihal Pencetakan Salinan DPT dan Penyusunan Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK Untuk Pemilihan Serentak Tahun 2020, yang pada pokoknya meminta KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk: (1) memperbarui status perekaman KTP-el hasil tindaklanjut Gerakan Mendukung Rekam KTP-el melalui portal Sidalih; (2) data pemilih by name by address yang sudah diperbarui dengan informasi terkini kolom status perekaman KTP-el kemudian diunduh melalui portal Sidalih; (3) Pencetakan Salinan DPT ditutupi dengan 8 digit belakang NIK, NKK, dan tanggal lahir berbintang dan diberikan kepada para pihak di TPS; (4) Pencetakan Model C. Daftar Hadir Pemilih- KWK tidak ditutupi dengan 8 digit belakang NIK, NKK, dan tanggal lahir berbintang. Selain itu juga terdapat Surat KPU Nomor: 1087/PL.02.1-SD/01/KPU/XI/2020 tanggal 24 November 2020 Perihal Penjelasan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor: 1069/PL.02.1-SD/01/KPU/XI/2020, yang memuat koreksi semula meminta melakukan pengisian kolom status perekaman KTP-el B/S/K sebagaimana Model A-3- KWK kolom ke-13 menjadi dikosongkan atau tidak perlu dilakukan pengisian. Hal tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan masih berlangsungnya proses perekaman dan pencetakan KTP-el oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat sampai dengan tanggal 8 Desember 2020. Kedua Surat a quo, mengakibatkan proses pengunduhan Salinan DPT dilakukan sebanyak 2 kali. Salinan DPT tersebut menutup kolom tanggal lahir dan kolom status perekaman KTP-el dikosongkan. Perubahan nomor urut pemilih dalam DPT teracak secara otomatis oleh sistem data pemilih (Sidalih) namun tidak mengubah jumlah DPT yang telah ditetapkan Para Teradu pada tanggal 13 Oktober 2020. Selanjutnya, pada tanggal 16 Desember 2020 Para Teradu melaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Tingkat Kabupaten, para Teradu telah melakukan klarifikasi berkenaan dengan penarikan Salinan DPT hasil pengunduhan pertama. Para Teradu juga telah menyerahkan 2 Salinan Surat KPU kepada Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2. Persoalan tersebut selanjutnya dilaporkan Primus Seran Taek kepada Bawaslu Kabupaten Malaka tanggal 6 Januari 2021 dengan Laporan Nomor: 011/LP/Bawaslu-Kab/19.22/I/2021. Menindaklanjuti laporan a quo, Bawaslu Kabupaten Malaka melakukan klarifikasi kepada Pelapor, Terlapor, dan Saksi. Bawaslu Kabupaten Malaka juga telah melakukan uji singkronisasi DPT versi Pelapor, DPT Para Teradu, dan DPT Disdukcapil Kabupaten Malaka. Hasilnya ditemukan adanya perbedaan data karena sumber data pemilih versi Pengadu berbeda dengan DPT versi Para Teradu. Silang sengketa sumber data pemilih tersebut juga telah dilakukan penelitian oleh Kepolisian dan Kejaksaan. Hasilnya ditemukan fakta DPT versi Pengadu bukan produk KPU Kabupaten Malaka yang diterbitkan tanggal 13 Oktober 2020. Berdasarkan hal tersebut, Bawaslu Kabupaten Malaka menyatakan bahwa laporan a quo tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran pemilihan. Terungkap fakta dalam sidang pemeriksaan, Pihak Terkait Ferdynandus Rame selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malaka mengaku diminta oleh Calon Petahana Bupati Kabupaten Malaka menandatangani dan membubuhkan paraf Surat Pernyataan Hasil Sinkronisasi Data DPT versi Pengadu tanggal 30 Desember 2020. Ferdynandus Rame tidak pernah membaca dan mengetahui isi Surat Pernyataan a quo. Berdasarkan rangkaian fakta tersebut diatas, DKPP menilai Para Teradu telah melaksanakan tugas pemuktahiran data pemilih secara profesional sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian dalil pengadu pada angka [4.1.2] tidak terbukti dan jawaban Para Teradu meyakinkan DKPP. Meskipun Para Teradu tidak terbukti melanggar kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu, DKPP perlu mengingatkan Para Teradu agar kedepan lebih meningkatkan kualitas komunikasi dengan peserta pemilihan atau tim penghubung Paslon. Sepatutnya Para Teradu memberi akses data dan informasi pada setiap output hasil pemutakhiran termasuk hasil pengunduhan Salinan DPT tahap pertama sehingga mencegah terjadinya silang sengketa sumber data pemilih. [4.4] Menimbang dalil Pengadu selebihnya, DKPP tidak relevan untuk mempertimbangkan.

Berdasarkan atas penilaian fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan Pengadu, memeriksa jawaban dan keterangan Para Teradu, Memeriksa dan mendengar keterangan Saksi, Mendengar keterangan Pihak Terkait, dan memeriksa segala bukti dokumen Pengadu dan Para Teradu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa: [5.1] Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili pengaduan Pengadu; [5.2] Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; [5.3] Sepanjang terhadap Perkara Nomor: 134-PKE-DKPP/V/2021, Teradu tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu; [5.4] Sepanjang terhadap Perkara Nomor: 135-PKE-DKPP/V/2021, Teradu I, II, III, IV dan Teradu V tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu; Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas;

1. Menolak Pengaduan Pengadu untuk seluruhnya; 2. Merehabilitasi nama baik Teradu I Makarius Bere Nahak selaku Ketua merangkap Anggota KPU Kabupaten Malaka, Teradu II Yosef Nahak, Teradu III Yoseph Ruang, Teradu IV Stefanus Manhitu, Teradu V Yuventus A. Bere masing-masing selaku Anggota KPU Kabupaten Malaka terhitung sejak Putusan ini dibacakan; 3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak dibacakan; dan 4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilu untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini. Demikian diputuskan dalam Rapat Pleno oleh 7 (tujuh) anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Muhammad selaku Ketua merangkap Anggota; Alfitra Salam, Teguh Prasetyo, Didik Supriyanto, Ida Budhiati, Pramono Ubaid Tanthowi, dan Mochammad Afifuddin masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu tanggal Lima Belas bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Dua bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu oleh Alfitra Salam, Teguh Prasetyo, Didik Supriyanto, dan Ida Budhiati, masing-masing sebagai Anggota. ANGGOTA Ttd Ttd Alfitra Salam Teguh Prasetyo Ttd Ttd Didik Supriyanto Ida Budhiati Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya. SEKRETARIS PERSIDANGAN PENGGANTI Bugi Kurnia Widianto