Arsip Putusan DKPP RI

PUTUSAN Nomor: 13-PKE-DKPP/VII/2026 DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU REPUBLIK INDONESIA DEMI KEADILAN DAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU Memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir Pengaduan Nomor 15-P/L-DKPP/VII/2026 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 13-PKE- DKPP/VII/2026 menjatuhkan Putusan atas dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang diajukan oleh:

[1.1] PENGADU Nama : M. Amin J. Ramin Pekerjaan/ : Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Pemerintah Daerah Lembaga Kabupaten Intan Jaya Alamat : Jalan Mambai, Kelurahan Kalibobo, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire Selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------------- Pengadu.

TERHADAP [1.2] TERADU 1. Nama : Rahmat Bagja Jabatan : Ketua Bawaslu Republik Indonesia Alamat : Jalan M.H. Thamrin Nomor 14, Kota Jakarta Pusat Selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------------- Teradu I; 2. Nama : Herwyn Jefler Hielsa Malonda Jabatan : Anggota Bawaslu Republik Indonesia Alamat : Jalan M.H. Thamrin Nomor 14, Kota Jakarta Pusat Selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------------- Teradu II; 3. Nama : Ferdinand Eskol Tiar Sirait Jabatan : Sekretaris Jenderal Bawaslu Republik Indonesia Alamat : Jalan M.H. Thamrin Nomor 14, Kota Jakarta Pusat Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------- Teradu III; 4. Nama : La Bayoni Jabatan : Deputi Bidang Administrasi Bawaslu Republik Indonesia Alamat : Jalan M.H. Thamrin Nomor 14, Kota Jakarta Pusat Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------- Teradu IV; 5. Nama : Markus Madai Jabatan : Ketua Bawaslu Provinsi Papua Tengah Alamat : Jalan Jendral Sudirman, Kelurahan Karang Tumaritis, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire Selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------------- Teradu V; 6. Nama : Melianus Julius Korisano Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Papua Tengah Alamat : Jalan Jendral Sudirman, Kelurahan Karang Tumaritis, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------- Teradu VI; 7. Nama : Meky Tebai Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Papua Tengah Alamat : Jalan Jendral Sudirman, Kelurahan Karang Tumaritis, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------- Teradu VII; 8. Nama : Yeffri Miagoni Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Papua Tengah Alamat : Jalan Jendral Sudirman, Kelurahan Karang Tumaritis, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------- Teradu VIII; 9. Nama : Yonas Yanampa Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Papua Tengah Alamat : Jalan Jendral Sudirman, Kelurahan Karang Tumaritis, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------- Teradu IX; 10. Nama : Decky Atouw K. Gobai Jabatan : Kepala Bagian Administrasi, merangkap Pelaksana Harian (Plh) Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Papua Tengah Alamat : Jalan Jendral Sudirman, Kelurahan Karang Tumaritis, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire Selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------------- Teradu X; 11. Nama : Silas Sem Z. Kanday Jabatan : Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, dan Hukum Bawaslu Provinsi Papua Tengah Alamat : Jalan Jendral Sudirman, Kelurahan Karang Tumaritis, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------- Teradu XI; 12. Nama : Anike Worumboy Jabatan : Kepala Bagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Provinsi Papua Tengah Alamat : Jalan Jendral Sudirman, Kelurahan Karang Tumaritis, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------- Teradu XII; 13. Nama : George Aunsi Jabatan : Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan Alamat : Jalan Gatot Subroto, Distrik Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------- Teradu XIII; Teradu I s.d. Teradu XIII selanjutnya disebut sebagai ----- Para Teradu. [1.3] membaca pengaduan Pengadu; mendengar keterangan Pengadu; mendengar jawaban dan keterangan Para Teradu; mendengar keterangan Saksi; mendengar keterangan Ahli; mendengar keterangan Pihak Terkait; dan memeriksa serta mempelajari dengan seksama segala bukti dan dokumen yang diajukan Pengadu, Para Teradu dan Pihak Terkait.

[2.1] POKOK PENGADUAN PENGADU Bahwa Pengadu telah menyampaikan Pengaduan tertulis kepada DKPP dengan Pengaduan Nomor 15-P/L-DKPP/VII/2026 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 13-PKE-DKPP/VII/2026 dan dibacakan dalam sidang pemeriksaan dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu pada tanggal 13 Agustus 2026 sebagai berikut: 1. Bahwa laporan PENGADU ini merupakan laporan yang memiliki keterkaitan dengan Laporan PENGADU sebelumnya kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP RI) yaitu Laporan Pengaduan Nomor 012/01- 11/SET-02/V/2026 dan telah dinyatakan Lulus Verifikasi Administrasi dan sementara sedang Diverikasi Materii oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP RI) sebagaimana dibuktikan dalam vide Bukti P-1; 2. Bahwa dalam laporan ini PENGADU tidak menyertakan Nama-nama Anggota Bawaslu Republik Indonesa yaitu Dr. Puadi, S.Pd., M.M, Lolly Suhenty, S.Sos.I., M.H dan Totok Hariyono sebagai TERADU, dikarenakan PENGADU memandang dan menilai mereka sementara adalah Penyelenggara Pemilu dan Penyelenggara Negara yang benar-benar terbukti menjalankan tugas dengan sangat baik dan penuh tanggung jawab sebagaimana tugas yang telah dipercayakan Negara kepada mereka; 3. Bahwa PENGADU (Eks Kepala Bagian Administrasi Bawaslu Provinsi Papua Tengah 2023-2026 dan selaku PPK Bawaslu Provinsi Papua Tengah 2024- 2025) pada tanggal 14 Desember 2025, menerima pesan WhatsApp dari Pak Adam (Inspektorat Wilayah II Bawaslu RI) yang berisikan 2 (Dua) Surat yaitu sebagaimana dibuktikan dalam vide Bukti P-2 dan vide Bukti P-3; 4. Bahwa PENGADU pada tanggal 16 Desember 2025 mengikuti Zoom yaitu: - Zoom ke 1 (Pertama) yang dipimpin oleh Dr. Jufri Syahruddin, S.STP., M.Si., CFrA., CHFI., CGCAE., CROP selaku Kepala Biro Sumber Daya Manusia (SDM) dan Umum Bawaslu RI terkait Laporan Monitoring Perkembangan Permasalahan pada Bawaslu Provinsi Papua Tengah; dan setelah selesai kemudian dilanjutkan - Zoom ke 2 (Kedua) yang dipimpin oleh Rini Wartini, Ak., M.M., CA, CRMP, CSEP selaku Inspektur Utama Bawaslu RI terkait adanya Dumas ke 1 (Pertama) namun belum secara detail mempertanyakan dan menunjukkannya kepada PENGADU; Kegiatan Zoom ini berlangsung selama, hampir kurang lebih 3 Jam dan sebelum kegiatan zoom berakhir, oleh Kepala Biro Sumber Daya Manusia (SDM) dan Umum Bawaslu RI sempat menanyakan kepada PENGADU, apakah PENGADU telah mengetahui jika PENGADU telah Dibebas Tugaskan Sementara (di Non Aktifkan) dari Jabatan Kepala Bagian Administrasi Bawaslu Provinsi Papua Tengah sejak 1 Desember 2025? PENGADU menjawab jika PENGADU tidak tahu apabila sudah Dibebas Tugaskan Sementara (di Non Aktifkan) dari Jabatan Kepala Bagian Administrasi Bawaslu Provinsi Papua Tengah dan tidak pernah mendapatkan surat tersebut. Kemudian selang beberapa jam setelah Zoom diatas selesai, PENGADU mendapatkan kiriman WhatsApp Surat Pembebasan Tugas Sementara (di Non Aktifkan) kepada PENGADU (setelah 15 hari baru dikirimkan Suratnya kepada PENGADU) sebagaimana dibuktikan dalam vide Bukti P–4. 5. Bahwa pada tanggal 16 Desember 2025 sekitar Pukul 17. 00 WITA, PENGADU mendatangi Kantor Bawaslu Prov Sulawesi Selatan untuk memenuhi Panggilan Klarifikasi Khusus dari Tim Inspektorat Wilayah II Bawaslu RI (Pak Vifgok, Pak Rendy dan Pak Adam). PENGADU menjalani Klarifikasi Khusus ini sampai dengan sekitar pukul 21. 00 WITA dan setelah selesai PENGADU diantar pulang ke rumah kos menggunakan Mobil Dinas Ketua Bawaslu Prov Sul - Sel oleh Pak Vifgok, Pak Rendy dan Pak Adam. Kemudian besok harinya, pada tanggal 17 Desember 2026 mulai dari pukul 10. 00 WITA, PENGADU kembali mendatangi Kantor Bawaslu Prov Sulawesi Selatan, dan disini Tim Inspektorat Wilayah II Bawaslu RI (Pak Vifgok, Pak Rendy dan Pak Adam) memperlihatkan Laporan Pengaduan Masyarakat (DUMAS) ke 1 (Pertama) tersebut kepada PENGADU. PENGADU akhirnya pun mengetahui permasalahan sebenarnya, yaitu: Laporan Pengaduan Masyarakat (DUMAS) ke 1 (Pertama) Dari Pelapor MT dan TIM) di Jayapura (Tanggal 10 November 2025 yang ditujukan kepada TERADU I, II dan III serta Pimpinan Bawaslu yang lainnya sebagaimana dibuktikan dalam vide Bukti P–5. Dimana dalam Laporan Dumas ke 1 (Pertama) tersebut diatas selain melaporkan PENGADU juga melaporkan: - TERADU IV, - Kepala Sekretariat Bawaslu Prov Papua Tengah (Romualdus PN), - Kepala Bagian Administrasi Bawaslu Prov Papua (Layli), - Staf Bawaslu RI; dan - Pihak Yang Lainnya, selain - menjelaskan adanya keteribatan TERADU II dan Staf TA nya yang telah menerima Uang Fee Kegiatan sebagai Jatahnya untuk TERADU II dan Staf TA nya selain untuk biaya kepada TERADU II guna mengamankan dan meluluskan TERADU VIII sebagai Calon Anggota Bawaslu Prov Papua Tengah PAW Tahun 2024, dan - TERADU XIII. sebagaimana dibuktikan dalam vide Bukti P–6; Proses Klarifikasi Khusus kepada PENGADU ini berlanjut sampai dengan sore hari, sambil menunggu David W Rumayomi (Bendahara Pengeluaran Bawaslu Prov Papua Tengah) tiba di Makassar (karena pada tanggal 16 Desember 2025, David W Rumayomi masih bersama dengan Yonas Yanampa (Anggota Bawaslu Prov Papua Tengah) sedang mengikuti Acara Penyerahan LHP dari BPK Perwakilan Prov Papua Tengah di Jayapura Prov Papua), dan setelah tiba di Makassar pada sekitar pukul 21. 00 WITA, kemudian PENGADU bersama David W Rumayomi menuju Hotel didaerah Sam Ratulangi Kota Makassar untuk bertemu kembali dan melanjutkan Klarifikasi dengan Tim Inspektorat Wilayah 2 Bawaslu RI hingga pukul 23.00 WITA lebih, dikarenakan besok pagi tanggal 18 Desember 2025 Tim Inspektorat Wilayah 2 Bawaslu RI akan kembali ke Jakarta. 6. Bahwa berkaitan dengan Angka No 5 diatas sebagaimana dibuktikan dalam vide Bukti P–6 diatas, diketahui jika TERADU I dan II telah memerintakan TERADU III untuk Men- Non Aktifkan PENGADU dari Jabatan sebagaimana dibuktikan dalam vide Bukti P–3 diatas sejak 1 Desember 2025 dan Pen- Non Aktifan ini juga diberikan kepada Kepala Sekretariat Bawaslu Prov Papua Tengah (Romualdus PN) Per 1 Desember 2025. Namun timbul pertanyaan disini yaitu MENGAPA untuk TERADU IV, Kepala Bagian Administrasi Bawaslu Prov Papua dan Staf Bawaslu RI serta TERADU XIII itu justru tidak mendapatkan Surat Pembebasan Tugas Sementara dari Jabatannya seperti yang telah dikeluarkan dan diberikan kepada PENGADU dan Kepala Sekretariat Bawaslu Prov Papua Tengah (Romualdus PN)? Ini sangat jelas menunjukan jika sikap TERADU I, II dan III: - adanya keberpihakan dan serta upaya untuk melindungi TERADU IV yang notabene juga sedang menjabat sebagai Deputi Administrasi Bawaslu sampai saat ini (dilantik per 1 November 2025); dan - adanya keberpihakan dan serta upaya untuk melindungi TERADU XIII sebagai Terlapor dalam Dumas ke 1 (Pertama) diatas. - adanya keberpihakan dan serta upaya untuk melindungi TERADU II dan Staf TA nya dimana dengan sangat jelas didalam Dumas ke 1 (Pertama) diatas telah diterangkan adanya keterlibatan langsung dengan TERADU II dan Staf TA nya, namun mengapa TERADU I dan Pimpinan Bawaslu yang lainnya tidak memberikan sanksi apapun kepada TERADU II. 7. Bahwa pada tanggal 23 Maret 2026 yaitu beberapa minggu setelah PENGADU: - mengeluarkan Surat Pernyataan Permintaan Pengembalian Kelebihan Pembayaran kepada TERADU IV, V, VI, VII, VIII, IX, XI dan XII (9 Februari 2026, 6 Maret 2026 dan 19 Maret 2026); dan - setelah PENGADU Diberhentikan dari Jabatan Kepala Bagian Administrasi Bawaslu Prov Papua Tengah dan digantikan dengan TERADU X (13 Februari 2026), PENGADU mendapatkan informasi penting dari rekan Staf di Bawaslu RI bahwa sebelumnya juga telah ada Laporan Pengaduan Masyarakat (Dumas) ke 2 (Kedua) tertanggal 10 Januari 2026 ke Bawaslu RI, yakni: Laporan Pengaduan Masyarakat (Dumas) ke 2 (Kedua) dari Pelapor (MT dan TIM) di Jayapura Tanggal 6 Januari 2026 yang ditujukan kepada TERADU I, II dan III terkait TERADU V, VI, VII, IX dan Eks Anggota Bawaslu Prov Papua Tengah 2023-2024, XI, XII dan Mantan Kepala Sekretariat Bawaslu Prov Papua 2024 sebagaimana dibuktikan dalam vide Bukti P–7. 8. Bahwa berkaitan dengan Angka No 7 diatas, belakangan kemudian diketahui juga jika TERADU I, II, III dan IV justru terbukti tidak memproses, tidak menindak lanjuti Dumas ke 2 (Kedua) tersebut sehingga tidak memberikan sanksi apa - apa kepada TERADU I, II dan III terkait TERADU V, VI, VII, IX dan Eks Anggota Bawaslu Prov Papua Tengah 2023-2024, XI, XII dan Mantan Kepala Sekretariat Bawaslu Prov Papua 2024. Meskipun didalam Dumas ke 2 (Kedua) tersebut telah diuraikan dengan sangat jelas selain PENGADU, diketahui juga jika TERADU V, VI, VII, IX dan Eks Anggota Bawaslu Prov Papua Tengah 2023-2024 dan Mantan Kepala Sekretariat Bawaslu Prov Papua 2024 dengan TERADU XI (selaku PPK 2023) serta TERADU XII (selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu 2023) terbukti telah terlibat dalam perbuatan bagi - bagi Uang Sewa Mobil yang bersumber Dana Hibah Prov Papua Tengah Tahun 2023 sebagaimana dibuktikan dalam vide Bukti P–8. 9. Bahwa berkenaan dengan adanya Laporan Dumas Ke 1 (Pertama) dan Laporan Dumas ke 2 (Kedua) sebagaimana pada Uraian Singkat No. 5, 6, 7 dan 8 diatas diyang ditujukan kepada TERADU, II, III dan IV diatas maka: - PENGADU harus berjiwa besar untuk dengan JUJUR harus mengakui kebenaran, akurasi 95%, akan semua data (bukti dan foto serta uraiannya) yang dilaporkan tersebut, meskipun ada sedikit penjelasan yang kurang tepat pada Laporan Dumas Ke 2 (Kedua) diatas; - PENGADU justru sebaliknya akan memberikan penjelasan dengan sebenar-benarnya sesuai fakta untuk menunjukan kebenarannya dimana jika TERADU II, IV, V, VI, VII, IX, XI, XII, XIII dan yang lainnya telah melakukan perbuatan yang melanggnar integritas, tidak profesional dan terbukti melakukan dugaan menerima Uang (Korupsi) serta Tindakan TERADU I, II, III dan VI yang terbukti telah bersikap tidak adil; - PENGADU sendiri masih terus mencari tahu darimana dan oleh siapa serta bagaimana sehingga data-data tersebut diatas bisa sampai dipegang dan dikuasai sama Pelapor (MT dan TIM) sebagaimana Dumas Ke 1 (Pertama) dan Dumas ke 2 (Kedua) diatas. 10. Bahwa berkenaan dengan permasalahan sebagaimana pada Angka No. 7 diatas, diduga TERADU I, II, III dan IV terbukti lebih pro, lebih berpihak dan bersikap untuk melindungi TERADU V, VI, VII, IX, Eks Anggota Bawaslu Prov Papua Tengah 2023-2024, XI, XII dan Mantan Kepala Sekretariat Bawaslu Prov Papua 2024 dan tidak memberikan sanksi apapun kepada TERADU V, VI, VII, IX, Eks Anggota Bawaslu Prov Papua Tengah 2023-2024, XI, XII dan Mantan Kepala Sekretariat Bawaslu Prov Papua 2024 dan justru sebaliknya dengan cepat memberhentikan PENGADU untuk digantikan dengan TERADU X, sehingga sangat wajar jika PENGADU akhirnya mempertanyakan INTEGRITAS DAN PROFESIONALITAS daripada TERADU I, II, III dan IV sebagai Penyelenggara Pemilu dan Penyelenggara Negara. 11. Bahwa disini sebagaimana pada Angka No. 7 diatas, dapat dinilai jika yaitu: - Tindakan TERADU I, II dan III untuk melundungi dan mengamankan TERADU IV, Kepala Bagian Administrasi Bawaslu Prov Papua, Staf Bawaslu RI dan TERADU XIII pada Dumas ke 1 (Pertama) diatas; - Begitu juga Tindakan TERADU I dan Pimpinan Bawaslu RI lainnya untuk melindungi dan mengamankan TERADU II pada Dumas ke 1 (Pertama) diatas; - serta Tindakan TERADU I, II, III dan IV dalam menyikapi Dumas ke 2 (Kedua) dengan mempercepat pemberhentian PENGADU untuk digantikan dengan TERADU X dan sekaligus untuk melindungi dan mengamankan TERADU V, VI, VII, IX, Eks Anggota Bawaslu Prov Papua Tengah 2023-2024, XI, XII dan Mantan Kepala Sekretariat Bawaslu Prov Papua 2024; Adalah termasuk Tindakan dan Perbuatan Pelanggararan atas Sumpah Janji Jabatan, Integritas dan Asas Profesionasitas sebagaimana Pasal 157 ayat (1), Pasal 158 dan Pasal 159 pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana dibuktikan dalam vide Bukti P– 9, dan Pelanggararan atas Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu yang menuntut setiap Anggota Bawaslu untuk berlaku Adil, Mandiri Dan Akuntabel sebagaimana Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 sebagaimana dibuktikan dalam vide Bukti P–10. Pelanggararan yang telah dilakukan TERADU I, II, III dan IV diatas, WAJIB untuk diproses oleh Dewan Kehormatan Penyeleggara Pemilu (DKPP) Republik Indonesia dengan Sanksi Tegas yakni Sanksi Pemberhentian secara Tetap (Pemecatan). 12. Bahwa selain terkait dengan Laporan Dumas ke 1 (Pertama) dan Laporan Dumas ke 2 (Kedua) diatas, diduga, sebelumnya TERADU I dan II juga terbukti telah menunjukan sikap keberpihakannya dan upaya mengamankan serta melindungi TERADU V, VI, VII, VIII dan IX sejak Tahun 2023 smapai dengan Tahun 2026 saat ini. 13. Bahwa TERADU I dan II menunjukan sikap keberpihakan dan upaya mengamankan serta melindungi TERADU V yaitu pada saat Tahapan Seleksi Calon Anggota Bawasu Prov Papua Tengah Tahun 2023 yang lalu, diketahui jika: a. Sudah bukan rahasia umum dan ini diketahui oleh semua penyelenggara pemilu di lingkungan Bawaslu, Bawaslu Prov Papua dan Bawaslu Kab/Kota se Prov Papua (sebelum Pemekaran Prov Papua Tengah) jika TERADU V diketahui adalah merupakan Anak Emas dan Kader Special dari TERADU I dan Anugerah Pata (Eks Komisioner Bawaslu Prov Papua Periode 2013-2018 dan 2018-2023), dimana TERADU I (ketika saat itu masih sebagai Anggota Bawaslu 2017-2022) telah berandil dalam mengamankan TERADU V disaat terjadinya 0masalah pada Pilkada Kab Nabire Tahun 2020 (masalah Sengketa Bawaslu Kab Nabire dan masalah Keuangan Pilkada Nabire 2020 (yang bermasalah dikarenakan perilaku TERADU V sebagaimana penjelasan Kepala Sekretariat Bawaslu Kab Nabire (Sofintje Bonai)); b. TERADU I, II dan Pimpinan Bawaslu lainnya membentuk Tim Seleksi Calon Anggota Bawasu Prov Papua Tengah Tahun 2023 sebagaimana Pengumuman Bawaslu Nomor 87/HK.01/K1/02/2023 tentang Penetapan Susunan Tim Seleksi untuk Menjaring Calon Anggota Bawaslu Masa Jabatan 2023-2028 di Lima Wilayah : Provinsi Jawa Barat, Papua, Papua Tengah, Papua Selatan, dan Papua Pegunungan, dimana Nama - Nama Timsel untuk Papua Tengah terdiri atas Unsur Akademisi dengan komposisi yaitu: Siti Nur Alam (Univ Yapis Papua), Anton Wambrauw (Uncen Papua), Allen Ch Manongko (Unima), M Hakim Junaidi (Univ Neg Semarang) dan Entar Sutisman (Univ Yapis Papua) sebagaimana dibuktikan dalam vide Bukti P–11; Diduga, untuk Nama - nama 3 (tiga) Orang Unsur Akademisi dari Univ Yapis Papua dan Univ Cenderawasi Papua yaitu (Siti Nur Alam, Entar Sutisman dan Anton Wambrauw), merupakan atas saran dan usulan nama dari Anugerah Pata (Eks Komisioner Bawaslu Prov Papua Periode 2013-2018 dan 2018-2023) kepada TERADU I dan II untuk dilibatkan dan ditetapkan sebagai Timsel Calon Anggota Bawasu Prov Papua Tengah Tahun 2023. c. Dalam Tahapan Seleksi Administrasi Calon Anggota Bawasu Prov Papua Tengah Tahun 2023, diduga para Timsel Calon Anggota Bawasu Prov Papua Tengah Tahun 2023 diatas ini: - Diduga, telah mengetahui jika Ijazah S1 yang dipergunakan oleh TERADU V itu adalah Ijazah Asli tapi Palsu (Aspal) dan Tidak Terdaftar pada Portal Dikti dan Sivil. Tidak mungkin mereka sebagai Dosen tidak mengetahui hal ijazah ini, karena mereka adalah Dosen yang tiap hari bergelut tiap hari dengan dunia akademisi sehingga pasti lebih faham terkait Ijazah Asli tapi Palsu (Aspal) dan Tidak Terdaftar pada Portal Dikti dan Sivil; - Diduga, Timsel Calon Anggota Bawasu Prov Papua Tengah Tahun 2023 pada saat Penerimaan Berkas Administrasi Tidak Melakukan Pengecekan Keabsahan*) atas Ijazah TERADU V dengan benar dan teliti serta diduga adanya unsur kesengajaan mengabaikan Ijazah TERADUV hanya demi untuk meluluskan TERADU V, *) Berkas Ijazah nya hanya diterima oleh Staf (Timsel) Bawaslu Prov Papua Tengah saat itu dan kemudian diserahkan langsung kepada Ketua Timsel (Siti Nur Alam) dan selanjutnya dikatakan oleh Ketua Timsel Siti Nur Alam) jika Ijazah TERADU V itu aman dan tidak bermasalah dan memenuhi persyaratan dan tanpa adanya tindakan pengecekan dan penelitian dengan benar dan teliti atas Keabsahan Ijazah ke Perguruan Tinggi terkait meski sebelumnya ditemukan oleh Staf (Timsel) Bawaslu Prov Papua Tengah didalam Portal Dikti yang menunjukan jika TERADU V terbukti belum menyelesaikan perkuliaannya dan atau telah dikeluarkan pada saat perkuliahannya dan tetap menggunakan Ijazah tersebut untuk mendaftar sebagai Calon Anggota Bawasu Prov Papua Tengah Tahun 2023. - Diduga, dikarenakan Timsel Calon Anggota Bawasu Prov Papua Tengah Tahun 2023 sebelumnya dibentuk (dipilih, diangkat dan ditetapkan langsung) oleh TERADU I dan II, maka Timsel Calon Anggota Bawasu Prov Papua Tengah Tahun 2023 tetap harus tunduk, patuh, loyal dan wajib mengikuti arahan, petunjuk dan perintah dari TERADU I dan II untuk wajib mengamankan dan meluluskan TERADU V sebagai Titipan Khusus dan atau Jatah Khusus dari TERADU I ke Tahapan berikutnya sebagaimana dibuktikan dalam vide Bukti P–12. d. Diduga Ijazah S1 yang dipergunakan oleh TERADU V adalah: 1) Ijazah TERADU V diduga Asli tapi Palsu dimana TERADU V tercatat sebagai Mahasiswa Didik Baru pada Tanggal 16 Austus 2007 (Semester 1 / Ganjil) dan dinyatakan lulus sebagai Sarjana Ekonomi pada Tahun 2010 dimana ini artinya TERADU V dinilai sebagai mahasiswa yang sangat berprestasi dan mampu menyelesaikan perkuliahan hanya dalam masa waktu 3 Tahun 4 Bulan saja sebagaimana dibuktikan dalam vide Bukti P–13. 2) Ini diketahui setelah dilakukan pengecekan secara langsung melalui: a) Pengecekan Keabsahan Ijazah S1 TERADU V pada Pangkalan Data Dikti (PDDIKTI) Tahun 2023: sesuai Nomor Induk Mahasiswa (NIM): 123043402070012 - sebagai Mahasiswa pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Ottow dan Geisler Jayapura yang masuk kuliah (Semester 1 / Ganjil) Tahun 2007 / Peserta Didik Baru) dengan Status: BELUM LULUS; - sebagai Mahasiswa pada Universitas Ottow dan Geisler Jayapura yang masuk kuliah (Semester 1 / Ganjil) Tahun 2007 / Peserta Didik Baru) dengan Status: DIKELUARKAN; sebagaimana dibuktikan dalam vide Bukti P-14. b) Pengecekan Keabsahan Ijazah S1 TERADU V pada Tahun 2026 pada Pangkalan Data Dikti (PDDIKTI) Tahun 2026: - sebagai Mahasiswa pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Ottow dan Geisler Jayapura yang masuk kuliah (Semester 1 / Ganjil) 16 Agustus Tahun 2007 / Peserta Didik Baru) dengan Status: AKTIF – 2010/2011 Ganjil; - sebagai Mahasiswa pada Universitas Ottow dan Geisler Jayapura yang masuk kuliah (Semester 1 / Ganjil) 8 April Tahun 2008 / Peserta Didik Baru) dengan Status: DIKELUARKAN – 2007/2008 Genap; sebagaimana dibuktikan dalam vide Bukti P–15. c) Pengecekan Keabsahan Nomor Ijazah S1 TERADU V yakni dengan Nomor Seri 167/EP/2010 tanggal 10 Desember 2010 melalui Sistem Verifikasi Ijazah secara Elektronik (SIVIL) terbukti jika Nomor Ijazah TERADU V TIDAK DITEMUKAN dan diduga Asli tapi Palsu dimana artinya Pihak Perguruan Tinggi tersebut tidak pernah mengeluarkan Ijazah TERADU V, sebagaimana dibuktikan dalam vide Bukti P–16. d) Dan hal diatas ini juga diperkuat dengan Pernyataan TERADU VI, sebagaimana dibuktikan dalam vide Bukti P–17. e. Bahwa kemudian dikarenakan Tindakan TERADU I, II dan Timsel Timsel Calon Anggota Bawasu Prov Papua Tengah Tahun 2023 akhirnya membuat TERADU V kemudian ditetapkan dan diangkat serta dilantik sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Papua Tengah Tahun 2023 pada tanggal 1 Juli 2023 oleh TERADU I dan II, sebagaimana dibuktikan dalam vide Bukti P–18. f. Bahwa untuk membuktikan Dugaan PENGADU ini, PENGADU juga meminta kepada Dewan Kehormatan Penyeleggara Pemilu (DKPP) Republik Indonesia untuk harus turut memanggil, menghadirkan dan memeriksa para Timsel Calon Anggota Bawasu Prov Papua Tengah Tahun 2023 lalu disebutkan diatas serta Rektor Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ottow dan Geisler Jayapura yang kemudian telah berganti nama sejak Tahun 2010/2011 menjadi Universitas Ottow dan Geisler Jayapura. g. Disini diduga Penggunaan Ijazah Asli tapi Palsu (Aspal) dan Tidak Terdaftar pada Portal Dikti yang terbukti telah dipergunakan oleh TERADU V pada saat mendaftar sebagai Calon Anggota Bawaslu Provinsi Papua Tengah pada Tahun 2023 lalu merupakan Pelanggaran Berat dan Tindak Pidana. Dan disini diduga TERADU I dan II serta Timsel Calon Anggota Bawaslu Provinsi Papua Tengah pada Tahun 2023 mengetahui fakta ini namun melakukan pembiaran, dan dapat dijerat dengan Pelanggaran Etik, Pelanggaran Administratif, serta Tindak Pidana Pembiaran Atau Turut Serta yaitu: 1) Pelanggaran bagi TERADU V (Pengguna Ijazah); - Tindak Pidana Pemalsuan Surat: Diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun berdasarkan dalam ketentuan Pasal 391 – Pasal 400 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana karena menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah asli sebagaimana dibuktikan dalam vide Bukti P–19; - Pelanggaran UU Sisdiknas: Penggunaan ijazah palsu dipidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500 juta berdasarkan Pasal 69 ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagaimana dibuktikan dalam vide Bukti P–20; - Sanksi Etik: Pencopotan dari Jabatan Penyelenggara Pemilu dan Pengembalian Kerugian Negara atas Biaya Honorarium Jabatan selama TERADU V menjabat sebagai Ketua Bawaslu Provinsi Papua Tengah (sejak 1 Juli 2023 sampai dengan Juni 2026 saat ini dengan hitungan jumlah Pengembalian Biaya ke Negara yaitu sebesar Rp. 18.194.000,- (x) 36 Bulan = Rp. 654.984.000,-) melalui PUTUSAN Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI karena melanggar kode etik dan pedoman perilaku Penyelenggara Pemilu sebagaimana dibuktikan dalam vide Bukti P – 10 diatas. 2) Pelanggaran bagi Bawaslu RI dan Timsel (Pembiaran/Mengetahui): Diduga, Terbukti dengan sengaja mengetahui, meloloskan, atau melakukan pembiaran terhadap pelanggaran tersebut, dan dapat dikenakan: - Pelanggaran Kode Etik (DKPP): TERADU I, dan II serta Timsel Calon Anggota Bawaslu Provinsi Papua Tengah pada Tahun 2023 berpotensi untuk (harus) diseret ke sidang DKPP. Pembiaran atau meloloskan orang (TERADU V) yang tidak memenuhi syarat (by omission) merupakan Pelanggaran Berat Sumpah/Janji dan Pakta Integritas Penyelenggara Pemilu sebagaimana dibuktikan dalam vide Bukti P–10 diatas. - Tindak Pidana Pembantuan/Turut Serta: Diduga, ada unsur kesengajaan atau kesepakatan untuk meloloskan meskipun tahu ijazah TERADU V tersebut bermasalah, dan dapat didakwa turut serta melakukan tindak Pidana Pemalsuan atau Penyalahgunaan Wewenang (UU Tipikor) sebagaimana dibuktikan dalam vide Bukti P–21. 14. Bahwa pada Agustus 2024 lalu, untuk TERADU VIII pada saat mengikuti Fit and Propert Test Calon Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota Bawaslu Prov Papua Tengah Tahun 2024 yang dilakukan oleh TERADU II (TERADU II langsung mendatangi dan melaksanakan Test di Kantor Bawaslu Prov Papua Tengah dan ini tidak lazim terjadi, terjadi dimana seorang Koordinator Diivisi Bawaslu turun langsung datang ke daerah (Prov Papua Tengah) dan kemudian diketahui, dimana tanpa menunggu waktu yang lama, PENGADU dan TERADU VIII sudah bisa mengetahui hasilnya lebih duluan dibandingkan yang lainnya, dimana TERADU VIII sudah dipastikan dan dinyatakan Terpilih sebagaimana dibuktikan dalam vide Bukti P–22, dan untuk kemudian dilantik sebagai Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota Bawaslu Prov Papua Tengah Tahun 2024 sebagaimana dibuktikan dalam vide Bukti P–23. dan ini diduga, dikarenakan adanya keterkaitan PENGADU dan TERADU II dan Staf TA nya sesuai yang dijelaskan dalam Dumas ke 1 (Pertama) pada Angka Nomor 3 diatas, sebagaimana dibuktikan dalam vide Bukti P–6 diatas.; 15. Bahwa selain hal DUMAS ke 2 (Kedua) diatas, diduga, sebelumnya TERADU I dan II juga telah mengetahui apabila: Pada Tahun 2023 yang lalu, TERADU V, VI, VII, IX dan Eks Anggota Bawaslu Prov Papua Tengah 2023-2024 terbukti Tidak Netral, yakni disaat TERADU V, VI, VII, IX dan Eks Anggota Bawaslu Prov Papua Tengah 2023-2024 sedang mengikuti Seleksi Calon Anggota Bawaslu Prov Papua Tengah Tahun 2023 terbukti telah menunjukan sikap keberpihakan dengan menerima dan mendapatkan supporting dari Bupati Paniai (Gubernur Prov Papua Tengah saat ini). Bahkan setelah TERADU V, VI, VII, IX dan Eks Anggota Bawaslu Prov Papua Tengah 2023-2024 resmi dilantik oleh TERADU I di Jakarta, TERADU V, VI, VII, IX dan Eks Anggota Bawaslu Prov Papua Tengah 2023-2024 diketahui masih rutin mendapatkan dan menerima supporting dari Ybs. (dan) ini kemudian yang akhirnya menjadi perselisihan diantara TERADU X dengan TERADU V, dikarenakan TERADU V terbukti sepihak memangkas biaya transferan yang diterima dari Ybs untuk TERADU X, yang mana sesuai komitmen awal seharusnya untuk 5 orang komisoner (TERADU V, VI, VII, IX dan Eks Anggota Bawaslu Prov Papua Tengah 2023-2024 diatas itu untuk masing-masing orang mendapatkan Rp. 30 Juta, namun TERADU V hanya mengirimkan 10 Juta kepada TERADU X. Ini fakta sesuai Pengakuan langsung TERADU X kepada PENGADU (dengan menunjukkan dan memperbacakan isi (perbedaan isi) WA dari Bupati Paniai (Gubernur Prov Papua Tengah saat ini) dan TERADU V), disaat TERADU X mendatangi kamar PENGADU di Hotel Dafonsoro Jayapura untuk Perangkingan Nilai Peserta disela-sela waktu pelaksanaan kegiatan Wawanacara bagi Calon Anggota Bawaslu Kab se Prov Papua Tengah pada bulan Juli 2023 di Hotel Max One Jayapura). Sampai saat ini TERADU I dan II tidak pernah memberikan sanksi apapun juga dan terkesan melakukan pembiaran dan bahkan berupaya untuk melindungi TERADU V, VI, VII, IX dan Eks Anggota Bawaslu Prov Papua Tengah 2023-2024 (akhirnya Diberhentikan Tetap oleh Putusan DKPP RI pada Juli 2024 setelah bermasalah sejak Februari 2024). Dan masih banyak lagi Tindakan dan perbuatan TERADU V, VI, VII, VIII dan IX serta Eks Anggota Bawaslu Prov Papua Tengah 2023-2024 yang diketahui sering melakukan yang melanggar Integritas Penyelenggara Pemilu yaitu tindakan dan perbuatan Permintaan Uang (Gratifikasi dan Suap) kepada Pasangan Calon Gub Dan Wagub Prov Papua Tengah serta Pasangan Calob Bup dan Wabup di Prov Papua Tengah pada Pilkada Tahun 2024 yang lalu. 16. Bahwa sebelumnya di Tahun 2024 lalu, TERADU I dan II juga diketahui dan terbukti bersikap tidak Profesional terkait jabatan dan kewenanganya sebagai Pimpinan Bawaslu RI yakni dimana terbukti telah berusaha keras untuk melindungi dan mengamankan TERADU V agar tetap menduduki Jabatan sebagai Ketua Bawalu Prov Papua Tengah dan untuk TERADU VI juga tetap menduduki Jabatan sebagai Koordinator SDMO Bawaslu Prov Papua Tengah yakni dengan melakukan perbuatan dan tindakan yaitu mengabaikan dan tidak memproses Hasil Pleno (Keputusan Tertinggi) Pemberhentian dan Pergantian Ketua Bawalu Prov Papua Tengah dan pergantian Jabatan Koordinator Divisi pada Bawaslu Prov Papua Tengah yang telah dilakukan (diajukan) sebelumnya oleh TERADU VII, VIII dan IX dan telah diserahkan kepada 5 (Lima) Orang Pimpinan Bawaslu RI di Jakarta sebagaimana dibuktikan dalam vide Bukti P–24. Dan Tindakan serta perbuatan TERADU I dan II diatas sangat jelas diduga telah melanggar peraturan yang berlaku sebagaimana dibuktikan dalam vide Bukti P–25, Bukti P–26 dan Bukti P–27. 17. Bahwa selain hal diatas, TERADU I dan II, sebelumnya sejak Tahun 2025 sampai Tahun 2026 saat ini, diduga, juga telah mengetahui apabila TERADU V telah terbukti bersikap tidak profesional dan melakukan perbuatan yang sangat melanggar Integritas sebagai Penyelenggara Pemilu sekaligus Penyelenggara Negara, namun TERADU I dan II tidak pernah memberikan sanksi apapun juga kepada TERADU V dan terkesan melakukan pembiaran dan bahkan berupaya untuk melindungi TERADU V. Dimana TERADU V terbukti telah melakukan perbuatan menguntungkan diri sendiri terkait Jabatan dan Kewenangannya yakni dengan menjadikan Mobil Dinas Operasional Ketua Bawaslu Prov Papua Tengah (Asset Negara dan dipakai TERADU V) sebagai lahan bisnis mencari keuntungan pribadi yaitu dengan menyewakan Mobil Dinas Operasional Ketua Bawaslu Prov Papua Tengah tersebut kepada kepada Bupati Intan Jaya Prov Papua Tengah*). *) adanya kedekatan yang sangat erat diantara Bupati Intan Jaya dengan TERADU V serta Ketua KPU Intan Jaya (yang sedang disidangkan di DKPP saat ini terkait laporan dari Martinus Maiseni (Partai NASDEM Kab Intan Jaya)) yang didasari faktor Balas Jasa pada Pilkada Bup Intan Jaya Tahun 2024 lalu selain adanya hal Sewa Menyewa Mobil Dinas Aset Bawaslu Prov Papua Tengah, SEHINGGGA Bupati Intan Jaya sangat mendengarkan dan sangar merespon apapun penyampaian dari TERADUV dan ini juga menjadi salah satu penyebab Bupati Intan Jaya Men- Non Jobkan PENGADU dari Jabatan Sekretaris Inspekrtorat Kab Intan Jaya dan menyusul untuk mengeluarkan dan menggantikan PENGADU dari Jabatan Koordinator Sekretaris Bawaslu Kab Intan Jaya dan untuk digantikan Nemi Kobogau (Saudara dari Ketua KPU Kab Intan Jaya dan setelah mendapatkan Rekomendasi Bupati Intan Jaya) berdasarkan permintaan dari TERADU V dan VI) sebagaimana sesuai dengan SK yang dikeluarkan TERADU X sebagaimana dibuktikan dalam vide Bukti P – 1 diatas; Dan penyewaan mobil diatas ini diduga telah berlangsung sejak Januari 2025 (pasca PENGADU selaku PPK Bawaslu Prov Papua Tengah Tahun 2024-2025 menerima Mobil dari Dealer Mobil dan serah terimakan Mobil (Asset Negara) kepada TERADU V) sampai saat ini sebagaimana dibuktikan dalam vide Bukti P–28. PENGADU mengetahui Mobil Dinas yang disewakan TERADU V kepada Bupati Intan Jaya tersebut diatas: - Mobil Dinas itu pernah dimunculkan untuk sehari saja di kantor Bawaslu Prov Papua Tengah pada akhir bulan Juli 2025 lalu dengan tujuan untuk mengelabui Tim Pemeriksa dikarenakan adanya Pemeriksaan Aset secara langsung oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Prov Papua Tengah kantor Bawaslu Prov Papua Tengah. - Rumah tempat tinggal PENGADU sangat berdekatan dan sejalur (hanya berjarak 150 Meter) dengan Rumah Bupati Intan Jaya sehingga PENGADU setiap hari melihat Mobil Dinas tersebut lalu lalang dijalan jika pergi dan pulang kembali ke rumah Bupati Intan Jaya. Dan terbukti, untuk menunjang kegiatan kantor sehari-hari TERADU V menggunakan Mobil Bantuan dari PJ Gubernur Prov Papua Tengah sejak Tahun 2023 lalu. Sebelumnya di Bulan Maret s/d April 2025 Mobil Bantuan ini sempat akan ditarik kembali oleh Kepala Bidang Aset Pemprov Papua Tengah yang datang ke kantor Bawaslu Prov Papua Tengah menemui PENGADU dikarenakan masa pemakaiannya telah berakhir karena Tahapan Pilkada Gub / Wagub Prov Papua Tengah berakhir di 20 Februari 2025. Namun Mobil Bantuan dari Pemprov Papua Tengah tersebut akhirnya dilanjutkan pemakaiannya kembali sampai saat ini sesuai perintah langsung dari Gubernur Prov Papua Tengah kepada Kepala Bidang Aset Pemprov Papua Tengah, dimana hal ini disertai dengan adanya alasan dari TERADU V jika Mobil Kendaraan Operasional untuk Ketua Bawaslu Prov Papua Tengah tidak ada dan tidak diberikan oleh kantor (Bawaslu Prov Papua Tengah) kepada dirinya, dan ini selain diduga juga dikarenakan faktor adanya hubungan kedekatan balas jasa pasca Pemenangan Gubernur Prov Papua Tengah saat ini pada saat Pilkada Tahun 2024 lalu. Hal menyewakan Mobil Dinas Kantor diatas ini juga : - telah diketahui TERADU VI (pernah kecoplosan berulang kali didepan PENGADU dan Staf yang lainnya, dimana TERADU VI selalu meminta, menagih uang hasil dari sewa mobil dinas dan kemudian menerima dan mendapatkan jatah uang sewa mobil dinas dari TERADU V) - selain hal ini pun telah diketahui juga oleh TERADU VII, VIII, IX dan X bahkan semua Pegawai (PNS, CPNS dan Staf TP) di kantor Bawaslu Prov Papua Tengah pun tahu hal ini. Terakhir diketahui adanya paksaan dari TERADU V, VI, VII, VIII dan IX kepada TERADU X agar Mobil Dinas (Asset Negara) tersebut untuk segera dialihkan status kepemilikannya dan untuk diberikan sebaga milik pribadi kepada masing-masing TERADU V, VI, VII, VIII dan IX. TERADU V sebagai Pimpinan lembaga harus menjadi teladan dalam menjaga dan menggunakan fasilitas negara (Aset Negara) sesuai peruntukannya, bukan untuk keuntungan pribadi dimana Penyalahgunaan aset negara seperti menyewakan mobil dinas adalah pelanggaran kode etik serius dan berat dan menjadi sorotan di tengah upaya pemerintah melakukan efisiensi anggaran. Perbuatan TERADU V ini melanggar beberapa aturan hukum dan kode etik sebagai berikut: a. Pelanggaran Disiplin dan Kode Etik - Penyalahgunaan Fasilitas Negara: Mobil dinas berpelat merah adalah Barang Milik Negara (BMN) yang peruntukan utamanya murni untuk menunjang tugas dan fungsi kedinasan, bukan untuk dikomersilkan atau kepentingan pribadi; - Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu: Hal ini melanggar asas akuntabilitas dan integritas yang diatur oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagaimana dibuktikan dalam vide Bukti P – 10 diatas; dengan wajib untuk dilakukan Pencopotan dari Jabatan Penyelenggara Pemilu dan Pengembalian Kerugian Negara atas Biaya Mobil Dinas Operasional Ketua Bawaslu Prov Papua Tengah yang telah disewakan TERADU V kepada Bupati Intan Jaya sejak Januari 2025 sampai dengan Juni 2026 saat ini untuk keuntungan pribadi dengan hitungan jumlah Pengembalian Biaya ke Negara yaitu sebesar Rp. 25.000.000,- (x) 18 Bulan = Rp. 450.000.000,-) melalui PUTUSAN Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI karena melanggar kode etik dan pedoman perilaku Penyelenggara Pemilu sebagaimana dibuktikan dalam vide Bukti P – 10 diatas; b. Pelanggaran Hukum dan Tindak Pidana - Tindak Pidana Korupsi (Tipikor): Menyewakan aset negara untuk keuntungan pribadi dapat dikategorikan sebagai perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, serta berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara. Ini dapat dijerat dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, sebagaimana dibuktikan dalam vide Bukti P–29; - Pelanggaran Aturan BMN: Merujuk pada aturan Barang Milik Negara, Pengguna atau Kuasa Barang dilarang keras menyewakan, menggadaikan, atau memindahtangankan aset negara tanpa izin resmi sebagaimana dibuktikan dalam vide Bukti P–30, dan Bukti P–31. c. Terkait Pembiaran oleh Ketua dan Anggota Bawaslu RI: TERADU I dan II mengetahui adanya penyalahgunaan wewenang tersebut namun melakukan pembiaran atau tidak mengambil tindakan tegas/sanksi administratif sesuai kewenangannya. TERADU I dan II tersebut diatas dinilai melakukan pelanggaran etik terkait pembiaran atau penyalahgunaan wewenang (kelalaian pengawasan struktural) sebagaimana dibuktikan dalam vide Bukti P–10 diatas 18. Bahwa sebelumnya juga, diduga, jika TERADU I dan II telah mengetahui adanya perbuatan / Tindakan Asusila dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) serta perbuatan intimidasi disertai ancaman kepada Staf CPNS yang telah diperbuat oleh TERADU VI namun TERADU I dan II tidak pernah memberikan sanksi apapun kepada TERADU VI, diantaranya yaitu: a. Asusila; - diduga sebelumnya dimana pada Tahun 2024 TERADU VI diketahui dengan pasti oleh Istri Sahnya (Rifka Telly Novel Abuno) di Nabire setelah mendapatkan Telepon dan Wa dari Juwita (selingkuhan TERADU VI di Jakarta yang menegaskan jika dirinya sedang hamil dan TERADU VI tidak mau bertanggung jawab (selain juga menyatakan jika Ijazah Ketua (TERADU V) adalah Palsu sesuai Pengakuan TERADU VI sendiri kepada Juwita) dan perselingkuhan ini terjadi dikarenakan TERADU VI selalu menggunakan sela- sela waktu di saat sedang perjalanan dinas ke Jakarta (Jalan Dinas ke Jakarta dengan Biaya Negara tetapi tidak ikutin kegiatannya dan waktunya sepenuhnya hanya untuk Juwita dan jalan - jalan selama di Jakarta). - Selain itu dia (Juwita) menyampaikan jika bukan hanya dirinya (Juwita) saja selingkuhannya tetapi ada seorang wanita (Angelica Sineri) yang dipekerjakan oleh TERADU VI (selaku Koordiv SDMOD Bawaslu Prov Papua Tengah) sebagai Staf Tenaga Pendukung (Cleaning Service) di Sekretariat Bawaslu Prov Papua Tengah dan ini yang membuat Istri Sahnya datang ribut mencari Angelica Sineri di kantor Bawaslu Prov Papua Tengah dan ini diketahui juga oleh TERADU I dan semua Staf yang lainnya di kantor Bawaslu Prov Papua Tengah sebagaimana dibuktikan dalam vide Bukti P–32, Bukti P–33 (1 dan 2) dan Bukti P–34. - TERADU VI diduga telah memintakan kepada Angelica Sineri untuk menggugurkan kandungannya dan ini diketahui oleh TERADU XI (Istri TERADU XI sebagai Bidan yang memeriksa kesehatan dan kandungan si Angelica Sineri) selain ini diketahui juga TERADU V dan semua Staf yang lainnya di kantor Bawaslu Prov Papua Tengah. Dan perselingkuhan TERADU VI dengan Staf Cleaning Service Bawaslu Prov Papua Tengah masih berlanjut sampai saat ini. - Terakhir Staf Tenaga Pendukung Bawaslu Prov Papua Tengah (Marina Mnsen) datang ke rumah PENGADU pada akhir Maret 2026, menceritakan jika dia baru saja diberitahukan oleh Bapak Silas S Kanday (TERADU XI) jika TERADU VI memintakan Angelica Sineri untuk menggugurkan kandungannya. b. KDRT; terjadi KDRT Tahun 2024-2025 yang telah diperbuat TERADU VI kepada Istrinya di Nabire disebabkan perselingkuhannya dengan Juwita dan Staf Cleaning Service Bawaslu Prov Papua Tengah yang berujung dengan Tindakan KDRT dari TERADU VI ke Istrinya dan dilaporkan oleh Istrinya ke Polres Nabire Papua Tengah Tahun 2025 dan berakhir dengan TERADU VI meninggalkan Isrtrinya dan 1 Orang Putra. c. Intimidasi Serta Ancaman; Terakhir, TERADU VI diduga menargetkan Serlita (pengakuan langsung dari Serlita) seorang Wanita Staf CPNS yang baru masuk bekerja sebagai CPNS Bawaslu Prov Papua Tengah pada Bulan Mei Tahun 2025 dan menyusul terakhir pada 29 Mei 2026 dimana Serlita dan beberapa orang Staf Bawaslu Kab di Prov Papua Tengah datang bersilaturahmi ke rumah PENGADU dan mengirimkan WA untuk melaporkan hal intimidasi serta ancaman apabila Serlita tidak mau menjalin hubungan dengan TERADU VI, maka TERADU VI selaku Koordiv SDMO akan memindahkan Serlita dari Bawaslu Prov Papua Tengah ke Bawaslu Kab Puncak Jaya Prov Papua Tengah atau pedalaman lainnya di Prov Papua Tengah sebagaimana dibuktikan dalam vide Bukti P–35. Perselingkuhan atau tindakan asusila, Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan perbuatan Intimidasi disertai Ancaman yang dilakukan TERADU VI merupakan pelanggaran etika dan disiplin yang serius dan wajib diproses DKPP RI sebagaimana dibuktikan dalam vide Bukti P–10 diatas, karena tindakan tersebut mencederai kehormatan lembaga penyelenggara pemilu yang seharusnya berintegritas tidak hanya terbatas pada pekerjaan di kantor, tetapi juga mencakup perilaku dalam kehidupan pribadi dimana pun berada. 19. Bahwa TERADU V dan VI merasa semua perbuatannya diatas tetap AMAN dan mereka bebas untuk berbuat apa saja sebagai Penyelenggara Pemilu sekaligus Penyelenggara Negara dikarenakan mereka Terlindungi dan Terjaga secara khusus oleh TERADU I dan II sehingga tidak ada siapapun yang dapat menggantikan mereka sekalipun perbuatan mereka tidak mencerminkan sosok Penyelenggara Pemilu sekaligus Penyelenggara Negara yang baik, berintegritas dan Profesional. AMAN dikarenakan saat ini TERADU I dan TERADU VI serta TERADU VIII adalah Tim Pemeriksa Pusat (Anggota DKPP ex officio Bawaslu) dan Tim Pemeriksa Daerah Unsur Bawaslu Prov Papua Tengah dan diback up oleh Yulianus Nukowo (Eks Bawaslu Kab Nabire 2018-2023 / Unsur Masyarakat) pada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) Republik Indonesia sehingga TERADU V, VI dan VII merasa yakin akan aman dan tidak akan tergantikan oleh siapapun sekalipun diketahui bermasalah dalam tugasnya di Bawaslu Prov Papua Tengah dari awal menjabat sampai saat ini, sebagaimana dibuktikan dalam vide Bukti P–36. 20. Bahwa selain hal diatas, kemudian pada tanggal 13 Februari 2026, diduga, atas perintah dari TERADU I dan II kepada TERADU III (setelah dilantik oleh TERADU I sebagai Sekretaris Jenderal Bawaslu RI pada tanggal 2 November 2025 sehingga harus tunduk, patuh dan loyal kepada TERADU I dan II), dimana TERADU III akhirnya memberhentikan PENGADU dari Jabatan Kepala Bagian Administrasi Bawaslu Prov Papua Tengah tanpa diberikan Hasil Klarifikasi atas adanya DUMAS ke 1 (Kesatu) dan Tanpa SK Pemberhentian, sebagaimana dibuktikan dalam vide Bukti P–37, sedangkan SK Pemberhentian tersebut menjadi wajib untuk diberikan oleh TERADU III kepada PENGADU sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS sebagaimana dibuktikan dalam vide Bukti P–38. Selain itu, hal ini pun pada tanggal 6 Maret 2026 telah dipertanyakan PENGADU kepada Dr. Jufri Syahruddin, S.STP., M.Si., CFrA., CHFI., CGCAE., CROP selaku Kepala Biro Sumber Daya Manusia (SDM) dan Umum Bawaslu RI, namun beliau menjawab jika dirinya sendiri sebagai Kepala Biro Sumber Daya Manusia (SDM) dan Umum Bawaslu RI tidak pernah tahu ini dan tidak pernah dilibatkan untuk mengurus ini. dan yang terpenting disini yaitu, TANPA ADANYA PERLAKUAN YANG ADIL, dimana sebelumnya Pemberhentian dalam Jabatan hanya diberikan kepada PENGADU saja dan sebaliknya justru TIDAK ADA SANKSI APAPUN yang diberikan juga kepada TERADU IV, Kepala Bagian Administrasi Bawaslu Prov Papua (Layli) dan Staf Bawaslu RI serta TERADU XIII sebagaimana pada Dumas ke 1 (Pertama) dan juga TANPA ADANYA SANKSI APAPUN yang diberikan kepada TERADU V, VI, VII, IX, Eks Anggota Bawaslu Prov Papua Tengah 2023-2024, XI, XII dan Mantan Kepala Sekretariat Bawaslu Prov Papua 2024 sebagaimana pada Dumas ke 2 (Kedua) diatas. Selanjutnya sesuai perintah dari TERADU I dan II, kemudian TERADU III mengangkat dan melantik TERADU X sebagai Kepala Bagian Administrasi Bawaslu Prov Papua Tengah (menggantikan PENGADU) berdasarkan usulan nama*) dari Gubernur Bawaslu Prov Papua Tengah (dan untuk diikuti dan disetujui oleh TERADU V, VI, VII, VIII dan IX setelah mendapatkan persetujuan akhir dari TERADU I dan II pasca TERADU I dan II dihubungi langsung secara khusus oleh Gubernur Bawaslu Prov Papua Tengah). *) Pegawai Negeri Sipil Daerah Pemerintah Kabupaten Paniai yang diketahui merupakan Orang Titipan dari Gubernur Prov Papua Tengah 21. Bahwa TERADU I, II dan III untuk mengamankan TERADU XI tersebut diatas, menyusul kemudian baru diketahui oleh PENGADU hal - hal yaitu sebagai berikut: a. Surat Ketua Bawaslu Prov Papua Tengah kepada Ketua Bawaslu RI tentang Pengusulan TERADU XI sebagai Kepala Sekretariat Bawaslu Prov Papua Tengah untuk menggantikan Kepala Sekretariat Bawaslu Prov Papua Tengah Non Aktif (Romualdus PN) dan juga untuk menggantikan PLH Kepala Sekretariat Bawaslu Prov Papua Tengah (Beni W) yang disertai Berita Acara Hasil Pleno Ketua dan Anggota Bawaslu Prov Papua Tengah tentang Pengusulan TERADU XI serta dilampiri Surat Rekomendasi dari Gubernur Prov Papua Tengah kepada TERADU XI; b. Surat Pernyataan Persetujuan dari Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor B-525/KP.06/SJ/02/2026 tanggal 5 Februari 2026 kepada Kepala BKN RI; c. Surat Pernyataan Persetujuan dari Bupati Paniai Nomor 800/248/BUP tanggal 6 Februari 2026 kepada Kepala BKN RI; d. Pelantikan TERADU XI sebagai Kepala Bagian Administrasi Bawaslu Prov Papua Tengah tanggal 13 Februari 2026 dengan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Bawaslu RI sebagaimana dibuktikan dalam vide Bukti P-39; e. Surat Perintah Pelaksana Harian Nomor 143/KP.05.01/SJ/03/2026 keoada TERADU X sebagai Pelaksana Harian (PLH) Kepala Sekreatariat Bawaslu Prov Papua Tengah yang dikeluarkan langsung oleh Sekretaris Jenderal Bawaslu RI tanggal 5 Maret 2026 sebagaimana dibuktikan dalam vide Bukti P-40; f. Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 00009/KEP/AU/15023/2026 tentang pengalihan Status Kepegawaian TERADU XI sebagai PNS Pusat Bawaslu RI dengan diangkat dalam Jabatan sebagai PENATA LAYANAN OPERASIONAL Bawaslu RI tanggal 12 Maret 2026 sebagaimana dibuktikan dalam vide Bukti P-41; g. Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Bawaslu RI Nomor B- 1302/KP.03.06/SJ/03/2026 tentang MUTASI Pegawai Negeri Sipil An. TERADU XI tanggal 16 Maret 2026 tentang menjadi PNS Bawaslu RI terhitung tanggal 1 April 2026 dengan menduduki Jabatan KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI BAWASLU PROV PAPUA TENGAH dengan tembusannya kepada masing- masing disebutkan sebagaimana dibuktikan dalam vide Bukti P–42; h. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 61/KU.01.00/K1/03/2026 Tentang Perubahan Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 47/KU.01.00/K1/02/2026 Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Dan Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi kepada TERADU XI Tanggal 16 Maret 2026 sebagaimana dibuktikan dalam vide Bukti P–43. Sehingga berdasarkan rentetan uraian surat sebagaimana diatas maka PENGADU berpendapat dan “semoga tidak keliru” jika: 1) Pelantikan TERADU XI sebagai Kepala Bagian Administrasi Bawaslu Prov Papua Tengah tanggal 13 Februari 2026 yang dilakukan oleh Sekretaris Jenderal Bawaslu RI sesuai Arahan dan Perintah dari TERADU I dan II adalah Tidak Sah Dan Batal Demi Hukum; 2) Pelantikan TERADU XI tidak dapat mendahului keluarnya Persetujuan Teknis dan SK Alih Status atau Mutasi dari BKN. Setelah SK Persetujuan Alih Status atau Mutasi keluar dari Kepala BKN RI barulah TERADU III dapat melantik TERADU XI sebagai Kepala Bagian Administrasi Bawaslu Prov Papua Tengah; 3) Namun disini ditemukan kejanggalan yakni Pelantikan TERADU XI sebagai Kepala Bagian Administrasi Bawaslu Prov Papua Tengah telah terlebih dahulu dilakukan pada tanggal 13 Februari 2026 sebelum SK Persetujuan Alih Status atau Mutasi keluar dari Kepala BKN RI (12 Maret 2026) dan diduga melanggar Peraturan BKN Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi sebagaimana dibuktikan dalam vide Bukti P-44; 4) Pengusuan dan Pelantikan TERADU XI sebagai Kepala Bagian Administrasi Bawaslu Prov Papua Tengah sebelumnya juga tanpa diketahui oleh PLH Kepala Sekretariat Bawaslu Prov Papua Tengah sebelumnya (Pak Beni W) sebagaimana dibuktikan dalam vide Bukti P–45; 5) Kejanggalan lainnya yaitu didalam SK Persetujuan Alih Status atau Mutasi yang keluar dari BKN RI Tanggal 12 Maret 2026 menegaskan dengan jelas jika TERADU XI Dialihkan Status PNS nya menjadi PNS Bawaslu RI terhitung tanggal 1 April 2026 dengan Jabatan PENATA LAYANAN OPERASIONAL, namun malah kemudian muncul perbedaan sebagaimana pada Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Bawaslu RI Nomor : B-1302/KP.03.06/SJ/03/2026 tentang MUTASI Pegawai Negeri Sipil An. TERADU XI tanggal 16 Maret 2026 tentang dialihkan menjadi PNS Bawaslu RI terhitung tanggal 1 April 2026 dengan JABATAN KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI BAWASLU PROV PAPUA TENGAH (berdasarkan Pelantikan TERADU XI sebagai Kepala Bagian Administrasi Bawaslu Prov Papua Tengah tanggal 13 Februari 2026). Semestinya setelah SK BKN tanggal 12 Maret 2026 keluar, maka TERADU III harus melantik kembali TERADU XI sebagai Kepala Bagian Administrasi Bawaslu Prov Papua Tengah namun Pelantikan Ulang ini tidak pernah dilakukan oleh TERADU III sampai saat ini. 6) Pada Point 1 sampai dengan 5 diatas, disini ditemukan adanya Dugaan Pelanggaran yaitu: - Tindakan TERADU I dan II yang memerintahkan Pelantikan Pegawai Titipan Gubernur Prov Papua Tengah dikategorikan sebagai Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu dan berpotensi juga menjadi Pelanggaran Administrasi serta Disiplin Kepegawaian. - Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu: Penyelenggara Pemilu diwajibkan menjaga Kemandirian dan Integritas. Memasukkan atau melantik ASN Titipan dari Gubernur Prov Papua Tengah dapat dikategorikan sebagai Pelanggaran Prinsip Mandiri dan Profesional sebagaimana diatur dalam Peraturan DKPP No. 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu sebagaimana dibuktikan dalam vide Bukti P–10 diatas; - Pelanggaran Netralitas dan Meritokrasi ASN: Pelantikan TERADU XI tersebut tidak didasarkan pada Sistem Merit (Kompetensi dan Kualifikasi yang jelas) melainkan Intervensi Politik Kekuasaan, dan ini melanggar Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara sebagaimana dibuktikan dalam vide Bukti P–46, yang menuntut ASN Bebas Dari Pengaruh Intervensi Golongan Dan Partai Politik - Pelanggaran Prosedur Administrasi Kepegawaian: Pelantikan TERADU XI sebagai Kepala Bagian Administrasi Bawaslu Prov Papua Tengah tanggal 13 Februari 2026 terbukti mendahului SK Alih Stasus dari BKN sehingga Cacat Hukum Batal Demi Hukum. Dan TERADU III sebagai Pejabat yang melantik dapat dikenakan Sanksi Administrasi karena menyalagunakan wewenang berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN sebagaimana dibuktikan dalam vide Bukti P-42 diatas selain Sanksi Netralitas yakni TERADU III sebagai ASN, PNS yang bekerja di Bawaslu wajib menjaga Netarlitas. Tindakan TERADU III merupakan pelanggaran Netarlitas. Dari uraian diatas maka diduga telah didahului dengan adanya dugaan perbuatan Gratifikasi dan Suap dari Gubernur Prov Papua Tengah kepada TERADU I, II, III dan IV terkait Pemberian Jabatan kepada TERADU IX dan ini terbukti dengan adanya perlakuan yang sangat istimewa kepada TERADU XI dari sejak pengusulan mutasinya hingga untuk menduduki jabatan yang diemban saat ini di Bawaslu Prov Papua Tengah. Dan hal ini tidak mungkin didapatkan oleh PNS lainnya jikalau tidak ada sentuhan amunisi seperti diatas. 22. Bahwa selain diduga adanya terjadi perbuatan Gratifikasi dan Suap sebagaimana dijelaskan pada Nomor 22 diatas, diduga juga dikarenakan adanya unsur kepentingan yang mengakibatkan adanya Pelanggaran Independensi Penyelenggara Pemilu yakni tindakan atau perilaku tidak netral, berpihak, atau memiliki konflik kepentingan yang merusak integritas Penyelenggara Pemilu yang dilakukan TERADU I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X dan XI sebagai Penyelenggara Pemilu sekaligus sebagai Penyelenggara Negara, sebagaimana dibuktikan dalam vide Bukti P – 10 diatas, diantaranya: a. Memang sepenuhnya menjadi Hak Preogeratif Sekretaris Jenderal Bawaslu RI (TERADU III) dalam melakukan Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai dalam Jabatan di lingkungan Sekretariat Bawaslu RI. Namun disini, dalam hal ini sangat jelas diduga adanya usaha secepatnya menggantikan PENGADU, dengan TERADU X (Orang Titipannya Gubernur Prov Papua Tengah) dan melalui komunikasi langung dari Gubernur Prov Papua Tengah langsung kepada TERADU I, II, dan III, menyebabkan TERADU X dalam sekejap mendapatkan perlakuan istimewa (Karpet Merah) dengan cepat dan diprioritaskan (menyisihkan Pegawai Negeri Sipil di Bawaslu RI lainnya yang sangat berkompeten dan sangat memenuhi kriteria serta telah lama mengabdi di Bawaslu) diangkat sebagai Kepala Bagian kemudian merangkap sebagai PLH Kepala Sekretariat melalui Keputusan Sekretaris Jenderal Bawaslu RI dan sekaligus sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dan Barang (KPA) Bawaslu Prov Papua Tengah dengan Keputusan Ketua Bawaslu RI dan untuk dipriortaskan diangkat menjadi Kepala Sekretariat Bawaslu Prov Papua Tengah (Definitive) dalam waktu kedepannya pasca pengalihan status PNS TERADU X ke BKN RI. Hal ini dapat dilihat juga dari Tindakan TERADU I, II, III dan IV yang terbukti tidak memberikan sanksi apapun atas tindankan dan pelanggaran yang dilakukan TERADU IX atas Pelanggaran Disiplin, Pelanggaran Perundang-Undangan dan Pelanggaran Perilaku Penyelenggara Pemilu sebagaimana dibuktikan dalam Laporan Pengaduan dari PENGADU sebelumnya sebagaimana dibuktikan dalam vide Bukti P–1 diatas; b. Diduga, TERADU I, II, III dan IV terbukti bersama - sama berupaya DEMI: 1) Diduga untuk mengamankan TERADU II dan TERADU IV sebagaimana Laporan Dumas ke 1 (Pertama) dan selain untuk mengamankan TERADU V, VI, VII, IX, XI dan XII serta XIII dari adanya Dumas ke 2 (Kedua) tersebut diatas, sehingga dapat mengamankan kepentingan TERADU V, VI dan VII untuk maju kembali sebagai Komisioner Bawaslu Prov Papua Tengah pada periode berikutnya di Tahun 2028; 2) Diduga setelah mengamankan TERADU V, VI, VII, IX, XII dan XIII maka kemudian tugas selanjutnya yang harus dilakukan TERADU V, VI, VII, VIII dan X kemudian adalah untuk bertugas mengamankan kepentingan Gubernur Prov Papua Tengah (dan Partai Pengusungnya) pada Pileg Tahun 2029 dan Pilkada Gubernur Prov Papua Tengah periode selanjutnya (jika Pilkada normal dan tidak melalui Pemilihan DPRD Prov); 3) Diduga disisi lain tentunya Bawaslu Provinsi Papua Tengah (TERADU V, VI, VII, VIII, IX, X dan XI) secara otomatis akan mendapatkan DANA OPERASIONAL (berupa hibah atau bantuan lainnya) tiap tahunnya dari Gubernur Prov Papua Tengah karena keberadaan TERADU X di Bawaslu Provinsi Papua Tengah saat ini sebagai Pengelola sekarang (telah diangkat oleh SK Ketua Bawaslu menjadi KPA dan dipersiapkan (percepatan) menjadi Kepala Sekreatriat Bawaslu Prov Papua Tengah (Definitif) dalam waktu dekat). Dan DANA OPERASIONAL tersebut diatas akan segera terealisasi di Bulan Juni 2026 ini; 4) Diduga, untuk FEEDBACK-nya ke: a) TERADU I (sebelum Purna Tugas pada Tahun 2027 ini karena telah 2 kali Periode Masa Jabatan) telah dipastikan akan maju ke lembaga lainnya yaitu KPU RI, dan sudah jelas membutuhkan dan akan mendapatkan Attention dan Supporting khusus dari Gubernur Prov Papua Tengah (karena sebelumnya telah mengamankan TERADU X, orang titipannya Gubernur Prov Papua Tengah) dan Partainya di Komisi II di DPR RI selain dipastikan akan memperoleh tanda terima kasih juga dari kadernya yakni TERADU V; b) TERADU II, yaitu untuk mendapatkan Attention dan Supporting khusus dari Gubernur Prov Papua Tengah (karena sebelumnya telah mengamankan TERADU XI, orang titipannya Gubernur Prov Papua Tengah) dan Partainya di Komisi II di DPR RI saat maju kembali sebagai Calon Anggota Bawaslu RI Periode 2027-2032 (mengincar Posisi Jabatan Ketua Bawaslu RI) karena masa tugasnya pada Periode Pertama saat ini akan berakhir pada Tahun 2027; c) Diduga, untuk ke TERADU IV, karena telah diamankan oleh TERADU I, II dan III dari Dumas ke 1 (Pertama) diatas sehingga dapat dengan lega untuk menyelesaikan sisa masa tugasnya sebagai Deputi Administrasi saat ini sampai masa pensiun dan kemudian untuk mendapatkan Attention dan Supporting khusus dari Gubernur Prov Papua Tengah (karena sebelumnya telah mengamankan TERADU XI, orang titipannya Gubernur Prov Papua Tengah) dan Partainya di Komisi II di DPR RI guna maju sebagai Calon Anggota Bawaslu RI Periode 2027-2032; d) Diduga, untuk ke TERADU III, tetap akan Aman dan Nyaman dalam menjalankan tugasnya sebagai Sekretaris Jenderal Bawaslu RI kedepannya, terlebih dengan jika TERADU II dan IV Terpilih sebagai Anggota Bawaslu RI Periode 2027-2032 kedepannya, selain dipastikan tetap akan selalu mendapatkan Attention dan Supporting khusus dari Gubernur Prov Papua Tengah karena TERADU III sebelumnya telah mengamankan TERADU X di dalam jabatan di Bawaslu Prov Papua Tengah. Selain kemudian terakhir diketahui diduga dikarenakan TERADU III juga telah mengamankan (menetapkan dan melantik) Sdr. Martinus Degei sebagai Kepala Sekretariat Bawaslu Kab Paniai serta beberapa orang PNS Daerah Kab Panai lainnya (Orang Titipan dari Gubernur Prov Papua Tengah saat ini) sebagaimana dibuktikan dalam vide Bukti P–47. tanpa didahului adanya pemberian sanksi yaitu berupa sanksi Pilihan dan atau Pemberhentian kepada Sdr. Martinus Degei (sebagai PNS Daerah Kab Panai yang terbukti juga telah menduduki Jabatan PLH Kepala Dinas Perhubungan Kab Paniai dan disaat bersamaan juga sedang menduduki dan menjalankan tugas Jabatan sebagai Koordinator Sekretariat Bawaslu Kab Paniai hingga Juni 2026) dan TERADU III tetap melantik Sdr. Martinus Degei sebagai Kepala Sekretariat Bawaslu Kab Paniai dan ini diduga justru melanggar Surat (Plh) Kepala Sekretariat Bawaslu Prov Papua tengah Nomor 38/KP/PT/02/2026 tanggal 20 Februari 2026 tentang Status dan Kedudukan Pegawai ASN kepada Kepala/Koordinator Sekretariat Bawaslu Kab Se Prov Papua Tengah sebagaimana dibuktikan dalam vide Bukti P–48; dan Surat Sekretaris Jenderal Bawaslu Nomor B-1652/KP.03.04/SJ/06/2026 tanggal 2 Juni 2026 sebagaimana dibuktikan dalam vide Bukti P–49. 23. Bahwa Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) adalah lembaga yang berwenang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu agar berjalan sesuai dengan asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil (LUBER JURDIL). Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Bawaslu berlandaskan pada Nilai- Nilai Inti yang menjadi Pedoman Moral, Etika, serta Profesionalisme Seluruh Jajaran Pengawas Pemilu. Nilai-Nilai Inti diatas diantaranya yakni Integritas, Keadilan, Kepastian Hukum, Profesionalisme, Kemandirian, Akuntabilitas dan Transparansi. Nilai-Nilai Inti Bawaslu menjadi Fondasi Moral dan Etika dalam melaksanakan tugas pengawasan pemilu. Dengan Integritas, Keadilan, Profesionalisme, Kemandirian, Akuntabilitas, serta Transparansi, Bawaslu diharapkan mampu mewujudkan Pemilu yang Demokratis, Berintegritas, dan Dipercaya Oleh Rakyat. Saat ini, bagaimana Bawaslu, Bawaslu Prov Prov Papua Tengah dan Bawaslu Kab di Prov Papua Tengah dapat dipercaya oleh rakyat di seluruh Indonesia dan Prov Papua Tengah??? Jika dalam prakeknya malah jauh panggang dari api, dimana terbukti malah Para TERADU disebutkan diatas dalam menjalankankan tugas dan fungsinya justru terbukti sebagai aktornya yang merusak Nilai-Nilai Inti Bawaslu itu sendiri, hanya untuk mengamankan kepentingan Pribadi serta selain untuk mengamankan kepentingan Pejabat Penguasa tertentu (Gubernur Prov Papua Tengah dan Bupati di Prov Papua Tengah) sebagaimana telah diuraikan dengan perbuatan dan tindakan yang telah dilakukan oleh TERADU I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI dan XII dalam uraian singkat kejadian diatas. 24. Bahwa berdasarkan fakta - fakta sebagaimana dijelaskan diatas maka PENGADU menegaskan sekali lagi bahwa PENGADU memasukkan lapran Pengaduan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Repulik Indonesia bukan untuk mengejar Jabatan di Bawaslu dan ataupun di Pemerintah Daerah serta untuk mencari permasalahan dengan para Pimpinan Bawaslu RI dan Kepala Daerah disebutkan diatas tapi semata- mata karena adanya dugaan pelanggaran, yang sangat banyak, yang telah dilakukan oleh Para Teradu diatas sebagai Penyelenggara Pemilu dan Penyelenggara Negara. Dan PENGADU pun sadar jika dampak dari laporan ini sangat besar kedepannya, diantaranya PENGADU berpotensi untuk diberhentikan dari pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil di Daerah dari Pejabat Daerah. 25. Bahwa berdasarkan uraian diatas dan diduga Perbuatan TERADU I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI dan XII telah melanggar Sumpah dan Janji serta Integritas sebagai Penyelenggara Pemilu sekaligus sebagai Penyelenggara Negara dan melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu, maka akhirnya PENGADU harus menindaklanjuti hal ini dengan melaporkannya sebagai Laporan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) RI. 26. Bahwa berdasarkan Uraian Singkat Kronologis pada Nomor 1 sampai dengan Nomor 22 diatas diketahui: 1) PENGADU adalah Kepala Bagian Administrasi Bawaslu Prov Papua Tengah yang menjabat sejak 29 Desember 2023 sampai dengan 13 Februari 2026 sekaligus sebagai PPK Tahun 2024-2025 yang mana diketahui telah di Bebas Tugaskan Sementara (Non Aktif) dari Kepala Bagian Administrasi Bawaslu Prov Papua Tengah sejak 1 Desember 2025 oleh TERADU III dan PENGADU telah menjalani pemeriksaan oleh Karo SDM Bawaslu RI dan Inspektur Utama bawaslu RI melalui Zoom serta Pemeriksaan Khusus dari Tim Insperkotrat Wilayah II Bawaslu RI di Kantor Bawaslu Prov Sul -Sel di Makasar berkaitan dengan adanya Laporan Pengadauan Masyarakat (Dumas) kepada TERADU I, II, III, IV serta Pimpinan Bawalu RI yang lainnya sebagaimana dibuktikan dalam vide Bukti P–1, P–2, P–3, P–4, P–5 dan P–6; 2) Dalam Laporan Pengaduan dari Pelapor MT dan TIM) di Jayapura (Tanggal 10 November 2025) yang ditujukan kepada TERADU I, II dan III serta Pimpinan Bawaslu itu menjadi dasar bagi TERADU I, II dan III me Non Aktifkan PENAGADU dari jabatan, namun Tidak Ada Sanksi serupa yang diberikan juga kepada TERADU II, IV, XIII dan yang lainnya sebagaimana dijelaskan dalam Dumas tersebut diatas; 3) Pada tanggal 23 Maret 2026 yaitu beberapa minggu setelah PENGADU: - mengeluarkan Surat Pernyataan Permintaan Pengembalian Kelebihan Pembayaran kepada TERADU IV, V, VI, VII, VIII, IX, XI dan XII (9 Februari 2026, 6 Maret 2026 dan 19 Maret 2026); dan - setelah PENGADU Diberhentikan dari Jabatan Kepala Bagian Administrasi Bawaslu Prov Papua Tengah dan digantikan dengan TERADU X (13 Februari 2026nPENGADU mendapatkan informasi penting dari rekan Staf di Bawaslu RI bahwansebelumnya juga telah ada Laporan Pengaduan Masyarakat (Dumas) ke 2 (Kedua)mtertanggal 10 Januari 2026 ke Bawaslu RI, Laporan Pengaduan Masyarakat (Dumas) ke 2 (Kedua) dari Pelapor (MT dan TIM) di Jayapura Tanggal 6 Januari 2026 yang ditujukan kepada TERADU I, II dan III terkait TERADU V, VI, VII, IX dan Eks Anggota Bawaslu Prov Papua Tengah 2023-2024, XI, XII dan Mantan Kepala Sekretariat Bawaslu Prov Papua 2024 namun Terbukti jika TERADU I, II, III dan IV tidak memberikan Sanksi apa – apa kepada TERADU V, VI, VII, IX dan Eks Anggota Bawaslu Prov Papua Tengah 2023-2024, XI, XII dan Mantan Kepala Sekretariat Bawaslu Prov Papua 2024 sebagaimana dibuktikan dalam vide Bukti P–7 dan P–8; 4) Dari 2 (Dua) Dumas diatas maka Tindakan dan Perbuatan TERADU I, II, III dan IV sangat jelas lebih Pro dan berusaha untuk mengamankan dan melindungi TERADU IV, V, VI, VII, XIII, Eks Anggota Bawaslu Prov Papua Tengah 2023-2024, XI, XII dan Mantan Kepala Sekretariat Bawaslu Prov Papua 2024 serta TERADU XI, XII dan XIII terbukti melanggar peraturan sebagaimana dibuktikan dalam vide Bukti P–9 dan P–10; 5) Tindakan TERADU I dan II juga sangat kelihatan dengan jelas dalam melindungi dan mengamankan TERADU V, VI, VII, sebagaimana dibuktikan dalam vide Bukti P–11, P–12, P–13, P–14, P–15, P–16, P–17, P– 18, P–19, P–20, dan P–21, P–28, P–29, P–30, P–31, P–32, P–33, P–34, P– 35, dan P–36; 6) Tindakan TERADU II memprioritaskan, mengmankan dan meluluskan TERADU VIII sebagaimana dibuktikan dalam vide Bukti P – 22 dan P – 23 dikarenakan adanya keterkaitan dengan PENGADU sebagaimana dibuktikan dalam vide Bukti P–6 diatas; 7) Tindakan TERADU III atas Arahan dan Perintanh dari TERADU I dan II untuk memberhentikan PENGADU tanpa memberikan SK Pemnberhentian sebagaimana dibuktikan dalam vide Bukti P–37 dan P- 38 untuk kemudian digantikan dengan TERADU X; 8) Tindakan TERADU I, II dan III atas Pengusulan, Perpindahan, Pengangkatan dan Pelantikan TERADU X dapat diduga bertentangan dengan aturan sebagaimana dibuktikan dalam vide Bukti P–39, Bukti P– 40, Bukti P–41, Bukti P–42, Bukti P–43, Bukti P–44, Bukti P–45, Bukti P– 46, Bukti P–47, Bukti P–48 dan Bukti P–49. 27. Bahwa berdasarkan Uraian Singkat Kronologis pada Nomor 1 sampai dengan Nomor 23 diatas dan relevansinya dengan Alat Bukti yang PENGADU ajukan, maka diduga jika TERADU I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII dan XIII sebagai Penyelenggara Pemilu dan Pejabat Negara telah melakukan perbuatan dan tindakan yang melanggar peraturan yaitu: 1) TERADU I dan II diduga telah melakukan pelanggaran atas: a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 104 huruf a; b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 134 ayat 2; c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 157 (Ayat 1), Pasal 158 dan Pasal 159; d. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahu 2014 tentang Pemlihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang- Undang; e. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahu 2014 tentang Pemlihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang- Undang; f. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang- Undang Hukum Pidana; g. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional; h. Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; i. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasantindak Pidana Korupsi; j. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; k. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Penggunaan Barang Milik Negara; l. Peraturan Menteri Keuangan Republik indonesia Nomor 115 Tahun 2020 Tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara; m.Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum, Pasal 6 ayat 2 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d; n. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum, Pasal 6 ayat 3 huruf a dan huruf f; o. Peraturan Dewan Kehormatan PenyelenggaraPemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum Pasal 11 huruf c; p. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum Pasal 15 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf g; q. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum Pasal 7 ayat 3; r. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum; s. Keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7.BA/SK/K.DKPP/SET-03/XI/2025; t. Pengumuman Bawaslu Nomor: 87/HK.01/K1/02/2023 Tentang Pembentukan Tim Seleksi Calon Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat, Calon Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua, Calon Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah, Calon Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan, Dan Calon Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan Periode Tahun 2023-2028; u. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2018 tentang Rapat Pleno; v. Peraturan Badan Kepegaian Negara (BKN) Nomor 5 Tahun 2019. 2) TERADU V diduga telah melakukan pelanggaran atas: a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 104 huruf a; b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 134 ayat 2; c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 157 (Ayat 1), Pasal 158 dan Pasal 159; d. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang- Undang Hukum Pidana; e. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional; f. Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; g. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasantindak Pidana Korupsi; h. Peraturan Menteri Keuangan Republik indonesia Nomor 40 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Penggunaan Barang Milik Negara; i. Peraturan Menteri Keuangan Republik indonesia Nomor 115 Tahun 2020 Tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara; j. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum, Pasal 6 ayat 2 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d; k. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum, Pasal 6 ayat 3 huruf a dan huruf f; l. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum Pasal 11 huruf c. m. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum Pasal 15 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf g; n. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum Pasal 7 ayat 3 o. Keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7.BA/SK/K.DKPP/SET-03/XI/2025; p. Pengumuman Bawaslu Nomor: 87/HK.01/K1/02/2023 Tentang Pembentukan Tim Seleksi Calon Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat, Calon Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua, Calon Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah, Calon Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan, Dan Calon Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan Periode Tahun 2023-2028. 3) TERADU VI, VII, VIII dan IX diduga telah melakukan pelanggaran atas: a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 104 huruf a; b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 134 ayat 2; c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 157 (Ayat 1), Pasal 158 dan Pasal 159; d. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang- Undang Hukum Pidana; e. Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; f. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasantindak Pidana Korupsi; g. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum, Pasal 6 ayat 2 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d; h. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum, Pasal 6 ayat 3 huruf a dan huruf f; i. Peraturan Dewan Kehormatan PenyelenggaraPemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum Pasal 11 huruf c. j. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum Pasal 15 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf g; k. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum Pasal 7 ayat 3. 4) TERADU III diduga telah melakukan pelanggaran atas: a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 104 huruf a; b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 134 ayat 2; c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 157 (Ayat 1), Pasal 158 dan Pasal 159; d. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang- Undang Hukum Pidana; e. Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; f. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasantindak Pidana Korupsi; g. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum, Pasal 6 ayat 2 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d; h. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum, Pasal 6 ayat 3 huruf a dan huruf f; i. Peraturan Dewan Kehormatan PenyelenggaraPemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum Pasal 11 huruf c. j. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum Pasal 15 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf g; k. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum Pasal 7 ayat 3; l. Peraturan Badan Kepegaian Negara (BKN) Nomor 5 Tahun 2019; m.Surat Sekretaris Jenderal Bawaslu Nomor B-448/KP.07/SJ/01/2026 tanggal 30 Januari 2026; n. Surat Sekretaris Jenderal Bawaslu Nomor B- 1652/KP.03.04/SJ/06/2026 tanggal 2 Juni 2026 5) TERADU IV, XI, XII dan XIII diduga telah melakukan pelanggaran atas: a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 104 huruf a; b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 134 ayat 2; c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 157 (Ayat 1), Pasal 158 dan Pasal 159; d. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang- Undang Hukum Pidana; e. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional; f. Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; g. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasantindak Pidana Korupsi; h. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum, Pasal 6 ayat 2 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d; i. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum, Pasal 6 ayat 3 huruf a dan huruf f; j. Peraturan Dewan Kehormatan PenyelenggaraPemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum Pasal 11 huruf c. k. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum Pasal 15 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf g; l. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum Pasal 7 ayat 3. 6) TERADU X diduga telah melakukan pelanggaran atas: a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 104 huruf a; b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 134 ayat 2; c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 157 (Ayat 1), Pasal 158 dan Pasal 159; d. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum, Pasal 6 ayat 2 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d; e. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum, Pasal 6 ayat 3 huruf a dan huruf f; f. Peraturan Dewan Kehormatan PenyelenggaraPemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum Pasal 11 huruf c. g. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum Pasal 15 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf g; h. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum Pasal 7 ayat 3; i. Peraturan Badan Kepegaian Negara (BKN) Nomor 5 Tahun 2019; j. Surat Sekretaris Jenderal Bawaslu Nomor B-448/KP.07/SJ/01/2026 tanggal 30 Januari 2026 k. Surat Sekretaris Jenderal Bawaslu Nomor B-1652/KP.03.04/SJ/06/2026 tanggal 2 Juni 2026 [2.2] PETITUM PENGADU Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pengadu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia (DKPP-RI) berdasarkan kewenangannya untuk memutus hal - hal sebagai berikut: 1. Mengabulkan Pengaduan Pengadu untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Para Teradu Terbukti Melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu; 3. Memberhentikan Teradu I dan Teradu II dari Jabatannya sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Republik Indonesia; 4. Memberhentikan Teradu III dan Teradu IV dari Jabatannya sebagai Sekretaris Jenderal Bawaslu dan Deputi Bidang Administrasi Bawaslu Republik Indonesia; 5. Memberhentikan Teradu V, Teradu VI, Teradu VII, Teradu VIII dan Teradu IX dari Jabatannya sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Papua Tengah; 6. Memberhentikan Teradu X dari Jabatannya sebagai Kepala Bagian Administrasi dan selaku Plh. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Papua Tengah serta selaku Kuasa Pangguna Anggaran dan Barang Bawaslu Provinsi Papua Tengah; 7. Memberhentikan Teradu XI dan XII dari Jabatannya sebagai Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, dan Hukum Bawaslu Provinsi Papua Tengah dan Kepala Bagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Provinsi Papua Tengah; 8. Memberhentikan Teradu XIII dari Jabatannya sebagai Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan; 9. Apabila Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.3] BUKTI PENGADU Bahwa untuk membuktikan dalil aduannya, Pengadu mengajukan alat/barang bukti yang diberi tanda P-1 dan P-49 sebagai berikut: KODE BUKTI KETERANGAN P-1 Surat DKPP Nomor 342/DKPP/SET-02/V/2026 tentang status Laporan/Pengaduan Nomor 012/01-11/SET- 02/V/2026; P-2 Surat Bawaslu RI Nomor B-1007/KP.08/SJ/12/2025 tertanggal 12 Desember 2025 perihal Undangan Pemeriksaan Disiplin atas nama Muh Amin Ramin in casu Pengadu; P-3 Surat Bawaslu RI Nomor SR-1011/PW.09/SJ/12/2025 tertanggal 5 Desember 2025 perihal Undangan Pemeriksaan; P-4 Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5212/KP.04.01/SJ/12/2025 Tentang Pembebasan Sementara Pejabat Administrator di lingkungan KODE BUKTI KETERANGAN Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah in casu Pengadu; P-5 Screenshot percakapan whatsapp (WA) penyampaian Laporan Dumas kesatu (1) ke Pimpinan Bawaslu RI; P-6 Laporan Dumas kesatu (1); P-7 Screenshot percakapan whatsapp (WA) penyampaian Laporan Dumas kedua (2) ke Pimpinan Bawaslu RI; P-8 Keputusan Kepala Sekretariat selaku Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 522/KU.01.00/PA/11/2023 Tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Tahun 2023; P-9 Salinan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; P-10 Salinan Peraturan DKPP RI Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum; P-11 Salinan Pengumuman Nomor 87/HK.01/K1/02/2023 tentang Pembentukan Tim Seleksi Calon Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat, Calon Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua, Calon Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah, Calon Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan, dan Calon Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan Periode Tahun 2023-2028; P-12 Putusan Tim Seleksi (Timsel) Calon Anggota Bawaslu Provinsi Papua Tengah Tahun 2023; P-13 Fotocopy Transkrip Nilai dan Ijazah S-1 Teradu V; P-14 Screenshot hasil Cek Ijazah S-1 Teradu V by NIM di portal Dikti Tahun 2023; P-15 Screenshot hasil Cek Ijazah S-1 Teradu V by NIM di portal Dikti Tahun 2026; P-16 Screenshot hasil cek Ijazah S-1 Teradu V by Nomor Seri di Portal SIVIL Tahun 2026; P-17 Screenshot percakapan whatsapp (WA) Pengakuan Teradu VI tentang Ijazah Teradu V; P-18 Dokumentasi pelantikan Teradu V s.d. Teradu IX; P-19 Salinan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP; P-20 Salinan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; P-21 Salinan Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; P-22 Dokumentasi Teradu II ke Nabire untuk melakukan fit and proper test Teradu VIII; P-23 Dokumentasi pelantikan Teradu VIII; P-24 Dokumentasi Penyampaian Hasil Pleno Teradu VII, Teradu VIII dan Teradu IX yang diabaikan Teradu I dan dan Teradu II; KODE BUKTI KETERANGAN P-25 Salinan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemlihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang; P-26 Salinan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum; P-27 Salinan Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Rapat Pleno; P-28 Foto dokumentasi serah terima Mobil Dinas kepada Teradu V; P-29 Salinan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; P-30 Salinan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Penggunaan Barang Milik Negara; P-31 Salinan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 115 Tahun 2020 Pemanfaatan Barang Milik Negara; P-32 Screenshot percakapan whatsapp (WA) dugaan perselingkuhan Teradu VI; P-33 Rekaman video (1) dugaan perselingkuhan Teradu VI; P-34 Rekaman video (2) dugaan perselingkuhan Teradu VI; P-35 Screenshot percakapan whatsapp (WA) Teradu VI kepada Staf CPNS Bawaslu Provinsi Papua Tengah; P-36 Salinan Keputusan DKPP RI Nomor 7.BA/SK/K.DKPP/SET- 03/XI/2025 Tentang Pengangkatan Tim Pemeriksa Daerah Periode Tahun 2025-2026; P-37 Screenshot percakapan whatsapp (WA) Staf Bawaslu Provinsi Papua Tengah; P-38 Salinan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; P-39 Screenshot unggahan akun Instagram Bawaslu Provinsi Papua Tengah yang mengunggah foto dan ucapan selamat pelantikan Teradu X sebagai Kepala Bagian Administrasi Bawaslu Provinsi Papua Tengah; P-40 Surat Perintah Pelaksana Harian Nomor 143/KP.05.01/SJ/03/2026 tertanggal 5 Maret 2026 yang memerintahkan Teradu X sebagai Kepala Bagian Administrasi Bawaslu Provinsi Papua Tengah merangkap selaku Plh. Kepala Sekretariat Bawaslu Papua Tengah; P-41 Keputusan Kepala BKN Nomor 00009/KEP/AU/15023/2026 tertanggal 12 Maret 2026 Tentang Mutasi Teradu X menjadi Pegawai Negeri Sipil Pusat pada Bawaslu RI; P-42 Keputusan Sekretaris Jenderal Bawaslu RI Nomor B- 1302/KP.03.06/SJ/03/2026 tertanggal 16 Maret 2026 Tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil in casu Teradu X; P-43 Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 61/KU.01.00/K1/03/2026 Tentang Perubahan Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor KODE BUKTI KETERANGAN 47/KU.01.00/K1/02/2026 Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi tertanggal 16 Maret 2026; P-44 Salinan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi; P-45 Screenshot percakapan whatsapp (WA) Plh. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Papua Tengah; P-46 Salinan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara; P-47 Dokumentasi Pelantikan Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Paniai; P-48 Salinan Surat (Plh) Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Papua Tengah Nomor 38/KP/PT/02/2026 tertanggal 20 Februari 2026 tentang Status dan Kedudukan Pegawai ASN yang ditujukan kepada Kepala/Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten se-Provinsi Papua Tengah; P-49 Salinan Surat Sekretaris Jenderal Bawaslu RI Nomor B- 1652/KP.03.04/SJ/06/2026 tertanggal 2 Juni 2026 perihal Usulan Jabatan; P-50 • Tabel total akumulasi dana yang belum dipertanggung jawabakan dari Tahun 2023 – 2025 (Telah diberikan atas permintaan dan desakan kepada pejabat/staf penerima uang). • Surat Pernyataan Permintaan Penyetoran Kembali Kelebihan Pembayaran Uang Ke Kas Negara. • Bukti Pembuatan Tagihan Penerima Negara Bukan Pajak (PNBP). [2.4] PENJELASAN DAN JAWABAN PARA TERADU Bahwa dalam sidang pemeriksaan dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu pada tanggal pada tanggal 13 Agustus 2026 Para Teradu Perkara Nomor 13-PKE-DKPP/VII/2026 telah menyampaikan jawaban tertulis dan dibacakan dalam sidang pemeriksaan dengan uraian sebagai berikut: [2.4.1] PENJELASAN DAN JAWABAN TERADU I DAN TERADU II Bahwa Teradu I dan Teradu II menolak semua dalil dan segala sesuatu yang dikemukakan Pengadu dalam aduanya, kecuali yang diakui secara tegas oleh Teradu I dan Teradu II dalam jawaban ini. 1. Bahwa Pengadu mendalilkan Teradu I dan Teradu II diduga memerintahkan Teradu III untuk men-non aktifkan Pengadu dari Jabatan Kepala Bagian Administrasi dan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Papua Tengah (Romualdus PN) dan adanya dugaan melindungi Teradu lain serta Staf TA (angka 6, hlm. 7 dan angka 20, hlm.15). Terhadap dalil tersebut, perlu Teradu I dan Teradu II jelaskan hal-hal sebagai berikut: 1.1. Bahwa berkenaan dengan pengaduan masyarakat (Dumas) tertanggal 10 November 2025 yang dilaporkan oleh Pelapor MT dan TIM sebagaimana disebutkan dalam aduan Pengadu, perlu Teradu I sampaikan bahwa Teradu I mendapatkan informasi dari Kesekretariatan Bawaslu (Inspektur Utama), sementara Teradu II tidak mendapatkan informasi yang sama sebagaimana Teradu I terima dari Inspektur Utama. Terhadap informasi dumas tersebut Teradu I menyampaikan agar dilakukan pemeriksaan sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, sehingga dibentuk Tim Pemeriksaan Disiplin atas Aduan Masyarakat sebagaimana Surat Tugas Tim Pemeriksaan Disiplin atas Aduan Masyarakat Nomor: 1118/PW.09/SJ/12/2025 tertanggal 15 Desember 2025 [vide Bukti T.I.II-1]. 1.2. Bahwa Teradu I dan Teradu II tidak pernah memerintahkan Teradu III untuk menonaktifkan sementara Sdr. M. Amin J. Ramin dari jabatan Kepala Bagian Administrasi dan Sdr. Romualdus Philippus Nuhujanan dari jabatan Kepala Sekretariat di Bawaslu Provinsi Papua Tengah. 1.3. Bahwa Keputusan pemberhentian sementara Sdr. M. Amin J. Ramin dari jabatan Kepala Bagian Administrasi dan Sdr. Romualdus Philippus Nuhujanan dari jabatan Kepala Sekretariat di Bawaslu Provinsi Papua Tengah sebagaimana tertera dalam Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor: 5212/KP.04.01/SJ/12/2025 tentang Pembebasan Sementara Pejabat Administrator di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah atas nama Muh. Amin Ramin, S.STP., dari Jabatan Kepala Bagian Administrasi Sekretariat Bawaslu Provinsi Papua Tengah dan Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor: 5211/KP.04.01/SJ/12/2025 tentang Pembebasan Sementara Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah atas nama Dr. Romualdus Philippus Nuhujanan, S.Pd., MM., dari Jabatan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Papua Tengah, berdasarkan hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan yang pada pokoknya Pengadu dan Romualdus PN selaku KPA tidak cermat dalam mengawasi pelaksaan anggaran dan kegiatan pada satuan kerjanya, sedangkan PPK dan penyedia tidak berkomitmen melaksanakan pertanggungjawaban sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan [vide Bukti T.I.II-2]. 1.4. Bahwa terkait dengan dalil Pengadu adanya keberpihakan dan perlindungan kepada Teradu II dan Staf Tenaga Ahli (TA) a.n Fentje Bawengan. Perlu Teradu I dan Teradu II sebagai berikut : a. Bahwa Staf TA yang dimaksudkan Pengadu a.n Fentje Bawengan merupakan Tenaga Ahli berdasarkan Perjanjian Kerja Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Nomor: 1110.1/KP.01.00./SJ/05/2022 dan Nomor: 0008.1/KP.01.00./SJ/01/2023, yang aktif mulai tanggal 9 Mei 2022, namun terhitung tanggal 18 Agustus 2023 berdasarkan surat Sekretaris Jenderal Surat Nomor: 1568/KP.11/SJ/08/2023 Sdr. Fentje Bawengan tidak lagi memiliki keterikatan kerja dengan Bawaslu RI. [vide Bukti T.I.II-3]. b. Bahwa terkait dengan dalil Pengadu sebagaimana tertera dalam Dumas tertanggal 10 November 2025 merupakan peristiwa pengadaan yang terjadi pada tahun 2024, dimana Sdr. Fentje Bawengan bukan lagi sebagai Tenaga Ahli Bawaslu RI, sehingga Sdr. Fentje Bawengan tidak memiliki kewenangan bertindak untuk dan atas kepentingan Bawaslu. Perlu ditegaskan juga pasca berakhirnya keterikatan kerja Sdr. Fentje Bawengan dengan Bawaslu, maka berakhir juga relasi pekerjaan antara Sdr. Fentje Bawengan dengan Teradu II. 1.5. Bahwa dengan demikian, dalil pengadu yang menyatakan Teradu II dan Staf TA yang telah menerima uang fee kegiatan sebagai jatahnya untuk Teradu II dan Staf TA serta sebagaimana yang disebutkan dalam dumas (langsung dipisahkan oleh Pihak Ke 3 ke Pak Fentje untuk "dikondisikan ke Koordiv SDM"), adalah tidaklah benar dan tidak berdasar, sehingga dalil tersebut patut ditolak. 2. Bahwa Pengadu mendalilkan Teradu I, II, III dan IV diduga tidak memproses, tidak menindaklanjuti Dumas ke 2 (dua) sehingga tidak memberikan sanksi apa-apa kepada Teradu V, VI, VII dan IX dan Eks Anggota Bawaslu Provinsi Papua Tengah 2023-2024, XI, XII dan Mantan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Papua 2024 (angka 7 s.d 12, hlm. 7-8, dan angka 15, hlm.11). Terhadap dalil tersebut, perlu Teradu I dan Teradu II jelaskan hal-hal sebagai berikut: 2.1. Bahwa terhadap Dumas ke-2 (dua) tertanggal 06 Januari 2026 tidak pernah menerima secara resmi baik melalui unit kerja yang membidangi persuratan maupun melalui media resmi Bawaslu yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran sebagaimana yang didalilkan. 2.2. Bahwa dengan demikian, dalil Pengadu yang menyatakan Teradu I, Teradu II, Teradu III, dan Teradu IV tidak memproses atau tidak menindaklanjuti dugaan Dumas kedua sehingga tidak menjatuhkan sanksi kepada pihak-pihak sebagaimana didalilkan, dengan ini Teradu I dan Teradu II sampaikan adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar. 3. Bahwa Pengadu mendalilkan Teradu I dan Teradu II diduga menunjukkan sikap keberpihakan dan upaya mengamankan serta melindungi Teradu V (Markus Madai/Ketua Bawaslu Provinsi Papua Tengah) pada saat tahapan seleksi Calon Anggota Bawaslu Papua Tengah Tahun 2023, yang pada pokoknya terkait dugaan ijazah Asli tapi Palsu (Aspal) dan tidak terdaftar pada portal Dikti dan Sivil, (angka 13, hlm. 8-11). Terhadap dalil tersebut, perlu Teradu I dan Teradu II jelaskan hal-hal sebagai berikut: 3.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 95 huruf i dan huruf j Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU Pemilu), Badan Pengawas Pemilihan Umum (selanjutnya disebut Bawaslu) berwenang membentuk Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten/Kota) dan mengangkat anggota Bawaslu Kabupaten/Kota. Pasal 95 Bawaslu berwenang: ... i. membentuk Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu LN; j. mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota Bawaslu Provinsi, anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, dan anggota Panwaslu LN; 3.2. Bahwa Bawaslu menerbitkan pengumuman Nomor: 87/HK.01/K1/02/2023 tentang Pembentukan Tim Seleksi Calon Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat, Calon Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua, Calon Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah, Calon Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan, Dan Calon Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan Periode Tahun 2023-2028 tertanggal 12 Februari 2023 [vide Bukti T.I.II-4]. 3.3. Bahwa proses seleksi calon anggota Bawaslu Provinsi Papua Tengah dilakukan oleh tim seleksi yang dibentuk oleh Bawaslu berdasarkan Keputusan Ketua Bawaslu Nomor: 0223.04.1/HK.01.01/K1/02/2023 tentang Penetepan Anggota Tim Seleksi Calon Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Masa Jabatan 2023 tertanggal 13 Februari 2023 [vide Bukti T.I.II-5], sebagimana ketentuan Pasal 124 UU Pemilu yang mengatur sebagai berikut: Pasal 124 (1) Bawaslu membentuk tim seleksi untuk menyeleksi calon anggota Bawaslu Provinsi pada setiap Provinsi. ... 3.4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (3) UU Pemilu, tim seleksi calon anggota Bawaslu Provinsi melakukan tahapan kegiatan seleksi calon anggota Bawaslu Provinsi. Pasal 125 ... (3) Untuk memilih calon anggota Bawaslu Provinsi, tim seleksi melakukan tahapan kegiatan: a. mengumumkan pendaftaran bakal calon anggota Bawaslu Provinsi melalui media massa lokal; b. menerima pendaftaran bakal calon anggota Bawaslu Provinsi; c. melakukan penelitian administrasi bakal calon anggota Bawaslu Provinsi; d. mengumumkan hasil penelitian administrasi bakal calon anggota Bawaslu Provinsi; e. melaksanakan seleksi tertulis dengan materi utama tentang pengetahuan dan kesetiaan terhadap Pancasila, Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika serta pengetahuan mengenai Pemilu, ketatanegaraan, dan kepartaian ; f. melakukan tes psikologi; g. mengumumkan melalui media massa lokal daftar nama bakal calon anggota Bawaslu Provinsi yang lulus seleksi tertulis dan tes psikologi untuk mendapatkan masukan dan tarrggapan masyarakat; h. melakukan tes kesehatan dan wawancara dengan materi Penyelenggaraan Pemilu dan melakukan klarifikasi atas tanggapan dan masukan masyarakat; i. menetapkan nama calon anggota Bawaslu Provinsi sebanyak 2 (dua) kali jumlah calon anggota Bawaslu Provinsi yang berakhir masa jabatannya dalam rapat pleno; dan j. menyampaikan nama calon anggota Bawaslu Provinsi sebanyak 2 (dua) kali jumlah calon anggota Bawaslu Provinsi yang berakhir masa jabatannya kepada Bawaslu. 3.5. Bahwa Bawaslu menetapkan Keputusan Ketua Bawaslu Nomor: 108/HK.01.01/K1/03/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Anggota Bawaslu Provinsi Papua, Anggota Bawaslu Provinsi Papua Selatan, Anggota Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan, Anggota Bawaslu Provinsi Papua Tengah Masa jabatan 2023-2028 tertanggal 03 Maret 2023 (yang selanjutnya disebut Keputusan Pedoman Pembentukan) [vide Bukti T.I.II-6]. 3.6. Bahwa salah satu yang menjadi tugas tim seleksi dalam proses seleksi calon anggota Bawaslu Provinsi adalah menerima pendaftaran bakal calon anggota Bawaslu Provinsi dan melakukan penelitian administrasi bakal calon anggota Bawaslu Provinsi. 3.7. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Keabsahan dan Legalitas Berkas Bakal Calon Anggota Bawaslu Provinsi Papua Tengah a.n Markus Madai dengan nomor peserta: 010/PPT/2023 tanggal 18 April 2023 untuk persyaratan ijazahnya telah dinyatakan sah [vide Bukti T.I.II-7]. 3.8. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penetapan Hasil Penelitian Administrasi Bakal Calon Anggota Bawaslu Provinsi Papua Tengah Nomor: 042/TIMSEL-BAWASLU/PT/04/2023 tanggal 27 April 2023 a.n Markus Madai dengan nomor peserta: 010/PPT/2023 telah dinyatakan lengkap [vide Bukti T.I.II-8]. 3.9. Bahwa Teradu I dan Teradu II menegaskan terkait dengan pelaksanaan penelitian administrasi adalah wewenang dari Tim Seleksi sebagaimana Pasal 125 ayat (3) UU Pemilu, yang pada pokoknya Bawaslu memberikan wewenang penuh kepada Timsel untuk melaksanakan proses seleksi berdasarkan jadwal tahapan yang telah ditetapkan oleh Bawaslu. Oleh karena itu, terkait dengan tahapan kegiatan seleksi dari mulai penelitian berkas administrasi sampai dengan penyampaian dua kali jumlah calon anggota Bawaslu Provinsi Papua Tengah sesungguhnya merupakan wewenang penuh dari Tim Seleksi. 3.10. Bahwa terkait dengan dokumen persyaratan calon anggota Bawaslu Provinsi Papua Tengah a.n Markus Madai, berdasarkan laporan akhir proses penjaringan dan penyaringan calon anggota Bawaslu Provinsi Papua Tengah Periode Tahun 2023-2028 tidak terdapat tanggapan dan masukan masyarakat kepada Tim Seleksi yang ditembuskan/dilaporkan kepada Teradu I dan Teradu II. 3.11. Bahwa Sdr. M. Amin J. Ramin pada saat proses penjaringan dan penyaringan calon anggota Bawaslu Provinsi Papua Tengah Periode Tahun 2023-2028 merupakan Ketua Kelompok Kerja Sekretariat Tim Seleksi Dalam Rangka Pembentukan Bawaslu Provinsi Papua Tengah berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Bawaslu Nomor: 0224.02.1/HK.01.01/SJ/02/2023 tentang Kelompok Kerja Sekretariat Tim Seleksi Dalam Rangka Pembentukan Bawaslu Provinsi Di 5 (Lima) Provinsi tertanggal 13 Februari 2023, sehingga akan mendapatkan informasi yang cukup terhadap semua dokumen peserta seleksi dan melaporkan temuan atau indikasi terhadap ketidaklengkapan dokumen calon kepada Tim Seleksi maupun Teradu I dan Teradu II pada tahapan ruang tanggapan dan masukan masyarakat yang disediakan pada tanggal 12 s.d 23 Mei 2023 [vide Bukti T.I.II-9]. 4. Bahwa Pengadu mendalilkan Teradu II diduga pada saat Teradu VIII mengikuti Fit and Proper Test Calon Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota Bawaslu Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 yang dilakukan oleh Teradu II, (Teradu II langsung mendatangi dan melaksanakan Test di Kantor Bawaslu Provinsi Papua Tengah dan ini tidak lazim terjadi, dimana seorang Koordinator Diivisi Bawaslu turun langsung datang ke daerah, Provinsi Papua Tengah), (angka 14, hlm. 11). Terhadap dalil tersebut, perlu Teradu II jelaskan hal-hal sebagai berikut: 4.1. Bahwa perlu Teradu II sampaikan, berdasarkan ketentuan Pasal 47, 47A dan Pasal 47B Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (selanjutnya disebut Perbawaslu 19/2017) mengatur sebagai berikut: Pasal 47 Penggantian antarwaktu anggota Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Panwaslu LN dilakukan dengan ketentuan: a. anggota Bawaslu Provinsi, digantikan oleh calon anggota Bawaslu Provinsi urutan peringkat berikutnya dari hasil seleksi yang dilakukan oleh Bawaslu; ... Pasal 47 A (1) Dalam hal calon anggota Bawaslu Provinsi dan calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota urutan berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a dan huruf b tidak tersedia, penggantian antarwaktu dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a. calon pengganti antarwaktu dapat diambil dari daftar calon yang lolos pada tahapan tes kesehatan dan wawancara dalam hal tidak tersedia calon pengganti pada tahapan uji kelayakan dan kepatutan; dan b. dilakukan seleksi baru dalam hal tidak tersedia calon pengganti antarwaktu berdasarkan tahapan tes kesehatan dan wawancara. ... Pasal 47B (1) Dalam pelaksanaan mekanisme penggantian antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47A ayat (1) huruf a, Bawaslu melakukan penelitian dan verifikasi terhadap calon anggota Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota. (2) Penelitian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk meneliti dan memastikan calon anggota Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota masih memenuhi persyaratan sebagai anggota Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota. (3) Calon anggota Bawaslu Provinsi dan calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota yang dinyatakan memenuhi persyaratan berdasarkan hasil penelitian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai pengganti antarwaktu anggota Bawaslu Provinsi atau pengganti antarwaktu anggota Bawaslu Kabupaten/Kota. (4) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui rapat pleno. (5) Penelitian, verifikasi, dan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 4.2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47B Perbawaslu 19/2017, mekanisme Penggantian Antar Waktu (PAW) anggota Bawaslu Provinsi mengharuskan Bawaslu melakukan penelitian dan verifikasi guna meneliti dan memastikan bahwa calon pengganti antarwaktu masih memenuhi persyaratan sebagai anggota Bawaslu Provinsi. Dalam pelaksanaannya, ketentuan tersebut tidak mengatur maupun membatasi bahwa penelitian dan verifikasi hanya dapat dilakukan di Kantor Bawaslu Republik Indonesia. 4.3. Bahwa terkait dengan Verifikasi Calon Penggantian Antarwaktu (PAW) Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah, Bawaslu telah bersurat dengan Surat Nomor: 959/KP.01/K1/08/2024 perihal Surat Undangan tertanggal 5 Agustus 2024 kepada Sdr. Budiono, Sdr. Hugo Victor Semuel Tanamal Iwanggin, Sdr. Nolianus Kobogau, Yeffri Miagoni, dan Zeth Yeimo, yang pada pokoknya Bawaslu akan melaksanakan Verifikasi Calon Penggantian Antarwaktu (PAW) Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Sisa Masa Jabatan 2023-2028, yang dilaksanakan pada tanggal 7 Agustus 2024 di Kantor Bawaslu Provinsi Papua Tengah [vide Bukti T.I.II-10]. 4.4. Bahwa berkenaan dengan proses Penelitian dan verifikasi yang dilakukan oleh Teradu II secara luring di kantor Bawaslu Provinsi Papua Tengah bukan hanya dilakukan dalam proses Verifikasi Calon Penggantian Antarwaktu (PAW) Anggota Bawaslu Provinsi Papua Tengah. Sebagai pembanding Teradu II akan jabarkan proses verifikasi adminsitrasi yang juga berlangsung dibeberapa wilayah dan juga dilakukan oleh Ketua atau Anggota Bawaslu yang lainnya, diantaranya: 4.4.1. Verifikasi Calon Penggantian Antarwaktu (PAW) Anggota Bawaslu Provinsi Maluku Sisa Masa Jabatan 2018-2023 pada tanggal 4 Oktober 2022 di Kantor Bawaslu Provinsi Maluku oleh Teradu II [vide Bukti T.I.II-11]; 4.4.2. Verifikasi Calon Penggantian Antarwaktu (PAW) Anggota Bawaslu Kabupaten Pegunungan Arfak Provinsi Papua Barat Sisa Masa Jabatan 2023-2028 tanggal 12 Februari 2025 di Bawaslu Provinsi Barat oleh Teradu II [vide Bukti T.I.II-12]. 4.4.3. Verifikasi Calon Penggantian Antarwaktu (PAW) Anggota Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau Sisa Masa Jabatan 2023- 2028 tanggal 25 Juni 2026 di Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir oleh Teradu I [vide Bukti T.I.II-13]. 4.4.4. Verifikasi Calon Penggantian Antarwaktu (PAW) Anggota Bawaslu Kota Ternate Provinsi Maluku Utara Sisa Masa Jabatan 2023- 2028 tanggal 11 Februari 2026 di Bawaslu Provinsi Maluku Utara oleh Anggota Bawaslu Atas Nama Totok Hariyono [vide Bukti T.I.II- 14]. 4.4.5. Verifikasi Calon Penggantian Antarwaktu (PAW) Anggota Bawaslu Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan Sisa Masa Jabatan 2023-2028 tanggal 05 November 2025 di Bawaslu Kabupaten Wajo, oleh Anggota Bawaslu Atas Nama Lolly Suhenty [vide Bukti T.I.II-15]. 4.4.6. Verifikasi Calon Penggantian Antarwaktu (PAW) Anggota Bawaslu Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara Sisa Masa Jabatan 2023-2028 tanggal 10 Februari 2026 di Bawaslu Sumatera Utara, oleh Anggota Bawaslu Atas Nama Puadi [vide Bukti T.I.II-16]. 4.5. Bahwa kehadiran Teradu II di Kantor Bawaslu Provinsi Papua Tengah dalam rangka pelaksanaan verifikasi Calon Pengganti Antar Waktu Anggota Bawaslu Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 merupakan bagian dari pelaksanaan tugas dan kewenangan Bawaslu dalam menyelenggarakan mekanisme PAW sebagaimana diatur dalam Perbawaslu 19/2017. Oleh karena itu, tindakan Teradu II merupakan pelaksanaan fungsi kelembagaan dan bukan tindakan pribadi ataupun tindakan yang menyimpang dari ketentuan peraturan perundang- undangan. 4.6. Bahwa setelah proses verifikasi Calon Penggantian Antarwaktu (PAW) Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Sisa Masa Jabatan 2023-2028 dilaksanakan, dilakukan pembahasan rapat pleno oleh Bawaslu RI yang memutuskan Penggantian Antarwaktu Bawaslu Provinsi Papua Tengah ditetapkan atas nama Yeffri Miagoni. 5. Bahwa Pengadu mendalilkan Teradu I dan Teradu II diduga pada tahun 2024 melindungi dan mengamankan Teradu V agar tetap menduduki Jabatan sebagai Ketua Bawaslu Provinsi Papua Tengah dan untuk Teradu VI juga tetap menduduki Jabatan sebagai Koordinator SDMO Bawaslu Provinsi Papua Tengah yakni mengabaikan dan tidak memproses Hasil Pleno (Keputusan Tertinggi) Pemberhentian dan Pergantian Ketua Bawaslu Provinsi Papua Tengah dan pergantian Jabatan Koordinator Divisi pada Bawaslu Prov Papua Tengah yang telah diajukan oleh Teradu VII (Meky Tebai), VIII (Yeffri Miagoni) dan IX (Yonas Yanampa) dan telah diserahkan kepada 5 (Lima) Orang Pimpinan Bawaslu RI di Jakarta (angka 16, hlm. 12). Terhadap dalil tersebut, perlu Teradu I dan Teradu II jelaskan hal-hal sebagai berikut: 5.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Rapat Pleno, (selanjutnya disebut Perbawaslu 5/2018) pemilihan Ketua Bawaslu Provinsi dilakukan berdasarkan Rapat Pleno yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 11 Rapat Pleno Bawaslu Provinsi diselenggarakan untuk mengambil keputusan mengenai: b. pemilihan ketua Bawaslu Provinsi 5.2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 Perbawaslu 3/2022, pemilihan Ketua Bawaslu Provinsi dan Koordinator Divisi dilakukan berdasarkan Rapat Pleno yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 17 (1) Bawaslu Provinsi menyelenggarakan Pengawasan Pemilu dan Pemilihan di wilayah provinsi. (2) Bawaslu Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai anggota sebanyak 5 (lima) atau 7 (tujuh) orang. (3) Keanggotaan Bawaslu Provinsi terdiri atas: a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota dan 4 (empat) orang anggota; atau b. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota dan 6 (enam) orang anggota. (4) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipilih dari dan oleh anggota Bawaslu Provinsi dalam Rapat Pleno Bawaslu Provinsi. (5) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan keputusan Ketua Bawaslu. Pasal 18 (4) Koordinator divisi, wakil koordinator divisi, koordinator wilayah, dan wakil koordinator wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam keputusan Bawaslu Provinsi melalui Rapat Pleno Bawaslu Provinsi. 5.3. Bahwa Bawaslu menerima Surat Nomor: 0187/OT.00.01/PA/7/2023 perihal Permohonan Penerbitan SK Jabatan Ketua, SK Jabatan Koordiv dan SK Jabatan Korwil pada Bawaslu Provinsi Papua Tengah masa Jabatan 2023-2028 tertanggal 10 Juli 2023 dan Berita Acara Pleno Anggota Bawaslu Provinsi Papua Tengah Nomor: 001/PPT/07/2023 tentang Pemilihan Ketua Bawaslu Provinsi Papua Tengah serta Berita Acara Pleno Anggota Bawaslu Provinsi Papua Tengah Nomor: 002/PPT/07/2023 tentang Pemilihan Koordinator dan Wakil Koordinator Divisi-Divisi Bawaslu Provinsi Papua Tengah [vide Bukti T.I.II-17]. 5.4. Bahwa kemudian Bawaslu menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 315/HK.01.01/K1/07/2023 tentang Penetapan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah tertanggal 11 Juli 2023. Pada diktum kesatu mengesahkan Pengangkatan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah, atas nama Markus Madai. [vide Bukti T.I.II-18] 5.5. Bahwa berkenaan dengan dalil Pengadu tekait Teradu I dan Teradu II yang mengabaikan dan tidak memproses Hasil Pleno Pemberhentian dan Pergantian Ketua Bawaslu Provinsi Papua Tengah dan pergantian Jabatan Koordinator Divisi pada Bawaslu Provinsi Papua Tengah, dijelaskan sebagai berikut: 5.5.1. Bahwa Bawaslu menerima Surat Nomor: 211/PM.00.01/K.PT/10/2024 Perihal Permohonan Petunjuk tertanggal 5 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Sdr. Markus Madai yang pada pokoknya berkenaan dengan adanya surat undangan rapat pleno Nomor: 201/OT.00.01/PT/10 tertanggal 02 Oktober 2024 perihal Rapat Pleno Pemilihan Ketua Pengganti dan Pemilihan Koordiv/ wakil Koordiv Bawaslu Provinsi Papua Tengah yang dikeluarkan oleh Sdr. Meki Tebai [vide Bukti T.I.II-19] 5.5.2. Bahwa Bawaslu menerima Surat Nomor: 213/OT.00.01/K.PT/10/2024 tertanggal 8 Oktober 2024 perihal Hasil Pleno Pemilihan Ketua Pengganti dan Pemilihan Kordiv/ Wakil Kordiv serta Pemilhan Korwil/ Wakil Korwil Bawaslu Provinsi Papua Tengah yang di keluarkan oleh Sdr. Meky Tebai, yang pada pokoknya meminta kepada Ketua Bawaslu RI untuk menetapkan surat keputusan penetapan Sdr. Meky Tebai sebagai Ketua Bawaslu Provinsi Papua Tengah Sisa Masa Jabatan 2023-2028 dan dalam rangka pemilihan serentak, disertai dengan lampiran Berita Acara Rapat Pleno Divisi-Divisi Bawaslu Provinsi Papua Tengah tanggal 30 September 2024. [vide Bukti T.I.II-20] 5.5.3. Bahwa Bawaslu menerima Surat Nomor 216/PM.00.01/K.PT/10/2024 perihal Penyampaikan Kronologis tertanggal 10 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Sdr. Markus Madai yang pada pokoknya sehubungan dengan surat Bawaslu Provinsi Papua Tengah Nomor: 211/PM.00.01/K.PT/10/2024 tertanggal 5 Oktober 2024 yang ditujukan kepada Ketua Bawaslu RI [vide Bukti T.I.II-21] 5.6. Bahwa Bawaslu menerbitkan Surat Nomor: 1328/KP.01/K1/10/2024 perihal Undangan Klarifikasi tertanggal 14 Oktober 2024 kepada Ketua dan anggota serta Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Papua Tengah yang pada pokoknya sehubungan dengan surat-surat Bawaslu Provinsi Papua Tengah perihal Hasil Pleno Pemilihan Ketua Pengganti dan Pemilihan Koordiv/ Wakil Koordiv serta Pemilhan Koorwil / Wakil Koorwil Bawaslu Provinsi Papua Tengah. Bawaslu melakukan klarifikasi pada tanggal 15 Oktober 2024. [vide Bukti T.I.II-22] 5.7. Bahwa lebih lanjut Bawaslu menyampaikan Surat Nomor: 1273/HK.01.00/K1/11/2024 perihal Surat Jawaban Bawaslu Provinsi Papua Tengah tertanggal 11 November 2024, yang pada pokoknya Bawaslu telah melakukan klarifikasi terhadap Ketua dan Anggota serta Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Papua Tengah dan hasil tersebut menyatakan Bawaslu tidak memperkenankan penggantian Ketua Bawaslu Provinsi Papua Tengah, penggantian Koordinator Divisi dan Wakil Koordinator Divisi di Bawaslu Provinsi Papua Tengah. [vide Bukti T.I.II-23] 5.8. Bahwa terhadap permasalahan tersebut, Bawaslu memberikan peringatan dengan Surat Nomor: 1/HK.01.00/K1/11/2024 perihal Surat Peringatan tertanggal 11 November 2024, kepada Sdr. Markus Madai (Ketua Bawaslu Provinsi Papua Tengah) dan Sdr. Meky Tebai (Anggota Bawaslu Provinsi Papua Tengah) yang pada pokoknya menyatakan Saudara telah melakukan Pelanggaran Kinerja Sedang dan diberikan sanksi berupa Peringatan Keras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Tugas Pengawas Pemilihan Umum [vide Bukti T.I.II-24]. 5.9. Bahwa Bawaslu memberikan teguran dengan Surat Nomor: 2/HK.01.00/K1/11/2024 perihal Surat Teguran tertanggal 11 November 2024 kepada Sdr. Melianus J. Korisano (Anggota Bawaslu Provinsi Papua Tengah), Sdr. Yeffri Miagoni (Anggota Bawaslu Provinsi Papua Tengah) dan Sdr. Yonas Yanampa (Anggota Bawaslu Provinsi Papua Tengah), yang pada pokoknya menyatakan Saudara telah melakukan Pelanggaran Kinerja Ringan dan diberikan sanksi berupa Teguran Tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b Peraturan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Tugas Pengawas Pemilihan Umum. [vide Bukti T.I.II-25]. 5.10. Bahwa berkenaan dengan adanya permohonan Pergantian Ketua yang tidak diperkenankan oleh Bawaslu RI dikarenakan tidak terpenuhinya syarat administrasi di Bawaslu Provinsi Papua Tengah ini terjadi juga di Bawaslu Provinsi lain seperti di Bawaslu Provinsi Gorontalo, hal mana kebijakan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta demi kepastian hukum proses tahapan- tahapan Pemilu yang sangat erat dengan tugas dan wewenang Ketua bertidak ke dalam ke luar sebagaimana Perbawaslu 3/2022. [vide Bukti T.I.II-26]. 5.11. Bahwa dengan demikian, dalil Pengadu yang menyatakan Teradu I dan Teradu II melindungi Sdr. Markus Madai dan Sdr. Melianus Julius Korisano serta melakukan pembiaran tidak beralasan, karena Bawaslu justru telah melakukan klarifikasi, memberikan peringatan dan teguran terhadap pihak-pihak yang dinilai melakukan pelanggaran. 6. Bahwa Pengadu mendalilkan Teradu I dan Teradu II diduga bersikap tidak profesional dan melakukan perbuatan yang sangat melanggar Integritas sebagai Penyelenggara Pemilu sekaligus Penyelenggara Negara, namun Teradu I dan Teradu II tidak pernah memberikan sanksi apapun juga kepada Teradu V dan terkesan melakukan pembiaran dan bahkan berupaya untuk melindungi Teradu V berkenaan dengan menyewakan mobil dinas operasional kepada Bupati Intan Jaya (angka 17, hlm. 12). Terhadap dalil tersebut, perlu Teradu I dan Teradu II jelaskan hal-hal sebagai berikut: 6.1. Bahwa berkenaan dengan dalil Pengadu tersebut, Teradu I dan Teradu II tidak pernah menerima laporan, pengaduan, maupun informasi resmi yang disampaikan sesuai mekanisme yang berlaku mengenai dugaan perbuatan sebagaimana didalilkan Pengadu. Oleh karena itu, dalil yang menyatakan Teradu I dan Teradu II mengetahui peristiwa tersebut adalah tidak benar. 6.2. Bahwa berdasarkan prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik, setiap tindakan pejabat penyelenggara pemilu, termasuk pemberian sanksi kepada pejabat atau pegawai, harus didasarkan pada adanya informasi yang sah, pemeriksaan, serta mekanisme penegakan etik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Tanpa adanya laporan, pengaduan, atau hasil pemeriksaan yang menjadi dasar, Teradu I dan Teradu II tidak memiliki dasar hukum untuk menjatuhkan sanksi apapun kepada Teradu V atas peristiwa yang tidak pernah diketahui dan tidak pernah diperiksa dalam mekanisme yang resmi. 6.3. Bahwa berkenaan dengan dalil penyewaan mobil dinas atau operasional, ruang lingkup kewenangan sewa menyewa mobil dinas atau operasional pada Bawaslu Provinsi merupakan tugas sekretariat Bawaslu Provinsi sebagaimana diatur dalam Pasal 71 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (selanjutnya disebut Perbawaslu 1/2021), yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 71 Sekretariat Bawaslu Provinsi mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan administrasi dan teknis operasional kepada Bawaslu Provinsi serta koordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait. 7. Bahwa Pengadu mendalilkan Teradu I dan Teradu II diduga telah mengetahui adanya perbuatan/Tindakan Asusila dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) serta perbuatan intimidasi disertai ancaman kepada Staf CPNS yang telah diperbuat oleh Teradu VI (Meliaunus Julius Korisano) namun Teradu I dan Teradu II tidak pernah memberikan sanksi apapun kepada Teradu VI (angka 18, hlm. 14). Terhadap dalil tersebut, perlu Teradu I dan Teradu II jelaskan hal-hal sebagai berikut: 7.1. Bahwa berkenaan dengan dalil Pengadu tersebut, Teradu I dan Teradu II tidak pernah menerima laporan, pengaduan, maupun tanggapan terkait hal tersebut kepada Teradu I dan Teradu II. 7.2. Bahwa berdasarkan penjelasan poin angka 7.1 di atas Teradu I dan Teradu II tidak mempunyai dasar penjatuhan sanksi terhadap Teradu VI. 7.3. Bahwa terkait dengan dugaan perbuatan/tindakan asusila dan kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), sebagaimana dalam pengaduan pengadu, Teradu I dan Teradu II baru mengetahui sejak pengaduan ini terima. 8. Bahwa Pengadu mendalilkan Teradu I dan Teradu II diduga melakukan perbuatan Gratifikasi dan Suap dari Gubernur Provinsi Papua Tengah kepada Teradu I, II, III dan IV terkait pemberian jabatan kepada Teradu IX dan ini terbukti dengan adanya perlakuan yang sangat istimewa kepada Teradu XI (Silas Sem Z Kanday/ Kabag PP, PSPP, dan Hukum Bawaslu Provinsi Papua Tengah) dari sejak pengusulan mutasinya hingga untuk menduduki jabatan di Bawaslu Provinsi Papua Tengah (angka 21 s.d 22, hlm. 17-18). Terhadap dalil tersebut, perlu Teradu I dan Teradu II jelaskan hal-hal sebagai berikut: 8.1. Bahwa perlu Teradu I dan Teradu II sampaikan, dalil aduan Pengadu angka 21 s.d 22 dalam urainnya tidak jelas dan tidak tepat mendudukan subjek antara Teradu IX, X dan XI beserta bukti-bukti yang digunakan atas dalil tersebut. 8.2. Bahwa berkenaan dengan dalil Pengadu adanya perbuatan Gratifikasi dan Suap dari Gubernur Provinsi Papua Tengah kepada Teradu I dan Teradu II dan atas pemberian jabatan kepada Teradu X ataupun Teradu XI sebagaimana yang didalilkan atau dimaksud oleh Pengadu. Perlu Teradu I dan Teradu II tegaskan bahwa tidak pernah memberikan perintah kepada Teradu III untuk melakukan pemberhentian dan pengangkatan ataupun pergantian pegawai/pejabat yang ada di Bawaslu Provinsi Papua Tengah sebagaimana yang didalilkan oleh Pengadu. 8.3. Bahwa terkait dalil pergantian pegawai/pejabat di Bawaslu RI merupakan kewenangan Teradu III selaku Pejabat yang Berwenang melakukan manajemen organisasi di lingkungan Sekretariat Bawaslu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan. 8.4. Bahwa Teradu I dan Teradu II dengan tegas membantah pernah menerima, meminta, menjanjikan, atau dijanjikan uang, barang, fasilitas, ataupun keuntungan apa pun dari Gubernur Provinsi Papua Tengah yang berkaitan dengan pemberian atau pengangkatan jabatan sebagaimana yang didalilkan oleh Pengadu. Hal mana Pengadu sendiri tidak melampirkan bukti dukung terhadap dalil tersebut sehingga dalil pengadu seharusnya tidak dapat diterima. 9. Bahwa Pengadu memikul beban pembuktian (onus probandi) atas seluruh dalil tuduhan yang dituduhkan kepada Teradu I dan Teradu II. Teradu I dan Teradu II memandang bahwa dalil yang dituduhkan kepada Teradu I dan Teradu II merupakan dalil yang cukup serius dan tendensius yang berdampak pada eksistensi citra, profesionalitas, integritas dan kehormatan Teradu I dan Teradu II, oleh karena itu, kegagalan Pengadu dalam membuktikan dalil-dalil tersebut mengonfirmasi bahwa aduan ini merupakan klasifikasi tuduhan serius yang tidak berdasar hukum, yang secara mutatis mutandis dapat menimbulkan konsekuensi hukum bagi Pengadu. [2.4.2] PENJELASAN DAN JAWABAN TERADU III DAN TERADU IV 1. Bahwa Teradu III dan Teradu IV menolak semua dalil dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh Pengadu di dalam pengaduannya, kecuali yang diakui secara tegas oleh Teradu III dan Teradu IV pada jawaban perkara a quo. 2. Bahwa Teradu III dan Teradu IV tidak akan menanggapi dalil-dalil Pengadu satu per satu. Teradu III dan Teradu IV akan menanggapi dalil-dalil pengaduan yang dianggap penting untuk diberikan penegasan, penjelasan, dan/atau penerangan guna menguatkan dalil Teradu III dan Teradu IV dalam jawaban ini. 3. Bahwa Pengadu mendalilkan yang pada pokoknya Teradu I dan II telah memerintakan Teradu III untuk menonaktifkan Pengadu dari Jabatan sebagaimana dibuktikan dalam vide Bukti P – 3 diatas sejak 1 Desember 2025 dan penonaktifan ini juga diberikan kepada Kepala Sekretariat Bawaslu Prov Papua Tengah (Romualdus PN) Per 1 Desember 2025 serta Teradu III akhirnya memberhentikan Pengadu dari Jabatan Kepala Bagian Administrasi Bawaslu Prov Papua Tengah (dalil angka 6 hlm. 7, dan angka 20 hlm. 15). Terhadap dalil tersebut, perlu Teradu III jelaskan hal-hal sebagai berikut: 3.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panwaslu Kecamatan, yang menyebutkan: Pasal 5 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Sekretariat Jenderal Bawaslu menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana dan program kerja serta laporan kegiatan Bawaslu; b. pembinaan dan pelaksanaan perencanaan, administrasi kepegawaian, ketatausahaan, perlengkapan, dan kerumahtanggaan, serta pengelolaan keuangan di lingkungan Bawaslu; c. pemberian dukungan administratif dan teknis pengawasan Pemilu, penanganan pelanggaran Pemilu, dan penyelesaian sengketa proses Pemilu; d. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota; e. pelaksanaan penyusunan peraturan perundang- undangan, dokumentasi hukum, dan advokasi hukum, serta hubungan masyarakat dan kerja sama di bidang kepemiluan; f. pelayanan kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data, serta penyusunan laporan kegiatan Bawaslu; g. koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota; dan h. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Bawaslu. Pasal 6 Dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, Sekretariat Jenderal Bawaslu mempunyai wewenang: a. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan administrasi Bawaslu; b. mengkoordinasikan dan menyusun rencana strategis, program kerja, dan anggaran Bawaslu; c. mengelola keuangan dan barang milik negara; dan d. melakukan pembinaan manajemen sumber daya manusia di lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu. 3.2. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Sekretaris Jenderal memiliki fungsi dalam administrasi kepegawaian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, yaitu salah satunya penegakan disiplin pegawai, pengangkatan dan pemberhentian pegawai di lingkungan Bawaslu; 3.3. Bahwa perlu Teradu III sampaikan terlebih dahulu proses pengangkatan sdr. Muh. Amin Ramin (Pengadu) sebagai pegawai di Bawaslu Provinsi Papua Tengah, kemudian diangkat menjadi Kepala Bagian Administrasi, hingga menjadi (Plt) Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Papua Tengah sebagai berikut: 3.3.1 berdasarkan Surat Pj. Bupati Intan Jaya Nomor 800.1.3.1/19/BUP tanggal 16 Januari 2023 perihal Persetujuan Mutasi an. Muh. Amin Ramin, S.STP., NIP. 197912291997111002, pada pokoknya menyatakan PNS atas nama Muh Amin Ramin, S.STP, disetujui untuk pindah menjadi PNS di lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu RI. [Bukti T.III.IV – 1] 3.3.2 berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Bawaslu Nomor 472/KP.04.00/SJ/12/2023, Muh Amin Ramin, S.STP dilantik sebagai Kepala Bagian Administrasi pada Sekretariat Bawaslu Provinsi Papua Tengah pada tanggal 28 Desember 2023. [Bukti T.III.IV – 2] 3.3.3 berdasarkan Surat Perintah Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal Nomor 3/KP.05.00/SJ/01/2024 tanggal 2 Januari 2024, Muh Amin Ramin, S.STP ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Papua Tengah tanggal 2 Januari s.d. 2 April 2024. [Bukti T.III.IV – 3] 3.3.4 berdasarkan Surat Perintah Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal Bawaslu Nomor 495/KP.05.00/SJ/04/2024 tanggal 2 April 2024, perpanjangan pertama Muh Amin Ramin, S.STP sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Papua Tengah terhitung mulai tanggal 3 April s.d. 3 Juli 2024 [Bukti T.III.IV – 4] 3.3.5 berdasarkan Surat Perintah Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal Bawaslu Nomor 6512.1.1/KP.05.00/SJ/07/2024 tanggal 3 Juli 2024, perpanjangan kedua Muh Amin Ramin, S.STP sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Papua Tengah terhitung mulai tanggal 4 Juli s.d. 4 Oktober 2024. [Bukti T.III.IV - 5] 3.4. Bahwa selanjutnya berkenaan dengan Pembebasan Sementara (penonaktifan) Pengadu dan sdr. Romualdus Philippus Nuhujanan, perlu Teradu III jelaskan sebagai berikut: 3.4.1. Bahwa Bawaslu (Inspektorat) menerima informasi perkembangan permasalahan yang terjadi di Papua Tengah termasuk laporan temuan pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Berdasarkan laporan temuan pemeriksaan BPK tersebut, diketahui permasalahan pada Bawaslu Provinsi Papua Tengah disebabkan oleh: 1. KPA tidak cermat dalam mengawasi pelaksanaan anggaran dan kegiatan pada satuan kerjanya; dan 2. PPK dan Penyedia tidak berkomitmen melaksanakan pertanggungjawaban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan [Bukti T.III.IV - 6] 3.4.2. Bahwa atas adanya permasalahan pada Bawaslu Provinsi Papua Tengah tersebut, Teradu III mengambil langkah untuk melakukan Pembebasan Sementara dari jabatannya kepada Romualdus P. Nuhujanan dan Muh. Amin Ramin dengan mengeluarkan 2 (dua) Surat Keputusan, yaitu: 1. Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 5211/KP.04.01/SJ/12/2025 tanggal 1 Desember 2025 tentang Pembebasan Sementara Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah atas nama Dr. Romualdus Philippus Nuhujanan, S.Pd., MM., dari Jabatan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Papua Tengah. [Bukti T.III.IV - 7] 2. Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 5212/KP.04.01/SJ/12/2025 2025 tanggal 1 Desember 2025 tentang Pembebasan Sementara Pejabat Administrator di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah atas nama Muh. Amin Ramin, S.STP., dari Jabatan Kepala Bagian Administrasi Sekretariat Bawaslu Provinsi Papua Tengah. [Bukti T.III.IV - 8] SK Pembebasan Sementara di atas dikeluarkan dalam rangka untuk kelancaran pemeriksaan dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Sdr. Muh. Amin Ramin atas perkembangan permasalahan yang terjadi di Papua Tengah, sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (selanjutnya disebut PP 94/2021) yang menyebutkan: Pasal 31 (1) Untuk kelancaran pemeriksaan, PNS yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin dan kemungkinan akan dijatuhi Hukuman Disiplin berat, dapat dibebaskan sementara dari tugas jabatannya oleh atasan langsung sejak yang bersangkutan diperiksa. (2) …. 3.4.3. Bahwa untuk pemeriksaan pelanggaran disiplin, perlu dibentuk Tim Pemeriksa sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan (2) dan Pasal 29 PP 94/2021, yang menyebutkan: Pasal 27 (1) Atasan langsung wajib memeriksa PNS yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin sebelum PNS dijatuhi Hukuman Disiplin. (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertutup melalui tatap muka langsung maupun secara virtual dan hasilnya dituangkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan. …. Pasal 29 (1) Pelanggaran terhadap kewajiban dan/atau larangan dengan Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 13 dapat dilakukan pemeriksaan oleh tim pemeriksa. (2) Pelanggaran terhadap kewajiban dan/atau larangan dengan Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 14 dilakukan pemeriksaan oleh tim pemeriksa. (3) Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdiri dari atasan langsung, unsur pengawasan, dan unsur kepegawaian. (4) Dalam hal tertentu tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melibatkan pejabat lain yang ditunjuk. (5) Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibentuk oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk. (6) Dalam hal atasan langsung PNS yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin terlibat dalam pelanggaran tersebut, maka yang menjadi anggota tim pemeriksa adalah atasan yang lebih tinggi secara berjenjang. 3.4.4. Bahwa selanjutnya Teradu III telah membentuk Tim Pemeriksa dengan mengeluarkan surat Pembentukan Tim Pemeriksa Nomor 5266/KP.08/SJ/12/2025 tanggal 9 Desember 2025, yang pada pokoknya menyebutkan Tim Pemeriksa yang terdiri dari Unsur Atasan Langsung, Unsur Pengawasan, dan Unsur Kepegawaian untuk melakukan pemeriksaan dugaan pelanggaran disiplin terhadap Pengadu atas nama Muh. Amin Ramin, NIP. 197812291997111002, Pangkat: Penata Tingkat I / III.d, Jabatan: Kepala Bagian Administrasi, Unit Kerja Bawaslu Provinsi Papua Tengah. [Bukti T.III.IV - 9] 3.4.5. Bahwa Teradu III mengeluarkan surat Undangan Pemeriksaan Nomor B-1005/KP.08/SJ/12/2025 tanggal 12 Desember 2025 dan Undangan Pemeriksaan Nomor B- 1007/KP.08/SJ/12/2025 tanggal 12 Desember 2025 kepada sdr. Muh. Amin Ramin. Pada tanggal 16 Desember 2025 telah dilakukan pemeriksaan terhadap sdr. Muh. Amin Ramin secara daring oleh Tim Pemeriksa yang terdiri dari Inspektur Utama dan Kepala Biro SDM dan Umum. [Bukti T.III.IV - 10] 3.4.6. Bahwa terkait dalil Pengadu yang menyatakan tidak menerima Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 5212/KP.04.01/SJ/12/2025 tentang Pembebasan Sementara Pengadu, Teradu III menolak dalil hal tersebut karena Biro SDM dan Umum telah berupaya untuk menghubungi Pengadu, akan tetapi nomor handphone Pengadu sudah tidak aktif. Selain itu, Biro SDM dan Umum juga telah menyampaikan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 5212/KP.04.01/SJ/12/2025 tentang Pembebasan Sementara Pengadu kepada Bagian SDM Bawaslu Provinsi Papua Tengah, serta telah diberikan juga secara langsung kepada Pengadu pada saat menjalani pemeriksaan terhadap Pengadu pada tanggal 16 Desember 2025. [Bukti T.III.IV - 11] 3.4.7. Bahwa selanjutnya Biro SDM dan Umum mendapatkan informasi dari Bawaslu Provinsi Papua Tengah, bahwa Sdr. Muh. Amin Ramin telah diangkat dan dilantik menjadi Sekretaris Inspektorat Kabupaten Intan Jaya sebagaimana Keputusan Bupati Intan Jaya Nomor SK.821.3-47 tentang Pengangkatan dan Pelantikan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, dan Pengawas Pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Intan Jaya tanggal 10 Oktober 2025. [Bukti T.III.IV - 12] 3.4.8. Bahwa berkenaan dengan Sdr. Muh. Amin Ramin yang telah diangkat dan dilantik menjadi Sekretaris Inspektorat Kabupaten Intan Jaya, terdapat surat Plt. Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK Nomor B/7323/LIT.05/10- 15/11/2025 tentang Permohonan Data Kajian Rangkap Jabatan tanggal 4 November 2025, pada pokoknya menyebutkan KPK sedang melakukan monitoring terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara dengan memberikan rekomendasi perbaikan terhadap sistem pengelolaan administrasi yang berpotensi menyebabkan tindak pidana korupsi, salah satunya adalah kemungkinan adanya pejabat yang rangkap jabatan di lingkungan Bawaslu. [Bukti T.III.IV - 13] 3.4.9. Bahwa sehubungan dengan informasi rangkap jabatan tersebut, Sekretaris Jenderal Bawaslu telah mengeluarkan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pelaporan dan Deklarasi Konflik Kepentingan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota tanggal 20 Januari 2026, yang pada pokoknya menyebutkan sumber konflik kepentingan dapat bersumber dari hubungan dengan jabatan publik lain yang diemban atau rangkap jabatan. [vide butir E angka 3 huruf e]. [Bukti T.III.IV- 14] 3.4.10. Bahwa berdasarkan berdasarkan informasi mengenai pelantikan Sdr. Muh. Amin Ramin menjadi Sekretaris Inspektorat Kabupaten Intan Jaya, kemudian Teradu III selaku Pejabat Pembina Kepegawaian mengeluarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Bawaslu Nomor 0330.1/KP.04.01/SJ/02/2026 tanggal 12 Februari 2026 tentang Pemberhentian Pejabat Administrator Di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah atas nama Muh. Amin Ramin, S.STP., NIP. 197812291997111002, Pangkat/Go. Ruang: Penata Tingkat I/III/d. [Bukti T.III.IV - 15] 3.4.11. Bahwa setelah dikeluarkannya Keputusan Sekretaris Jenderal tersebut, kemudian Teradu III mengeluarkan surat kepada Bupati Intan Jaya Nomor 0034.1.1/KP.03.05/SJ/02/2026 tanggal 12 Februari 2026 perihal Pengembalian PNS Penugasan a.n. Muh. Amin Ramin, S.STP, yang pada pokoknya Bawaslu mengembalikan PNS atas nama Muh. Amin Ramin, S.STP., NIP. 197812291997111002, Pangkat/Go. Ruang: Penata Tingkat I/III/d kepada instansi induk yang bersangkutan, yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten Intan Jaya. [Bukti T.III.IV - 16] 3.4.12. Dengan demikian, Pembebasan Sementara terhadap Pengadu dilakukan dalam rangka pemeriksaan dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Sdr. Muh. Amin Ramin selaku PPK pada Bawaslu Provinsi Papua Tengah dalam kaitannya dengan perkembangan permasalahan yang terjadi Bawaslu Provinsi Papua Tengah termasuk adanya temuan BPK Perwakilan Provinsi Papua Tengah. 3.5. Bahwa berkenaan dengan adanya Aduan Masyarakat (Dumas) yang disampaikan oleh Pelapor inisial MT & TIM tertanggal 10 November 2025, perlu Teradu III jelaskan sebagai berikut: 3.5.1. Bahwa berkenaan dengan pengaduan masyarakat (Dumas) tertanggal 10 November 2025 yang dilaporkan oleh Pelapor MT dan TIM sebagaimana disebutkan dalam aduan Pengadu, perlu Teradu III sampaikan bahwa Teradu III mendapatkan informasi dari Inspektorat Bawaslu. Terhadap informasi dumas tersebut, Teradu III menindaklanjuti dengan melakukan pemeriksaan sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. 3.5.2. Bahwa selanjutnya Teradu III membentuk Tim Pemeriksa sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan (2) dan Pasal 29 PP 94/2021, dengan mengeluarkan Surat Tugas Sekretaris Jenderal Nomor 1118/PW.09/SJ/12/2025 tanggal 15 Desember 2025 yang pada pokoknya membentuk Tim Pemeriksa Disiplin Atas Aduan Masyarakat Pada Bawaslu Provinsi Papua Tengah, yang terdiri dari Unsur Atasan Langsung, Unsur Pengawasan, dan Unsur Kepegawaian. [Bukti T.III.IV - 17] 3.5.3. Bahwa Tim Pemeriksa Disiplin Atas Aduan Masyarakat yang dibentuk telah melakukan pemeriksaan/klarifikasi kepada pihak-pihak sebagai berikut: [Bukti T.III.IV - 18] 1) klarifikasi terhadap sdr. Muh. Amin Ramin (Pengadu) pada tanggal 17 Desember 2025 yang dilakukan secara daring, dimana Pengadu berada di Kantor Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan; 2) klarifikasi terhadap sdr. Romualdus Philippus Nuhujanan (Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Papua Tengah) pada tanggal 22 Desember 2025 yang dilakukan secara daring; 3) klarifikasi terhadap sdr. Raid Muh Kossah pada tanggal 18 Desember 2025 yang dilakukan secara luring; 4) klarifikasi terhadap Sdri. Layly Mauliana Irmawati pada tanggal 19 Desember 2025 yang dilakukan secara luring; 5) klarifikasi terhadap sdr. Agus Tartila pada tanggal 19 Desember 2025 yang dilakukan secara luring; 6) klarifikasi terhadap sdr. La Bayoni (Teradu IV) pada tanggal 22 Desember 2025 yang dilakukan secara luring. 3.6. Bahwa dengan demikian, dalil Pengadu yang menyebutkan Pengadu mendapatkan Pembebasan sementara karena adanya pemeriksaan Dumas semata-mata merupakan dalil yang tidak benar dan tidak berdasar. Melainkan Pembebasan Sementara terhadap Pengadu dilakukan untuk kelancaran pemeriksaan pelanggaran disiplin dalam kaitannya dengan perkembangan permasalahan yang terjadi pada Bawaslu Provinsi Papua Tengah termasuk adanya temuan BPK Perwakilan Provinsi Papua Tengah hingga perkembangan terakhir adanya dumas. Jadi bukan semata-mata karena pemeriksaan adanya Dumas. 4. Bahwa Pengadu mendalilkan yang pada pokoknya Teradu I, II, III dan IV tidak memproses, tidak menindak lanjuti Dumas ke 2 (Kedua) sehingga tidak memberikan sanksi apa-apa kepada Teradu I, II dan III terkait Teradu V, VI, VII, IX dan Eks Anggota Bawaslu Prov Papua Tengah 2023-2024, XI, XII dan Mantan Kepala Sekretariat Bawaslu Prov Papua 2024 (dalil angka 7 s.d 12, hlm. 7-8 dan angka 15 hlm. 11). Terhadap dalil tersebut, perlu Teradu III dan Teradu IV jelaskan hal-hal sebagai berikut: 4.1. Bahwa perlu Teradu III dan Teradu IV sampaikan hingga saat ini, Teradu III dan Teradu IV tidak pernah menerima secara resmi Dumas tertanggal 06 Januari 2026 baik melalui unit kerja yang membidangi persuratan maupun melalui media resmi Bawaslu yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran sebagaimana yang didalilkan. Sehingga, tidak terdapat dasar hukum maupun dasar administratif bagi Teradu I, Teradu II, Teradu III, dan Teradu IV untuk melakukan proses ataupun tindak lanjut terhadap suatu pengaduan yang secara faktual tidak pernah diterima sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 4.2. Bahwa dengan demikian, dalil Pengadu yang menyatakan Teradu III dan Teradu IV tidak memproses atau tidak menindaklanjuti dugaan Dumas tertanggal 06 Januari 2026 sehingga tidak menjatuhkan sanksi kepada pihak-pihak sebagaimana didalilkan adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar. 4.3. Bahwa pihak Teradu III dan Teradu IV tidak mengetahui informasi pengaduan masyarakat sebagaimana dalam pengaduan Pengadu tertanggal 06 Januari 2026. Teradu III dan Teradu IV menegaskan apabila Teradu III dan Teradu IV mengetahui adanya aduan tertanggal 06 Januari 2026, maka akan ditindaklanjuti sebagaimana dumas tertanggal 10 November 2025. 5. Bahwa Pengadu mendalilkan yang pada pokoknya adanya dugaan perbuatan Gratifikasi dan Suap dari Gubernur Prov Papua Tengah kepada Teradu I, II, III dan IV terkait Pemberian Jabatan kepada Teradu IX dan ini terbukti dengan adanya perlakuan yang sangat istimewa kepada Teradu XI dari sejak pengusulan mutasinya hingga untuk menduduki jabatan yang diemban saat ini di Bawaslu Provinsi Papua Tengah (angka 21 s.d 22 hlm. 17-18). Terhadap dalil tersebut, perlu Teradu III dan Teradu IV jelaskan hal-hal sebagai berikut: 5.1. Bahwa perlu Teradu III dan Teradu IV sampaikan, dalil aduan Pengadu angka 21 s.d 22 dalam urainnya tidak jelas dan tidak tepat dalam mendudukkan subjek antara Teradu IX, X dan XI beserta bukti-bukti yang digunakan atas dalil tersebut. 5.2. Bahwa Teradu III dan Teradu IV dengan tegas membantah dan menolak dalil pengaduan Pengadu yang mendalilkan adanya dugaan perbuatan Gratifikasi dan Suap dari Gubernur Provinsi Papua Tengah kepada Teradu III dan Teradu IV terkait Pemberian Jabatan kepada Teradu X maupun Teradu XI. Teradu III dan Teradu IV tidak pernah menerima gratifikasi dan suap dari pihak manapun terkait dengan mutasi dan pemberian jabatan di lingkungan Sekretariat Bawaslu. 5.3. Bahwa Teradu III selaku Sekretaris Jenderal Bawaslu Republik Indonesia berkedudukan sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di Lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu yang mendapat kewenangan atribusi fungsi pembinaan dan penyelenggaraan administrasi kepegawaian serta kewenangan untuk melakukan pembinaan manajemen sumber daya manusia. 5.4. Bahwa kewenangan Teradu III sebagai PPK di Bawaslu telah diatur dalam Pasal 1 angka 10, Pasal 29 ayat (1), Pasal 30 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (untuk selanjutnya disebut UU ASN) juncto Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (selanjutnya disebut PP Manajemen PNS) yang menyebutkan: Pasal 1 angka 10 UU ASN Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 29 ayat (1) UU ASN (1) Presiden selaku pemegang kekuasaan pemerintahan dalam pembinaan Pegawai ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama, selain pejabat pimpinan tinggi madya, dan selain pejabat fungsional tertinggi kepada: a. menteri di kementerian; b. pimpinan lembaga di lembaga pemerintah nonkementerian; c. pimpinan sekretariat di lembaga negara dan lembaga nonstruktural; d. gubernur di provinsi; dan e. bupati/walikota di kabupaten/kota. (2) …. Pasal 30 UU ASN (1) Presiden dapat mendelegasikan kewenangan pembinaan Manajemen ASN kepada Pejabat yang Berwenang di kementerian, sekretaris jenderal/sekretariat lembaga negara, sekretariat lembaga nonstruktural, sekretaris daerah provinsi dan kabupaten/kota. Pasal 3 ayat (2) PP Manajemen PNS (1) .... (2) Presiden dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS kepada: a. menteri di kementerian; b. pimpinan lembaga di lembaga pemerintah nonkementerian; c. sekretaris jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga nonstruktural; d. gubernur di provinsi; dan e. bupati/walikota di kabupaten/kota. 5.5. Bahwa sejalan dengan ketentuan di atas, tugas, fungsi dan kewenangan Teradu III selaku Sekretaris Jenderal dalam administrasi kepegawaian dan pembinaan manajemen sumber daya manusia di lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu juga diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panwaslu Kecamatan sebagaimana telah diuraikan pada angka 3.1. di atas. 5.6. Bahwa dengan demikian, Teradu III sebagai Pejabat Pembina Kepegawai memiliki kewenangan untuk menetapkan pengangkatan dan pemindahan/mutasi Pegawai ASN di Lingkungan Sekretariat Bawaslu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 5.7. Bahwa berkenaan dengan dalil pengaduan Pengadu yang mempermasalahkan penunjukan sdr. Decky Atouw K. Gobai, S.IP., M.H. sebagai Pelaksana Harian (Plh.) Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Papua Tengah. Terhadap dalil tersebut, dapat Teradu III jelaskan hal-hal sebagai berikut: 5.7.1. Bahwa Teradu III pada tanggal 1 Desember 2025 telah mengeluarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 5211/KP.04.01/SJ/12/2025 tentang Pembebasan Sementara Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah atas nama Dr. Romualdus Philippus Nuhujanan, S.Pd. Pembebasan Sementara dilakukan untuk kelancaran pemeriksaan pelanggaran disiplin atas temuan BPK. [vide Bukti T.III.IV - 7] 5.7.2. Bahwa setelah melakukan Pembebasan Sementara terhadap Dr. Romualdus Philippus Nuhujanan, S.Pd., kemudian Teradu III memerintahkan sdr. Benediktus Wahon yang juga merupakan pejabat definitif Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Papua untuk menjadi Pelaksana Harian (Plh.) Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Papua Tengah berdasarkan Surat Perintah Pelaksana Harian Nomor 1033/KP.05.00/SJ/12/2025 tanggal 1 Desember 2025. [Bukti T.III.IV - 19] 5.7.3. Bahwa dalam rangka penyesuaian kebutuhan organisasi dan penyelenggaraan tugas dan fungsi administrasi serta teknis operasional di Bawaslu Provinsi Papua Tengah, maka Teradu III memandang perlu untuk menunjuk Pelaksana Harian (Plh.) Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Papua Tengah baru dari pejabat administrator yang sedang bertugas di unit kerja pada Sekretariat Bawaslu Provinsi Papua Tengah. 5.7.4. Bahwa ketentuan yang mengatur tentang pengangkatan Pelaksana Harian (Plh.) pada instansi pemerintah diatur dalam Surat Edaran Badan Kepegawaian Negara Nomor 1/SE/I/2021 tanggal 14 Januari 2021 tentang Kewenangan Pelaksana Harian Dan Pelaksana Tugas Dalam Aspek Kepegawaian, yang pada pokoknya mengatur sebagai berikut: [Bukti T.III.IV - 20] 1) Apabila terdapat pejabat yang tidak dapat melaksanakan tugas/terdapat kekosongan pejabat karena berhalangan sementara atau berhalangan tetap, dan untuk tetap menjamin kelancaran pelaksanaan tugas, maka pejabat pemerintah di atasnya agar menunjuk pejabat lain di lingkungannya sebagai Pelaksana Harian atau Pelaksana Tugas. 2) Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas tidak berwenang mengambil keputusan dan/atau tindakan pada aspek kepegawaian yang meliputi pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai. 3) Adapun kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas pada aspek kepegawaian, antara lain meliputi: a) melaksanakan tugas sehari-hari pejabat definitif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; b) menetapkan sasaran kerja pegawai dan penilaian prestasi kerja pegawai; c) menetapkan surat kenaikan gaji berkala; d) menetapkan cuti selain Cuti di Luar Tanggungan Negara dan cuti yang akan dijalankan di luar negeri; e) menetapkan surat tugas/ surat perintah pegawai; f) menjatuhkan hukuman disiplin pegawai tingkat ringan; g) menyampaikan usul mutasi kepegawaian kecuali perpindahan antar instansi; h) memberikan izin belajar; dan i) mengusulkan pegawai untuk mengikuti pengembangan kompetensi. 4) Penunjukan Pegawai Negeri Sipil sebagai Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas tidak perlu ditetapkan dengan keputusan melainkan cukup dengan Surat Perintah dari Pejabat Pemerintahan lebih tinggi yang memberikan mandat. 5) Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, atau Jabatan Pelaksana hanya dapat ditunjuk sebagai Pelaksana Harian atau Pelaksana Tugas dalam Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas yang sama atau setingkat lebih tinggi di lingkungan unit kerjanya. 5.7.5. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Badan Kepegawaian Negara Nomor 1/SE/I/2021 tahun 2021 tersebut, kemudian Teradu III mengeluarkan Surat Perintah Pelaksana Harian Nomor 143/KP.05.01/SJ/03/2026 tanggal 5 Maret 2026, yang pada pokoknya menunjuk sdr. Decky Atouw K. Gobai, S.IP., M.H. disamping melaksanakan tugas pokoknya juga ditugaskan sebagai Pelaksana Harian (Plh.) Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Papua Tengah terhitung mulai tanggal 6 Maret 2026 sampai dengan adanya Keputusan Sekretaris Jenderal mengenai penetapan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Papua Tengah. [Bukti T.III.IV - 21] 5.7.6. Penunjukan Pelaksana Harian Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi merupakan hak prerogatif Teradu III selaku Pejabat Pembina Kepegawaian di Lingkungan Bawaslu, sehingga dengan demikian penunjukan sdr. Decky Atouw K. Gobai, S.IP., M.H. sebagai Pelaksana Harian (Plh.) Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Papua Tengah telah sesuai dengan Surat Edaran Badan Kepegawaian Negara Nomor 1/SE/I/2021 tahun 2021. 5.8. Bahwa berkenaan dengan dalil pengaduan Pengadu yang mempermasalahkan proses mutasi dan pengangkatan sdr. Decky Atouw K. Gobai, S.IP., M.H. sebagai Kepala Bagian Administrasi pada Bawaslu Provinsi Papua Tengah tanpa diketahui oleh Plh. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Papua Tengah sebelumnya yaitu sdr. Benediktus Wahon. Terhadap dalil tersebut, dapat Teradu III jelaskan hal-hal sebagai berikut: 5.8.1. Bahwa terkait dengan proses mutasi sdr. Decky Atouw K. Gobai, S.IP., M.H. yang berstatus sebagai PNS Kabupaten Paniai menjadi PNS Organik Bawaslu, Teradu III selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) telah menyampaikan surat kepada Bupati Paniai melalui surat nomor B- 525/KP.03.06/SJ/02/2026 tanggal 5 Februari 2026 perihal Permintaan Persetujuan Mutasi Antar Instansi, yang pada pokoknya untuk memperlancar pelaksanaan tugas di lingkungan Bawaslu, Bawaslu membutuhkan Pegawai Negeri Sipil atas nama Decky Atouw K. Gobai, S.IP., M.H. [Bukti T.III.IV - 22] 5.8.2. Bahwa kemudian Teradu III menerima surat dari sdr. Decky Atouw K. Gobai, S.IP., M.H. tanggal 06 Februari 2026 perihal Mutasi ASN, yang pada pokoknya sdr. Decky Atouw K. Gobai memohon kepada Sekretaris Jenderal Bawaslu agar dapat diterima menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Sekretariat Bawaslu RI dengan penempatan di Bawaslu Provinsi Papua Tengah dengan bekas terlampir. [Bukti T.III.IV - 23] 5.8.3. Bahwa mutasi sdr. Decky Atouw K. Gobai, S.IP., M.H. ke Sekretariat Bawaslu telah mendapat persetujuan dari Bupati Paniai melalui Surat Nomor 800/248/BUP tanggal 06 Februari 2026 perihal Persetujuan Mutasi An. Decky Atouw K. Gobai, S.IP., M.H. NIP. 198412212011041001, yang pada pokoknya Bupati Paniai menyetujui sdr. Decky Atouw K. Gobai, S.IP., M.H. untuk pindah menjadi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Bawaslu RI. [Bukti T.III.IV - 24] 5.8.4. Bahwa selanjutnya Bawaslu mengajukan usulan pindah instansi atas nama Decky Atouw K Gobai melalui laman siasn- instansi.bkn.go.id pada menu siasn role pindah instansi. Pada tanggal 4 Februari 2026 Bawaslu telah menginput berkas pindah instansi dari instansi daerah ke instansi pusat, selanjutnya BKN akan melakukan verifikasi dan validasi, kemudian BKN menyetujui dengan menerbitkan Persetujuan Teknis (Pertek) BKN. [Bukti T.III.IV - 25] 5.8.5. Bahwa terhadap pengusulan mutasi tersebut, selanjutnya Badan Kepegawaian Negara telah menerbitkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 00009/KEP/AU/15023/2026 tanggal 12 Maret 2026 yang memutuskan PNS atas nama Decky Atouw K Gobai, S.IP., M.H. terhitung mulai tanggal 1 April 2026 dipindahkan atau dialihkan jenis kepegawaiannya menjadi Pengawai Negeri Sipil Bawaslu. [Bukti T.III.IV - 26] 5.8.6. Bahwa Teradu III menerbitkan Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor B- 1362/KP.03.06/SJ/2026 tertanggal 16 Maret 2026 Tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil PNS atas nama Decky Atouw K Gobai, S.IP., M.H. terhitung mulai tanggal 1 April 2026 dialihkan menjadi Pengawai Negeri Sipil Bawaslu serta menduduki jabatan Kepala Bagian Administrasi pada Sekretariat Bawaslu Provinsi Papua Tengah. [Bukti T.III.IV - 27] 5.8.7. Bahwa selanjutnya, terkait dengan pengangkatan Decky Atouw K. Gobai, S.IP., M.H. sebagai Kepala Bagian Administrasi Bawaslu Provinsi Papua Tengah sebelum adanya keputusan mutasi, perlu Teradu III sampaikan penugasan PNS untuk melaksanakan tugas pada instansi pemerintah selain instansi induknya diatur dalam Pasal 1 angka 4, angka 7, Pasal 2 huruf a, Pasal 3, dan Pasal 4 Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 16 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penugasan Pegawai Negeri Sipil Pada Instansi Pemerintah Dan Di Luar Instansi Pemerintah, yang menyebutkan: Pasal 1 angka 7 Angka 4 Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah. Angka 7 Penugasan adalah Penugasan PNS untuk melaksanakan tugas pada Instansi Pemerintah dan di luar Instansi Pemerintah selain Intansi Induknya dalam jangka waktu tertentu. Pasal 2 huruf a Penugasan PNS terdiri atas: a. Penugasan pada Instansi Pemerintah; dan b. Penugasan di luar Instansi Pemerintah. Pasal 3 (1) Penugasan PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas: a. Penugasan PNS pada Instansi Pemerintah yang pimpinannya tidak memiliki kewenangan mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan PNS; dan b. Penugasan PNS di lingkungan Instansi Pemerintah yang pimpinannya memiliki kewenangan mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan PNS. (2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi: a. PNS yang melaksanakan Tugas Jabatan khusus; dan b. PNS yang melaksanakan Tugas Jabatan yang bersifat pendukung atau administratif. (3) Penugasan PNS yang melaksanakan Tugas Jabatan khusus pada Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilaksanakan dengan mempertimbangkan: a. kualifikasi dan kompetensi dalam jabatan tertentu yang dibutuhkan oleh instansi; b. kewenangan yang melekat dalam jabatan yang dimiliki oleh PNS yang bersangkutan; c. penguatan pelaksanaan tugas tertentu pada Instansi Pemerintah; dan d. optimalisasi pelaksanaan tugas dan pencapaian kinerja organisasi. Pasal 4 (1) Jenis jabatan atau bidang Tugas Jabatan yang dapat diberikan Penugasan disusun oleh pimpinan Instansi Pemerintah. (2) Jenis jabatan atau bidang Tugas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh pimpinan Instansi Pemerintah kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokasi untuk ditetapkan. (3) Jenis jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. jabatan pimpinan tinggi; b. jabatan administrasi; dan c. jabatan fungsional. 5.8.8. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, selanjutnya Teradu III selaku Pejabat Pembina Kepegawaian mengangkat sdr. Decky Atouw K. Gobai, S.IP., M.H. sebagai Kepala Bagian Administrasi pada Sekretariat Bawaslu Provinsi Papua Tengah berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Bawaslu Nomor 113/KP.04/SJ/02/2026 tanggal 12 Februari 2026 Tentang Pengangkatan Pejabat Administrator Dan Pejabat Pengawas Di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum. [Bukti T.III.IV - 28] 5.8.9. Bahwa dengan demikian, pengangkatan sdr. Decky Atouw K. Gobai, S.IP., M.H. telah sesuai dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 16 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penugasan Pegawai Negeri Sipil Pada Instansi Pemerintah Dan Di Luar Instansi Pemerintah. 5.8.10. Bahwa apabila Pengadu mempermasalahkan terkait Teradu III mengangkat sdr. Decky Atouw K. Gobai, S.IP., M.H. sebagai Kepala Bagian Administrasi pada Sekretariat Bawaslu Provinsi Papua Tengah sebelum adanya keputusan Mutasi, padahal hal tersebut telah sesuai dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 16 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penugasan Pegawai Negeri Sipil Pada Instansi Pemerintah Dan Di Luar Instansi Pemerintah. Keadaan tersebut juga pernah diberlakukan kepada diri Pengadu pada saat diangkat sebagai Kepala Bagian Administrasi Sekretariat Bawaslu Provinsi Papua Tengah, dimana Pengadu pada saat itu juga berstatus sebagai PNS Pemerintah Daerah Kabupaten Intan Jaya. 5.8.11. Bahwa terkait dengan dalil pengaduan Pengadu yang menyebutkan pengusulan sdr. Decky Atouw K. Gobai, S.IP., M.H. sebagai Kepala Bagian Administrasi pada Sekretariat Bawaslu Provinsi Papua Tengah dilakukan tanpa diketahui oleh Plh. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Papua Tengah sebelumnya yaitu sdr. Benediktus Wahon merupakan dalil yang tidak berdasar. Dikarenakan pengangkatan pegawai menjadi pejabat administrator (Kepala Bagian Administrasi) merupakan kewenangan Teradu III selaku Pejabat Pembina Kepegawaian di Lingkungan Bawaslu. Sehingga tidak ada kewajiban bagi Teradu III untuk memberitahukan kepada Plh. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Papua Tengah sebelumnya yaitu sdr. Benediktus Wahon mengenai siapa pegawai yang akan diangkat menjadi Kepala Bagian Administrasi. 5.9. Bahwa berkenaan dengan dalil pengaduan Pengadu yang mempermasalahkan pengangkatan sdr. Martinus Degei sebagai Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Paniai yang juga telah menduduki jabatan Plh. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Paniai. Terhadap dalil tersebut, dapat Teradu III jelaskan hal-hal sebagai berikut: 5.9.1. Bahwa Teradu III mengeluarkan Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor 36/KP.05.00/SJ/01/2026 tanggal 9 Januari 2026, yang pada pokoknya menugaskan sdr. Mertinus Degei, S.PI. sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Paniai terhitung dari tanggal 12 Januari 2026 sampai dengan 12 April 2026. [Bukti T.III.IV - 29] 5.9.2. Bahwa Teradu III mengeluarkan perpanjangan Pelaksana Tugas berdasarkan Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor 228/KP.05.00/SJ/04/2026 tanggal 13 April 2026, yang pada pokoknya menugaskan sdr. Mertinus Degei, S.PI. sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Paniai terhitung dari tanggal 13 April 2026 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif. . [Bukti T.III.IV - 30] 5.9.3. Bahwa kemudian Teradu III mengangkat sdr. Mertinus Degei, S.PI sebagai pejabat definitif Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Paniai berdasarkan Petikan Keputusan Sekretaris Jenderal Bawaslu Nomor 2198/KP.04/SJ/05/2026 tanggal 12 Mei 2026 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas Di Lingkungan Bawaslu. [Bukti T.III.IV - 31] 5.9.4. Bahwa selanjutnya terkait dengan informasi dugaan sdr. Martinus Degei selain menjabat Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Paniai yang juga masih menduduki jabatan Plh. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Paniai. Terhadap hal tersebut, berdasarkan informasi yang Teradu III terima, sdr. Mertinus Degei sudah tidak lagi menjabat sebagai Plh. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Paniai. Teradu III telah berusaha untuk mendapatkan Surat keterangan tidak lagi menduduki jabatan sebagai Plh. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Paniai kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai, namun belum mendapatkan jawaban secara resmi sampai dengan jawaban ini dibuat. Apabila kemudian Teradu III telah mendapatkan surat jawaban secara resmi dari Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai akan disampaikan kepada Majelis sebagai bukti susulan. Selain itu Teradu IV juga menyampaikan Keterangan tambahan sebagai berikut: Tanggapan Terhadap Dalil Pengadu. Tanggapan Teradu IV terhadap Dalil Pengadu pada halaman 7 (tujuh) yang mendalilkan bahwa: 1. Adanya keberpihakan serta upaya melindungi Teradu; 2. Mengapa Teradu IV tidak memperoleh surat pembebasan sementara dari jabatan; 3. Salah satu alasan pemberhentian Pengadu berkaitan dengan adanya pengaduan masyarakat (dumas) pertama. Terhadap dalil-dalil tersebut, Teradu IV memberikan penjelasan sebagai berikut: 1. Bahwa benar telah terdapat Pengaduan Masyarakat yang pada pokokknya menyebutkan bahwa Teradu IV menerima fee atas proyek pengadaan penanda identitas di Bawaslu Provinsi Papua Tengah. 2. Bahwa terhadap Pengaduan Masyarakat tersebut telah dilakukan pemeriksaan terhadap Teradu IV pada tanggal 22 Desember 2025 sebagaimana dibuktikan dengan vide Bukti T.IV-1. Berkaitan dengan dalil aduan, Teradu IV dapat memberikan keterangan sebagai berikut: a. Bahwa Teradu IV tidak pernah meminta maupun melakukan komunikasi kepada siapapun terkait pemberian success fee atau imbalan dalam proyek pengadaan dimaksud, baik kepada pihak ketiga, Pengadu, maupun pihak-pihak lainnya. b. Bahwa pada bulan Agustus 2025, ketika Teradu IV sedang melaksanakan tugas di Jayapura, Teradu IV memperoleh informasi dari staf bahwa terdapat sejumlah uang yang dititipkan oleh Pengadu untuk diserahkan kepada Teradu IV. Atas informasi tersebut, Teradu IV secara tegas menolak untuk menerimanya. c. Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut, Teradu IV mengakui dalam pemeriksaan telah menerima uang yang disampaikan oleh staf setelah berada di Jakarta, dengan pemahaman bahwa uang tersebut merupakan pengembalian pinjaman pribadi, bukan berkaitan dengan proyek pengadaan ataupun pemberian success fee. d. Bahwa Pengaduan Masyarakat dimaksud telah menjadi perbincangan di lingkungan kantor yang berdampak terhadap kondisi psikologis dan reputasi Teradu IV, sehingga mengganggu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Teradu IV sebelum, selama, maupun setelah proses pemeriksaan berlangsung (social impact). e. Bahwa dalil Pengadu mengenai adanya perlakuan tidak adil adalah tidak benar. Teradu IV telah menjalani proses pemeriksaan dan menerima sanksi administratif berupa kewajiban melakukan pengembalian sebagaimana dibuktikan dengan vide Bukti T.IV-2. Demi mengakhiri persoalan tersebut dan setelah berdiskusi dengan keluarga, Teradu IV memutuskan untuk segera melaksanakan kewajıban dimaksud sebagai bentuk itikad baik dan kepatuhan terhadap keputusan yang berlaku. 3. Bahwa dalil Pengadu pada angka 7 halaman 7 yang menyatakan bahwa pemberhentian Pengadu bermula karena Pengadu mengeluarkan Surat Pernyataan Pengembalian kepada Teradu IV adalah dalil yang tidak berdasar dan tidak memiliki hubungan sebab akibat. 4. Bahwa Pengadu merupakan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang memiliki kewenangan pengelolaan dan penggunaan anggaran belanja di Bawaslu Provinsi Papua Tengah, sehingga tidak terdapat hubungan antara kedudukan Teradu IV dengan pengadu dalam penggunaan anggaran sebagaimana didalilkan dalam Surat Pernyataan Permintaan Pengembalian Kelebihan Pembayaran dengan demikian, dalil Pengadu yang mengaitkan pemberhentiannya dengan surat dimaksud hanvalah asumsi Penegasan; 1. Bahwa teradu tidak pernah secara tersurat maupun tersirat meminta/mengarakan kepada Pengadu untuk menyalahgunakan kewenangan serta jabatanya; 2. Bahwa Teradu IV tidak pernah terlibat dalam urusan apapun berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa serta kerugian negara atas pengolalaan dana di Bawaslu Provinsi Papua Tengah mengingat tidak adanya relevansi kewenangan serta jabatan teradu terhadap dugaan pelanggaran a quo hal ini juga diperkuat dengan hasil pemeriksaan/audit BPK, 3. Teradu IV telah beritikat baik dengan beriniatif mengembalikan dan menyetorkan kerugian yang ditimbulkan kepada negara; [2.4.3] PENJELASAN DAN JAWABAN TERADU V DAN TERADU VI 1. Bahwa Teradu V dan Teradu VI akan menanggapi aduan-aduan Pengadu yang hanya berkaitan dengan Teradu V dan Teradu VI, yaitu tuduhan- tuduhan Pengadu dalam aduannya dibawah ini. 2. Terhadap pokok pengaduan Pengadu pada angka 7 (tujuh) s.d angka 10 halaman 7-8 yang menyebutkan Teradu V dan Teradu VI terlibat dalam perbuatan bagi-bagi uang sewa mobil yang bersumber dari Dana Hibah Provinsi Papua Tengah Tahun 2023 sehingga Teradu dianggap tidak berintegritas, tidak professional, dan menerima uang korupsi. Berdasarkan aduan pengaduan tersebut, Teradu V dan VI menyampaikan sebagai berikut: a. Bahwa Teradu V dan Teradu VI sangat keberatan dengan tudingan Pengadu terkait adanya pembagian uang sewa kendaraan kepada Teradu V dan Teradu VI selaku Ketua dan Anggota Bawaslu Papua Tengah, karena seharusnya tugasnya Pengadu selaku Plt. Kasek Bawaslu Provinsi Papua Tengah saat itu untuk mengurus sewa-menyewa kendaraan tersebut untuk sarana mobilitas Teradu V dan Teradu VI saat itu, tetapi Pengadu justru meminta Teradu V dan Teradu VI untuk mengurus masing-masing dan Pengadu tinggal membayar biaya sewa kendaraan tersebut; b. Bahwa atas penyampaian Pengadu tersebut, Teradu V dan Teradu VI mencari kendaraan sendiri untuk disewa agar dapat menunjang mobilitas dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dengan status Bawaslu Provinsi Papua Tengah yang baru saja menjadi DOB, sehingga sangat membutuhkan kendaraan yang menunjang kerja-kerja Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Papua Tengah; c. Bahwa setelah kendaraan mobil diperoleh, Teradu V dan Teradu VI yang berurusan dengan pemilik kendaraan karena saat itu terdapat keterbatasan personil Sekretariat Bawaslu Provinsi Papua Tengah dan masih DOB, sehingga seluruh yang berkaitan dengan urusan sekretariat masih di rangkap oleh Plt. Kasek Bawaslu Provinsi Papua Tengah in casu Pengadu; d. Bahwa Teradu V dan Teradu VI heran karena Pengadu justru menjadikan itu masalah dan oleh Pengadu menganggap kesalahan dan bagi-bagi uang, padahal Pengadu sendiri selaku Plt. Kasek Bawaslu Provinsi Papua Tengah yang tugas dan wewenangnya salah satunya adalah mengelola Anggaran Hibah dari Pemerintah Provinsi Papua Tengah tersebut atau kewenangan untuk mengelolanya adalah tanggung jawab Pengadu; e. Bahwa Teradu V dan Teradu VI tidak pernah punya inisiatif untuk meminta mencari sendiri dan membayar sendiri sewa kendaraan untuk operasional Teradu V dan Teradu VI, karena sudah menjadi kebiasaan di Bawaslu bahwa mekanisme pengadaan sewa kendaraan adalah di atur oleh Sekretariat dalam hal ini Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi, tetapi justru Pengadu yang saat itu sebagai Plt. Kasek Bawaslu Provinsi Papua Tengah meminta Teradu V dan Teradu VI untuk mencari kendaraannya sendiri, menghubungi sendiri Pemiliknya, dan membayar sendiri sewa kendaraan mobil yang Teradu V dan Teradu VI gunakan; f. Bahwa alasan dari Pengadu saat itu adalah bahwa nanti Pengadu yang menyiapkan segala administrasinya karena Pengadu beralasan bahwa tahapan Pemilu Presiden dan Legislatif sudah sementara berjalan dan Bapak-bapak Komisioner harus cepat terfasilitasi mumpung ada anggaran Hibah dari Pemerintah Provinsi Papua Tengah untuk digunakan, tugas Teradu V dan Teradu VI hanya mencari kendaraan yang bagus dan sehat serta lengkapi dengan bukti SIM, STNK, dokumentasi penyerahan uang, dan kwitansi pembayaran; g. Bahwa Pengadu sendiri pula yang menyerahkan uang sewa kendaraan tersebut kepada Teradu V dan Teradu VI, yang awalnya Teradu V dan TEradu VI menolak, tetapi di paksa oleh Pengadu dan akhimya Teradu V dan Teradu VI terima dan masing-masing menyerahkan uang sewa kendaraan tersebut kepada Pemilik Kendaraan yang digunakan; h. Bahwa Teradu V menyerahkan uang sewa kendaraan yang telah di berikan oleh Plt. Kasek Bawaslu Provinsi Papua Tengah kepada pemilik mobil untuk Bulan Februari s.d. Agustus 2024, yang selanjutnya Teradu V sudah serahkan kepada Pengadu secara langsung di ruangan Pengadu saat itu. (vide Bukti T.V.VI-1); i. Bahwa Teradu VI menyerahkan uang sewa kendaraan yang telah di berikan oleh Plt. Kasek Bawaslu Provinsi Papua Tengah kepada pemilik mobil untuk bulan Februari s.d Agustus 2024, yang selanjutnya Teradu VI sudah serahkan kepada Pengadu secara langsung, Pengadu saat masih sementara di dalam mobil di halaman Kantor Bawaslu Provinsi Papua Tengah; (vide Bukti T.V.VI-2) j. Bahwa Teradu V dan Teradu VI keberatan dengan tudingan Pengadu terkait dengan terima uang korupsi dari biaya sewa mobil, karena yang mengusulkan untuk Teradu V dan Teradu VI cari sendiri adalah Pengadu dan yang memberikan uang sewa kendaraan tersebut adalah Pengadu juga, kemudian yang menuduh bahwa itu bagi-bagi uang korupsi Pengadu juga; 3. Terhadap aduan Pengadu pada angka 13 (tiga belas) halaman 8-11 yang menyebutkan Teradu V adalah Kader Spesial dari Pimpinan Bawaslu RI serta Mantan Komisioner Bawaslu Provinsi Papua atas nama Anugrah Pata yang kemudian mengusulkan Timsel untuk mengamankan Teradu V walau Teradu V terdapat indikasi menggunakan ijazah palsu dalam proses seleksi Anggota Bawaslu Papua Tengah. Berdasarkan aduan Pengadu tersebut, Teradu V menanggapi sebagai berikut: a. Bahwa tudingan Pengadu kepada Pimpinan Bawaslu RI dan kepada Anugrah Pata adalah asumsi yang berlebihan, bahkan asumsi tersebut berpotensi mencemarkan nama baik orang lain, apalagi tanpa didasari oleh bukti-bukti keterlibatan pihak-pihak yang di sebutkan tersebut; b. Bahwa berkaitan dengan seleksi Anggota Bawaslu Papua Tengah yang sudah terlampau jauh waktunya dan baru dipersoalkan sekarang oleh Pengadu adalah hal yang aneh dan membabi buta yang dilakukan Pengadu, karena saat itu justru Pengadu adalah Plt. Kasek Bawaslu Papua Tengah yang bertugas memfasilitasi kerja-kerja Timsel saat itu dan termasuk mendampingi semua proses administrasi seleksi Anggota Bawaslu Papua Tengah; c. Bahwa Teradu V mengikuti semua proses seleksi Bawaslu Papua Tengah bersama peserta seleksi yang lain dan tidak ada yang di istimewakan oleh Timsel saat itu dan sekali lagi, Pengadu selalu berada mendampingi Timsel dalam setiap tahapan seleksi; d. Bahwa Teradu V justru mendapat banyak masukan dan tanggapan masyarakat dan Teradu V sudah mengklarifikasi semua masukan tanggapan masyarakat tersebut di hadapan Timsel dan dihadapan Pimpinan Bawaslu RI saat fit and proper test, karena semua masukan tanggapan masyarakat tersebut menurut Teradu V adalah dibuat-buat yang justru berencana untuk menggagalkan Teradu V dalam proses seleksi Anggota Bawaslu Papua Tengah; e. Bahwa tudingan Pengadu berkaitan dengan penggunaan ijazah palsu oleh Teradu V adalah tuduhan yang sangat serius bagi Teradu V karena sangat merugikan nama baik Teradu V dan Universitas Ottow Geissler Papua sebagai almamater Teradu V, oleh karenanya Teradu V akan menempuh jalur hukum untuk menanggapi tuduhan penggunaan ijazah palsu tersebut; f. Bahwa Teradu V adalah benar-benar Mahasiswa Strata Satu (S-1) Fakultas Ekonomi pada program Ekonomi Pembangunan dengan NIM 123 043402 070012 dengan nomor seri ijazah 167/EP/2010; (vide Bukti T.V.VI-3) g. Bahwa atas aduan Pengadu yang menyatakan adanya keberpihakan dari Pimpinan Bawaslu RI dan Timsel untuk meloloskan Teradu V yang terindikasi menggunakan ijazah palsu adalah tidak benar. 4. Terhadap aduan Pengadu pada angka 15 halaman 11-12 yang menyebutkan Teradu V dan Teradu VI bersikap tidak netral dan selalu mendapat support dana dari Bupati Paniai (Gubernur Papua Tengah) pada saat seleksi Bawaslu Kabupaten se-Papua Tengah yang salah satunya adalah berkaitan dengan transferan uang yang tidak sesuai kepada Teradu X serta sikap tidak berintegritas Teradu V dan Teradu VI yang menerima gratifikasi dari para calon dalam Pilkada Tahun 2024. Berdasarkan aduan Pengadu tersebut, Teradu V dan Teradu VI menanggapi sebagai berikut: a. Bahwa tuduhan Pengadu bersifat asumsi dan cenderung mengarah untuk pencemaran nama baik Teradu V dan Teradu VI, apalagi berkaitan dengan penerimaan uang bahkan meminta kepada para calon kepala daerah dalam Pilkada serentak di Tahun 2024 kemarin; b. Bahwa menurut Teradu V dan Teradu VI, Pengadu seharusnya segera memeriksakan diri ke psikiater karena Pengadu sudah banyak mengada- ada dalam aduan ini dengan berbagai macam tuduhan-tuduhan yang merusak nama baik Teradu V dan Teradu VI; c. Bahwa sekali lagi Teradu V dan Teradu VI sampaikan bahwa Pengadu bagian dari fungsi sekretariat yang memfasilitasi kerja-kerja Tim Seleksi Bawaslu Kabupaten se-Papua Tengah, dan terkait penetapan nama- nama Anggota Bawaslu Kabupaten Terpilih adalah menjadi kewenangan Bawaslu RI karena Surat Keputusan Pengangkatan Bawaslu Kabupaten terpilih dikeluarkan oleh Bawaslu RI, bukan kewenangan Ketua dan Anggota Bawaslu Papua Tengah sebagaimana tudingan Pengadu; d. Bahwa Ketua dan Anggota Bawaslu Papua Tengah hanya diberikan tanggung jawab untuk melaksanakan fit and proper test terhadap Calon- Calon Anggota Bawaslu Kabupaten se-Papua Tengah di Jayapura, hasil fit and proper test itu kemudian oleh Bawaslu RI di lakukan verifikasi dan melihat hasil FPT tersebut sebelum melakukan penetapan Bawaslu Kabupaten terpilih, dimana proses itu diketahui juga oleh Pengadu; e. Bahwa Teradu V tidak pernah memberikan uang sejumlah Rp 10.000.000., kepada Teradu X sebagaimana aduan Pengadu; f. Bahwa dengan demikian, aduan Pengadu tersebut mengada-ada dan terkesan berkhayal tentang kesalahan orang lain. 5. Terhadap aduan Pengadu pada angka 16 halaman 12 yang menyebutkan adanya hasil pleno pergantian Jabatan Ketua Bawaslu Papua Tengah dan Koordinator Divisi SDM Bawaslu Papua Tengah oleh Teradu VII, Teradu VIII, dan Teradu IX yang juga sudah di sampaikan kepada Bawaslu RI. Berdasarkan aduan Pengadu tersebut, Teradu V dan VI menanggapi sebagai berikut: a. Bahwa Pengadu mengabaikan bahkan menutupi mekanisme atau tata cara pembinaan yang berlaku di internal Bawaslu, dimana tata cara pembinaan sudah sangat jelas di atur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 15 tahun 2020 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Tugas Pengawas Pemilu; b. Bahwa dalam ketentuan Perbawaslu Nomor 15 Tahun 2020 tersebut dari Pasal 18 s.d pasal 35, sangat jelas diatur tentang tata cara penanganan dugaan pelanggaran kinerja yang berdampak pada nama baik kelembagaan; c. Bahwa untuk menentukan ada atau tidak pelanggaran kinerja, maka didahului dengan proses klarifikasi dan verifikasi termasuk meminta keterangan ahli atau pihak lain yang berkaitan apabila diperlukan. Apabila ditemukan adanya pelanggaran kinerja, maka terdapat sanksi yang diantaranya adalah pergantian Ketua atau pergantian Divisi, dimana proses penanganan pelanggaran kinerja dilakukan oleh Bawaslu RI apabila Terlapor adalah Ketua atau Anggota Bawaslu Provinsi; d. Bahwa Teradu V dan VI tidak pernah merasa melakukan pelanggaran kinerja atau dimintai klarifikasi atas adanya laporan dugaan pelanggaran kinerja; e. Bahwa proses pleno yang dilakukan sesuai aduan Pengadu, justru tidak sesuai dengan ketentuan yang di atur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 15 Tahun 2020 tersebut diatas. 6. Terhadap aduan Pengadu pada angka 17 halaman 12-14 yang menyebutkan Teradu V menyewakan mobil dinas operasional Ketua Bawaslu Papua Tengah kepada Bupati Intan Jaya sejak tahun 2025 saat Mobil Operasional Ketua Bawaslu Papua Tengah tersebut diserah-terimakan dari Pengadu selaku PPK kepada Teradu V. Berdasarkan aduan Pengadu tersebut, Teradu V menanggapi sebagai berikut: a. Bahwa tidak benar tudingan Pengadu berkaitan dengan sewa menyewa kendaraan dinas Ketua Bawaslu Papua tengah kepada Bupati Intan Jaya; b. Bahwa Mobil dinas Ketua Bawaslu Papua Tengah sampai saat ini masih digunakan oleh Teradu V sehari-hari dalam menjalankan tugas-tugas sebagai Pengawas Pemilu: (Bukti T.V.VI-4) c. Bahwa aduan Pengadu tersebut mengada-ada karena setahu Teradu V, seseorang yang menjabat sebagai Gubernur atau Bupati pasti punya kendaraan dinas sendiri yang dibeli oleh Pemdanya masing-masing, termasuk Bupati Intan Jaya; d. Bahwa aduan ini sesat dan tidak berdasar sama sekali, karena jika Pengadu benar sudah mengetahui adanya pelanggaran tersebut bahkan sudah mengetahui bahwa itu berpotensi pelanggaran pidana sejak tahun 2025, kenapa Pengadu tidak melaporkan kepada pihak yang berwenang atas pelanggaran tersebut sebab Pengadu tahu mobil itu dan Pengadu tahu juga mobil tersebut selalu pulang pergi di rumah Bupati Intan Jaya; e. Bahwa aduan ini sama sekali bersifat fitnah dan mencemarkan nama baik Teradu V. 7. Terhadap aduan Pengadu pada angka 18 halaman 14-15 yang menyebutkan Teradu VI melakukan perbuatan asusila dengan melakukan perbuatan selingkuh selain istri sah dan perbuatan KDRT terhadap istrinya serta intimidasi kepada staf CPNS Bawaslu Papua tengah untuk mau menjalin hubungan dengan Teradu VI. Berdasarkan aduan Pengadu tersebut, Teradu VI menanggapi sebagai berikut: a. Bahwa tidak benar aduan Pengadu yang menyebutkan adanya perselingkuhan dengan beberapa wanita, perbuatan KDRT kepada istri, serta ancaman kepada staf CPNS Bawaslu Papua Tengah; b. Bahwa sampai saat ini, Teradu VI hanya memiliki 1 (satu) istri atas nama Rifka Telly Abuno dan 1 (satu) Putra bemama Hengky Korisano, serta tidak memiliki wanita lain selain istri sah tersebut diatas; c. Bahwa tidak benar Teradu VI menjalin hubungan dengan wanita lain yang Pengadu sebutkan bernama Juwita dan Angelica Sineri, apalagi menghamili wanita-wanita tersebut sebagaimana tuduhan Pengadu; d. Bahwa tidak benar Teradu VI mengancam atau mengintimidasi staf CPNS bernama Serlita untuk mau menjalin hubungan dengan teradu VI, karena Serlita adalah staf CPNS yang ditempatkan di Bawaslu Provinsi Papua Tengah; e. Bahwa tidak benar Teradu VI melakukan KDRT terhadap istri sah yang berujung pada adanya laporan polisi, sehingga Teradu VI meninggalkan rumah serta istri dan anak sampai hari ini; f. Bahwa semua yang di sampaikan Pengadu dalam aduan tersebut di atas adalah tidak benar dan lebih kepada fitnah bahkan mengganggu keutuhan rumah tangga Teradu VI dengan segala macam rekayasa yang luar biasa. 8. Terhadap seluruh rangkaian Pengadu tersebut di atas, sangat jelas didasari atas adanya rasa kecewa yang mendalam Pengadu pasca di berhentikan sebagai Kabag SDMO Bawaslu Provinsi Papua Tengah serta pengembalian Pengadu sebagai PNS Pemda Kabupaten Intan Jaya, ditambah lagi rasa kecewa karena Bupati Intan Jaya telah menon-jobkan Pengadu sebagai Sekretaris Inspektorat Kabupaten Intan Jaya; 9. Bahwa rasa kecewa yang mendalam dari Pengadu tersebut juga di sebabkan karena Pengadu tidak punya kewenangan lagi untuk mengelola anggaran yang di Bawaslu Provinsi Papua Tengah dan Bawaslu Kabupaten Intan Jaya, karena sebelumnya, Pengadu sangat bersemangat saat masih di lembaga Bawaslu dan sebagai pengelola keuagan di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten; 10. Bahwa karena rasa kecewa yang mendalam itulah yang membuat Pengadu kehilangan akal sehat dan melakukan rekayasa dalam laporan pengaduan masyarakat yang indikasinya Pengadu sendiri yang melaporkan bersama pihak lain dengan memakai inisial MT, atau Pengadu dan pihak lain tersebut tidak berani menunjukkan jati diri sebagai Pelapor yang katanya dalam aduannya mau menegakkan kebenaran tapi pengecut; 11. Bahwa Pengadu sendiri mengakui pada angka 9 halaman 7-8 bahwa Pengadu heran dengan data-data yang di miliki Pengadu bisa di miliki oleh Pelapor inisial MT dan TIM tersebut, kecuali Pengadu sendiri yang memberikan data-data tersebut atau Pengadu sendiri sebagai MT dalam Dumas 1 dan Dumas 2 tersebut; 12. Bahwa Teradu V dan Teradu VI akan menindaklanjuti aduan Pengadu tersebut ke ranah hukum karena tuduhan-tuduhan pengadu dalam aduan ini tidak berdasar bukti dan sangat menyudutkan Teradu V dan Teradu VI. [2.4.4] PENJELASAN DAN JAWABAN TERADU VII Bahwa terhadap dalil Pengadu, Teradu VII selaku Anggota Bawaslu Provinsi Papua Tengah, perlu Teradu VII sampaikan hal-hal sebagai berikut: Bahwa semua dalil-dalil Pengadu terhadap Teradu VII adalah tidak berdasar. Yang seharusnya setiap dalil-dalil Pengadu disertakan dengan bukti-bukti yang valid; 1. Bahwa pada tanggal 23 Maret 2026 yaitu beberapa minggu setelah Pengadu: a. Bahwa Pengadu mengeluarkan Surat Pernyataan Permintaan Pengembalian Kelebihan Pembayaran kepada TERADU IV, Teradu V, Teradu VI, Teradu VII, Teradu VIII, Teradu IX, Teradu XI dan Teradu XII (9 Februari 2026, 6 Maret 2026 dan 19 Maret 2026); dan b. Hal tersebut dilakukan setelah Pengadu diberhentikan dari jabatan Kepala Bagian Administrasi Bawaslu Provinsi Papua Tengah dan digantikan dengan Teradu X (Tanggal 13 Februari 2026). Jawaban/Tanggapan Teradu VII: 1. Bahwa berkaitan dengan pengembalian uang adalah kelebihan pembayaran yang di maksud adalah kelebihan atas kebijakan 60% (enam puluh persen) oleh Mantan Sekertaris Bawaslu Provinsi Papua Tengah atas nama Romualdus Philipus Nuhujanan dalam pembiayaan perjalanan dinas, yang kemudian menjadi temuan BPK. a. Selanjutnya Teradu VII mendapatkan panggilan dari BPK di Hotel Nusantara Nabire, Provinsi Papua Tengah untuk mengklarifikasi atas kelebihan pembiayaan yang di maksud oleh BPK. Dan pada akhirnya Teradu VII mendapat total kelebihan biaya Rp.15.318.000 (lima belas juta tiga ratus delapan belas ribu rupiah), kemudian pada tanggal 18 November 2025 Teradu VII mengembalikan uang kelebihan tersebut melalui Bendahara Bawaslu Provinsi Papua Tengah atas nama David William Rumayo (vide Bukti T.VII-1); b. Bahwa selanjutnya Bendahara Bawaslu Provinsi Papua Tengah melakukan penyetoran kembali ke Kas Negara sesuai tenggat waktu yang di berikan oleh BPK RI (vide Bukti T.VII-2). 2. Bahwa berkaitan dengan pergantian diberhentikan Pengadu dari Jabatan Kepala Bagian Administrasi Bawaslu Provinsi Papua Tengah bukan menjadi tugas dan wewenang Teradu VII sebagai Anggota Bawasu Provinsi Papua Tengah sebagaimana diatur dalam Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum. 2. Bahwa selain hal DUMAS ke 2 (Kedua) diatas, diduga, sebelumnya TERADU I dan Teradu II juga telah mengetahui apabila: Pada Tahun 2023 yang lalu, Teradu V, Teradu VI, Teradu VII, Teradu IX dan Eks Anggota Bawaslu Provinsi Papua Tengah periode 2023-2024 terbukti Tidak Netral, yakni disaat Teradu V, Teradu VI, Teradu VII, Teradu IX dan Eks Anggota Bawaslu Provinsi Papua Tengah periode 2023-2024 sedang mengikuti Seleksi Calon Anggota Bawaslu Provinsi Papua Tengah Tahun 2023 terbukti telah menunjukan sikap keberpihakan dengan menerima dan mendapatkan supporting dari Bupati Paniai (Gubernur Provinsi Papua Tengah saat ini). Bahkan setelah Teradu V, Teradu VI, Teradu VII, Teradu IX dan Eks Anggota Bawaslu Provinsi Papua Tengah periode 2023-2024 resmi dilantik oleh Teradu I di Jakarta, Teradu V, Teradu VI, Teradu VII, Teradu IX dan Eks Anggota Bawaslu Provinsi Papua Tengah periode 2023-2024 diketahui masih rutin mendapatkan dan menerima supporting dari Ybs. (dan) ini kemudian yang akhirnya menjadi perselisihan diantara Teradu X dengan Teradu V, dikarenakan Teradu V terbukti sepihak memangkas biaya transferan yang diterima dari Ybs untuk Teradu X, yang mana sesuai komitmen awal seharusnya untuk 5 (lima) orang Komisoner (Teradu V, Teradu VI, Teradu VII, Teradu IX dan Eks Anggota Bawaslu Provinsi Papua Tengah periode 2023-2024) diatas itu untuk masing-masing orang mendapatkan Rp. 30.000.000., namun Teradu V hanya mengirimkan Rp. 10.000.000., kepada Teradu X. bahwa fakta ini sesuai Pengakuan langsung Teradu X kepada Pengadu (dengan menunjukkan dan memperbacakan isi (perbedaan isi) WA dari Bupati Paniai (Gubernur Prov Papua Tengah saat ini) dan Teradu V), disaat Teradu X mendatangi kamar Pengadu di Hotel Dafonsoro Jayapura untuk Perangkingan Nilai Peserta disela-sela waktu pelaksanaan kegiatan wawanacara bagi Calon Anggota Bawaslu Kab se-Prov Papua Tengah pada bulan Juli 2023 di Hotel Max One Jayapura). Sampai saat ini Teradu I dan II tidak pernah memberikan sanksi apapun juga dan terkesan melakukan pembiaran dan bahkan berupaya untuk melindungi Teradu V, Teradu VI, Teradu VII, Teradu IX dan Eks Anggota Bawaslu Provinsi Papua Tengah 2023-2024 (akhirnya Diberhentikan Tetap oleh Putusan DKPP RI pada Juli 2024 setelah bermasalah sejak Februari 2024). Dan masih banyak lagi Tindakan dan perbuatan Teradu V, Teradu VI, Teradu VII, Teradu VIII dan Teradu IX serta Eks Anggota Bawaslu Provinsi Papua Tengah 2023-2024 yang diketahui sering melakukan yang melanggar Integritas Penyelenggara Pemilu yaitu tindakan dan perbuatan Permintaan Uang (Gratifikasi dan Suap) kepada Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah serta Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Provinsi Papua Tengah pada Pilkada Tahun 2024 yang lalu. Jawaban/Tanggapan Teradu VII: Bahwa dalil pengadu teradu VII menggangap tidak beralasan hukum karena setiap kalimat pengadu semua tidak bisa di buktikan secara hukum dalam proses sidang DKPP. 3. Meskipun didalam Dumas ke-2 (Kedua) tersebut telah diuraikan dengan sangat jelas selain Pengadu, diketahui juga jika Teradu V, Teradu VI, Teradu VII, Teradu IX dan Eks Anggota Bawaslu Provinsi Papua Tengah 2023-2024 dan Mantan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Papua 2024 dengan Teradu XI (selaku PPK Tahun 2023) serta Teradu XII (selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Tahun 2023) terbukti telah terlibat dalam perbuatan bagi-bagi Uang Sewa Mobil yang bersumber Dana Hibah Provinsi Papua Tengah Tahun 2023. Jawaban/Tanggapan Teradu VII: Bahwa teradu VII sama sekali tidak mengetahui dan tidak terlibat di dalam dalil pengadu terkait terlibat dalam perbuatan bagi-bagi Uang Sewa Mobil yang bersumber dari Dana Hibah Prov Papua Tengah Tahun 2023. 4. Bahwa selain diduga adanya terjadi perbuatan Gratifikasi dan Suap sebagaimana dijelaskan pada Nomor 22 diatas, diduga juga dikarenakan adanya unsur kepentingan yang mengakibatkan adanya Pelanggaran Independensi Penyelenggara Pemilu yakni tindakan atau perilaku tidak netral, berpihak, atau memiliki konflik kepentingan yang merusak integritas Penyelenggara Pemilu yang dilakukan Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu IV, Teradu V, Teradu VI, Teradu VII, Teradu VIII, Teradu IX, Teradu X dan Teradu XI sebagai Penyelenggara Pemilu sekaligus sebagai Penyelenggara Negara. Diduga, Teradu I, Teradu II, Teradu III dan Teradu IV terbukti bersama-sama berupaya demi: a. Diduga setelah mengamankan Teradu V, Teradu VI, Teradu VII, Teradu IX, Teradu XII dan Teradu XIII maka kemudian tugas selanjutnya yang harus dilakukan Teradu V, Teradu VI, Teraadu VII, Teradu VIII dan Teradu X kemudian adalah untuk bertugas mengamankan kepentingan Gubernur Provinsi Papua Tengah (dan Partai Pengusungnya) pada Pileg Tahun 2029 dan Pilkada Gubernur Provinsi Papua Tengah periode selanjutnya (jika Pilkada normal dan tidak melalui Pemilihan DPRD Provinsi). b. Diduga disisi lain tentunya Bawaslu Provinsi Papua Tengah (Teradu V, Teradu VI, Teradu VII, Teradu VIII, Teradu IX, Teradu X dan Teradu XI) secara otomatis akan mendapatkan DANA OPERASIONAL. (berupa hibah atau bantuan lainnya) tiap tahunnya dari Gubernur Provinsi Papua Tengah karena keberadaan Teradu X di Bawaslu Provinsi Papua Tengah saat ini sebagai Pengelola sekarang (telah diangkat oleh SK Ketua Bawaslu menjadi KPA dan dipersiapkan (percepatan) menjadi Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Papua Tengah (Definitif) dalam waktu dekat). Dan DANA OPERASIONAL. tersebut diatas akan segera terealisasi di Bulan Juni 2026 ini. Jawaban/Tanggapan Teradu VII: 1. Bahwa teradu VII sama sekali tidak mengetahui dan tidak terlibat di dalam kepentinagan kelompok atau golongan yang di maksud oleh sodara pengadu. Jika itu dianggap benar harusnya sodara Pengadu bisa di buktikan dengan alat-alat bukti. 2. Bagaimana sodara pengadu bisa tau kalau ada dana operasional (berapa hibah atau bantuan lainnya) yang dalam dalil pengadu mengatakan sudah realisasi bulan juni 2026 ini? Sementara Teradu VII sampai bulan Agustus 2026 ini belum mengetahui dan belum menerima dana hibah atau bantuan lain yang di maksud Pengadu. 5. Bahwa Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) adalah lembaga yang berwenang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu agar berjalan sesuai dengan asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil (LUBER JURDIL). Dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Bawaslu berlandaskan pada Nilai-Nilai Inti yang menjadi Pedoman Moral, Etika, serta Profesionalisme seluruh jajaran Pengawas Pemilu. Nilai-nilai inti diatas diantaranya yakni Integritas, Keadilan, Kepastian Hukum, Profesionalisme, Kemandirian, Akuntabilitas dan Transparansi. Nilai-nilai inti Bawaslu menjadi fondasi Moral dan Etika dalam melaksanakan tugas Pengawasan Pemilu. Dengan Integritas, Keadilan, Profesionalisme, Kemandirian, Akuntabilitas, serta Transparansi, Bawaslu diharapkan mampu mewujudkan Pemilu yang Demokratis, Berintegritas, dan Dipercaya Oleh Rakyat. Saat ini, bagaimana Bawaslu, Bawaslu Provinsi Papua Tengah dan Bawaslu Kabupaten di Provinsi Papua Tengah dapat dipercaya oleh rakyat di seluruh Indonesia dan Provinsi Papua Tengah??? Jika dalam prakteknya malah jauh panggang dari api, dimana terbukti malah Para Teradu disebutkan diatas dalam menjalankankan tugas dan fungsinya justru terbukti sebagai aktornya yang merusak Nilai-nilai inti Bawaslu itu sendiri, hanya untuk mengamankan kepentingan pribadi serta selain untuk mengamankan kepentingan Pejabat Penguasa tertentu (Gubernur Provinsi Papua Tengah dan Bupati di Provinsi Papua Tengah) sebagaimana telah diuraikan dengan perbuatan dan tindakan yang telah dilakukan oleh Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu IV, Teradu V, Teradu VI, Teradu VII, Teradu VIII, Teradu IX, Teradu X, Teradu XI dan Teradu XII dalam uraian singkat kejadian diatas. Jawaban/Tanggapan Teradu VII: Bahwa dalam menjalankan setiap tugas dan wewenang Teradu VII sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Papua Tengah dalam menjalankan tugas setiap proses demokrasi yang berlandas pada Asas Pemilu (LUBER JURDIL). Setiap dugaan Pengadu dalam dalil, Teradu VII mengganggap tidak beralasan menurut hukum, melainkan narasi praduga yang di bangun oleh Pengadu. [2.4.5] PENJELASAN DAN JAWABAN TERADU VIII Bawah terhadap dalil Pengadu terhadap Teradu VIII selaku Anggota Bawaslu Provinsi Papua Tengah, perlu Teradu VIII sampaikan hal-hal sebagai berikut: 1. Dimana dalam Laporan Dumas Ke-1 (Pertama) tersebut diatas selain melaporkan Pengadu juga melaporkan: a. Teradu IV; b. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Papua Tengah (Romualdus PN); c. Kepala Bagian Administrasi Bawaslu Provinsi Papua (Layli); d. Staf Bawaslu RI; dan e. Pihak Yang Lainnya, Selain menjelaskan adanya keteribatan Teradu II dan Staf TA-nya yang telah menerima uang fee kegiatan sebagai jatahnya untuk Teradu II dan Staf TA- nya, selain untuk biaya kepada Teradu II guna mengamankan dan meluluskan TERADU VIII sebagai Calon Anggota Bawaslu Provinsi Papua Tengah PAW Tahun 2024, dan - TERADU XIII. Jawaban/Tanggapan Teradu VIII Teradu II guna mengamankan dan meluluskan Teradu VIII sebagai Calon Anggota Bawaslu Provinsi Papua Tengah PAW Tahun 2024. Bahwa Teradu VIII sebagai Pengganti Antar Waktu (PAW) Bawaslu Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 sampai saat ini, sama sekali Teradu VIII tidak ada kaitan dalam hal ini, sama sekali tidak tahu bahkan tidak mengenal. 2. Bahwa selain terkait dengan Laporan Dumas Ke-1 (Pertama) dan Laporan Dumas Ke-2 (Kedua) diatas, diduga, sebelumnya Teradu I dan Teradu II juga terbukti telah menunjukan sikap keberpihakannya dan upaya mengamankan serta melindungi Teradu V, Teradu VI, Teradu VII, Teradu VIII dan Teradu IX sejak Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2026 saat ini. Jawaban Sikap Keberpihakan Melindungi Teradu VIII Terbukti telah menunjukan sikap keberpihakannya dan upaya mengamankan serta melindungi Teradu V, Teradu VI, Teradu VII, Teradu VIII dan Teradu IX sejak Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2026 saat ini. Saya masuk sebagai PAW pada Tahun 2024, sesudah ketika Pemilihan Umum selesai dan Teradu VIII adalah salah satu Komisioner Bawaslu Papua Tengah yang masuk sebagai tahapan Pemilihan Umum sudah berakhir bahkan dalam hal ini Teradu VIII sama sekali tidak ada hubungan dengan masalah ini. 3. Bahwa pada Agustus 2024 lalu, untuk Teradu VIII pada saat mengikuti fit and proper Test Calon Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota Bawaslu Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 yang dilakukan oleh Teradu II (Teradu II langsung mendatangi dan melaksanakan test di Kantor Bawaslu Provinsi Papua Tengah dan ini tidak lazim terjadi, terjadi dimana seorang Koordinator Divisi Bawaslu turun langsung datang ke daerah (Provinsi Papua Tengah) dan kemudian diketahui, dimana tanpa menunggu waktu yang lama, Pengadu dan Teradu VIII sudah bisa mengetahui hasilnya lebih duluan dibandingkan yang lainnya, dimana Teradu VIII sudah dipastikan dan dinyatakan Terpilih sebagaimana dibuktikan dalam vide Bukti P–22, dan untuk kemudian dilantik sebagai Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota Bawaslu Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 sebagaimana dibuktikan dalam vide Bukti P–23. Dan ini diduga, dikarenakan adanya keterkaitan Pengadu dan Teradu II dan Staf TA-nya sesuai yang dijelaskan dalam Dumas Ke-1 (Pertama) pada angka nomor 3 diatas. Jawaban/Tanggapan Teradu VIII Bahwa Teradu VIII sama sekali tidak ada hubungan dan keterkaitan, ketika Teradu VIII mengikuti uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan sebagai Pengganti Antar Waktu (PAW) yang dilakuan oleh Pimpinan Bawaslu RI bahkan koordinasi komunikasi selama mengikuti fit and proper test yang di lakukan oleh pimpinan RI di kantor Bawaslu Papua Tengah. Pada saat mengikuti fit and proper test Calon Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota Bawaslu Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 yang dilakukan langsung melaksanakan test di Kantor Bawaslu Provinsi Papua Tengah. 4. Dan masih banyak lagi tindakan dan perbuatan Teradu V, Teradu VI, Teradu VII, Teradu VIII dan Teradu IX serta Eks Anggota Bawaslu Provinsi Papua Tengah 2023-2024 yang diketahui sering melakukan yang melanggar Integritas Penyelenggara Pemilu yaitu tindakan dan perbuatan Permintaan Uang (Gratifikasi dan Suap) kepada Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah serta Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Provinsi Papua Tengah pada Pilkada Tahun 2024 yang lalu. Jawaban/Tanggapan Teradu VIII Teradu VIII sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Papua Tengah tidak pernah permintaan uang gratifikasi dan memberikan suap dari pasangan calon oleh kandidat manapun. Selama Teradu VIII menjadi Anggota Bawaslu Provinsi Papua Tengah sejak diangkat sebagai PAW Tahun 2024 sampai saat ini. 5. Bahwa sebelumnya di Tahun 2024 lalu, Teradu I dan Teradu II juga diketahui dan terbukti bersikap tidak Profesional terkait jabatan dan kewenanganya sebagai Pimpinan Bawaslu RI yakni dimana terbukti telah berusaha keras untuk melindungi dan mengamankan Teradu V agar tetap menduduki jabatan sebagai Ketua Bawalu Provinsi Papua Tengah dan untuk Teradu VI juga tetap menduduki jabatan sebagai Koordinator SDMO Bawaslu Provinsi Papua Tengah yakni dengan melakukan perbuatan dan tindakan yaitu mengabaikan dan tidak memproses Hasil Pleno (Keputusan Tertinggi) Pemberhentian dan Pergantian Ketua Bawalu Provinsi Papua Tengah dan pergantian jabatan Koordinator Divisi pada Bawaslu Provinsi Papua Tengah yang telah dilakukan (diajukan) sebelumnya oleh Teradu VII, Teradu VIII dan Teradu IX. Jawaban/Tanggapan Teradu VIII Bahwa Teradu VIII ketika diangkat sebagai PAW pada Tahun 2024 dan diberikan undangan oleh staf Bawaslu untuk mengikuti menghadiri pleno pergantian Ketua Bawaslu Provinsi Papua Tengah dan hasil pleno dikirim ke Jakarta. Tetapi Teradu VIII pernah diklarifikasi oleh Bawaslu RI dan dari lima Komisioner pernah diberikan Surat Teguran kepada Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Papua Tengah dengan alasan mengganggu tahapan pemilihan berjalan. 6. Terakhir diketahui adanya paksaan dari Teradu V, Teradu VI, Teradu VII, Teradu VIII dan Teradu IX kepada Teradu X agar Mobil Dinas (Aset Negara) tersebut untuk segera dialihkan status kepemilikannya dan untuk diberikan sebaga milik pribadi kepada masing-masing Teradu V, Teradu VI, Teradu VII, Teradu VIII dan Teradu IX. Jawaban/Tanggapan Teradu VIII Dalam hal ini Teradu X belum pernah menyampaikan kepada Teradu VIII sebagai Anggota Bawaslu Papua Tengah menyangkut status mobil dinas menjadi mobil pribadi sampai saat ini. 7. Bahwa Teradu V dan Teradu VI merasa semua perbuatannya diatas tetap AMAN dan mereka bebas untuk berbuat apa saja sebagai Penyelenggara Pemilu sekaligus Penyelenggara Negara dikarenakan mereka terlindungi dan terjaga secara khusus oleh Teradu I dan Teradu II sehingga tidak ada siapapun yang dapat menggantikan mereka sekalipun perbuatan mereka tidak mencerminkan sosok Penyelenggara Pemilu sekaligus Penyelenggara Negara yang baik, berintegritas dan Profesional. AMAN dikarenakan saat ini Teradu I dan Teradu VI serta TERADU VIII adalah Tim Pemeriksa Pusat (Anggota DKPP ex officio Bawaslu) dan Tim Pemeriksa Daerah Unsur Bawaslu Provinsi Papua Tengah dan di back-up oleh Yulianus Nukowo (Eks Bawaslu Kabupaten Nabire 2018-2023/Unsur Masyarakat) pada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) Republik Indonesia sehingga Teradu V, Teradu VI dan Teradu VII merasa yakin akan aman dan tidak akan tergantikan oleh siapapun sekalipun diketahui bermasalah dalam tugasnya di Bawaslu Provinsi Papua Tengah dari awal menjabat sampai saat ini. Jawaban/Tanggapan Teradu VIII Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) Republik Indonesia sehingga Teradu V, Teradu VI dan Teradu VII merasa yakin akan aman dan tidak akan tergantikan oleh siapapun sekalipun diketahui bermasalah dalam tugasnya di Bawaslu Provinsi Papua Tengah dari awal menjabat sampai saat ini. Teradu VIII sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Papua Tengah sekaligus sebagai TPD unsur Bawaslu tidak pernah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum atau melanggar Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Kode Etik Penyelenggara Pemilu selama menjadi penyelenggara. 8. Selanjutnya sesuai perintah dari Teradu I dan Teradu II, kemudian Teradu III mengangkat dan melantik Teradu X sebagai Kepala Bagian Administrasi Bawaslu Provinsi Papua Tengah (menggantikan Pengadu) berdasarkan usulan nama*) dari Gubernur Bawaslu Provinsi Papua Tengah (dan untuk diikuti dan disetujui oleh TERADU V, Teradu VI, Teradu VII, Teradu VIII dan Teradu IX setelah mendapatkan persetujuan akhir dari Teradu I dan Teradu II pasca Teradu I dan Teradu II dihubungi langsung secara khusus oleh Gubernur Bawaslu Provinsi Papua Tengah). Pegawai Negeri Sipil Daerah Pemerintah Kabupaten Paniai yang diketahui merupakan “orang titipan” dari Gubernur Provinsi Papua Tengah. Jawaban/Tanggapan Teradu VIII. Berdasarkan usulan nama dari Gubernur Bawaslu Provinsi Papua Tengah (dan untuk di ikuti dan disetujui oleh Teradu V, Teradu VI, Teradu VII, Teradu VIII dan Teradu IX setelah mendapatkan persetujuan. Teradu VIII sama sekali tidak tahu, setahu Teradu VIII karena pergantian pejabat sementara Plh/Plt Sekretaris Bawaslu Papua Tengah adalah kewenangan Sekretaris Jenderal Bawaslu RI. Teradu VIII sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Papua Tengah tidak ada hubungan sama sekali dengan Gubernur Papua Tengah. 9. Diduga setelah mengamankan Teradu V, Teradu VI, Teradu VII, Teradu IX, Teradu XII dan Teradu XIII maka kemudian tugas selanjutnya yang harus dilakukan TERADU V, Teradu VI, Teradu VII, Teradu VIII dan Teradu X kemudian adalah untuk bertugas mengamankan kepentingan Gubernur Provinsi Papua Tengah (dan Partai Pengusungnya) pada Pileg Tahun 2029 dan Pilkada Gubernur Provinsi Papua Tengah periode selanjutnya (jika Pilkada normal dan tidak melalui Pemilihan DPRD Prov); Diduga disisi lain tentunya Bawaslu Provinsi Papua Tengah (Teradu V, Teradu VI, Teradu VII, Teradu VIII, Teradu IX, Teradu X dan Teradu XI) secara otomatis akan mendapatkan DANA OPERASIONAL (berupa hibah atau bantuan lainnya) tiap tahunnya dari Gubernur Provinsi Papua Tengah karena keberadaan Teradu X di Bawaslu Provinsi Papua Tengah saat ini sebagai Pengelola sekarang (telah diangkat oleh SK Ketua Bawaslu menjadi KPA dan dipersiapkan (percepatan) menjadi Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Papua Tengah (Definitif) dalam waktu dekat). Dan DANA OPERASIONAL tersebut diatas akan segera terealisasi di Bulan Juni 2026 ini; Jawaban/Tanggapan Teradu VIII Kemudian adalah untuk bertugas mengamankan kepentingan Gubernur Prov Papua Tengah (dan Partai Pengusungnya) pada Pileg Tahun 2029 dan Pilkada Gubernur Prov Papua Tengah periode selanjutnya (jika Pilkada normal dan tidak melalui Pemilihan DPRD saya sebagai komisioner bawaslu papua tengah sama sekali tidak ada hubungan kepentingan pemilihan kedepan sama sekali tidak ada keterkaitan. Diduga disisi lain tentunya Bawaslu Provinsi Papua Tengah (Teradu V, Teradu VI, Teradu VII, Teradu VIII, Teradu IX, Teradu X dan Teradu XI) secara otomatis akan mendapatkan DANA OPERASIONAL (berupa hibah atau bantuan lainnya) tiap tahunnya dari Gubernur Provinsi Papua Tengah, Dana oprasional hibah bukan hanya Bawaslu Papua Tengah saja yang mendapat tetapi KPU Provinsi Papua Tengah juga tahun kemarin ada bantuan Hibah bukan Bawaslu saja yang menjawab proposal. Dan sama sekali di Lembaga Bawaslu keterkaitan dengan bantuan lain yang di maksud. 10. Bahwa Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) adalah lembaga yang berwenang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu agar berjalan sesuai dengan asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil (LUBER JURDIL). Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Bawaslu berlandaskan pada Nilai- Nilai Inti yang menjadi Pedoman Moral, Etika, serta Profesionalisme Seluruh Jajaran Pengawas Pemilu. Nilai-Nilai Inti diatas diantaranya yakni Integritas, Keadilan, Kepastian Hukum, Profesionalisme, Kemandirian, Akuntabilitas dan Transparansi. Nilai-Nilai Inti Bawaslu menjadi Fondasi Moral dan Etika dalam melaksanakan tugas pengawasan pemilu. Dengan Integritas, Keadilan, Profesionalisme, Kemandirian, Akuntabilitas, serta Transparansi, Bawaslu diharapkan mampu mewujudkan Pemilu yang Demokratis, Berintegritas, dan Dipercaya Oleh Rakyat. Saat ini, bagaimana Bawaslu, Bawaslu Provinsi Papua Tengah dan Bawaslu Kab di Provinsi Papua Tengah dapat dipercaya oleh rakyat di seluruh Indonesia dan Provinsi Papua Tengah??? Jika dalam prakeknya malah jauh panggang dari api, dimana terbukti malah Para TERADU disebutkan diatas dalam menjalankankan tugas dan fungsinya justru terbukti sebagai aktornya yang merusak Nilai-Nilai Inti Bawaslu itu sendiri, hanya untuk mengamankan kepentingan Pribadi serta selain untuk mengamankan kepentingan Pejabat Penguasa tertentu (Gubernur Provinsi Papua Tengah dan Bupati di Provinsi Papua Tengah) sebagaimana telah diuraikan dengan perbuatan dan tindakan yang telah dilakukan oleh Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu IV, Teradu V, Teradu VI, Teradu VII, Teradu VIII, Teradu IX, Teradu X, Teradu XI dan Teradu XII dalam uraian singkat kejadian diatas. Jawaban/Tanggapan Teradu VIII Teradu VIII tidak berpikir kepentingan pribadi serta selain untuk mengamankan kepentingan pejabat penguasa selama Teradu VIII Anggota Bawaslu Papua Tengah, bahkan tidak pernah melanggar nilai nilai demokrasi dan menjadi aktor yang merusak nilai nilai inti dari pada Bawaslu. 11. Bahwa berdasarkan uraian diatas dan diduga Perbuatan Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu IV, Teradu V, Teradu VI, Teradu VII, Teradu VIII, Teradu IX, Teradu X, Teradu XI dan Teradu XII telah melanggar Sumpah dan Janji serta Integritas sebagai Penyelenggara Pemilu sekaligus sebagai Penyelenggara Negara dan melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu, maka akhirnya Pengadu harus menindaklanjuti hal ini dengan melaporkannya sebagai Laporan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) RI. Jawaban/Tanggapan Teradu VIII Maka dengan ini Teradu VIII sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Papua Tengah tidak sama sekali melanggar Sumpah dan Janji serta Integritas sebagai Penyelenggara Pemilu sekaligus sebagai Penyelenggara Negara dan melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan menjalakan asas dan prinsip pada dasarnya Kode Etik Penyelenggara Pemilu. [2.4.6] PENJELASAN DAN JAWABAN TERADU IX Bahwa setelah membaca dan mencermati pokok aduan yang khusus ditujukan kepada Teradu IX, maka Teradu IX tidak dapat menemukan pokok aduan yang khusus ditujukan kepada Teradu IX, namun Teradu IX dapat memberikan keterangan ataupun tanggapan sebagai berikut: 1 Bahwa Teradu IX selama mengikuti Seleksi Calon Anggota Bawaslu Provinsi Papua Tengah pada Tahun 2023, Teradu IX tidak pernah mendengar isu ataupun prasangka sebagaimana dalam aduan Pengadu; 2 Bahwa Teradu IX mengikuti Seleksi Calon Anggota Bawaslu Provinsi Papua Tengah sesuai dengan Jadwal dan Tahapan sebagaimana yang ditentukan oleh Tim seleksi pada saat itu; 3 Bahwa Teradu IX benar telah menerima Transfer Uang dari Pengadu pada Tanggal 23 Desember 2024 selama Januari sd Desember 2024 yang ditujukan untuk membayar Sewa Mobil sebesar Rp 75.000.000,- meskipun Teradu IX tidak pernah meminta kepada Pengadu. (vide Bukti T.IX-1); 4 Bahwa Teradu IX telah mengembalikan temuan BPK tentang kelebihan Perjalanan Dinas sebesar Rp. 10.032.000,- pada tanggal 13 Februari 2026 (vide Bukti T.IX-2) [2.4.7] PENJELASAN DAN JAWABAN TERADU X Bahwa setelah membaca dan mencermati serta mencari cari pokok aduan yang khusus ditujukan kepada Teradu X dimulai dari uraian singkat kejadian sampai dengan kesimpulan, maka Teradu X dapat menemukan pokok aduan sebagai berikut: 1. Terkait Pokok Pengaduan Pengadu bahwa Teradu X Proses Mutasi ASN dan dilantik Sebagai Kepala Bagian Administrasi Bawaslu Provinsi Papua Tengah serta ditunjuk sebagai Pelaksana Harian Sekrertariat Bawaslu Provinsi Papua Tengah sebelum Teradu menjadi Pegawai Organik Bawaslu per 1 April 2026. Terhadap Pokok Pengaduan Pengadu sebagaimana dimaksud, Teradu X dapat memberikan jawaban sebagai berikut: a. Bahwa Teradu X mendapatkan persetujuan untuk menjadi Pegawai Organik Bawaslu sejak tanggal 5 Februari 2026 berdasarkan Surat Persetujuan Sekretaris Jenderal Bawaslu Republik Indonesia Nomor B-525/KP.03.06/SJ/02/2026 dan Surat Persetujuan Bupati Paniai Nomor 800/248/BUP Tanggal 6 Februari 2026 (Bukti T.X-1); b. Bahwa Teradu X diangkat menjadi Kepala Bagian Administrasi Pada Sekretariat Bawaslu Provinsi Papua Tengah pada Tanggal 13 Februari 2026 berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Bawaslu RI Nomor 113/KP.04/SJ/02/2026 (Bukti T.X-2); c. Bahwa Teradu X ditunjuk sebagai Pelaksana Harian Sekretaris Bawaslu Provinsi Papua Tengah berdasarkan Surat Sekretaris Jenderal Bawaslu RI Nomor143/KP.05.01/SJ/03/2026 Tanggal 5 Maret 2026 Terhitung Mulai Tanggal 6 Maret 2026. (Bukti T.X-3); d. Bahwa Teradu X dimutasi menjadi pegawai organik Bawaslu terhitung sejak 1 April 2026 berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Bawaslu Republik Indonesia Nomor B-1302/KP.03.06/SJ/03/2026 Tanggal 16 Maret 2026 (Bukti T.X-4); e. Bahwa Teradu X ditunjuk sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Bawaslu Provinsi Papua Tengah Berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 61/Ku.01.00.K1/03/2026 Tentang Perubahan Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 47/Ku.01.00/K1/02/2026 Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna anggaran dan Kuasa Pengguna Barang Satuan kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi. (Bukti T.X-5); f. Bahwa Teradu X dilantik sebagai Kepala Bagian Administrasi Bawaslu Provinsi Papua Tengah pada tanggal 13 Februari 2026. Teradu X Ambil alih tugas dan wewenang serta mengaktifkan aktifitas perkantoran di lembaga bawaslu se Provinsi Papua Tengah Dan mendapatkan Plh Kasek Bawaslu Provinsi Papua Tengah pada tanggal 5 Maret 2026 adalah: 1) Plh. Kasek berada di Jayapura dengan adanya keterbatasan dana operasional di lingkungan bawaslu, maka jarang Plh. Kasek ke nabire dimana ada Kantor Bawaslu Provinsi Papua Tengah; 2) sejak Pengadu menjabat sebagai Kabag Adminsitrasi Bawaslu Provinsi Papua Tengah (Pejabat Pembuat Komitmen) serta Plt Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Papua Tengah diduga merugikan Keuangan Negara Miliaran Rupiah dalam Pengelolaan Dana Pilkada Serentak Tahun 2024 sehingga menurut ketentuan terkait Disiplin PNS Pengadu melanggar ketentuan Pasal 5 huruf h Juncto Pasal 13 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Displin PNS yaitu: PNS Dilarang “Melakukan Kegiatan yang merugikan Negara” dan berdampak Negatif pada Instansi. Hal ini dikuatkan dengan terdapat Temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Papua Tengah atas Pengelolaan Belanja Pilkada Serentak Tahun 2024 Bawaslu Provinsi Papua Tengah yang tidak dipertanggungjawabkan serta tidak disetor ke Kas Negara sampai dengan berakhirnya masa waktu (selama 60 hari). Hal ini bersesuaian dengan Surat Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Papua Tengah Nomor 11/T/S.LHP/DJPKN-VI.NBR/PPD.01/12/2025 Tanggal 16 Desember 2025 Perihal Hasil Pemeriksaan Kepatuhan Atas Pengelolaan Belanja Pilkada Serentak Tahun 2024 Periode Tahun 2024 s.d Semester I Tahun 2025 pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah, Bawaslu Kabupaten Mimika dan Bawaslu Kabupaten. (Bukti T.X-6); 3) Pengadu telah menjabat sebagai Sekretaris Inspektorat Kabupaten Intan Jaya sejak 10 Oktober 2025 berdasarkan Keputusan Bupati Intan Jaya Nomor SK.821.3-47 Tanggal 10 Oktober 2025. (Bukti T.X-7) g. Bahwa Menurut Teradu X meskipun secara dejure Teradu X menjadi pegawai organik Bawaslu sejak 1 April 2026, namun secara defacto Teradu X telah mendapatkan persetujuan Mutasi dari atasan Teradu X yaitu Pejabat Pembina Kepegawaian di Instansi Asal dan Instansi tertuju sebelum Teradu X dilantik sebagai Kepala Bagian Administrasi di Bawaslu Provinsi Papua Tengah yaitu Tanggal 13 Februari 2026, sepanjang Teradu X adalah seorang PNS yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan dan golongan untuk dilantik menjadi Pejabat Administrator (Kepala Bagian) pada suatu Instansi atau unit Kerja di lingkungan pemerintahan tertentu. Lagipula Pengadu bukanlah atasan dari Teradu X di Instansi asal yang berhak untuk mengajukan keberatan. 2. Terkait Pokok Pengaduan Pengadu bahwa Teradu X kedekapan dengan Bawaslu Provinsi Papua tengah dan Kepala Daerah. Terhadap Pokok Pengaduan Pengadu sebagaimana dimaksud, Teradu X dapat memberikan jawaban sebagai berikut: a. Bahwa Teradu X tidak ada kaitanya dengan aduan pengadu karena tidak ada alasan dan bukti yang mendasar; b. Bahwa Teradu X sebagai ASN siap untuk Rotasi Mutasi dalam birokrasi kapan dan dimana saja sesuai dengan kebutuhan dalam jabatan. [2.4.8] PENJELASAN DAN JAWABAN TERADU XI Adapun Jawaban Teradu XI sebagai berikut: 1. Bahwa pada pokoknya Teradu XI menolak semua dalil yang disampaikan Pengadu sebagaimana terdapat dalam FORM I-P/L DKPP Pengadu, pada Rabu, 1 Juli 2026, kecuali yang secara tegas diakui kebenaranya oleh Teradu XI; 2. Bahwa terhadap pokok aduan Pengadu pada point 7 mengenai laporan masyarakat atau Dumas ke 2 dari Pelapor (MT dan TIM) di Jayapura Tanggal 6 Januari 2026 yang ditujukan kepada Teradu I, Teradu II dan Teradu III terkait Teradu V, Teradu VI, Teradu VII, Teradu IX dan Eks Anggota Bawaslu Provinsi Papua Tengah 2023-2024, Teradu XI, Teradu XII dan Mantan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Papua 2024, Teradu XI tidak pernah menerima ataupun mengetahui hal tersebut baik secara pribadi Teradu XI, maupun secara kelembagaan di Bawaslu Provinsi Papua Tengah. Dan Teradu XI terhadap hal ini tidak pernah mendapatkan undangan resmi secara tertulis dari Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi Papua Tengah untuk mengklarifikasi hal tersebut; 3. Bahwa pada pokoknya, terkait dengan aduan Pengadu pada poin 7, Teradu XI menerangkan bahwa Teradu XI pernah menerima surat dari Pengadu yang pada intinya memuat permintaan pengembalian sejumlah uang. Teradu XI memahami bahwa surat tersebut disampaikan atas nama pribadi Pengadu dan bukan merupakan surat yang diterbitkan oleh lembaga. Sehubungan dengan hal tersebut, Teradu XI menerangkan bahwa berdasarkan pengetahuan dan pemahamannya, perlu dilakukan pengecekan dan verifikasi terlebih dahulu terkait dengan sejumlah uang sebagaimana dimaksud dalam surat Pengadu. Oleh karena itu, Teradu XI akan berkoordinasi dan melakukan pengecekan kepada Bagian Keuangan Bawaslu Provinsi Papua Tengah untuk memperoleh kejelasan mengenai transaksi yang dimaksud, sehingga apabila terdapat kewajiban pengembalian, pelaksanaannya dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan serta sebagaimana yang dimaksud dalam aduan Pengadu pada poin 7. Hal tersebut dilakukan oleh Teradu XI sebagai bentuk kehati-hatian dan untuk memastikan proses pengembalian dapat dilaksanakan secara tepat dan sesuai dengan peruntukannya. 4. Bahwa pada pokoknya terhadap aduan Pengadu pada poin 8 Teradu XI dapat menjelaskan: a. Bahwa Teradu XI adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di BPMK (Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung) Kabupaten Deiyai Provinsi Papua Tengah, kemudian sekitar Tahun 2023 Pengadu menghubungi Teradu XI untuk membantunya di Sekretariat Bawaslu Provinsi Papua Tengah yang pada waktu itu Pengadu sebagai Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Papua Tengah, dan Teradu XI memberikan jawaban untuk siap membantunya di Sekretariat Bawaslu Provinsi Papua Tengah; b. Bahwa Teradu XI diusulkan oleh Pengadu selaku Koordinator Sekretariat Bawaslu Provinsi Papua Tengah kepada Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Papua untuk ditunjuk sebagai PPK pada Sekretariat Bawaslu Provinsi Papua Tengah, pada saat Bawaslu Provinsi Papua Tengah belum menjadi Satuan Kerja mandiri dan masih berada di bawah naungan Bawaslu Provinsi Papua. Sehubungan dengan aduan Pengadu pada poin 8 mengenai dugaan keterlibatan Teradu XI dalam pembagian uang sewa kendaraan yang bersumber dari Dana Hibah Provinsi Papua Tengah Tahun 2023, Teradu XI menerangkan bahwa penunjukan sebagai PPK pada saat itu sebatas untuk memenuhi dan melengkapi kebutuhan administrasi. Mengingat keterbatasan pemahaman Teradu XI dalam bidang pengelolaan keuangan, pelaksanaan administrasi, pengelolaan, dan penggunaan dana dimaksud tidak dilakukan atas inisiatif atau pertimbangan mandiri Teradu XI, melainkan dilaksanakan berdasarkan arahan dari Pengadu selaku Koordinator Sekretariat Bawaslu Provinsi Papua Tengah. 5. Bahwa pada pokoknya terhadap aduan Pengadu pada poin 9 garis datar (-) yang kedua, merupakan tuduhan yang tidak berdasar dan tidak benar dimana Pengadu menuduh Teradu XI telah melakukan perbuatan yang melanggar integritas, tidak profesional dan terbukti melakukan dugaan bagi- bagi Uang (Korupsi) serta Tindakan Teradu I, Teradu II dan Teradu IV yang terbukti telah bersikap tidak adil. Teradu XI tidak pernah melakukan itu, karna selama Teradu XI bekerja di Bawaslu Provinsi Papua Tengah dan sebagai PPK tahun 2023 Sekretariat Bawaslu Provinsi Papua Tengah hanya Pengadu yang mengetahui, mengurus dan menjalankan Administrasi berkaitan dengan keuangan Bawaslu Provinsi Papua Tengah selama Pengadu bekerja di Bawaslu Provinsi Papua Tengah; 6. Bahwa terhadap aduan Pengadu pada poin 18 huruf a garis datar (-) yang ketiga, Teradu XI menerangkan bahwa istri Teradu XI benar bekerja di Puskesmas Siriwini Kelurahan Siriwini, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah, namun bukan berprofesi sebagai bidan, melainkan sebagai Analis Kesehatan pada Laboratorium, dan tidak benar jika istri Teradu XI yang memeriksa kesehatan dan kandungan Saudari Angelica Sineri. Istri Teradu XI tidak mengetahui aduan Pengadu pada poin 18. Bukti Ijazah Analisis Kesehatan Istri Teradu XI di lampirkan. Sedangkan terhadap aduan Pengadu pada poin 18 huruf a garis datar (-) keempat, Teradu XI tidak pernah menyampaikan hal tersebut kepada Saudari Marina Mnsen. 7. Bahwa terhadap aduan Pengadu pada poin 21, poin 22 dan lampiran bukti- bukti, dari Bukti P-39, Bukti P-40, Bukti P-41, Bukti P-42, Bukti P-43, Bukti P-44, Bukti P-45, Bukti P-46, Bukti P-47, Bukti P-48, Bukti P-49 tidak ada kaitanya dengan Teradu XI; [2.4.9] PENJELASAN DAN JAWABAN TERADU XII Bahwa Teradu XII tidak hadir dalam sidang pemeriksaan tanggal 13 Agustus 2026, serta tidak memberikan jawaban tertulis maupun lisan. [2.4.10] PENJELASAN DAN JAWABAN TERADU XIII Bahwa setelah membaca dan mencermati keseluruhan Pengaduan dan atau Laporan serta mencari/memilah pokok aduan yang khusus ditujukan kepada Teradu XIII, dapat dijelaskan inti pokok aduan dan penjelasan sebagai berikut: A. Terkait Pokok Pengaduan Pengadu sebagaimana pada angka 5 bagian Teradu XIII sebagaimana dalam vide Bukti P-6 pada halaman 6 Laporan Dumas (1) yaitu terkait screenshot percakapan whatsapp WA antara Pengadu dan Teradu XIII dapat di uraikan penjelasan sebagai berikut: 1. Bahwa dalam percakapan melalui WA antara Pengadu dan Teradu XIII adalah sebagai bagian Relasi Kerja sesama Pegawai Negeri Sipil untuk saling membantu dan memberikan referensi dalam pelaksanaan tugas dan kerja; 2. Bahwa dalam Proses Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah pada Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan yang berperan berdasarkan tugas dan tanggung jawabnya terdiri dari: a. Kuasa Pengguna Angguna yaitu George Aunsi; b. Pejabat Pembuat Komitmen yaitu George Aunsi; c. Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa yaitu Layla Mauliana Irmawati. Selanjutnya, keberadaan Pengadu tidak memiliki jabatan dan kewenangan serta peran apapun dalam Pengadaan Barang dan Jasa pada Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan dan hingga sidang terhormat ini dilaksankan Teradu XIII tidak pernah Bertemu dengan Pengadu; 3. Bahwa sebagaimana diadukan oleh Pengadu bahwa Teradu XIII telah menerima uang atau fee dari Pihak ketiga dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah pada Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan, yaitu Pengadaan Penanda Identitas dan Pakaian Dinas Lapangan adalah suatu tuduhan yang mengada-ada tanpa bukti dan dinyatakan fitnah; 4. Bahwa sebagaimana diadukan oleh Pengadu bahwa Teradu XIII dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yaitu Pengadaan Penanda Identitas dan Pakaian Dinas Lapangan telah menerima uang dan/atau fee dan membagi-bagikan uang tersebut baik kepada Pimpinan Komisioner; kepada atasan langsung dan juga kepada teman-teman Staf adalah suatu tuduhan yang mengada-ada tanpa alat bukti dan dinyatakan fitnah; 5. Teradu XIII merasa keberatan dan meminta kepada Pengadu untuk segera mencabut tuduhan bahwa Teradu XIII menerima uang dan fee dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah pada Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan dan merupakan pencemaran nama baik. B. Terkait Pokok Pengaduan Pengadu sebagaimana pada angka 6 bagian Teradu XIII sebagaimana dalam Paragraf kedua pada halaman 7 Laporan Dumas (1) yaitu Teradu XIII tidak mendapat Surat Teguran dapat di uraikan penjelasan sebagai berikut: Bahwa terkait hal ini tidak ada hubungannya dengan Teradu XIII karena masalahan Pembebasan Tugas Sementara dari Jabatan sebagai Kasek Provinsi Papua Tengah, Romualdus PN adalah terkait pelaksanaan tugas dan tanggungjawab dari yang bersangkutan. C. Terkait Pokok Pengaduan Pengadu sebagaimana pada angka 9 bagian Teradu XIII sebagaimana dalam Paragraf kedua pada halaman 8 Laporan Dumas (1) yaitu Teradu XIII dan Teradu lainnya telah melakukan perbuatan yang melanggar Integritas, Tidak Profesional dan terbukti melakukan dugaan menerima uang (Korupsi) dapat diuraikan dengan penjelasan sebagai berikut: 1. Bahwa sebagaimana diadukan oleh Pengadu bahwa Teradu XIII telah melakukan perbuatan yang melanggar Integritas dan Profesional, bahwa hingga saat ini Teradu XIII tidak pernah menerima Surat Teguran dari atasan langsung sehingga hal ini tidak benar; 2. Bahwa sebagaimana diadukan oleh Pengadu melakukan dugaan menerima uang (Korupsi) bagi Teradu XIII menyampaikan tidak pernah menerima uang dan atau barang dalam bentuk apapuan, maka tuduhan ini mengada-ada tanpa bukti dan dinyatakan fitnah; D. Berdasarkan uraian Jawaban diatas pada [2.4.10] maka Teradu XIII, menyimpulkan bahwa: 1. Pokok pengaduan Pengadu tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum; 2. Teradu XIII dalam melaksankan tugas dan tanggjawab, serta wewenang dan kewajiban sebagai PNS dengan menaati prosedur, mekanisme dan tata kelola kelembagaan sebagaimana peraturan perundang-undangan terkait Kepemiluan dan Kepegawaian; 3. Teradu XIII memohon kepada Yang Mulia Majelis Sidang DKPP RI untuk menjatuhkan Putusan berupa Menolak Pengaduan Pengadu untuk seluruhnya, dan Merehahabilitasi nama baik Teradu XIII sebagai Penyelenggara Pemilu dan/atau jika Majelis Sidang DKPP RI berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya. [2.5] PETITUM PARA TERADU Berdasarkan uraian di atas pada [2.4.1] s.d. [2.4.11], Para Teradu memohon kepada Majelis Sidang DKPP sebagai berikut: [2.5.1] PETITUM TERADU I DAN TERADU II Berdasarkan seluruh uraian Jawaban Teradu I dan Teradu II pada [2.4.1], maka seluruh dalil Pengaduan Pengadu tidak terbukti, sehingga Pengaduan Pengadu tidak beralasan menurut hukum dan etika. Oleh karenanya, Teradu I dan Teradu II mohon kepada Yang Mulia Majelis DKPP untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut: 1. Menolak pengaduan Pengadu untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Teradu I dan Teradu II tidak terbukti melanggar kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara Pemilu; 3. Merehabilitasi nama Teradu I dan Teradu II selaku Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia; dan 4. Apabila Majelis DKPP berpandapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.5.2] PETITUM TERADU III DAN TERADU IV Berdasarkan seluruh uraian Jawaban Teradu III dan Teradu IV pada [2.4.2] di atas, maka seluruh dalil Pengaduan Pengadu tidak terbukti, sehingga Pengaduan Pengadu tidak beralasan menurut hukum dan etika. Oleh karenanya, Teradu III dan Teradu IV mohon kepada Yang Mulia Majelis DKPP untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut: 1. Menolak pengaduan Pengadu untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Teradu III dan Teradu IV tidak terbukti melanggar kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara Pemilu; 3. Merehabilitasi nama Teradu III dan Teradu IV selaku Sekretaris Jenderal dan Deputi Bidang Administrasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia; dan 4. Apabila Majelis DKPP berpandapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.5.3] PETITUM TERADU V DAN TERADU VI Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas pada [2.4.3], Teradu V dan Teradu VI memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu untuk memutus Pengaduan ini, sebagai berikut: 1. Menolak Pengaduan Pengadu untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Teradu V dan Teradu VI sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Papua Tengah tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu; 3. Merehabilitasi Teradu V dan Teradu VI dalam kedudukannya sebagai penyelenggara pemilu; 4. Apabila Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.5.4] PETITUM TERADU VII Berdasarkan seluruh uraian jawaban Teradu VII pada [2.4.4], maka seluruh dalil pengadu tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum. Oleh karenanya, Teradu VII mohon kepada Yang Mulia Majelis DKPP untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut: 1. Menyatakan Teradu VII tidak terbukti melanggar kode etik dan pedoman perilaku penyelanggara pemilu dan hukum yang lain; 2. Menolak pengaduan Pengadu untuk seluruhnya; 3. Merehabilitasi nama baik Teradu VII selaku Anggota Bawaslu Provinsi Papua Tengah; 4. Apabila Majelis DKPP berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.5.5] PETITUM TERADU VIII Berdasarkan seluruh uraian jawaban Teradu VIII pada [2.4.5], maka seluruh dalil pengaduan Pengadu tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum. Oleh karananya, Teradu VIII mohon kepada yang Mulia Majelis DKPP untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut: 1. Menyatakan Teradu VIII tidak terbukti melanggar kode etik dan pedoman perilaku penyelanggara pemilu dan hukum yang lain; 2. Menolak pengaduan Pengadu untuk seluruhnya; 3. Merehabilitasi nama baik Teradu VIII selaku Anggota Bawaslu Provinsi Papua Tengah; 4. Apabila Majelis DKPP berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.5.6] PETITUM TERADU IX Berdasarkan Keterangan/Jawaban pada [2.4.6] maka Teradu IX menyimpulkan bahwa: 1. Pokok Pengaduan Pengadu tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum; 2. Teradu IX telah melaksanakan Tugas Wewenang dan Kewajiban sebagai Penyelenggara Pemilu yaitu sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Papua Tengah; 3. Teradu IX memohon kepada Yang Mulia Majelis Sidang DKPP RI untuk menjatuhkan Putusan dengan merehabilitasi Teradu IX atau Jika Majelis Sidang DKPP berpendapat lain, Mohon Putusan seadil-adilnya. [2.5.7] PETITUM TERADU X Berdasarkan seluruh uraian fakta, jawaban, alat bukti dan Dasar Hukum yang telah disampaikan pada [2.4.7], Teradu X memohon kepada Majelis Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut: 1. Menolak seluruh pengaduan pengadu terhadap Teradu X untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Teradu X tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana yang didalilkan oleh Pengadu; 3. Mereabilitasi nama baik, kehormatan, harkat, dan martabat Teradu X selaku Kepala Bagian Administrasi dan (Pelaksana Harian Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Papua Tengah) 4. Menyatakan seluruh tindakan, pengangkatan, dan penugasan Teradu X sebagai Kepala Bagian Administrasi dan Pelaksana Harian Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Papua Tengah telah dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 5. Memulihkan seluruh Hak dan Kedudukan Teradu X sebagaimana sebelum adanya pengaduan a quo; Jika Majelis Hakim DKPP Republik Indonesia berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (ex aequo et bono). [2.5.8] PETITUM TERADU XI Bahwa berdasarkan uraian jawaban Teradu XI pada [2.4.8] di atas, Teradu XI mohon kepada Yang Mulia Ketua dan Anggota Sidang DKPP Perkara Nomor 13- PKE-DKPP/VII/2026 berkenan untuk memutuskan: 1. Menerima dan menggabulkan seluruh jawaban Teradu XI; 2. Menolak aduan Pengaduan terhadap Teradu XI; 3. Menyatakan Teradu XI tidak terbukti melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu; 4. Menyatakan tidak memberhentikan Teradu XI dari Jabatannya sebagai Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, dan Hukum Bawaslu Provinsi Papua Tengah; 5. Apabila Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.5.9] PETITUM TERADU XII Bahwa Teradu XII tidak hadir dalam sidang pemeriksaan tanggal 13 Agustus 2026, serta tidak menyampaikan Petitum. [2.5.10] PETITUM TERADU XIII Berdasarkan seluruh uraian fakta, jawaban, alat bukti dan dasar hukum yang telah disampaikan, Teradu XIII memohon kepada Majelis Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut: 1. Menolak seluruh pengaduan Pengadu terhadap Teradu XIII untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Teradu XIII tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana yang didalilkan oleh Pengadu; 3. Merehabilitasi nama baik, kehormatan, harkat dan martabat Teradu XIII selaku Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan; 4. Menyatakan seluruh tindakan, pengangkatan dan penugasan Teradu XIII sebagai Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan telah dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 5. Memulihkan seluruh Hak dan Kedudukan Teradu XIII sebagaimana sebelum adanya pengaduan a quo; 6. Jika Majelis Hakim DKPP Republik Indonesia berpendapat lain maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (ex aequo et bono). [2.6] BUKTI PARA TERADU Bahwa untuk membuktikan jawaban dan pembelaannya, Para Teradu mengajukan alat/barang bukti sebagai berikut: [2.6.1] BUKTI TERADU I DAN TERADU II Bahwa untuk membuktikan jawaban dan pembelaannya, Teradu I dan Teradu II mengajukan alat/barang bukti yang diberi kode T.I.II-1 s.d. T.I.II-37 dan T.I.II- 40 sebagai berikut: KODE BUKTI KETERANGAN Surat Tugas Tim Pemeriksaan Disiplin atas Aduan T.I.II-1 Masyarakat Nomor: 1118/PW.09/SJ/12/2025 tertanggal 15 Desember 2025. a. Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor: 5212/KP.04.01/SJ/12/2025 tentang Pembebasan Sementara Pejabat Administrator di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah atas nama Muh. Amin Ramin, S.STP., dari Jabatan Kepala Bagian Administrasi Sekretariat Bawaslu Provinsi Papua Tengah. b. Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor T.I.II-2 5211/KP.04.01/SJ/12/2025 tentang Pembebasan Sementara Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah atas nama Dr. Romualdus Philippus Nuhujanan, S.Pd., MM., dari Jabatan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Papua Tengah. c. Hasil screenshot Laporan Temuan Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan RI. a. Surat Perjanjian Kerja Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Nomor: 1110.1/KP.01.00./SJ/05/2022 tanggal 9 Mei 2022. b. Surat Perjanjian Kerja Pegawai Pemerintah Non Pegawai T.I.II-3 Negeri Nomor: 0008.1/KP.01.00./SJ/01/2023 tanggal 2 Januari 2023. c. Surat Nomor: 1568/KP.11/SJ/08/2023 perihal Pemutusan Kontrak Kerja Pegawai tertanggal 18 Agustus 2023. Pengumuman Nomor: 87/HK.01/K1/02/2023 tentang Pembentukan Tim Seleksi Calon Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat, Calon Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua, Calon Anggota T.I.II-4 Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah, Calon Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan, Dan Calon Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan Periode Tahun 2023-2028 tertanggal 12 Februari 2023. Keputusan Ketua Bawaslu Nomor: 0223.04.1/HK.01.01/K1/02/2023 tentang Penetepan T.I.II-5 Anggota Tim Seleksi Calon Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Masa Jabatan 2023 tertanggal 13 Februari 2023. Keputusan Ketua Bawaslu Nomor: 108/HK.01.01/K1/03/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Anggota T.I.II-6 Bawaslu Provinsi Papua, Anggota Bawaslu Provinsi Papua Selatan, Anggota Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan, Anggota Bawaslu Provinsi Papua Tengah Masa jabatan 2023- 2028 tertanggal 03 Maret 2023. Berita Acara Pemeriksaan Keabsahan dan Legalitas Berkas T.I.II-7 Bakal Calon Anggota Bawaslu Provinsi Papua Tengah a.n KODE BUKTI KETERANGAN Markus Madai dengan nomor peserta: 010/PPT/2023 tanggal 18 April 2023. Berita Acara Penetapan Hasil Penelitian Administrasi Bakal T.I.II-8 Calon Anggota Bawaslu Provinsi Papua Tengah Nomor: 042/TIMSEL-BAWASLU/PT/04/2023 tanggal 27 April 2023. Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Bawaslu Nomor: 0224.02.1/HK.01.01/SJ/02/2023 tentang Kelompok Kerja T.I.II-9 Sekretariat Tim Seleksi Dalam Rangka Pembentukan Bawaslu Provinsi Di 5 (Lima) Provinsi tertanggal 13 Februari 2023. Surat Nomor: 959/KP.01/K1/08/2024 perihal Surat Undangan tertanggal 5 Agustus 2024 kepada Sdr. Budiono, T.I.II-10 Sdr. Hugo Victor Semuel Tanamal Iwanggin, Sdr. Nolianus Kobogau, Yeffri Miagoni, dan Zeth Yeimo. Surat Tugas, Undangan Verifikasi Calon Penggantian T.I.II-11 Antarwaktu (PAW) Anggota Bawaslu Provinsi Maluku Sisa Masa Jabatan 2018-2023 pada tanggal 4 Oktober 2022. Surat Tugas, Undangan Verifikasi Calon Penggantian Antarwaktu (PAW) Anggota Bawaslu Kabupaten Pegunungan T.I.II-12 Arfak Provinsi Papua Barat Sisa Masa Jabatan 2023-2028 tanggal 12 Februari 2025 dan Dokumentasi. Surat Tugas, Undangan Verifikasi Calon Penggantian Antarwaktu (PAW) Anggota Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir T.I.II-13 Provinsi Riau Sisa Masa Jabatan 2023-2028 tanggal 25 Juni 2026 dan Dokumentasi. Surat Tugas, Undangan Verifikasi Calon Penggantian Antarwaktu (PAW) Anggota Bawaslu Kota Ternate Provinsi T.I.II-14 Maluku Utara Sisa Masa Jabatan 2023-2028 tanggal 11 Februari 2026 dan Dokumentasi. Surat Tugas, Undangan Verifikasi Calon Penggantian Antarwaktu (PAW) Anggota Bawaslu Kabupaten Wajo Provinsi T.I.II-15 Sulawesi Selatan Sisa Masa Jabatan 2023-2028 tanggal 05 November 2025 dan Dokumentasi. Surat Tugas, Undangan Verifikasi Calon Penggantian Antarwaktu (PAW) Anggota Bawaslu Kabupaten Deli Serdang T.I.II-16 Provinsi Sumatera Utara Sisa Masa Jabatan 2023-2028 tanggal 10 Februari 2026 dan Dokumentasi. Surat Nomor: 0187/OT.00.01/PA/7/2023 perihal Permohonan Penerbitan SK Jabatan Ketua, SK Jabatan Koordiv dan SK Jabatan Koorwil pada Bawaslu Provinsi Papua Tengah masa Jabatan 2023-2028 tertanggal 10 Juli 2023 dan Berita Acara Pleno Anggota Bawaslu Provinsi Papua T.I.II-17 Tengah Nomor: 001/PPT/07/2023 tentang Pemilihan Ketua Bawaslu Provinsi Papua Tengah serta Berita Acara Pleno Anggota Bawaslu Provinsi Papua Tengah Nomor: 002/PPT/07/2023 tentang Pemilihan Koordinator dan Wakil Koordinator Divisi-Divisi Bawaslu Provinsi Papua Tengah. Surat Keputusan Nomor: 315/HK.01.01/K1/07/2023 tentang Penetapan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum T.I.II-18 Provinsi Papua Tengah Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum tertanggal 11 Juli 2023 KODE BUKTI KETERANGAN Surat Nomor: 211/PM.00.01/K.PT/10/2024 perihal T.I.II-19 Permohonan Petunjuk tertanggal 5 Oktober 2024. Surat Nomor: 213/OT.00.01/K.PT/10/2024 tertanggal 8 Oktober 2024 perihal Hasil Pleno Pemilihan Ketua Pengganti dan Pemilihan Koordiv/ Wakil Koordiv serta Pemilhan T.I.II-20 Koorwil/ Wakil Koorwil Bawaslu Provinsi Papua Tengah yang di tandatangani oleh Sdr. Meky Tebai dan Berita Acara Rapat Pleno Divisi-Divisi Bawaslu Provinsi Papua Tengah tanggal 30 September 2024. Surat Nomor: 216/PM.00.01/K.PT/10/2024 perihal T.I.II-21 Penyampaikan Kronologis tertanggal 10 Oktober 2024. Surat Nomor: 1328/KP.01/K1/10/2024 perihal Undangan Klarifikasi tertanggal 14 Oktober 2024 kepada Ketua dan T.I.II-22 anggota serta Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Papua Tengah. Surat Nomor: 1273/HK.01.00/K1/11/2024 perihal Surat T.I.II-23 Jawaban Bawaslu Provinsi Papua Tengah tertanggal 11 November 2024. Surat Nomor: 1/HK.01.00/K1/11/2024 perihal Surat Peringatan tertanggal 11 November 2024, kepada Sdr. T.I.II-24 Markus Madai (Ketua Bawaslu Provinsi Papua Tengah) dan Sdr. Meky Tebai (Anggota Bawaslu Provinsi Papua Tengah). Surat Nomor: 2/HK.01.00/K1/11/2024 perihal Surat Teguran tertanggal 11 November 2024 kepada Sdr. Melianus J. Korisano (Anggota Bawaslu Provinsi Papua Tengah), Sdr. T.I.II-25 Yeffri Miagoni (Anggota Bawaslu Provinsi Papua Tengah) dan Sdr. Yonas Yanampa (Anggota Bawaslu Provinsi Papua Tengah). Surat Nomor: B-351/KP.00/K1/08/2025 perihal Jawaban Surat Permohonan Persetujuan Hasil Rapat Pleno dan T.I.II-26 Penerbitan SK Ketua Bawaslu Provinsi Gorontalo tertanggal 31 Juli 2025. Berita Acara Rapat Pleno Pentapan Nama Anggota Bawaslu T.I.II-27 Provinsi Terpilih Nomor 015/BA.Pleno/06/2023. Berita Acara Bawaslu RI Nomor …/HK.01.00/K1/06/2023. T.I.II-28 Fit and proper test Calon Anggota Bawaslu Provinsi Papua tengah tanggal 17 s.d. 20 Juni 2023. Pengumuman Hasil Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Anggota Bawaslu Provinsi Papua Tengah Masa Jabatan 2023- T.I.II-29 2028 Nomor 451/KP.01.00/K1/06/2023 tertanggal 23 Juni 2023. Surat Tugas Bawaslu RI Nomor 707/KP/K1/08/2024 T.I.II-30 tertanggal 4 Agustus 2024. Berita Acara Bawaslu RI Nomor …/HK/01.00/K1/08/2024 T.I.II-31 tertanggal 7 Agustus 2024. Notulensi Verifikasi Berkas Administrasi Penggantian T.I.II-32 Antarwaktu Calon Anggota Bawaslu Provinsi Papua Tengah tertanggal 7 Agustus 2024. Surat Lamaran sebagai Calon Anggota Bawaslu Provinsi T.I.II-34 Papua Tengah atas nama Yeffri Miagoni in casu Teradu VIII tertanggal 15 Maret 2023. KODE BUKTI KETERANGAN Surat Lamaran sebagai Calon Anggota Bawaslu Provinsi T.I.II-35 Papua Tengah atas nama Hugo Victor Semuel Tanamal Iwanggin tertanggal 30 Maret 2023. Kronologis Proses Verifikasi Penggantian Antar Waktu (PAW) T.I.II-36 Bawaslu Provinsi Papua Tengah. T.I.II-37 Berita Acara Pleno Bawaslu RI tanggal 19 Agustus 2024. Form Penggantian Antarwaktu Anggota Bawaslu Provinsi dan T.I.II-40 Bawaslu Kabupaten Kota Terpilih. [2.6.2] BUKTI TERADU III DAN TERADU IV Bahwa untuk membuktikan jawaban dan pembelaannya, Teradu III dan Teradu IV mengajukan alat/barang bukti yang diberi kode T.III.IV-1 s.d. T.III.IV-31 sebagai berikut: KODE BUKTI KETERANGAN Surat Pj. Bupati Intan Jaya Nomor 800.1.3.1/19/BUP, T.III.IV-1 perihal Persetujuan Mutasi an. Muh. Amin Ramin, S.STP., NIP. 197912291997111002 tanggal 16 Januari 2023. Keputusan Sekretaris Jenderal Bawaslu Nomor T.III.IV-2 472/KP.04.00/SJ/12/2023, tanggal 28 Desember 2023. Surat Perintah Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal Nomor T.III.IV-3 3/KP.05.00/SJ/01/2024 tanggal 2 Januari 2024 Surat Perintah Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal Bawaslu T.III.IV-4 Nomor 495/KP.05.00/SJ/04/2024 tanggal 2 April 2024 Surat Perintah Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal Bawaslu T.III.IV-5 Nomor 6512.1.1/KP.05.00/SJ/07/2024 tanggal 3 Juli 2024 T.III.IV-6 Laporan Temuan Pemeriksaan BPK Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor T.III.IV-7 5211/KP.04.01/SJ/12/2025 tanggal 1 Desember 2025 Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor T.III.IV-8 5212/KP.04.01/SJ/12/2025 2025 tanggal 1 Desember 2025 Surat Pembentukan Tim Pemeriksa Nomor T.III.IV-9 5266/KP.08/SJ/12/2025 tanggal 9 Desember 2025 Surat Undangan Pemeriksaan Nomor B- 1005/KP.08/SJ/12/2025 tanggal 12 Desember 2025 dan T.III.IV-10 Undangan Pemeriksaan Nomor B-1007/KP.08/SJ/12/2025 tanggal 12 Desember 2025 T.III.IV-11 Tangkapan layar Whatsapp Keputusan Bupati Intan Jaya Nomor SK.821.3-47 tanggal 10 T.III.IV-12 Oktober 2025 Surat Plt. Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK T.III.IV-13 Nomor B/7323/LIT.05/10-15/11/2025 tentang Permohonan Data Kajian Rangkap Jabatan tanggal 4 November 2025 Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor 2 Tahun 2026 T.III.IV-14 tanggal 20 Januari 2026 Keputusan Sekretaris Jenderal Bawaslu Nomor 0330.1/KP.04.01/SJ/02/2026 tanggal 12 Februari 2026 T.III.IV-15 tentang Pemberhentian Pejabat Administrator Di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah atas nama Muh. Amin Ramin Surat Nomor 0034.1.1/KP.03.05/SJ/02/2026 tanggal 12 T.III.IV-16 Februari 2026 KODE BUKTI KETERANGAN Surat Tugas Tim Pemeriksaan Disiplin atas Aduan T.III.IV-17 Masyarakat Nomor: 1118/PW.09/SJ/12/2025 tertanggal 15 Desember 2025 a. Surat Undangan klarifikasi sdr. Muh. Amin Ramin; b. Surat Undangan klarifikasi sdr. Romualdus Philippus Nuhujanan; T.III.IV-18 c. Surat Undangan klarifikasi sdr. Raid Muh Kossah; d. Surat Undangan klarifikasi Sdri. Layly Mauliana Irmawati; e. Surat Undangan klarifikasi sdr. Agus Tartila; f. Surat Undangan klarifikasi sdr. La Bayoni. Surat Perintah Pelaksana Harian Nomor T.III.IV-19 1033/KP.05.00/SJ/12/2025 tanggal 1 Desember 2025 Surat Edaran Badan Kepegawaian Negara Nomor 1/SE/I/2021 tanggal 14 Januari 2021 tentang Kewenangan T.III.IV-20 Pelaksana Harian Dan Pelaksana Tugas Dalam Aspek Kepegawaian Surat Perintah Pelaksana Harian Nomor T.III.IV-21 143/KP.05.01/SJ/03/2026 tanggal 5 Maret 2026 Surat nomor B-525/KP.03.06/SJ/02/2026 tanggal 5 T.III.IV-22 Februari 2026 perihal Permintaan Persetujuan Mutasi Antar Instansi Surat dari sdr. Decky Atouw K. Gobai, S.IP., M.H. tanggal 06 T.III.IV-23 Februari 2026 perihal Mutasi ASN Surat Nomor 800/248/BUP tanggal 06 Februari 2026 perihal T.III.IV-24 Persetujuan Mutasi An. Decky Atouw K. Gobai, S.IP., M.H. NIP. 198412212011041001 T.III.IV-25 Tangkapan layar laman siasn-instansi.bkn.go.id Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor T.III.IV-26 00009/KEP/AU/15023/2026 tanggal 12 Maret 2026 Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor B-1362/KP.03.06/SJ/04/2026 tertanggal 16 T.III.IV-27 Maret 2026 Tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil PNS atas nama Decky Atouw K Gobai Keputusan Sekretaris Jenderal Bawaslu Nomor 113/KP.04/SJ/02/2026 tanggal 12 Februari 2026 Tentang T.III.IV-28 Pengangkatan Pejabat Administrator Dan Pejabat Pengawas Di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor T.III.IV-29 36/KP.05.00/SJ/01/2026 tanggal 9 Januari 2026 Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor T.III.IV-30 228/KP.05.00/SJ/04/2026 tanggal 13 April 2026 Petikan Keputusan Sekretaris Jenderal Bawaslu Nomor T.III.IV-31 2198/KP.04/SJ/05/2026 tanggal 12 Mei 2026 Berita Acara Pemeriksaan Muh. Amin Ramin tertanggal 16 T.III.IV-32 Desember 2026 • Surat Bawaslu RI Nomor R-2668/KP.08/SJ12/2025 tertanggal 19 Desember 2025 perihal Undangan T.III.IV-33 Klarifikasi; • Berita Acara Hasil Wawancara tanggal 22 Desember 2025; • Lampiran Hasil Wawancara. KODE BUKTI KETERANGAN • Bukti Pembuatan Tagihan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Nomor Billing 820260102235566 tanggal billing 2 Januari 2026; • Bukti Penerimaan; Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Nomor Billing 820260102235566 tanggal bayar 2 Januari 2026; • Bukti Pembuatan Tagihan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Nomor Billing 820260102236665 tanggal billing 2 Januari 2026; • Bukti Penerimaan; Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Nomor Billing 820260102236665 tanggal bayar 7 Januari 2026; [2.6.3] BUKTI TERADU V DAN TERADU VI Bahwa untuk membuktikan jawaban dan pembelaannya, Teradu V dan Teradu VI mengajukan alat/barang bukti yang diberi kode T.V.VI-1 s.d. T.V.VI-4 sebagai berikut: KODE BUKTI KETERANGAN Foto penyerahan uang sewa kendaraan untuk bulan Februari s.d Agustus 2024 dari Teradu V Markus Madai kepada T.V.VI-1 Pemilik Mobil dan Kwitansi penyerahan uang sewa sejumlah Rp 100.000.000; Foto penyerahan uang sewa kendaraan untuk Februari s.d T.V.VI-2 Agustus 2024 dari Teradu VI Melianus Korisano kepada Pemilik Mobil beserta Kwitansi Pembayaran; Surat Keterangan Nomor 05/BAAK-B3/UOGP/VIII/2026 T.V.VI-3 tertanggal 6 Agustus 2026 tentang keterangan Teradu V adalah benar Alumni Universitas Ottow dan Geisler Papua; Foto Teradu V di depan Mobil Dinas Bawaslu Provinsi Papua T.V.VI-4 Tengah yang di gunakan Teradu V. [2.6.4] BUKTI TERADU VII Bahwa untuk membuktikan jawaban dan pembelaannya, Teradu V mengajukan alat/barang bukti yang diberi kode T.VII-1 s.d. T.VII-2 sebagai berikut: KODE BUKTI KETERANGAN Bukti transfer Livin by Mandiri dari Pengadu kepada atas T.VII-1 nama David William Rumayo; Bukti Pembuatan Tagihan Penerimaan Negara Bukan Pajak T.VII-2 (PNBP) dari Sistem Informasi PNBP Online (Simponi) [2.6.5] BUKTI TERADU VIII Bahwa Teradu VIII tidak mengajukan alat/barang bukti [2.6.6] BUKTI TERADU IX Bahwa untuk membuktikan jawaban dan pembelaannya, Teradu IX mengajukan alat/barang bukti yang diberi kode T.IX-1 s.d. T.IX-2 sebagai berikut: KODE BUKTI KETERANGAN T.IX-1 Dokumentasi foto STNK dan kwitansi penyewaan mobil; Bukti Penerimaan Negara Bukan pajak dan Bukti Transfer T.IX-2 Bank BRI. [2.6.7] BUKTI TERADU X Bahwa untuk membuktikan jawaban dan pembelaannya, Teradu X mengajukan alat/barang bukti yang diberi kode T.X-1 s.d. T.X-8 sebagai berikut: KODE BUKTI KETERANGAN Surat Permohonan, Permintaan dan Persetujuan Mutasi T.X-1 Teradu X; Keputusan Sekretaris Jenderal Bawaslu Nomor 113/KP.04/SJ/02/2026 tentang Pengangkatan Pejabat T.X-2 Administrator dan Pejabat Pengawas di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum tertanggal 12 Februari 2026 in casu Teradu X sebagai Kepala Bagian Administrasi; Surat Perintah Pelaksana Harian Nomor 143/KP.05.01/SJ/03/2026 tertanggal 5 Maret 2026 in casu T.X-3 Teradu X selaku Plh. Kepala Sekretariat Bawaslu Papua Tengah; 1. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 00009/KEP/AU/15023/2026 tertanggal 12 Maret 2026 yang memutuskan Teradu dimutasi status PNS-nya menjadi PNS Pusat Bawaslu RI; T.X-4 2. Keputusan Sekretaris Jenderal Bawaslu RI Nomor B- 1302/KP.03.06/SJ/03/2026 tertanggal 16 Maret 2026 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil in casu Teradu X sebagai PNS Bawaslu. Keputusan Ketua Bawaslu RI Nomor 61/KU.01.00/K1/03/2026 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Ketua Bawaslu Nomor T.X-5 47/KU.01.00/K1/03/2026 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Sekretariat Bawaslu Provinsi tertanggal 16 Maret 2026; Surat BPK RI Perwakilan Provinsi Papua Tengah Nomor 11/T/S.LHP/DJPKN-VI.NBR/PPD.01/12/2025 tertanggal 16 Desember 2025 tentang Hasil Pemeriksaan Kepatuhan atas T.X-6 Pengelolaan Belanja Pilkada Serentak Tahun 2024 Periode Tahun 2024 s.d. Semester 1 Tahun 2025 pada Bawaslu Provinsi Papua Tengah, Bawaslu Kabupaten Mimika dan Bawaslu Kabupaten Puncak; Keputusan Bupati Intan Jaya Nomor SK.821.3-47 tertanggal 10 Oktober 2025 tentang Pengangkatan dan Pelantikan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan T.X-7 Pengawas pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Intan Jaya in casu Pelantikan Pengadu sebagai Sekretaris Inspektorat Kabupaten Intan Jaya; 1. Keputusan Sekjen Bawaslu Nomor 0330.1/KP.04.01/SJ/02/2026 tentang Pemberhentian Pejabat Administrator di Lingkungan Sekretariat Bawaslu Provinsi Papua Tengah in casu Pemberhentian Pengadu sebagai Kepala Bagian Administrasi pada Sekretariat T.X-8 Bawaslu Provinsi Papua Tengah; 2. Surat Sekjen Bawaslu Nomor 0034.1.1/KP.03.05/SJ/02/2026 tertanggal 12 Februari 2026 perihal Pengembalian PNS Penugasan a.n. Muh Amin Ramin, S.STP. yang ditujukan kepada Bupati Intan Jaya. [2.6.8] BUKTI TERADU XI Bahwa untuk membuktikan jawaban dan pembelaannya, Teradu XI mengajukan alat/barang bukti yang diberi kode T.XI-1 sebagai berikut: KODE BUKTI KETERANGAN Ijazah Ahli Madya Analis Kesehatan atas nama Lani Yustina T.XI-1 Nuboba in casu Istri Teradu XI [2.6.9] BUKTI TERADU XII Bahwa Teradu XII tidak hadir dalam sidang pemeriksaan tanggal 13 Agustus 2026, serta tidak menyampaikan alat/barang bukti. [2.6.10] BUKTI TERADU XIII Bahwa untuk membuktikan jawaban dan pembelaannya, Teradu XIII mengajukan alat/barang bukti yang diberi kode T.XIII-1 sebagai berikut: KODE BUKTI KETERANGAN Screenshot percakapan via whatsapp Teradu XIII dengan T.XIII-1 Pengadu. [2.7] KETERANGAN AHLI TERADU II Menimbang pada saat sidang pemeriksaan dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilaksanakan pada tanggal 13 Agustus 2026, Teradu II mengajukan 3 (tiga) orang Ahli yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut: [2.7.1] Ahli Michael Remizaldy Jacobus

Saya, Dr. Michael Remizaldy Jacobus, S.H., M.H., adalah Sarjana Hukum Universitas Sam Ratulangi (2004), Magister Ilmu Hukum Universitas Sam Ratulangi (2006), dan Doktor Ilmu Hukum Universitas Trisakti (2024). Sejak 2007 saya berkecimpung sebagai konsultan hukum/advokat, pernah menjadi Managing Partner firma hukum dan sejak 2016 memimpin MRJ Law Office. Pengalaman praktik saya meliputi perkara perdata, pidana, tata usaha negara, sengketa Pilkada, serta perkara/pengaduan yang berkaitan dengan pertanggungjawaban etik. Pendapat ini diberikan khusus dari perspektif hukum acara dan hukum pembuktian. Saya bukan saksi fakta atas peristiwa yang diadukan dan bukan ahli forensik digital. Karena itu saya menerangkan standar penilaian bukti, bukan menyatakan secara teknis suatu file elektronik telah dimanipulasi atau tidak. Penetapan fakta akhir tetap merupakan kewenangan Majelis DKPP. Bahan yang saya telaah terutama adalah Form I Pengaduan Perkara 13-PKE-DKPP-VII-2026, daftar bukti P-1 s.d. P-49, serta P-6 berupa laporan tanggal 10 November 2025 tentang dugaan korupsi belanja pengadaan penanda identitas Bawaslu Papua Tengah Tahun 2024 berikut tabel, foto, screenshot WhatsApp, dan bukti transaksi di dalamnya.

Menurut saya, forum etik DKPP adalah forum sui generis: ia bukan pengadilan pidana, perdata, atau PTUN, tetapi tetap merupakan forum adjudikatif yang dapat menjatuhkan akibat serius terhadap jabatan dan reputasi. Karena itu disiplin pembuktian harus tetap ketat, rasional, prosedural, komprehensif, dan individual. Kesimpulan harus mengikuti bukti; bukti tidak boleh dipaksa mengikuti kesimpulan. Peraturan DKPP No. 3 Tahun 2017 menempatkan alat bukti sebagai unsur sentral: Pasal 7 ayat (1) mensyaratkan paling sedikit dua alat bukti; Pasal 7 ayat (2) mengakui saksi, ahli, surat/tulisan, petunjuk, keterangan para pihak, dan data/informasi elektronik. Akan tetapi, keberadaan dua alat bukti hanya merupakan ambang minimum formal. Keterbuktian pelanggaran tetap bergantung pada kualitas dan keterhubungan bukti dengan fakta serta Teradu tertentu. Lebih penting lagi, PerDKPP mendefinisikan Verifikasi Materiel sebagai pemeriksaan terhadap alat bukti dan relevansinya terhadap pokok pengaduan. Pasal 5 ayat (4) juga mengharuskan uraian yang jelas mengenai tindakan atau sikap masing- masing Teradu, meliputi waktu, tempat, perbuatan, dan cara perbuatan. Dengan demikian, sistem DKPP sendiri menuntut evidentiary testing dan individual attribution III. KETERANGAN PARA PIHAK: BEDAKAN FAKTA, INFORMASI, DAN KESIMPULAN Pasal 7 ayat (2) huruf e mengakui keterangan para pihak sebagai alat bukti. Namun tidak semua bagian keterangan mempunyai bobot yang sama. Menurut saya, harus memisahkan tiga lapis berikut: Lapisan Makna Contoh Fakta Peristiwa yang dapat 'Teradu II hadir di Nabire' dapat diverifikasi secara diuji melalui surat tugas, foto, objektif. manifest, atau saksi. Informasi Pengetahuan yang 'Saya diberitahu Koordiv meminta diperoleh uang' menuntut identifikasi dari orang/sumber lain. sumber dan dasar pengetahuannya. Kesimpulan Inferensi pihak 'Karena Teradu II hadir di Nabire terhadap maka ia mengamankan PAW' fakta/informasi. adalah konklusi yang membutuhkan jembatan bukti. Karena itu, bukti bahwa suatu tuduhan pernah dibuat berbeda dengan bukti bahwa substansi tuduhan tersebut benar. Laporan/Dumas dapat menjadi trigger pemeriksaan, tetapi tidak otomatis merupakan proof of the underlying fact. IV. TAHAP PENGUJIAN: AVAILABLE - ADMISSIBLE - PROBATIVE - SUFFICIENT Untuk memudahkan penilaian, saya menggunakan empat lapis berikut: • AVAILABLE: Apakah material benar-benar tersedia dan dapat ditunjukkan? • ADMISSIBLE: Apakah material merupakan jenis bukti yang dapat diterima dan cara pengajuannya tidak meniadakan legitimasi bukti? • PROBATIVE / VALUABLE: Apa fakta yang benar-benar dibuktikan? Foto kehadiran membuktikan kehadiran, bukan otomatis motif atau transaksi. • SUFFICIENT: Apakah keseluruhan bukti sudah cukup membentuk rangkaian fakta yang koheren, teratribusi secara individual, dan mempunyai nexus dengan norma etik? AVAILABLE ≠ ADMISSIBLE; ADMISSIBLE ≠ PROBATIVE; PROBATIVE ≠ SUFFICIENT. Untuk mencapai sufficiency, bukti harus diuji paling sedikit melalui: relevansi; autentisitas; reliabilitas; konsistensi; clarity; corroboration; atribusi individual; kewenangan/pengetahuan; dan nexus etik. Parameter Pertanyaan Uji Contoh Penguat Relevansi Apakah bukti benar Dokumen tindakan, notulen, membuktikan fakta yang transfer, dipersoalkan? scoring sheet, komunikasi langsung. Autentisitas/ Apakah sumber asli Perangkat/file sumber, Reliabilitas dapat ditelusuri dan isi register, dapat dipercaya? konfirmasi penerbit, saksi firsthand. Konsistensi/Clarity Apakah versi fakta stabil Percakapan lengkap, dan subjek-objek-waktu kronologi, jelas? identitas akun, nominal dan tanggal. Corroboration Apakah ada sumber Chat + money trail; saksi + independen lain yang dokumen; log + GPS. menguatkan? Atribusi Individual Apakah perbuatan Perintah/komunikasi benar terhubung pribadi, kepada Teradu II? transaksi atas nama subjek, saksi langsung. Kewenangan/Penge Apakah Teradu II SOP, pembagian tugas, tahuan berwenang dan disposisi, tanda terima mengetahui fakta laporan, notulen. material? Nexus Etik Mengapa fakta itu Bukti kepentingan pribadi, melanggar norma etik keberpihakan, tertentu? penyalahgunaan jabatan.

Perbandingan berikut hanya bersifat metodologis; hukum acara DKPP tidak tunduk langsung pada HIR, KUHAP, atau UU PTUN. Aspek Perdata Pidana PTUN Etik DKPP Beban Pihak yang Kesalahan Pasal 107 UU Pengadu wajib mendalilkan dibuktikan PTUN memberi menguraikan pada dalam rezim hakim peran perbuatan prinsipnya KUHAP; aktif masing-masing membuktikan praduga menentukan Teradu (Pasal 13 tidak fakta dan dan membawa HIR/1865 bersalah / burden. minimal dua KUHPerdata). due process bukti; Majelis mencegah menilai pembalikan relevansi dan beban secara bobot. serampanga. Karakter Bertumpu Lebih ketat Active judge; Sui generis; pada dalil para karena minimal dua tidak ada pihak dan alat konsekuens alat bukti + formula beyond bukti yang pidana; fakta keyakinan reasonable diatur hukum. dan hakim menurut doubt. Yang keterangan Pasal 107. relevan adalah saksi diuji bukti cukup, dengan rasional, standar individual dan tinggi. fair. Prinsip Actori incumbit Due process; Actieve rechter; Relevance, yang dapat probatio; audi pemisahan pemeriksaan reliability, dipinjam et alteram fakta dari aktif bukti. corroboration, partem. rekaan; individual kehati-hatian attribution, terhadap proportionality. satu sumber. Karena itu saya tidak menggunakan in dubio pro reo atau beyond reasonable doubt sebagai standar formal DKPP. Yang dapat dianalogikan adalah prinsip kehati-hatian: keraguan material yang belum teratasi tidak layak menjadi dasar sanksi personal yang berat.

Dalil Bukti/Rujukan Persoalan Pembuktian Penonaktifan Pengadu P-3, P-5, P-6 dan Perlu bukti perintah / dianggap tidak narasi Form I. persetujuan personal adil/protektif terhadap Teradu II, comparator pihak lain. yang setara, dan ketiadaan alasan objektif atas perbedaan perlakuan. Fee/jatah dan dugaan P-6, P-22, P-23. Perlu identitas subjek, pengamanan PAW money trail, Teradu VIII. pemberi/penerima, komunikasi langsung dan hubungan quid pro quo dengan PAW. Kehadiran Teradu II di P-22/P-23. Presence berbeda dari Nabire saat FPT manipulation; perlu SOP, ditafsirkan sebagai scoring, komunikasi pengondisian. intervensi, atau perubahan hasil. Mengetahui masalah P-13 s.d. P-17. Bukti status ijazah ijazah Teradu V tetapi berbeda dari bukti membiarkan. knowledge/intent Teradu II. Mengetahui berbagai Dumas / narasi Omission memerlukan pelanggaran / jatah berbagai klaster. bukti actual knowledge, tetapi tidak bertindak. kewenangan, kesempatan bertindak, non-tindakan dan nexus etik. VII. ANALISIS KHUSUS P-6 TERHADAP TERADU II P-6 adalah laporan tanggal 10 November 2025 yang memuat tuduhan korupsi pengadaan penanda identitas Bawaslu Papua Tengah, tabel aliran dana versi pelapor, foto, screenshot WhatsApp, dan bukti transaksi tertentu. Pada bagian awal, orang yang eksplisit diminta diperiksa meliputi M. Amin Ramin, Romualdus Nuhujanan, La Bayoni, Layli, Fentje, Agus, Raid, dan CV Sultan Arena; nama Teradu II tidak tercantum dalam daftar awal tersebut. Di bagian selanjutnya, P-6 menyatakan terdapat fee 20% dan menguraikan Rp337.580.800 sebagai bagian untuk Fentje. Dalam tabel buatan Pelapor terdapat kalimat bahwa dana tersebut 'dikondisikan ke Koordiv SDM' guna meluluskan calon PAW Yefri Magoni. Pada halaman akhir terdapat screenshot dengan kontak yang tampil sebagai 'Fentje Bawe...' dan frasa yang antara lain menyebut 'pak kordiv'. Menurut saya, P-6 tidak boleh dianggap nihil. Ia dapat menjadi lead evidence atau circumstantial evidence yang layak diverifikasi. Namun terhadap Teradu II, P-6 masih harus melewati beberapa mata rantai pembuktian berikut: • Identity: apakah 'pak kordiv' dalam percakapan benar dimaksudkan kepada Teradu II? Konteks organisasi dapat menimbulkan inferensi, tetapi contextual inference belum sama dengan proven attribution. • Source of knowledge: dari mana Fentje atau pihak dalam percakapan mengetahui keterlibatan 'Koordiv'? Apakah berasal dari komunikasi langsung atau cerita pihak lain? • Semantic clarity: apa yang dimaksud 'yang untuk kordiv', 'mengejar uangnya', atau istilah serupa? Kalimat ambigu tidak boleh langsung dikualifikasi sebagai gratifikasi. • Transaction: di mana bukti perpindahan Rp337.580.800 atau jumlah lain kepada Teradu II? Bukti transaksi kepada pihak lain tidak dapat dipindahkan nilai buktinya kepada Teradu II. • Recipient/knowledge: apakah Teradu II meminta, mengetahui, menerima, menyetujui atau menikmati benefit? • Quid pro quo: apakah benefit, jika ada, mempunyai hubungan dengan FPT atau pelulusan Yefri Magoni sebagai PAW? P-6 juga menimbulkan risiko circular corroboration apabila narasi Pengadu dipakai untuk menafsirkan screenshot, lalu screenshot yang sama dipakai untuk membenarkan narasi Pengadu. Corroboration yang kuat harus datang dari sumber independen: komunikasi langsung Teradu II, keterangan firsthand Fentje, bukti perbankan, bukti penyerahan, catatan pertemuan, scoring sheet, perubahan nilai, atau bukti objektif lain. Evidence of accusation is not necessarily evidence of the truth of accusation. (Bukti adanya tuduhan belum tentu merupakan bukti kebenaran tuduhan tersebut) Apalagi lawan bicara Pengadu bernama Fentje tidak dapat dikonfirmasi dan diklarifikasi karena sudah meninggal dunia. Selain itu, bukti elektronik baru dapat memiliki nilai pembuktian yang memadai ketika dapat diuji atutentifikasinya: apakah benar dalam tangkapan layar adalah percakapan Fentje dan Pengadu?. Mengapa pengujian ini menjadi penting karena, tanpa konfirmasi keaslian percakapan elektronik dengan perangkat milik Fentje, maka segala kemungkinan dapat terjadi termasuk rekayasa elektronik. Hal mana pengujian integritas data juga diperlukan apakah sama antara apa yang ada pada perangkat milik Fentje dan Pengadu atau tidak. Bahkan sangat diperlukan klarifikasi untuk mempertanyakan kepada Fentje siapakah oknum Kordiv yang dibicarakan, dan apakah ada alat bukti yang menegaskan fakta telah terjadinya gratifikasi kepada oknum tersebut. Apabila langkah pembuktian ini tidak dilakukan, maka kesimpulan terhadap fakta adanya gratifikasi kepada Teradu II masih sangat prematur untuk dikonstruksikan. Dengan demikian, kesimpulan yang menurut saya proporsional adalah: P-6 mengandung informasi dan indikasi yang patut diperiksa, tetapi kecukupannya untuk membuktikan Teradu II meminta/menerima fee atau gratifikasi bergantung pada terpenuhinya identitas, transaksi, penerimaan/pengetahuan, corroboration, individual attribution, serta hubungan quid pro quo.

PerDKPP No. 2 Tahun 2017 memungkinkan sanksi teguran tertulis, pemberhentian sementara, sampai pemberhentian tetap. Karena akibatnya dapat menyentuh jabatan, karier, reputasi profesional, dan kepercayaan publik, maka tuduhan yang diarahkan kepada individu wajib diuji secara ketat, prosedural, rasional, komprehensif, dan proporsional. 1. Alat bukti harus mendahului konklusi: bukti -> fakta -> atribusi individual -> norma etik -> kesimpulan. 2. Keterangan para pihak adalah alat bukti, tetapi harus dipisahkan antara fakta, informasi derivatif, dan inferensi. 3. Minimum dua alat bukti adalah syarat formal pengajuan, bukan formula otomatis keterbuktian. 4. Available, admissible, probative, dan sufficient adalah empat tahapan yang berbeda. 5. Sufficiency membutuhkan relevansi, autentisitas/reliabilitas, konsistensi, clarity, corroboration, atribusi individual, kewenangan/pengetahuan dan nexus etik. 6. P-6 mempunyai nilai sebagai materi verifikasi, tetapi tidak otomatis membuktikan transaksi atau gratifikasi kepada Teradu II. 7. Istilah 'pak kordiv' dapat mengarah secara kontekstual pada jabatan tertentu, tetapi atribusi personal harus dibuktikan secara independen. 8. Bukti transaksi atau foto yang berkaitan dengan pihak lain tidak dapat digunakan secara otomatis untuk membuktikan penerimaan oleh Teradu II. 9. Tuduhan pembiaran harus membuktikan knowledge, authority, duty, opportunity, non-action, dan ethical nexus. 10. Penetapan apakah Teradu II terbukti atau tidak terbukti tetap kewenangan Majelis; pendapat saya hanya menetapkan ukuran metodologis agar konklusi dibangun dari bukti yang cukup dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang Mulia, tugas hukum pembuktian adalah memastikan kesimpulan mengikuti bukti, bukan bukti dipaksa mengikuti kesimpulan. Dalam perkara etik yang dapat berujung pada pemberhentian tetap, banyaknya tuduhan tidak boleh menggantikan kualitas pembuktian. LANDASAN YURIDIS UTAMA • PerDKPP No. 3 Tahun 2017 sebagaimana diubah terakhir dengan PerDKPP No. 1 Tahun 2022, terutama Pasal 5, Pasal 7, ketentuan Verifikasi Materiel, dan pemeriksaan/pengesahan bukti. • PerDKPP No. 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu. • HIR Pasal 163-164; RBg Pasal 283-284; KUHPerdata Pasal 1865-1866. • UU No. 20 Tahun 2025 tentang KUHAP. • UU No. 5 Tahun 1986 tentang PTUN sebagaimana diubah, terutama Pasal 100 dan Pasal 107. • UU ITE sebagaimana terakhir diubah dengan UU No. 1 Tahun 2024, terutama Pasal 5-7. • Form I Perkara 13-PKE-DKPP-VII-2026 dan Bukti P-6. Demikianlah pendapat ahli ini disampaikan untuk kepentingan pembelaan Teradu II. [2.7.2] Ahli Irene Tangkawarow I. Pengantar dan Batas Keahlian Pendapat ini disusun sebagai keterangan tertulis saya sebagai Ahli yang dihadirkan oleh Teradu II dalam persidangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Pendapat disusun berdasarkan disiplin keilmuan sistem informasi, data science, cognitive computing, big data, dan audit sistem informasi, bukan berdasarkan penilaian atas fakta materiil perkara, dan bukan pula pendapat hukum tentang bersalah atau tidaknya seseorang. Namun demikian walaupun saya dihadirkan oleh Teradu II, saya menyatakan bahwa pendapat saya sebagai Ahli adalah berdasarkan pada kerangka akademis latar belakang keilmuan yang objektif secara netral dan tidak memihak siapapun. Dalam kesempatan ini izinkan saya menyampaikan profil latar belakang keilmuan dan kompetensi saya sebagai Ahli Data Science dan Cognitive Computing sebagai berikut: RIWAYAT PENDIDIKAN TINGGI S-1 S-2 S-3 Nama Universitas Katolik Hogeschool van Institut Teknologi Perguruan De La Salle Arnhem en Sepuluh Tinggi Manado Nijmegen (HAN) Nopember (ITS) University Surabaya Netherland Jurusan/ Teknik Informatika Information Ilmu Komputer Program System Studi Develompent Bidang Minat Teknik Informatika − Data Modeling − Pemodelan − Information Proses System Bisnis − Cognitive Computing − Knowledge Management System − Information Retrieval − Process Audit Tahun 2002 – 2006 2010 – 2012 2017 - 2022 Masuk Lulus Judul Object Oriented Test, Improve Penyempurnaan Penelitian Constraint and Extend Model Proses Algorithm For Prototype for berdasarkan Lines With A Generating Dokumen Formal Common Point Elementary dan Dokumen Transactions Informal in FCO-IM Nama 1. Prof. Dr. Jan Pieter Zwart, 1. Prof. Drs. Ec. Pembimbin Benny Ph.D. Ir. Riyanarto g Pinontoa Sarno, M.Sc., n, M.Sc Ph.D. 2. Audy Kenap, 2. Prof. Daniel M.Eng., Oranova Ph.D. Siahaan, S.Kom, M.Sc, PD.Eng. RIWAYAT PELATIHAN PROFESIONAL/SERTIFIKAT KEAHLIAN Tahun Jenis Pelatihan Penyelenggara Jangka Waktu Masa (Dalam/Luar Berlaku Negeri) 2015 CIBIA Certified Multimatics 30 jam 2015 - 2018 International Jakarta Business Intelligence Associate 2015 CIBIP Certified Multimatics 30 jam 2015 - 2018 International Jakarta Business Intelligence Professional 2015 LabVIEW National 5 jam 2015 - 2018 Workshop Instruments Academic Roadshow National Instruments 2017 The Matlab Training Teknik Industri – 16 jam 2015 - 2018 ITS 2022 Fraud Detection Karya 2 jam 2022 – with Data Science Talents – 2025 Multimatic s 2023 Program Digitemy - ITS 32 jam 2023 - 2026 peningkatan Tekno Sains kompetensi pada kelas “Data Science" 2025 Certified Information Multimatics 30 jam 2025 – System Auditor Jakarta 2028 (CISA) Training 2025 Training of Trainer Kemendikdasmen 40 jam 2025 – Calon Pengajar 2028 Pembelajaran Koding dan Kecerdasan Artifisial Jenjang Pendidikan Dasar 2025 Pelatihan Audit BRIN & 26 jam 2025 – Infrastruktur dan Rekhatama 2028 Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) 2025 Certified LSP Quantum 40 jam 2025 – International HRM 2028 Training Of Internasional, Trainer (CIT) KAN, IAF Keahlian yang disampaikan terbatas pada penilaian teknis atas keandalan, keaslian, dan potensi rekayasa data digital semata sesuai dengan apa yang relevan untuk saya jelaskan. Ditegaskan bahwa perangkat, akun, atau berkas asli sumber tangkapan layar dalam perkara ini tidak pernah diperiksa langsung, sehingga pendapat ini semata membahas syarat keilmuan terkait data digital dan segala aspeknya dalam kebutuhan pembuktian kebenarannya. II. Penjelasan tentang Konsep Data, Informasi, dan Metadata Tiga konsep dasar perlu dipisahkan secara tegas. Data, menurut ISO 8000- 8:2015, adalah representasi informasi yang dapat diinterpretasikan ulang dalam bentuk formal. Informasi adalah pengetahuan yang bermakna dalam konteks tertentu. Metadata adalah "data tentang data" informasi pendukung otomatis yang menjelaskan asal, waktu, dan riwayat berkas, merujuk pada ISO/IEC 11179, ISO 23081, ISO 8000-8, dan NIST SP 800- 86/IR 8354. Persoalan mendasar dari pendapat ini adalah: screenshot merupakan "gambar dari gambar." Begitu tombol screenshot ditekan, sistem operasi tidak menyalin metadata asli percakapan (nomor akun pengirim, waktu server WhatsApp, status centang biru sebagai indikator terkirim-dibaca), melainkan hanya merekam tampilan layar pada saat itu dan membuat metadata baru berupa waktu screenshot diambil bukan waktu pesan asli dikirim. Informasi paling penting untuk verifikasi, kapan pesan sungguh dikirim, dari akun siapa, dan apakah pesan pernah diedit, hilang dan tergantikan oleh metadata screenshot yang tidak relevan dengan keabsahan isi pesan. Aspek Chat export asli Screenshot (sistem) Waktu pesan Tercatat di server Hanya waktu pengirim screenshot diambil Identitas pengirim Terverifikasi lewat Hanya teks nama, akun sistem dapat diedit Nilai hash Dapat dihitung dari file Tidak mewakili asli pesan asli Riwayat edit Tercatat label "diedit" Tidak terlihat sama sekali Kondisi ini secara teknis menjadikan screenshot tergolong "data tidak terstruktur berisiko tinggi" (high-risk unstructured data) dalam kerangka audit sistem informasi, karena tidak ada satu pun elemen dalam gambar screenshot yang dapat dipakai untuk memverifikasi ulang keaslian isi pesan tanpa merujuk kembali ke sumber primer, yakni akun dan perangkat asal pesan. III. Penjelasan tentang Kualitas Data Menurut ISO 8000-8 ISO 8000-8:2015, yang dikembangkan oleh ISO/TC 184/SC 4, bersifat normatif menggunakan kata "shall" (harus) sehingga dapat langsung dipakai sebagai kriteria audit data. Standar ini membagi mutu data ke dalam tiga karakteristik berjenjang: • Kualitas sintaktik: derajat kesesuaian data terhadap format, encoding, dan struktur yang ditentukan. Screenshot tidak membawa hash pesan asli, metadata server pengirim, maupun identifikasi perangkat sumber, sehingga gagal memenuhi syarat sintaktik ISO 8000-8. Kegagalan ini bersifat struktural yang melekat pada sifat dasar screenshot sebagai format data, terlepas dari benar atau salah isi percakapannya. • Kualitas semantik: derajat kesesuaian data dengan makna yang dimaksud. Pesan yang dipenggal dari percakapan panjang menciptakan ambiguitas makna yang melanggar prinsip semantik ISO 8000-8, karena makna komunikasi bersifat kontekstual, bukan atomik. Kalimat yang terdengar tegas jika berdiri sendiri dapat berubah makna total bila dibaca sebagai respons atas candaan, sarkasme, atau klarifikasi pada kalimat sebelum maupun sesudahnya. • Kualitas pragmatik: derajat kesesuaian data dengan tujuan penggunanya (fit for purpose). Data yang belum diverifikasi tidak memenuhi kelayakan pragmatik untuk tujuan seberat keputusan hukum atau kelembagaan, apalagi keputusan yang menyangkut kehormatan dan jabatan seorang penyelenggara pemilu. ISO 8000-8 juga menekankan konsep provenance dan traceability: klaim mutu data hanya dapat dipercaya jika didukung riwayat perubahan yang dapat ditelusuri. ISO 8000-120 secara spesifik mensyaratkan pencatatan kapan data diekstraksi dan siapa pemilik basis datanya, ditutup dengan dokumen conformance statement sebagai prasyarat sebelum bukti digital diterima sebagai fakta. Kerangka ini selaras dengan ISO/IEC 27037:2012 tentang identifikasi, pengumpulan, akuisisi, dan preservasi bukti digital, serta NIST SP 800-86 tentang integrasi teknik forensik ke dalam respons insiden. IV. Penjelasan tentang Lima Dimensi (5V) Big Data dan Kedudukan Veracity Dalam disiplin big data, data dicirikan lima dimensi: Volume, Velocity, Variety, Veracity, dan Value. Veracity mengukur kebenaran, akurasi, dan kredibilitas data yang mempertanyakan apakah data benar-benar dapat dipercaya sebelum dijadikan dasar keputusan. Argumen bahwa "screenshot sepihak tidak aman dipercaya" pada dasarnya adalah penegasan bahwa data tersebut gagal memenuhi syarat Veracity, sehingga tidak layak diproses menuju tahap Value (pengambilan keputusan). Variety menjelaskan bahwa screenshot adalah data tidak terstruktur, berbeda secara fundamental dari data terstruktur seperti log sistem server yang memiliki skema baku dan dapat diverifikasi lewat query otomatis. Velocity menjelaskan bahwa kecepatan produksi dan penyebaran konten digital memperbesar peluang manipulasi menyebar sebelum sempat diverifikasi. Value menegaskan bahwa data mentah yang belum diuji hanya "informasi tanpa makna" dalam kerangka pengambilan keputusan formal. Secara sintesis: bukti digital sepihak dan tanpa verifikasi gagal memenuhi syarat Veracity dalam kerangka 5V Big Data, sekaligus gagal memenuhi ketiga dimensi kualitas ISO 8000-8 yaitu sintaktik, semantik, dan pragmatik. Kedua kerangka ini saling menguatkan: 5V menjelaskan mengapa data digital rentan secara karakteristik bawaannya, sementara ISO 8000-8 memberi kriteria teknis terukur untuk menilai kelayakannya sebelum dijadikan dasar tuduhan atau keputusan. V. Penjelasan tentang Prinsip Source Reliability dalam Fraud Detection Dalam kerangka fraud detection, data dibedakan tegas antara data terstruktur bersumber sistem terverifikasi (misalnya log server) dan data tidak terstruktur hasil input manual seperti tangkapan layar. Screenshot yang hanya dikuasai satu pihak, tanpa berkas asli dan metadatanya, tergolong single-source unverified data dimana kategori paling rawan yang tidak boleh langsung dianggap benar sebelum melalui uji keandalan sumber (source reliability test). Prinsip dasar audit sistem informasi dalam kerangka CISA mensyaratkan evidence harus dapat ditelusuri ke sumber primer sebelum diterima sebagai dasar kesimpulan. Auditor lazim menahan penilaian sampai salinan dapat dicocokkan dengan berkas asli beserta metadata pendukungnya. Apabila pihak yang memegang data menolak menghadirkan sumber aslinya, tingkat kepercayaan data tersebut harus diturunkan secara drastis dimana penolakan memberi akses justru meningkatkan kecurigaan terhadap potensi manipulasi, bukan sebaliknya, karena pihak yang datanya benar-benar otentik pada dasarnya tidak memiliki alasan untuk menghindari pemeriksaan independen. Ini dikenal dalam praktik forensik sebagai salah satu red flag paling kuat terhadap keandalan sebuah bukti. Membangun tuduhan atau opini terhadap orang lain hanya berdasarkan data yang dipegang sendiri, tanpa pernah membuka data itu untuk diperiksa pihak independen, adalah tidak wajar dan berisiko tinggi menghasilkan kesimpulan yang keliru. Opini yang dibangun dari data tertutup yang hanya ditafsirkan sepihak oleh pemiliknya cenderung bersifat self-serving dan tidak dapat diuji kebenarannya, sehingga secara ilmiah tidak layak dijadikan dasar tuduhan tanpa verifikasi independen terlebih dahulu. VI. Penjelasan tentang Syarat Minimal Keabsahan Data Digital dan Proporsionalitas Asurans Selaras dengan ISO/IEC 27037:2012, terdapat tiga syarat minimal agar data digital dapat dianggap sah sebagai dasar keputusan penting: • Integritas yakni data dapat dibuktikan tidak berubah sejak dibuat, misalnya lewat nilai hash atau metadata asli. • Keteruntutan (auditability) yakni asal-usul dan riwayat pemegangan data dapat ditelusuri (chain of custody): siapa yang memegang bukti, kapan dipindahtangankan, di mana disimpan, dan apa yang dilakukan terhadapnya sejak pertama kali diperoleh. • Dapat direproduksi dan diverifikasi ulang oleh pihak independen dengan hasil yang konsisten. Screenshot yang muncul tiba-tiba di persidangan, tanpa dokumentasi bagaimana ia diperoleh, kapan diambil, dari perangkat mana, dan siapa saja yang telah memegangnya sebelum diajukan sebagai bukti, secara inheren tidak memenuhi syarat keteruntutan ini. Keputusan yang diambil dari bukti tak terverifikasi memiliki assurance risk tinggi dimana keyakinan yang diberikan kepada pengambil keputusan tidak proporsional dengan tingkat kepastian data yang sesungguhnya. Prinsip proporsionalitas asurans terhadap risiko (risk-based assurance level) menegaskan: semakin besar konsekuensi suatu keputusan terhadap kehormatan, jabatan, atau masa depan seseorang, semakin tinggi standar pembuktian dan kedalaman uji forensik yang harus dipenuhi sebelum data itu dijadikan dasar. Dalam konteks perkara yang menyangkut kehormatan jabatan penyelenggara pemilu, prinsip ini sangat relevan. VII. Penjelasan tentang Risiko Pemenggalan Konteks dan Bias Kognitif Dari perspektif analisis teks dan natural language processing, satu atau dua baris pesan yang diambil dari percakapan panjang dapat memberi gambaran yang sangat keliru tentang maksud sebenarnya. Riset tentang analisis sentimen media sosial dan deteksi ujaran kebencian menggunakan Naive Bayes menunjukkan bahwa makna kalimat sangat bergantung pada konteks sebelum dan sesudahnya bahkan penyangkalan (negasi) satu kata dapat membalik makna pesan secara total, sebagaimana dibahas dalam riset deteksi hoaks logistik Pemilu menggunakan retensi negasi. Prinsip metodologis dalam analisis teks selalu mensyaratkan unit analisis berupa keseluruhan wacana (discourse level), bukan potongan kalimat. Terdapat risiko nyata bahwa seseorang menafsirkan pesan sesuai dugaan yang sudah ada di pikirannya, bukan makna yang sebenarnya dimaksud dimana fenomena yang disebut confirmation bias. Semakin sedikit konteks yang tersedia, semakin besar ruang bagi bias ini mendominasi penafsiran. Fenomena illusory truth effect juga relevan: sesuatu yang tampak konsisten dan detail cenderung dipercaya benar meski belum diuji, karena otak manusia menggunakan heuristik "kemudahan pemrosesan” dimana jika informasi terlihat rapi dan sesuai dugaan awal, ia diproses sebagai kebenaran tanpa verifikasi lebih jauh. Ketika data hanya ditunjukkan sebagian oleh pihak yang punya kepentingan langsung terhadap hasil kesimpulan, potensi selection bias dan framing yang menyesatkan menjadi sangat tinggi. Dikaitkan dalam perkara ini maka dalam hal ini bagi saya sangat wajar dan sesuai prinsip kerja audit apabila pihak yang dituduh meminta agar data yang dipakai untuk menuduhnya diperiksa ulang oleh pihak independen yang berkompeten. Prinsip independensi pemeriksaan mengharuskan setiap pihak yang dirugikan oleh suatu bukti berhak meminta pemeriksaan ulang oleh pihak ketiga yang tidak berkepentingan. Ketidakbersediaan membuka sumber asli untuk verifikasi independen adalah salah satu indikator risiko (red flag) paling kuat terhadap keandalan sebuah bukti, karena pihak yang datanya benar-benar otentik pada dasarnya tidak memiliki alasan untuk menghindari pemeriksaan. VIII. Kesimpulan Final Berdasarkan seluruh kerangka keilmuan di atas ISO 8000-8 tentang kualitas sintaktik, semantik, dan pragmatik; 5V Big Data khususnya dimensi Veracity; prinsip fraud detection mengenai single-source unverified data; ISO/IEC 27037 mengenai identifikasi dan preservasi bukti digital; prinsip chain of custody; serta kode etik auditor sistem informasi dapat disimpulkan secara keilmuan sebagai berikut: • Pertama, screenshot percakapan WhatsApp secara struktural kehilangan seluruh metadata primer yang dibutuhkan untuk verifikasi keaslian pesan termasuk waktu pengiriman tercatat di server, identitas pengirim terverifikasi lewat sistem, nilai hash pesan asli, dan riwayat penyuntingan. Metadata yang tersisa hanyalah metadata screenshot itu sendiri, yang sama sekali tidak relevan dengan keabsahan isi percakapan yang direkam di dalamnya. • Kedua, data yang hanya dikuasai dan disimpan oleh satu pihak, tanpa kesediaan membuka sumber asli untuk pemeriksaan independen, tergolong single-source unverified data dalam kerangka fraud detection kategori bukti yang secara metodologis harus ditahan penilaiannya, bukan langsung dipercaya, sampai dapat dicocokkan dengan sumber primer. • Ketiga, pesan yang diambil sepotong dari percakapan Panjang seperti dalam Aplikasi Whatsapp, tanpa konteks penuh secara pasti melanggar prinsip kualitas semantik ISO 8000-8 karena menciptakan ambiguitas makna dan membuka ruang lebar bagi confirmation bias dan illusory truth effect dalam penafsirannya. • Keempat, kemudahan teknologi masa kini dalam merekayasa tampilan percakapan digital bahkan tanpa memerlukan kecerdasan buatan generatif sekalipun menuntut standar pembuktian yang lebih ketat, sejalan dengan prinsip proporsionalitas asurans terhadap risiko: semakin besar dampak suatu keputusan terhadap kehormatan dan masa depan seseorang, semakin tinggi pula standar verifikasi forensik yang harus dipenuhi. Sehingga menutup pendapat saya maka harus saya tegaskan sesuai keilmuan saya yaitu prinsip paling dasar yang harus dipegang sebelum sebuah data digital dijadikan alasan untuk menilai dan mengambil keputusan kepada seseorang adalah “tidak ada data digital yang boleh diterima sebagai fakta final hanya karena tampilannya meyakinkan”. Data digital seperti screenshoot percakapan dari Aplikasi Whatapp yang dijadikan bukti dalam perkara ini secara ideal seharusnya wajib menujukkan keandalan, keaslian, serta bebas dari potensi rekayasa data digital. Dalam pandangan saya sebagai Ahli pada bidang Data dan Sistem Informasi pada bidang ini maka setiap data digital yang akan dijadikan dasar konsekuensi terhadap kehormatan atau masa depan seseorang wajib melalui verifikasi keaslian sumber, uji forensik independen, dan pemeriksaan konteks penuh bukan potongan sepihak. Semakin besar dampak suatu keputusan, semakin ketat pula standar pembuktian yang harus dipenuhi sebelum keputusan itu diambil. Sehingga khusus terkait perkara ini dimana saya dimintakan pendapat dari aspek sistem informasi, data science, cognitive computing, big data, dan audit sistem informasi sebagaimana menjadi bidang keahlian saya maka secara kaidah keilmuan saya maka harus saya tegaskan bahwa tidak Demikian pendapat ahli final ini disampaikan dengan penuh tanggung jawab keilmuan, untuk menjadi bahan pertimbangan Majelis Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. [2.7.3] Ahli Dandy Pramana Hostiadi Ahli dihadirkan dalam sidang DKPP atas permintaan Teradu II sehubungan dengan pengaduan terkait dugaan pelanggaran etik. Di mana ahli dimintakan oleh Teradu II untuk menerangkan terkait bukti digital dan validitas pembuktiannya. Bahwa ahli, walaupun dimintakan oleh Teradu II, dalam memberikan keterangan tertulis ini tetap berpijak pada objektivitas kebenaran ilmiah. Pemahaman terkait Bukti Digital yang menjadi dasar Pengadu kepada Teradu 2, dari Ahli: Ahli melihat barang bukti berupa objek data digital dalam bentuk file gambar yang didapatkan dari proses cuplikan, atau yang dikenal dengan istilah gambar screenshot, yang diduga memuat percakapan dua orang melalui aplikasi WhatsApp (WA). Tidak ada lampiran data atau informasi pendukung lainnya dari objek data digital, seperti informasi waktu pengambilan screenshot, asal, perangkat, nilai integritas data (nilai hash file), ukuran data, dimensi data, ataupun data detail lainnya yang sering dikenal dengan istilah metadata. Dasar Pendapat ahli: • Barang bukti digital (digital bukti digital item) adalah media, perangkat, atau objek fisik yang mengandung, menyimpan, atau menjadi sumber informasi digital yang berpotensi memiliki nilai pembuktian dalam suatu peristiwa. • Digital forensik (digital forensics) adalah proses ilmiah untuk melakukan identifikasi, pengumpulan, akuisisi, preservasi, pemeriksaan, analisis, interpretasi, dan dokumentasi terhadap data digital guna memperoleh fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. • Secara umum, proses forensik digital adalah Identification → Preservation → Acquisition → Examination → Analysis → Corroboration → Interpretation → Reporting. o Identifikasi adalah proses mengidentifikasi sumber, jenis, lokasi, dan karakteristik barang bukti digital, dengan tujuan menentukan apa yang harus diperiksa serta relevan dengan perkara. o Preservation adalah menjaga kondisi dan integritas barang bukti agar tidak berubah atau rusak dengan tujuan memastikan bukti tetap utuh dan tidak terkontaminasi. o Acquisition adalah memperoleh atau menyalin data digital dari sumber bukti dengan metode forensik yang tepat dengan tujuan mendapatkan salinan data yang akurat tanpa mengubah sumber asli. o Examination adalah pemeriksaan teknis terhadap data yang telah diperoleh untuk mengidentifikasi artefak, struktur, metadata, dan informasi yang relevan. o Analisis adalah proses menganalisis temuan untuk menemukan hubungan, pola, atau fakta yang relevan dengan tujuan menentukan makna serta keterkaitan temuan dengan peristiwa. o Corroboration adalah membandingkan dan menguji temuan dengan sumber atau bukti digital lainnya untuk memastikan temuan konsisten, saling mendukung, dan tidak berdiri pada satu sumber saja. o Interpretasi adalah menafsirkan hasil analisis berdasarkan metode dan fakta teknis yang diperoleh dengan tujuan menghasilkan kesimpulan teknis yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. o Reporting adalah mendokumentasikan seluruh proses, temuan, metode, dan kesimpulan pemeriksaan dengan tujuan menyediakan hasil pemeriksaan yang transparan, dapat ditelusuri, dan diverifikasi. • Asas utama yang digunakan dalam proses Digital Forensic meliptui Integrity (menjaga bukti tetap utuh dan tidak dimanipulasi), Objectivity (mengkaji secara objektif), Authenticity (memastikan asal-usul dan keaslian bukti dapat dipertanggungjawabkan), Confidentiality (menjaga kerahasiaan informasi yang ditemukan hanya untuk kepentingan persidangan), Authorization (pemeriksaan dilakukan berdasarkan kewenangan yang sah), Competence (Ahli forensic digital menggunakan metode, alat atau tool dan Teknik secara ilmiah), Transparency (metode, tools, parameter, temuan, dan keterbatasan harus dapat dijelaskan), Accountability (setiap tindakan ahli forensic digital dapat ditelusuri dan dipertanggungjawabkan) • Proses Chain of Custody dalam Digital Forensics adalah membangun catatan kronologis dan tidak terputus mengenai penguasaan, perpindahan, penyimpanan, dan pemeriksaan barang bukti digital sejak pertama kali diperoleh hingga digunakan dalam proses pembuktian. • Contoh penggunaan kerangka kerja Digital Forensics antara lain NIST SP 800-86 — Guide to Integrating Forensic Techniques into Incident Response, ISO/IEC 27037:2012 dan SWGDE = Scientific Working Group on Digital Evidence. Pernyataan Ahli: Saya sebagai ahli berpendapat bahwa screenshot percakapan WhatsApp yang dihadirkan dalam persidangan DKPP, berdasarkan bukti digital dan informasi teknis yang tersedia, belum dapat dinyatakan sebagai bukti digital yang autentik dan terverifikasi secara forensik. Oleh karena itu, apabila screenshot tersebut dijadikan dasar utama untuk menyimpulkan bahwa seseorang telah melakukan pelanggaran atau bersalah, maka secara metodologis kesimpulan tersebut, menurut pendapat saya, adalah prematur, karena belum didukung oleh proses pemeriksaan digital forensic yang memungkinkan diverifikasi secara ilmiah autentisitas, integritas, provenance, dan reliabilitas evidence tersebut. Apabila hubungan tersebut tidak dapat diverifikasi, terlebih lagi belum jelas, belum tegas, dan belum valid, menyebutkan identitas seseorang melalui screenshot tersebut sebagai dasar utama untuk mengatribusikan suatu perbuatan kepada Teradu 2, merupakan kesimpulan yang melampaui kemampuan teknis barang bukti yang tersedia. Barang bukti digital dalam bentuk screenshot yang digunakan dalam sidang, belum memiliki dasar yang kuat sebagai bukti digital dan tidak dapat divalidasi atau diverifikasi keasliannya, sehingga dirasa belum memadai sebagai barang bukti digital. Hal ini didasarkan pada: Pertama, mekanisme forensik memerlukan metodologi ilmiah sesuai kaidah standar kerangka kerja forensik digital yang wajib dilakukan oleh ahli forensik, mulai dari proses identifikasi hingga pelaporan dalam bentuk dokumentasi. Kedua, pada barang bukti berupa screenshot, tidak tersedia informasi metadata dan informasi teknis pendukung yang menunjukkan integritas data, serta tidak didukung informasi pengambilan yang jelas dan sahih. Sahih yang dimaksud oleh ahli adalah dapat dipercaya, valid, dan memiliki dasar yang cukup untuk menunjukkan bahwa bukti tersebut benar-benar berasal dari sumber yang diklaim serta tidak mengalami perubahan yang tidak terdeteksi. Jikalau atau seandainya bukti ini sahih, harus menggambarkan percakapan dari kedua sisi akun media sosial WA. Hal ini didasarkan pada pemenuhan tahap corroboration, di mana bukti penyanding berupa tangkapan layar percakapan yang sama dari kedua akun berbeda dan dari perangkat handphone yang berbeda, yang seharusnya saling berkaitan. Tentunya proses kajian forensik digital dilakukan dengan cara yang sama, menggunakan bukti yang telah diperoleh sebelumnya. Ketiga, bukti forensik digital yang dihadirkan tidak dapat dijamin keasliannya atau tidak memenuhi aspek integritas data, yaitu tidak dapat dijamin keasliannya karena tidak ada informasi pendukung lainnya seperti metadata, nilai hash data, tipe file yang disajikan, ukuran data, dan lainnya. Keempat, bukti forensik digital yang dihadirkan tidak dapat ditelusuri atau tidak memenuhi aspek authenticity, dikarenakan tidak ada Informasi atau dokumentasi dari perangkat mana bukti berasal, bagaimana mendapatkan, siapa yang mengambil, bagaimana cara pengambilannya dari asal perangkat hingga menjadi bentuk screenshot, bagaimana distribusi penyerahan sehingga dapat menjadi bukti yang dihadirkan dalam sidang, bagaimana bukti tersebut diperoleh dan asal-usulnya dapat ditelusuri, apakah akun perangkat dapat dikaitkan dengan pihak yang diklaim, apakah isi konsisten dengan artefak digital lainnya, apakah terdapat bukti independen yang menguatkan, apakah riwayat penanganannya terdokumentasi, dan lainnya. Kelima, bukti forensik digital yang dihadirkan tidak objektif atau tidak memenuhi aspek Objectivity, karena tidak terdapat dokumentasi metodologis yang memungkinkan saya menilai apakah pemeriksaan dan pemilihan evidence telah dilakukan secara objektif, termasuk apakah telah dipertimbangkan bukti yang mendukung maupun yang bertentangan dengan hipotesis yang diajukan.. Keenam, bukti forensik digital yang dihadirkan tidak memenuhi aspek Authorization, karena tidak dijelaskan legalitas dan dasar pengambilan barang bukti. Dari perspektif teknis, tidak tersedia informasi yang cukup mengenai dasar kewenangan, sumber perangkat, proses pengambilan, dan ruang lingkup pemeriksaan, sehingga aspek otorisasi terhadap proses perolehan evidence tidak dapat diverifikasi secara memadai oleh saya sebagai ahli. Ketujuh, bukti forensik digital yang dihadirkan tidak memenuhi aspek Competence, di mana dalam proses pengambilan dan pemeriksaan awal bukti digital tidak dijelaskan oleh siapa, serta kapasitas dan keahliannya sebagai seorang forensik digital, baik dari kalangan praktisi maupun akademisi, yang memiliki pengetahuan, keterampilan, pengalaman, pelatihan, dan kemampuan teknis yang sesuai dengan jenis pemeriksaan yang dilakukan untuk mengklaim bahwa bukti digital yang dihadirkan dalam persidangan adalah bukti asli atau terverifikasi atau diakui atau valid sebagai bukti yang kuat. Kedelapan, bukti forensik digital yang dihadirkan tidak memenuhi aspek transparansi dan akuntabilitas, karena tidak ada penjelasan mengenai metode, tools, parameter, temuan, keterbatasan penelusuran, dan pertanggungjawaban atas bukti digital. Berdasarkan keahlian, pengetahuan akademik, pengalaman profesional, serta prinsip integritas dan tanggung jawab ilmiah yang saya pegang sebagai ahli yang dihadirkan pada saat sidang Dewan Kehormatan Pengawas Pemilu, saya menyampaikan pendapat ini secara independen, objektif, dan tanpa memihak kepada pihak mana pun. Penilaian saya semata-mata didasarkan pada fakta teknis, prinsip digital forensic, pemahaman metodologi yang dapat dipertanggungjawabkan, serta keterbatasan ahli yang didasarkan pada pengamatan terhadap bukti digital yang digunakan dalam persidangan. “ Apabila suatu bukti digital tidak dapat menunjukkan asal-usul (provenance) yang jelas, autentisitas dan integritasnya tidak dapat diverifikasi secara memadai, proses acquisition dan preservation tidak terdokumentasi dengan baik, chain of custody tidak dapat ditelusuri secara utuh, serta kompetensi dan metodologi pemeriksaannya tidak dapat dipertanggungjawabkan, maka secara akademik dan profesional saya tidak dapat menyatakan bukti tersebut sebagai bukti digital yang memiliki reliabilitas tinggi.” Saya menegaskan bahwa ketidakmampuan untuk memverifikasi suatu bukti tidak serta-merta berarti bahwa bukti tersebut palsu. Namun demikian, secara ilmiah juga tidak dapat dibenarkan untuk menyatakan bukti tersebut autentik dan memiliki kekuatan pembuktian yang tinggi apabila dasar verifikasinya tidak tersedia atau tidak memadai. Dalam kondisi demikian, kesimpulan yang bertanggung jawab adalah bahwa bukti digital tersebut memiliki keterbatasan reliabilitas atau bersifat inconclusive sampai dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap sumber asli dan artefak digital yang relevan. Sebagai ahli, tanggung jawab saya bukan untuk membenarkan atau menggugurkan suatu dalil, melainkan untuk menyampaikan apa yang dapat dan tidak dapat dibuktikan berdasarkan data dan metode ilmiah. Karena itu, saya akan tetap menyatakan suatu temuan sebagai fakta apabila didukung oleh bukti digital yang dapat diverifikasi, dan akan menyatakan keterbatasan apabila bukti digital tidak memungkinkan ditariknya kesimpulan yang kuat. Saya tidak akan memberikan kesimpulan yang melampaui kemampuan ilmiah berdasarkan bukti yang diperiksa. Dengan prinsip tersebut, saya merekomendasikan agar bukti digital yang belum memenuhi aspek fundamental digital forensic tidak dijadikan satu-satunya dasar untuk menarik kesimpulan faktual, melainkan terlebih dahulu dilakukan verifikasi terhadap sumber asli, proses acquisition, integritas, autentisitas, provenance, chain of custody, metode pemeriksaan, serta korelasi dengan bukti digital lainnya. Apabila setelah pemeriksaan tersebut tetap tidak dapat diverifikasi secara memadai, maka secara profesional dan akademik bukti tersebut harus dinyatakan memiliki keterbatasan reliabilitas, dan kesimpulan yang didasarkan semata-mata atas bukti tersebut harus diperlakukan secara hati- hati serta tidak relevan untuk menyatakan seseorang melanggar, berbuat salah, ataupun menyalahkan seseorang. Demikian pendapat saya sebagai ahli yang dihadirkan dalam persidangan dan disampaikan berdasarkan keilmuan, independensi, integritas akademik, standar profesional, serta tanggung jawab. Sebagai akademisi dan ahli, saya tidak berkepentingan untuk membuktikan bahwa suatu bukti benar atau salah. Tanggung jawab saya adalah memastikan bahwa setiap kesimpulan yang saya sampaikan tidak melampaui apa yang dapat dibuktikan secara ilmiah. Ketika bukti tidak dapat diverifikasi, saya berkewajiban menyatakan bahwa bukti tersebut belum dapat diverifikasi dan tidak memaksakan kesimpulan. [2.8] KESIMPULAN PARA TERADU Bahwa setelah sidang pemeriksaan digelar pada tanggal 13 Agustus 2026, Para Teradu memberikan kesimpulan sebagai berikut: [2.8.1] KESIMPULAN TERADU II

1. Bahwa Kesimpulan ini disusun bukan untuk mengulang Jawaban, melainkan untuk menempatkan kembali seluruh dalil Pengadu di hadapan fakta yang benar-benar terungkap di persidangan. Sebab yang menjadi dasar putusan bukanlah apa yang tertulis dalam pengaduan, melainkan apa yang terbukti di muka sidang. 2. Bahwa setiap fakta persidangan yang dikemukakan dalam Kesimpulan ini disertai penunjuk waktu rekaman sidang, dan setiap fakta dokumenter disertai kode alat bukti. Dengan begitu, tidak ada satu pun pernyataan Teradu II dalam Kesimpulan ini yang tidak dapat diperiksa ulang oleh Yang Mulia Majelis. 3. Bahwa persidangan telah menghasilkan empat kenyataan yang, menurut hemat Teradu II, telah menyelesaikan perkara ini sepanjang menyangkut dirinya: f. Pengadu sendiri menyatakan Teradu II seharusnya tidak diadukan (01:06:48), dan menerangkan bahwa Teradu II justru baru saja memberikan pembinaan kepada jajarannya (01:06:53). g. Pengadu sendiri meminta maaf dan mengakui bahwa dalam seluruh koordinasi mengenai alokasi anggaran, nama Teradu II tidak pernah disebutkan, yang ada hanyalah narasi almarhum Sdr. Fentje Bawengan yang mengucapkan “Pak Kordiv, Pak Kordiv, Pak Kordiv” (04:13:47). h. Yang Mulia Ketua Majelis merumuskan sendiri bahwa nama Teradu II “dijual” oleh almarhum (04:14:14), bahwa permintaan uang itu dilakukan dengan mengatasnamakan Teradu II, dan bahwa “bukan Teradu II yang meminta” (04:15:16), rumusan yang disetujui Pengadu (04:16:41). i. Pengadu sendiri mengakui tidak memiliki bukti bahwa uang tersebut sampai kepada Teradu II (04:16:17 dan 04:16:41). 4. Bahwa dengan demikian, perkara ini sepanjang menyangkut Teradu II telah berpindah kedudukan: dari dugaan keterlibatan, menjadi peristiwa pencatutan nama oleh pihak ketiga, suatu peristiwa di mana Teradu II bukan pelaku, melainkan pihak yang dirugikan. 5. Bahwa Kesimpulan ini disusun mengikuti urutan delapan dalil Pengadu sebagaimana telah dirumuskan dalam Jawaban, agar tidak ada satu dalil pun yang tertinggal tanpa jawaban. II. FAKTA-FAKTA YANG TERUNGKAP DI PERSIDANGAN II.1 Pengadu Menyatakan Sendiri bahwa Teradu II Seharusnya Tidak Diadukan. 6. Bahwa Pengadu menyatakan secara terbuka di persidangan bahwa Teradu II sebenarnya tidak seharusnya diadukan (01:06:48), dan berterus terang bahwa Teradu II justru baru memberikan pembinaan kepada jajaran Bawaslu Provinsi Papua Tengah (01:06:53). 7. Bahwa Pengadu kemudian menerangkan dua alasan mengapa Teradu II tetap dimasukkan sebagai Teradu: a. agar menjadi lebih terang tuduhan yang ditujukan kepada Pengadu sendiri, yakni narasi bahwa “Amin makan uang” (01:06:53); dan b. karena dalam Dumas ke-1 terdapat uraian yang menurut Pengadu mengarah kepada staf Teradu II sehubungan dengan dugaan aliran dana (01:07:18). 8. Bahwa dari keterangan Pengadu sendiri terbaca dengan terang: Teradu II ditarik ke dalam perkara ini bukan karena ada perbuatan Teradu II yang hendak dipersoalkan, melainkan karena Pengadu ingin menjernihkan tuduhan terhadap dirinya sendiri, dan karena adanya orang lain yang pernah menjadi staf Teradu II. 9. Bahwa alasan pertama sama sekali bukan perbuatan Teradu II. Adapun alasan kedua justru berakhir dengan permintaan maaf Pengadu sendiri, sebagaimana diuraikan berikut ini. II.2. Pengadu Meminta Maaf dan Mengakui Nama Teradu II Tidak Pernah Disebut 10. Bahwa ketika Teradu II meminta agar tuduhan yang mengaitkan dirinya melalui almarhum dibuktikan secara jelas, kapan, di mana, dan dalam peristiwa apa, dengan menegaskan bahwa apabila persoalannya menyangkut mantan Tenaga Ahli, maka jangan otomatis dikaitkan dengan dirinya (04:12:45), Pengadu menyampaikan permintaan maaf (04:13:47). 11. Bahwa Pengadu menerangkan: dalam komunikasi dan koordinasi mengenai alokasi anggaran antara dirinya dengan almarhum, nama Teradu II tidak pernah disebutkan; yang ada hanyalah narasi almarhum yang berulang kali mengucapkan “Pak Kordiv, Pak Kordiv, Pak Kordiv”, dan atas dasar narasi itulah Pengadu menuliskan nama almarhum “untuk …” dalam catatannya (04:13:47, bandingkan 04:10:04). 12. Bahwa Pengadu bahkan menegaskan lebih lanjut: “Tapi kalau untuk bilang Pak Kordiv secara tidak langsung, saya tidak. Tapi kalau itu ada hubungan dengan Pak Kordiv melalui Pak Fence, ada.” (04:16:05). 13. Bahwa pernyataan itu, apabila dibaca dengan jujur, justru mengunci persoalan: Pengadu tidak memiliki pengetahuan langsung apa pun mengenai Teradu II. Seluruh kaitan yang ia dalilkan hanya melewati satu jalur, yakni ucapan almarhum. Dan ucapan almarhum tidak dapat lagi diuji, sebab yang bersangkutan telah wafat. 14. Bahwa dengan demikian, seluruh dalil aliran dana terhadap Teradu II bertumpu pada keterangan dari mulut ke mulut (testimonium de auditu), bentuk keterangan yang dalam setiap sistem pembuktian yang beradab tidak dapat berdiri sendiri sebagai dasar penjatuhan sanksi. 15. Bahwa perlu pula ditegaskan: sebutan “Kordiv” adalah nama jabatan, bukan nama orang. Sebuah percakapan yang tidak menyebut nama, tidak menyebut nomor, dan tidak menyebut identitas apa pun, tidak dapat diterjemahkan menjadi seorang pribadi tertentu. Menerjemahkan sebutan jabatan menjadi nama pribadi adalah tafsir, dan tafsir bukanlah bukti. II.3. Ketua Majelis Merumuskan Peristiwa sebagai Pencatutan Nama, dan Pengadu Menyetujuinya 16. Bahwa Yang Mulia Ketua Majelis kemudian merumuskan konteks yang muncul di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan: tanpa bermaksud mengorek kesalahan almarhum, nama Teradu II “dijual” oleh almarhum Sdr. Fentje Bawengan (04:14:14). 17. Bahwa Teradu II menanggapi dengan meminta agar urusan dengan almarhum tidak disangkutpautkan dengan dirinya, karena perkara ini adalah perkara etik dan persidangannya terbuka, sehingga ia khawatir dibingkai kembali secara keliru (04:15:04). 18. Bahwa Yang Mulia Ketua Majelis menegaskan lebih lanjut: diperkirakan pada waktu itu terdapat permintaan sejumlah uang oleh almarhum dengan mengatasnamakan Teradu II — dalam bahasa yang beliau gunakan, “menjual nama” Teradu II — dan hal itu harus terang di persidangan: “Jadi bukan Teradu II yang meminta, iya kan?” (04:15:16). 19. Bahwa setelah menyimak jawaban Pengadu, Yang Mulia Ketua Majelis menyimpulkan bahwa almarhum meminta uang dan diberi dengan cara “menjual nama” Teradu II, karena tidak terdapat bukti Teradu II menerima aliran dana (04:16:17). 20. Bahwa atas kesimpulan tersebut, Pengadu menyatakan setuju dan menganggapnya demikian (04:16:41). 21. Bahwa rangkaian ini bukan tafsir Teradu II atas jalannya sidang. Ini adalah rumusan Yang Mulia Ketua Majelis sendiri, yang kebenarannya diakui oleh Pengadu sendiri, dalam persidangan terbuka. II.4. Teradu II Tidak Pernah Mengetahui Dumas ke-1 maupun Dumas ke-2 22. Bahwa Teradu II menegaskan di persidangan: hingga sidang berlangsung ia tidak pernah membaca Dumas ke-1, sehingga tidak mengetahui isinya maupun tindak lanjutnya, dan bahwa Dumas ke- 1 tersebut berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa (01:25:39, 01:25:55). Teradu II juga menegaskan bahwa ia tidak pernah menerima pelaporan maupun tindak lanjut, baik atas Dumas ke- 1 maupun Dumas ke-2 (03:56:45). 23. Bahwa penegasan ini menyentuh pangkal persoalan. Kewajiban hukum untuk bertindak tidak lahir dari adanya sebuah dokumen di suatu tempat, melainkan dari sampainya dokumen itu kepada pejabat yang berwenang melalui saluran yang sah. Selama suatu pengaduan tidak pernah diterima secara resmi, tidak pernah didisposisikan, dan tidak pernah dibaca, tidak ada peristiwa hukum yang menerbitkan kewajiban apa pun. Tidak ada kelalaian tanpa kewajiban, dan tidak ada kewajiban tanpa pengetahuan. 24. Bahwa keterangan Teradu II tidak berdiri sendiri. Teradu I mengambil alih penjelasan dan menyatakan bahwa dialah yang mengetahui hal tersebut, sehingga kemudian diturunkan Inspektorat Utama (01:26:06), dan bahwa pemeriksaan itu sementara tidak diberitahukan kepada Teradu II justru karena diduga terdapat kaitan dengan mantan Tenaga Ahli Teradu II (01:26:11). 25. Bahwa hal ini bersesuaian dengan Jawaban tertulis Para Teradu, yang menyatakan Teradu I memperoleh informasi dari Inspektur Utama, sementara Teradu II tidak memperoleh informasi yang sama, dan atas informasi itu dibentuk Tim Pemeriksaan Disiplin sebagaimana Surat Tugas Nomor 1118/PW.09/SJ/12/2025 tanggal 15 Desember 2025 [vide Bukti T.I.II-1]. 26. Bahwa menurut Teradu II, inilah keterangan yang paling menentukan dalam seluruh perkara ini, dan Teradu II memohon Yang Mulia Majelis menimbangnya dari tiga sisi: a. Dari sisi pengetahuan. Teradu II memang tidak diberi tahu, bukan karena kebetulan, melainkan karena diputuskan demikian. Seseorang tidak dapat dinilai lalai atas sesuatu yang secara sengaja dirahasiakan dari dirinya oleh institusinya sendiri. b. Dari sisi kendali. Apabila Teradu II benar memiliki kepentingan atau keterlibatan dalam dugaan aliran dana itu, mustahil pemeriksaan internal justru dirancang agar tidak diketahui olehnya. Orang yang berkepentingan atas suatu perkara tidak dijauhkan dari perkara itu; ia justru berusaha mendekat. Fakta bahwa pemeriksaan sengaja dijauhkan dari Teradu II membuktikan bahwa Teradu II tidak memiliki kendali sedikit pun atas jalannya pemeriksaan. c. Dari sisi sumber keterangan. Keterangan ini datang bukan dari Teradu II, melainkan dari Teradu I selaku Ketua Bawaslu RI, pihak yang tidak berkepentingan membela Teradu II dan yang justru merupakan pengambil keputusan atas pemeriksaan tersebut. Keterangan yang menguntungkan seseorang, yang datang dari pihak lain yang berwenang dan tidak berkepentingan, berbobot jauh melampaui bantahan pihak yang diadukan itu sendiri. 27. Bahwa keterangan Teradu II juga dikuatkan oleh Pihak Terkait Agus Tartila Staff Pengadaan Barang dan Jasa Biro SDM dan Umum Bawaslu., yang menyatakan bahwa Teradu II tampaknya memang tidak mengetahui isi Dumas ke-1, sebagaimana Pihak Terkait sendiri pun baru mengetahuinya setelah menerima panggilan DKPP (02:15:25) 28. Bahwa dengan demikian terdapat tiga sumber keterangan yang saling bersesuaian, Teradu II, Teradu I, Pihak Terkait, Agus Tartila Staff Pengadaan Barang dan Jasa Biro SDM dan Umum Bawaslu, dan tidak satu pun pihak membantahnya di persidangan, termasuk Pengadu. 29. Bahwa Teradu II juga menegaskan bahwa dalam Dumas ke-1 tidak ada yang secara spesifik menyebutkan namanya; yang ada hanyalah penyebutan jabatan (01:26:37). Maka sekalipun dokumen itu dianggap ada dan benar, ia tetap tidak menunjuk kepada pribadi Teradu II. II. 5. Status Sdr. Fentje Bawengan Telah Terputus Sebelum Peristiwa yang Didalilkan 30. Bahwa Teradu II menegaskan di persidangan, dan tidak dibantah oleh pihak mana pun, bahwa Sdr. Fentje Bawengan sejak 18 Agustus 2023 sudah bukan lagi Tenaga Ahli di Bawaslu, dibuktikan dengan Surat Pemutusan Kontrak dari Sekretaris Jenderal (01:26:44), dan bahwa pemutusan itu terjadi sebelum peristiwa yang dipersoalkan (01:27:26). 31. Bahwa hal ini bersesuaian dengan dokumen: Perjanjian Kerja Nomor 1110.1/KP.01.00./SJ/05/2022 dan Nomor 0008.1/KP.01.00./SJ/01/2023, serta Surat Sekretaris Jenderal Nomor 1568/KP.11/SJ/08/2023 tanggal 18 Agustus 2023 perihal Pemutusan Kontrak Kerja Pegawai [vide Bukti T.I.II-3]. 32. Bahwa peristiwa pengadaan yang didalilkan Pengadu terjadi pada Tahun 2024, yakni satu tahun setelah hubungan kerja itu putus. Dengan putusnya hubungan kerja, putus pula seluruh relasi pekerjaan antara Fentje dengan Bawaslu, dan dengan sendirinya juga dengan Teradu II. 33. Bahwa akibat hukumnya bersifat menentukan: sejak 18 Agustus 2023 almarhum tidak lagi memiliki kewenangan bertindak untuk dan atas nama Bawaslu, dan tidak lagi berada dalam hubungan atasan-bawahan dengan Teradu II. Maka dasar tanggung jawab pengawasan (culpa in vigilando) pun tidak ada, sebab seseorang tidak dapat dituntut mengawasi orang yang secara hukum sudah bukan lagi bawahannya. 34. Bahwa Teradu II menyampaikan belasungkawa yang tulus atas wafatnya Sdr. Fentje Bawengan, dan tidak berkehendak sedikit pun mempersoalkan seseorang yang telah tiada. Namun demi keadilan bagi yang masih hidup, Teradu II terpaksa menyampaikan satu kenyataan: keterangan almarhum tidak dapat dikonfirmasi, tidak dapat diuji silang, dan tidak dapat dihadirkan di persidangan. 35. Bahwa karena itu tuduhan yang seluruhnya bersandar pada ucapan almarhum menempatkan Teradu II pada posisi yang mustahil: ia diminta membantah sesuatu yang tidak pernah dapat diuji, dari orang yang tidak pernah dapat ditanya. Tuduhan yang secara struktural tidak dapat diuji tidak boleh menjadi dasar penjatuhan sanksi. II.6. Urutan Waktu Peristiwa Menutup Kemungkinan Adanya Pengkondisian 36. Bahwa fakta dokumenter menunjukkan urutan waktu berikut, dan urutan inilah yang menurut Teradu II paling menentukan: Tanggal Peristiwa 23 Juni 2023 Rapat Pleno menetapkan peringkat calon PAW Papua Tengah, Sdr. Yeffri Miagoni pada peringkat ke-8, ditandatangani seluruh Pimpinan Bawaslu RI 5 Agustus 2024 Surat Undangan Verifikasi Nomor 959/KP.01/K1/08/2024 kepada seluruh calon [vide Bukti T.I.II-10] 7 Agustus 2024 Verifikasi administrasi dilaksanakan di Kantor Bawaslu Provinsi Papua Tengah 19 Agustus 2024 Rapat Pleno Bawaslu RI menetapkan calon PAW 21 Agustus 2024 Surat Undangan Pelantikan diterbitkan dan diterima sendiri oleh Pengadu melalui WhatsApp pukul 14.15, dibalas “Alhamdulillah” pukul 14.16 23 Agustus 2024 Pelantikan dilaksanakan. Pada hari yang sama Surat Pesanan ditandatangani Pengadu selaku PPK 31 Agustus 2024 Tanggal paling awal yang muncul di seluruh Bukti P-6 12 September 2024 Satu-satunya percakapan dalam P-6 yang menyebut “Kordiv” 24–25 September Dana pengadaan baru dicairkan 2024 37. Bahwa dari urutan tersebut lahir dua kesimpulan yang tidak dapat dielakkan: a. Peringkat telah terkunci sejak 23 Juni 2023, yakni empat belas bulan sebelum seluruh peristiwa yang didalilkan. Penetapan PAW hanyalah penerapan mekanis atas peringkat yang sudah ada, sebagaimana diperintahkan Pasal 47 huruf a Perbawaslu 19/2017. Tidak ada ruang untuk “meluluskan” siapa pun, karena tidak ada pilihan yang tersisa untuk dibuat. b. Keputusan telah selesai dan telah diumumkan resmi sebelum uang itu ada. Pengadu telah mengetahui secara resmi bahwa Sdr. Yeffri Miagoni akan dilantik pada 21 Agustus 2024, dua hari sebelum ia menandatangani Surat Pesanan, dan lebih dari sebulan sebelum dana dicairkan. Secara nalar sederhana: orang tidak membayar untuk sesuatu yang sudah ia terima secara resmi dan tanpa biaya dua hari sebelumnya. 38. Bahwa dengan demikian konstruksi “uang untuk mengkondisikan kelulusan calon PAW” runtuh oleh kalender, bukan oleh bantahan. II.7. Fakta yang Menyangkut Kredibilitas dan Konsistensi Dalil Pengadu 39. Bahwa Teradu II menyampaikan bagian ini bukan untuk merendahkan Pengadu, melainkan karena Yang Mulia Majelis wajib menimbang bobot keyakinan atas keterangan yang hendak dijadikan dasar sanksi. 40. Bahwa terungkap di persidangan hal-hal berikut: a. Pada awal sidang, Pengadu justru meminta Teradu I dan Teradu II berkenan memberikan kata pengantar untuk buku yang akan ia tulis (01:05:00–01:06:00), sikap yang sukar disandingkan dengan tuduhan berat yang ia ajukan pada hari yang sama. b. Pengadu adalah Ketua Kelompok Kerja Sekretariat Tim Seleksi dalam pembentukan Bawaslu Provinsi Papua Tengah, berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 0224.02.1/HK.01.01/SJ/02/2023 tanggal 13 Februari 2023 [vide Bukti T.I.II-9], sebagaimana juga dinyatakan Teradu V di persidangan (01:53:12). c. Pengadu mengaku mengetahui dugaan ijazah bermasalah sejak satu minggu sebelum pelantikan Tahun 2023, namun baru memeriksanya pada awal Tahun 2026, dan tidak pernah menyampaikannya melalui saluran resmi mana pun (03:04:32). d. Pengadu mengakui secara terbuka bahwa dirinya tidak amanah dalam menjalankan tugas (03:12:37). e. Pengadu menerangkan memiliki 12 nomor telepon dan 6 telepon genggam, yang menurut keterangannya digunakan untuk menghindari komunikasi yang tidak ia kehendaki (03:35:01). f. Pengadu menyatakan bahwa penjelasan Teradu I sampai dengan Teradu III sudah tepat dan dapat ia terima (03:37:56). 41. Bahwa huruf b dan c memiliki akibat hukum langsung terhadap dalil ijazah: pihak yang paling berwenang dan paling berkesempatan menyampaikan dugaan itu pada waktunya adalah Pengadu sendiri, dan justru Pengadu yang memilih diam selama hampir tiga tahun. Tidak dapat dibenarkan seseorang mendalilkan kelalaian orang lain atas informasi yang ia sendiri kuasai dan ia sendiri simpan (nemo auditur propriam turpitudinem allegans). 42. Bahwa huruf f sangat penting: Pengadu sendiri telah menyatakan menerima penjelasan Teradu II di persidangan. Suatu dalil yang penjelasannya telah diterima oleh pihak yang mendalilkan, secara materiil telah kehilangan dasarnya.

43. Bahwa Teradu II tetap mempertahankan seluruh eksepsi yang diajukan dalam Jawaban, yang setelah pemeriksaan justru semakin terbukti: a. Eksepsi pengaduan kabur (exceptio obscuri libelli). Yang Mulia Majelis beberapa kali meminta Pengadu memisahkan secara jelas dasar aduan bagi masing-masing Teradu, karena uraian awal Pengadu dinilai terlalu luas dan berpotensi mencampuradukkan dugaan terhadap banyak pihak. Permintaan Majelis itu sendiri adalah pengakuan resmi atas kaburnya konstruksi aduan. Hal ini bersesuaian dengan Jawaban Para Teradu yang menyatakan uraian Pengadu pada angka 21 sampai dengan 22 tidak jelas dan tidak tepat mendudukkan subjek antara Teradu IX, X, dan XI. b. Eksepsi kewenangan (geen verantwoordelijkheid zonder bevoegdheid). Terbukti bahwa hal-hal yang didalilkan, pembebastugasan pegawai, pengelolaan barang milik negara, penelitian keabsahan ijazah, serta mutasi dan promosi pegawai Sekretariat — seluruhnya berada di luar kewenangan Koordinator Divisi SDM, Organisasi, Pendidikan, dan Pelatihan sebagaimana diatur secara limitatif dalam Pasal 9 ayat (1) Perbawaslu 3/2022. c. Eksepsi pembuktian (actori incumbit probatio). Terbukti paling telak: ketika Yang Mulia Majelis menegaskan tidak ada bukti Teradu II menerima aliran dana, Pengadu menjawab bahwa ia memang tidak memilikinya (04:16:41). 44. Bahwa ketiga eksepsi ini kini tidak lagi berdiri sebagai dalil Teradu II semata, melainkan telah memperoleh dukungan dari jalannya persidangan itu sendiri.

45. Bahwa Teradu II menolak seluruh dalil Pengadu, kecuali yang diakui secara tegas. Berikut jawaban atas masing-masing dalil, mengikuti urutan sebagaimana telah dirumuskan dalam Jawaban. Dalil 1 — Memerintahkan Non-Aktivasi Pengadu serta Melindungi Teradu Lain dan Staf Tenaga Ahli 46. Dalil Pengadu: Teradu I dan Teradu II diduga memerintahkan Teradu III menonaktifkan Pengadu dari jabatan Kepala Bagian Administrasi dan menonaktifkan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Papua Tengah, serta diduga melindungi Teradu lain dan Staf Tenaga Ahli terkait “uang fee kegiatan”. 47. Dasar kewenangan. Pembebasan sementara pejabat administrator dan pejabat pimpinan tinggi pratama adalah kewenangan atributif Sekretaris Jenderal berdasarkan PP 17/2020 jo. Perbawaslu 1/2021, bukan kewenangan Anggota Bawaslu RI. Tanpa kewenangan, tidak ada perbuatan yang secara hukum dapat diatribusikan kepada Teradu II. 48. Fakta dokumenter. Pembebasan sementara dilakukan melalui Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 5212/KP.04.01/SJ/12/2025 (atas nama Pengadu) dan Nomor 5211/KP.04.01/SJ/12/2025 (atas nama Kepala Sekretariat), yang didasarkan pada temuan Badan Pemeriksa Keuangan mengenai ketidakcermatan dalam mengawasi pelaksanaan anggaran [vide Bukti T.I.II-2]. Keputusan itu adalah produk administrasi kepegawaian, bukan perintah pribadi Teradu II. 49. Fakta persidangan. Teradu II menegaskan tidak pernah mengetahui, menerima, atau terlibat dalam apa pun terkait persoalan ini (01:27:56), dan menegaskan kembali bahwa ia tidak pernah meminta, tidak pernah menerima, dan tidak pernah menyuruh siapa pun untuk meminta (03:55:15). 50. Uji silang atas bukti Pengadu, dokumen yang dijadikan dasar justru tidak memuat nama Teradu II. Apabila Bukti P-6 dibaca sampai tuntas, akan tampak empat hal: a. pada halaman 1, Pelapor meminta agar diperiksa delapan pihak yang disebutkan namanya satu per satu. Nama Teradu II tidak tercantum di antaranya; b. pada halaman 4, Pelapor merinci penerima uang satu per satu beserta namanya. Tidak terdapat satu baris pun atas nama Teradu II; c. satu-satunya baris yang menyinggung Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia menyebut nama jabatan, bukan nama orang, dan memakai frasa “untuk dikondisikan ke”, yang menerangkan maksud pihak ketiga, bukan peristiwa yang sudah terjadi. Baris itu pun tidak mencantumkan nama penerima, padahal baris-baris lain pada halaman yang sama menyebutkan nama; d. Pelapor sendiri menutup kalimat itu dengan dugaan bahwa uang tersebut “kemungkinan” dinikmati Sdr. Fentje Bawengan. 51. Uji atas kutipan percakapan yang menyebut kata “kordiv”. Terhadap kutipan pada halaman 15 Bukti P-6, perlu Teradu II sampaikan: a. kutipan itu adalah ucapan Sdr. Fentje Bawengan sendiri kepada lawan bicaranya. Teradu II bukan peserta percakapan itu, tidak menerima pesan itu, dan tidak mengetahuinya sampai perkara ini didaftarkan; b. kata “kordiv” berdiri tanpa nama. Pada Bawaslu RI terdapat empat koordinator divisi, dan pada setiap Bawaslu Provinsi serta Bawaslu Kabupaten/Kota juga terdapat koordinator divisi; c. pokok pembicaraannya adalah pembagian fee pengadaan barang, sebagaimana tampak dari kalimat-kalimat di sekitarnya. Tidak terdapat satu kata pun mengenai penggantian antarwaktu; d. arah uang dalam percakapan itu justru menuju lawan bicara, bukan keluar dari daerah; e. percakapan itu bertanggal 12 September 2024, yaitu dua puluh hari sesudah pelantikan; f. adapun pesan yang menyebut kedatangan Koordinator Divisi ke Nabire bertanda “Diteruskan”, sehingga tanggal aslinya tidak dapat diketahui dari dokumen yang diajukan; isinya pun semata-mata mengenai jadwal, tanpa menyebut uang, tanpa menyebut penggantian antarwaktu, dan tanpa permintaan apa pun. 52. Kedudukan kelembagaan Tenaga Ahli. Perlu ditegaskan bahwa Tenaga Ahli bukan staf pribadi Anggota Bawaslu. Tenaga Ahli adalah Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri pada Sekretariat Jenderal, yang perjanjian kerjanya dibuat antara yang bersangkutan dengan Bawaslu, bukan dengan Anggota Bawaslu [vide Bukti T.I.II-3]. Anggota Bawaslu tidak mengangkat, tidak menggaji, dan tidak memberhentikan Tenaga Ahli. Karena itu perbuatan pribadi seorang Tenaga Ahli adalah tanggung jawab pribadinya, bukan tanggung jawab Anggota Bawaslu. Apalagi hubungan kerja itu sendiri telah putus sejak 18 Agustus 2023. 53. Penyelesaian di persidangan. Dalil ini telah dirumuskan sendiri oleh Yang Mulia Ketua Majelis sebagai pencatutan nama (04:14:14 dan 04:15:16), diakui Pengadu (04:16:41), dan Pengadu mengakui tidak memiliki bukti bahwa uang sampai kepada Teradu II (04:16:17). 54. Kesimpulan. Dalil ini tidak benar, tidak berdasar, dan patut ditolak. Dalil 2 — Tidak Memproses dan Tidak Menindaklanjuti Dumas ke-2 55. Dalil Pengadu: Teradu I, II, III, dan IV diduga tidak memproses dan tidak menindaklanjuti Dumas ke-2, sehingga tidak menjatuhkan sanksi kepada pihak-pihak yang disebut Pengadu. 56. Dasar kewenangan. Kewajiban menindaklanjuti sebuah pengaduan lahir dari penerimaan resmi melalui unit kerja persuratan atau saluran resmi Bawaslu. Tanpa peristiwa penerimaan itu, tidak ada kewajiban hukum yang timbul. 57. Fakta dokumenter dan persidangan. Teradu I dan Teradu II tidak pernah menerima secara resmi Dumas ke-2 tertanggal 6 Januari 2026, baik melalui unit persuratan maupun melalui media resmi Bawaslu. Teradu II menegaskan hal yang sama di persidangan: ia tidak pernah menerima pelaporan maupun tindak lanjut atas Dumas ke-1 maupun Dumas ke-2, dan baru membacanya dari berkas Pengadu dalam perkara ini (03:56:45). 58. Uji silang. Pengadu sendiri mengakui memperoleh Dumas ke-2 dari “rekan Staf di Bawaslu RI”, bukan melalui saluran resmi. Hal ini justru menimbulkan pertanyaan mengenai cara Pengadu menguasai dokumen internal yang tidak diperuntukkan baginya, sekaligus menegaskan bahwa dokumen itu memang tidak berjalan melalui jalur resmi yang menerbitkan kewajiban bertindak. 59. Kesimpulan. Tanpa penerimaan resmi tidak ada kewajiban hukum untuk bertindak; maka dalil “pembiaran” tidak berdasar dan patut ditolak. Dalil 3 — Keberpihakan dan Perlindungan terhadap Teradu V dalam Dugaan Ijazah 60. Dalil Pengadu: Teradu I dan Teradu II diduga berpihak dan melindungi Teradu V pada tahapan seleksi calon anggota Bawaslu Provinsi Papua Tengah Tahun 2023 terkait dugaan ijazah asli tapi palsu. 61. Dasar kewenangan. Berdasarkan Pasal 124 dan Pasal 125 ayat (3) UU 7/2017, penelitian administrasi berkas bakal calon — termasuk keabsahan ijazah — adalah kewenangan penuh Tim Seleksi, bukan kewenangan pribadi Anggota Bawaslu RI. Bawaslu memberikan wewenang penuh kepada Tim Seleksi untuk melaksanakan seleksi sesuai tahapan yang telah ditetapkan. 62. Fakta dokumenter. Tim Seleksi dibentuk melalui Pengumuman Nomor 87/HK.01/K1/02/2023 [vide Bukti T.I.II-4] dan Keputusan Ketua Bawaslu Nomor 0223.04.1/HK.01.01/K1/02/2023 [vide Bukti T.I.II-5], dengan pedoman pelaksanaan Nomor 108/HK.01.01/K1/03/2023 [vide Bukti T.I.II-6]. Ijazah yang dipersoalkan telah dinyatakan sah oleh Tim Seleksi melalui Berita Acara Pemeriksaan Keabsahan dan Legalitas Berkas Nomor Peserta 010/PPT/2023 tanggal 18 April 2023 [vide Bukti T.I.II-7], dan dinyatakan lengkap melalui Berita Acara Penetapan Hasil Penelitian Administrasi Nomor 042/TIMSEL-BAWASLU/PT/04/2023 tanggal 27 April 2023 [vide Bukti T.I.II-8]. 63. Ruang tanggapan masyarakat dibuka pada 12 sampai dengan 23 Mei 2023, dan tidak ada satu pun tanggapan atau masukan yang disampaikan kepada Tim Seleksi maupun yang ditembuskan kepada Teradu I dan Teradu II mengenai dugaan tersebut. 64. Fakta yang paling menentukan. Pengadu pada saat itu adalah Ketua Kelompok Kerja Sekretariat Tim Seleksi berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 0224.02.1/HK.01.01/SJ/02/2023 [vide Bukti T.I.II-9]. Dalam kedudukan itu ia memperoleh akses penuh terhadap seluruh dokumen peserta dan memiliki jalur langsung untuk melaporkan setiap indikasi ketidaklengkapan. 65. Fakta persidangan. Pengadu mengakui mengetahui dugaan itu sejak satu minggu sebelum pelantikan Tahun 2023, namun baru memeriksanya pada awal Tahun 2026 (03:04:32). Adapun Teradu II menerangkan bahwa ia baru mengetahui dugaan tersebut dari pengaduan ini, telah memeriksa berkasnya dan tidak menemukan apa pun, serta menyesalkan mengapa Pengadu, yang seharusnya menjadi bagian dari sistem pendukung — tidak menyampaikannya pada waktunya; sebab bila disampaikan saat itu, calon tersebut bisa saja tidak dipilih (01:31:14 dan 03:57:10). Adapun Teradu V menerangkan telah melampirkan surat keterangan dari kampus penerbit ijazah (01:44:10). 66. Analisis. Terdapat dua hal yang tidak dapat disatukan dalam satu dalil: Pengadu mendalilkan Teradu II lalai atas informasi yang Pengadu sendiri kuasai dan Pengadu sendiri tidak sampaikan. Berlaku di sini asas nemo auditur propriam turpitudinem allegans, tidak seorang pun boleh mengambil keuntungan dari kelalaiannya sendiri, dan asas qui tacet consentire videtur ubi loqui debuit ac potuit: diam dianggap menyetujui, apabila seseorang seharusnya dan mampu berbicara. 67. Uji silang atas bukti. Tuduhan pemalsuan ijazah adalah tuduhan pidana yang keabsahannya hanya dapat ditentukan melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau keterangan resmi dari perguruan tinggi penerbit. Bukti Pengadu berupa hasil penelusuran laman daring (03:06:12) tidak memiliki kekuatan pembuktian yang setara. 68. Kesimpulan. Dalil keberpihakan dalam proses yang sepenuhnya berada dalam kewenangan Tim Seleksi tidak berdasar dan patut ditolak. Dalil 4 — Fit and Proper Test PAW yang Dinilai “Tidak Lazim” 69. Dalil Pengadu: Teradu II diduga mendatangi langsung dan melaksanakan fit and proper test calon PAW di Kantor Bawaslu Provinsi Papua Tengah, dan hal itu dinilai tidak lazim. 70. Bantahan pokok atas premisnya. Yang dilaksanakan bukan fit and proper test, melainkan verifikasi administrasi. Hal ini diterangkan oleh Teradu I (01:18:49) dan oleh Teradu II (01:28:40), dan Teradu II menegaskan bahwa pada setiap pertemuan verifikasi PAW yang ia laksanakan, ia selalu menyampaikan di hadapan peserta bahwa kegiatan itu adalah verifikasi administrasi, bukan fit and proper test (01:28:00). Dengan runtuhnya premis, runtuh pula seluruh dalilnya. 71. Dasar hukum. Pasal 47 huruf a Perbawaslu 19/2017 memerintahkan penggantian antarwaktu dilakukan oleh calon urutan peringkat berikutnya dari hasil seleksi. Pasal 47B ayat (1) dan (2) mewajibkan Bawaslu melakukan penelitian dan verifikasi untuk memastikan calon masih memenuhi persyaratan. Pasal 47B ayat (4) menentukan penetapan dilakukan melalui rapat pleno. Ketentuan itu tidak mengatur dan tidak membatasi bahwa penelitian dan verifikasi hanya dapat dilakukan di Kantor Bawaslu RI. 72. Fakta dokumenter. Verifikasi dilaksanakan berdasarkan Surat Nomor 959/KP.01/K1/08/2024 tanggal 5 Agustus 2024, yang ditujukan kepada seluruh calon — Sdr. Budiono, Sdr. Hugo Victor Semuel Tanamal Iwanggin, Sdr. Nolianus Kobogau, Sdr. Yeffri Miagoni, dan Sdr. Zeth Yeimo — dan dilaksanakan pada 7 Agustus 2024 [vide Bukti T.I.II-10]. Tidak ada satu calon pun yang diperlakukan berbeda. 73. Nama-nama calon bukan ditentukan pada Tahun 2024. Kelima calon berasal dari daftar hasil seleksi Tahun 2023, yaitu Uji Kelayakan dan Kepatutan yang dilaksanakan pada 17 sampai dengan 20 Juni 2023 dan diikuti sepuluh peserta [vide Bukti T.I.II-28], serta Pengumuman Hasil Uji Kelayakan dan Kepatutan Nomor 451/KP.01.00/K1/06/2023 tanggal 23 Juni 2023 [vide Bukti T.I.II-29]. 74. Peringkat telah dikunci sejak 23 Juni 2023. Pada hari yang sama, Ketua Bawaslu beserta keempat Anggota Bawaslu menggelar rapat pleno penilaian dan pemeringkatan, yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Penetapan Nama Anggota Bawaslu Provinsi Terpilih Nomor 015/BA.PLENO/06/2023 [vide Bukti T.I.II-27], dengan peringkat Papua Tengah sebagai berikut: peringkat 1 sampai 5 (terpilih) Sdr. Markus Madai, Sdr. Elias Agus Huninhatu, Sdr. Meky Tebai, Sdr. Melianus Julius Korisano, dan Sdr. Yonas Yanampa; peringkat 6 sampai 10 (penggantian antarwaktu) Sdr. Budiono, Sdr. Nolianus Kobogau, Sdr. Yeffri Miagoni pada peringkat ke-8, Sdr. Zeth Yeimo, dan Sdr. Hugo Victor Tanamal Iwanggin pada peringkat ke-10. Berita Acara itu ditandatangani kelima Pimpinan Bawaslu dan setiap halamannya diparaf. 75. Bahwa dengan demikian, seluruh nama dan urutannya sudah tercatat empat belas bulan sebelum peristiwa yang didalilkan — ketika belum ada kekosongan jabatan, belum ada kegiatan pengadaan barang, dan belum terjadi satu pun peristiwa yang diadukan. Tidak ada sesuatu pun yang perlu dikondisikan. 76. Dasar penugasan Teradu II ke Nabire. Kehadiran Teradu II adalah pelaksanaan tugas kedinasan berdasarkan Surat Tugas Nomor 707/KP/K1/08/2024 tanggal 4 Agustus 2024 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Ketua Bawaslu [vide Bukti T.I.II-30], dengan empat hal yang mohon Yang Mulia Majelis cermati: a. Surat Tugas itu ditandatangani Ketua Bawaslu, bukan atas permintaan, usulan, apalagi inisiatif pribadi Teradu II; b. konsiderans menimbangnya berbunyi: “Bahwa sehubungan dengan diberhentikannya salah satu Anggota Bawaslu Provinsi Papua Tengah maka dipandang perlu untuk dilakukan proses penggantian Antarwaktu”; c. uraian tugasnya menyebut secara tegas “verifikasi Administrasi berkas”, bertempat di Kantor Bawaslu Provinsi Papua Tengah pada 5 sampai dengan 8 Agustus 2024. Surat Tugas itu sama sekali tidak menyebut uji kelayakan dan kepatutan; d. pembiayaannya bersumber dari DIPA Bawaslu Tahun Anggaran 2024 Nomor DIPA-115.01.1.500100/2024 Revisi ke-04, sehingga seluruh biaya perjalanan dinas berasal dari anggaran negara yang sah dan dipertanggungjawabkan melalui mekanisme keuangan negara. 77. Bukti terkuat bahwa kegiatan itu bukan fit and proper test justru terekam dalam notulensi kegiatan itu sendiri. Berdasarkan Notulensi Verifikasi Berkas Penggantian Antarwaktu Calon Anggota Bawaslu Provinsi Papua Tengah, Rabu 7 Agustus 2024 [vide Bukti T.I.II-32], Teradu II membuka setiap sesi dengan pernyataan yang sama kepada setiap calon: “Perkenalkan saya Herwyn JH Malonda, Anggota Bawaslu, saya disini hadir untuk melakukan verifikasi berkas terhadap daftar tunggu atau PAW, saya bukan melaksanakan Fit & Proper Test, kami disini hanya memverifikasi terkait syarat administrasi dan masukan masyarakat, sambil kami memperhatikan hasil pak, siapa nomer 6, 7, 8 dan seterusnya, serta kami tanyakan pula kebersediaannya, jangan pikir semua sama ya pak, semua sudah ada hasilnya dari FPT yang dulu.” 78. Bahwa pernyataan itu dibuat pada hari kejadian, di hadapan seluruh calon, dan tercatat dalam notulensi resmi — bukan pembelaan yang disusun setelah perkara ini muncul. Pelaksanaannya juga dituangkan dalam Berita Acara Verifikasi tanggal 7 Agustus 2024 yang ditandatangani bermeterai oleh para calon [vide Bukti T.I.II-31], dan seluruh jalannya kegiatan terekam dalam video dan audio yang dapat diperdengarkan apabila Yang Mulia Majelis memandang perlu [vide Bukti T.I.II-33]. 79. Bahwa notulensi tersebut juga mencatat Ketua Bawaslu turut hadir dan menyampaikan pendapatnya dalam kegiatan itu. Dengan demikian kegiatan tersebut bukan kegiatan Teradu II seorang diri. 80. Hasil verifikasi kelima calon menjelaskan sendiri mengapa Sdr. Yeffri Miagoni yang ditetapkan. Berdasarkan Notulensi [T.I.II-32] dan Kronologis Proses Verifikasi Penggantian Antarwaktu yang disusun dan ditandatangani oleh Sdr. Muh. Amin J. Ramin, S.STP. selaku Kepala Bagian Administrasi — yaitu Pengadu sendiri [vide Bukti T.I.II- 36]: CARA CALON PERINGKAT HASIL MENGIKUTI Budiono 6 Daring Mengundurkan diri — memilih tetap menjabat Anggota KPU Kabupaten Mimika Nolianus 7 Daring Mengundurkan diri Kobogau — memilih tetap menjabat Anggota KPU Kabupaten Intan Jaya Yeffri Miagoni 8 Luring, Bersedia hadir langsung Zeth Yeimo 9 — Tidak hadir, meskipun telah dipanggil secara patut dan difasilitasi Hugo Victor S. T. 10 Daring Bersedia Iwanggin 81. Bahwa hasil itu bersesuaian dengan berkas yang diisi dan ditandatangani para calon sendiri: Daftar Riwayat Hidup Sdr. Yeffri Miagoni mencantumkan pengalaman kepemiluan sebagai Pengawas Distrik Sugapa Tahun 2017, Panwaslu Kabupaten Intan Jaya Tahun 2018, dan Bawaslu Kabupaten Intan Jaya Tahun 2022 [vide Bukti T.I.II-34]; sedangkan Daftar Riwayat Hidup Sdr. Hugo Victor Semuel Tanamal Iwanggin mencantumkan pada butir pengalaman kepemiluan: “Tidak Ada” [vide Bukti T.I.II-35]. 82. Bahwa dengan dua calon di atasnya mengundurkan diri dan satu calon tidak hadir, peringkat ke-8 adalah urutan berikutnya yang tersedia — persis sebagaimana diperintahkan Pasal 47 huruf a Perbawaslu 19/2017. Tidak ada penilaian, tidak ada pilihan, dan karena itu tidak ada ruang untuk keberpihakan. 83. Bahwa yang paling patut Yang Mulia Majelis perhatikan: tidak terdapat satu pun catatan dalam Kronologis yang disusun Pengadu sendiri yang menyebut adanya kejanggalan, tekanan, pengaturan, ataupun pengkondisian dalam proses tersebut. Padahal Pengadu adalah pejabat yang memfasilitasi seluruh kegiatan itu, dan dokumen tersebut ia buat dan ia tandatangani sendiri pada waktu itu juga. 84. Penetapan dilakukan oleh lima Anggota Bawaslu, bukan oleh Teradu II. Penetapan dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Bawaslu tanggal 19 Agustus 2024 pukul 20.00 WIB, dipimpin Ketua Bawaslu, dihadiri lima Anggota Bawaslu, diputuskan berdasarkan musyawarah mufakat, dan ditandatangani kelima Anggota Bawaslu [vide Bukti T.I.II- 37]. 85. Bahwa penetapan Papua Tengah diputuskan bersamaan dengan tujuh penetapan penggantian antarwaktu daerah lain, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Yahukimo, Kota Payakumbuh, Kabupaten Wonogiri, dan Kabupaten Malaka — serta keputusan mengenai metode penggantian antarwaktu Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah. Hal itu diperkuat oleh nomor keputusan pengangkatan yang berurutan untuk pelantikan 23 Agustus 2024, dari Nomor 7350.1/HK.01.01/K1/08/2024 untuk Bawaslu Provinsi Papua Tengah sampai dengan Nomor 7357.1/HK.01.01/K1/08/2024 untuk Kota Payakumbuh [vide Bukti T.I.II-40]. Tidak terdapat perlakuan khusus terhadap Papua Tengah. 86. Fakta pembanding. Kehadiran langsung Pimpinan Bawaslu RI dalam verifikasi PAW adalah praktik yang lazim dan dilakukan oleh Ketua maupun seluruh Anggota Bawaslu RI, sebagaimana Teradu II terangkan di persidangan (01:28:00 dan 01:29:01), dengan bukti sebagai berikut: WILAYAH TANGGAL PELAKSANA BUKTI Bawaslu Provinsi Maluku 4 Oktober Teradu II T.I.II- 2022 11 Bawaslu Kabupaten 12 Februari Teradu II T.I.II- Pegunungan Arfak, Papua 2025 12 Barat Bawaslu Kabupaten Rokan 25 Juni 2026 Teradu I T.I.II- Hilir, Riau 13 Bawaslu Kota Ternate, 11 Februari Totok T.I.II- Maluku Utara 2026 Hariyono 14 Bawaslu Kabupaten Wajo, 5 November Lolly Suhenty T.I.II- Sulawesi Selatan 2025 15 Bawaslu Kabupaten Deli 10 Februari Puadi T.I.II- Serdang, Sumatera Utara 2026 16 87. Analisis. Tabel tersebut mematahkan dalil “tidak lazim” bukan dengan bantahan, melainkan dengan data: verifikasi PAW di daerah dilakukan oleh Ketua Bawaslu RI dan oleh sekurang-kurangnya tiga Anggota Bawaslu RI lainnya, di enam wilayah yang berbeda, sebelum maupun sesudah peristiwa yang didalilkan. Yang dipersoalkan Pengadu sebagai keistimewaan justru merupakan kelaziman kelembagaan. 88. Bahwa keenam contoh itu pun bukan kekecualian. Berdasarkan Form Penggantian Antarwaktu Anggota Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota Terpilih yang dikelola Bawaslu [vide Bukti T.I.II-40], sejak Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2026 tercatat 6 penggantian antarwaktu Anggota Bawaslu Provinsi dan 55 penggantian antarwaktu Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota yang tersebar di 30 provinsi, dan verifikasinya dilaksanakan bergantian oleh seluruh Pimpinan Bawaslu RI. 89. Bahwa bahkan di Provinsi Papua Tengah sendiri, verifikasi penggantian antarwaktu Anggota Bawaslu Kabupaten Puncak pada 29 April 2024 dipimpin oleh Sdr. Puadi, dan verifikasi Anggota Bawaslu Kabupaten Deiyai pada 3 Juni 2025 didelegasikan kepada Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Papua Tengah [vide Bukti T.I.II-40]. Dengan demikian, dalil bahwa kehadiran seorang Anggota Bawaslu RI untuk melakukan verifikasi merupakan hal yang “tidak lazim” tidak sesuai dengan kenyataan kelembagaan, bahkan tidak sesuai dengan kenyataan di provinsi Pengadu sendiri. 90. Bahwa Pengadu tidak mengajukan satu pun bukti pembanding mengenai adanya perlakuan berbeda terhadap calon lain dalam proses yang sama, dan tidak menunjuk satu pun ketentuan yang dilanggar oleh kehadiran Teradu II. Penilaian “tidak lazim” karena itu merupakan kesan subjektif, bukan norma hukum. 91. Sifat keputusan. Penetapan akhir dilakukan melalui rapat pleno Bawaslu RI sesuai Pasal 47B ayat (4), bukan oleh Teradu II seorang diri. Dengan demikian konstruksi “Teradu II meluluskan secara pribadi” gugur dengan sendirinya oleh sifat kolektif kolegial pengambilan keputusan. 92. Ditambah oleh urutan waktu. Sebagaimana diuraikan pada paragraf 36 sampai dengan 38, peringkat telah terkunci sejak 23 Juni 2023, dan hasilnya telah diberitahukan secara resmi kepada Pengadu pada 21 Agustus 2024, sebelum Surat Pesanan ditandatangani dan jauh sebelum dana dicairkan. 93. Kesimpulan. Dalil ini tidak berdasar dan patut ditolak. Dalil 5 — Mengabaikan Hasil Pleno Pergantian Ketua dan Koordinator Divisi 94. Dalil Pengadu: Teradu I dan Teradu II diduga melindungi Teradu V dan Teradu VI dengan mengabaikan dan tidak memproses hasil pleno pemberhentian dan pergantian Ketua serta Koordinator Divisi Bawaslu Provinsi Papua Tengah. 95. Dasar kewenangan. Pasal 11 Perbawaslu 5/2018 dan Pasal 17 ayat (4) dan (5) Perbawaslu 3/2022 menentukan bahwa Ketua Bawaslu Provinsi dipilih dari dan oleh anggota dalam rapat pleno, dan ditetapkan dengan keputusan Ketua Bawaslu. Artinya, hasil pleno provinsi tidak berlaku dengan sendirinya; ia memerlukan penetapan Bawaslu RI. Maka menilai lebih dahulu adalah pelaksanaan kewenangan, bukan pengabaian. 96. Fakta dokumenter — rangkaian yang lengkap. Bawaslu RI menerima Surat Nomor 211/PM.00.01/K.PT/10/2024 tanggal 5 Oktober 2024 [T.I.II- 19]; Surat Nomor 213/OT.00.01/K.PT/10/2024 tanggal 8 Oktober 2024 beserta Berita Acara Rapat Pleno tanggal 30 September 2024 [T.I.II-20]; dan Surat Nomor 216/PM.00.01/K.PT/10/2024 tanggal 10 Oktober 2024 [T.I.II-21]. Atas surat-surat itu Bawaslu RI menerbitkan Undangan Klarifikasi Nomor 1328/KP.01/K1/10/2024 tanggal 14 Oktober 2024 dan melaksanakan klarifikasi pada 15 Oktober 2024 [T.I.II-22], lalu menyampaikan hasilnya melalui Surat Nomor 1273/HK.01.00/K1/11/2024 tanggal 11 November 2024 [T.I.II-23]. 97. Bukan pembiaran, melainkan penindakan. Bawaslu RI menjatuhkan sanksi: Peringatan Keras kepada Sdr. Markus Madai dan Sdr. Meky Tebai atas Pelanggaran Kinerja Sedang melalui Surat Nomor 1/HK.01.00/K1/11/2024 [T.I.II-24], serta Teguran Tertulis kepada Sdr. Melianus J. Korisano, Sdr. Yeffri Miagoni, dan Sdr. Yonas Yanampa atas Pelanggaran Kinerja Ringan melalui Surat Nomor 2/HK.01.00/K1/11/2024 [T.I.II-25], keduanya berdasarkan Pasal 35 huruf b Perbawaslu 15/2020. 98. Analisis. Sebuah dalil yang menuduh “pembiaran” runtuh seketika ketika yang dituduh justru memanggil, mengklarifikasi, menjawab secara tertulis, dan menjatuhkan sanksi. Yang terjadi bukan diamnya lembaga, melainkan bekerjanya lembaga. 99. Bukan perlakuan istimewa. Kebijakan yang sama diterapkan pula pada Bawaslu Provinsi Gorontalo melalui Surat Nomor B- 351/KP.00/K1/08/2025 [T.I.II-26], sebagaimana juga Teradu II terangkan di persidangan (01:32:56). Ini membuktikan adanya kebijakan yang seragam, bukan perlakuan khusus terhadap satu provinsi. 100.Sifat keputusan. Teradu II menegaskan di persidangan bahwa penolakan permohonan pergantian Ketua bukan keputusan pribadi dirinya maupun Teradu I, melainkan keputusan pleno lima Anggota Bawaslu RI, dengan pertimbangan prosedur, substansi, serta menjaga harmonisasi kerja menjelang tahapan pemilihan; bahkan pengambilan keputusan itu turut mempertimbangkan masukan Sekretaris Jenderal dan Inspektorat (01:32:56 dan 01:34:32). 101.Kesimpulan. Dalil ini terbantahkan oleh bukti dokumenter Para Teradu sendiri dan patut ditolak. Dalil 6 — Pembiaran atas Penyewaan Mobil Dinas oleh Teradu V 102.Dalil Pengadu: Teradu I dan Teradu II diduga membiarkan dan melindungi Teradu V berkenaan dengan menyewakan mobil dinas operasional kepada Bupati Intan Jaya. 102.Dasar kewenangan. Pengelolaan barang milik negara, termasuk kendaraan dinas operasional, adalah tugas Sekretariat Bawaslu Provinsi berdasarkan Pasal 71 Perbawaslu 1/2021, bukan kewenangan langsung Anggota Bawaslu RI. 103.Fakta. Teradu I dan Teradu II tidak pernah menerima laporan, pengaduan, maupun informasi resmi mengenai dugaan tersebut melalui mekanisme apa pun. 104.Uji silang. Dalil Pengadu bersandar pada pengamatan pribadinya sebagai warga yang bertempat tinggal berdekatan dengan rumah Bupati Intan Jaya. Keterangan demikian bersifat subjektif dan tidak pernah disampaikan melalui saluran pengaduan resmi sebelum diajukan ke DKPP. 105.Analisis. Setiap tindakan pejabat, termasuk penjatuhan sanksi, harus didasarkan pada informasi yang sah, pemeriksaan, dan mekanisme yang berlaku. Kewajiban pengawasan tidak lahir dari pengetahuan yang tidak pernah diformalkan kepada pejabat yang berwenang. 106.Kesimpulan. Dalil “mengetahui namun membiarkan” tidak berdasar dan patut ditolak. Dalil 7 — Pembiaran atas Asusila, KDRT, dan Intimidasi oleh Teradu VI 108.Dalil Pengadu: Teradu I dan Teradu II diduga telah mengetahui perbuatan asusila, kekerasan dalam rumah tangga, serta intimidasi terhadap staf CPNS oleh Teradu VI, namun tidak menjatuhkan sanksi apa pun. 109.Dasar kewenangan dan mekanisme. Penanganan dugaan kekerasan seksual berjalan melalui mekanisme khusus yang mensyaratkan pelaporan tertulis formal sebagai pintu masuk penanganan. Di lingkungan Bawaslu RI mekanisme tersebut berada dalam koordinasi divisi tersendiri, dan bukan pada Divisi SDM, Organisasi, Pendidikan, dan Pelatihan. 110.Fakta persidangan. Teradu II menegaskan bahwa dugaan tersebut tidak pernah dilaporkan kepadanya maupun kepada Bawaslu RI, dan ia baru mengetahuinya dari pengaduan ini (01:31:50). Teradu II juga menerangkan bahwa tidak pernah ada laporan yang masuk melalui mekanisme penanganan kekerasan seksual yang tersedia (03:58:03). Teradu II menyatakan kesediaannya memeriksa lebih lanjut apabila diperlukan (01:31:50). 111.Uji silang. Dalil ini dibangun di atas keterangan berlapis dari pihak-pihak ketiga yang tidak dihadirkan dan tidak dapat diuji silang (testimonium de auditu). Pengadu pula mengakui telah mengetahui peristiwa-peristiwa tersebut sejak Tahun 2024, namun baru mengungkapkannya pada Tahun 2026, dua tahun kemudian, dan setelah kepentingan pribadinya terusik. 112.Catatan kehormatan. Tidak dapat dibenarkan secara etika mengorbankan kehormatan Teradu II dengan mengaitkannya pada peristiwa privat pihak lain, tanpa satu pun bukti yang menyentuh dirinya. 113.Kesimpulan. Tanpa laporan resmi tidak ada kewajiban hukum untuk bertindak; dalil ini tidak berdasar dan patut ditolak. Dalil 8 — Gratifikasi dan Suap dari Gubernur Provinsi Papua Tengah 114.Dalil Pengadu: Teradu I dan Teradu II diduga menerima gratifikasi dan suap dari Gubernur Provinsi Papua Tengah terkait pemberian jabatan, yang dinilai terbukti dari adanya perlakuan istimewa dalam pengusulan mutasi seorang pejabat. 115.Bantahan pribadi yang paling langsung. Teradu II menyatakan di persidangan bahwa ia hanya pernah melihat Gubernur Provinsi Papua Tengah melalui foto, tidak mengenal, tidak pernah bertemu, dan tidak pernah berkomunikasi, baik sendiri maupun bersama siapa pun (01:29:00), dan menegaskan bahwa ia tidak terkait dengan dugaan suap maupun gratifikasi yang membawa nama Gubernur (01:30:56). 116.Dasar kewenangan. Pemberhentian, pengangkatan, mutasi, dan pelantikan pegawai atau pejabat Sekretariat adalah kewenangan atributif Sekretaris Jenderal selaku Pejabat yang Berwenang melakukan manajemen organisasi, berdasarkan PP 17/2020 jo. Perbawaslu 1/2021. Pengadu sendiri mengakui hal ini sepenuhnya merupakan hak prerogatif Sekretaris Jenderal. 117.Fakta. Teradu I dan Teradu II tidak pernah memberikan perintah kepada Teradu III untuk melakukan pemberhentian, pengangkatan, maupun pergantian pegawai di Bawaslu Provinsi Papua Tengah, dan dengan tegas membantah pernah menerima, meminta, menjanjikan, atau dijanjikan uang, barang, fasilitas, ataupun keuntungan apa pun. 118.Uji silang. Dalil ini menggunakan kata “diduga” secara berulang tanpa satu pun dokumen otentik, aliran dana, atau komunikasi yang menyentuh Teradu II secara langsung. Pengadu bahkan tidak melampirkan bukti dukung atas dalil ini. Adapun konstruksi “feedback”, bahwa Teradu II kelak akan memperoleh dukungan untuk maju Kembali, adalah spekulasi tentang niat batin dan peristiwa masa depan yang belum terjadi, sesuatu yang secara epistemologis tidak dapat dibuktikan (probatio diabolica) dan tidak layak dijadikan dasar sanksi. 119.Kesimpulan. Dalil gratifikasi dan suap tidak berdasar dan patut ditolak. V. ANALISIS HUKUM: MENGAPA TERADU II TIDAK TERLIBAT V.1. Tanggung Jawab Etik Bersifat Pribadi 120. Bahwa asas paling mendasar dalam penegakan etik adalah: tiada seorang pun dihukum karena perbuatan orang lain (nemo punitur pro alieno delicto). 121. Bahwa perbuatan yang dipersoalkan — meminta uang dengan menyebut-nyebut jabatan Koordinator Divisi adalah perbuatan almarhum Sdr. Fentje Bawengan, sebagaimana dirumuskan sendiri oleh Yang Mulia Ketua Majelis (04:14:14 dan 04:15:16) dan disetujui Pengadu (04:16:41). 122. Bahwa agar perbuatan pihak ketiga dapat dibebankan kepada seorang pejabat, hukum menuntut sekurang-kurangnya salah satu dari tiga hubungan: perintah, pengetahuan disertai pembiaran, atau penerimaan manfaat. 123. Bahwa ketiganya tidak ada: a. Tidak ada perintah. Tidak satu pun bukti, dokumen, pesan, atau keterangan saksi menunjukkan Teradu II menyuruh siapa pun meminta sesuatu (01:27:56 dan 03:55:15). b. Tidak ada pengetahuan. Teradu II tidak pernah membaca Dumas ke-1 (01:25:55), tidak pernah menerima tindak lanjut Dumas ke-1 maupun ke-2 (03:56:45), dan pemeriksaan internal justru sengaja dijauhkan dari dirinya (01:26:11). Tanpa pengetahuan tidak ada pembiaran, sebab tidak mungkin seseorang mendiamkan sesuatu yang tidak ia ketahui. c. Tidak ada penerimaan manfaat. Yang Mulia Majelis menegaskan tidak ada bukti Teradu II menerima aliran dana, dan Pengadu mengakui tidak memilikinya (04:16:17 dan 04:16:41). 124. Bahwa lebih dari itu, hubungan kerja almarhum telah putus sejak 18 Agustus 2023 [vide Bukti T.I.II-3], satu tahun sebelum peristiwa. Maka bahkan dasar tanggung jawab pengawasan pun sudah tidak ada. V.2. Pencatutan Nama Menempatkan Teradu II sebagai Pihak yang Dirugikan 125. Bahwa pencatutan nama, menggunakan nama atau jabatan seseorang tanpa hak untuk memperoleh keuntungan adalah perbuatan yang korbannya justru pemilik nama. 126. Bahwa apabila orang yang namanya dicatut justru dijatuhi sanksi, hukum menghasilkan keadaan terbalik: pelaku memperoleh keuntungan, korban memikul akibatnya. Keadaan demikian bertentangan dengan asas suum cuique tribuere, memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. 127. Bahwa dalam perbuatan pencatutan nama, yang sepatutnya dinilai adalah perbuatan pihak yang mengatasnamakan, bukan pribadi yang namanya diatasnamakan tanpa sepengetahuannya. V.3. Pengakuan Pengadu di Muka Sidang Menggugurkan Dalilnya Sendiri. 128. Bahwa keterangan yang diberikan sendiri oleh pihak yang mendalilkan, di hadapan majelis, yang isinya merugikan dalilnya sendiri, memiliki bobot pembuktian paling tinggi, sebab tidak seorang pun berkepentingan merugikan dirinya sendiri secara sukarela. 129. Bahwa Pengadu telah menyatakan, seluruhnya di muka sidang: a. Teradu II seharusnya tidak diadukan (01:06:48), dan Teradu II justru baru memberikan pembinaan (01:06:53); b. dalam koordinasi yang menjadi dasar aduan, nama Teradu II tidak pernah disebut, dan atas hal itu Pengadu meminta maaf (04:13:47); c. ia tidak menyatakan “Pak Kordiv” secara langsung; kaitan itu hanya melalui almarhum Fentje Bawengan (04:16:05); d. ia setuju dengan rumusan Ketua Majelis bahwa nama Teradu II “dijual” dan bahwa bukan Teradu II yang meminta (04:16:41); e. ia tidak memiliki bukti bahwa uang itu sampai kepada Teradu II (04:16:17 dan 04:16:41); f. penjelasan para Teradu sudah tepat dan ia terima (03:37:56). 130. Bahwa keenam pernyataan itu, bila dirangkai, bukan sekadar melemahkan aduan — keenamnya menggugurkannya. Suatu pengaduan yang oleh Pengadunya sendiri dinyatakan tidak seharusnya diajukan, yang dasarnya ia akui sebagai tafsir pribadi, yang buktinya ia akui tidak ia miliki, dan yang jawabannya ia nyatakan telah ia terima, tidak lagi memiliki objek untuk diperiksa. V.4. Standar Pembuktian Minimum Tidak Terpenuhi 131. Bahwa Peraturan DKPP mensyaratkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang saling bersesuaian disertai keyakinan Majelis sebelum seseorang dinyatakan melanggar Kode Etik. 132. Bahwa terhadap Teradu II, alat bukti yang tersedia adalah sebagai berikut: YANG NILAI PEMBUKTIANNYA TERHADAP DIAJUKAN TERADU II Bukti P-6 Tidak memuat nama Teradu II, tidak memuat (tangkapan layar nomor Teradu II, bukan percakapan Teradu percakapan) II. Hanya memuat sebutan jabatan. Diajukan tanpa berkas asli dan tanpa pengujian forensik Ucapan Keterangan pihak ketiga di luar sidang yang almarhum Sdr. tidak dapat diuji silang dan tidak dapat Fentje Bawengan dikonfirmasi karena yang bersangkutan telah wafat (testimonium de auditu) Dokumen dari Sumber yang tidak pernah dihadirkan dan pelapor anonim tidak dapat diuji. Pengadu sendiri mengaku masih mencari tahu asalnya YANG NILAI PEMBUKTIANNYA TERHADAP DIAJUKAN TERADU II Keterangan Bukan pengetahuan langsung, melainkan Pengadu kesimpulan pribadi atas ucapan orang lain, diakui sendiri pada 04:16:05, dan disertai permintaan maaf pada 04:13:47 Keterangan Menerangkan adanya proses pemeriksaan Inspektorat internal. Tidak menyatakan Teradu II Utama terbukti menerima dana 133. Bahwa dari tabel tersebut terlihat: tidak ada satu pun alat bukti yang menyentuh pribadi Teradu II secara langsung. Seluruhnya berhenti pada sebutan jabatan, pada ucapan orang yang telah tiada, atau pada sumber yang tidak dapat dihadirkan. 134. Bahwa bukan hanya dua alat bukti yang tidak terpenuhi, satu pun alat bukti yang sah dan langsung tidak ada. Menjumlahkan sekian banyak dugaan tidak menghasilkan satu bukti, sebagaimana menjumlahkan sekian banyak angka nol tidak menghasilkan angka satu (praesumptio de praesumptione non consideratur). 135. Bahwa beban pembuktian sepenuhnya berada pada Pengadu (actori incumbit probatio), dan Para Teradu telah menegaskan dalam Jawaban bahwa kegagalan Pengadu membuktikan dalilnya mengonfirmasi bahwa aduan ini merupakan tuduhan serius yang tidak berdasar hukum. 136. Bahwa mengingat sanksi yang dimohonkan Pengadu bersifat menghancurkan kehormatan, karier, dan penghidupan, maka standar bukti yang dituntut haruslah bukti yang jelas dan meyakinkan, bukan dugaan. Apabila masih tersisa keraguan, keraguan itu wajib ditafsirkan menguntungkan pihak yang diadukan (in dubio pro reo).

137. Bahwa Yang Mulia Majelis menyampaikan adanya hal-hal yang baru terungkap di persidangan dan meminta agar Bawaslu menindaklanjutinya untuk mencari kebenaran serta mencegah fitnah antarpihak. 138. Bahwa Teradu II menyatakan kesediaannya secara sungguh-sungguh untuk menindaklanjuti hal-hal tersebut sesuai kewenangan divisinya dan melalui mekanisme pleno Pimpinan Bawaslu RI, sebagaimana telah ia sampaikan sendiri di persidangan bahwa isu dugaan ijazah dan dugaan pelanggaran lain akan menjadi perhatian pembinaan dan dapat diperiksa lebih lanjut (01:31:50 dan 01:32:17). 139. Bahwa kesediaan ini disampaikan bukan sebagai pengakuan atas dalil Pengadu, melainkan sebagai wujud tanggung jawab jabatan: begitu suatu informasi masuk melalui saluran yang sah, ia akan ditindaklanjuti. Justru itulah yang selama ini tidak pernah terjadi, karena informasi tersebut memang tidak pernah disampaikan kepada Teradu II.

140. Bahwa tuduhan yang ditujukan kepada Teradu II bukan tuduhan administratif biasa. Ia adalah tuduhan menerima uang, tuduhan yang menyentuh langsung harkat, martabat, integritas, dan nama baik, tidak hanya bagi Teradu II selaku penyelenggara pemilu, tetapi juga bagi keluarganya, sebagaimana telah Teradu II sampaikan di persidangan (03:55:15 dan 03:58:20). 141. Bahwa persidangan ini terbuka dan disiarkan, sehingga tuduhan itu telah tersebar luas. Namun kenyataan yang terungkap di persidangan yang sama adalah: tidak ada bukti, Pengadu mengakui tidak memiliki bukti, Pengadu meminta maaf, dan Yang Mulia Ketua Majelis merumuskan bahwa nama Teradu II telah “dijual” oleh pihak lain. 142. Bahwa apabila tuduhan tersebar seluas siarannya, maka pemulihan pun sepatutnya berjalan seluas itu. Rehabilitasi bukanlah hadiah bagi Teradu II; ia adalah koreksi yang wajib diberikan oleh lembaga yang menjaga kehormatan penyelenggara pemilu, ketika kehormatan itu ternyata telah dirusak oleh tuduhan yang tidak terbukti. 143. Bahwa Teradu II telah menyampaikan permohonan rehabilitasi ini secara langsung di persidangan (01:34:32, 01:34:58, dan 03:58:20), dan mengulanginya dalam Kesimpulan ini.

144. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, Teradu II menyimpulkan: a. Tidak ada satu pun alat bukti yang menyentuh pribadi Teradu II. Bukti utama Pengadu tidak memuat nama, tidak memuat nomor, dan bukan percakapan Teradu II. b. Pengadu sendiri menyatakan Teradu II seharusnya tidak diadukan (01:06:48), dan menyatakan penjelasan para Teradu telah ia terima (03:37:56). c. Pengadu sendiri meminta maaf karena dalam koordinasi yang menjadi dasar aduan, nama Teradu II tidak pernah disebut (04:13:47). d. Pengadu sendiri mengakui tidak memiliki bukti bahwa uang itu sampai kepada Teradu II (04:16:41). e. Yang Mulia Ketua Majelis merumuskan sendiri bahwa nama Teradu II digunakan tanpa hak — “dijual” — oleh almarhum, dan bahwa bukan Teradu II yang meminta (04:14:14 dan 04:15:16), dan rumusan itu disetujui Pengadu. f. Hubungan kerja almarhum telah putus sejak 18 Agustus 2023 [T.I.II-3], satu tahun sebelum peristiwa yang didalilkan. g. Teradu II tidak pernah mengetahui Dumas ke-1 maupun Dumas ke-2 (01:25:55 dan 03:56:45), dan pemeriksaan internal justru sengaja tidak diberitahukan kepadanya (01:26:11) — yang membuktikan ia tidak memiliki pengetahuan maupun kendali. h. Verifikasi PAW adalah verifikasi administrasi, bukan fit and proper test (01:18:49 dan 01:28:00), dilakukan terhadap seluruh calon [T.I.II-10], dan merupakan praktik lazim yang juga dilakukan Ketua dan Anggota Bawaslu RI lainnya di enam wilayah [T.I.II-11 s.d. T.I.II-16]. i. Urutan waktu menutup kemungkinan pengkondisian: peringkat terkunci sejak 23 Juni 2023, dan hasilnya telah diberitahukan resmi kepada Pengadu pada 21 Agustus 2024 — sebelum Surat Pesanan ditandatangani dan sebelum dana dicairkan. j. Dalil pembiaran terbantahkan oleh tindakan nyata: klarifikasi, surat jawaban, Peringatan Keras, dan Teguran Tertulis [T.I.II-22 s.d. T.I.II-25], dengan kebijakan seragam yang juga diterapkan pada provinsi lain [T.I.II-26]. k. Seluruh dalil lainnya berada di luar kewenangan atributif Teradu II, atau tidak pernah masuk melalui saluran resmi yang menerbitkan kewajiban bertindak. 145. Bahwa dengan demikian, Teradu II tidak terlibat dalam peristiwa yang diadukan, dan tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut, Teradu II dengan hormat memohon kepada Yang Mulia Majelis Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu untuk memutuskan: 1. Menerima Kesimpulan Teradu II untuk seluruhnya; 2. Menerima eksepsi Teradu II, baik eksepsi mengenai kaburnya pengaduan, eksepsi mengenai kewenangan, maupun eksepsi mengenai pembuktian; 3. Menolak pengaduan Pengadu untuk seluruhnya sepanjang menyangkut diri Teradu II; 4. Menyatakan Teradu II tidak terlibat dalam peristiwa yang diadukan dalam perkara a quo; 5. Menyatakan Teradu II tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana didalilkan Pengadu; 6. Merehabilitasi nama baik, kehormatan, harkat, dan martabat Teradu II selaku Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia; 7. Menyatakan dalam pertimbangan putusan bahwa penggunaan nama dan jabatan Teradu II dalam permintaan sejumlah uang dilakukan oleh pihak lain tanpa hak dan tanpa sepengetahuan Teradu II, sebagaimana telah terungkap dan dirumuskan dalam persidangan. Apabila Yang Mulia Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (ex aequo et bono). LAMPIRAN A — RISALAH WAKTU PERNYATAAN DI PERSIDANGAN Rekaman resmi: https://www.youtube.com/watch?v=mf9-Jf_Nij4 WAKTU PERNYATAAN 01:05:00– Pengadu meminta Teradu I dan Teradu II berkenan memberikan 01:06:00 kata pengantar dalam buku yang akan ditulis Pengadu 01:06:48 Pengadu menyatakan seharusnya tidak mengadukan Teradu II 01:06:53 Pengadu berterus terang Teradu II baru memberikan pembinaan kepada jajarannya 01:06:53 Alasan mengadukan: agar lebih terang tuduhan “Amin makan uang” terhadap Pengadu sendiri 01:07:18 Alasan tambahan: adanya uraian yang mengarah kepada staf Teradu II soal aliran dana 01:18:49 Teradu I: PAW bukan fit and proper test, melainkan verifikasi administrasi; Teradu II yang turun langsung 01:24:28 Teradu I: Ketua dan Anggota Bawaslu Papua Tengah dua sampai tiga kali tidak hadir rakor; Teradu I memerintahkan Inspektorat melakukan pembinaan dan mengingatkan Teradu II melakukan pembinaan 01:25:39 Teradu II: berdasarkan konfirmasi Pengadu, seharusnya Teradu II tidak diadukan; keterkaitan hanya melalui Dumas ke-1 WAKTU PERNYATAAN 01:25:55 Teradu II: tidak pernah membaca Dumas ke-1, sehingga tidak mengetahui isi maupun tindak lanjutnya 01:26:06 Teradu I mengambil alih dan menyatakan dirinya yang mengetahui; kemudian diturunkan Inspektorat Utama 01:26:11 Teradu I: pemeriksaan sementara tidak diberitahukan kepada Teradu II karena diduga terkait mantan Tenaga Ahli Teradu II 01:26:37 Teradu II: Dumas ke-1 tidak menyebut namanya secara spesifik, hanya jabatan 01:26:44 Teradu II: Sdr. FB sejak 18 Agustus 2023 bukan lagi Tenaga Ahli, dibuktikan surat pemutusan kontrak Sekretaris Jenderal 01:27:26 Teradu II menjawab Ketua Sidang: kontrak diputus sebelum kejadian yang dimaksud 01:27:56 Teradu II: tidak mengetahui, tidak menerima, atau apa pun terkait persoalan ini 01:28:00 Teradu II: verifikasi PAW oleh Ketua/Anggota Bawaslu RI adalah lumrah dan sudah dilakukan pada periode sebelumnya; pada setiap pertemuan selalu disampaikan bahwa ini verifikasi administrasi, bukan fit and proper test 01:29:00 Teradu II: hanya melihat Gubernur Papua Tengah melalui foto; tidak kenal, tidak pernah bertemu, tidak pernah berkomunikasi 01:30:56 Teradu II: tidak terkait persoalan suap atau gratifikasi yang membawa nama Gubernur 01:31:14 Teradu II: dugaan ijazah baru diketahui; berkas telah diperiksa dan tidak ada; menyesalkan Pengadu tidak memberitahukan pada waktunya 01:31:50 Teradu II: dugaan asusila/KDRT tidak pernah dilaporkan; akan diperiksa lebih lanjut 01:32:56 Teradu II: merujuk Perbawaslu 3/2022; penggantian Ketua pernah ditempuh sama di Gorontalo; merupakan keputusan Pleno Pimpinan Bawaslu RI 01:34:32 Teradu II: keputusan diambil melalui pleno dengan masukan Sekretaris Jenderal dan Inspektorat; menolak seluruh aduan; memohon rehabilitasi nama baik 01:44:10 Teradu V: telah melampirkan surat keterangan dari kampus penerbit ijazah 01:53:12 Teradu V: Pengadu adalah sekretaris Tim Seleksi pada seleksi calon Bawaslu Provinsi Papua Tengah 02:15:25 Pihak Terkait, Agus Tartila Staff Pengadaan Barang dan Jasa Biro SDM dan Umum Bawaslu: Teradu II tampaknya juga tidak mengetahui isi Dumas ke-1 03:04:32 Pengadu: mengetahui dugaan ijazah satu minggu sebelum pelantikan 2023, baru mengecek awal 2026 03:06:12 Pengadu menjelaskan bukti berupa tangkapan layar hasil penelusuran daring 03:12:37 Pengadu mengakui tidak amanah dalam menjalankan tugas 03:35:01 Pengadu: memiliki 12 nomor dan 6 telepon genggam untuk menghindari komunikasi yang tidak dikehendaki 03:37:56 Pengadu: penjelasan Teradu I sampai Teradu III sudah tepat dan diterima WAKTU PERNYATAAN 03:55:15 Teradu II: menyangkut harkat dan martabat diri dan keluarga; tidak pernah meminta, menerima, atau menyuruh; Pengadu tidak dapat membuktikan keterlibatan Teradu II 03:56:45 Teradu II: tidak pernah menerima pelaporan atau tindak lanjut Dumas ke-1 maupun Dumas ke-2 03:57:10 Teradu II: informasi dugaan ijazah baru diketahui dari pengaduan ini; berharap Pengadu selaku sekretaris Tim Seleksi melaporkan pada waktunya 03:58:03 Teradu II: tidak ada laporan melalui mekanisme penanganan kekerasan seksual 03:58:20 Teradu II: menolak dalil Pengadu; memohon rehabilitasi nama baik 04:10:04 Dalam pembacaan catatan Pengadu muncul nama almarhum dan keterangan “untuk …” 04:12:45 Teradu II meminta tuduhan dibuktikan: kapan, di mana, waktunya kapan; jika menyangkut mantan Tenaga Ahli, jangan dikaitkan dengan Teradu II 04:13:47 Pengadu meminta maaf: dalam koordinasi alokasi anggaran nama Teradu II tidak disebutkan; hanya narasi almarhum “Pak Kordiv, Pak Kordiv, Pak Kordiv” 04:14:14 Ketua Majelis: nama Teradu II “dijual” oleh almarhum 04:15:04 Teradu II: jangan disangkutpautkan; ini sidang etik dan terbuka; khawatir dibingkai kembali 04:15:16 Ketua Majelis: ada permintaan sejumlah uang oleh almarhum yang mengatasnamakan Teradu II — “Jadi bukan Teradu II yang meminta, iya kan?” 04:15:42 Pengadu menyatakan siap menyampaikan data dan siap atas segala konsekuensi 04:16:05 Pengadu: “Tapi kalau untuk bilang Pak Kordiv secara tidak langsung, saya tidak. Tapi kalau itu ada hubungan dengan Pak Kordiv melalui Pak Fence, ada.” 04:16:17 Ketua Majelis menyimpulkan: almarhum meminta uang dan diberi dengan “menjual nama” Teradu II, karena tidak ada bukti Teradu II menerima aliran dana 04:16:41 Pengadu setuju dan menganggapnya demikian LAMPIRAN B — MATRIKS DALIL, BUKTI, DAN WAKTU ALAT WAKTU DI DALIL BANTAHAN POKOK BUKTI SIDANG 1. Non- Kewenangan Sekretaris Jenderal; T.I.II-1, 01:27:56 · aktivasi dasar temuan BPK; nama Teradu II T.I.II-2, 03:55:15 · dan “fee” tidak ada dalam bukti; Tenaga Ahli T.I.II-3, 04:13:47 · bukan staf pribadi; dirumuskan T.I.II-41 04:14:14 · sebagai pencatutan nama s.d. T.I.II- 04:15:16 · 43 04:16:17 · 04:16:41 2. Dumas ke- Tidak pernah diterima resmi; — 01:25:55 · 2 tidak tanpa penerimaan tidak lahir 03:56:45 diproses kewajiban ALAT WAKTU DI DALIL BANTAHAN POKOK BUKTI SIDANG 3. Ijazah Kewenangan Tim Seleksi; ijazah T.I.II-4 01:31:14 · Teradu V dinyatakan sah; ruang tanggapan s.d. T.I.II- 01:44:10 · 12–23 Mei 2023 tidak digunakan; 9 01:53:12 · Pengadu adalah Ketua Pokja 03:04:32 · Sekretariat Timsel 03:57:10 4. PAW “tidak Bukan fit and proper test — T.I.II-10 01:18:49 · lazim” terekam dalam notulensi hari itu; s.d. T.I.II- 01:28:00 · Surat Tugas dari Ketua Bawaslu; 16; T.I.II- 01:29:01 dua calon di atas mengundurkan 27 s.d. diri dan satu tidak hadir; T.I.II-37; Kronologis disusun Pengadu T.I.II-40 sendiri tanpa catatan kejanggalan; penetapan oleh lima Anggota; peringkat terkunci 23 Juni 2023; praktik nasional 5. Pergantian Hasil pleno provinsi memerlukan T.I.II-17 01:32:56 · Ketua penetapan Bawaslu RI; klarifikasi s.d. T.I.II- 01:34:32 diabaikan dilakukan; sanksi dijatuhkan; 26 kebijakan seragam 6. Mobil dinas Kewenangan Sekretariat Bawaslu — — Provinsi (Pasal 71 Perbawaslu 1/2021); tidak pernah ada laporan resmi, baru diketahui dari pengaduan 7. Asusila Tidak pernah dilaporkan melalui — 01:31:50 · dan KDRT mekanisme resmi; baru diketahui 03:58:03 dari pengaduan 8. Gratifikasi Tidak mengenal dan tidak pernah — 01:29:00 · dan suap berkomunikasi dengan Gubernur; 01:30:56 kewenangan mutasi ada pada Sekretaris Jenderal; tidak ada bukti dukung [2.8.2] KESIMPULAN TERADU V DAN TERADU VI Bersama dengan ini sebelumnya Teradu V dan Teradu VI mengucapkan terima kasih atas diberikan kesempatan bagi Teradu V dan Teradu VI untuk menanggapi aduan Pengadu atas nama Muh Amin Ramin, S.STP dalam sidang pemeriksaan dengan perkara Nomor 13-PKE-DKPP/II/2026 yang di selenggarakan oleh DKPP. Teradu V dan Teradu VI memohon ijin menyampaikan kesimpulan sebagai berikut: 1. Bahwa Teradu V dan VI tetap pada jawaban dan keterangan yang telah di sampaikan dalam sidang pemeriksaan yang sudah diselenggarakan hari Kamis, Tanggal 13 Agustus 2026 di Kantor Polda Papua; 2. Bahwa Aduan Pengadu tentang Teradu V dan Teradu VI terlibat dalam perbuatan bagi-bagi uang sewa mobil yang bersumber dari dana hibah Provinsi Papua Tengah tahun 2023 sehingga Teradu V dan Teradu VI dianggap tidak berintegritas, tidak professional, dan menerima uang korupsi adalah tidak benar sebagaimana yang Teradu V dan Teradu VI sudah sampaikan dalam jawaban Teradu V dan Teradu VI secara tertulis kepada majelis DKPP dan telah disampaikan juga dalam sidang pemeriksaan DKPP pada tanggal 13 Agustus 2026. Aduan Pengadu ini juga sebenarnya membuka kelemahan Pengadu sendiri sebagai Plt Kasek Bawaslu Papua Tengah sekaligus sebagai PPK dan KPA pada Bawaslu Papua Tengah saat itu karena sebagai pengelola dan penanggungjawab dalam pengelolaan anggaran Bawaslu, Pengadu sudah melakukan pelanggaran terhadap prosedur pengelolaan keuangan yang benar dan sesuai aturan. Apalagi Pengadu sudah sangat mengetahui mekanisme dan aturan sewa kendaraan di Bawaslu saat Pengadu masih sebagai Korsek Bawaslu Intan Jaya sebelum ditarik ke Bawaslu Provinsi Papua Tengah, tetapi justru Pengadu sendiri yang melanggar aturan tersebut dan meminta kami untuk mengatur dan membayar sewa menyewa kendaraan tersebut. 3. Bahwa kami Teradu V dan Teradu VI yang adalah Komisioner justru diberikan petunjuk yang salah oleh Pengadu sendiri berkaitan dengan sewa kendaraan, karena butuh cepat dan mendesak, maka pun Teradu V dan Teradu VI menerima usulan tersebut tetapi tetap bertanggung jawab secara administrasi dengan menyampaikan bukti pembayaran sewa mobil selama 6 bulan di serta bukti dokumentasi foto; 4. Bahwa berkenaan dengan tudingan penggunaan Ijazah palsu oleh Teradu V dalam seleksi Bawaslu Provinsi Papua Tengah, Pengadu dalam sidang pemeriksaan justru menyampaikan bahwa mengetahui dugaan Ijazah palsu Teradu V pada tahun 2023 atau sebelum pelantikan Bawaslu Papua Tengah terpilih dan baru menelusuri kebenaran Ijazah tersebut pada Tahun 2026. Dari penyampaian itu sangat kelihatan adanya rekayasa cerita yang dibuat oleh Pengadu untuk menjatuhkan nama baik Teradu V karena Pengadu adalah Plt Kasek Bawaslu Papua Tengah yang sekaligus sebagai penanggungjawab administrasi kerja-kerja timsel saat proses seleksi berlangsung dan seharusnya jika Pengadu benar mendapatkan dugaan ijazah palsu Teradu V tersebut, seharusnya segera menyampaikan kepada Bawaslu RI terkait adanya informasi tersebut, etapi faktanya oleh Bawaslu RI pada saat sidang pemeriksaan, informasi tersebut tidak ada; 5. Bahwa anehnya Pengadu justru baru menelusuri kebenaran ijazah tersebut pada tahun 2026 yang sama prosesnya dengan isu dugaan ijazah palsu Bpk Jokowi, berarti ada sekitar hampir 3 Tahun Pengadu mendiamkan informasi dugaan jazah palsu tersebut. 6. Bahwa tudingan tersebut sangat jelas penuh rekayasa dan Teradu V sudah membuktikan bahwa benar ijazah S1 Teradu V tersebut dengan adanya surat keterangan dari Universitas Ottow dan Geislerr yang menerangkan bahwa benar Teradu V adalah Mahasiswa S1 jurusan ekonomi Pembangunan dan telah menyelesaikan kuliahnya dengan gelar $1 ekonomi; 7. Bahwa terkait aduan Pengadu yang menyebutkan Teradu V menerima suap atau gratifikasi dari Bupati Paniai yang sekarang Gubernur Papua Tengah serta Teradu V yang menyewakan mobil dinas Bawaslu Papua Tengah kepada Bupati Intan Jaya adalah aduan yang mengada-ada dan tidak dapat dibuktikan oleh Pengadu baik dalam aduan maupun dalam sidang pemeriksaan DKPP; 8. Bahwa terkait aduan Pengadu yang menyebutkan adanya pleno pergantian jabatan Ketua dan koordinator Divisi SDM dan Organisasi Bawaslu Provinsi Papua Tengah, menurut Teradu V adalah hal yang keliru dan tidak berdasar atas ketentuan Peraturan Bawaslu Nomor 15 Tahun 2020 oleh 3 (tiga) anggota Bawaslu Papua Tengah serta sepihak. Jika dilihat dari aduan Pengadu sebelumnya dan Pengaduan Pengadu untuk perkara ini, terkesan Pengadu justru kemungkinan adalah Pihak yang memboncengi adanya rapat pleno 3 (tiga) anggota Bawaslu Papua Tengah tersebut karena ikapun benar, seharusnya ke 3 (tiga) anggota Bawaslu Papua Tengah tersebut melaporkan dugaan pelanggaran Teradu V dan VI sebagai laporan dugaan pelanggaran kinerja kepada Bawaslu RI untuk ditindaklanjuti, tetapi faktanya prosedur tersebut dilanggar dan dilakukan pleno sepihak; 9. Bahwa berkenaan dengan aduan Pengadu yang menyebutkan Teradu VI melakukan pelanggaran asusila dan kehadiran saksi Pengadu atas nama Serlita yang adalah CPNS Bawaslu Papua Tengah, menurut Teradu VI adalah rekayasa dari Pengadu untuk menjatuhkan nama baik Teradu VI; 10. Bahwa Pengadu tidak memiliki bukti-bukti yang menyebutkan adanya perselingkuhan Teradu VI dengan wanita-wanita yang sebut Pengadu dalam aduannya dan jika pun benar, maka seharusnya istri dari Teradu VI lah yang mengadukan Teradu VI ke Bawaslu Rl atau bahkan ke DKPP. Sedangkan Bukti KDRT yang di sebutkan Pengadu pun tidak di sertai bukti adanya laporan polisi dengan pelapor atas nama istri Teradu VI, termasuk istri Teradu VI yang di rugikan apabila benar di selingkuhi pun tidak hadir dalam sidang pemeriksaan DKPP; 11. Bahwa Teradu VI sama sekali tidak pernah melakukan pelecehan seksual atau pelecehan terhadap martabat Sdri Serlita dan tidak pernah mengirimkan pesan atau menelepon bahkan berbicara langsung yang bersifat vulgar kepada Sdri Saksi Serita karena kesaksian Sdri Serlita menurut Teradu VI sudah di atur sedemikian rupa oleh Pengadu. Jika pun benar Teradu VI melakukan perbuatan yang melecehkan martabat Sdri Serlita, seharusnya Sdri Serlita melaporkan kepada Bawaslu RI bukan kepada Pengadu karena yang berwenang untuk melakukan pembinaan kepada jajaran Bawaslu adalah Bawaslu RI, tetapi faktanya Sdri Serlita tidak pernah melaporkan hal tersebut jika pun benar ada perbuatan Teradu VI yang bersifat melecehkan martabat Sdri Serlita. 12. Bahwa sekali lagi, menurut Teradu V dan Teradu VI, justru Pengadu lah yang menjadi penyebab atas semua kekisruhan yang terjadi di lingkungan Sekretariat Bawaslu Papua Tengah. Awal mulanya terjadi ketika Pengadu tidak lagi menjabat sebagai PIt Kasek Bawaslu Papua Tengah sejak kehadiran Kasek Bawaslu Papua Tengah defenitif yaitu Bapak Romualdus Philippus Nuhujanan dan harus kembali menjadi Kabag Administrasi Bawaslu Papua Tengah. Pengadu yang merasa lebih paham dan tahu pengelolaan anggaran di Bawaslu Papua Tengah harus selalu berbeda pendapat dengan Kasek Bawaslu Papua Tengah tersebut, sehingga terbawa sampai pada pengelolaan keuangan yang serampangan yang berimbas kepada temuan BPK Perwakilan Papua Tengah untuk anggaran Tahun 2024 dan saling lapor antara keduanya ke Polda Papua Tengah; 13. Bahwa atas kisruh tersebutlah, Pengadu dan Kasek Bawaslu Papua Tengah tersebut di klarifikasi Bawaslu Rl yang kemudian tiba-tiba muncullah Pengaduan Masyarakat 1 dan 2 yang memakai inisial MT dan Tim yang bukti-bukti dalam aduan masyarakat tersebut justru berasal dari screenshot pesan dalam Handphone atau laptop Pengadu; 14. Bahwa intinya adalah Pengadu sangat kecewa dengan sanksi Bawaslu RI terhadap Pengadu yang mengakibatkan Pengadu kehilangan jabatan dan kehilangan kesempatan untuk mengelola anggaran Bawaslu baik di Provinsi maupun di Kabupaten Intan Jaya. 15. Bahwa atas uraian tersebut di atas, Teradu V đan VI memohon kepada Majelis Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu untuk mempertimbangkan fakta-fakta tersebut diatas dalam mengambil keputusan atas perkara yang di adukan Pengadu. 16. Berkaitan dengan penyampaian diatas, maka Teradu V dan VI memohon kepada Yang Mulia Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu untuk memutus Pengaduan ini, sebagai berikut: 5. Menolak Pengaduan Pengadu untuk seluruhnya; 6. Menyatakan Teradu V dan VI sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Papua Tengah tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu; 7. Merehabilitasi Teradu V dan VI dalam kedudukannya sebagai penyelenggara pemilu; 8. Apabila Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.9] PIHAK TERKAIT Bahwa dalam sidang pemeriksaan DKPP pada tanggal 13 Agustus 2026 hadir sebagai Pihak Terkait dan memberikan keterangan tertulis sebagai berikut: [2.9.1] ANGGOTA BAWASLU RI Bahwa Lolly Suhenty, Totok Hariyono dan Puadi selaku Anggota Bawaslu RI in casu Pihak Terkait menyampaikan Keterangan sebagaimana Lampiran Surat Panggilan Nomor 227/PS.DKPP/SET-04/VII/2026 tanggal 30 Juli 2026 yang pada pokoknya berkenaan dengan keterangan terkait pengaduan masyarakat tanggal 10 November 2025 dan pengaduan masyarakat tanggal 6 Januari 2026, sebagai berikut: 1. Bahwa Pihak Terkait menegaskan semua pengaduan masyarakat sepanjang sesuai dengan tugas dan kewenangan Bawaslu akan ditindaklanjuti sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, adapun terhadap pengaduan masyarakat yang berada di luar lingkup tugas dan kewenangan Bawaslu mekanisme hukum menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya termasuk tata cara pengaduan dan proses hukumnya. 2. Bahwa benar Pihak Terkait II (Koordinator Divisi Hukum dan Sengketa) sekitar bulan November 2025, pernah mendapatkan pesan informasi terkait dugaan tindak pidana melalui media whatsapp, terhadap pesan tersebut Pihak Terkait II menjawab dengan balasan pesan yang menyatakan “Terimakasih atas atensinya, karena informasi merupakan perkara pidana maka silahkan dilanjutkan melalui proses hukum yang berlaku”. 3. Bahwa Pihak Terkait perlu menjelaskan pengaduan masyarakat (Dumas) tertanggal 10 November 2025 yang dilaporkan oleh Pelapor MT dan TIM sebagaimana disebutkan dalam aduan Pengadu, yang pada pokoknya telah ditindaklanjuti melalui Tim Pemeriksa sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan (2) dan Pasal 29, PP 94/2021 sebagiamana Surat Tugas Sekretaris Jenderal Nomor 1118/PW.09/SJ/12/2025 tanggal 15 Desember 2025 yang pada pokoknya membentuk Tim Pemeriksa Disiplin Atas Aduan Masyarakat Pada Bawaslu Provinsi Papua Tengah. Sehingga informasi terhadap Pihak Terkait II telah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 4. Bahwa Pihak Terkait perlu menjelaskan Dumas tertanggal 06 Januari 2026 tidak diterima secara resmi baik melalui unit kerja yang membidangi persuratan maupun melalui media resmi Bawaslu yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran sebagaimana yang didalilkan oleh Pengadu atau Pelapor. 5. Bahwa Pihak Terkait bersama Teradu Ketua dan Anggota berkomitmen penuh menjaga profesionalitas dan integritas pengawas Pemilu di seluruh jajaran Bawaslu beserta Sekretariat dari tingkat pusat hingga daerah, hal mana penegakan komitmen tersebut harus berjalan selaras dengan ketentuan, termasuk dalam hal pengaduan atau pelaporan dilakukan oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. [2.9.2] INSPEKTUR UTAMA BAWASLU RI Bahwa Rini Wartini selaku Inspektur Utama Bawaslu RI in casu Pihak Terkait menyampaikan keterangan yang berkenaan dengan Dipanggil untuk dimintai keterangan terkait perihal pemeriksaan disiplin atas aduan masyarakat pada Bawaslu Provinsi Papua Tengah kepada Pengadu. Sesuai dengan lampiran surat panggilan sidang dalam Perkara Nomor 231/PS.DKPP/SET-04/VII/2026 yang pada pokoknya Pihak Terkait menerangkan sebagai berikut: 1. Bahwa Pihak Terkait pada pada hari minggu tanggal 23 November 2025 memperoleh informasi melalui media whatsapp, dengan isi pesan “Dugaan Korupsi Belanja Pengadaan Penanda Identitas di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Tahun 2024”, Pihak Pelapor atas”MT & TIM” tertanggal 10 November 2025 yang ditujukan kepada Ketua Bawaslu, 3 Anggota Bawaslu, Sekretaris Jenderal Bawaslu, dan Kepala Inspektorat. 2. Bahwa pada tanggal 25 November 2025, Pihak Terkait menyampaikan aduan tersebut kepada Sekretaris Jenderal Bawaslu dan mendapatkan arahan secara lisan untuk langsung menghadap kepada Ketua Bawaslu dan mendapatkan arahan secara lisan untuk menyiapkan langkah penyelesaian. 3. Bahwa dalam melaksanakan arahan Ketua Bawaslu, Pihak Terkait berpedoman pada Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan dalam ketentuan sebagai berikut (Bukti PT.2-1) Pasal 47 (1) Inspektorat Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c merupakan unsur pengawasan yang bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu melalui Sekretaris Jenderal Bawaslu. Pasal 48 Inspektorat Utama mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan internal di lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu Pasal 49 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Inspektorat Utama menyelenggarakan fungsi: … c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Sekretaris Jenderal Bawaslu; Pasal 55 … h. pengelolaan sistem pengaduan dan penanganan pengaduan masyarakat, informasi media, dan isu aktual di wilayah kerja Inspektorat Wilayah II i. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan data dan informasi pendukung audit investigasi di wilayah Inspektorat Wilayah II j. pelaksanaan pemeriksaan disiplin pengawai di wilayah Inspektorat Wilayah II; k. pelaksanaan tanggapan dan telaahan terhadap pelanggaran disiplin yang dilakukan pegawai di wilayah Inspektorat Wilayah II; 4. Bahwa dalam pelaksanaan pemeriksaan, Pihak Terkait menggunakan pendekatan audit investigatif sebagaimana BAB II huruf A Penelaahan Informasi Awal angka 1 huruf a s.d d bersumber dari surat pengaduan masyarakat, Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pedoman Audit Investigatif di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum. 5. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Pihak Terkait memberikan disposisi pada tanggal 25 November 2025 kepada Plt. Inspektur Wilayah II untuk menyiapkan langkah penyelesaian atas pengaduan Masyarakat. Sebagaimana Susunan Tim serta Pembagian Tugas pada Inspektorat Wilayah II yang merupakan mitra kerja Bawaslu Provinsi Papua Tengah yang tertuang dalam Nota Dinas Plt. Inspektur Wilayah II Nomor 1/PW.09/IP/01/2025 tertanggal 14 Januari 2025 hal (Bukti PT.2-2). 6. Bahwa pada Tanggal 1 Desember 2025, Pihak Terkait menyampaikan langkah penyelesaian atas aduan pengaduan masyarakat kepada Sekretaris Jenderal dan arahan lisan Sekretaris Jenderal untuk langsung disampaikan kepada Ketua Bawaslu. 7. Bahwa pada tanggal 27 November 2025, Pihak Terkait memberikan disposisi kepada Plt. Inspektur Wilayah II untuk menyusun telaah 4W+1H. Terhadap hal tersebut Plt. Inspektur Wilayah II menyusun surat tugas Nomor 175/PW.09/IP/12/2025 tertanggal 10 Desember 2025 untuk menyusun telaah (4W+1H) terkait Pengaduan Masyarakat atas Pengadaan Barang dan Jasa pada Bawaslu Provinsi Papua Tengah, yang di dalamnya terdapat pengumpulan dokumen, analisis dokumen, dan reviu dokumen (Bukti PT.2- 3). 8. Bahwa pada tanggal 11 Desember 2025 Plt. Inspektur Wilayah II menyampaikan Laporan Telaah kepada Pihak Terkait. 9. Bahwa pada tanggal 11 Desember 2025 Pihak Terkait telah menyampaikan Laporan Telaah kepada Sekretaris Jenderal. 10. Bahwa pada tanggal 15 Desember 2025, Sekretaris Jenderal membentuk tim Pemeriksa sesuai Surat Tugas Sekretaris Jenderal Nomor 1118/PW.09/SJ/12/2025, dalam hal Melaksanakan Pemeriksaan Disiplin atas Aduan Masyarakat pada Bawaslu Provinsi Papua Tengah karena diduga terjadi pelanggaran disiplin berupa tidak memenuhi ketentuan dan melanggar ketentuan larangan yang ancamannya berupa hukuman disiplin berat sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (2) huruf e, Pasal 14 huruf a, dan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang menyebutkan: (Bukti PT.2-4) Pasal 11 (1) ... (2) Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c dijatuhkan bagi PNS yang tidak memenuhi ketentuan: ... e. menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf i. Pasal 14 Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c dijatuhkan bagi PNS yang melanggar ketentuan larangan: a. menyalahgunakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a Pasal 29 (1) ... (2) Pelanggaran terhadap kewajiban dan/atau larangan dengan Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 14 dilakukan pemeriksaan oleh tim pemeriksa. 11. Bahwa berdasarkan Surat Tugas Sekretaris Jenderal, disusun Tim Pemeriksa Disiplin dengan komposisi, yaitu: a. Unsur Atasan Langsung; b. Unsur Pengawasan c. Unsur Kepegawaian d. Dukungan Pengumpulan Data dan Analisis e. Dukungan Penegakan Disiplin Kepegawaian. Terhadap penugasan tersebut, Tim Pemeriksa Disiplin melakukan prosedur pemeriksaan analisis bukti dan klarifikasi. Seluruh PNS Bawaslu dalam dumas tertanggal 10 November 2025 dilakukan pemeriksaan dan klarifikasi bersama Unsur Atasan Langsung dan Unsur Kepegawaian sebagaimana bukti pemanggilan terlampir. (Bukti PT.2-5 s.d. Bukti PT.2- 10) 12. Bahwa Tim Pemeriksa melaksanakan pemeriksaan kepada PNS kesekretariatan sesuai dengan Pasal 48 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, yang menyebutkan: Pasal 48 Inspektorat Utama mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan internal di lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu 13. Bahwa dalam rangka pelaporan kepada Pimpinan, Pihak Terkait menyampaikan Laporan Progres Penanganan Aduan Masyarakat atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dalam kegiatan Belanja Pengadaan Penanda Identitas pada DIPA Bawaslu Papua Tahun 2024 sebagaimana laporan nomor R-3/KP.08/IRWIL2/12/2025 tanggal 30 Desember 2025 kepada Sekretaris Jenderal sesuai Nota Dinas Inspektur Utama Nomor 273/KP.08/IU/12/2025 tanggal 30 Desember 2025. Selanjutnya Sekretaris Jenderal menyampaikan laporan nomor R- 3/KP.08/IRWIL2/12/2025 tertanggal 30 Desember 2025 tersebut kepada Ketua Bawaslu melalui Nota Dinas Sekretaris Jenderal Nomor 5/KP.08/SJ/01/2026 tanggal 13 Januari 2026. 14. Bahwa terhadap kondisi tersebut Inspektorat Utama telah memberikan rekomendasi: 1) Pegawai yang menerima aliran uang fee dimuka atas pengadaan Barang dan Jasa Pengadaan Penanda Identitas pada DIPA Bawaslu Papua Tahun 2024 tersebut agar mengembalikan uang ke rekening kas negara. 2) Melakukan pembinaan integritas SDM dan penegakan aturan kepegawaian. 3) Memerintahkan pegawai terkait untuk melakukan penandatangan pernyataan komitmen untuk berintegritas dalam pelaksanaan tugas jabatannya dan tidak mengulangi lagi perbuatannya. 4) Perbaikan sistem pengendalian dalam proses pengadaan barang dan jasa. 5) Perbaikan lingkungan pengendalian pada unit kerja Bawaslu Provinsi Papua Tengah melalui pembangunan ZI. 15. Bahwa terkait materi aduan Pengadu atas penonaktifan Pengadu tidak relevan dengan pelaksanaan penugasan tindak lanjut Dumas tertanggal 10 November 2025 karena penonaktifan Pengadu sejak tanggal 1 Desember 2025, sedangkan penugasan tindak lanjut Dumas tertanggal 10 November 2025, terhitung berdasarkan Surat Tugas Sekretaris Jenderal Nomor 1118/PW.09/SJ/12/2025 tanggal 15 Desember 2025 perihal Melaksanakan Pemeriksaan Disiplin atas Aduan Masyarakat pada Bawaslu Provinsi Papua Tengah, yang mana jangka waktu penugasan tersebut dilakukan selama 30 hari. 16. Bahwa perlu Pihak Terkait sampaikan, Pihak Terkait tidak mengetahui informasi pengaduan masyarakat sebagaimana dalam pengaduan pengadu tertanggal 06 Januari 2026. Bahwa untuk melengkapi keterangannya, Pihak Terkait Inspektur Utama Bawaslu RI melampirkan bukti sebagai berikut: KODE BUKTI KETERANGAN PT.2-1 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan PT.2-2 Nota Dinas Plt. Inspektur Wilayah II Nomor 1/PW.09/IP/01/2025 tanggal 14 Januari 2025 hal Susunan Tim serta Pembagian Tugas pada Inspektorat Wilayah II yang merupakan mitra kerja Bawaslu Provinsi Papua Tengah. PT.2-3 Surat Tugas Plt. Inspektur Wilayah II Nomor 175/PW.09/IP/12/2025 tanggal 10 Desember 2025 Melaksanakan Telaah terkait Pengaduan Masyarakat atas Pengadaan Barang dan Jasa pada Bawaslu Provinsi Papua Tengah (4W+1H) PT.2-4 Surat Tugas Sekretaris Jenderal Nomor 1118/PW.09/SJ/12/2025 tanggal 15 Desember hal Melaksanakan Pemeriksaan Disiplin atas Aduan Masyarakat pada Bawaslu Provinsi Papua Tengah. PT.2-5 Surat Undangan Pemeriksaan Sdr. Muh. Amin Ramin PT.2-6 Surat Undangan Pemeriksaan Sdr. Raid Muh. Kossah PT.2-7 Surat Undangan Pemeriksaan Sdri. Layly Maulianan Irmawati PT.2-8 Surat Undangan Pemeriksaan Sdr. Agus Tartila KODE BUKTI KETERANGAN PT.2-9 Surat Undangan Pemeriksaan Sdr. Romualdus Philippus Nuhujanan PT.2-10 Surat Undangan Pemeriksaan Sdr. La Bayoni PT.2-11 Berita Acara Permintaan Keterangan Pengadu pada tanggal 15 Desember 2025. PT.2-12 Lampiran Permintaan Keterangan. PT.2-13 Berita Acara Permintaan Keterangan a.n. Raid Muh. Kossah pada tanggal 18 Desember 2025. PT.2-14 Berita Acara Permintaan Keterangan a.n. Layly Mauliana Irmawati pada tanggal 19 Desember 2025. PT.2-15 Berita Acara Permintaan Keterangan a.n. Agus Tartila pada tanggal 19 Desember 2025. PT.2-16 Berita Acara Permintaan Keterangan a.n. Agus Romualdus Philipus Nuhujanan pada tanggal 22 Desember 2025. PT.2-17 Berita Acara Permintaan Keterangan a.n. La Bayoni pada tanggal 22 Desember 2025. [2.9.3] PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA AHLI PERTAMA BAWASLU RI ATAS NAMA AGUS TARTILA Bahwa Agus Tartila selaku Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama pada Bawaslu RI in casu Pihak Terkait menyampaikan keterangan sehubungan dengan alasan pemanggilan sebagaimana tercantum dalam lampiran surat panggilan sidang dalam Perkara Nomor 13-PKE-DKPP/VII/2026, yaitu untuk mengkonfirmasi terkait pengadaan identitas di lingkungan Bawaslu Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 dalam pengaduan masyarakat tanggal 10 November 2025, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut: 1. Bahwa Pihak Terkait adalah personel Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Sekretariat Jenderal Bawaslu RI, yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Pengguna Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20/PL.03/K1/01/2024 tentang Penetapan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Badan Pengawas Pemilihan Umum, dengan kedudukan sebagai Anggota Bidang Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa, yang bertugas antara lain bertugas antara lain melaksanakan riset dan analisa pasar, menyelenggarakan pengadaan, serta menyusun strategi, monitoring, dan evaluasi Pengadaan Barang/Jasa, termasuk memberikan pembinaan, konsultasi, dan bimbingan teknis kepada seluruh satuan kerja di lingkungan Bawaslu [vide Bukti PT.3-1]. 2. Bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsi dimaksud, Pihak Terkait secara berkala memberikan bimbingan teknis (helpdesk pengadaan) kepada satuan kerja di daerah, termasuk kepada Sekretariat Bawaslu Provinsi Papua Tengah, mengenai tata cara penggunaan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP), Katalog Elektronik (e-katalog), dan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE). 3. Bahwa pada tanggal 14 Juli 2024, Pihak Terkait menerima pertanyaan melalui pesan WhatsApp dari Sdri. Layly Irmawati, Kepala Bagian Administrasi Bawaslu Provinsi Papua, mengenai mekanisme pengadaan barang berupa penanda identitas bagi jajaran pengawas pemilu di wilayah Provinsi Papua Tengah dan 3 (tiga) Provinsi Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua, dalam rangka Pemilihan Gubernur dan Bupati/Walikota Tahun 2024 [vide Bukti PT.3-2]. 4. Bahwa atas pertanyaan tersebut, Pihak Terkait menjelaskan secara umum ketentuan pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yaitu bahwa untuk paket pengadaan dengan nilai di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) per paket dapat dilaksanakan melalui mekanisme Katalog Elektronik (e-purchasing) atau Tender, sedangkan untuk nilai di bawah pagu dimaksud dapat dilaksanakan melalui Pengadaan Langsung sesuai ketentuan yang berlaku di wilayah Papua. 5. Bahwa penjelasan Pihak Terkait tersebut merupakan informasi umum mengenai metode pemilihan penyedia sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah. 6. Bahwa selanjutnya pada tanggal 15 – 16 Juli 2024, Pihak Terkait membantu proses administratif pembuatan akun Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada aplikasi LPSE untuk Bawaslu Provinsi Papua Tengah dan Provinsi Papua Pegunungan, berdasarkan surat permohonan resmi yang diajukan oleh masing-masing satuan kerja, sebagai bagian dari layanan administrasi sistem yang menjadi tugas UKPBJ [vide Bukti PT.3-3]. 7. Bahwa pada tanggal 18 Juli 2024, Pihak Terkait memberikan bimbingan teknis kepada Kepala Bagian Administrasi Bawaslu Provinsi Papua Tengah mengenai tata cara pengoperasian sistem katalog elektronik dan tata cara pembuatan Rencana Umum Pengadaan (RUP) melalui akun PPK pada aplikasi SIRUP. Bimbingan teknis tersebut bersifat umum, berupa penjelasan fitur dan langkah-langkah penggunaan aplikasi. 8. Bahwa pada tanggal 24 Juli 2024 dan 5 Agustus 2024, Pihak Terkait memberikan pendampingan teknis kepada Sdri. Layly Irmawati, yaitu penjelasan langkah-langkah teknis pengoperasian proses e-purchasing pada aplikasi Katalog Elektronik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). 9. Bahwa dalam perjalanan proses pengadaan, sempat terjadi perubahan dan penyesuaian data pada sistem katalog elektronik, yang sepenuhnya merupakan kewenangan dan diselesaikan melalui sistem oleh Pejabat Pembuat Komitmen sesuai tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Terhadap hal tersebut, Pihak Terkait hanya menjelaskan kepada Sdri. Layly Irmawati mengenai mekanisme umum pembatalan maupun kelanjutan transaksi pada sistem e-purchasing sesuai fitur yang tersedia pada aplikasi, tanpa mengetahui secara rinci maupun terlibat dalam substansi permasalahan dimaksud. 10. Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2024, Sdri. Layly Irmawati mengabarkan kepada Pihak Terkait bahwa proses transaksi pada katalog elektronik telah selesai dan dirinya telah dapat mengunduh draft dokumen kontrak hasil transaksi, serta memastikan kepada Pihak Terkait mengenai proses selanjutnya. 11. Bahwa seluruh komunikasi Pihak Terkait sebagaimana diuraikan di atas hanya berlangsung dengan Sdri. Layly Irmawati selaku Kepala Bagian Administrasi Bawaslu Provinsi Papua, bersifat teknis, edukatif, dan administratif (helpdesk/tutorial penggunaan aplikasi SIRUP, dan e- katalog/e-purchasing), dan sama sekali tidak memuat instruksi maupun keterlibatan Pihak Terkait dalam penentuan spesifikasi barang, penentuan harga barang, maupun pemilihan penyedia barang/jasa tertentu, yang seluruhnya merupakan kewenangan dan tanggung jawab Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bawaslu Provinsi Papua Tengah. 12. Bahwa Pihak Terkait memperoleh informasi mengenai adanya pengaduan masyarakat (Dumas) tertanggal 10 November 2025 yang teregister sebagai Bukti P-6 milik Pengadu, yang di dalamnya secara keliru mendalilkan bahwa Pihak Terkait menerima uang/fee sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang ditransfer melalui Sdri. Layly Irmawati sehubungan dengan pengadaan penanda identitas di lingkungan Bawaslu Provinsi Papua Tengah Tahun 2024. Bahwa dalil tersebut tidak benar dan dengan tegas disangkal oleh Pihak Terkait. 13. Bahwa sebaliknya, pada saat Sdri. Layly Irmawati menghubungi Pihak Terkait untuk meminta nomor rekening guna diberikan sejumlah uang dari Sdr. M. Amin Ramin selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagai bentuk “bantuan”, Pihak Terkait secara tegas menolak permintaan tersebut dan tidak pernah memberikan nomor rekening dimaksud, sebagaimana ternyata dari percakapan WhatsApp antara Pihak Terkait dengan Sdri. Layly Irmawati [vide Bukti PT.3-4]. Bahwa dengan demikian, Pihak Terkait tidak pernah menerima, meminta, maupun menyetujui pemberian uang, fee, gratifikasi, atau imbalan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pengadaan penanda identitas dimaksud, baik secara langsung maupun melalui pihak lain. 14. Bahwa tuduhan penerimaan gratifikasi/fee dalam pengaduan masyarakat yang disebutkan sebelumnya membuat nama baik Pihak Terkait tercoreng, padahal Pihak Terkait selama ini dikenal menjaga integritas dalam bekerja sebagai personel Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) yang memiliki kode etik pengadaan tersendiri dan senantiasa dijunjung tinggi dalam pelaksanaan tugas. Bahwa oleh karena itu, Pihak Terkait memohon kepada Majelis Sidang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu untuk turut memulihkan nama baik Pihak Terkait dari tuduhan gratifikasi tersebut. 15. Bahwa Pihak Terkait tidak mengetahui dan tidak terlibat dalam dugaan- dugaan pelanggaran sebagaimana didalilkan oleh Pengadu dalam Perkara Nomor 13-PKE-DKPP/VII/2026, khususnya yang berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan jabatan/kewenangan, gratifikasi, atau pelanggaran kode etik lainnya oleh para Teradu, sehingga Pihak Terkait memohon agar keterangan ini dapat dijadikan pertimbangan oleh Majelis Sidang. Bahwa untuk melengkapi keterangannya, Pihak Terkait Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama pada Bawaslu RI melampirkan bukti sebagai berikut: KODE BUKTI KETERANGAN PT.3-1 Surat Keputusan Pengguna Anggaran Bawaslu Nomor 20/PL.03/K1/01/2024 tanggal 11 Januari 2024 tentang Penetapan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Badan Pengawas Pemilihan Umum PT.3-2 Tangkapan Layar Percakapan Whatsapp Pihak Terkait dengan Sdri. Layly Irmawati PT.3-3 Surat Plt. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Papua Tengah Nomor 136/KP.00.01/PPT/07/2024 tanggal 15 Juli 2024 Perihal Permohonan Pembuatan Akun LPSE Bawaslu Provinsi Papua Tengah PT.3-4 Tangkapan Layar Percakapan WhatsApp Pihak Terkait dengan Sdri. Layly Irmawati yang membuktikan Pihak Terkait menolak permintaan nomor rekening untuk pemberian uang dari Sdr. M. Amin Ramin [2.9.4] STAF TATA USAHA DEPUTI TEKNIS BAWASLU RI ATAS NAMA RAID MUHAMMAD KOSSAH Bahwa Raid Muhammad Kossah selaku Staf Tata Usaha Deputi Teknis Bawaslu RI in casu Pihak Terkait, dalam perkara pengaduan dugaan pelanggaran kode etik yang berkaitan dengan Teradu III dan Teradu IV, menyampaikan keterangan sebagai Pihak Terkait mengenai rangkaian peristiwa yang saya ketahui dan alami sendiri sebagai berikut: Pokok aduan Mengenai Dumas I 1. Pada tanggal 18 Desember 2025, saya telah menjalani pemeriksaan berdsarkan Undangan Pemeriksaan dengan nomor surat R- 1030/KP.08/SJ/12/2025 tanggal 5 Desember 2025, Pemeriksaan dilakukan oleh Tim Pemeriksa yang dipimpin oleh atasan langsung saya, yaitu Deputi Teknis Yusti Erlina, bersama dengan Inspektorat Utama dan Kepala Biro SDM. Dalam pemeriksaan tersebut saya telah memberikan keterangan mengenai pelaksanaan tugas saya dalam kegiatan pengawasan pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Papua Tengah pada bulan Agustus 2024. 2. Bahwa sebelumnya, saya mendapat penugasan dari Kepala Biro Fasilitasi Pengawasan Pemilu untuk mendampingi tim yang melaksanakan pengawasan pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Papua Tengah pada tanggal 28 sampai dengan 31 Agustus 2024. 3. Penugasan tersebut diberikan karena dalam tim yang akan diturunkan belum terdapat staf senior yang memiliki kemampuan teknis yang cukup kuat dalam pelaksanaan pengawasan. Selain itu, Provinsi Papua Tengah merupakan salah satu wilayah yang pada saat itu dipandang memiliki tingkat kerawanan yang cukup tinggi, sehingga diperlukan pendampingan yang memiliki pengalaman teknis dalam pelaksanaan pengawasan. 4. Bahwa Setelah mengetahui penugasan tersebut, pada tanggal 24 Agustus 2024 saya mencoba melakukan koordinasi untuk memperoleh informasi mengenai pihak yang dapat membantu saya dalam pelaksanaan tugas di Papua Tengah. Hal tersebut saya lakukan karena saya belum pernah sebelumnya melaksanakan tugas di Nabire. 5. Bahwa dalam rangka mencari pihak yang dapat dikoordinasikan, saya berkomunikasi dengan Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Mimika. Dari komunikasi tersebut, saya kemudian diarahkan untuk berkoordinasi dengan Yonas Yanampa selaku Komisioner Bawaslu Provinsi. 6. Bahwa Dalam komunikasi tersebut saya memperoleh informasi mengenai adanya persoalan utang Pengadu kepada pihak Korsek Timika. Saya juga memperoleh informasi bahwa pihak Korsek Mimika telah beberapa kali meminta agar kewajiban tersebut diselesaikan dan kemudian meminta bantuan kepada La Bayoni (teradu IV) untuk menagih kekurangan utang tersebut kepada Pengadu. 7. Informasi mengenai persoalan utang tersebut saya terima sebelum saya bertemu secara langsung dengan Pengadu. Komunikasi tersebut menjadi penting karena informasi itulah yang kemudian memengaruhi pemahaman saya ketika terjadi penyerahan sejumlah uang oleh Pengadu kepada saya. Bukti mengenai komunikasi tersebut saya lampirkan sebagai Lampiran Bukti 2. 8. Bahwa Sebelum sampai di Nabire, saya tidak pernah melakukan komunikasi langsung dengan Pengadu. Komunikasi yang terjadi sebelum kedatangan saya di lokasi dilakukan oleh anggota tim yang ditugaskan bersama saya. 9. Bahwa Setelah tiba di Nabire pada tanggal 28 Agustus 2024, saya bersama anggota tim kemudian bertemu dengan para Komisioner dan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi di sebuah tempat makan. Pertemuan tersebut merupakan bagian dari koordinasi persiapan pelaksanaan pengawasan. 10. Bahwa dalam kesempatan tersebut, Pengadu kemudian meminta saya untuk menghubungi Pengadu melalui WhatsApp dan memberikan nomor teleponnya kepada saya. Pengadu juga menyampaikan bahwa kami sebelumnya pernah bertemu ketika melaksanakan tugas pengawasan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kabupaten Intan Jaya sekitar tanggal 5 Juli 2024, pada saat Pengadu masih bertugas di Kabupaten Intan Jaya. 11. Bahwa dengan demikian, komunikasi saya dengan Pengadu pada saat itu pada dasarnya berlangsung dalam konteks pertemuan dan pelaksanaan tugas kedinasan di Nabire. 12. Bahwa Pada tanggal 29 Agustus 2024 sekitar pukul 15.00 WIT, ketika saya sedang melaksanakan tugas pengawasan di KPU, Pengadu menghubungi saya melalui WhatsApp dan menanyakan keberadaan saya. 13. Bahwa Saya kemudian menyampaikan bahwa saya masih berada di KPU. Pengadu selanjutnya meminta apabila saya mempunyai waktu untuk datang ke kantor Bawaslu dengan membawa tas sendiri. Pada saat itu saya merasa bingung dengan maksud permintaan membawa tas tersebut. Namun, karena saya sedang menjalankan tugas pengawasan dan memahami bahwa kegiatan penyusunan laporan hasil pengawasan pada saat itu cukup padat, saya beranggapan bahwa permintaan tersebut berkaitan dengan penyelesaian atau pembahasan laporan hasil pengawasan di kantor Bawaslu Provinsi atas permintaan tersebut saya kemudian menjawab, “siap.” Percakapan melalui WhatsApp tersebut dapat dilihat pada Lampiran Bukti 3. 14. Bawha Karena pelaksanaan pengawasan pada hari tersebut berlangsung hingga larut malam, saya kemudian menghubungi kembali Pengadu untuk memastikan apakah saya masih perlu datang pada malam itu. Pengadu menjawab bahwa saya tetap diminta untuk datang dan menyampaikan bahwa akan mengutus seseorang untuk menjemput saya. 15. Bahwa Setelah tiba di kantor Pengadu, saya kemudian diajak masuk ke dalam ruangan Pengadu. Dalam ruangan tersebut, Pengadu sempat bercerita mengenai pengalaman dan kenangan terkait peristiwa pada saat pelaksanaan PSU di Kabupaten Intan Jaya. Setelah pembicaraan tersebut, Pengadu kemudian meminta saya untuk mengirimkan foto pada saat pengawasan di intan jaya; Lampiran Bukti 4. 16. Setelah pembicaraan tersebut, Pengadu kemudian mengeluarkan sejumlah uang dan menyerahkannya kepada saya. Pada saat menyerahkan uang tersebut, Pengadu menyampaikan kepada saya kurang lebih, “minta tolong untuk dititipkan kepada Teradu IV, nanti saya laporkan kepada Deputi sudah selai/lunas.” Pada saat yang sama, Pengadu juga meminta agar uang tersebut difoto dan meminta saya melakukan selfie. 17. Pada saat menerima uang tersebut, saya teringat pada informasi yang sebelumnya telah saya terima mengenai adanya kewajiban utang Pengadu kepada pihak Korsek Timika. Karena sebelumnya saya telah memperoleh informasi mengenai adanya utang tersebut dan adanya upaya penagihan, saya memahami dan beranggapan bahwa uang yang diberikan kepada saya tersebut berkaitan dengan penyelesaian atau pelunasan kewajiban utang tersebut. 18. Saya perlu menegaskan bahwa uang tersebut bukan merupakan uang yang saya minta kepada Pengadu. Ataupun adanya permintaan dari para teradu yang disampaikan kepada saya untuk disampaikan kepada pengadu. 19. Setelah kejadian tersebut, saya melanjutkan perjalanan dinas menuju Jayapura karena penerbangan yang saya gunakan harus melakukan transit di Jayapura. Dalam perjalanan tersebut, saya kemudian menyampaikan uang yang dititipkan oleh Pengadu kepada Teradu IV. Pada saat menerima uang tersebut, Teradu IV menunjukkan sikap heran atau merasa aneh dengan adanya titipan uang tersebut. Karena pada saat itu waktu perjalanan cukup terbatas dan saya harus melanjutkan perjalanan kembali ke Jakarta, saya kemudian kembali ke Jakarta. 20. Setelah tiba di Jakarta, saya kembali mengingatkan Teradu IV mengenai persoalan tagihan atau kewajiban utang yang sebelumnya telah saya ketahui. Selanjutnya, uang yang sebelumnya dititipkan oleh Pengadu tersebut diterima oleh Teradu IV. Kesimpulan 1. Bahwa berdasarkan seluruh rangkaian peristiwa tersebut, saya perlu menegaskan bahwa saya tidak pernah meminta uang kepada Pengadu dan tidak pernah menjanjikan atau menawarkan bantuan apa pun kepada Pengadu yang berkaitan dengan perkara, laporan, maupun pelaksanaan tugas Pengadu. 2. Bahwa Saya juga tidak pernah melakukan komunikasi dengan Pengadu sebelum saya tiba di Nabire dalam rangka pelaksanaan tugas supervisi tersebut. Pertemuan dan komunikasi dengan Pengadu terjadi setelah saya berada di lokasi penugasan dan dalam rangkaian kegiatan yang berlangsung selama pelaksanaan tugas. 3. Bahwa Penyerahan sejumlah uang tersebut merupakan tindakan yang berasal dari Pengadu. Pada saat itu, berdasarkan informasi yang sebelumnya saya terima mengenai adanya persoalan utang Pengadu kepada pihak Korsek Timika, saya memahami bahwa uang tersebut berkaitan dengan penyelesaian kewajiban utang dimaksud. 4. Bahwa Atas dasar pemahaman tersebut, ketika Pengadu meminta saya untuk menitipkan uang kepada Teradu IV, saya menyampaikan titipan tersebut kepada Teradu IV. Saya tidak memiliki maksud untuk menerima atau mengambil keuntungan pribadi dari uang tersebut. 5. Bahwa terhadap dumas tersebut saya telah diperiksa dan menurut saya telah mendapatkan sanksi berupa tidak adanya penugasan apapun pasca pemeriksaan Desember 2025 sampai dengan keterangan ini di buat, selain itu saya juga tidak diukutkan dalam pelaksanaan diklat yang dilakukan sedangkan seluruh staf angkatan saya sudah melaksanakan dilkat tersebut; 6. Seluruh keterangan ini saya sampaikan berdasarkan apa yang saya alami, saya lihat, saya dengar, dan saya ketahui sendiri, serta berdasarkan informasi yang saya terima sebelum peristiwa penyerahan uang tersebut. Saya menyampaikan keterangan ini dengan sebenar-benarnya agar dapat menjadi bahan pertimbangan secara utuh dalam pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik yang sedang berlangsung. [2.9.5] KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI BAWASLU PROVINSI PAPUA ATAS NAMA LAYLY MAULIANA IRMAWATI Bahwa aduan Pengadu berkenaan dengan Pihak Terkait Layly Mauliana Irmawati selaku Kepala Bagian Administrasi Bawaslu Provinsi Papua terdapat pada angka 5 halaman 6, selanjutnya pada angka 6 halaman 7, dan angka 11 halaman 8 yang pada intinya menyebutkan adanya penanganan yang berbeda dalam penyelesaian pengaduan masyarakat (Dumas) pertama atau ke- 1 yang juga menyebut Pihak Terkait sebagai salah satu yang di laporkan. Atas aduan tersebut, Pihak Terkait menerangkan sebagai berikut: 1. Bahwa Pihak Terkait bukan Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) sebagaimana isi aduan Pengadu, tetapi sebagai Kepala Bagian Administrasi Bawaslu Provinsi Papua; 2. Bahwa Pihak Terkait pernah menjabat sebagai PPSPM di tahun 2021. Tahun selanjutnya hanya menjabat sebagai Plt. Kabag Administrasi Bawaslu Provinsi Papua, sehingga aduan Pengadu yang menyebutkan Pihak terkait adalah PPSPM di tahun 2024 adalah tidak benar; (Bukti PT.5-1) 3. Bahwa Pihak Terkait pernah menerima undangan pemeriksaan dari Bawaslu RI pada tanggal 18 Desember 2025 dengan surat Nomor R- 1038/KP.08/SJ/12/2025 dan Pihak Terkait di klarifikasi secara tatap muka oleh Inspektur Utama (irtama) Bawaslu, Tim Inspektur wilayah 2 (Irwil 2) Bawaslu dan Tim Biro SDM dan Umum Bawaslu RI; (Bukti PT.5-2) 4. Bahwa Pihak terkait sudah memberikan keterangan dalam klarifikasi tersebut berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang di sampaikan oleh tim klarifikasi yang tertuang dalam Berita Acara Klarifikasi. Namun Berita Acara Klarifikasi tersebut tidak disampaikan kepada Pihak terkait karena menurut Tim Pemeriksa bahwa dokumen tersebut merupakan dokumen rahasia negara; 5. Bahwa hasil dari klarifikasi tersebut, sampai saat ini Pihak terkait belum mendapatkan informasi terkait tindaklanjutnya bagi pihak terkait; 6. Bahwa dalam proses pengadaan Penanda Identitas Bawaslu Provinsi Papua Tengah, pihak pengadu meminta bantuan pihak terkait hanya terbatas untuk membantu proses pengadaannya secara elektornik (e-catalog). Bahwa untuk melengkapi keterangannya, Pihak Terkait Kepala Bagian Administrasi Bawaslu Provinsi Papua melampirkan bukti sebagai berikut: KODE BUKTI KETERANGAN PT.5-1 SK PPSPM Bawaslu Provinsi Papua; PT.5-2 Surat Undangan Pemeriksaan Nomor R- 1038/KP.08/SJ/12/2025 tertanggal 18 Desember 2025. [2.9.6] KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU PAPUA TENGAH (NON-AKTIF PADA TANGGAL 1 DESEMBER 2025) ATAS NAMA ROMUALDUS P. NUHUJANAN. Sehubungan dengan surat Nomor 236/PS.DKPP/SET-04/VII/2026 tanggal 31 Juli 2026 tentang Panggilan Sidang, yang diterima lewat whatsapp pada tanggal 6 Agustus 2026, Pihak Terkait memberikan penjelasan sebagai berikut: 1. Pihak Terkait dilantik sebagai Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Papua Tengah pada tanggal 19 Juli 2024, (Bukti PT.6-1); 2. Mulai menjalani tugas di Nabire, Provinsi Papua Tengah pada tanggal 26 Juli 2024 karena beberapa hal yang harus diselesaikan terlebih dahulu, (Bukti PT.6-2); 3. Pengadaan Identitas di Lingkungan Bawaslu Provinisi Papua Tengah sesuai yang disampaikan, pada saat itu belum dapat bertindak sebagai KPA karena masih belum terlepas penuh (masa transisi) dengan Provinsi Papua (Provinsi Induk sebelum pemekaran); 4. Sedangkan yang bertindak sebagai PPK adalah Kepala Bagian Administrasi Bawaslu Provinsi Papua Tengah, (pada saat itu Moh. Amin Ramin in casu Pengadu); 5. Terkait persoalan Pengadaan Identitas, Pihak Terkait sampaikan bahwa sepenuhnya dikelolah oleh Kepala Bagian Administrasi Bawaslu Provinsi Papua Tengah. Pihak Terkait hanya tahu bahwa kegiatan tersebut sedang dilaksanakan namun tidak terlibat didalamnya. Bagaimana dan dengan pihak mana dikerjakan, kami kurang tahu; 6. Informasi yang Pihak Terkait peroleh bahwa Kepala Bagian Administrasi Bawaslu Provinsi Papua Tengah (Moh. Amin Ramin), semua kegiatan dan persoalan yang menyangkut pengadaan Identitas tersebut sudah sepenuhnya diselesaikan, setelah mendapat arahan dan petunjuk dari Inspektorat Wilayah II Bawaslu Republik Indonesia (Irwil II); 7. Pada tanggal 1 Desember 2025, kami dinon-aktifkan dari jabatan sebagai Kepala Sekretariat Provinsi Papua Tengah tanpa petunjuk lebih lanjut sampai sekarang (Bukti PT.6-3); 8. Sejak saat di non-aktifkan hampir semua komunikasi terputus dengan Pihak Terkait; 9. Demikian yang perlu kami sampaikan, kurang lebihnya mohon pertimbangan dan petunjuk. Terima Kasih. Bahwa untuk melengkapi keterangannya, Pihak Terkait Kepala Bagian Administrasi Bawaslu Provinsi Papua melampirkan bukti sebagai berikut: KODE BUKTI KETERANGAN PT.6-1 Petikan Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilu Nomor 7123.1/KP.04.00/SJ/07/2024 tertanggal 18 Juli 2024; PT.6-2 Foto dokumentasi penyambutan Pihak Terkait tanggal 26 Juli 2024; PT.6-3 Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5211/KP.04.01/SJ/12/2025 tertanggal 1 Desember 2025. [2.9.7] KEPALA SEKRETARIAT DAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA) PADA BAWASLU PROVINSI PAPUA TAHUN 2023 ATAS NAMA YUHENDAR MUABUAI. Bahwa terkait dugaan bagi-bagi Uang Sewa Roda 4, Roda 2, dan BBM dari Dana Hibah Tahun 2023 yang diterima dari Pemerintah Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2023 selaku Kepala Sekretariat dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Bawaslu Provinsi Papua Tahun 2023 dalam Pengaduan Masyarakat tanggal 6 Januari 2026. Dengan ini Kami memberikan Keterangan sebagi berikut: 1. Bahwa Bawaslu Provinsi Papua Tengah Tahun 2023 menerima Hibah dari Pemerintah Provinsi Papua Tengah adalah benar. RINGKASAN HIBAH (GRANT SUMARRY) Nama Hibah : Belanja Operasional Perkantoran pada Bawaslu Provinsi Papua Tengah Nilai Hibah : Rp. 3.500.000.000,- (Tiga Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) Nomor Hibah : 900.1.13.5/02/NPHD/PPT Tanggal : 8 September 2023 Penandatanganan Kementerian/Lembaga : Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Penerima/Excecuting Papua Agency Kode Satker : 686506 Implementing Agency 'Beneficiary dan Kode Satuan Kerja (Bisa lebih dari satu) a. Nama : Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah b. Alamat : Jalan Jendral Sudirman, Karang Tumaritis, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah c. Kode Satker : 686506 d. Nomor : Telepon/Faxmile e. e-Mail : set.papua@bawaslu.go.id 2. Bahwa Bawaslu Provinsi Papua Tengah telah mempertanggungjawabkan penggunaan Dana Hibah dari Pemerintah Provinsi Papua Tengah Tahun 2023 sesuai peruntukannya dan telah dilakukan pemeriksaan oleh Inspektorat Bawaslu dan BPK. 3. Bahwa terkait dugaan bagi-bagi Uang Sewa Roda 4, Roda 2, dan BBM dari Dana Hibah Tahun 2023 yang diterima dari Pemerintah Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2023 selaku Kepala Sekretariat dan KPA Bawaslu Provinsi Papua Tahun 2023 dalam Pengaduan Masyarakat tanggal 6 Januari 2026 adalah Tidak Benar. Bahwa untuk melengkapi keterangannya, Pihak Terkait Kepala Sekretariat dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Bawaslu Provinsi Papua Tahun 2023 melampirkan bukti sebagai berikut: KODE BUKTI KETERANGAN PT.7-1 Ringkasan Hibah (Grant Summary) Bawaslu Provinsi Papua Tengah tertanggal 23 Oktober 2023; PT.7-2 Surat Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Papua Nomor S-1502/WPB.34/2023 tertanggal 31 Oktober 2023 Hal Penetapan Nomor Register Hibah untuk Satker Sekretariat Bawaslu Provinsi Papua (686506) [2.9.8] REKTOR UNIVERSITAS OTTOW GEISSLER JAYAPURA ATAS NAMA PILIPUS RAMANDEI. Sehubungan dengan Surat dari Sekretaris DKPP tentang Panggilan Sidang No 233/PS.DKPP/SET-04/VII/2026 tertanggal 30 Juli 2026 kepada Rektor Universitas Ottow Geissler Jayapura untuk Pengaduan Nomor 15-P/L- DKPP/VII/2026 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 13-PKE- DKPP/VII/2026 Pengadu atas nama M. Amin J. Ramin, maka perkenankan Kami menyampaikan permohonan maaf karena tidak dapat memenuhi panggilan karena melaksanakan kegiatan penting pada waktu yang sama. Berkenaan dengan hal tersebut, maka ijinkan Kami menyampaikan klarifikasi dan bukti softfile atas nama Markus Madai, S.E. in casu Teradu V yang diperlukan dalam persidangan tersebut. Dokumen yang kami lampirkan berupa: 1. Surat Keterangan_Markus Madai, SE (vide Bukti PT.8-1); 2. Ijazah arsip dan legalisir_ Markus Madai, SE (vide Bukti PT.8-2); 3. Transkrip Nilai arsip dan legalisir_Markus Madai, SE (vide Bukti PT.8-3); 4. Foto standbook pengambilan ijazah_Markus Madai, SE (vide Bukti PT.8- 4); 5. SK Wisuda Tahun 2010 (vide Bukti PT.8-5). Dokumen vide Bukti PT.8-1 s.d. Bukti PT.8-5 dimaksudkan untuk menjelaskan bahwa Markus Madai in casu Teradu V menyelesaikan kuliah dan lulus dari STIE Ottow & Geissler Jayapura seperti terinci dalam Surat Keterangan (vide Bukti PT.8-1). Pada Tahun 2010-2011 terjadi perubahan Status STIE Ottow & Geissler Jayapura dan proses migrasi data menjadi Universitas Ottow Geissler Jayapura dengan perubahan nomor mahasiswa, dan saat itu kampus belum menggunakan Sistem Verifikasi Ijazah secara Elektronik (SIVIL). Bahwa untuk melengkapi keterangannya, Pihak Terkait Rektor Universitas Ottow Geissler Jayapura melampirkan bukti sebagai berikut: KODE BUKTI KETERANGAN PT.8-1 Surat Keterangan Rektor Universitas Ottow Geissler Jayapura atas nama Pilipus Ramandei tertanggal 6 Agustus 2026; PT.8-2 Fotocopy Ijazah STIE Ottow & Geissler Jayapura atas nama Markus Madai, SE in casu Teradu V dengan Nomor Seri 167/EP/2010 dan fotocopy legalisir; PT.8-3 Fotocopy Transkrip Akademik STIE STIE Ottow & Geissler Jayapura atas nama Teradu V dan legalisir; PT.8-4 Foto standbook pengambilan ijazah atas nama Markus Madai, SE in casu Teradu V; PT.8-5 Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ottow & Geissler Jayapura Nomor 45/SKEP.K/STIE‐ OGJ/2010 tentang Wisuda Sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Manajemen dan Ekonomi Pembangunan. [2.9.9] STAF BAWASLU PROVINSI PAPUA TENGAH ATAS NAMA SERLITA SUSANA. Serlita Susana selaku Staf PNS Bawaslu Provinsi Papua Tengah in casu Pihak Terkait dengan ini menyatakan bahwa saya bersaksi dengan sebenar-benarnya atas kejadian yang telah saya alami di Kantor saya dari 2025 hingga ditahun 2026 ini yang diakibatkan oleh Teradu VI yaitu Bapak Melianus Korisano selaku Koordiv SDMOD di Bawaslu Provinsi Papua Tengah untuk Perkara 13-DKPP. Berikut kronologi dan kesaksian saya yang dibuat dalam bentuk perpoin. 1. Saya tiba di Provinsi Papua Tengah pada 31 Mei 2025, yang mana untuk memenuhi panggilan pelantikan sebagai CPNS Bawaslu Provinsi Papua Tengah pada 02 Juni 2025 yang tempat pelaksanaannya di Kantor Perwakilan Bawaslu Puncak Jaya yang disambut oleh Bapak Romualdus Nuhujanan selaku Kasek saat itu. Untuk alasan kami tidak dilantik di Kantor Bawaslu Provinsi Papua Tengah, dikarenakan memang sejak awal kami datang kantor sudah di palang untuk detail permasalahannya apa saya tidak mengetahui secara jelas, yang pasti dikarenakan faktor internal. 2. Pada 10 Juni 2025, saya dan semua rekan CPNS Bawaslu Se-Provinsi Papua Tengah dipanggil ke Kantor Bawaslu Provinsi untuk dilakukan pelantikan oleh PENGADU, TERADU V, VI, VII dan XI. Bahkan pada rentang waktu 11 – 19 Juni 2025, Kantor Provinsi masih belum buka setiap hari sehingga kami selaku CPNS bekerja di Kantor Perwakilan Bawaslu Puncak Jaya dan jika Kantor Provinsi buka, baru kami ke Kantor Provinsi. Artinya sejak awal, kami tidak memiliki fasilitas penuh atas kantor yang seharusnya kami dapatkan sebagai abdi negara. 3. Kemudian pada 19 Juni 2025, Komisioner dan massa-nya dari Bawaslu Puncak Jaya melakukan demonstrasi ke Kantor Provinsi dan melakukan pemalangan terhadap Kantor Perwakilan Bawaslu Puncak Jaya. Atas kejadian demonstrasi ini, membuat saya dan semua rekan CPNS mengalami trauma. Karena hal ini, kami semua CPNS berkantor di Bawaslu Provinsi Papua Tengah dengan keadaan kantor tetap masih buka- tutup sehingga kami masuk kantor sesuai dengan arahan Pengadu selaku Kabag Administrasi saat itu. 4. Pada 2 Juli 2025, Teradu VI yang selanjutnya saya sebut sebagai Bapak Melianus datang ke kantor dan berbicara dengan saya bersama beberapa rekan lain di ruang tamu Bawaslu Provinsi. Pada saat itu, Bapak Melianus meminta nomor HP saya. Dikarenakan beliau pimpinan dan beliau adalah Koordinator Divisi SDMOD yang mana saya adalah staff keuangan dibawah bidang administrasi atau dibawah kepemimpinan Teradu VI. 5. Kemudian pada 2 Juli 2025, jam 14.37 WIT Bapak Melianus menghubungi saya via WhatsApp dengan pesan “Low tdk sibuk jam 7 atau 8 temani saya makan malam. Itupun low ada waktu” kemudian saya balas “Pak, minta maaf hari ini ada rencana kumpul dengan teman-teman”. Namun Bapak Melianus masih berusaha dengan mengirimkan pesan lagi “Ok hati-hati, nanti info yang bapak WA dibawah ya”, “Jam 7 saya jemput”, “Low udah baca, balas ya Ser”. Pada 3 Juli 2025, Bapak Melianus chat “Selamat siang”. Tetapi chat” tersebut dihapus lagi. Teradu VI Adalah pimpinan, sudah menikah bahkan sudah punya cucu, sangatlah tidak etis untuk mengajak- ajak staf Perempuan secara personal untuk bertemu bukan untuk pekerjaan. Terkait balasan saya yang sudah menolak secara tersirat dan tidak merespon pesannya, seharusnya Teradu VI sadar saya tidak mau diajak pergi bersama beliau. Adapun setelah kejadian ini, saya terus menghindar dari beliau. 6. Pada 30 Juli 2025, PENGADU memanggil saya dan staff P3K untuk bertemu di warung makan. Yang pada intinya PENGADU bertanya, apa yang saya lakukan kepada Teradu VI sehingga beliau marah-marah dan meminta salah satu staff P3K yang sebelumnya sebagai staff perbantuan di Provinsi untuk dikembalikan ke Kabupaten karena dekat dengan saya. Saya jelaskan kepada PENGADU, bahwasanya ada pesan dan ajakan Teradu VI tidak saya gubris dan kata PENGADU saya harus menahan diri dan tidak boleh memberitahu kepada siapapun terutama kepada kepala secretariat saya saat itu Bapak Romualdus Nuhujanan. Saat itu pengadu berusaha untuk melindungi Teradu VI. 7. Pada 1 Agustus 2025, PENGADU meminta saya meminta maaf ke ruangan Bapak Melianus agar suasana hati Bapak Melianus membaik. Di ruangan, Bapak Melianus berbicara bahwa dia tersinggung karena saya tidak membalas chatnya. Pak Meli bahkan sambil tertawa mengatakan bahwasanya saya harus dengar-dengaran semua yang dia katakan kalau tidak akan dipindahkan ke Bawaslu Kabupaten terpencil seperti Puncak Jaya. Dikarenakan sudah ditekan secara tersirat oleh PENGADU untuk bersikap baik kepada Bapak Melianus, saya tidak banyak berkomentar. Majelis, pada posisi saya yang masih menjadi CPNS saya hanya bisa diam dan menghindar dari Bapak Melianus. Kantor yang seharusnya aman bagi staff, apalagi kami semua yang orang rantauan dengan niat mengabdi dan berharap kantor bisa menjadi rumah malah berubah menjadi tempat yang sangat saya takutkan. Namun, karena integritas dan professional yang harus dijunjung saya tetap harus berkantor. Bahkan saat saya ada urusan kepada Bapak Melianus, saya selalu ditemani rekan saya yang lain. Karena saya sangat takut. 8. Pada 27 Oktober 2025, pukul 15.41 WIT Bapak Melianus kembali menghubungi saya via Telpon yang intinya Bapak Melianus bertanya saya dan rekan saya kemana karena beliau melihat kami diluar kantor. Kemudian beliau mengirimkan pesan “habis makan, ada mau kemana? Low tidak sibuk kita jalan-jalan, itupun kalo tidak sibuk. Info balik”. Kemudian rentang waktu hingga tahun 2026, Bapak Melianus kerapkali komentari foto yang saya upload sebagai Story di WhatsApp dengan emoticon yang tidak seharusnya pimpinan kirimkan kepada staff. Dan jujur, ini membuat saya semakin takut kepada beliau bahkan melihat beliau di kantor saya gemetar. 9. Bapak Meli selalu menghapus pesan yang dikirimkan untuk menghilangkan bukti mengganggu saya, tetapi saya selalu melakukan screenshot pesan tersebut. 10. Pada 29 Mei 2026, saya mendatangi rumah PENGADU terkait rencana saya untuk melaporkan Bapak Melianus atas tindakannya setelah saya dilantik menjadi PNS Bawaslu. Karena saya tahu bahwa Hubungan Teradu VI dan Pengadu sudah tidak baik. Berdasarkan hasil komunikasi ini, ternyata PENGADU sudah membuat laporan atas Bapak Melianus kepada DKPP dan PENGADU meminta saya menjadi saksi atas laporan tersebut, yang masih berkaitan dengan perbuatan Bapak Melianus. Terkait hal ini, karena saya sudah menahan diri sejak lama saya bersedia menjadi saksi. 11. Pada Jum’at 7 Agustus 2026 yang seharusnya WFA, Teradu V mengeluarkan surat undangan evaluasi pegawai yang wajib dihadiri oleh semua Komisioner, Kasek, Kabag, Staff PNS dan Staff Pendukung di kantor Bawaslu Provinsi. Pada evaluasi ini, awalnya Komisioner dan Kasek membahas terkait kehadiran dengan posisi saya masih di kantor KPPN untuk mengurus PTUP yang sebenarnya harus dilaporkan dan diselesaikan pada hari itu sesuai dengan arahan Teradu X. Namun, mereka memerintahkan kepada yang berada di KPPN untuk segera ke kantor untuk mendengarkan apa yang dievaluasi. Setelah saya tiba di Kantor Bawaslu Provinsi, mereka langsung merujuk pada sidang DKPP yang akan terjadi pada hari ini. Bahkan berulangkali mereka menyebutkan saksi, dan saksi harus mengundurkan diri jika tidak mau dimutasi ke Kabupaten pedalaman. Pada evaluasi ini, juga beberapa kali mereka menyebutkan terkait kerahasiaan Lembaga, nama baik Bawaslu, rahasia jabatan, dan loyal bahkan royal terhadap pimpinan. Dan menyebutkan berulangkali bahwa mereka memiliki wewenang untuk memutasikan staff. Majelis yang terhormat, saya belum mendapatkan undangan terkait sidang hari ini, namun saya sudah di intervensi. Saat saya mau berbicara di ruang media center kantor bawaslu provinsi saat evaluasi pegawai, saya menjelaskan bahwa saya hanya menjadi saksi khusus kasus Bapak Melianus tapi mereka tidak bertindak selayaknya pimpinan. Saya juga terus menjaga rahasia Lembaga, rahasia jabatan dan saya mencintai Instansi saya sehingga tidak mungkin merusak nama baik Bawaslu. Bahkan UU No. 20 Tahun 2023 Tentang ASN dan Peraturan Bawaslu, sebagai landasan saya bekerja didalam UU tersebut tidak ada poin Dimana saya harus menyembunyikan terkait pelecehan dan pengancaman. Majelis, saya mohon. Para pimpinan tahu saya Perempuan, mereka tau ada indikasi pelecehan, namun mereka tertawa. Mereka melindungi seseorang yang seharusnya tidak dilindungi. Mereka malah menyudutkan saya. Bahkan setelah evaluasi, Bapak Melianus suruh saya ke ruangan bersama 1 rekan lain, namun tidak saya lakukan. Karena saya tahu, arah tujuan dan alasan saya diperintahkan untuk ke ruangan beliau. 12. Pada 09 Agustus 2026, Bapak Melianus mengirimkan pesan lagi “Malam serlita, posisi Dimana? Bapak bisa telpon”, tapi tidak saya respon. Bahkan H-4 sidang, tetap masih ada intervensi kepada saya. 13. Bahwa berdasarkan kesaksian saya ini, dan kejadian pada poin 10 maka saya melampirkan bukti tambahan berupa rekaman suara saat mereka melakukan intervensi secara terbuka di ruang media center saat evaluasi. Bahwa berdasarkan uraian diatas, saya selaku Saksi meminta dan percaya kepada Majelis Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya dan bisa memberikan ruang aman kepada saya, rekan Perempuan dan seluruh rekan saya untuk bekerja dengan rasa aman. Adapun, jika DKPP tidak memberhentikan Teradu VI maka saya sangat berharap DKPP bisa bertanggung jawab secara penuh atas keamanan kami di Bawaslu Provinsi Papua Tengah. Karena melihat intervensi sebelum sidang, sangat riskan jika setelah sidang ini saya akan lebih di intervensi, Saya sangat memohon pada Majelis untuk memberikan putusan seadil-adilnya. Bahwa untuk melengkapi keterangannya, Pihak Terkait Staf Bawaslu Provinsi Papua Tengah melampirkan bukti sebagai berikut: KODE BUKTI KETERANGAN PT.9-1 Screenshot percakapan whatsapp Pihak Terkait dengan Teradu VI setelah pesan dihapus Teradu IV. PT.9-2 • Screenshot percakapan whatsapp Pihak Terkait dengan Teradu VI sebelum pesan dihapus Teradu IV. • Screenshot percakapan whatsapp Pihak Terkait dengan Teradu VI setelah pesan dihapus Teradu IV. PT.9-3 Rekaman layar percakapan antara Pihak Terkait dan Teradu VI dari dua nomor berbeda milik Teradu VI. PT.9-4 Surat Bawaslu Provinsi Papua Tengah Nomor 005/PA/00.01/K.PT/08/2026 tertanggal 6 Agustus 2026 perihal Agenda Evaluasi Kinerja Kerja Tahun 2026. PT.9-5 Screenshot percakapan whatsapp Pihak Terkait dengan Teradu VI

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan pengaduan Pengadu adalah terkait dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu; [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan Pengadu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut sebagai DKPP) terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak- pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagaimana berikut: Kewenangan DKPP [3.3] Menimbang bahwa DKPP dibentuk untuk menegakkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Hal demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyebutkan: “DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan aduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota”. Selanjutnya ketentuan Pasal 159 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur wewenang DKPP untuk: a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan; b. Memanggil Pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik; dan d. Memutus Pelanggaran Kode Etik Ketentuan di atas, diatur lebih lanjut dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang menyebutkan bahwa penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP. [3.4] Menimbang bahwa pengaduan Pengadu terkait dengan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Para Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus pengaduan a quo; Kedudukan Hukum [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 458 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 juncto Pasal 4 ayat (1) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu, pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas Pengadu kepada DKPP. Selanjutnya ketentuan di atas diatur lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagai berikut: “Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh: a. Penyelenggara Pemilu; b. Peserta Pemilu; c. Tim Kampanye; d. Masyarakat; dan/atau e. Pemilih”. [3.6] Menimbang bahwa Pengadu adalah Masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu, dengan demikian Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; [3.7] Menimbang bahwa DKPP berwenang untuk mengadili pengaduan a quo, Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan.

[4.1] Menimbang pengaduan Pengadu mendalilkan bahwa Para Teradu diduga melakukan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu atas tindakannya sebagai berikut: [4.1.1] Menimbang bahwa Teradu I s.d. Teradu IV diduga tidak menindaklanjuti Aduan Masyarakat (Dumas) yang disampaikan oleh inisial MT dan TIM terkait Dugaan Korupsi Belanja Pengadaan Penanda Identitas dilingkungan Bawaslu Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 tertanggal 10 November 2025 (selanjutnya disebut sebagai Dumas Kesatu) (vide Bukti P-5 dan Bukti P-6). Serta Teradu I dan Teradu II diduga memerintahkan Teradu III memberhentikan Pengadu sebagai Kepala Bagian Administrasi Bawaslu Provinsi Papua Tengah tanpa dilakukan proses pembinaan terhadap Pengadu. (vide Bukti P-4). [4.1.2] Menimbang bahwa Teradu I s.d. Teradu IV diduga tidak menindaklanjuti Aduan Masyarakat (Dumas) yang disampaikan oleh inisial MT dan TIM terkait Dugaan Pelanggaran Pakta Integritas dan Korupsi (Bagi–bagi uang) dilingkungan Bawaslu Provinsi Papua Tengah Tahun 2023 tertanggal 6 Januari 2026 (selanjutnya disebut sebagai Dumas Kedua). Serta tidak memberikan Sanksi kepada Teradu V, Teradu VI, Teradu VII dan Teradu IX dan Anggota Bawaslu Provinsi Papua Tengah Tahun 2023-2024 atas nama Elias Agus Huninhatu, Teradu XI, Teradu XII dan Pihak Terkait Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Papua Tahun 2024 atas nama Yuhendar Mubuay atas dugaan tindakan bagi- bagi uang sewa kendaraan operasional Bawaslu Provinsi Papua Tengah yang bersumber dari Dana Hibah Provinsi Papua Tengah. (vide Bukti P-7). [4.1.3] Menimbang bahwa Teradu V pada saat mendaftar dan mengikuti seleksi Anggota Bawaslu Provinsi Papua Tengah Periode Tahun 2023-2028, diduga menggunakan ijazah Strata Satu (S-1) Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Ottow & Geissler Jayapura yang Asli tapi Palsu (Aspal) karena tidak terdaftar pada Portal laman Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) dan Sistem Verifikasi Ijazah Elektronik (SIVIL). (vide Bukti P-13 s.d. Bukti P-18). Selanjutnya Teradu I dan Teradu II diduga berpihak dan berupaya mengamankan serta melindungi Teradu V pada saat Tahapan Seleksi Calon Anggota Bawaslu Provinsi Papua Tengah Periode 2023-2028 yang diduga menggunakan Ijazah Asli tapi Palsu (Aspal). Selain itu Teradu V untuk mendapat keuntungan pribadi, juga diduga menyewakan mobil dinas operasional Ketua Bawaslu Provinsi Papua Tengah kepada Bupati Intan Jaya. (vide Bukti P-28). [4.1.4] Menimbang bahwa Teradu II diduga melakukan fit and proper test secara langsung terhadap Teradu VIII sebagai Calon Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota Bawaslu Provinsi Papua Tengah Tahun bertempat di Kantor Bawaslu Provinsi Papua Tengah yang mana menurut Pengadu hal tersebut tidak lazim terjadi, dimana Teradu II selaku Anggota Bawaslu Republik Indonesia merangkap Koordinator Divisi Koordinator Divisi SDM, Organisasi, dan Diklat langsung datang ke Provinsi Papua Tengah untuk melakukan fit and proper test. (vide Bukti P-22). [4.1.5] Menimbang bahwa Teradu I dan Teradu II diduga tidak menindaklanjuti Hasil Pleno Pemilihan Ketua Pengganti, Pemilihan Koordinator Divisi dan Wakil Koordinator Divisi serta Pemilihan Koordinator Wilayah dan Wakil Koordinator Wilayah pada Bawaslu Provinsi Papua Tengah yang dilaksanakan pada tanggal 30 September 2024 dan 7 Oktober 2024. Bahwa hasil Pleno a quo disampaikan kepada Ketua Bawaslu Republik Indonesia pada tanggal 9 Oktober 2024. (vide Bukti P-24). [4.1.6] Menimbang bahwa Teradu X pada saat dilantik sebagai Kepala Bagian Administrasi Bawaslu Provinsi Papua Tengah merangkap Plh. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Papua Tengah diduga belum menyelesaikan proses administrasi mutasinya menjadi ASN Organik Bawaslu. Selain itu Pengadu juga menduga Teradu I s.d. Teradu IX menerima gratifikasi dari Gubernur Provinsi Papua Tengah untuk memberikan perlakuan istimewa dengan cepat dan memprioritaskan Teradu X sebagai “Orang Titipan Gubernur Provinsi Papua Tengah” untuk diberi jabatan sebagai Kepala Bagian Administrasi merangkap Plh. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Papua Tengah. [4.1.7] Menimbang bahwa Teradu VI diduga melakukan perselingkuhan dengan wanita yang bernama Juwita dan sedang hamil serta berdomisili di Jakarta. Perselingkuhan tersebut dilakukan Teradu VI disela-sela pada saat melakukan perjalanan dinas di Jakarta. (vide Bukti P-32 s.d. Bukti P-34). Selanjutnya Teradu VI juga diduga melakukan perselingkuhan dengan seorang wanita yang bernama Angelica Sineri yang bekerja sebagai staf pendukung (cleaning service) pada Sekretariat Bawaslu Provinsi Papua Tengah. Selain itu Teradu VI juga melakukan tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Istrinya disebabkan perselingkuhan Teradu VI dengan kedua wanita diatas. Bahwa Teradu IV selaku Koordinator Divisi SDMO juga diduga melakukan intimidasi terhadap Pihak Terkait Serlita Susana selaku Staf Bawaslu Provinsi Papua Tengah. Teradu VI mengancam akan memindahkan Pihak Terkait Serlita Susana ke Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya apabila tidak mau menjalin hubungan dengan Teradu VI. (vide Bukti P-35). Bahwa tindakan perselingkuhan, KDRT dan intimidasi Teradu VI a quo, diduga diketahui oleh Teradu I dan Teradu II, namun tidak diberikan sanksi atas tindakannya tersebut. [4.1.8] Menimbang bahwa Teradu XIII diduga mengatur dan menjadi perantara pada Pengadaan Penanda Identitas dilingkungan Bawaslu Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 serta Teradu XIII diduga mendapatkan fee dari vendor pengadaan a quo. [4.2] Menimbang keterangan dan jawaban Para Teradu pada pokoknya menolak seluruh dalil aduan Pengadu kecuali yang diakui secara sah, benar dan tegas. Para Teradu menjelaskan sebagai berikut: [4.2.1] Menimbang bahwa Teradu I s.d. Teradu IV menerangkan bahwa menolak semua dalil dan segala sesuatu yang dikemukakan Pengadu dalam aduanya, kecuali yang diakui secara tegas oleh Teradu I s.d. Teradu IV. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panwaslu Kecamatan; Sekretaris Jenderal in casu Teradu III memiliki fungsi dalam administrasi kepegawaian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, yaitu salah satunya penegakan disiplin pegawai, pengangkatan dan pemberhentian pegawai di lingkungan Bawaslu; Bahwa Pengadu menjadi PNS dilingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu RI sejak tanggal 16 Januari 2023 berdasarkan Surat Pj. Bupati Intan Jaya Nomor 800.1.3.1/19/BUP tanggal 16 Januari 2023 perihal Persetujuan Mutasi an. Muh. Amin Ramin, S.STP., NIP. 197912291997111002 (vide Bukti T.III.IV – 1). Selanjutnya Pengadu dilantik sebagai Kepala Bagian Administrasi pada Sekretariat Bawaslu Provinsi Papua Tengah pada tanggal 28 Desember 2023 berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Bawaslu Nomor 472/KP.04.00/SJ/12/2023 (vide Bukti T.III.IV–2). Selain itu, Pengadu juga ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Papua Tengah tanggal 2 Januari s.d. 4 Oktober 2024 (vide Bukti T.III.IV – 3 s.d. Bukti Bukti T.III.IV - 5). Bahwa Teradu I dan Teradu II tidak pernah memerintahkan Teradu III untuk menonaktifkan sementara M. Amin J. Ramin in casu Pengadu dari jabatan Kepala Bagian Administrasi dan Romualdus Philippus Nuhujanan in casu Pihak Terkait dari jabatan Kepala Sekretariat di Bawaslu Provinsi Papua Tengah. Keputusan pemberhentian sementara Pengadu dari jabatan Kepala Bagian Administrasi dan Pihak Terkait Romualdus Philippus Nuhujanan dari jabatan Kepala Sekretariat di Bawaslu Provinsi Papua Tengah sebagaimana dalam Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Bawaslu Nomor 5212/KP.04.01/SJ/12/2025 tentang Pembebasan Sementara Pejabat Administrator di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah tertanggal 1 Desember 2025 dan Keputusan Sekretaris Jenderal Bawaslu Nomor: 5211/KP.04.01/SJ/12/2025 tentang Pembebasan Sementara Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah tertanggal 1 Desember 2025, berdasarkan hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang pada pokoknya Pengadu dan Pihak Terkait Romualdus PN selaku KPA tidak cermat dalam mengawasi pelaksaan anggaran dan kegiatan pada satuan kerjanya, sedangkan PPK dan penyedia tidak berkomitmen melaksanakan pertanggungjawaban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (vide Bukti T.I.II-2 dan Bukti T.III.IV-6 s.d. Bukti T.III.IV-8). Pemberhentian sementara tersebut dilakukan untuk kelancaran pemeriksaan dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Pengadu atas perkembangan permasalahan yang terjadi di Papua Tengah, sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (selanjutnya disebut PP 94/2021). Bahwa Teradu III melalui Biro SDM dan Umum telah berupaya untuk menghubungi Pengadu dan menyampaikan Keputusan Sekretaris Jenderal Bawaslu Nomor 5212/KP.04.01/SJ/12/2025, akan tetapi nomor handphone Pengadu sudah tidak aktif. Selain itu, Biro SDM dan Umum juga telah menyampaikan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 5212/KP.04.01/SJ/12/2025 kepada Bagian SDM Bawaslu Provinsi Papua Tengah, dan telah diberikan secara langsung kepada Pengadu pada saat menjalani pemeriksaan terhadap Pengadu pada tanggal 16 Desember 2025. (vide Bukti T.III.IV – 11). Bahwa Teradu III membentuk Tim Pemeriksa melalui Surat Pembentukan Tim Pemeriksa Nomor 5266/KP.08/SJ/12/2025 tanggal 9 Desember 2025 untuk melakukan pemeriksaan dugaan pelanggaran disiplin terhadap Pengadu (vide Bukti T.III.IV–9). Teradu III memanggil Pengadu untuk dilakukan pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa yang terdiri dari Inspektur Utama dan Kepala Biro SDM dan Umum pada tanggal 16 Desember 2025 melalui Surat Undangan Nomor B-1005/KP.08/SJ/12/2025 tertanggal 12 Desember 2025 dan Undangan Pemeriksaan Nomor B-1007/KP.08/SJ/12/2025 tanggal 12 Desember 2025 (vide Bukti T.III.IV–10). Bahwa selanjutnya Biro SDM dan Umum mendapatkan informasi dari Bawaslu Provinsi Papua Tengah, bahwa Pengadu telah diangkat dan dilantik menjadi Sekretaris Inspektorat Kabupaten Intan Jaya sebagaimana Keputusan Bupati Intan Jaya Nomor SK.821.3-47 tentang Pengangkatan dan Pelantikan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, dan Pengawas Pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Intan Jaya tertanggal 10 Oktober 2025. (vide Bukti T.III.IV-12). Sehubungan hal tersebut terdapat Surat Plt. Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK Nomor B/7323/LIT.05/10-15/11/2025 tentang Permohonan Data Kajian Rangkap Jabatan tanggal 4 November 2025, pada pokoknya menyebutkan KPK sedang melakukan monitoring terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara dengan memberikan rekomendasi perbaikan terhadap sistem pengelolaan administrasi yang berpotensi menyebabkan tindak pidana korupsi, salah satunya adalah kemungkinan adanya pejabat yang rangkap jabatan di lingkungan Bawaslu. (vide Bukti T.III.IV–13). Selanjutnya sehubungan informasi rangkap jabatan Pengadu, Teradu III mengeluarkan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pelaporan dan Deklarasi Konflik Kepentingan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota tertanggal 20 Januari 2026, yang pada pokoknya menyebutkan sumber konflik kepentingan dapat bersumber dari hubungan dengan jabatan publik lain yang diemban atau rangkap jabatan. (pada butir E angka 3 huruf e). (vide Bukti T.III.IV-14). Menindaklanjuti informasi pelantikan Pengadu menjadi Sekretaris Inspektorat Kabupaten Intan Jaya, selanjutnya Teradu III selaku Pejabat Pembina Kepegawaian mengeluarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Bawaslu Nomor 0330.1/KP.04.01/SJ/02/2026 tanggal 12 Februari 2026 tentang Pemberhentian Pejabat Administrator Di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah atas nama Muh. Amin Ramin, S.STP., NIP. 197812291997111002, Pangkat/Go. Ruang: Penata Tingkat I/III/d. in casu Pengadu (vide Bukti T.III.IV-15). Pada hari yang sama Teradu III juga mengeluarkan Surat yang ditujukan kepada Bupati Intan Jaya dengan Surat Nomor 0034.1.1/KP.03.05/SJ/02/2026 tanggal 12 Februari 2026 perihal Pengembalian PNS Penugasan a.n. Muh. Amin Ramin, S.STP, yang pada pokoknya Bawaslu mengembalikan PNS atas nama Muh. Amin Ramin, S.STP., NIP. 197812291997111002, Pangkat/Go. Ruang: Penata Tingkat I/III/d in casu Pengadu kepada instansi induk yang bersangkutan, yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten Intan Jaya (vide Bukti T.III.IV-16). Bahwa berkenaan dengan Pengaduan Masyarakat (Dumas) tertanggal 10 November 2025 yang dilaporkan oleh Pelapor MT dan TIM (selanjutnya disebut Dumas Kesatu), Teradu I mendapatkan informasi dari Kesekretariatan Bawaslu (in casu Inspektur Utama), sementara Teradu II tidak mendapatkan informasi yang sama sebagaimana Teradu I terima dari Inspektur Utama. Terhadap informasi Dumas Kesatu a quo, Teradu I manyampaikan untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, serta Teradu III membentuk Tim Pemeriksaan Disiplin atas Aduan Masyarakat sebagaimana Surat Tugas Tim Pemeriksaan Disiplin atas Aduan Masyarakat Nomor 1118/PW.09/SJ/12/2025 tertanggal 15 Desember 2025 yang terdiri dari Unsur Pengawasan dan Unsur Kepegawaian (vide Bukti T.I.II-1 dan Bukti T.III.IV - 18). Bahwa Tim Pemeriksa disiplin atas Dumas Kesatu telah dilakukan pemeriksaan/klarifikasi kepada pihak-pihak sebagai berikut: 1. Klarifikasi terhadap Muh. Amin Ramin (in casu Pengadu) pada tanggal 17 Desember 2025 yang dilakukan secara daring, dimana Pengadu berada di Kantor Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan; 2. Klarifikasi terhadap Romualdus Philippus Nuhujanan selaku Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Papua Tengah (in casu Pihak Terkait) pada tanggal 22 Desember 2025 yang dilakukan secara daring; 3. Klarifikasi terhadap Raid Muh Kossah (in casu Pihak Terkait) pada tanggal 18 Desember 2025 yang dilakukan secara luring; 4. Klarifikasi terhadap Layly Mauliana Irmawati (in casu Pihak Terkait) pada tanggal 19 Desember 2025 yang dilakukan secara luring; 5. Klarifikasi terhadap Agus Tartila (in casu Pihak Terkait) pada tanggal 19 Desember 2025 yang dilakukan secara luring; dan 6. Klarifikasi terhadap La Bayoni (in casu Teradu IV) pada tanggal 22 Desember 2025 yang dilakukan secara luring. (vide Bukti T.III.IV – 18). Bahwa Staf TA atas nama Fentje Bawengan merupakan Tenaga Ahli yang aktif bekerja pada tanggal 9 Mei 2022, namun terhitung pada tanggal 18 Agustus 2023 Fentje Bawengan tidak lagi memiliki keterikatan kerja dengan Bawaslu (vide Bukti T.I.II-3). Bahwa terkait dengan dalil Pengadu pada Dumas Kesatu tertanggal 10 November 2025 merupakan peristiwa pengadaan yang terjadi pada tahun 2024, dimana Fentje Bawengan bukan lagi sebagai Tenaga Ahli Bawaslu, sehingga Fentje Bawengan tidak memiliki kewenangan bertindak untuk dan atas kepentingan Bawaslu. Pasca berakhirnya keterikatan kerja Fentje Bawengan dengan Bawaslu, maka berakhir juga relasi pekerjaan antara Fentje Bawengan dengan Teradu II. [4.2.2] Menimbang bahwa Teradu I s.d. Teradu IV menerangkan bahwa menolak semua dalil dan segala sesuatu yang dikemukakan Pengadu dalam aduanya, kecuali yang diakui secara tegas oleh Teradu I s.d. Teradu IV. Bahwa berkenaan dengan Pengaduan Masyarakat (Dumas) tertanggal 6 Januari 2026 yang dilaporkan oleh Pelapor MT dan TIM (selanjutnya disebut Dumas Kedua), Teradu I s.d. Teradu IV menyatakan tidak pernah menerima secara resmi baik melalui unit kerja yang membidangi persuratan maupun melalui media resmi Bawaslu yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran sebagaimana yang didalilkan. Sehingga Teradu I s.d. Teradu IV tidak memproses dan/atau tidak menindaklanjuti dugaan Dumas Kedua serta tidak menjatuhkan atau memberikan sanksi kepada pihak-pihak pada Dumas Kedua. Teradu III dan Teradu IV menyatakan apabila mengetahui adanya Dumas Kedua, maka akan ditindaklanjuti sebagaimana Dumas Kesatu. Bahwa Teradu V dan Teradu VI menjelaskan Pengadu selaku Plt. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Papua Tengah bertanggungjawab dan bertugas untuk melakukan fasilitasi kepada Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Papua Tengah dengan melakukan sewa kendaraan operasional untuk mendukung mobilitas tugas dan fungsi. Namun Pengadu justru meminta Teradu V dan Teradu VI mengurus dan mencari sendiri kendaraan operasional untuk disewa dan digunakan sebagai kendaraan operasional, dan selanjutnya akan dibayarkan dan administrasi pertanggungjawaban sewa kendaraannya akan diurus oleh Pengadu, hal tersebut dilakukan karena keterbatasan jumlah pegawai di Sekretariat Bawaslu Provinsi Papua Tengah. Selanjutnya Teradu V dan Teradu VI memperoleh kendaraan untuk disewa dan digunakan sebagai kendaraan operasional Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Papua Tengah. Teradu V dan Teradu VI tidak pernah punya inisiatif untuk meminta mencari sendiri dan membayar sendiri sewa kendaraan untuk operasional Teradu V dan Teradu VI, karena sudah menjadi kebiasaan di Bawaslu bahwa mekanisme pengadaan sewa kendaraan adalah di atur oleh Sekretariat dalam in casu Pengadu sebagai Plt. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi, tetapi justru Pengadu yang saat itu sebagai Plt. Kasek Bawaslu Provinsi Papua Tengah meminta Teradu V dan Teradu VI untuk mencari kendaraannya sendiri, menghubungi sendiri Pemiliknya, dan membayar sendiri sewa kendaraan mobil yang Teradu V dan Teradu VI gunakan. Selanjutnya Pengadu justru menjadikan tersebut menjadi masalah dan oleh Pengadu menganggap hal tersebut kesalahan dan tindakan bagi-bagi uang, padahal Pengadu sendiri selaku Plt. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Papua Tengah yang memiliki tugas dan wewenang salah satunya adalah mengelola Anggaran Hibah dari Pemerintah Provinsi Papua Tengah tersebut atau kewenangan untuk mengelolanya adalah tanggung jawab Pengadu; Bahwa Teradu V dan Teradu VI telah menyerahkan uang sewa kendaraan yang telah diberikan oleh Pengadu kepada pemilik mobil operasional yang disewa untuk Bulan Februari s.d. Agustus 2024, yang selanjutnya Teradu V dan Teradu VI sudah menyerahkan bukti pembayarannya secara langsung kepada Pengadu di ruangannya. (vide Bukti T.V.VI-1 dan Bukti T.V.VI-2). Bahwa Teradu VII menyatakan tidak mengetahui dan tidak terlibat berkenaan dalil Pengadu bahwa Teradu VII diduga terlibat dalam perbuatan bagi-bagi uang sewa mobil yang bersumber dari Dana Hibah Provinsi Papua Tengah Tahun 2023. Bahwa Teradu IX mengakui benar telah menerima transfer uang sejumlah Rp 75.000.000,- dari Pengadu pada Tanggal 23 Desember 2024 yang ditujukan untuk membayar Sewa Mobil Operasional selama Januari sd Desember 2024 meskipun Teradu IX tidak pernah meminta kepada Pengadu (vide Bukti T.IX-1). Bahwa Teradu XI menyatakan tidak pernah menerima ataupun mengetahui berkenaan Dumas Kedua terkait Dugaan Pelanggaran Pakta Integritas dan Korupsi (Bagi–bagi uang) dilingkungan Bawaslu Provinsi Papua Tengah Tahun 2023 tertanggal 6 Januari 2026 baik secara pribadi maupun secara kelembagaan di Bawaslu Provinsi Papua Tengah. Teradu XI tidak pernah mendapatkan undangan resmi secara tertulis dari Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi Papua Tengah untuk mengklarifikasi hal tersebut. Bahwa Teradu XI diusulkan menjadi PPK oleh Kepala Seketariat Bawaslu Provinsi Papua Tengah in casu Pengadu, Bahwa pada saat itu Bawaslu Provinsi Papua Tengah belum menjadi Satuan Kerja Mandiri dan masih berada dibawah Satuan Kerja Bawaslu Provinsi Papua. Sehubungan dengan aduan Pengadu atas dugaan terlibatnya Teradu XI dalam pembagian uang sewa kendaraan yang bersumber dari Dana Hibah Provinsi Papua Tengah Tahun 2023, Teradu XI menerangkan bahwa penunjukan sebagai PPK pada saat itu sebatas untuk memenuhi dan melengkapi kebutuhan administrasi. Mengingat keterbatasan pemahaman Teradu XI dalam bidang pengelolaan keuangan, pelaksanaan administrasi, pengelolaan, dan penggunaan dana dimaksud tidak dilakukan atas inisiatif atau pertimbangan mandiri Teradu XI, melainkan dilaksanakan berdasarkan arahan dari Pengadu selaku Koordinator Sekretariat Bawaslu Provinsi Papua Tengah. [4.2.3] Menimbang bahwa Teradu I dan Teradu II serta Teradu V menolak seluruh dalil aduan Pengadu, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan terang tentang kebenarannya. Bahwa Bawaslu menerbitkan Pengumuman Nomor 87/HK.01/K1/02/2023 tentang Pembentukan Tim Seleksi Calon Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat, Calon Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua, Calon Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah, Calon Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan, Dan Calon Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan Periode Tahun 2023-2028 tertanggal 12 Februari 2023 (vide Bukti T.I.II-4). Bahwa sebagimana ketentuan Pasal 124 dan Pasal 125 ayat (3) UU Pemilu, proses seleksi Calon Anggota Bawaslu Provinsi Papua Tengah dilakukan oleh tim seleksi yang dibentuk oleh Bawaslu, dan tim seleksi calon anggota Bawaslu Provinsi melakukan tahapan kegiatan seleksi calon anggota Bawaslu Provinsi berdasarkan Keputusan Ketua Bawaslu Nomor 0223.04.1/HK.01.01/K1/02/2023 tentang Penetepan Anggota Tim Seleksi Calon Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Masa Jabatan 2023 tertanggal 13 Februari 2023 (vide Bukti T.I.II-5). Selanjutnya Bawaslu menetapkan Keputusan Ketua Bawaslu Nomor 108/HK.01.01/K1/03/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Anggota Bawaslu Provinsi Papua, Anggota Bawaslu Provinsi Papua Selatan, Anggota Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan, Anggota Bawaslu Provinsi Papua Tengah Masa jabatan 2023-2028 tertanggal 03 Maret 2023 (selanjutnya disebut Keputusan Pedoman Pembentukan) (vide Bukti T.I.II-6). Bahwa salah satu yang menjadi tugas tim seleksi dalam proses seleksi calon anggota Bawaslu Provinsi adalah menerima pendaftaran bakal calon anggota Bawaslu Provinsi dan melakukan penelitian administrasi bakal calon anggota Bawaslu Provinsi. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Keabsahan dan Legalitas Berkas Bakal Calon Anggota Bawaslu Provinsi Papua Tengah atas nama Markus Madai in casu Teradu V dengan Nomor Peserta 010/PPT/2023 tanggal 18 April 2023 untuk persyaratan ijazahnya telah dinyatakan sah (vide Bukti T.I.II-7). Selanjutnya berdasarkan Berita Acara Penetapan Hasil Penelitian Administrasi Bakal Calon Anggota Bawaslu Provinsi Papua Tengah Nomor 042/TIMSEL-BAWASLU/PT/04/2023 tanggal 27 April 2023 atas nama Pengadu telah dinyatakan lengkap (vide Bukti T.I.II-8). Bahwa pelaksanaan penelitian administrasi adalah wewenang dari Tim Seleksi sebagaimana Pasal 125 ayat (3) UU Pemilu, yang pada pokoknya Bawaslu memberikan wewenang penuh kepada Timsel untuk melaksanakan proses seleksi berdasarkan jadwal tahapan yang telah ditetapkan oleh Bawaslu. Oleh karena itu, terkait dengan tahapan kegiatan seleksi dari mulai penelitian berkas administrasi sampai dengan penyampaian dua kali jumlah calon anggota Bawaslu Provinsi Papua Tengah sesungguhnya merupakan wewenang penuh dari Tim Seleksi. Berkenaan dokumen persyaratan calon anggota Bawaslu Provinsi Papua Tengah a.n Pengadu, berdasarkan laporan akhir proses penjaringan dan penyaringan calon anggota Bawaslu Provinsi Papua Tengah Periode Tahun 2023-2028 tidak terdapat tanggapan dan masukan masyarakat kepada Tim Seleksi yang ditembuskan/dilaporkan kepada Teradu I dan Teradu II. Bahwa Teradu V mengakui benar mahasiswa pada STIE Ottow & Geissler Jayapura dengan Nomor Pokok Mahasiswa 12304 3402 070012 dan telah memperoleh Ijazah dengan Nomor Seri 167/EP/2010 (vide Bukti T.V.VI-3). Selain itu, pada saat proses penjaringan dan penyaringan calon anggota Bawaslu Provinsi Papua Tengah Periode Tahun 2023-2028, M. Amin J. Ramin in casu Pegadu bertindak sebagai Ketua Kelompok Kerja Sekretariat Tim Seleksi Dalam Rangka Pembentukan Bawaslu Provinsi Papua Tengah berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Bawaslu Nomor 0224.02.1/HK.01.01/SJ/02/2023 tentang Kelompok Kerja Sekretariat Tim Seleksi Dalam Rangka Pembentukan Bawaslu Provinsi Di 5 (Lima) Provinsi tertanggal 13 Februari 2023, sehingga seharsunya mendapatkan informasi yang cukup terhadap semua dokumen peserta seleksi dan melaporkan temuan atau indikasi terhadap ketidaklengkapan dokumen calon kepada Tim Seleksi, Teradu I dan Teradu II pada tahapan ruang tanggapan dan masukan masyarakat yang disediakan pada tanggal 12 s.d 23 Mei 2023 (vide Bukti T.I.II-9). Bahwa Teradu V menyatakan tidak pernah menyewakan kendaraan operasional Ketua Bawaslu Provinsi Papua Tengah kepada Bupati Intan Jaya. Bahwa kendaraan operasional tersebut hingga saat ini masih digunakan oleh Teradu V dalam menjalankan tugas sebagai Pengawas Pemilu (vide Bukti T.V.VI- 4). Bahwa tuduhan Pengadu tersebut merupakan tuduhan yang mengada-ada, karena seorang Bupati dan Gubernur pasti memiliki kendaraan operasionalnya sendiri yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerahnya, sehingga dalil Pengadu tersebut merupakan fitnah dan mengada-ada serta mencemarkan nama baik Teradu V. [4.2.4] Menimbang bahwa Teradu II menolak seluruh dalil aduan Pengadu, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan terang tentang kebenarannya. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47B Perbawaslu 19/2017, mekanisme Penggantian Antar Waktu (PAW) anggota Bawaslu Provinsi mengharuskan Bawaslu melakukan penelitian dan verifikasi guna meneliti dan memastikan bahwa calon pengganti antarwaktu masih memenuhi persyaratan sebagai anggota Bawaslu Provinsi. Dalam pelaksanaannya, ketentuan tersebut tidak mengatur maupun membatasi bahwa penelitian dan verifikasi hanya dapat dilakukan di Kantor Bawaslu Republik Indonesia. Bahwa terkait dengan Verifikasi Calon Penggantian Antarwaktu (PAW) Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah, Bawaslu telah bersurat dengan Surat Nomor: 959/KP.01/K1/08/2024 perihal Surat Undangan tertanggal 5 Agustus 2024 kepada Budiono, Hugo Victor Semuel Tanamal Iwanggin, Nolianus Kobogau, Zeth Yeimo, dan Yeffri Miagoni (in casu Teradu VIII) yang pada pokoknya Bawaslu akan melaksanakan Verifikasi Calon Penggantian Antarwaktu (PAW) Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah sisa masa jabatan 2023-2028, yang dilaksanakan pada tanggal 7 Agustus 2024 di Kantor Bawaslu Provinsi Papua Tengah (vide Bukti T.I.II-10). Bahwa proses penelitian dan verifikasi yang dilakukan oleh Teradu II secara luring di kantor Bawaslu Provinsi Papua Tengah bukan hanya dilakukan dalam proses Verifikasi Calon Penggantian Antarwaktu (PAW) Anggota Bawaslu Provinsi Papua Tengah. Bahwa proses verifikasi adminsitrasi calon PAW Anggota Bawaslu dibeberapa wilayah juga dilakukan oleh Ketua atau Anggota Bawaslu yang lainnya, diantaranya: 1. Verifikasi Calon Penggantian Antarwaktu (PAW) Anggota Bawaslu Provinsi Maluku Sisa Masa Jabatan 2018-2023 pada tanggal 4 Oktober 2022 di Kantor Bawaslu Provinsi Maluku oleh Teradu II (vide Bukti T.I.II-11); 2. Verifikasi Calon Penggantian Antarwaktu (PAW) Anggota Bawaslu Kabupaten Pegunungan Arfak, Provinsi Papua Barat Sisa Masa Jabatan 2023-2028 tanggal 12 Februari 2025 di Bawaslu Provinsi Barat oleh Teradu II (vide Bukti T.I.II-12). 3. Verifikasi Calon Penggantian Antarwaktu (PAW) Anggota Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau Sisa Masa Jabatan 2023-2028 tanggal 25 Juni 2026 di Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir oleh Rahmat Bagja selaku Ketua Bawaslu RI in casu Teradu I (vide Bukti T.I.II-13). 4. Verifikasi Calon Penggantian Antarwaktu (PAW) Anggota Bawaslu Kota Ternate Provinsi Maluku Utara Sisa Masa Jabatan 2023-2028 tanggal 11 Februari 2026 di Bawaslu Provinsi Maluku Utara oleh Anggota Bawaslu atas nama Totok Hariyono (vide Bukti T.I.II-14). 5. Verifikasi Calon Penggantian Antarwaktu (PAW) Anggota Bawaslu Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan Sisa Masa Jabatan 2023-2028 tanggal 5 November 2025 di Bawaslu Kabupaten Wajo, oleh Anggota Bawaslu atas nama Lolly Suhenty (vide Bukti T.I.II-15). 6. Verifikasi Calon Penggantian Antarwaktu (PAW) Anggota Bawaslu Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara Sisa Masa Jabatan 2023- 2028 tanggal 10 Februari 2026 di Bawaslu Sumatera Utara, oleh Anggota Bawaslu atas nama Puadi (vide Bukti T.I.II-16). Bahwa kehadiran Teradu II di Kantor Bawaslu Provinsi Papua Tengah dalam rangka pelaksanaan verifikasi Calon Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota Bawaslu Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 merupakan bagian dari pelaksanaan tugas dan kewenangan Bawaslu dalam menyelenggarakan mekanisme PAW sebagaimana diatur dalam Perbawaslu 19/2017. Oleh karena itu, tindakan Teradu II merupakan pelaksanaan fungsi kelembagaan dan bukan tindakan pribadi ataupun tindakan yang menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya setelah proses verifikasi Calon Penggantian Antarwaktu (PAW) Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Sisa Masa Jabatan 2023-2028 dilaksanakan, dilakukan pembahasan Rapat Pleno oleh Bawaslu RI dan memutuskan Pengganti Antarwaktu Anggota Bawaslu Provinsi Papua Tengah ditetapkan atas nama Yeffri Miagoni in casu Teradu VIII. [4.2.5] Menimbang bahwa Teradu I danTeradu II menolak seluruh dalil aduan Pengadu, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan terang tentang kebenarannya oleh Teradu VIII. Bahwa Teradu I dan Teradu II menjelaskan menerima Surat Nomor 0187/OT.00.01/PA/7/2023 perihal Permohonan Penerbitan SK Jabatan Ketua, SK Jabatan Koordiv dan SK Jabatan Korwil pada Bawaslu Provinsi Papua Tengah masa Jabatan 2023-2028 tertanggal 10 Juli 2023 dan Berita Acara Pleno Anggota Bawaslu Provinsi Papua Tengah Nomor 001/PPT/07/2023 tentang Pemilihan Ketua Bawaslu Provinsi Papua Tengah serta Berita Acara Pleno Anggota Bawaslu Provinsi Papua Tengah Nomor 002/PPT/07/2023 tentang Pemilihan Koordinator dan Wakil Koordinator Divisi- Divisi Bawaslu Provinsi Papua Tengah (vide Bukti T.I.II-17). Menindaklanjuti hal tersebut, Bawaslu menerbitkan Surat Keputusan Nomor 315/HK.01.01/K1/07/2023 tentang Penetapan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah tertanggal 11 Juli 2023. Pada diktum kesatu mengesahkan Pengangkatan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah, atas nama Markus Madai in casu Teradu V (vide Bukti T.I.II-18). Bahwa Bawaslu menerima Surat Nomor 211/PM.00.01/K.PT/10/2024 Perihal Permohonan Petunjuk tertanggal 5 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Markus Madai in casu Teradu V yang pada pokoknya berkenaan dengan adanya Surat Undangan Rapat Pleno Nomor 201/OT.00.01/PT/10 tertanggal 2 Oktober 2024 perihal Rapat Pleno Pemilihan Ketua Pengganti dan Pemilihan Koordiv/ wakil Koordiv Bawaslu Provinsi Papua Tengah yang dikeluarkan oleh Meki Tebai in casu Teradu VII (vide Bukti T.I.II-19). Selanjutnya Bawaslu menerima Surat Nomor 213/OT.00.01/K.PT/10/2024 tertanggal 8 Oktober 2024 perihal Hasil Pleno Pemilihan Ketua Pengganti dan Pemilihan Kordiv/Wakil Kordiv serta Pemilhan Korwil/Wakil Korwil Bawaslu Provinsi Papua Tengah yang di keluarkan oleh Meky Tebai in casu Teradu VII, yang pada pokoknya meminta kepada Ketua Bawaslu RI in casu Teradu I untuk menetapkan surat keputusan penetapan Meky Tebai in casu Teradu VII sebagai Ketua Bawaslu Provinsi Papua Tengah Sisa Masa Jabatan 2023-2028 dan dalam rangka pemilihan serentak, disertai dengan lampiran Berita Acara Rapat Pleno Divisi-Divisi Bawaslu Provinsi Papua Tengah tanggal 30 September 2024 (vide Bukti T.I.II-20). Kemudian Bawaslu menerima Surat Nomor 216/PM.00.01/K.PT/10/2024 perihal Penyampaikan Kronologis tertanggal 10 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Markus Madai in casu Teradu V yang pada pokoknya sehubungan dengan surat Bawaslu Provinsi Papua Tengah Nomor 211/PM.00.01/K.PT/10/2024 tertanggal 5 Oktober 2024 yang ditujukan kepada Ketua Bawaslu RI in casu Teradu I (vide Bukti T.I.II-21). Menindaklajuti hal tersebut diatas, Bawaslu melakukan klarifikasi dengan menerbitkan Surat Nomor 1328/KP.01/K1/10/2024 perihal Undangan Klarifikasi tertanggal 14 Oktober 2024 yang ditujukan kepada Ketua dan Anggota in casu Teradu V s.d. Teradu IX serta Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Papua Tengah yang pada pokoknya melakukan klarifikasi pada tanggal 15 Oktober 2024 terkait surat-surat Bawaslu Provinsi Papua Tengah perihal Hasil Pleno Pemilihan Ketua Pengganti dan Pemilihan Koordiv/ Wakil Koordiv serta Pemilhan Koorwil / Wakil Koorwil Bawaslu Provinsi Papua Tengah (vide Bukti T.I.II-22). Selanjutnya menindaklanjuti hasil klarifikasi a quo, Bawaslu menyampaikan Surat Nomor 1273/HK.01.00/K1/11/2024 perihal Surat Jawaban Bawaslu Provinsi Papua Tengah tertanggal 11 November 2024, yang pada pokoknya Bawaslu telah melakukan klarifikasi terhadap Ketua dan Anggota serta Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Papua Tengah dan hasil tersebut menyatakan Bawaslu tidak memperkenankan penggantian Ketua Bawaslu Provinsi Papua Tengah, penggantian Koordinator Divisi dan Wakil Koordinator Divisi di Bawaslu Provinsi Papua Tengah (vide Bukti T.I.II-23). Terhadap permasalahan di internal Bawaslu Provinsi Papua Tengah, Bawaslu telah memberikan peringatan melalui Surat Nomor 1/HK.01.00/K1/11/2024 perihal Surat Peringatan tertanggal 11 November 2024, kepada Markus Madai selaku Ketua Bawaslu Provinsi Papua Tengah in casu Teradu V dan Meky Tebai selaku Anggota Bawaslu Provinsi Papua Tengah in casu Teradu VII yang pada pokoknya menyatakan keduanya telah melakukan Pelanggaran Kinerja Sedang dan diberikan sanksi berupa Peringatan Keras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Tugas Pengawas Pemilihan Umum (vide Bukti T.I.II-24). Selain itu, Bawaslu juga memberikan teguran melalui Surat Nomor 2/HK.01.00/K1/11/2024 perihal Surat Teguran tertanggal 11 November 2024 kepada Melianus J. Korisano selaku Anggota Bawaslu Provinsi Papua Tengah in casu Teradu VI, Yeffri Miagoni selaku Anggota Bawaslu Provinsi Papua Tengah in casu Teradu VIII dan Yonas Yanampa selaku Anggota Bawaslu Provinsi Papua Tengah in casu Teradu IX, yang pada pokoknya menyatakan ketiganya melakukan Pelanggaran Kinerja Ringan dan diberikan sanksi berupa Teguran Tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b Peraturan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Tugas Pengawas Pemilihan Umum (vide Bukti T.I.II-25). Berdasarkan hal tesebut diatas Pergantian Ketua tidak diperkenankan oleh Bawaslu dikarenakan tidak terpenuhinya syarat administrasi di Bawaslu Provinsi Papua Tengah, hal ini terjadi juga di Bawaslu Provinsi lain seperti di Bawaslu Provinsi Gorontalo, hal mana kebijakan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta demi kepastian hukum proses tahapan-tahapan Pemilu yang sangat erat dengan tugas dan wewenang Ketua bertindak kedalam dan keluar sebagaimana Perbawaslu 3/2022 (vide Bukti T.I.II-26). [4.2.6] Menimbang bahwa Teradu I s.d. Teradu X menolak seluruh dalil aduan Pengadu, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan terang tentang kebenarannya. Bahwa dalil aduan Pengadu dalam urainnya tidak jelas dan tidak tepat mendudukan subjek antara Teradu IX, X dan XI beserta bukti-bukti yang digunakan atas dalil tersebut. Berkenaan dalil Pengadu adanya perbuatan Gratifikasi dan Suap dari Gubernur Provinsi Papua Tengah kepada Teradu I s.d. Teradu IX dan atas pemberian jabatan kepada Teradu X sebagaimana yang didalilkan Pengadu. Teradu I dan Teradu II tidak pernah menerima, meminta, menjanjikan, atau dijanjikan uang, barang, fasilitas, ataupun keuntungan apapun dari Gubernur Provinsi Papua Tengah yang berkaitan dengan pemberian atau pengangkatan jabatan sebagaimana yang didalilkan oleh Pengadu. selain itu Pengadu juga tidak melampirkan bukti terhadap dalil tersebut sehingga dalil pengadu seharusnya tidak dapat diterima. Bahwa Teradu I s.d. Teradu II tidak pernah memberikan perintah kepada Teradu III untuk melakukan pemberhentian dan pengangkatan ataupun pergantian pegawai/pejabat yang ada di Bawaslu Provinsi Papua Tengah sebagaimana yang didalilkan oleh Pengadu. Pergantian pegawai/pejabat di Bawaslu merupakan kewenangan Teradu III selaku Pejabat yang Berwenang melakukan manajemen organisasi di lingkungan Sekretariat Bawaslu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan. Bahwa Teradu III selaku Sekretaris Jenderal Bawaslu Republik Indonesia berkedudukan sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di Lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu yang mendapat kewenangan atribusi fungsi pembinaan dan penyelenggaraan administrasi kepegawaian serta kewenangan untuk melakukan pembinaan manajemen sumber daya manusia. Kewenangan Teradu III sebagai PPK di Bawaslu telah diatur dalam Pasal 1 angka 10, Pasal 29 ayat (1), Pasal 30 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (untuk selanjutnya disebut UU ASN) juncto Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (selanjutnya disebut PP Manajemen PNS). Sejalan dengan ketentuan di atas, tugas, fungsi dan kewenangan Teradu III selaku Sekretaris Jenderal dalam administrasi kepegawaian dan pembinaan manajemen sumber daya manusia di lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu juga diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panwaslu Kecamatan. Bahwa Teradu III pada tanggal 1 Desember 2025 telah mengeluarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 5211/KP.04.01/SJ/12/2025 tentang Pembebasan Sementara Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah atas nama Dr. Romualdus Philippus Nuhujanan, S.Pd. Pembebasan Sementara dilakukan untuk kelancaran pemeriksaan pelanggaran disiplin atas temuan BPK (vide Bukti T.III.IV-7); Dalam rangka penyesuaian kebutuhan organisasi dan penyelenggaraan tugas dan fungsi administrasi serta teknis operasional di Bawaslu Provinsi Papua Tengah, maka Teradu III memandang perlu untuk menunjuk Pelaksana Harian (Plh.) Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Papua Tengah baru dari pejabat administrator yang sedang bertugas di unit kerja pada Sekretariat Bawaslu Provinsi Papua Tengah. Ketentuan yang mengatur tentang pengangkatan Pelaksana Harian (Plh.) pada instansi pemerintah diatur dalam Surat Edaran Badan Kepegawaian Negara Nomor 1/SE/I/2021 tanggal 14 Januari 2021 tentang Kewenangan Pelaksana Harian Dan Pelaksana Tugas Dalam Aspek Kepegawaian (Bukti T.III.IV-20). Berdasarkan SE BKN a quo, Teradu III mengeluarkan Surat Perintah Pelaksana Harian Nomor 143/KP.05.01/SJ/03/2026 tanggal 5 Maret 2026, yang pada pokoknya menunjuk Decky Atouw K. Gobai, S.IP., M.H. in casu Teradu X disamping melaksanakan tugas pokoknya juga ditugaskan sebagai Pelaksana Harian (Plh.) Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Papua Tengah terhitung mulai tanggal 6 Maret 2026 sampai dengan adanya Keputusan Sekretaris Jenderal mengenai penetapan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Papua Tengah (vide Bukti T.III.IV-21 dan Bukti T.X-3). Bahwa penunjukan Pelaksana Harian Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi merupakan hak prerogatif Teradu III selaku Pejabat Pembina Kepegawaian di Lingkungan Bawaslu. Selain itu Teradu X ditunjuk sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Bawaslu Provinsi Papua Tengah Berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 61/Ku.01.00.K1/03/2026 Tentang Perubahan Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 47/Ku.01.00/K1/02/2026 Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna anggaran dan Kuasa Pengguna Barang Satuan kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi (vide Bukti T.X-5). Berkenaan proses mutasi Teradu X yang berstatus sebagai PNS Kabupaten Paniai menjadi PNS Organik Bawaslu, Teradu III selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) telah menyampaikan surat kepada Bupati Paniai melalui surat nomor B-525/KP.03.06/SJ/02/2026 tanggal 5 Februari 2026 perihal Permintaan Persetujuan Mutasi Antar Instansi, yang pada pokoknya untuk memperlancar pelaksanaan tugas di lingkungan Bawaslu, Bawaslu membutuhkan Pegawai Negeri Sipil atas nama Decky Atouw K. Gobai, S.IP., M.H. in casu Teradu X (vide Bukti T.III.IV-22 dan Bukti T.X-1). Selanjutnya Teradu III menerima surat dari Teradu X tanggal 06 Februari 2026 perihal Mutasi ASN, yang pada pokoknya Teradu X memohon agar dapat diterima menjadi ASN di Lingkungan Sekretariat Bawaslu dengan penempatan di Bawaslu Provinsi Papua Tengah dengan bekas terlampir (vide Bukti T.III.IV-23). Selanjutnya Bupati Paniai menyetujui mutasi Teradu X melalui Surat Nomor 800/248/BUP tanggal 06 Februari 2026 perihal Persetujuan Mutasi An. Decky Atouw K. Gobai, S.IP., M.H. NIP. 198412212011041001 (vide Bukti T.III.IV-24 dan Bukti T.X-1). Selanjutnya Teradu III menerbitkan Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor B-1362/KP.03.06/SJ/2026 tertanggal 16 Maret 2026 Tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil PNS atas nama Decky Atouw K Gobai, S.IP., M.H. terhitung mulai tanggal 1 April 2026 dialihkan menjadi Pengawai Negeri Sipil Bawaslu serta menduduki jabatan Kepala Bagian Administrasi pada Sekretariat Bawaslu Provinsi Papua Tengah (vide Bukti T.III.IV-27). Bahwa selanjutnya Teradu III selaku Pejabat Pembina Kepegawaian mengangkat Teradu X sebagai Kepala Bagian Administrasi pada Sekretariat Bawaslu Provinsi Papua Tengah berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Bawaslu Nomor 113/KP.04/SJ/02/2026 tanggal 12 Februari 2026 Tentang Pengangkatan Pejabat Administrator Dan Pejabat Pengawas Di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum (vide Bukti T.III.IV–28 dan Bukti T.X-2). Dengan demikian, pengangkatan Teradu X telah sesuai dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 16 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penugasan Pegawai Negeri Sipil Pada Instansi Pemerintah Dan Di Luar Instansi Pemerintah. [4.2.7] Menimbang bahwa Teradu VI menolak seluruh dalil aduan Pengadu, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan terang tentang kebenarannya. Bahwa dalil aduan Pengadu yang menyebutkan adanya perselingkuhan dengan beberapa wanita, perbuatan KDRT kepada istri, serta ancaman kepada staf CPNS Bawaslu Papua Tengah yang dilakukan Teradu VI adalah tidak benar. Bahwa Teradu VI hanya memiliki Istri atas nama Rifka Telly Abuno dan memiliki seorang anak laki-laki atas nama Hengky Korisano. Teradu VI tidak pernah melakukan KDRT terhadap Istrinya. Bahwa Teradu VI tidak pernah menjalin hubungan dengan wanita lain sebagaimana dalil Pengadu, yakni atas nama Juwita dan Angelica Sineri, apalagi hingga menghamili wanita- wanita tersebut. Bahwa Teradu VI juga tidak benar melakukan intimidasi dan pengancaman kepada staf Bawaslu Provinsi Papua Tengah atas nama Serlita Susana untuk menjalin hubungan dengan Teradu VI. Dengan demikian seluruh dalil aduan Pengadu tidak benar dan fitnah terhadap Teradu VI sehingga mengganggu keutuhan rumah tangga Teradu VI. [4.2.8] Menimbang bahwa Teradu XIII menolak seluruh dalil aduan Pengadu, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan terang tentang kebenarannya. Bahwa Teradu XIII berhubungan melalui whatsapp hanya membantu Pengadu sebagai bagian dari relasi kerja sesame Pegawai Negeri Sipil dengan memberikan refrensi dalam pelaksanaan tugas dan kerja. Bahwa dalil Pengadu bahwa Teradu XIII menerima fee dari Pengadaan Penanda Identitas dan Pakaian Dinas Lapangan di BAwaslu Provinsi Papua Tengah adalah tidak benar, fitnah dan mengada-ada. Bahwa Teradu XIII selaku Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan hanya berperan sebagai KPA dan PPK pada Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan saja. Bahwa Teradu VIII juga tidak pernah bertemu dengan Pengadu. [4.3] Menimbang jawaban, keterangan para pihak, dokumen, bukti, dan fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan, sebelum menilai fakta dan bukti perkara a quo, DKPP perlu menjelaskan kedudukan hukum Teradu XII. Bahwa aduan Pengadu diterima oleh DKPP pada tanggal 11 Juni 2026, dan dalam pokok aduannya Pengadu mencantumkan Teradu XII menjabat selaku Kepala Bagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Provinsi Papua Tengah. Bahwa Teradu XII telah ditetapkan sebagai Kepala Sub Bagian Protokol pada Sekretariat Daerah Kabupaten Nabire berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nabire Nomor SK.821.26-08 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pejabat Administrator Eselon III.b di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nabire, tertanggal 19 Mei 2026. Bahwa Surat Keputusan tersebut terbit pada tanggal 19 Mei 2026, yaitu sebelum aduan a quo diterima DKPP pada tanggal 11 Juni 2026, sehingga pada saat aduan diterima dan diperiksa, Teradu XII tidak lagi menduduki jabatan Kepala Bagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Provinsi Papua Tengah sebagaimana didalilkan Pengadu. Oleh karena itu terhadap Teradu XII, DKPP berpendapat, Teradu XII tidak memiliki kedudukan hukum sebagai Penyelenggara Pemilu dalam perkara a quo. [4.3.1] Berkenaan dengan dalil aduan Pengadu pada angka [4.1.1], terungkap fakta dalam sidang pemeriksaan bahwa pada tanggal 9 Desember 2025, Teradu III membentuk Tim Pemeriksa melalui Surat Pembentukan Tim Pemeriksa Nomor: 5266/KP.08/SJ/12/2025, terdiri dari unsur atasan langsung, unsur pengawasan, dan unsur kepegawaian, untuk melakukan pemeriksaan dugaan pelanggaran disiplin terhadap Pengadu (vide Bukti T3.T4-9). Bahwa pada tanggal 12 Desember 2025, Teradu III menerbitkan Surat Undangan Pemeriksaan Nomor B-1005/KP.08/SJ/12/2025 dan Surat Undangan Pemeriksaan Nomor B-1007/KP.08/SJ/12/2025 yang ditujukan kepada Pengadu (vide Bukti T3.T4-10). Bahwa pada tanggal 15 Desember 2025, diterbitkan Surat Tugas Tim Pemeriksaan Disiplin atas Aduan Masyarakat Nomor 1118/PW.09/SJ/12/2025 sehubungan dengan Dumas ke-1 tanggal 10 November 2025 (vide Bukti T1.T2-1). Bahwa pada tanggal 17 Desember 2025, dilaksanakan pemeriksaan terhadap Pengadu secara daring oleh Tim Pemeriksa yang terdiri dari Inspektur Utama dan Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Umum. (vide Bukti T3.T4-10 s.d. 11). Bahwa Tim Pemeriksa melakukan klarifikasi kepada pihak-pihak yang namanya tercantum dalam Aduan masyarakat (Dumas) Kesatu tertanggal 10 November 2025 sebagai berikut: 1) klarifikasi terhadap sdr. Muh. Amin J. Ramin pada tanggal 17 Desember 2025 yang dilakukan secara daring; 2) klarifikasi terhadap sdr. Romualdus Philippus Nuhujanan (Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Papua Tengah) pada tanggal 22 Desember 2025 yang dilakukan secara daring; 3) klarifikasi terhadap sdr. Raid Muh Kossah pada tanggal 18 Desember 2025 yang dilakukan secara luring; 4) klarifikasi terhadap Sdri. Layly Mauliana Irmawati pada tanggal 19 Desember 2025 yang dilakukan secara luring; 5) klarifikasi terhadap sdr. Agus Tartila pada tanggal 19 Desember 2025 yang dilakukan secara luring; 6) klarifikasi terhadap sdr. La Bayoni pada tanggal 22 Desember 2025 yang dilakukan secara luring (vide Bukti T3.T4-18). Bahwa terkait Teradu IV yang disebutkan dalam Dumas Kesatu menerima sejumlah uang atas dugaan Korupsi Belanja Pengadaan Penanda Identitas dilingkungan Bawaslu Provinsi Papua Tengah Tahun 2024. Terungkap fakta dalam sidang pemeriksaan bahwa Pihak Terkait Raid Muh. Kossah Staf Bawaslu RI dijemput dari salah satu hotel di Kabupaten Nabire oleh staf Pengadu untuk menuju ke Kantor Bawaslu Provinsi Papua Tengah, setelah sampai di kantor Bawaslu Provinsi Papua Tengah Pengadu memberikan sejumlah uang tunai kepada Pihak Terkait Raid Muh. Kossah yang disampaikan untuk Teradu IV a.n. La Bayoni. Setelah membawa uang tersebut Pihak Terkait Raid Muh. Kossah memberikan uang tersebut kepada Teradu IV di Jayapura tetapi Teradu IV menyampaikan kepada Pihak Terkait Raid Muh. Kossah agar uang tersebut ditahan terlebih dahulu. Seminggu kemudian setelah dari Jayapura, Pihak terkait Raid Muh. Kossah menanyakan kepada Teradu IV bagaimana dengan uang yang diberikan Pengadu. Kemudian Teradu IV menyampaikan agar uang tersebut dikembalikan kepada Pengadu tetapi Pihak Terkait Raid Muh. Kossah bingung karena tidak mempunyai kontak Pengadu. Seminggu setelah kejadian tersebut Pihak Terkait Raid Muh. Kossah akhirnya memberikan uang tersebut kepada Teradu IV. Terungkap fakta dalam sidang pemeriksaan, Teradu IV menyampaikan bahwa dirinya menerima uang senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari Pengadu dan menerima uang senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) secara bertahap dari Pengadu. Teradu IV juga menyampaikan siap bertanggungjawab untuk mengembalikan uang sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Selanjutnya Teradu IV telah mengembalikan uang uang senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tertanggal 2 Januari 2026 dan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tertanggal 7 Januari 2026 (vide Bukti T4-33) Bahwa berkenaan dengan dalil Teradu I dan Teradu II diduga memerintahkan Teradu III memberhentikan Pengadu sebagai Kepala Bagian Administrasi Bawaslu Provinsi Papua Tengah tanpa dilakukan proses pembinaan terhadap Pengadu. Terungkap fakta dalam sidang pemeriksaan, bahwa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyampaikan laporan temuan pemeriksaan atas pengelolaan anggaran pada Bawaslu Provinsi Papua Tengah, yang pada pokoknya menerangkan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) tidak cermat dalam mengawasi pelaksanaan anggaran dan kegiatan pada satuan kerjanya, sedangkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan penyedia tidak berkomitmen melaksanakan pertanggungjawaban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (vide Bukti T3.T4-6). Bahwa pada tanggal 4 November 2025, Pelaksana Tugas Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerbitkan Surat Nomor B/7323/LIT.05/10-15/11/2025 perihal Permohonan Data Kajian Rangkap Jabatan, yang pada pokoknya menerangkan KPK sedang melakukan monitoring penyelenggaraan pemerintahan negara dan memberikan rekomendasi perbaikan sistem pengelolaan administrasi yang berpotensi menimbulkan tindak pidana korupsi, termasuk kemungkinan adanya pejabat yang rangkap jabatan di lingkungan Bawaslu (vide Bukti T3.T4-13). Bahwa pada tanggal 1 Desember 2025, Teradu III menerbitkan 2 (dua) Keputusan Pembebasan Sementara, yaitu: Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 5211/KP.04.01/SJ/12/2025 tentang Pembebasan Sementara Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atas nama Dr. Romualdus Philippus Nuhujanan, S.Pd., M.M. dari jabatan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Papua Tengah dan Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 5212/KP.04.01/SJ/12/2025 tentang Pembebasan Sementara Pejabat Administrator atas nama M. Amin J. Ramin in casu Pengadu dari jabatan Kepala Bagian Administrasi Sekretariat Bawaslu Provinsi Papua Tengah. Kedua Keputusan a quo didasarkan pada temuan BPK. (vide Bukti T3.T4-7 s.d.8). Bahwa pada tanggal 20 Januari 2026, Teradu III menerbitkan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pelaporan dan Deklarasi Konflik Kepentingan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang pada pokoknya menyebutkan sumber konflik kepentingan dapat bersumber dari hubungan dengan jabatan publik lain yang diemban atau rangkap jabatan (vide Bukti T3.T4-14). Bahwa pada tanggal 12 Februari 2026, Teradu III selaku Pejabat Pembina Kepegawaian menerbitkan Keputusan Sekretaris Jenderal Bawaslu Nomor 0330.1/KP.04.01/SJ/02/2026 tentang Pemberhentian Pejabat Administrator atas nama Pengadu dari jabatan Kepala Bagian Administrasi Sekretariat Bawaslu Provinsi Papua Tengah, dengan alasan rangkap jabatan sehubungan dengan pengangkatan dan pelantikan Pengadu sebagai Sekretaris Inspektorat Kabupaten Intan Jaya (vide Bukti T3.T4-15) Selanjutnya pada tanggal yang sama, Teradu III menerbitkan surat kepada Bupati Intan Jaya Nomor 0034.1.1/KP.03.05/SJ/02/2026 perihal Pengembalian PNS Penugasan atas nama Pengadu, yang pada pokoknya mengembalikan Pengadu kepada instansi induk, yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten Intan Jaya (vide Bukti T3.T4-16). Berdasarkan uraian fakta tersebut, DKPP menilai, bahwa Teradu I dan Teradu II sudah melakukan penanganan dan pemeriksaan sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, serta telah dibentuk Tim Pemeriksaan Disiplin atas Aduan Masyarakat sebagaimana Surat Tugas Tim Pemeriksaan Disiplin atas Aduan Masyarakat Nomor: 1118/PW.09/SJ/12/2025, dan nama-nama yang disebutkan dalam Dumas Kesatu juga sudah diperiksa oleh Tim Pemeriksa. Bahwa selanjutnya berkenaan Teradu I dan Teradu II memerintahkan Teradu III untuk menonaktifkan Pengadu dari Jabatan Kepala Bagian Administrasi dan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Papua Tengah a.n Romualdus PN dan adanya dugaan melindungi Teradu lain serta Staf TA sebagaimana dalil Pengadu, DKPP menilai, bahwa Pembebasan Sementara Pengadu dan Pihak Terkait Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Papua Tengah bukan semata-mata karena Dumas Kesatu, tetapi adanya laporan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menyampaikan temuan pemeriksaan atas pengelolaan anggaran pada Bawaslu Provinsi Papua Tengah yang pada pokoknya menerangkan, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) tidak cermat dalam mengawasi pelaksanaan anggaran dan kegiatan pada satuan kerjanya, sedangkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan penyedia tidak berkomitmen melaksanakan pertanggungjawaban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Terlebih tidak terdapat fakta dan alat bukti mengenai adanya perintah dari Teradu I dan Teradu II kepada Teradu III untuk menonaktifkan Pengadu dari Jabatan Kepala Bagian Administrasi dan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Papua Tengah atas nama Romualdus PN dan adanya dugaan melindungi Teradu lain serta Staf TA. Menurut DKPP, pemberhentian tersebut merupakan upaya perbaikan terhadap sistem pengelolaan administrasi yang berpotensi menyebabkan tindak pidana korupsi, salah satunya adalah kemungkinan adanya pejabat yang rangkap jabatan di lingkungan Bawaslu dan pencegahan terjadinya konflik kepentingan dapat bersumber dari hubungan dengan jabatan publik lain yang diemban atau rangkap jabatan. Terlebih Teradu I dan Teradu II tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pemberhentian Sementara kepada M. Amin J. Ramin in casu Pengadu dan Pihak Terkait Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Papua Tengah karena bukan kewenangan Teradu I dan Teradu II tetapi murni kewenangan Teradu III. Oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan tersebut DKPP berpendapat, aduan Pengadu pada angka [4.1.1] sepanjang terhadap Teradu I dan Teradu II tidak terbukti dan jawaban Teradu I dan Teradu II meyakinkan DKPP. Teradu I dan Teradu II tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu. Bahwa selanjutnya berkenaan dengan Teradu IV, DKPP menilai Teradu IV sempat meminta kepada Pihak Terkait atas nama Raid Muh. Kossah untuk menahan uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta) yang berasal dari Pengadu terlebih dahulu, namun pada akhirnya Teradu IV meminta Pihak Terkait Raid Muh. Kossah agar uang tersebut dikembalikan kepada Pengadu, akan tetapi Pihak Terkait Raid Muh. Kossah tidak memiliki nomor kontak Pengadu, sehingga uang tersebut diserahkan kembali kepada Teradu IV. DKPP berpendapat, Teradu IV mengetahui sejak awal bahwa uang tersebut ditujukan kepadanya. Sikap tersebut tidak mencerminkan penolakan, melainkan membuka ruang bagi terjadinya tindakan penerimaan uang. Dalam jabatan Teradu IV merupakan hal yang mudah untuk menghubungi Pengadu. Namun sesuai fakta, DKPP tidak mendapatkan upaya nyata dari Teradu IV untuk memastikan uang tersebut benar-benar dikembalikan kepada Pengadu. Selain itu terdapat fakta bahwa Teradu IV juga menerima sebesar Rp50.000.000,00. (lima puluh juta) yang pemberiannya dilakukan secara bertahap. Bahwa penerimaan uang yang berulang, menunjukkan bahwa penerimaan uang bukan peristiwa tunggal yang terjadi di luar kehendak Teradu IV. Bahwa kesiapan Teradu IV mengembalikan uang baru dinyatakan pada saat diklarifikasi oleh Tim Pemeriksa, yaitu setelah adanya Aduan Masyarakat, dan bukan atas inisiatif sendiri pada saat uang pertama kali diserahkan. Dengan demikian jumlah uang yang diterima oleh Teradu IV adalah sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta) merupakan jumlah yang tidak sedikit. Uang itu diterima tanpa dasar hukum yang sah, tanpa pertanggungjawaban, dan tidak terbukti dilaporkan kepada pihak berwenang. Seorang pejabat publik yang menjunjung integritas seharusnya menolak pemberian semacam itu sejak awal, dan apabila telanjur diterima wajib segera melaporkan dan menyerahkannya kepada pihak berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, DKPP menilai perbuatan Teradu IV merupakan perbuatan penyalahgunaan jabatan yang selain bertentangan dengan peraturan perundang-undangan juga melanggar etika penyelenggara pemilu, yaitu memanfaatkan kedudukan, pengaruh, atau kewenangan jabatan untuk memperoleh keuntungan pribadi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8 Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 yang mewajibkan Penyelenggara Pemilu menolak pemberian uang, barang, dan/atau jasa, serta tidak menggunakan pengaruh atau kewenangan jabatannya untuk meminta atau menerima janji, hadiah, atau pemberian dalam bentuk apa pun. Terlebih dalam kedudukan Teradu IV yang berstatus Aparatur Sipil Negara maka seharusnya terikat dengan tugas dan fungsi juga ditegaskan dalam Pasal 4 huruf i Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Berdasarkan pertimbangan tersebut, DKPP berpendapat Teradu IV terbukti tidak profesional, tidak jujur, tidak mandiri, tidak adil, tidak akuntabel dan tidak berkepastian hukum., oleh karena itu, DKPP berpendapat aduan Pengadu pada angka [4.1.1] sepanjang terhadap Teradu IV terbukti dan jawaban Teradu IV tidak meyakinkan DKPP. Teradu IV terbukti melanggar Pasal 6 ayat (3) huruf a, Pasal 8 huruf i, Pasal 11, Pasal 15 huruf d, dan Pasal 16 huruf e Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum. [4.3.2] Bahwa berkenaan dengan dalil aduan Pengadu pada angka [4.1.2], terungkap fakta dalam sidang pemeriksaan, bahwa Dumas Kedua tentang bagi- bagi uang sewa kendaraan mobil operasional di lingkungan Bawaslu Provinsi Papua Tengah tertanggal 6 Januari 2026, Teradu I s.d. Teradu IV tidak pernah menerima secara resmi baik melalui unit kerja yang membidangi persuratan maupun melalui media resmi Bawaslu RI yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran. Bahwa Teradu I s.d. Teradu IV tidak pernah mengetahui informasi pengaduan masyarakat sebagaimana dalam pengaduan Pengadu tertanggal 6 Januari 2026. Teradu I s.d. Teradu IV menegaskan apabila mengetahui adanya aduan Masyarakat tertanggal 6 Januari 2026, maka akan ditindaklanjuti sebagaimana dumas tertanggal 10 November 2025. Bahwa Pihak Terkait Anggota Bawaslu RI yang tidak diadukan menyatakan Dumas tertanggal 6 Januari 2026 tidak diterima secara resmi baik melalui unit kerja yang membidangi persuratan maupun melalui media resmi Bawaslu yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran sebagaimana yang didalilkan oleh Pengadu atau Pelapor. Terungkap fakta dalam sidang pemeriksaan, bahwa terdapat fakta untuk Dumas Kedua pada bulan November 2023, Bawaslu Provinsi Papua Tengah menerima Dana Hibah Tahun 2023 sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) dari Pemerintah Daerah Provinsi Papua Tengah. Dari Dana Hibah Tahun 2023 tersebut, terdapat anggaran untuk pembiayaan belanja sewa kendaraan roda 4 (empat) dan roda 2 (dua) serta biaya BBM. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Papua Tengah, terdapat temuan kelebihan pembayaran dan/atau pembiayaan lain-lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan pada Sekretariat Bawaslu Provinsi Papua Tengah atas pelaksanaan anggaran Tahun 2023 berkaitan dengan belanja sewa kendaraan operasional dengan pihak penyedia CV. GB. Bahwa sebagai tindak lanjut rekomendasi LHP BPK tersebut, Pengadu menerbitkan Surat Pernyataan Permintaan Penyetoran Kembali Kelebihan Pembayaran Uang ke Kas Negara tertanggal 13 Agustus 2026 kepada Teradu V dengan Surat Nomor 001/PKP/VIII/2026, Teradu VI dengan Surat Nomor 003/PKP/VIII/2026, Teradu VII dengan Surat Nomor 002/PKP/VIII/2026, Teradu IX dengan Surat Nomor 004/PKP/VIII/2026 dan Teradu XI dengan Surat Nomor 009/PKP/VIII/2026, yang pada pokoknya meminta penerima uang untuk menyetorkan kembali uang yang telah diterimanya dari PPK dan Bendahara Pengeluaran ke Kas Negara. Bahwa Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia mengeluarkan Bukti Pembuatan Tagihan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebagai berikut: 1. Teradu V dengan Jumlah Setoran Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta), dengan keterangan Pengembalian Kelebihan Bayar Sewa Mobil Kendaraan Operasional Bawaslu Provinsi Papua Tengah dengan Pihak CV GB, Tahun Anggaran 2023 2. Teradu VI dengan Jumlah Setoran Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) dengan keterangan Pengembalian Kelebihan Bayar Sewa Mobil Kendaraan Operasional Bawaslu Provinsi Papua Tengah dengan Pihak CV GB, Tahun Anggaran 2023 3. Teradu VII dengan jumlah setoran Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta) dengan keterangan Pengembalian Kelebihan Bayar Sewa Mobil Kendaraan Operasional Bawaslu Provinsi Papua Tengah dengan Pihak CV GB, Tahun Anggaran 2023 4. Teradu IX dengan jumlah setoran Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta) dengan keterangan Pengembalian Kelebihan Bayar Sewa Mobil Kendaraan Operasional Bawaslu Provinsi Papua Tengah dengan Pihak CV GB, Tahun Anggaran 2023 5. Teradu XI dengan jumlah setoran Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta) dengan keterangan Pengembalian Kelebihan Bayar Sewa Mobil Kendaraan Operasional Bawaslu Provinsi Papua Tengah dengan Pihak CV GB, Tahun Anggaran 2023 Bahwa sampai dengan pemeriksaan perkara a quo, tidak terdapat bukti Tanda Bukti Setor/Bukti Penerimaan Negara yang memuat Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) yang menunjukkan Teradu V, Teradu VI, Teradu VII, Teradu IX dan Teradu XI telah menyetorkan kembali uang sewa kendaraan operasional tersebut ke Kas Negara, baik sebagian maupun seluruhnya. Berdasarkan uraian fakta tersebut, DKPP menilai Dumas Kedua tidak pernah diterima secara resmi oleh Teradu I s.d. Teradu IV, baik melalui unit kerja yang membidangi persuratan maupun melalui media resmi Bawaslu. Kewajiban Penyelenggara Pemilu untuk memproses dan menindaklanjuti suatu pengaduan hanya timbul sejak pengaduan tersebut diterima secara sah melalui prosedur administrasi yang berlaku. Tanpa bukti penerimaan resmi, tidak terdapat kewajiban hukum maupun administratif bagi Teradu I s.d. Teradu IV untuk menindaklanjuti Dumas Kedua a quo. Terlebih Teradu I s.d. Teradu IV baru mengetahui adanya Dumas Kedua pada saat persidangan. Dengan demikian, DKPP berpendapat aduan Pengadu pada angka [4.1.2] sepanjang terhadap Teradu I, Teradu II, Teradu III, dan Teradu IV tidak terbukti dan jawaban Teradu I, Teradu II, Teradu III, dan Teradu IV meyakinkan DKPP. Teradu I, Teradu II, Teradu III, dan Teradu IV tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu. Selanjutnya berkenaan dengan Teradu V, Teradu VI, Teradu VII, Teradu IX dan Teradu XI, DKPP menilai, Teradu V, Teradu VI, Teradu VII, Teradu IX, dan Teradu XI terbukti menerima uang yang bersumber dari belanja sewa kendaraan operasional Bawaslu Provinsi Papua Tengah dengan CV. GB Tahun Anggaran 2023 yang menjadi temuan BPK sebagai kelebihan pembayaran/kerugian negara dan wajib dikembalikan ke Kas Negara. Sikap Teradu V, Teradu VI, Teradu VII, Teradu IX, dan Teradu XI yang tidak segera mengembalikan kerugian negara bertentangan dengan prinsip akuntabel, berkepastian hukum, dan kepentingan umum, serta menunjukkan tidak adanya itikad baik dan tanggung jawab dalam menindaklanjuti rekomendasi BPK. Tindakan Teradu V, Teradu VI, Teradu VII, Teradu IX, dan Teradu XI, DKPP menilai, Teradu V, Teradu VI, Teradu VII, Teradu IX, dan Teradu XI jelas merupakan tindakan yang tidak profesional dan bertanggung jawab atas rekomendasi dari BPK selaku lembaga negara yang diberi wewenang untuk memeriksa keuangan negara. Dengan demikian DKPP berpendapat, aduan Pengadu pada angka [4.1.2] sepanjang terhadap Teradu V, Teradu VI, Teradu VII, Teradu IX, dan Teradu XI terbukti dan jawaban Teradu V, Teradu VI, Teradu VII, Teradu IX, dan Teradu XI tidak meyakinkan DKPP. Teradu V, Teradu VI, Teradu VII, Teradu IX, dan Teradu XI terbukti melanggar Pasal 6 ayat (3) huruf a, Pasal 8 huruf b, Pasal 15 huruf f Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum. [4.3.3] Bahwa berkenaan dengan dalil aduan Pengadu pada angka [4.1.3], terungkap fakta dalam sidang pemeriksaan, bahwa pada tanggal 10 Desember 2010, Ketua STIE Ottow & Geissler Jayapura menerbitkan Keputusan Nomor 45/SKEP.K/STIE-OGJ/2010 tentang Wisuda Sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Manajemen dan Ekonomi Pembangunan, yang dalam lampirannya mencantumkan nama Markus Madai (vide Bukti PT8-5) Bahwa pada tanggal yang sama, diterbitkan ijazah atas nama Markus Madai dengan gelar Sarjana Ekonomi (SE), Program Studi Ekonomi Pembangunan yang ditandatangani oleh Ketua STIE Ottow & Geissler Jayapura, Calvyn Mansnembra, S.E., M.B.A. dan Pembantu Ketua Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Drs. Johannis Arnold Renyaan, M.M. (vide Bukti PT8-2) Bahwa pengambilan ijazah oleh Markus Madai tercatat pada buku standbook pengambilan ijazah STIE/Universitas Ottow Geissler Jayapura dengan nomor urut 6, memuat data diri yang bersesuaian dengan data pada ijazah dan transkrip akademik (vide Bukti PT8-4) Bahwa pada tanggal 23 Maret 2011, terbit Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 52/E/O/2011 tentang perubahan status Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Ottow & Geissler Jayapura menjadi Universitas Ottow Geissler Jayapura (UOG). Sehubungan dengan perubahan status tersebut, kampus melakukan proses migrasi data Nomor Induk Mahasiswa (NIM) pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI), sehingga Nomor Pokok Mahasiswa Markus Madai berubah format dari 1230xxxxxxxxxxx menjadi 1230xxxxxxxxxxxx dengan status kelulusan tetap tercatat LULUS pada PDDIKTI. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2026, Pihak Terkait Universitas Ottow Geissler Jayapura menyampaikan Surat Klarifikasi dan Penyampaian Bukti Nomor 186/A/UOGP/VIII/2026 menyampaikan klarifikasi dan bukti softfile atas nama Markus Madai berupa: 1) Surat Keterangan; 2) Ijazah arsip dan legalisir; 3) Transkrip Nilai arsip dan legalisir; 4) Foto standbook pengambilan ijazah; dan 5) SK Wisuda Tahun 2010, yang seluruhnya dimaksudkan untuk menjelaskan bahwa Markus Madai menyelesaikan kuliah dan lulus dari STIE/Universitas Ottow Geissler Jayapura, ditandatangani oleh Rektor Dr. Pilipus Ramandei, S.E., M.Si., Akt., CA. (vide Bukti PT8-1 s.d.5) Terungkap fakta dalam sidang pemeriksaan, bahwa pada tanggal 12 Februari 2023, Bawaslu RI menerbitkan pengumuman Nomor 87/HK.01/K1/02/2023 tentang Pembentukan Tim Seleksi Calon Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Papua, Papua Tengah, Papua Selatan, dan Papua Pegunungan Periode 2023–2028 (vide Bukti T1.T2-4). Bahwa pada tanggal 13 Februari 2023, Teradu I menerbitkan Keputusan Nomor 0223.04.1/HK.01.01/K1/02/2023 tentang Penetapan Anggota Tim Seleksi Calon Anggota Bawaslu Provinsi Papua Tengah Masa Jabatan 2023- 2028, sesuai kewenangan Bawaslu membentuk Tim Seleksi berdasarkan Pasal 124 UU Pemilu. Pada tanggal yang sama, Sekretaris Jenderal Bawaslu menerbitkan Keputusan Nomor 0224.02.1/HK.01.01/SJ/02/2023 tentang Kelompok Kerja Sekretariat Tim Seleksi, yang menempatkan Sdr. M. Amin J. Ramin in casu Pengadu selaku Ketua Kelompok Kerja Sekretariat Tim Seleksi (vide Bukti T1.T2-5). Bahwa pada tanggal 3 Maret 2023, Teradu I menerbitkan Keputusan Nomor 108/HK.01.01/K1/03/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Anggota Bawaslu Provinsi, termasuk Bawaslu Provinsi Papua Tengah Masa Jabatan 2023–2028 (vide Bukti T1.T2-6). Bahwa pada tanggal 18 April 2023, Tim Seleksi menerbitkan Berita Acara Pemeriksaan Keabsahan dan Legalitas Berkas Bakal Calon Anggota Bawaslu Provinsi Papua Tengah atas nama Markus Madai yang menyatakan persyaratan ijazah yang bersangkutan sah (vide Bukti T1.T2-7). Bahwa pada tanggal 27 April 2023, Tim Seleksi menerbitkan Berita Acara Penetapan Hasil Penelitian Administrasi Nomor 042/TIMSEL-BAWASLU/PT/04/2023, yang menyatakan berkas Markus Madai dinyatakan LENGKAP (vide Bukti T1.T2-8). Bahwa pada tanggal 12 s.d. 23 Mei 2023, berlangsung tahapan tanggapan dan masukan masyarakat terhadap bakal calon anggota Bawaslu Provinsi Papua Tengah yang lulus seleksi tertulis dan tes psikologi. Berdasarkan laporan akhir proses penjaringan dan penyaringan, tidak terdapat tanggapan atau masukan masyarakat mengenai keabsahan ijazah Markus Madai yang diteruskan/ditembuskan kepada Tim Seleksi maupun kepada Teradu I dan Teradu II termasuk tidak ada laporan dari Pengadu selaku Ketua Kelompok Kerja Sekretariat Tim Seleksi, yang pada posisinya memperoleh informasi memadai atas seluruh dokumen peserta seleksi (vide Bukti T1.T2-9). Berdasarkan uraian fakta tersebut, DKPP menilai, bahwa ijazah Teradu V sudah diklarifikasi langsung oleh pihak yang menerbitkannya, yaitu Universitas Ottow Geissler Jayapura (dahulu STIE Ottow & Geissler Jayapura), berupa ijazah asli bernomor seri 167/EP/2010, transkrip akademik, SK Wisuda, dan catatan pengambilan ijazah pada buku standbook. Adapun terkait ijazah “tidak terdaftar pada portal Dikti dan Sivil” telah dijelaskan oleh Universitas Ottow Geissler Jayapura sebagai akibat dari dua faktor administratif yang lazim terjadi pada perguruan tinggi yang mengalami perubahan status: (1) migrasi data Nomor Induk Mahasiswa pada PDDIKTI ketika STIE Ottow & Geissler Jayapura berubah status menjadi Universitas Ottow Geissler Jayapura berdasarkan SK Mendiknas Nomor 52/E/O/2011 tanggal 23 Maret 2011, sehingga NIM berubah format namun status kelulusan tetap tercatat LULUS; dan (2) pada saat kelulusan Markus Madai (2010), kampus belum menggunakan Sistem Verifikasi Ijazah secara Elektronik (SIVIL) yang baru diberlakukan kemudian. Kedua penjelasan tersebut bersifat administratif dan berlaku umum bagi lulusan seangkatan, bukan semata-mata terhadap Markus Madai. Terlebih proses penelitian administrasi dan pemeriksaan keabsahan dokumen persyaratan calon anggota Bawaslu Provinsi Papua Tengah termasuk keabsahan ijazah Markus Madai in casu Teradu V yang telah dinyatakan sah oleh Tim Seleksi pada tanggal 18 April 2023 yang merupakan kewenangan penuh Tim Seleksi bukan kewenangan Teradu I maupun Teradu II selaku pimpinan Bawaslu RI. DKPP juga menilai tidak terdapat bukti bahwa tanggapan atau masukan masyarakat mengenai keabsahan ijazah Teradu V pernah disampaikan kepada Tim Seleksi maupun kepada Teradu I dan Teradu II pada tahapan yang disediakan termasuk dari Pengadu sendiri, yang pada saat proses seleksi berlangsung menjabat sebagai Ketua Kelompok Kerja Sekretariat Tim Seleksi dan karenanya memperoleh akses informasi yang memadai terhadap dokumen para peserta seleksi. Berdasarkan uraian tersebut, DKPP berpendapat, aduan Pengadu pada angka [4.1.3] tidak terbukti dan jawaban Teradu V meyakinkan DKPP. Teradu V tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu. [4.3.4] Bahwa berkenaan dengan dalil aduan Pengadu pada angka [4.1.4], terungkap fakta dalam sidang pemeriksaan, bahwa pada tanggal 5 Agustus 2024, Bawaslu RI menerbitkan Surat Nomor 959/KP.01/K1/08/2024 perihal Undangan kepada Sdr. Budiono, Sdr. Hugo Victor Semuel Tanamal Iwanggin, Sdr. Nolianus Kobogau, Sdr. Yeffri Miagoni, dan Sdr. Zeth Yeimo, perihal pelaksanaan Verifikasi Calon Penggantian Antarwaktu (PAW) Anggota Bawaslu Provinsi Papua Tengah Sisa Masa Jabatan 2023–2028 (vide Bukti T1.T2-10). Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2024, dilaksanakan Verifikasi Calon Penggantian Antarwaktu (PAW) Anggota Bawaslu Provinsi Papua Tengah secara luring di Kantor Bawaslu Provinsi Papua Tengah oleh Teradu II, sebagai bagian dari mekanisme penelitian dan verifikasi calon PAW berdasarkan Pasal 47B Peraturan Bawaslu Nomor 19 Tahun 2017 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Bawaslu Nomor 17 Tahun 2023 tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara yang tidak mengatur maupun membatasi bahwa penelitian dan verifikasi hanya dapat dilakukan di Kantor Bawaslu RI (vide Bukti T1.T2-10). Bahwa Teradu II menguraikan proses verifikasi administrasi calon PAW yang juga dilaksanakan secara luring di daerah oleh Ketua atau Anggota Bawaslu RI lainnya, yaitu: 1. Verifikasi PAW Anggota Bawaslu Provinsi Maluku pada 4 Oktober 2022 oleh Teradu II; 2. Verifikasi PAW Anggota Bawaslu Kabupaten Pegunungan Arfak, Papua Barat pada 12 Februari 2025 oleh Teradu II; 3. Verifikasi PAW Anggota Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir, Riau pada 25 Juni 2026 oleh Teradu I; 4. Verifikasi PAW Anggota Bawaslu Kota Ternate, Maluku Utara pada 11 Februari 2026 oleh Anggota Bawaslu Totok Hariyono; 5. Verifikasi PAW Anggota Bawaslu Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan pada 5 November 2025 oleh Anggota Bawaslu Lolly Suhenty; dan 6. Verifikasi PAW Anggota Bawaslu Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara pada 10 Februari 2026 oleh Anggota Bawaslu Puadi (vide Bukti T1.T2-11 s.d. 16). Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2024, dilaksanakan pembahasan rapat pleno oleh Bawaslu RI yang memutuskan Penggantian Antarwaktu Anggota Bawaslu Provinsi Papua Tengah ditetapkan atas nama Yeffri Miagoni in casu Teradu VIII. Bahwa Teradu VIII menyatakan tidak ada keterkaitan dan komunikasi selama mengikuti Fit And Propert Test yang dilakukan Teradu II di Kantor Bawaslu Provinsi Papua Tengah terlebih Teradu VIII hanya mengikuti Fit And Propert Test sesuai undangan yang diberikan. Berdasarkan uraian fakta tersebut, DKPP berpendapat bahwa Pelaksanaan verifikasi Calon PAW di dasarkan pada Pasal 47B Peraturan Bawaslu Nomor 19 Tahun 2017 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Bawaslu Nomor 17 Tahun 2023 tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara. Terlebih verifikasi Calon PAW dilaksanakan di berbagai wilayah bukan hanya di Bawaslu Provinsi Papua Tengah, dan rangkaian pelaksanaan verifikasi di daerah oleh Anggota Bawaslu RI bukanlah tindakan istimewa yang hanya dilakukan terhadap Provinsi Papua Tengah, dan bukan pula tindakan yang dilarang atau dipandang menyimpang di lingkungan Bawaslu RI. Bahwa verifikasi langsung di daerah memudahkan calon yang berdomisili di daerah untuk mengikuti tahapan tanpa beban perjalanan ke Jakarta, serta memungkinkan pencocokan dokumen dan konfirmasi faktual dilakukan secara lebih langsung. Selain itu Kelima calon diundang dengan surat yang sama untuk verifikasi pada kegiatan yang sama. DKPP juga tidak menemukan bukti bahwa pelaksanaan verifikasi di Kantor Bawaslu Provinsi Papua Tengah menguntungkan atau merugikan calon tertentu serta pengambilan keputusan akhir diambil dalam rapat pleno Bawaslu RI secara kolektif kolegial bukan hanya oleh Teradu II. Berdasarkan pertimbangan tersebut, DKPP berpendapat, aduan Pengadu pada angka [4.1.4] sepanjang terhadap Teradu II tidak terbukti dan jawaban Teradu II meyakinkan DKPP. Teradu II tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu. Selanjutnya terhadap Teradu VIII, DKPP berpendapat Teradu VIII mengikuti Fit And Propert Test sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan. Bahwa bukti P-22 dan P-23 tersebut tidak menunjukkan adanya penyimpangan prosedur dalam proses PAW. Bukti-bukti itu juga tidak menunjukkan adanya komunikasi antara Teradu II dan Teradu VIII. Oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan tersebut DKPP berpendapat, aduan Pengadu pada angka [4.1.4] sepanjang terhadap Teradu VIII tidak terbukti dan jawaban Teradu VIII meyakinkan DKPP. Teradu VIII tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu. [4.3.5] Bahwa berkenaan dengan dalil aduan Pengadu pada angka [4.1.5], terungkap fakta dalam sidang pemeriksaan, bahwa pada tanggal 10 Juli 2023, Bawaslu Provinsi Papua Tengah menyampaikan Surat Nomor 0187/OT.00.01/PA/7/2023 perihal Permohonan Penerbitan SK Jabatan Ketua, SK Jabatan Koordiv, dan SK Jabatan Korwil, dilampiri Berita Acara Pleno Nomor 001/PPT/07/2023 tentang Pemilihan Ketua dan Berita Acara Pleno Nomor 002/PPT/07/2023 tentang Pemilihan Koordinator dan Wakil Koordinator Divisi (vide Bukti T1.T2-17). Bahwa pada tanggal 11 Juli 2023, Bawaslu RI menerbitkan Surat Keputusan Nomor 315/HK.01.01/K1/07/2023 tentang Penetapan Ketua Bawaslu Provinsi Papua Tengah, yang pada diktum kesatu mengesahkan pengangkatan Teradu V sebagai Ketua Bawaslu Provinsi Papua Tengah (vide Bukti T1.T2-18). Bahwa pada tanggal 2 Oktober 2024, Teradu VII menerbitkan Surat Undangan Rapat Pleno Nomor 201/OT.00.01/PT/10 perihal Rapat Pleno Pemilihan Ketua Pengganti dan Pemilihan Koordinator Divisi/Wakil Koordinator Divisi Bawaslu Provinsi Papua Tengah. Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2024, Bawaslu RI menerima Surat Nomor 211/PM.00.01/K.PT/10/2024 perihal Permohonan Petunjuk dari Teradu V (vide Bukti T1.T2-19). Bahwa pada tanggal 8 Oktober 2024, Bawaslu RI menerima Surat Nomor 213/OT.00.01/K.PT/10/2024 perihal Hasil Pleno Pemilihan Ketua Pengganti dan Pemilihan Koordiv/Wakil Koordiv serta Korwil/Wakil Korwil dari Teradu VII, yang meminta Ketua Bawaslu RI menetapkan SK penetapan Teradu VII sebagai Ketua Bawaslu Provinsi Papua Tengah Sisa Masa Jabatan 2023–2028, disertai lampiran Berita Acara Rapat Pleno Divisi-Divisi tertanggal 30 September 2024 (vide Bukti T1.T2-20). Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2024, Bawaslu RI menerima Surat Nomor 216/PM.00.01/K.PT/10/2024 perihal Penyampaian Kronologis dari Teradu V sehubungan dengan Surat Nomor 211/PM.00.01/K.PT/10/2024 yang ditujukan kepada Ketua Bawaslu RI. (vide Bukti T1.T2-21). Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2024, Bawaslu RI menerbitkan Surat Nomor 1328/KP.01/K1/10/2024 perihal Undangan Klarifikasi kepada Ketua, Anggota, dan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Papua Tengah (vide Bukti T1.T2-22). Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2024, Bawaslu RI melaksanakan klarifikasi terhadap Ketua, Anggota, dan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Papua Tengah (vide Bukti T1.T2-22). Bahwa pada tanggal 11 November 2024, Bawaslu menyampaikan Surat Nomor 1273/HK.01.00/K1/11/2024 perihal Surat Jawaban Bawaslu Provinsi Papua Tengah, yang menyatakan Bawaslu RI tidak memperkenankan penggantian Ketua, penggantian Koordinator Divisi, dan Wakil Koordinator Divisi di Bawaslu Provinsi Papua Tengah (vide Bukti T1.T2-23). Bahwa pada tanggal yang sama, Bawaslu RI menerbitkan Surat Peringatan Nomor 1/HK.01.00/K1/11/2024 kepada Teradu V dan Teradu VII yang menyatakan keduanya telah melakukan Pelanggaran Kinerja Sedang dan dijatuhi sanksi Peringatan Keras berdasarkan Pasal 35 huruf b Peraturan Bawaslu Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Tugas Pengawas Pemilihan Umum (vide Bukti T1.T2-24). Selanjutnya Bawaslu RI menerbitkan Surat Teguran Nomor 2/HK.01.00/K1/11/2024 kepada Melianus J. Korisano, Yeffri Miagoni, dan Yonas Yanampa yang menyatakan ketiganya telah melakukan Pelanggaran Kinerja Ringan dan dijatuhi sanksi Teguran Tertulis berdasarkan ketentuan yang sama (vide Bukti T1.T2-25). Berdasarkan uraian fakta tersebut, DKPP berpendapat Teradu I dan Teradu II bertindak dalam lingkup kewenangan pembinaan dan pengawasan. Bawaslu RI menerima permohonan pengesahan jabatan Ketua dan Koordinator Divisi dari Bawaslu Provinsi Papua Tengah, serta melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas jajarannya, termasuk penjatuhan sanksi atas pelanggaran kinerja berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan terhadap Pelaksanaan Tugas Pengawas Pemilihan Umum. Tindakan Teradu I dan Teradu II bersifat responsif terhadap Surat dari Bawaslu Provinsi Papua Tengah. Penerbitan Surat Keputusan Nomor 315/HK.01.01/K1/07/2023 dilakukan setelah adanya permohonan tertulis yang disertai berita acara pleno. Bahwa Teradu I dan Teradu II tidak bertindak atas inisiatif sepihak, melainkan menyikapi persoalan yang dibawa oleh unsur pimpinan Bawaslu Provinsi Papua Tengah sendiri. Terlebih Teradu I dan Teradu II tidak mengambil sikap hanya berdasarkan surat salah satu pihak. Teradu I dan Teradu II menerima surat dari kedua pihak yang berbeda pandangan, kemudian mengundang dan melaksanakan klarifikasi terhadap Ketua, Anggota, dan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Papua Tengah pada tanggal 14 dan 15 Oktober 2024. Tahapan tersebut memberi kesempatan kepada semua pihak untuk menyampaikan keterangan sebelum sikap resmi diambil, dan sesuai dengan prinsip adil, akuntabel, dan terbuka. Selain itu surat-surat dan sikap yang dipersoalkan diterbitkan atas nama Bawaslu RI, bukan tindakan pribadi Teradu I atau Teradu II. DKPP menilai keputusan untuk tidak memperkenankan pergantian Ketua Bawaslu Provinsi Papua Tengah didasarkan pada alasan tidak terpenuhinya syarat administrasi. Terlebih sesuai fakta persidangan Teradu I dan Teradu II menerangkan bahwa kebijakan serupa pernah pula diterapkan pada Bawaslu Provinsi Gorontalo, sehingga bukan merupakan perlakuan khusus terhadap Bawaslu Provinsi Papua Tengah semata. Oleh karena itu, DKPP berpendapat, aduan Pengadu pada angka [4.1.5] tidak terbukti dan jawaban Teradu I dan Teradu II meyakinkan DKPP. Teradu I dan Teradu II tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu. [4.3.6] Bahwa berkenaan dengan dalil aduan Pengadu pada angka [4.1.6], terungkap fakta dalam sidang pemeriksaan, bahwa pada tanggal 4 Februari 2026, Bawaslu RI mengajukan usulan pindah instansi atas nama Decky Atouw K. Gobai in casu Teradu X melalui laman siasn-instansi.bkn.go.id pada menu SIASN role pindah instansi, yaitu menginput berkas pindah instansi dari instansi daerah (Pemerintah Kabupaten Paniai) ke instansi pusat (Bawaslu RI), untuk selanjutnya diverifikasi dan divalidasi oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) (vide Bukti T3.T4-25). Bahwa pada tanggal 5 Februari 2026, Teradu III selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) menyampaikan surat kepada Bupati Paniai Nomor B- 525/KP.03.06/SJ/02/2026 perihal Permintaan Persetujuan Mutasi Antar Instansi, yang pada pokoknya menerangkan Bawaslu membutuhkan Decky Atouw K. Gobai untuk memperlancar pelaksanaan tugas di lingkungan Bawaslu (vide Bukti T3.T4-22). Bahwa pada tanggal 6 Februari 2026, Teradu III menerima surat dari Teradu X perihal Mutasi ASN, yang pada pokoknya memohon kepada Sekretaris Jenderal Bawaslu agar dapat diterima menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Sekretariat Bawaslu RI dengan penempatan di Bawaslu Provinsi Papua Tengah (vide Bukti T3.T4-23) Bahwa pada tanggal 6 Februari 2026, Bupati Paniai menyetujui mutasi Decky Atouw K. Gobai, NIP. 198 xx x, melalui Surat Nomor 800/248/BUP perihal Persetujuan Mutasi, yang pada pokoknya menyetujui kepindahan yang bersangkutan menjadi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Sekretariat Bawaslu RI (vide Bukti T3.T4-24). Bahwa pada tanggal 12 Februari 2026, Teradu III selaku Pejabat Pembina Kepegawaian mengangkat Decky Atouw K. Gobai in casu Teradu X sebagai Kepala Bagian Administrasi pada Sekretariat Bawaslu Provinsi Papua Tengah berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Bawaslu Nomor 113/KP.04/SJ/02/2026 tentang Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum yaitu sebelum proses mutasi antar instansi selesai secara formal (vide Bukti T3.T4- 28). Bahwa pada tanggal 12 Maret 2026, Badan Kepegawaian Negara menerbitkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 00009/KEP/AU/15023/2026 yang memutuskan Decky Atouw K. Gobai in casu Teradu X terhitung mulai tanggal 1 April 2026 dipindahkan/dialihkan jenis kepegawaiannya menjadi Pegawai Negeri Sipil Bawaslu (vide Bukti T3.T4-26). Bahwa pada tanggal 16 Maret 2026, Teradu III menerbitkan Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor B- 1362/KP.03.06/SJ/2026 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil atas nama Decky Atouw K. Gobai, yang menetapkan terhitung mulai tanggal 1 April 2026 yang bersangkutan dialihkan menjadi PNS Bawaslu serta menduduki jabatan Kepala Bagian Administrasi pada Sekretariat Bawaslu Provinsi Papua Tengah (vide Bukti T3.T4-27). Bahwa pada tanggal 1 April 2026, mulai berlaku efektif alih status kepegawaian dan penugasan Decky Atouw K. Gobai in casu Teradu X sebagai Pegawai Negeri Sipil Bawaslu yang menduduki jabatan Kepala Bagian Administrasi pada Sekretariat Bawaslu Provinsi Papua Tengah. Berdasarkan uraian fakta tersebut, DKPP menilai proses mutasi Decky Atouw K. Gobai in casu Teradu X ke lingkungan Bawaslu RI ditempuh melalui tahapan administratif yang lengkap, yaitu permintaan persetujuan mutasi kepada instansi asal, persetujuan Bupati Paniai selaku pejabat pembina kepegawaian instansi asal, pengusulan melalui sistem SIASN BKN, hingga terbitnya Keputusan Kepala BKN dan Keputusan Mutasi Sekretaris Jenderal Bawaslu RI. Bahwa pengangkatan yang bersangkutan sebagai Kepala Bagian Administrasi dilakukan sebelum proses mutasi definitif selesai, namun didasarkan pada mekanisme “Penugasan” yang diatur dalam Pasal 1 angka 4, angka 7, Pasal 2 huruf a, Pasal 3, dan Pasal 4 Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 16 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penugasan Pegawai Negeri Sipil Pada Instansi Pemerintah Dan Di Luar Instansi Pemerintah dan bukan merupakan tindakan yang menyimpang dari praktik kepegawaian yang berlaku di lingkungan Bawaslu RI, mengingat pola serupa juga pernah diterapkan terhadap Pengadu sendiri pada saat diangkat pada jabatan yang sama. Bahwa pengusulan yang dilakukan tanpa sepengetahuan Plh. Kepala Sekretariat sebelumnya, menurut DKPP, kewenangan pengangkatan pejabat administrator berada pada Pejabat Pembina Kepegawaian, sehingga sepanjang tidak terdapat ketentuan yang secara tegas mewajibkan koordinasi atau pemberitahuan kepada pejabat pelaksana harian sebelumnya, tidak terdapat dasar untuk menyatakan ketiadaan pemberitahuan tersebut sebagai pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu. Terlebih Teradu X adalah pihak yang diangkat berdasarkan keputusan PPK. Dengan demikian Teradu X tidak memiliki kewenangan menetapkan pengangkatan dirinya, dan tidak terdapat bukti bahwa ia menggunakan pengaruh atau menempuh cara tidak patut agar diangkat. Oleh karena itu, DKPP berpendapat, aduan Pengadu pada angka [4.1.6] tidak terbukti dan jawaban Teradu X meyakinkan DKPP. Teradu X tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu. [4.3.7] Bahwa berkenaan dengan dalil aduan Pengadu pada angka [4.1.7], terungkap fakta dalam sidang pemeriksaan, Teradu VI tidak pernah melakukan perselingkuhan dengan perempuan bernama Juwita dan Angelica Sineri, maupun mengancam Pihak Terkait a.n. Serlita Susana. Bahwa Teradu VI hanya memiliki seorang istri sah, seorang putra, dan tidak memiliki perempuan lain selain istri sahnya serta tidak menjalin hubungan dengan perempuan yang disebut Pengadu, dan tidak menghamili perempuan mana pun. Bahwa Teradu VI membantah melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap istri sah-nya yang berujung pada laporan polisi. Bahwa pada tanggal 2 Juli 2025, Teradu VI menghubungi Pihak Terkait a.n. Serlita Susana via WhatsApp dengan pesan “Low tdk sibuk jam 7 atau 8 temani saya makan malam. Itupun low ada waktu” kemudian Pihak Terkait membalas “Pak, minta maaf hari ini ada rencana kumpul dengan teman-teman”. Namun Teradu VI masih berusaha dengan mengirimkan pesan lagi “Ok hati-hati, nanti info yang bapak WA dibawah ya”, “Jam 7 saya jemput”, “Low udah baca, balas ya Ser”. Bahwa pada tanggal 3 Juli 2025, Teradu VI menghubungi kembali via WhatsApp “Selamat siang” tetapi chat tersebut dihapus lagi. Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2025, Teradu VI kembali menghubungi Pihak Terkait via telepon yang intinya Teradu VI bertanya kepada Pihak Terkait “kemana karena beliau melihat Pihak Terkait di luar kantor”. Kemudian Teradu VI mengirimkan pesan “habis makan, ada mau kemana? Low tidak sibuk kita jalan-jalan, itupun kalo tidak sibuk. Info balik”. Terungkap fakta dalam sidang pemeriksaan bahwa pada tanggal 9 Agustus 2026, Teradu VI mengirimkan pesan “Malam serlita, posisi Dimana? Bapak bisa telpon”, tetapi tidak direspon oleh Pihak Terkait. Bahwa Teradu I dan Teradu II menyatakan baru mengetahui adanya dugaan perbuatan tindakan perselingkuhan dan KDRT sejak pengaduan ini diterima. Berdasarkan uraian fakta tersebut, DKPP menilai, bahwa dalil perselingkuhan tersebut tidak dibuktikan dengan bukti yang meyakinkan DKPP bahwa telah terjadi perselingkuhan sebagaimana yang didalilkan oleh Pengadu. Demikian dengan perbuatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) tidak ada bukti-bukti dokumen atau foto serta saksi yang melihat perstiwa KDRT yang dilakukan kepada istri sah Teradu VI. Bahwa terkait dengan intimidasi atau ancaman kepada Pihak terkait a.n. Serlita Susana, DKPP mencermati muatan percakapan antara Teradu VI dengan Pihak terkait a.n. Serlita Susana hanya berisi ajakan makan atau jalan-jalan dan tidak terdapat kalimat yang mengandung ancaman, tekanan, ataupun akibat yang akan diterima Pihak Terkait apabila menolak, baik terkait pekerjaan, penempatan, maupun status kepegawaian. Dengan demikian dali tersebut tidak sesuai dengan adagium actori incumbit probation. Oleh karena itu, DKPP berpendapat, aduan Pengadu pada angka [4.1.7] tidak terbukti dan jawaban Teradu VI meyakinkan DKPP. Teradu VI tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu. [4.3.8] Bahwa berkenaan dengan dalil aduan Pengadu pada angka [4.1.8], Terungkap fakta dalam sidang pemeriksaan, percakapan WhatsApp antara Pengadu dan Teradu XIII merupakan bagian dari relasi kerja sesama Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk saling membantu dan memberikan referensi dalam pelaksanaan tugas. Bahwa dalam pengadaan barang dan jasa pada Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan, peran Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen dijabat George Aunsi in casu Teradu XIII, sedangkan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa dijabat Pihak Terkait a.n. Layla Mauliana Irmawati. Bahwa Teradu XIII juga tidak pernah bertemu dengan Pengadu. Bahwa Teradu XIII menyatakan tidak pernah menerima uang atau barang dalam bentuk apa pun. Bahwa perihal surat teguran, pembebasan tugas sementara Pihak Terkait Romualdus PN dari jabatan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Papua Tengah tidak berhubungan dengan Teradu XIII karena berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang bersangkutan dan Teradu XIII tidak pernah menerima surat teguran dari atasan langsung. Berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, DKPP menilai uraian pengaduan Pengadu hanya mencantumkan sebagai uraian dalam pengaduan yang bersumber dari Laporan Dumas dan belum merupakan fakta hukum serta didukung alat bukti yang relevan. Bahwa Bukti P-6 hanya memperlihatkan adanya percakapan, dan tidak memuat permintaan, janji, penawaran, penyerahan, atau penerimaan uang atau fee oleh Teradu XIII, tidak pula memuat pembagian uang kepada pihak mana pun. Menimbang bahwa selain bukti P-6, DKPP tidak menemukan adanya dokumen atau bukti keuangan, seperti mutasi rekening atau bukti transfer, yang menunjukkan aliran uang atau fee kepada Teradu XIII, keterangan penyedia atau pihak ketiga yang disebut sebagai pemberi fee serta tidak adanya keterangan saksi yang menyaksikan atau mengetahui langsung penerimaan maupun pembagian uang. Oleh karena itu, DKPP berpendapat, aduan Pengadu pada angka [4.1.8] tidak terbukti dan jawaban Teradu XIII meyakinkan DKPP. Teradu XIII tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu. [4.4] Menimbang dalil Pengadu selebihnya, DKPP tidak relevan untuk mempertimbangkan.

Berdasarkan penilaian atas fakta dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa dan mendengar dalil dan keterangan Pengadu, memeriksa dan mendengar jawaban dan keterangan Para Teradu, memeriksa dan mendengar keterangan Pihak Terkait serta memeriksa segala bukti dokumen Pengadu, Para Teradu dan Pihak Terkait serta Ahli, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa: [5.1] Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili pengaduan Pengadu; [5.2] Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; [5.3] Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu VIII, Teradu X, dan Teradu XIII tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu; dan [5.4] Teradu IV, Teradu V, Teradu VI, Teradu VII, Teradu IX, dan Teradu XI terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu. Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas,

1. Mengabulkan pengaduan Pengadu untuk sebagian; 2. Merehabilitasi nama baik Teradu I Rahmat Bagja selaku Ketua merangkap Anggota Bawaslu Republik Indonesia dan Teradu II Herwyn Jefler Hielsa Malonda selaku Anggota Bawaslu Republik Indonesia terhitung sejak Putusan ini dibacakan; 3. Merehabilitasi nama baik Teradu III Ferdinand Eskol Tiar Sirait selaku Sekretaris Jenderal Bawaslu Republik Indonesia terhitung sejak Putusan ini dibacakan; 4. Menjatuhkan Sanksi Peringatan Keras Terakhir kepada Teradu IV La Bayoni selaku Deputi Bidang Administrasi Bawaslu Republik Indonesia terhitung sejak putusan ini dibacakan; 5. Menjatuhkan Sanksi Peringatan Keras kepada Teradu V Markus Madai selaku Ketua merangkap Anggota Bawaslu Provinsi Papua Tengah, Teradu VI Melianus Julius Korisano, Teradu VII Meky Tebai, dan Teradu IX Yonas Yanampa masing-masing selaku Anggota Bawaslu Provinsi Papua Tengah terhitung sejak putusan ini dibacakan; 6. Merehabilitasi nama baik Teradu VIII Yeffri Miagoni selaku Anggota Bawaslu Provinsi Papua Tengah terhitung sejak Putusan ini dibacakan; 7. Merehabilitasi nama baik Teradu X Decky Atouw K. Gobai selaku Kepala Bagian Administrasi, merangkap Pelaksana Harian (Plh.) Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Papua Tengah terhitung sejak Putusan ini dibacakan; 8. Menjatuhkan Sanksi Peringatan Keras kepada Teradu XI Silas Sem Z. Kanday selaku Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, dan Hukum Bawaslu Provinsi Papua Tengah, terhitung sejak Putusan ini dibacakan; 9. Merehabilitasi nama baik Teradu XIII George Aunsi selaku Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan terhitung sejak Putusan ini dibacakan; 10. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk melaksanakan Putusan ini sepanjang terhadap Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu V, Teradu VI, Teradu VII, Teradu VIII, dan Teradu IX paling lama 7 (tujuh) hari sejak putusan ini dibacakan; 11. Memerintahkan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini sepanjang terhadap Teradu IV, Teradu X, Teradu XI, dan Teradu XIII paling lama 7 (tujuh) hari sejak putusan ini dibacakan; dan 12. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini. Demikian diputuskan dalam Rapat Pleno oleh Lima Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Heddy Lugito selaku Ketua merangkap Anggota, J. Kristiadi, Ratna Dewi Pettalolo, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi dan Yulianto Sudrajat masing-masing selaku Anggota, dalan Rapat Pleno Pertama pada hari Senin tanggal Dua Puluh Empat bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, Rapat Pleno Kedua hari Senin tanggal Tujuh September tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, dan Rapat Pleno Ketiga hari Rabu tanggal Dua Puluh Tiga bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, serta dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari ini Senin, tanggal Dua Puluh Delapan bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam oleh Heddy Lugito selaku Ketua Merangkap Anggota, Ratna Dewi Pettalolo dan I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi masing-masing selaku Anggota. KETUA Ttd Heddy Lugito ANGGOTA Ttd Ttd Ratna Dewi Pettalolo I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya. SEKRETARIS PERSIDANGAN, Haq Abdul Gani