III. DUDUK PERKARA
ALASAN-ALASAN DAN POKOK PENGADUAN PENGADU
[2.1] Menimbang bahwa Pengadu pada tanggal 17 Januari 2020 telah mengajukan
pengaduan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut
DKPP) dengan pokok-pokok aduan sebagai berikut:
1. Bahwa Teradu adalah Anggota KPU Kabupaten Parigi Moutong berdasarkan
pengumuman Komisi Pemilihan Umum RI Nomor: 6/PP.06-Pu/05/KPU/I/2019
Tentang penetapan calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Periode
2019-2024, yang dikeluarkan pada tanggal 18 Januari 2019; (Bukti P-01)
2. Bahwa Teradu adalah Pengurus dan Anggota Dewan Pimpinan Cabang Partai
Demokrat Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi tengah Periode 2016-
2021, berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat
Nomor : 313/SK/DPP.PD/DPC/XII/2016 melalui Lampiran 1 keputusan tentang
Susunan kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten
Parigi Moutong Provinsi Sulawesi tengah Periode 2016-2021 dengan Jabatan
sebagai Wakil Ketua V DPC Partai Demokrat Parigi Moutong; (Bukti P-02)
3. Bahwa Teradu pernah menandatangani sebuah Surat Pernyataan kesediaan
menjadi pengurus Partai Demokrat menggunakan Materai dan dibubuhi Tanda
tangan basah tertanggal 14 Oktober 2016 (Bukti P-03) oleh Teradu yang isinya
menyatakan bahwa:
a. Bersedia menjadi Pengurus Partai Demokrat Kabupaten Parigi Moutong hasil
Muscab III Tanggal 29 Agustus 2016;
b. Bersedia mentaati AD/ART Partai Demokrat;
c. Bersedia mentaati dan menjalankan keputusan-keputusan dewan Pimpinan
Pusat, Dewan pimpinan daerah dan Dewan Pimpinan Cabang Partai
Demokrat;
d. Bersedia menandatangani Pakta Integritas;
e. Ketika terpilih menjadi Pengurus DPC Partai Demokrat Kabupaten Parigi
Moutong, saya bersedia aktif dalam kepengurusan Partai serta
melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Partai kepada saya;
f. apabila saya melanggar dari ketentuan sebagaimana tersebut pada poin 2 (b)
dan 3 (c) di atas, maka saya siap menerima sanksi Organisasi sebagaimana
di atur dalam AD/ART Partai Demokrat:
Bahwa Teradu patut diduga tidak memberikan keterangan yang benar dan/atau
memberikan keterangan palsu dalam surat keterangan tidak pernah aktif pada
partai politik saat mengikuti seleksi anggota KPU Kabupaten Parigi Moutong;
4. Bahwa dalam Daftar Riwayat Hidup Anggota Partai Demokrat yang dibuat secara
sadar dan di tanda tangan basah oleh Teradu tertanggal 14 Oktober 2016 yang
diserahkan kepada Partai Demokrat sebagai syarat menjadi Pengurus partai. Di
dalam dokumen ini sangat jelas dan terang memuat seluruh aktivitas Teradu
yang kami ketahui sebelum menjadi Anggota KPU Kabupaten Parigi Moutong
(Bukti P-04);
5. Bahwa Teradu juga pernah menandatangani di atas materai Pakta Integritas
Calon Pengurus Partai Demokrat Kabupaten Parigi Moutong Masa Bakti 2016-
2021 dan diterima serta diketahui oleh Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten
Parigi Moutong yang saat itu adalah Bapak Abdul Haris Lasimpara, SP, MM;
(Bukti P-05)
6. Bahwa saya selaku PENGADU melampirkan Bukti Surat Pernyataan yang
ditandatangani diatas Materai oleh Bapak Adyana Wirawan, S. Sos Selaku Ketua
Dewan Kehormatan DPC Partai Demokrat Parigi yang menerangkan bahwa
memang benar Teradu dalam hal ini Tahir, S, Pd Anggota KPU Parigi Moutong
adalah Pengurus DPC Partai Demokrat Parigi Moutong Periode 2016-2021 sesuai
SK yang diterbitkan oleh DPP Partai Demokrat dengan Jabatan Sebagai Wakil
Ketua V DPC Partai Demokrat Parigi Moutong; (Bukti P-06)
7. Bahwa saya selaku Pengadu juga melampirkan Bukti Surat Pernyataan yang
ditandatangani diatas Materai oleh Bapak Imam Muslihun, S. Sos Selaku Ketua
Majelis DPC Partai Demokrat Parigi yang menerangkan bahwa memang benar
Teradu dalam hal ini Tahir, S,Pd Anggota KPU Parigi Moutong adalah Pengurus
DPC Partai Demokrat Parigi Moutong Periode 2016-2021 sesuai SK yang
diterbitkan oleh DPP Partai Demokrat dengan Jabatan Sebagai Wakil Ketua V
DPC Partai Demokrat Parigi Moutong; (Bukti P-07)
8. Bahwa telah Teradu terbukti tidak jujur, karena pada kenyataannya Teradu
masih Anggota dan Pengurus Partai dengan jabatan sebagai Wakil Ketua V DPC
Partai Demokrat Parigi Moutong Periode 2016-2021 dan Teradu tidak pernah
mengundurkan diri sebagai Anggota dan Pengurus DPC Partai Demokrat
Kabupaten Parigi Moutong. Sikap ini dapat mengganggu independensi dan
menciderai integritas sebagai penyelenggara pemilu dalam hal ini Asas Jujur,
karena faktanya sampai saat ini Teradu masih berstatus sebagai anggota dan
terdaftar sebagai pengurus Partai Politik;
9. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 17 ayat (1) Anggaran Dasar Partai
Demokrat dalam hal Pemberhentian keanggotaan Partai menyatakan bahwa
“Keanggotaan Partai Demokrat diberhentikan karena: a. meninggal dunia; b.
mengundurkan diri secara tertulis; c. menjadi partai politik lain; atau d.
melanggar Kode Etik, Pakta Integritas dan peraturan partai” dan selanjutnya
dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) tentang tata cara pemberhentian anggota
menyatakan bahwa “Pemberhentian anggota dilaksanakan dengan Keputusan
Dewan Pimpinan Pusat karena alasan meninggal, mengundurkan diri, menjadi
anggota partai politik lain dan tidak diketahui keberadaannya serta tidak dapat
dihubungi dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan” dan pada ayat (4)
yang menyatakan “Keputusan pelaksanaan pemberhentian dilakukan oleh
Dewan Pimpinan Pusat, sedangkan keputusan pelaksanaan pemberhentian
sementara dapat dilakukan oleh setiap Dewan Pimpinan Partai setingkat di atas
Dewan Pimpinan Partai yang bersangkutan”, dari ketentuan di atas
mempertegas Bahwa hanya DPP Partai Demokratlah yang mempunyai wewenang
dalam hal pemberhentian status keanggotaan Partai mulai keanggotaan dari
tingkat Pusat sampai ketingkat Struktur Partai di wilayah Dewan Pimpinan
Cabang (DPC) di Kabupaten Parigi Moutong. Sehingga patutlah diduga bahwa
TERADU saat mendaftarkan dirinya sebagai calon Anggota KPU Kabupaten
Parigi Moutong masih berstatus aktif sebagai Pengurus Partai Demokrat dalam
jabatan sebagai Wakil Ketua V DPC Partai Demokrat Kabupaten Parigi Moutong
atau TERADU saat ini belum diberhentikan sesuai dengan mekanisme yang di
atur dalam AD/ART Partai Demokrat;
10. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 21 ayat (1) huruf i Undang Undang
Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan “mengundurkan
diri dari keanggotaan partai politik sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun pada
saat mendaftar sebagai calon”, Bahwa ketentuan yang disebutkan diatas adalah
merupakan norma hukum yang menjadi syarat untuk menjadi Calon Anggota
KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, sehingga patut diduga bahwa
Teradu saat ini tidak lagi memenuhi syarat sebagai Anggota KPU Kabupaten
Parigi Moutong karena Teradu merupakan Anggota dan Pengurus DPC Partai
Demokrat Kabupaten Parigi Moutong Periode 2016-2021 serta Teradu juga tidak
pernah melayangkan surat mengundurkan diri sebagai Anggota dan Pengurus
DPC Partai Demokrat Kabupaten Parigi Moutong baik kepada pengurus di
tingkat DPC, tingkat DPD bahkan sampai ke tingkat DPP Partai Demokrat;
11. Bahwa walaupun Teradu sudah membuat surat pernyataan pengunduran
dirinya dari keanggotaan Partai Politik, hal tersebut tetaplah tidak memenuhi
syarat sebagai Calon Anggota KPU Kabupaten, karena menurut ketentuan dalam
Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang
menyatakan bahwa “mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik
sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun pada saat mendaftar sebagai calon”
sedangkan Teradu pada saat mendaftarkan dirinya menjadi calon anggota KPU
Kabupaten Parigi Moutong pada bulan September 2018 sudah berstatus sebagai
Wakil Ketua V DPC Partai Demokrat Parigi Moutong sejak tahun 2016, artinya
hanya berselang 2 tahun setelah Teradu menjadi anggota dan pengurus partai
politik, Teradu mendaftarkan dirinya menjadi Calon Anggota KPU Kabupaten
Parigi Moutong. Tentunya hal ini tidaklah sejalan dengan ketentuan perundang-
undangan yang berlaku;
12. Bahwa pengunduran diri dalam keanggotaan partai politik haruslah dimaknai
untuk menghindari adanya konflik kepentingan sebagai penyelenggara pemilu
dengan peserta pemilu yang dapat berujung pada perubahan prinsip mandiri
dan adil dalam memperlakukan peserta pemilu secara setara, sehingga jangka
waktu sekurang-kurangnya 5 tahun yang disyaratkan dalam UU harusnya wajib
dipenuhi secara jujur oleh Teradu sebelum mendaftarkan dirinya menjadi Calon
Anggota KPU Kabupaten Parigi Moutong. Dengan demikian, Hal ini sudah
bertentangan dengan ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf i Undang Undang Nomor
7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
13. Bahwa judicial review UU Penyelenggaraan Pemilu terkait anggota KPU tidak
boleh aktif di dalam partai politik selama 5 tahun ke belakang juga pernah
diputus oleh Mahkamah Konstitusi (MK) pada tahun 2012, yang pemohonnya
pada saat itu adalah gabungan LSM dan perorangan. Ketua Majelis hakim
Mahkamah konstitusi memberikan penilai sebagai berikut “Karena peserta
pemilihan umum adalah partai politik, maka UU harus membatasi atau
melepaskan hak partai politik peserta pemilu untuk sekaligus bertindak sebagai
penyelenggara pemilihan umum. Partai politik dimaksud meliputi anggota partai
politik yang masih aktif atau mantan anggota partai politik yang masih memiliki
keberpihakan kepada partai politik asalnya, atau masih memiliki pengaruh
dalam penentuan kebijakan partai politik dimaksud. keberpihakan
penyelenggara Pemilu kepada peserta Pemilu akan mengakibatkan distrust serta
menimbulkan proses dan hasil yang dipastikan tidak fair, sehingga
menghilangkan makna demokrasi yang berusaha diwujudkan melalui pemilihan
umum yang “langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil”. Adalah hal yang
tidak sejalan dengan logika dan keadilan, jika Pemilu diselenggarakan oleh
lembaga yang terdiri atau beranggotakan para peserta Pemilu itu sendiri,
Meskipun bukan sesuatu yang niscaya, adanya keterlibatan partai politik
sebagai penyelenggara pemilihan umum akan membuka peluang keberpihakan
(conflict of interest) penyelenggara pemilihan umum kepada salah satu
kontestan”. penilaian dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut sangatlah
terang Bahwa sikap Teradu yang masih aktif sebagai anggota dan pengurus
Partai Politik Demokrat tidak dibenarkan oleh hukum dan melanggar putusan
Mahkamah Konstitusi serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
14. Bahwa Teradu tidak jujur dan melanggar beberapa ketentuan dalam Peraturan
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor
2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara
Pemilihan Umum antara lain:
a. Pasal 1 ayat (4) yang menyatakan “Kode Etik Penyelenggara Pemilu adalah
suatu kesatuan asas moral, etika, dan filosofi yang menjadi pedoman
perilaku bagi Penyelenggara Pemilu berupa kewajiban atau larangan,
tindakan dan/atau ucapan yang patut atau tidak patut dilakukan oleh
Penyelenggara Pemilu”;
b. Pasal 2 yang menyatakan “Setiap penyelenggara Pemilu wajib bekerja,
bertindak, menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban sebagai
penyelenggara Pemilu dengan berdasarkan Kode Etik dan pedoman perilaku
Penyelenggara Pemilu, serta sumpah/janji jabatan”;
c. Pasal 7 ayat (1) tentang Sumpah/janji anggota KPU, anggota KPU
Provinsi/KIP Aceh, anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai berikut: Demi
Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji, “Bahwa saya dalam menjalankan
tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil,
dan cermat demi suksesnya Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu
Presiden dan Wakil Presiden, serta pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali
Kota, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan
Negara Kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi atau
golongan”. bahwa sumpah/janji yang diucapkan Teradu sangat tidak sesuai
dengan fakta yang ada, karena Teradu sangat tidak jujur bahwasahnya
Teradu Masih berstatus sebagai Anggota dan Pengurus DPC Partai Demokrat
Kabupaten Parigi Moutong;
d. Pasal 14 huruf (a) yang menyatakan “mengumumkan adanya hubungan
atau keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan situasi konflik
kepentingan dalam pelaksanaan tugas Penyelenggara Pemilu”;
15. Bahwa Teradu juga telah melanggar katentuan yang diatur dalam Pasal 22E
ayat (5) UUD Tahun 1945, ketentuan ini berbunyi bahwa “Pemilihan umum
diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional,
tetap dan mandiri”, Artinya, kemandirian yang dimiliki oleh KPU, sebagaimana
dimaksud oleh Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 adalah kemandirian yang tidak
memihak kepada Partai Politik atau kontestan manapun karena KPU adalah
lembaga penyelenggara pemilu dan partai politik adalah peserta pemilunya;
KESIMPULAN PENGADU
[2.2] Berdasarkan pengaduan dan keterangan yang disampaikan baik secara tertulis
maupun dalam persidangan, Pengadu menyampaikan kesimpulan yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari pengaduan Pengadu yang dirumuskan sebagai berikut:
1. Bahwa Pengadu menolak seluruh jawaban Teradu, karena subtansi jawaban
atas bukti dan pertanyaan majelis hakim tak dapat dijawab dan tak ada fakta
hukumnya;
2. Teradu terlalu mengada-ada, dalam proses sidang membantah seluruh bukti P-1
s.d P-6. Sampai Pengadu menyetorkan bukti asli berupa PAKTA INTEGRITAS,
yang dibubuhi tanda tangan asli di atas materei. Serta beberapa penjelasan
saksi yg mengatakan apa adanya. Saksi Pengadu menjawab yang diketahuinya,
tanpa ada pembohongan di dalamnya. Menjawab sejujurnya dan saksi
menambahkan bukti foto, dan menghubungi Aslan, salah satu Pengurus DPC
Partai Demokrat Kabupaten Parigi Moutong, diperintahkan hakim majelis dan
Aslan membenarkan, melihat saudara Teradu menandatangani PAKTA
INTEGRITAS, itu di hadapan Ketua partainya;
3. Bantahan Teradu atas pengunduran dirinya tahun 2012, sangat keluar dari
nalar, pada saat itu Ketua DPC Partai Demokrat, saudara Haris Lasimpara, dan
disetujui atau ditandatangani, pada bulan September 2018 oleh ketua yang baru
hasil Musda, saudara Nur Rahmatu;
4. Adanya pembicaraan terdahulu antara Teradu dengan saksi Pengadu, yang
mengatakan "siap amankan", nah kata siap amankan, Pengadu pahami sebuah
konotasi sama dengan siap mainkan, yang dilontarkan Komisioner KPU RI,
Wahyu Setawan dan itu dibantah Teradu. Yang jelas-jelas saksi bersumpah atas
nama Allah. Dan ditanyakan kembali oleh majelis sidang waktu itu;
5. Siap amankan terbukti dengan naiknya Ketua DPC Partai Demokrat Parigi
Moutong, saudara Nur Rahmatu dan diakui Teradu, dia meminta tandatangan
untuk disetujui atau diacc dan ketemu dengan Ketua Demokrat di rumahnya,
jalan Kijang Raya, Palu Selatan;
6. Antara KTP dan tandatangan yang Teradu tandatangan pada Surat Pernyataan
dan PAKTA INTEGRITAS adalah sama. Pada saat Teradu dimintakan maju
bertandatangan, namun tandatangan tersebut berubah, sampai hakim
menanyakan kapan dirubahnya, Teradu menjawab sejak menjabat jadi Anggota
KPU Kabupaten Parigi Moutong;
7. Adanya bukti tambahan dari Pengadu berupa:
a. Foto dari saksi yang dibahas di persidangan;
b. Bukti SIPOL terbaru Tahun 2018, tertera namanya lagi sebab pada SK 2016,
Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Parigi Moutong, Haris Lasimpara,
dan diganti Nur Rahmatu. Nanti Nur Rahmatu menjadi ketualah di acc
surat Pengunduran Diri dan ditandatangan Nur Rahmatu secara sepihak;
Pada Tahun 2012 setelah pengecekan Pengadu, saudara Haris Lasimpara tidak
pernah mengeluarkan surat pengunduran diri kadernya;
8. Adanya indikasi strategi yang akan ditempuh oleh rekan rekannya Teradu,
dengan membentuk tim meminta Partai Demokrat dalam dalam hal ini, Ketua
Nur Rahmatu untuk membuat Surat Pengunduran Diri Teradu sementara,
terhitung mundur; (bukti rekaman)
9. Berdasarkan kesimpulan dengan data di atas, Pengadu meminta majelis hakim
DKPP untuk dapat menjatuhkan hukuman pemecatan kepada Teradu, karena
dinilai majelis hakim saudari Intan Kurnia mencederai demokrasi. Bahwa
seluruh adukan Pengadu untuk menyelamatkan demokrasi dari kepentingan
atas dasar integritas yang bobrok;
[2.3] PETITUM PENGADU
Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pengadu memohon kepada DKPP berdasarkan
kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:
1. Mengabulkan aduan Pengadu seluruhnya;
2. Menyatakan Teradu telah melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
3. Menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap kepada Para Teradu; dan
4. Apabila Majelis Sidang DKPP berpendapat lain, kami mohon putusan yang
seadil-adilnya
[2.4] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pengadu mengajukan
bukti-bukti sebagai berikut:
Bukti P-1 : Pengumuman KPU RI Nomor: 6/PP.06-Pu/05/KPU/I/2019,
Tentang Penetapan Calon Anggota KPU Provinsi dan KPU
Kabupaten Periode 2019-2024, tanggal 18 Januari 2019;
Bukti P-2 : Surat Keputusan DPP Partai Demokrat Nomor:
313/SK/DPP.PD/DPC/XII/2016/ Lampiran 1 keputusan tentang
Susunan kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat
Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2016-
2021;
Bukti P-3 : Surat Pernyataan kesediaan menjadi pengurus Partai Demokrat
tertanggal 14 Oktober 2016;
Bukti P-4 : Daftar Riwayat Hidup Anggota Partai Demokrat tertanggal 14
Oktober 2016;
Bukti P-5 : Pakta Integritas Calon Pengurus Partai Demokrat Kabupaten
Parigi Moutong Masa Bakti 2016-2021 tertanggal 14 Oktober
2016;
Bukti P-6 : Surat Pernyataan Ketua Dewan Kehormatan DPC Partai Demokrat
Parigi;
Bukti P-7 : Surat Pernyataan Ketua Majelis DPC Partai Demokrat Parigi;
[2.5] Saksi Pengadu:
1. Adyana Wirawan
Saksi merupakan Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Kabupaten Parigi
Moutong;
Bahwa mekanisme Pengunduran diri Teradu tidak sesuai dengan Mekanisme.
Tidak terdapat KOP surat Partai Demokrat. Selaku Majelis Kehormatan Saksi
tidak pernah menerima dan mengetahui pengunduran diri Teradu. Saksi
menerangkan pada tanggal 29 Agustus 2016 ketemu Teradu di Hotel Roa Roa
Pemilihan Ketua PAC
2. Imam Muslihun
Saksi Ketua Majelis Partai Cabang DPC Partai Demokrat Kabupaten Parigi
Moutong;
Saksi yang mengurus Pindah KTP Teradu dan mengamankan keterkaitan
Teradu di Partai Demokrat;
Saksi menayatakan melihat Teradu hadir di Hotel Roa Roa tempat Munascab
Partai Demokrat tanggal 29 Agustus 2016;
3. Abdul Haris Lasimpara
Saksi merupakan Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Parigi Moutong
Periode 2016-2021;
Bahwa Teradu meminta Saksi untuk memasukkan namanya sebagai Pengurus
Partai Demokrat;
Bahwa Teradu pernah menghadiri Muscab Partai Demokrat pada Tahun 2016;
Saksi menyatakan pernah menjadi Caleg dari Partai Demokrat pada Pemilu
2009 bersama dengan Teradu;
PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU
[2.6] Bahwa Teradu telah menyampaikan jawaban dan penjelasan dalam persidangan
DKPP pada 11 Februari 2020 yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai
berikut:
1. Bahwa terkait dalil Pengadu pada poin (1), yang pada pokoknya Teradu adalah
Anggota KPU Kabupaten Parigi Moutong. Mengenai dalil tersebut Teradu
memang benar sebagai anggota KPU Kabupaten Parigi Moutong berdasarkan
Surat Keputusan KPU RI dengan Nomor : 237/PP.06-Kpt/05/KPU/1/2019
tentang pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi
Moutong Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2019 – 2024 tertanggal 18 Januari
2019; (Bukti T-01)
2. Bahwa terkait dalil Pengadu pada poin (2), yang pada pokonya Teradu adalah
pengurus/anggota DPC Partai Demokrat Kabupaten Parigi Moutong periode
2016 -2021 dengan jabatan sebagai Wakil Ketua V. Mengenai dalil tersebut
Teradu dapat menjelaskan, bahwa Teradu tidak mengetahui dirinya dimasukan
kedalam kepengurusan Parpol serta tidak pernah ada pemberitahuan dari pihak
DPC Partai Demokrat apalagi menjabat sebagai Wakil Ketua V;
3. Bahwa terkait dalil Pengadu pada poin (3), poin (4) dan poin (5), yang pada
pokonya Teradu pernah menandatangani Surat Pernyataan, kesedian menjadi
pengurus Parta Demokrat dengan menggunakan materai dan dibubuhi tanda
tangan basah tertanggal 14 Oktober 2016, daftar riwayat hidup tertanggal 14
Oktober 2016 dan menandatangani pakta integritas calon pengurus Partai
Demokrat Kabupaten Parigi Moutong. Terhadap dalil tersebut Teradu akan
menjelaskan secara tegas beberapa poin sebagai berikut :
a. Bahwa Teradu tidak pernah membuat apalagi menandatangi pernyataan
kesediaan menjadi pengurus Partai Demokrat sepanjang tahun 2016 sampai
dengan saat ini.
b. Bahwa sewaktu Teradu mencalonkan diri sebagai Calon Legislatif (Caleg)
dari Partai Demokrat pada Pemilu tahun 2009, Teradu pernah membuat
pernyaatan menjadi anggota/pengurus Partai pada tahun 2009.
c. Pasca tidak terpilihnya Teradu pada Pemilu 2009, Teradu mengundurkan
diri sebagai anggota/pengurus Partai Demokrat melalui surat pengunduran
diri tertanggal 05 Oktober 2012 (Bukti T-02) dan diterima oleh saudara Drs.
H. Suardi yang saat itu menjabat sebagai Sekretaris DPC Partai Demokrat
Kabupaten Parigi Moutong tertanggal 08 Oktober 2019. (Bukti T-03)
d. Bahwa Teradu tidak pernah membuat daftar riwayat hidup anggota Partai
Demokrat pada tanggal 14 Oktober 2016 dan Teradu tidak pernah
menandatangani pakta integritas sebagai calon pengurus Partai Demokrat
Kabupaten Parigi Moutong.
e. Teradu membantah bahwa bukti (P-03) yang diajukan Pengadu tidak sesuai
dengan titel Sarjana Strata Satu (S1) yang Teradu dapatkan semasa kuliah,
titel Sarjana Strata Satu (S1) yang terdapat dalam bukti tersebut adalah
S.Pd (Sarjana Pendidikan) sementara Teradu adalah alumni Sekolah Tinggi
Agama Islam Negeri (STAIN) Datokarama Palu dengan titel yang diraih S.Pd.I
(Sarjana Pendidikan Islam) dan pada Tahun. (Bukti T-04)
f. Bahwa terhadap dalil Pengadu yang menyatakan bahwa Teradu telah
menandatangani surat pernyataan, daftar riwayat hidup anggota Partai
Demokrat Kabupaten Parigi Moutong dan pakta integritas. Teradu menilai
bahwa dalil – dalil tersebut Error in Persona (aduan dialamatkan kepada
orang yang salah). Dimana dalam bukti aduan Pengadu memuat identitas
Teradu yang tidak sesuai dengan identitas yang sebenarnya. Pada faktanya
identitas Teradu secara administrasi kependudukan yang sebenarnya
beralamat di BTN Griya Tadulako Permai Blok A3 No. 16 Kelurahan Tondo
Kecamatan Palu Timur Kota Palu sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk
(KTP) masa berlaku 01 Oktober 2012 s/d 01 Oktober 2017. (Bukti T-05)
4. Bahwa terkait dalil Pengadu pada poin (6) dan poin (7), yang pada pokonya
Pegadu telah melampirkan bukti pernyataan dari beberapa orang yang
menyatakan bahwa Teradu benar anggota/pengurus Partai Demokrat
Kabupaten Parigi Moutong periode 2016-2021 dengan jabatan sebagai Wakil
Ketua V. Mengenai dalil tersebut Teradu dapat menjelaskan, bahwa dalil
tersebut Teradu menilai tidak beralasan hukum, serta tidak berdasarkan bukti –
bukti yang dapat dibuktikan melalui teori pembuktian bahwa Teradu tidak
menjadi anggota/pengurus Partai Demokrat Kabupaten Parigi Moutong periode
2016-2021 dan Teradu merasa dirinya telah dimasukan atau dicatut namanya
dalam kepengurusan Partai Demokrat oleh oknum yang tidak
bertanggungjawab;
5. Bahwa terkait dalil Pengadu pada poin (8), yang pada pokoknya Teradu dianggap
melanggar ASAS JUJUR. Mengenai dalil tersebut Teradu membantah bahwa
tidak pernah membuat pernyataan kesediaan menjadi anggota/pengurus Partai
Demokrta dan tidak pernah menandatangani pakta integritas. Pada faktanya
teradu telah mengudurkan diri sebagai anggota/pengurus Partai demokrat pada
tanggal 05 Oktober 2012 sehingga Teradu menganggap dirinya telah
menjalankan tugas dan wewenangnya berdasarkan Asas – Asas Penyelenggaraan
Pemilihan Umum; (Bukti T-02)
6. Bahwa terkait dalil Pengadu pada poin (9), yang pada pokoknya Teradu
mengundurkan diri tidak sesuai dengan anggaran dasar Partai Demokrat
sehingga Teradu masih berstatus aktif sebagai anggota/pengurus Partai.
Mengenai dalil tersebur Teradu menjelaskan bahwa tidak pernah mengetahui
dirinya masuk dalam anggota/pengurus Partai Demokrat dan nama yang
tercantum dalam SK Partai Demokrat Teradu dapat pastikan bukanlah dirinya,
sehingga Teradu menganggap dirinya tidak punya kewajiban membuat
penguduran diri sebagai anggota/pengurus Partai Demokrat Parigi Moutong
periode 2016 – 2021 pada saat mendaftarkan diri sebagai anggota KPU
Kabupaten Parigi Moutong;
7. Bahwa terkait dalil Pengadu pada poin (10), yang pada pokoknya Teradu tidak
memenuhi syarat sebagai Calon anggota KPU Kabupaten Parigi Moutong
sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 Tahun
2017 “mengundurkan diri dari anggota Partai Politik sekurang –
kurangnya 5 (lima) tahun pada saat mendaftar sebagai calon”. Mengenai
dalil tersebut Teradu menjelaskan bahwa dalam syarat Teradu melampirkan
dokumen Surat Keterangan Dari Pengurus Partai Bahwa Yang Bersangkutan
Tidak Lagi Menjadi Anggota Partai Politik Dalam Jangka Waktu 5 (Lima) Tahun
Terakhir yang ditandatangani oleh Ketua DPC Partai Demokrat atas nama
saudara H. Moh. Nur Dg Rahmatu tertanggal 17 September 2018, dalam isi
dokumen tersebut berbunyi “Berdasarkan catatan/daftar anggota Partai
Demokrat yang bersangkutan tidak berstatus sebagai anggota Partai
Demokrat dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir terhitung sejak
tanggal 05 Oktober tahun 2012”. Sebelum terbit surat tersebut, Teradu
memperlihatkan arsip dan tanda terima pengunduran dirinya pada tahun 2012
kepada saudara H. Moh. Nur Dg Rahmatu selaku ketua DPC Partai Demokrat
Kabupaten Parigi Moutong untuk meyakinkan bahwa benar Teradu telah
mengundurkan diri dan telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal
21 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017; (Bukti T-06)
8. Bahwa terkait dalil Pengadu pada poin (11), Teradu telah menjelaskan
sabagaimana pada poin (7) jawaban Teradu diatas bahwa Teradu telah
mengundurkan diri sebagai anggota/pengurus Partai Demokrat Kabupaten
Parigi Moutong pada tahun 2012, serta pada tahun 2018 Teradu mendaftarkan
diri sebagai calon anggota KPU Kabupaten Parigi Moutong, jika dihitung mundur
Teradu mengundurkan di selama 6 tahun terakhir, sehingga Teradu berkeyakin
bahwa dirinya tidak lagi menjadi anggota/pengurus Partai Demokrat Kabupaten
Parigi Moutong;
9. Bahwa terkait dalil Pengadu pada poin (12), Teradu telah menjelaskan
sabagaimana pada poin (7) dan poin (8) jawaban Teradu diatas, bahwa pada
faktanya Teradu telah memenuhi syarat sebagai anggota KPU Kabupaten Parigi
Moutong serta selama Teradu menjadi anggota KPU Kabupaten Parigi Moutong
telah bersikap jujur dan mandiri;
10. Bahwa Teradu pernah di undang Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong perihal
permintaan bahan keterangan dengan nomor 51/K.ST-08/PM.05.02/III/2019
tertanggal 04 Maret 2019. Atas undangan tersebut, Teradu hadir dan
menjelaskan poin – poin penting atas pertanyaan yang diberikan Ketua dan
Anggota Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong serta memberikan beberapa bukti
dokumen untuk menguatkan keterangan Teradu; (Bukti T-07)
11. Bahwa Teradu pernah di panggil KPU Provinsi Sulawesi Tengah perihal
panggilan klarifikasi dengan nomor 166/PW.01-SD/72/PROV/II/2019
tertanggal 21 Februari 2019 karena adanya informasi bahwa Teradu sebagai
anggota/pengurus Partai Politik, dalam klarifikasi tersebut Teradu telah
menjelaskan satu persatu pertanyaan dari Ketua dan Anggota KPU Provinsi
Sulawesi Tengah; (Bukti T-08)
12. Bahwa terkait dengan hasil klarifiksasi tersebut, Teradu di perintahkan oleh
Ketua dan Anggota KPU Provinsi Sulawesi Tengah untuk mengklarifikasi kepada
Partai Demokrat Kabupaten Parigi Moutong terkait pencantuman nama Teradu
sebagai anggota/pengurus Partai pada saat pendaftaran Partai Politik peserta
Pemilu tahun 2019. Terkait hal tersebut, Teradu telah mengirimkan surat
klarifikasi tertanggal 25 Februari 2019 dan telah diterima pada tanggal 27
Februari 2019 oleh saudara Anas (staf di kantor Demokrat Kabupaten Parigi
Moutong). Namun sampai saat ini Teradu tidak pernah mendapatkan balasan
dari Pihak Partai Demokrat Kabupaten Parigi Moutong; (Bukti T-09)
[2.7] PETITUM TERADU
Teradu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berdasarkan
kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:
1. Menolak aduan Pengadu untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Teradu tidak melakukan Pelanggaran Kode Etik; dan
3. Apabila Majelis Sidang DKPP yang memeriksa dan mengadili pengaduan a quo
berpendapat lain, maka dimohon dapat kiranya memberikan putusan yang
seadil-adilnya.
[2.8] Bahwa untuk menguatkan jawabannya Teradu telah menyerahkan alat bukti
sebagai berikut:
Bukti T-1 : Surat Keputusan KPU RI dengan Nomor : 237/PP.06-
Kpt/05/KPU/1/2019 tentang pengangkatan anggota Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi
Tengah Periode 2019 – 2024;
Bukti T-2 : Surat Pernyataan Pengunduran diri sebagai anggota/pengurus
Partai Demokrat melalui surat pengunduran diri tertanggal 05
Oktober 2012;
Bukti T-3 : Tanda terima yang diberikan saudara Drs. H. Suardi (Sekretaris
DPC Partai Demokrat Kabupaten Parigi Moutong) tertanggal
tangggal 08 Oktober 2019;
Bukti T-4 : Ijazah Strata Satu (S1) atas nama Teradu;
Bukti T-5 : KTP Teradu masa berlaku 2012 – 2017;
Bukti T-6 : Surat Keterangan Dari Pengurus Partai Bahwa Yang Bersangkutan
Tidak Lagi Menjadi Anggota Partai Politik Dalam Jangka Waktu 5
(Lima) Tahun Terakhir yang ditandatangani oleh Ketua DPC Partai
Demokrat atas nama saudara H. Moh. Nur Dg Rahmatu tertanggal
17 September 2018;
Bukti T-7 : Undangan Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong perihal permintaan
bahan keterangan;
Bukti T-8 : Undangan KPU Provinsi Sulawesi Tengah perihal pemanggilan
klarifikasi;
Bukti T-9 : Surat klarifikasi perihal penyampaian sikap keberatan atas
pencantuman nama Teradu sebagai anggota/pengurus Partai
Demokrat Kabupaten Parigi Moutong;
[2.9] Saksi Teradu:
1. I Ketut Sucipta
Saksi merupakan Koordinator Personil PNPM Poso, Tolitoli, Palu;
Saksi menerangkan bahwa Teradu melamar pada Tahun 2012 di PNPM Kota
Palu;
Saksi menerangkan bahwa Teradu tidak pernah menjadi Pengurus Partai
Demokrat sesuai dengan syarat bekerja di PNPM.
Saksi menerangkan bahwa Teradu tidak pernah menjadi Pengurus Partai
Demokrat sesuai dengan syarat bekerja di PNPM. Bahwa pada saat bekerja di
PNPM, sepengetahuan Saksi, Terdu tidak pernah mengikuti kegiatan Partai
Demokrat;
2. H. Suardi
Saksi merupakan Sekretaris DPC Partai Demokrat Kabupaten Parigi Moutong
Periode 2016-2021;
Bahwa secara de facto setelah Pemilu Tahun 2009 sampai dengan tahun 2017,
Teradu tidak pernah mengikuti kegiatan Partai;
Bahwa Saksi yang memasukkan nama Teradu menjadi Anggota Partai
Demokrat yang selanjutnya dimasukkan dalam SIPOL;
3. Gufran
Saksi merupakan Kepala Seksi Pemerintahan Desa Sendana Kecamatan
Kasimbar;
Saksi menerima Surat permintaan domisili yang diajukan oleh Teradu;
Bahwa dari tahun 2009 sampai Agustus 2018 Teradu tidak pernah ke Desa
Sendana. Sepengetahuan Saksi Teradu tidak lagi pernah mengikuti aktifitas
Partai Demokrat;
[2.10] Keterangan Pihak Terkait
[2.10.1] Kepala Biro SDM Sekretariat Jenderal KPU RI atas nama Lucky Firnandy
Majanto
1. Bahwa Teradu adalah Anggota KPU Kabupaten Parigi Moutong berdasarkan
Pengumuman KPU RI Nomor: 6/PP.06-Pu/05/KPU/I/2019 tentang Penetapan
Calon Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Periode 2019-2024;
2. Bahwa Teradu merupakan Pengurus dan Anggota Dewan Pimpinan Cabang Partai
Demokrat Kabupaten Parigi Moutong Periode 2016-2021 berdasarkan Surat
Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor:
313/SK/DPP.PD/DPC/XII/2019 melalui Lampiran 1 Keputusan tentang
Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten
Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2016-2021 dengan jabatan
sebagai Wakil Ketua V DPC Partai Demokrat Parigi Moutong;
3. Bahwa Teradu pernah menandatangani Surat Pernyataan Kesediaan menjadi
Pengurus Partai Demokrat menggunakan Materai dan dibubuhi tandatangan
bahsah tertanggal 14 Oktober 2016;
4. Bahwa terhadap dalil Pengadu sebagaimana disebut diatas Pihak Terkait
menyampaikan hal-hal sebagai berikut:
a. Bahwa Pihak Terkait selaku Biro Sumber Daya Manusia Sekretariat Jenderal
KPU RI merupakan unsur Sekretariat Jenderal KPU RI yang sesuai dengan
ketentuan Pasal 86 ayat (1) huruf b Undang Undang 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum bertugas memberikan dukungan Teknis Administratif dan
membantu Pelaksanaan Tugas KPU dalam menyelenggarakan Pemilu;
b. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Biro Sumber Daya Manusia dalam
rangka Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota meberikan
dukungan teknis administratif;
c. Bahwa terkait dengan Perkara a quo, dapat disampaikan sebagai berikut:
1) Bahwa Biro Sumber Daya Manusia Sekretariat Jenderal KPU RI tidak
pernah menerima pengaduan dari masyarakat terkait dengan status
keanggotaan partai politik sdr. Tahir baik pada masa tahapa seleksi
maupun setelah sdr. Tahir dilantik sebagai Anggota KPU Kabupaten Parigi
Moutong;
2) Bahwa Sdr. Tahir pada saat mendaftar sebagai Anggota KPU Kabupaten
Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2019-2024
menyampaikan dokumen sebagai syarat pendaftaran, yaitu:
a) Surat Pendaftaran Sebagai Calon Anggota KPU Kabupaten Parigi
Moutong;
b)
Surat Keterangan Pengganti KTP-el yang dikeluarkan oleh Kepada
Dinas Kependudukan dan Pencatat Sipil Kabupaten Parigi Moutong;
c) Daftar Riwayat Hidup Model DHR.Calon 6;
d) Fotokopi ijazah yang dilegalisir dari Sekolah Tinggi Agama Islam
Negeri Datokaramo Palu;
e) Makalah Terstruktur Model PP. Calon 5;
f) Surat Pernyataan Calon Anggota KPU Kabupaten Parigi Moutong
Model SP.Calon 2;
g) Surat Keterangan dari Pengurus Partai Politik bahwa yang
Bersangkutan Tidak Lagi Menjadi Anggota Partai Politik Dalam
Jangka Waktu 5 (lima) Tahun Terakhir;
h) Surat Pengunduran Diri Pengurus DPAC Partai Partai Demokrat
Kecamatan Kesimbar;
i) Tanda Terima Surat Pengunduran Diri dari Keanggotaan Partai
Demokrat;
j) Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana yang dikeluarkan
oleh Pengeadilan Negeri Parigi;
5. Menyusuli jawaban yang telah kami sampaikan sebagai pihak terkait pada
Perkara Nomor 010-PKE-DKPP/I/2020 dengan surat nomor 65/SDM.1/01-
SD/II/2020 tanggal 13 Februari 2020, dengan ini kami sampaikan bukti
tambahan yaitu : Fotocopy Surat KPU kepada Ketua KPU Provinsi Sulawesi
Tengah Nomor 1602/PP.06-SD/05/KPU/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018
perihal pelaksanaan Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Anggota KPU Kabupaten
Sigi, Donggala dan parigi Moutong provinsi Sulawesi Tengah Periode 2019-2024,
yang pada pokoknya KPU telah memerintahkan KPU Provinsi Sulawesi Tengah
untuk melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap nama calon anggota KPU
Kabupaten Parigi Moutung Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2019-2024 yang
akan mengikuti uji kelayakan dan kepatutan untuk memastikan bukan anggota
partai politik, pengurus partai politik, calon kepala daerah/wakil kepala daerah
bukan tim kampanye pemilihan kepala daerah/wakil kepala daerah, pemilu
presiden/wakil presiden melalui Sistem Informasi Pencalonan (silon), Sistem
Informasi Partai Politik (Sipol) dan sumber data lainnya serta memastikan
pemenuhan persyaratan administrasi lainnya;
[2.10.2] KPU Provinsi Sulawesi Tengah
1. Bahwa status keterlibatan Teradu atas nama Tahir selaku Anggota KPU
Kabupaten Parigi Moutong dalam keanggotaan/kepengurusan Dewan Pimpinan
Cabang Partai Demokrat Parigi Moutong baru muncul setelah pelantikan Anggota
KPU Kabupaten Parigi Moutong. KPU Provinsi mengetahui permasalahan
berdasarkan berita koran Harian Sulteng Raya. Status keanggotaan partai politik
Teradu tidak pernah dilaporkan baik kepada Tim Seleksi (Timsel) Calon Anggota
KPU Kabupaten, maupun kepada KPU dan KPU Provinsi Sulawesi Tengah ditahap
wawancara. Dengan demikian permasalahan ini baru dipersoalkan setelah Teradu
dilantik menjadi Anggota KPU Kabupaten Parigi Moutong;
2. Bahwa KPU Provinsi Sulawesi Tengah setelah mendapatkan temuan informasi
mengenai adanya dugaan keterlibatan teradu dalam keanggotaan/kepengurusan
Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Parigi Moutong mengambil langka
menyurati/memanggil teradu pada tanggal 24 Februari 2019 di kantor KPU
Provinsi Sulawesi Tengah guna memberi klarifikasi;
3. Bahwa pada hari Minggu, tanggal 24 Februari 2019, saudara Teradu datang ke
Kantor KPU Provinsi Sulawesi Tengah dan memberi klarifikasi. Dalam klarifikasi
tersebut teradu membawa sejumlah dokumen pendukung terkait perkara a quo;
4. Bahwa dalam rapat klarifikasi tersebut Teradu memberi keterangan sebagai
berikut:
a. Teradu mengakui pernah menjadi calon anggota DPRD Kabupaten Parigi
Moutong dalam pemilu tahun 2009. Namun setelah pemilu 2009 teradu tidak
pernah lagi aktif dalam keanggotaan dan kepengurusan partai politik di
Kabupaten Parigi Moutong.
b. Teradu pernah ditawari/diminta kembali menjadi anggota partai demokrat,
namun teradu menolak permintaan tersebut dengan alasan ingin pindah dan
bekerja di Palu.
c. Selain alasan di atas, teradu tidak ingin kembali menjadi aggota partai politik
karena menjadi tenaga pendamping protek PNPM. Saat itu syarat untuk
menjadi pendamping PNPM harus bebas dari ikatan/afiliasi partai politik
d. Tertanggal 5 oktober 2012 saudara teradu telah membuat surat yang
ditujukan kepada ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Parigi Moutong
yang isinya pernyataan pengundurandiri dari pengurus Dewan Pimpinan
Anak Cabang (DPAC) Partai Demokrat Kecamatan Kasimbar
e. Pada tanggal 25 Februari 2019 teradu telah melayangkan surat kepada
ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Parigi Moutong yang isinya
menyatakan keberatan atas pencatutan dirinya dari keanggotaan partai
demokrat, dan selama ini tidak pernah lagi memperbaharui Kartu Tanda
Anggota Partai Demokrat
f. Pada tanggal 25 Februari 2019 Ketua DPC Partai Demokrat membuat
keterangan bahwa teradu tidak berstatus sebagai anggota Partai Demokrat
dalam jangka 5 (lima) tahun terakhir sejak tanggal 05 oktober 2012.
5. Bahwa berdasarkan keterangan Teradu dan bukti dokumen sejak tanggal 5
Oktober 2012 Teradu telah mengundurkan diri dari partai demokrat dan tidak
berstatus baik sebagai anggota maupun pengurus;
6. Bahwa sesuai ketentuan pasal 21 ayat (1) hurup i undang-undang nomor 7
Tahun 2017 menetukan syarat menjadi calon anggota KPU kabupaten salah
satunya adalah mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik sekurang-
kurangnya 5 (lima) tahun pada saat mendaftar sebagai calon;
[2.10.3] Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong
1. Bahwa berdasarkan informasi awal terkait dengan beredarnya screenshot
dokumen pendaftaran salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Tanda
Anggota (KTA) atas nama Tahir dalam verifikasi peserta Pemilihan Umum Tahun
2019 Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Parigi Moutong (Bukti
PT-01), Pihak Terkait melaksanakan Rapat Pleno Pimpinan pada tanggal 26
Februari 2019 dengan agenda pembahasan dugaan Pelanggaran Kode Etik
Penyelenggara Pemilu yang diduga dilakukan salah satu Anggota KPU Kabupaten
Parigi Moutong yakni saudara Tahir, S.Pd,I. Dalam Rapat Pleno tersebut, Ketua
dan Anggota Bawaslu kabupaten Parigi Moutong telah memutuskan langkah-
langkah sebagai berikut: (Bukti PT-02)
a. Membentuk tim untuk mengumpulkan data dan informasi terkait dengan
keterlibatan saudara Tahir, S.Pd.I di Partai Demokrat Kabupaten Parigi
Moutong;
b. Melakukan investigasi terhadap pihak-pihak yang dianggap mengetahui
dugaan keterlibatan saudara Tahir, S.Pd.I di Partai Demokrat Kabupaten
Parigi Moutong;
2. Bahwa sebagaimana yang dimaksud pada poin (1) huruf (a) di atas, Pihak Terkait
3 (tiga) telah mendapatkan bukti dokumen Surat Keputusan Dewan Pimpinan
Pusat Partai Demokrat Nomor 313/SK/DPP.PD/DPC/XII/2016 Tentang Susunan
Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Parigi
Moutong Provinsi Sulawesi Tengah; (Bukti PT-03)
3. Bahwa sebagaimana yang dimaksud pada poin (1) huruf (b) di atas, berdasarkan
Surat Tugas Nomor 28.a/Bawaslu.Kab.PM/III/2019 Pihak Terkait menugaskan
saudara Muhammad Rizal, S.Pd.I (Anggota Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong)
untuk melakukan investigasi kepada pihak-pihak yang dianggap mengetahui
dugaan keterlibatan saudara Tahir, S.Pd.I di Partai Demokrat Kabupaten Parigi
Moutong; (Bukti PT-04)
4. Bahwa pada tanggal 3 Maret 2019, Muhammad Rizal, S.Pd.I melakukan
investigasi dan memberikan beberapa pertanyaan kepada Drs. H. Suardi selaku
Sekretaris Partai Demokrat Kabupaten Parigi Moutong. Dalam investigasi tersebut
Drs. H. Suardi menjelaskan beberapa poin sebagai berikut: (Bukti PT-05)
a. Bahwa pada dasarnya saudara Tahir, S.Pd.I pernah masuk sebagai pengurus
Partai dan sempat menjadi Calon Legislatif Partai Demokrat, pasca tidak
terpilihnya saudara Tahir, S.Pd.I pada tahun 2009 tersebut, yang
bersangkutan tidak aktif lagi sampai dengan tahun 2018 karena telah pindah
ke Kota Palu;
b. Bahwa dalam kegiatan Musyawarah Daerah Partai Demokrat yang
dilaksanakan pada tahun 2016 saudara Tahir, S.Pd.I tidak hadir dalam
kegiatan tersebut.
c. Bahwa saudara Drs. H. Suardi tidak terlibat langsung dalam penyusunan
komposisi kepengurusan pasca kegiatan Musyawarah Daerah Partai
Demokrat tahun 2016.
d. Bahwa saudara Tahir, S.Pd.I pernah mengundurkan diri sebagai
pengurus.anggota DPC Partai Demokrat Kabupaten Parigi Moutong pada
tahun 2012.
e. Bahwa menurut keterangan saudara Drs. H. Suardi, ada salah satu staf di
sekretariat Partai Demokrat yang memasukan nama saudara Tahir, S.Pd.I.
atas perintah saudara Haris Lasimpara selaku Ketua DPC Partai Demokrat
Kabupaten Parigi Moutong saat itu untuk membuka data/SK lama dengan
alasan pada pasca putusan Mahkamah Konstitusi atas gugatan Prof. Yuzril
Izha Mahedra semua Partai Politik di verifikasi faktual kembali sebagai syarat
peserta Pemilu 2019 sehingga DPC Partai Demokrat Kabupaten Parigi
Moutong kelabakan karena selama ini tidak lagi mengurus komposisi
kepengurusan.
5. Bahwa berdasarkan hasil investigasi, saudara Muhammad Rizal yang dituangkan
dalam Laporan Hasil Pengawasan/Form A; (Bukti PT-06)
6. Bahwa pada hari senin tanggal 4 Maret 2019 Pihak Terkait menggelar rapat pleno
pimpinan dengan agenda pembahasan hasil investigasi dan tindaklanjut hasil
investigasi terhadap dugaan pelanggaran kode etik. Berdasarkan rapat pleno
tersebut, Pihak Terkait memutuskan langkah-langkah: (Bukti PT-07)
a. Mengundang saudara Tahir, S.Pd.I (Teradu) untuk dimintai keterangan terkait
adanya dugaan pelanggaran kode etik.
b. Membentuk tim permintaan bahan keterangan.
7. Bahwa sebagaimana yang dimaksud pada poin 6 (enam) di atas, Pihak Terkait
mengundang saudara Tahir, S.Pd.I dengan nomor 51/K.ST08/PM.05.02/III/2019
perihal permintaan bahan keterangan tertanggal 4 Maret; (Bukti PT-08)
8. Bahwa pada hari rabu tanggal 6 Maret 2019 saudara Tahir, S.Pd.I memenuhi
undangan Pihak Terkait, bertempat di Sekretariat Bawaslu Kabupaten Parigi
Moutong di mana saudara Tahir, S.Pd.I menjelaskan beberapa poin sebagai
berikut: (Bukti PT-09)
a. Bahwa saudara Tahir, S.Pd.I tidak aktif di Partai Demokrat sejak tidak terpilih
pada pemilihan legislatif tahun 2009, sehingga tahun 2012 mengajukan
pengunduran diri keluar dari keanggotaan dan kepengurusan Partai
Demokrat Kabupaten Parigi Moutong, tertanggal 05 Oktober 2012 sekaligus
pindah domisili ke Kota Palu.
b. Pengunduran tersebut dibuktikan dengan adanya tanda terima yang
diserahkan oleh saudara Tahir kepada Drs. Suardi selaku Sekretaris Partai
Demokrat Kabupaten Parigi Moutong tanggal 8 Oktober 2012.
c. Bahwa saudara Tahir, S.Pd.I menganggap data dirinya telah dicatut kedalam
dokumen pendaftaran Partai Demokrat pada Tahun 2017 sebagai syarat
dukungan verifikasi faktual peserta Pemilu 2019.
d. Bahwa pencatutan yang dimaksud kontradiksi dengan data kependudukan
menurut saudara Tahir, S.Pd.I disebabkan domisilinya berada di Kota Palu,
sejak tahun 2012 hingga Tahun 2018;
e. Sebagai penguatan dan tambahan keterangan Saudara Tahir menegaskan
bahwa Tahun 2012 sejak pengunduran diri dari partai Demokrat, yang
bersangkutan lulus dan diterima sebagai Fasilitator pada Program Nasional
Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) Wilayah Kota Palu
Sulawesi Tengah yang mengharuskan untuk tidak berafiliasi dalam
kenggotaan dan pengurus Partai Politik.
9. Bahwa untuk menguatkan keterangannya, saudara Tahir, S.Pd.I memberikan
bukti dokumen yakni, surat keterangan pengunduran diri yang ditujukan kepada
Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Parigi Moutong tertanggal 05 Oktober
2012, tanda terima atas surat pengunduran dirinya yang diterima langsung oleh
saudara Drs. H.Suardi tertanggal 08 Oktober 2012, dan surat keterangan dari
pengurus Partai bahwa yang bersangkutan tidak lagi menjadi anggota Partai
Politik dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir tertanggal 17 September 2018
ditanda tangani Ketua Partai Demokrat Kabupaten Parigi Moutong yang dijadikan
syarat saudara Tahir, S.Pd.I pada saat mendaftarkan sebagai calon anggota KPU
Kabupaten Parigi Moutong. (Bukti PT-10)
10. Bahwa pada tanggal 11 Maret 2019, Pihak Terkait 3 (tiga) menggelar rapat pleno
pimpinan dengan agenda pembahasan bukti dokumen Surat Keputusan Dewan
Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor 313/SK/DPP.PD/DPC/XII/2016 Tentang
Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten
Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah dan keterangan saudara Drs. H. Suardi
serta keterangan saudara Tahir, S.Pd.I. dalam rapat pleno pimpinan tersebut
Pihak Terkait memutuskan sebagai berikut: (Bukti PT-11)
a. Bahwa berdasarkan keterangan saudara Drs. H. Suardi dan hasil penelitian
bukti dokumen surat keterangan pengunduran diri yang ditujukan kepada
Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Parigi Moutong tertanggal 05 Oktober
2012, tanda terima atas surat pengunduran dirinya yang diterima langsung
oleh saudara Drs. H.Suardi tertanggal 08 Oktober 2012, dan surat keterangan
dari pengurus Partai bahwa yang bersangkutan tidak lagi menjadi anggota
Partai Politik dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir tertanggal 17
September 2018 ditanda tangani Ketua Partai Demokrat Kabupaten Parigi
Moutong yang dijadikan syarat saudara Tahir, S.Pd.I pada saat mendaftarkan
sebagai calon anggota KPU Kabupaten Parigi Moutong. bahwa saudara Tahir,
S.Pd.I tidak dapat dibuktikan keterlibatannya dalam kepengurusan DPC
Partai Demokrat Kabupaten Parigi Moutong.
b. Bahwa berdasarkan hasil penelitian Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat
Partai Demokrat Nomor 313/SK/DPP.PD/DPC/XII/2016 Tentang Susunan
Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Parigi
Moutong Provinsi Sulawesi Tengah, bahwa atas nama Tahir yang tercantum
dalam Surat Keputusan tersebut bukanlah saudara Tahir, S.Pd.I yang saat ini
menjadi anggota KPU Kabupaten Parigi Moutong.
c. Bahwa sebagaimana yang dimaksud pada huruf (a) dan (b) di atas, maka
Pihak Terkait 3 (tiga) menyatakan bahwa dugaan pelanggaran kode etik
saudara Tahir, S.Pd. tidak dapat ditidaklanjuti ke penanganan pelanggaran.
