Arsip Putusan DKPP RI

PUTUSAN Nomor 16-PKE-DKPP/VIII/2026 DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU REPUBLIK INDONESIA DEMI KEADILAN DAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU Memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir Pengaduan Nomor 18- P/L-DKPP/VIII/2026 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 16-PKE- DKPP/VIII/2026, menjatuhkan Putusan atas dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang diajukan oleh:

[1.1] Pengadu Nama : Abdul Majid Pekerjaan : Wiraswasta Alamat : Perumahan Lingkar Permai Blok G No. 4 Tanjung Karang Loang Balok, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------------------- Pengadu.

Terhadap: [1.2] Teradu 1. Nama : Alfian Martoni Jabatan : Anggota KPU Kabupaten Lombok Barat. Alamat : Jl. Penas IX No. 10 Giri Menang, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat. Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------------- Teradu. [1.3] membaca pengaduan Pengadu; mendengar keterangan Pengadu; mendengar jawaban Teradu; mendengar keterangan Saksi; mendengar keterangan Pihak Terkait; dan memeriksa dan mempelajari dengan seksama semua dokumen dan segala bukti yang diajukan Pengadu, Teradu, Saksi dan Pihak Terkait.

[2.1] POKOK PENGADUAN PENGADU Bahwa Pengadu telah menyampaikan Pengaduan tertulis kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut sebagai DKPP) dengan Pengaduan Nomor 18-P/L-DKPP/VIII/2026 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 16-PKE- DKPP/VIII/2026 dengan pokok aduan sebagai berikut: 1. Bahwa pada tanggal 20 Februari 2024, Yang Bersangkutan dilantik dan diangkat sebagai Komisioner Anggota KPU Kabupaten Lombok barat untuk Periode tahun 2024 - 2029, dan sejak saat itu secara resmi menjabat sebagai penyelenggara pemilu; 2. Bahwa sesuai ketentuan UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 21 Ayat (1) huruf l, m, dan n, Anggota KPU wajib bekerja penuh waktu dan dilarang merangkap jabatan politik, jabatan pemerintahan, maupun jabatan lain selama menjabat; 3. Bahwa sesuai ketentuan UU No. 11 guruf k dan penjelasan Undang – Undang Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, menyatakan bahwa syarat untuk menjadi anggota KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota adalah bersedia berkerja penuh waktu dengan penjelasan tidak bekerja pada profesi lainnya selama masa keanggotaan. Pada faktanya bahwa yang bersangkutan masih aktif mengajar sebagai dosen di Perguruan Tinggi Universitas Nahdlatul Ulama NTB sampai saat ini; 4. Bahwa ternyata, dalam waktu yang bersamaan dengan masa jabatan sebagai Komisioner KPU, Yang Bersangkutan juga masih menjabat sebagai Dosen Aktifdan di Perguruan Tinggi di Universitas Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat terhitung sebelum menjabat sebagai Komisioner KPU Lombok Barat sejak tahun 2021 sampai dengan saat ini belum mengundurkan diri dari jabatan tersebut; 5. Bahwa jabatan sebagai pejabat di perguruan tinggi merupakan jabatan struktural/pejabat yang memiliki tugas, wewenang, dan tanggung jawab tetap, sehingga mustahil dilaksanakan secara bersamaan dengan kewajiban bekerja penuh waktu sebagai Komisioner KPU; 6. Bahwa fakta rangkap jabatan tersebut diketahui secara pasti dari Jadwal Mata kuliah yang di apu bahkan yang bersangkutan melaksanakan kementerian Pendidikan, Kebudayaa, Riset dan Teknologi tahun 2026; 7. Bahwa Yang Bersangkutan sama sekali tidak mengundurkan diri dari jabatan di Universitas Nahdlatul Ulama NTB pada saat mendaftar maupun setelah dilantik sebagai Komisioner KPU, dan tetap melaksanakan dua jabatan tersebut secara bersamaan dalam waktu yang sama; 8. Bahwa perbuatan merangkap jabatan tersebut secara tegas dilarang oleh Undang- Undang, dan menimbulkan keraguan terhadap kemandirian, netralitas, serta ketaatan terhadap hukum sebagai penyelenggara pemilu. [2.2] KESIMPULAN PENGADU Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan, Pengadu menyampaikan kesimpulan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keterangan aduan Pengadu yang pada pokoknya sebagai berikut: POKOK PERKARA Bahwa pokok pengaduan Pelapor pada prinsipnya adalah mengenai rangkap profesi Teradu sebagai Anggota KPU Kabupaten Lombok Barat sekaligus tetap aktif menjalankan profesi sebagai Dosen Universitas Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat (UNU NTB) selama masa jabatannya sebagai penyelenggara Pemilu. Bahwa persoalan ini bukan semata-mata mengenai status administratif Teradu sebagai dosen, melainkan berkaitan langsung dengan kewajiban seorang Anggota KPU untuk bekerja penuh waktu, menjaga profesionalitas, kepatuhan hukum, integritas, dan kehormatan penyelenggara Pemilu serta tidak menjalankan profesi lain selama masa keanggotaannya. Oleh karena itu, hal yang harus dinilai oleh Majelis bukan hanya apakah Teradu tercatat sebagai dosen, tetapi apakah selama menjabat Anggota KPU Kabupaten Lombok Barat Teradu secara nyata masih menjalankan aktivitas dan menerima manfaat yang melekat pada profesinya sebagai dosen setidak-tidaknya masih memberikan laporan Beban Kerja Dosen (BKD) setiap semester ke LLDIKTI yang membuktikan bahwa Teradu masih Aktif menjalankan tridarma perguruan tinggi sehingga LLDIKTI wilayah 8 Denpasar mengeluarkan Keputusan bahwa teradu merupakan dosen aktif yang memenuhi syarat untuk diajukan sebagai dosen sertifikasi. Berdasarkan fakta persidangan, hal tersebut telah terbukti hal-hal sebagai berikut. FAKTA-FAKTA YANG TERUNGKAP DALAM PERSIDANGAN Bahwa selama pemeriksaan persidangan telah terungkap fakta-fakta yang saling berkaitan dan bersesuaian sebagai berikut: Pertama, Teradu dalam persidangan mengakui memperoleh Surat Keputusan Hibah Penelitian dari Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi. Fakta tersebut menunjukkan bahwa Teradu masih melakukan aktivitas akademik/penelitian sebagai bagian dari profesinya sebagai dosen. Terlebih lagi, Teradu bukan hanya tercantum secara pasif dalam suatu administrasi perguruan tinggi, melainkan melaksanakan penelitian yang ditandai dengan dicantumkannya foto teradu sebagai dosen penerima dana hibah penelitian di Universitas Nahdlatul Ulama NTB sebagaimana bukti yang telah Pengadu ajukan. Dengan demikian, aktivitas Teradu mempunyai sifat aktif dan substantif. Kedua, saksi Didin Septa Rahmadi, M.Pd., Ketua LP2M UNU NTB, menerangkan bahwa Teradu masih aktif melakukan penelitian sampai dengan saat ini. Keterangan tersebut mempunyai relevansi penting karena berasal dari pejabat pada lembaga perguruan tinggi yang secara kelembagaan menangani kegiatan penelitian. Keterangan tersebut sekaligus menguatkan pengakuan Teradu sendiri mengenai keterlibatannya dalam kegiatan penelitian. Ketiga, saksi Lalu Muhammad Rizal pada pokoknya menerangkan bahwa Teradu merupakan dosen UNU NTB yang aktif merangkap sebagai Anggota KPU Kabupaten Lombok Barat. Fakta tersebut juga diperkuat dengan adanya nama Teradu dalam kegiatan penerima hibah penelitian di UNU NTB serta pencantuman status/jabatan Teradu sebagai Anggota KPU Kabupaten Lombok Barat. Keempat, berdasarkan keterangan Dr. Ahmad Fauzan, S.Th.I., M.A., selaku Wakil Rektor I UNU NTB, tidak terdapat surat permohonan cuti Teradu sebagai dosen UNU NTB yang diterima dan diarsipkan oleh pihak universitas. Teradu juga tidak dapat menunjukkan secara meyakinkan adanya Surat Keputusan atau persetujuan cuti resmi dari UNU NTB yang membuktikan bahwa sejak menjadi Anggota KPU Kabupaten Lombok Barat dirinya telah berhenti sementara menjalankan profesi sebagai dosen. Dengan demikian, dalil Teradu yang menyatakan dirinya telah mengambil cuti tidak didukung dokumen administratif yang semestinya ada apabila cuti tersebut benar-benar pernah diajukan dan diberikan secara sah oleh perguruan tinggi. Kelima, rekening Teradu sebagai dosen UNU NTB dan tercatat aktif. FAKTA-FAKTA TERSEBUT MEMBENTUK SATU RANGKAIAN PEMBUKTIAN YANG UTUH Bahwa fakta-fakta tersebut tidak dapat dinilai secara terpisah. Apabila keseluruhan fakta persidangan dihubungkan satu dengan lainnya, terbentuk suatu rangkaian keadaan yang konsisten, yaitu: 1. Teradu tercatat sebagai dosen aktif UNU NTB; 2. Teradu tidak dapat membuktikan adanya cuti resmi sebagai dosen; 3. Teradu masih melaksanakan kegiatan penelitian; 4. Teradu memperoleh hibah/manfaat penelitian; 5. seluruh keadaan tersebut berlangsung ketika Teradu telah menjabat sebagai Anggota KPU Kabupaten Lombok Barat. Dengan demikian, status Teradu sebagai dosen bukan sekadar status administratif yang aktif, tetapi dibarengi pelaksanaan kegiatan dan penerimaan manfaat yang menunjukkan bahwa hubungan profesinya sebagai dosen masih nyata dan berlangsung. Kombinasi antara status aktif, aktivitas penelitian, penerimaan hibah/manfaat penelitian, tidak adanya bukti cuti yang sah, merupakan fakta yang secara kumulatif membuktikan adanya rangkap profesi. TERADU TELAH MELANGGAR KEWAJIBAN BEKERJA PENUH WAKTU Bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada pokoknya mensyaratkan calon anggota KPU Kabupaten/Kota untuk bersedia bekerja penuh waktu. Ketentuan mengenai bekerja penuh waktu tidak patut dimaknai secara sempit hanya sebatas kehadiran fisik Teradu di kantor KPU. Konsep bekerja penuh waktu mengandung kewajiban memberikan kapasitas profesional dan tanggung jawab jabatan secara penuh kepada institusi penyelenggara Pemilu serta tidak menjalankan profesi lain yang berpotensi menimbulkan pembagian tanggung jawab, loyalitas maupun kepentingan selama menjabat sebagai penyelenggara Pemilu. Alasan ditunjuknya Teradu sebagai ketua peneliti karena yang akan diteliti Adalah menyangkut penyelenggaraan pemilu sebagaimana diterangkan oleh saksi Didin Sapta Rahmadin tersebut telah dengan jelas membuktikan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Teradu Adalah kegiatan yang dapat menyebabkan terjadinya konflik kepentingan, dan tidak tertutup kemungkinan akan merugikan KPU Lombok Barat. Dengan tetap aktif sebagai dosen, melakukan penelitian dan menerima manfaat yang bersumber dari profesinya sebagai dosen berupa pelaporan sebagai dosen aktif di PDDIkti, Teradu secara nyata tidak menempatkan jabatan Anggota KPU sebagai profesi penuh waktu sebagaimana dipersyaratkan oleh undang-undang. PELANGGARAN TERADU BUKAN SEMATA-MATA PELANGGARAN ADMINISTRATIF Bahwa perkara a quo harus ditempatkan dalam konteks kehormatan dan integritas penyelenggara Pemilu. Anggota KPU merupakan pejabat penyelenggara Pemilu yang dituntut mempunyai standar etik yang tinggi. Kepatuhan terhadap persyaratan bekerja penuh waktu bukan persoalan administratif belaka, melainkan berkaitan dengan profesionalitas, kepastian hukum, akuntabilitas, dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penyelenggara Pemilu. Terlebih lagi, berdasarkan fakta persidangan, keadaan tersebut bukan terjadi sesaat atau karena kekeliruan administratif semata, tetapi menunjukkan adanya keadaan yang berkelanjutan, yaitu Teradu tetap tercatat aktif, melakukan penelitian, menerima manfaat penelitian, dan pada saat bersamaan menduduki jabatan Anggota KPU Kabupaten Lombok Barat. Dengan demikian, terdapat alasan yang kuat bagi Majelis untuk menyatakan bahwa perbuatan Teradu telah melampaui persoalan administratif dan masuk dalam ranah pelanggaran etik penyelenggara Pemilu. DALIL CUTI TERADU TIDAK TERBUKTI Bahwa apabila Teradu mendalilkan telah mengambil cuti dari profesinya sebagai dosen, maka secara logis dan administratif seharusnya terdapat dokumen resmi berupa permohonan cuti dan/atau keputusan pejabat UNU NTB yang memberikan atau menyetujui cuti tersebut. Namun berdasarkan fakta persidangan, dokumen tersebut tidak dapat dibuktikan. Sebaliknya, fakta menunjukkan Teradu tetap tercatat aktif, masih menjalankan penelitian sebagai dosen UNU NTB. Oleh karena itu, dalil mengenai cuti tidak cukup hanya didasarkan pada pernyataan sepihak Teradu. Pernyataan tersebut harus dinilai tidak terbukti apabila bertentangan dengan fakta objektif dan bukti lain yang terungkap di persidangan. TERDAPAT KESESUAIAN ANTARA PENGAKUAN, KETERANGAN SAKSI DAN BUKTI Bahwa pembuktian Pengadu tidak berdiri hanya berdasarkan satu alat bukti atau satu orang saksi. Sebaliknya, terdapat persesuaian antara: pengakuan Teradu mengenai hibah penelitian + keterangan Ketua LP2M mengenai aktivitas penelitian Teradu + keterangan saksi mengenai status dosen aktif + keterangan Wakil Rektor mengenai tidak adanya arsip cuti + fakta penerimaan gaji dosen. Keseluruhan fakta tersebut saling menguatkan dan menuju pada satu kesimpulan yang sama, yakni: Teradu selama menjabat sebagai Anggota KPU Kabupaten Lombok Barat tetap mempunyai dan menjalankan profesi aktif sebagai dosen UNU NTB. Dengan demikian, pokok pengaduan Pelapor telah terbukti dalam persidangan. PERBUATAN TERADU MENCEDERAI PROFESIONALITAS DAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU Bahwa penyelenggara Pemilu harus mampu menjadi teladan dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan kode etik. Seseorang yang telah secara sadar menerima jabatan sebagai Anggota KPU sekaligus menerima konsekuensi hukum untuk bekerja penuh waktu tidak seharusnya tetap menjalankan profesi lain secara aktif. Apabila praktik demikian dibenarkan, maka kewajiban bekerja penuh waktu bagi anggota KPU akan kehilangan makna normatifnya dan berpotensi menjadikan larangan rangkap profesi hanya sebagai formalitas administratif. DKPP sebagai lembaga penjaga kehormatan penyelenggara Pemilu mempunyai kepentingan institusional untuk menegakkan standar etik tersebut secara konsisten demi menjaga integritas, profesionalitas, kepastian hukum, dan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara Pemilu. KESIMPULAN Berdasarkan seluruh uraian tersebut, Pengadu berkesimpulan bahwa dalam persidangan telah terbukti: Pertama, Teradu ALFIAN MARTONI merupakan Anggota KPU Kabupaten Lombok Barat yang pada saat bersamaan masih berstatus dan menjalankan aktivitas sebagai dosen UNU NTB. Kedua, Teradu masih menjalankan kegiatan penelitian dan memperoleh manfaat dari kegiatan penelitian tersebut selama menjabat sebagai Anggota KPU Kabupaten Lombok Barat. Ketiga, tidak terbukti adanya cuti resmi Teradu sebagai dosen yang diberikan oleh UNU NTB. Keempat, fakta-fakta tersebut secara kumulatif membuktikan bahwa Teradu tidak sekadar mempunyai status administratif sebagai dosen, melainkan secara nyata tetap menjalankan profesi lain ketika menjabat sebagai Anggota KPU Kabupaten Lombok Barat. Kelima, perbuatan tersebut bertentangan dengan kewajiban anggota KPU untuk bekerja penuh waktu serta tidak sejalan dengan prinsip profesionalitas, kepastian hukum, integritas, akuntabilitas, dan kehormatan penyelenggara Pemilu. Keenam, oleh karena pelanggaran tersebut berkaitan dengan persyaratan fundamental dan berlangsung selama Teradu menjalankan jabatan sebagai penyelenggara Pemilu, maka terdapat dasar yang beralasan bagi Majelis DKPP untuk menjatuhkan sanksi yang tegas dan proporsional berupa pemberhentian terhadap Teradu. [2.3] PETITUM PENGADU Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pengadu memohon kepada Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis DKPP Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar berkenan: 1. Mengabulkan Pengaduan lapor untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Teradu Alfian Martoni terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu; 3. Menyatakan perbuatan Teradu yang tetap menjalankan profesi sebagai dosen selama menjabat Anggota KPU Kabupaten Lombok Barat bertentangan dengan kewajiban bekerja penuh waktu sebagai penyelenggara Pemilu; 4. Menjatuhkan sanksi pemberhentian kepada Teradu sebagai Anggota KPU Kabupaten Lombok Barat; dan 5. Menjatuhkan putusan lain yang dipandang adil dan patut berdasarkan hukum, kode etik, serta kehormatan penyelenggara Pemilu. [2.4] BUKTI PENGADU Bahwa untuk menguatkan dalil aduannya, Pengadu mengajukan bukti-bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan P-7, sebagai berikut: KODE NO NAMA BUKTI BUKTI 1. P-1 Fhoto Papan Struktur bahwa Saudara Alfian Martoni tercatat sebagai Dosen dan penerima hibah penelitian di Civitas Universitas Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat dari kementerian Pendidikan, Kebudayaa, Riset dan Teknologi tahun 2026.; 2. P-2 Fhoto Papan Struktur Organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat. Bahwa saudara Alfian Martoni masih aktif sebagai Komisioner KPU Lombok Barat sampai saat ini; 3. P-3 Saudara Alfian Martoni tercatat dosen aktif di Universitas Nahdaltul Ulama NTB dengan Mata Kuliah yang diapu/diajarkan; 4. P-4 Bahwa saudara Alfian Martoni tercatat dosen aktif di Universitas Nahdaltul Ulama NTB dan memperoleh hibah penelitian senilai puluhan juta rupiah; 5. P-5 Putusan Rektor Universitas Nahdlatul Ulama NTB tentang Mata Kuliah yang diapu/diajarkan Tahun Akademik 2021 - 2022 oleh Saudara Alfian Martoni; 6. P-6 Putusan Rektor Universitas Nahdlatul Ulama NTB tentang Mata Kuliah yang diapu/diajarkan Tahun Akademik 2023 - 2024 oleh Saudara Alfian Martoni; 7. P-7 Putusan Rektor Universitas Nahdlatul Ulama NTB tentang Mata Kuliah yang diapu/diajarkan Tahun Akademik 2024 - 2025 oleh Saudara Alfian Martoni. [2.5] KETERANGAN SAKSI Menimbang pada saat sidang pemeriksaan dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilaksanakan pada tanggal 10 September 2026, Pengadu menghadirkan saksi atas nama Lalu Muhamad Rizal yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa saksi menerangkan dirinya adalah kader ansor dan juga kader dari nahdlatul ulama. Saksi menjelaskan dirinya selalu mendatangi Sekretariat Nahdlatul Ulama yang berada dekat kampus UNU NTB. Selain itu saksi juga sering mendatangi kampus UNU NTB; 2. Bahwa saksi mendapatkan informasi dari kampus UNU NTB, informasi tersebut berkaitan dengan status Teradu yang menjadi dosen di kampus UNU NTB. Setelah mendapatkan informasi tersebut, saksi menelusuri dan hasilnya adalah benar kalau Teradu adalah dosen sekaligus Anggota KPU Kabupaten Lombok Barat. Selanjutnya, saksi menerangkan bahwa hasil penelusurannya mendapatkan hasil pamflet atau papan struktur yang intinya Teradu menerima hibah penelitian dari Kemendikti tahun 2026; 3. Bahwa saksi tidak pernah melihat aktifitas Teradu menjadi seorang dosen di kampus UNU NTB; 4. Bahwa sepengetahuan saksi, Teradu mengajar pada prodi Pendidikan Sosiologi. Saksi menerangkan informasi tersebut didapatkan karena dirinya adalah kader NU dan sering berkunjung ke kampus UNU NTB. [2.6] PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU Bahwa Teradu telah menyampaikan jawaban dalam sidang pemeriksaan DKPP yang dilaksanakan pada tanggal 10 September 2026 yang pada pokoknya menguraikan hal hal sebagai berikut: 1. Bahwa aduan Pengadu merupakan aduan yang tidak jelas antara keterpenuhan syarat administrasi Teradu sebagai anggota KPU Kabupaten Lombok Barat, dan/atau tindakan atau perbuatan yang dilarang sebagai penyelenggara pemilu selama menjabat sebagai anggota KPU Kabupaten Lombok Barat; 2. Bahwa Pengadu tidak cermat dan tidak tepat dalam menggunakan dasar hukum sebagai dasar pengaduannya. Hal tersebut terlihat dari dicantumkannya Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 sebagai salah satu dasar hukum dalam aduan Pengadu. Bahwa ketentuan dalam Undang-Undang tersebut tidak memiliki relevansi maupun keterkaitan dengan substansi aduan, khususnya mengenai persyaratan, kedudukan, dan/atau ketentuan yang mengatur tentang anggota KPU Kabupaten Lombok Barat. Walaupun demikian saya sebagai Teradu dapat menerangkan atas dalil-dalil Pengadu sebagai berikut: “bahwa persyaratan sebagai anggota KPU Kabupaten sebagaimana ketentuan Pasal 21 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, terutama pada persyaratan bersedia bekerja penuh waktu yang dibuktikan dengan surat pernyataan sebagaimana ketentuan huruf (m), bersedia tidak menduduki jabatan pada jabatan politik, pemerintahan dan BUMN/BUMD sebagaimana ketentuan huruf (n), bersedia mengundurkan diri dari Jabatan politik, pemerintahan, BUMN/BUMD sebagaimana ketentuan huruf (j) yang menurut Teradu oleh Pengadu dipahami sebagai larangan rangkap Jabatan; (vide Bukti T-1) 3. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Nomor 117 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, khususnya Bab V Bagian A angka 1 huruf m, persyaratan “bersedia bekerja penuh waktu” dimaknai sebagai kesediaan untuk tidak melaksanakan profesi lain selama menjabat sebagai anggota KPU Provinsi atau anggota KPU Kabupaten/Kota; (vide Bukti T-2) 4. Bahwa untuk melengkapi persayaratan tersebut dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditanda tangani di atas materai cukup, yang menyatakan: “Bersedia bekerja penuh waktu dan tidak bekerja pada profesi lainnya selama masa keanggotaan yang dibuat dengan formulir MODEL SURAT PERNYATAAN 3- CALON sebagaimana ketentuan pada lampiran I Keputusan KPU Nomor 68 Tahun 2023 pada Bab V bagian Huruf B angka 2 point b dokumen persyaratan calon anggota KPU Provinsi dan anggota KPU Kabupaten/Kota terdiri atas : ...angka 6) surat pernyataan yang ditanda tangani diatas materai cukup, yang menyatakan: point c). “Bersedia bekerja penuh waktu dan tidak bekerja pada profesi lainnya selama masa keanggotaan yang dibuat dengan formulir MODEL SURAT PERNYATAAN 3-CALON”; (vide Bukti T-3) 5. Bahwa setelah dilantik sebagai anggota KPU Kabupaten Lombok Barat pada tanggal 20 Februari 2024, untuk memenuhi persyaratan tersebut Teradu telah menyampaikan Surat Permohonan Cuti sebagai Dosen pada Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat (UNU NTB) tanggal 22 Februari 2024 kepada Rektor UNU NTB yang diterima oleh Wakil Rektor I atas nama AHMAD FAUZAN; (vide Bukti T-4) 6. Bahwa atas surat permohonan cuti tersebut sejak dilantik sebagai anggota KPU Kab. Lombok Barat, Teradu tidak pernah lagi mengajar mata kuliah apapun di bawah UNU NTB ataupun Perguruan Tinggi lainnya; (vide Bukti T-5) 7. Bahwa Teradu tidak pernah menerima honorarium atau gaji pokok dan tunjangan dari kampus selama menjabat sebagai Anggota KPU Kabupaten Lombok Barat; 8. Bahwa terhadap dalil Pengadu yang menyatakan Teradu masih merangkap jabatan sebagai Sekretaris Program Studi pada Universitas Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat (UNU NTB), dapat Teradu jelaskan bahwa dalil tersebut tidak tepat, karena dalam proses pencalonan sebagai anggota KPU Kabupaten, Teradu telah menyatakan kesediaan untuk bekerja penuh waktu dan tidak bekerja pada profesi lain selama masa keanggotaan sebagaimana dipersyaratkan dalam Keputusan KPU Nomor 68 Tahun 2023. Sebagai bentuk pemenuhan persyaratan tersebut, pada tanggal 22 Februari 2024 Teradu telah menyampaikan Surat Permohonan Pengunduran Diri dari jabatan sebagai Sekretaris Program Studi Pendidikan Sosiologi Fakultas Pendidikan UNU NTB kepada Rektor UNU NTB yang telah diterima oleh Wakil Rektor I, Ahmad Fauzan. Dengan demikian, Teradu telah menyatakan pengunduran diri dan tidak lagi menjalankan tugas sebagai Sekretaris Program Studi, sehingga dalil Pengadu yang menyatakan Teradu masih merangkap jabatan tersebut tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya; (vide Bukti T-6) 9. Bahwa aduan Pengadu terkait kepesertaan sertifikasi dosen (serdos) Teradu tidak mengikuti seleksi sertifikasi serdos pada tahapan pemberkasan atau pengisian portofolio yang dibuka mulai 20 Juli 2026 sampai dengan 30 Juli 2026 sehingga tidak memenuhi syarat atau gugur menjadi peserta sertifikasi dosen, karena Teradu sedang menjabat sebagai anggota KPU Kabupaten Lombok Barat. (vide Bukti T-7) 10. Bahwa aduan terkait dalil Pengadu yang bersangkutan melaksanakan penelitian Kementerian, Pendidikan, Kebudayaaan Riset dan Teknologi tahun 2026. Dapat Teradu jelaskan mulai dari Pembukaan resmi penerimaan proposal program Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2026 oleh Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan (DPPM Kemdiktisaintek) melalui surat Pengumuman No. 1652/C3/AL.04/2025. Pada tanggal 1 Desember 2025, dilakukan penyusunan proposal penelitian sebagai tahap awal dalam proses pengajuan hibah penelitian oleh tim peneliti. Pada tanggal 2 sampai dengan 29 Desember 2025, proposal penelitian yang telah disusun diunggah melalui aplikasi BIMA sesuai dengan tahapan dan ketentuan pengajuan hibah penelitian. Pada tanggal 9 April 2026, diumumkan hasil seleksi/penerimaan hibah penelitian berdasarkan proses penilaian proposal yang telah diajukan melalui aplikasi BIMA. Pengumuman penetapan pendanaan hibah Penelitian Dosen Pemula (PDP) TA 2026 oleh DPPM Kemdiktisaintek. Proposal dengan judul "Analisis Konflik Komunal Berbasis Big Data Media Sosial Real Time Sebagai Rekonsiliasi Sosial Pasca Pemilu dan Pilkada 2024 di NTB" dinyatakan Lolos Seleksi dan disetujui untuk didanai. Selanjutnya Teradu berkonsultasi dengan KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tanggal 30 Juli 2026 dan disarankan oleh KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk segera mengundurkan diri dari ketua peneliti dengan membuat surat pernyataan kesediaan penggantian sebagai ketua tertanggal 3 Agustus 2026 bermaterai dan bertanda tangan, kemudian diajukan surat pernyataan kesediaan penggantian sebagai ketua ke Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) UNU NTB. Dengan kondisi halangan tetap dimana Ketua peneliti semula yakni Teradu berstatus cuti dan sedang bertugas di KPU Kabupaten Lombok Barat. Evaluasi dan Usulan Pergantian Pertama pada tanggal 3 Agustus 2026, dengan uraian sebagai berikut: a. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) UNU NTB sempat mengajukan permohonan pergantian Ketua Pengusul kepada Didin Septa Rahmadi via surat No. 291/A9.6/P/2026. Kemdiktisaintek memberi tanggapan pada tanggal (18 Agustus 2026): Melalui surat No. 1034/DST/C3/DT.05.00/2026, DPPM menolak usulan tersebut karena SINTA Score Overall Didin Septa Rahmadi melampaui batas maksimum skema PDP (maksimal score 299 untuk bidang saintek). b. Penyesuaian & Usulan Pergantian Kedua (7 September 2026) LPPM UNU NTB menerbitkan Surat Permohonan Kembali No. 301/A9.6/P/2026 perihal pergantian Ketua Pelaksana kepada Subhan (NIDN/NUPTK: 5955758659130172) yang memenuhi kualifikasi persyarakatan skema PDP. c. Struktur Tim sebelum pergantian; • Ketua Pelaksana Baru : Alfian Martoni (NIDN: 0803038602) • Anggota Pelaksana 1 : Didin Septa Rahmadi (NIDN: 0824098601) • Anggota Pelaksana 2 : Dedy Sofian MZ (NIDN: 0815018301) d. Baru Pasca-Pergantian • Ketua Pelaksana Baru : Subhan (NUPTK/NIDN: 5955758659130172) • Anggota Pelaksana 1 : Didin Septa Rahmadi (NIDN: 0824098601) • Anggota Pelaksana 2 : Dedy Sofian MZ (NIDN: 0815018301) Bahwa status Teradu pada Tim peneliti sudah terkonfirmasi dan terganti oleh Subhan. (vide Bukti T-8) [2.7] KESIMPULAN TERADU Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan, Teradu menyampaikan kesimpulan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut: TERHADAP DUGAAN PELANGGARAN KODE ETIK PENYELENGGARAAN PEMILU 1. Bahwa Pihak Teradu tetap pada jawaban Teradu pada persidangan DKPP RI tanggal 10 September 2026 sebagaimana telah disampaikan dalam persidangan; 2. Bahwa berkaitan dengan aduan Pengadu yang disampaikan ke DKPP RI, menggunakan SK Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat Nomor 533/A9.1/SK/2023 tentang Penetapan Nama Dosen Tetap dan Dosen Tidak Tetap Pengampu Mata Kuliah Semester Ganjil Tahun Akademik 2023/2024 Universitas Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat, Teradu mengakui memang masih menjadi dosen aktif mengajar, namun belum diangkat menjadi anggota KPU Kabupaten Lombok Barat periode 2024-2029; 3. Bahwa dalam SK Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat Nomor 944/A9.1/SK/2024 tentang Penetapan Nama Dosen Tetap dan Dosen Tidak Tetap Pengampu Mata Kuliah Semester Genap Tahun Akademik 2023/2024 Universitas Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat nama Teradu sudah tidak tercantum dalam lampiran SK tersebut; 4. Bahwa keterangan pihak Terkait dari UNU NTB, Teradu telah memenuhi syarat administrasi dengan menyampaikan surat permohonan cuti dan surat pengunduran diri sebagai Sekretaris Program Studi Pendidikan Sosiologi UNU NTB tanggal 22 Februari 2024 dan telah diterima pihak UNU NTB namun belum diproses karena pihak UNU NTB sedang memenuhi persyaratan akreditasi institusi dan program studi, dan selanjutnya hal tersebut menjadi kewenangan dari UNU NTB; 5. Bahwa berdasarkan fakta persidangan pihak Pengadu dan saksi Pengadu tidak pernah melihat secara langsung Teradu menjalankan aktifitas mengajar di Kampus UNU NTB dan Teradu tidak pernah menerima honorarium, gaji pokok, dan tunjangan dari pihak UNU NTB sampai saat ini; 6. Bahwa berkaitan Hibah Penelitian Dosen Pemula (PDP) di UNU NTB, fakta persidangan menyatakan yang mengajukan penelitian kepada DPPM Kemdiktisaintek adalah Didin Septa Rahmadi dan Dedy Sofian MZ dengan menggunakan akun Teradu di Aplikasi BIMA. Proses penyusunan proposal, input proposal, submit proposal, hingga pelaksanaan penelitian di lapangan dilakukan oleh Tim tanpa melibatkan Teradu; 7. Bahwa LPPM UNU NTB telah menyampaikan surat permohonan penggantian Ketua Pengusul Program Hibah Penelitian Dosen Pemula kepada DPPM Kemdiktisaintek sehingga Teradu tidak lagi tercantum sebagai tim Program Hibah Penelitian Dosen Pemula; 8. Bahwa seluruh aktivitas Tri Dharma Perguruan Tinggi UNU NTB, Teradu tidak pernah terbukti aktif sejak dilantik menjadi anggota KPU Kabupaten Lombok Barat periode 2024 – 2029. [2.8] PETITUM TERADU Berdasarkan seluruh uraian jawaban dan Kesimpulan diatas, maka mohon kepada yang terhormat Ketua dan Anggota Majelis Pemeriksa Dugaan Pelanggaran Kode Etik Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia berkenan untuk memutus dengan Putusan sebagai berikut: 1. Menolak aduan Pengadu untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Teradu tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana yang didalilkan oleh Pengadu; dan 3. Merehabilitasi nama baik Teradu selaku anggota KPU Kabupaten Lombok Barat sejak putusan dibacakan. Atau, apabila Majelis Pemeriksa Dugaan Pelanggaran Kode Etik Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) [2.9] BUKTI TERADU Bahwa untuk menguatkan jawabannya, Teradu mengajukan bukti-bukti yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan T-6, sebagai berikut: KODE NO NAMA BUKTI BUKTI 1. T-1 MODEL SURAT.PERNYATAAN.4-CALON; 2. T-2 Keputusan KPU Nomor 68 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 117 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; 3. T-3 MODEL SURAT PERNYATAAN.3.-CALON; 4. T-4 Surat Permohonan Cuti sebagai dosen tanggal 22 Februari 2024 kepada Rektor Universitas Nahdlatul Wathan NTB dan Tangkapan Layar Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti); 5. T-5 a. SK Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Mataram Nomor : 944/A9.1/SK/2024 Tentang Penetapan Nama Dosen Tetap dan Dosen Tidak Tetap Pengampu Mata Kuliah Semester Genap Tahun Akademik 2023/2024 Universitas Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat. b. SK Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Mataram Nomor : 1473/A9.1/SK/2024 Tentang Penetapan Nama Dosen Tetap dan Dosen Tidak Tetap Pengampu Mata Kuliah Semester Ganjil Tahun Akademik 2024/2025 Universitas Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat. c. SK Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Mataram Nomor : 1710/A9.1/SK/2025 Dosen Tetap Yang Mengajar pada Universitas Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat Semester Genap Tahun Akademik 2024/2025 d. SK Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Mataram Nomor : 2183/A9.1/SK/2025 Dosen Tetap Yang Mengajar pada Universitas Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat Semester Ganjil Tahun Akademik 2025/2026 e. SK Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Mataram Nomor : 2173/A9.1/SK/2025 Dosen Tidak Tetap Yang Mengajar pada Universitas Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat Semester Ganjil Tahun Akademik 2025/2026 6. T-6 Surat Pengunduran diri sebagai Sekretaris Program Studi Sosiologi Fakultas Pendidikan UNU NTB; 7. T-7 Tangkapan layar Aplikasi Sister-pt-kemdiktisaintek.go.id; 8. T-8 Dokumen Surat Pergantian Ketua Penelitian DPPM Kemdiktisaintek dan Surat Tanggapan Kemdiktisaintek. [2.10] KETERANGAN SAKSI Menimbang pada saat sidang pemeriksaan dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilaksanakan pada tanggal 10 September 2026, Teradu menghadirkan saksi atas nama Didin Septa Rahmadi yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa saksi menerangkan dirinya salah satu bagian dari UNU NTB yang memegang jabatan sebagai Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat; 2. Bahwa saksi juga berhomebase di program study pendidikan sosiologi yang kebetulan bersamaan dengan Teradu waktu yang bersangkutan masih menjadi dosen di UNU NTB. Selanjutnya, saksi menerangkan bawha Teradu setelah dilantik menjadi Anggota KPU Kabupaten Lombok Barat pada tahun 2024 sebagaiman SK a quo pada bulan februari Teradu tidak lagi menjadi dosen di kampus UNU NTB dan sepengetahuan saksi bahwa pada semester genap tahun 2024 Teradu tidak mengampu mata kuliah lagi; 3. Bahwa saksi menjelaskan semester genap pada tahun 2024 yang ada di kampus UNU NTB itu adalah pada awal tahun termasuk bulan februari 2024; 4. Bahwa berkenaan dengan kegiatan program penelitian a quo, saksi bersama rekan dosennya mengajak Teradu untuk ikut melakukan riset. Menurut saksi bahwa pertimbangannya mengajak Teradu dalam program riset dan penelitian yang kami ajukan memiliki relevansi dengan tugas dan fungsi Teradu sebagai Penyelenggara Pemilu; 5. Bahwa saksi menerangkan kegiatan program riset dan penelitian ini tidak memiliki honor dan tujuan dari hibah riset ilmiah tersebut adalah artikel ilmiah. [2.11] KETERANGAN PIHAK TERKAIT Bahwa DKPP memanggil Pihak Terkait pada sidang Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilaksanakan tanggal 10 September 2026. Bahwa Pihak Terkait menerangkan hal-hal sebagai berikut: [2.11.1] Ketua dan Anggota KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat 1. Bahwa seleksi KPU Kabupaten/Kota dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2023, Keputusan KPU Nomor 68 Tahun 2023 sebagaimana diubah dengan Keputusan KPU Nomor 117 Tahun 2023; 2. Bahwa berdasarkan formulir pendaftaran sdr. Teradu (ALFIAN MARTONI) bekerja pada Universitas Nahdatul Ulama Nusa Tenggara Barat sebagai Dosen; 3. Bahwa dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Pasal 21 Ayat (1) huruf m persyaratan diatur tentang syarat bersedia bekerja penuh waktu yang dibuktikan dengan surat pernyataan; 4. Bahwa kelengkapan dan keterpenuhan syarat bersedia bekerja penuh waktu berdasarkan PKPU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Pasal 2 Ayat (1) huruf n diatur dengan frase “bersedia bekerja penuh waktu, yang dibuktikan dengan surat pernyataan” yang dipertegas dengan Keputusan KPU Nomor 68 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Seleksi Anggota KPU Provinsi dan Anggota KPU Kabupaten/Kota pada BAB V Bagian A angka I huruf m diatur dengan frase “bersedia bekerja penuh waktu” dimaknai dengan tidak melaksanakan profesi lain selama menjadi anggota KPU Provinsi atau anggota KPU Kbaupaten/Kota yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai cukup; 5. Bahwa kelengkapan formulir persyaratan Teradu dalam SIAKBA (system Informasi Anggota KPU dan Badan Adhoc) sdr Alfian Martoni telah melampirkan persyaratan a quo berupa Surat Pernyataan bersedia bekerja penuh Waktu dengan bermaterai cukup. (Bukti PT.1-1 Screenshot SIAKBA); 6. Bahwa sdr Teradu telah memenuhi persyaratan administrasi sebagai peserta seleksi calon Anggota KPU Kabupaten Lombok Barat dengan melampirkan syarat dalam bentuk Surat Pernyataan Bersedia Bekerja Penuh Waktu (MODEL SURAT.PERNYATAAN.3-CALON) dan Surat Pernyataan Bersedia Tidak Menduduki Jabatan Politik, Jabatan di Pemerintahan, dan/atau Jabatan di Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah Selama Masa Keanggotaan (MODEL SURAT.PERNYATAAN.4-CALON); 7. Bahwa berdasarkan penilaian, sdr. Alfian Martoni sebagai Anggota KPU kabupaten Lombok Barat telah melalui prosedur dan mekanisme seleksi sebagaimana diatur dalam Peratutan KPU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Seleksi Anggota KPU Provinsi dan Anggota KPU Kabupaten/Kota dinyatakan memenuhi syarat dan lulus sebagai Anggota KPU Kabupten Lombok Barat Periode 2024-2029 dengan Surat Keputusan KPU Nomor 246 Tahun 2024 yang selanjutnya dilantik pada tanggal 20 Februari 2024 sebagaimana telah diakui oleh Pengadu; 8. Selanjutnya bahwa dalil Pengadu yang mendalilkan Teradu masih terdaftar sebagai dosen aktif yang masih mengajar dan rangkap jabatan di Universitas Nahdlatul Ulama, KPU Provinsi NTB pernah menerima informasi terkait hal tersebut melalui WA dari sdr. Teradu pada tanggal 28 Juli 2026; 9. Bahwa atas informasi tersebut KPU Provinsi NTB pernah memanggil sdr. Teradu untuk mengonfirmasi pada tanggal 30 Juli 2024 dimana sdr. Alfian Martoni menerangkan sebagai berikut: a. Bahwa telah menyampaikan surat permohonan cuti kepada Rektor UNU sebagai Dosen tertanggal 22 Februari 2024. (Bukti PT.1-2 Surat Permohonan Cuti) b. Bahwa terhadap status dirinya sebagai Dosen di Universitas Nahdatul Ulama telah mengajukan pengunduran diri sebagai sekretaris Program Studi tertanggal 22 Februari 2024. (Bukti PT.1-3 Surat Pengunduran Diri Sebagai Sekretaris Prodi). c. Bahwa sdr. Teradu menerangkan sejak dilantik menjadi anggota KPU Kabupaten Lombok Barat tidak pernah lagi mengajar untuk seluruh mata kuliah. 10. Bahwa sdr. Teradu juga menceritakan kepada kami atas adanya penelitian yang dilakukan bersama teman-teman Dosen muda di Universitas Nahdlatul Ulama, yang bersangkutan menerangkan bahwa dirinya diajak oleh sdr Didin Septa Rahmadi untuk mengajukan penelitian kepada Kemdiktisaintek dimana penelitian tersebut dilaksanakan oleh sdr Didin Septa Rahmadi dan Dedy Sofian MZ dengan menggunakan akun Teradu di Aplikasi BIMA. 11. Bahwa atas kasus penelitian tersebut KPU Provinsi NTB menyarankan untuk mengundurkan diri, dan telah ditindaklanjuti oleh sdr. Teradu. 12. Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, kami Pihak Terkait berkesimpulan bahwa sdr. Teradu masih memenuhi syarat sebagai Anggota KPU Kabupaten Lombok Barat dan tidak ada perbuatan yang dapat diduga sebagai pelanggaran etik. Sehingga, KPU Provinsi NTB tidak melakukan pengawasan internal. [2.11.2] Ketua KPU Kabupaten Lombok Barat 1. Bahwa Teradu benar sebagai anggota KPU Kabupaten Lombok Barat sejak pelantikan menjadi Anggota KPU Kabupaten Lombok Barat, tanggal 20 Februari 2024; (BUKTI PT.2-1) 2. Bahwa Teradu benar sebagai anggota KPU Kabupaten Lombok Barat membidangi Divisi Hukum dan Pengawasan; (BUKTI PT.2-2) 3. Bahwa Teradu dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai Anggota KPU Kabupaten Lombok Barat telah terlibat secara aktif dan melaksanakan tanggung jawabnya sejak dilantik sebagai Anggota KPU Kabupaten Lombok Barat pada tanggal 20 Februari 2024; (BUKTI PT.2-3) [2.11.3] Ahmad Fauzan selaku Wakil Rektor I UNU NTB 1. Bahwa Pihak Terkait menyatakan sejak tanggal 22 Februari 2024 Teradu tidak lagi menerima honorarium/gaji sebagai dosen dan juga tidak lagi mengajar pada semester genap di kampus UNU NTB; 2. Bahwa Piha Terkait membenarkan Teradu telah menyampaikan surat izin cuti kepada Pihak Terkait. Bahwa pada saat yang bersangkutan mengajukan permohonan cuti, kami pihak kampus sedang menghadapi pekerjaan yang cukup berat saat itu sehingga surat permohonan cuti Teradu tidak kami lanjutkan ke pelaporan PDDikti untuk di proses tidak aktif atau bertugas di instansi lain; 3. Bahwa Pihak Terkait menyatakan terhadap surat cuti Teradu, kami Pihak Terkait sudah memproseskan cukup lama sehingga pada PDDikti yang bersangkutan berstatus bekerja di instansi lain. [2.12] BUKTI PIHAK TERKAIT [2.12.1] Bahwa untuk menguatkan keterangannya, Pihak Terkait KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat mengajukan bukti-bukti yang diberi tanda Bukti PT.1-1 sampai dengan PT.1-3, sebagai berikut: KODE NO NAMA BUKTI BUKTI 1. PT.1-1 Screenshot SIAKBA; 2. PT.1-2 Surat Permohonan Cuti; 3. PT.1-3 Surat Pengunduran Diri Sebagai Sekretaris Prodi. [2.12.2] Bahwa untuk menguatkan keterangannya, Pihak Terkait KPU Kabupaten Lombok Barat mengajukan bukti-bukti yang diberi tanda Bukti PT.2-1 sampai dengan PT.2-3, sebagai berikut: KODE NO NAMA BUKTI BUKTI 1. PT.2-1 SK KPU Nomor 246 Tahun 2024 Tentang Pengangkatan Anggota KPU Kabupaten Lombok Barat Periode 2024 – 2029; 2. PT.2-2 Struktur Organisasi KPU Kabupaten Lombok Barat; 3. PT.2-3 Laporan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat Tahun 2024. [2.12.3] Bahwa untuk menguatkan keterangannya, Pihak Terkait Ahmad Fauzan selaku Wakil Rektor I UNU NTB mengajukan bukti-bukti yang diberi tanda Bukti PT.3- 1 sampai dengan PT.3-8, sebagai berikut: KODE NO NAMA BUKTI BUKTI 1. PT.3-1 a. Surat Kementerian Pendidikan Tinggi, Sain dan Teknologi Dirjen Riset dan Pengembengan Perihal Pengumuman Penerima Pendanaan Program Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, Hilirisasi Riset Prioritas, Riset Konsorsium Unggulan Berdampak, dan Inovasi Seni Nusantara Tahun Anggaran 2026 tertanggal 9 April; b. Bukti Foto Pemenang Hibah Kemdiktisaintek. 2. PT.3-2 a. Photo papan struktur KPU Kabupaten Lombok Barat; b. Keputusan KPU Nomor 246 Tahun 2024 tentang pengangkatan Anggota KPU Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat Periode 2024-2029. 3. PT.3-3 a. Perjanjian Kerja Dosen Tetap Nomor: 047/BPP- UNUNTB/1/2023; b. Keputusan Ketua Badan Pelaksana Pengelola Universitas Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat Nomor: 047/A/BPP-UNUNTB/1/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Pengangkatan Dosen Tetap di Lingkungan Universitas Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat. 4. PT.3-4 a. Screenshoot laman BIMA terkait Pergantian status Peneliti; b. Surat Nomor 291/A9.6/P/2026 tentang Permohonan Persetujuan Penggantian ketua Pengusul Program Hibah Penelitian Dosen Pemula Tahun 2026; c. Surat Nomor 301/A9.6/P/2026 tentang Permohonan Persetujuan Penggantian ketua Pengusul Program Hibah Penelitian Dosen Pemula Tahun 2026; d. Surat Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Direktur Jenderal Riset dan Pengembangan Nomor: 1034/DST/C3/DT.05.00/2026 Perihal Tanggapan atas Permohonan Persetujuan Penggantian Ketua Pengusul Program Hibah Penelitian Dosen Pemula Tahun 2026; 5. PT.3-5 a. Keputusan Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat Nomor : 046/A9.1/SK/2021 tentang Penetapan nama Dosen Pengampu Matakuliah semester Ganjil Tahun 2021/2022 Universitas Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat; b. Keputusan Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat Nomor : 009/A9.1/SK/2022 tentang Penetapan nama Dosen Pengampu Matakuliah semester Genap Tahun 2021/2022 Universitas Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat; 6. PT.3-6 a. Keputusan Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat Nomor : 333/A9.1/SK/2023 tentang Penetapan nama Dosen Tetap dan Dosen Tidak Tetap Pengampu Matakuliah semester Ganjil Tahun akademik 2023/2024 Universitas Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat; b. Keputusan Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat Nomor : 944/A9.1/SK/2024 tentang Penetapan nama Dosen Tetap dan Dosen Tidak Tetap Pengampu Matakuliah semester Genap Tahun akademik 2023/2024 Universitas Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat; 7. PT.3-7 Keputusan Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat Nomor 1710/A9.1/SK/2025 tentang Dosen Tetap yang Mengajar pada Universitas Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat Semester Genap Tahun akademik 2024/2025. 8. PT.3-8 a. Keputusan Ketua Badan Pelaksana Pengelola Universitas Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat Nomor: 047/A/BPP-UNUNTB/1/2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Pengangkatan Dosen Tetap Di Lingkungan Universitas Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat; b. Perjanjian Kerja Dosen Tetap Nomor: 047/BPP- UNUNTB/1/2023 Tanggal 2 Januari 2023.

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan pengaduan Pengadu adalah terkait dengan dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Para Teradu; [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan Pengadu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut sebagai DKPP) terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagaimana berikut: Kewenangan DKPP [3.3] Menimbang bahwa DKPP dibentuk untuk menegakkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Hal demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyebutkan: “DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan aduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota”. Selanjutnya ketentuan Pasal 159 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengatur wewenang DKPP untuk: a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan; b. Memanggil Pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik; dan d. Memutus Pelanggaran Kode Etik Ketentuan di atas, diatur lebih lanjut dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang menyebutkan bahwa penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP. [3.4] Menimbang bahwa pengaduan Pengadu terkait dengan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh para Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus pengaduan a quo; Kedudukan Hukum [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 458 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 juncto Pasal 4 ayat (1) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu, pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas Pengadu kepada DKPP. Selanjutnya ketentuan di atas diatur lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagai berikut: “Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh: a. Penyelenggara Pemilu; b. Peserta Pemilu; c. Tim Kampanye; d. Masyarakat; dan/atau e. Pemilih”. [3.6] Menimbang bahwa Pengadu adalah Masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu, dengan demikian Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; [3.7] Menimbang bahwa DKPP berwenang untuk mengadili pengaduan a quo, Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan.

[4.1] Menimbang Pengadu pada pokoknya mendalilkan bahwa pada tanggal 20 Februari 2024 Teradu dilantik menjadi Anggota KPU Kabupaten Lombok Barat dengan masa jabatan 2024 s.d. 2029. Bahwa dalam ketentuan Pasal 21 Ayat (1) huruf l, m, dan n UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Anggota KPU wajib bekerja penuh waktu dan dilarang merangkap jabatan politik, jabatan pemerintahan, maupun jabatan lain selama menjabat. Berdasarkan ketentuan tersebut, Pengadu menduga pada masa jabatan Teradu sebagai Anggota KPU Kabupaten Lombok Barat yang bersangkutan masih menjabat sebagai Dosen Aktif di Perguruan Tinggi di Universitas Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat sejak tahun 2021. Selain itu, Pengadu juga menyatakan jabatan sebagai pejabat di perguruan tinggi merupakan jabatan struktural/pejabat yang memiliki tugas, wewenang, dan tanggung jawab tetap sehingga Teradu diduga masih rangkap jabatan. [4.2] Menimbang jawaban dan keterangan Teradu pada pokoknya menolak seluruh dalil aduan Pengadu kecuali yang diakuinya secara tegas. Teradu menjelaskan persyaratan sebagai anggota KPU kabupaten sebagaimana ketentuan Pasal 21 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, terutama pada persyaratan bersedia bekerja penuh waktu yang dibuktikan dengan surat pernyataan sebagaimana ketentuan huruf (m), bersedia tidak menduduki jabatan pada jabatan politik, pemerintahan dan BUMN/BUMD sebagaimana ketentuan huruf (n), bersedia mengundurkan diri dari Jabatan politik, pemerintahan, BUMN/BUMD sebagaimana ketentuan huruf (j) yang menurut Teradu bahwa Pengadu memahami sebagai larangan rangkap Jabatan (vide Bukti T-1). Teradu juga menjelaskan dalam Keputusan KPU Nomor 68 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 117 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, khususnya Bab V Bagian A angka 1 huruf m, persyaratan “bersedia bekerja penuh waktu” dimaknai sebagai kesediaan untuk tidak melaksanakan profesi lain selama menjabat sebagai anggota KPU Provinsi atau anggota KPU Kabupaten/Kota (vide Bukti T-2). Kemudian untuk melengkapi persayaratan tersebut dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditanda tangani di atas materai cukup, yang menyatakan “Bersedia bekerja penuh waktu dan tidak bekerja pada profesi lainnya selama masa keanggotaan yang dibuat dengan formulir MODEL SURAT PERNYATAAN 3-CALON sebagaimana ketentuan pada lampiran I Keputusan KPU Nomor 68 Tahun 2023 pada Bab V bagian Huruf B angka 2 point b dokumen persyaratan calon anggota KPU Provinsi dan anggota KPU Kabupaten/Kota terdiri atas : ...angka 6) surat pernyataan yang ditanda tangani diatas materai cukup, yang menyatakan: point c). “Bersedia bekerja penuh waktu dan tidak bekerja pada profesi lainnya selama masa keanggotaan yang dibuat dengan formulir MODEL SURAT PERNYATAAN 3-CALON” (vide Bukti T-3). Selanjutnya, pada tanggal 20 Februari 2024 Teradu dilantik sebagai anggota KPU Kabupaten Lombok Barat. Teradu menjelaskan untuk memenuhi persyaratan tersebut dirinya menyampaikan Surat Permohonan Cuti sebagai Dosen pada Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat (UNU NTB) tanggal 22 Februari 2024 kepada Rektor UNU NTB yang diterima oleh Wakil Rektor I a.n. Ahmad Fauzan; (vide BUKTI T- 4). Setelah Teradu menyampaikan surat permohonan cuti a quo, Teradu tidak pernah lagi mengajar mata kuliah apapun di bawah UNU NTB ataupun Perguruan Tinggi lainnya (vide Bukti T-5). Kemudian, Teradu juga menegaskan dirinya tidak pernah menerima honorarium atau gaji pokok dan tunjangan dari kampus selama menjabat sebagai Anggota KPU Kabupaten Lombok Barat. Berkenaan dengan dalil yang menyatakan Teradu masih merangkap jabatan, Teradu kembali menegaskan bahwa dalam proses pencalonan sebagai anggota KPU kabupaten, Teradu telah menyatakan kesediaan untuk bekerja penuh waktu dan tidak bekerja pada profesi lain selama masa keanggotaan sebagaimana dipersyaratkan dalam Keputusan KPU Nomor 68 Tahun 2023. Sebagai bentuk pemenuhan persyaratan tersebut, Teradu telah menyampaikan Surat Permohonan Pengunduran diri dari jabatan sebagai Sekretaris Program Studi Pendidikan Sosiologi Fakultas Pendidikan UNU NTB kepada Rektor UNU NTB yang telah diterima oleh Wakil Rektor I, Ahmad Fauzan (vide Bukti T-6). Selanjutnya, berkenaan dengan dalil kepesertaan sertifikasi dosen (serdos), Teradu menegaskan dirinya tidak mengikuti seleksi sertifikasi tersebut yang dibuka sejak tanggal 20 s.d. 30 Juli 2026 karena Teradu sedang menjabat sebagai anggota KPU Kabupaten Lombok Barat (vide Bukti T-7). Berkenaan dengan dalil Pengadu yang menyatakan Teradu melaksanakan penelitian di Kementerian, Pendidikan, Kebudayaaan Riset dan Teknologi tahun 2026. Teradu menjelaskan sejak pembukaan resmi penerimaan proposal program Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2026 oleh Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan (DPPM Kemdiktisaintek) melalui surat Pengumuman No: 1652/C3/AL.04/2025 telah dilakukan penyusunan proposal penelitian sebagai tahap awal dalam proses pengajuan hibah penelitian oleh tim peneliti yang dimulai tanggal 1 Desember 2025. Kemudian proposal penelitian yang telah disusun diunggah melalui aplikasi BIMA sesuai dengan tahapan dan ketentuan pengajuan hibah penelitian tertanggal 2 s.d. 29 Desember 2025. Setelah itu, pada tanggal 9 April 2026, diumumkan hasil seleksi/penerimaan hibah penelitian berdasarkan proses penilaian proposal yang telah diajukan melalui aplikasi BIMA. Pengumuman penetapan pendanaan hibah Penelitian Dosen Pemula (PDP) TA 2026 oleh DPPM Kemdiktisaintek. Proposal dengan judul "Analisis Konflik Komunal Berbasis Big Data Media Sosial Real Time Sebagai Rekonsiliasi Sosial Pasca Pemilu dan Pilkada 2024 di NTB" dinyatakan lolos Seleksi dan disetujui untuk didanai. Bahwa setelah dinyatakan lolos seleksi dan mendapatkan persetujuan, pada tanggal 30 Juli 2026 Teradu berkonsultasi dengan KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat, hasil konsultasi a quo disarankan untuk segera mengundurkan diri dari ketua peneliti dengan membuat surat pernyataan kesediaan penggantian sebagai ketua tertanggal 3 Agustus 2026 ke Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) UNU NTB. Dengan kondisi halangan tetap dimana Ketua peneliti semula yakni Teradu berstatus cuti dan sedang bertugas di KPU Kabupaten Lombok Barat. Selanjutnya, pada tanggal 18 Agustus 2026 Kemdiktisaintek memberi tanggapan melalui surat No: 1034/DST/C3/DT.05.00/2026 yang intinya DPPM menolak usulan tersebut karena SINTA Score Overall Didin Septa Rahmadi melampaui batas maksimum skema PDP (maksimal score 299 untuk bidang saintek). Kemudian pada tanggal 7 September 2026 LPPM UNU NTB kembali menerbitkan Surat Permohonan dengan No: 301/A9.6/P/2026 Perihal Pergantian Ketua Pelaksana kepada Subhan (NIDN/NUPTK: 5955758659130172) yang memenuhi kualifikasi persyarakatan skema PDP. Bahwa setelah itu status Teradu pada Tim peneliti sudah terkonfirmasi dan tergantikan oleh Subhan selaku ketua pelaksana baru. Dengan demikian dalil aduan Pengadu tidak beralasan. [4.3] Menimbang jawaban dan keterangan para pihak, dokumen, bukti, keterangan Saksi dan fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan, DKPP berpendapat bahwa terhadap dalil aduan Pengadu pada angka [4.1] yang pada pokoknya Teradu dalam kedudukannya sebagai Anggota KPU Kabupaten Lombok Barat diduga merangkap jabatan sebagai dosen aktif di Universitas Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat (UNU NTB). Terhadap dalil a quo, terungkap fakta dalam sidang pemeriksaan, bahwa benar Teradu sebelum dilantik sebagai Anggota KPU Kabupaten Lombok Barat berdasarkan Keputusan KPU Nomor 246 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat Periode 2024-2029 tertanggal 19 Februari 2024 (vide Bukti PT.2-1), Teradu bekerja sebagai dosen di UNU NTB sejak tahun 2023 (vide Bukti PT.3-8). Bahwa pada tanggal 20 Februari 2024, Teradu dilantik dan diangkat sebagai Anggota KPU Kabupaten Lombok Barat untuk Periode tahun 2024 – 2029. Kemudian pada tanggal 22 Februari 2024 Teradu menyerahkan Surat Permohonan Cuti Non-Aktif Sementara yang ditujukan kepada Rektor UNU NTB, dengan alasan bahwa Teradu diangkat menjadi Anggota KPU Kabupaten Lombok Barat untuk Periode tahun 2024 – 2029 (vide Bukti T-4). Terungkap fakta bahwa berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Pihak Terkait Ahmad Fauzan selaku Wakil Rektor 1 UNU NTB disampaikan bahwa meskipun Teradu telah mengajukan surat permohonan cuti, namun Rektorat belum bisa mengeluarkan SK cuti, karena pada saat itu sedang berlangsung akreditasi untuk 11 Program Studi, sehingga kedudukan Teradu sebagai dosen masih terhitung di dalam dokumen akreditasi, meski demikian sejak Teradu mengajukan cuti hingga saat ini, Teradu sudah tidak lagi mendapatkan gaji sebagai Dosen di UNU NTB. Meski demikian terhadap permohonan cuti yang disampaikan oleh Teradu tersebut pada Periode Semester Genap Tahun Akademik 2023/2024, Teradu sudah tidak ada di dalam susunan dosen pengampu mata kuliah di UNU NTB (vide Bukti T-5). Terungkap fakta bahwa terhadap dalil yang menyatakan Teradu menduduki rangkap jabatan yang dibuktikan dengan kepesertaan Teradu dalam Penerima Pendanaan Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, Hilirisasi Riset Prioritas, Riset Konsorsium Unggulan Berdampak, dan Inovasi Seni Nusantara Tahun Anggaran 2026 (hibah Penelitian Bima Kemdiktisaintek) (vide Bukti P-1, Bukti PT.3-1). Terungkap fakta bahwa benar, Teradu bersama dengan 2 dosen lainnya a.n. Didin Sapta Rahmadi dan Dedy Sofian Mz menerima hibah Pendanaan program penelitian batch II Tahun Pelaksanaan 2026 yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek). Terungkap fakta dalam sidang pemeriksaan bahwa keterlibatan Teradu dalam Tim Peneliti karena diminta oleh Saksi Didin Sapta Rahmadi selaku Kepala LPPM UNU NTB. Adapun Saksi Didin Sapta Rahmadi menjelaskan, alasan mengajak Teradu mengajukan hibah penelitian BIMA karena tema yang diangkat dalam penelitian tersebut relevan dengan kedudukan Teradu sebagai Anggota KPU Kabupaten Lombok Barat yaitu “Analisis Konflik Komunal Berbasis Big Data Media Sosial Real Time Sebagai Rekonsiliasi Sosial Pasca Pemilu Dan Pilkada 2024 di NTB”. Terungkap fakta bahwa, terhadap adanya informasi tersebut, Pihak Terkait KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat selaku atasan Teradu, kemudian memanggil Teradu untuk dimintai konfirmasi. Bahwa dalam konfirmasi tersebut terungkap fakta bahwa Teradu telah menyampaikan surat permohonan cuti sebagai dosen serta pengunduran diri sebagai sekretaris Program Studi Pendidikan Sosiologi, kepada Rektor UNU NTB, tertanggal 22 Februari 2024 (vide Bukti PT.1-2, Bukti PT.1-3). Bahwa Teradu juga menyampaikan terkait adanya penelitian yang dilakukan bersama dengan Dosen muda di UNU NTB, karena diajak oleh Didin Sapta Rahmadi. Bahwa terhadap hal tersebut KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat menyarankan untuk mengundurkan diri Tim Peneliti. Terungkap fakta bahwa pada tanggal 3 Agustus 2026, LPPM UNU NTB mengajukan surat permohonan perubahan komposisi Tim Peneliti kepada Direktur Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (DPPM) Kemdiktisaintek (vide Bukti PT.3-4), namun surat permohonan tersebut tidak disetujui oleh Dirjen Riset dan Pengembangan Kemdiktisaintek dikarenakan SINTA Score Overall melebihi ketentuan yang telah ditetapkan oleh Kemdiktisaintek (vide Bukti PT.3-4). Terungkap fakta bahwa terhadap surat balasan Dirjen Riset dan Pengembangan Kemdiktisaintek a quo, LPPM UNU NTB kemudian mengajukan kembali surat Permohonan Persetujuan Penggantian Ketua Pengusul Program Hibah Penelitian Dosen Pemula Tahun 2026 melalui Surat Nomor 301/A9.6/P/2026 tertanggal 7 September 2026 dengan mengganti Teradu dengan orang lain a.n. Subhan (vide Bukti PT.3-4). Terungkap pula fakta bahwa Pihak Terkait Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) Wilayah VIII dalam keterangan tertulis melalui Surat Keterangan Nomor 1830/DST/LL8/AL.02.01/2026 tertanggal 7 September 2026 yang disampaikan dalam sidang pemeriksaan menjelaskan bahwa status Teradu dalam data Sister Diktisaintek tertera Tugas di Instansi Lain. Berdasarkan uraian fakta tersebut, DKPP menilai, bahwa Pasal 21 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mensyaratkan anggota penyelenggara pemilu bersedia bekerja penuh waktu dan tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau jabatan di badan usaha milik negara/daerah selama masa keanggotaan. Norma tersebut menekankan pada kedudukan, tugas, dan pembagian waktu kerja yang nyata (in concreto), bukan semata- mata pada pencatatan administratif. Berdasarkan fakta persidangan, Teradu dilantik pada 20 Februari 2024 dan dua hari kemudian, tepatnya pada tanggal 22 Februari 2024, Teradu telah mengajukan Surat Permohonan Cuti Non-Aktif Sementara serta surat pengunduran diri dari jabatan Sekretaris Program Studi Pendidikan Sosiologi kepada Rektor UNU NTB. Tenggang waktu tersebut menunjukkan Teradu segera dan secara sadar memisahkan diri dari tugas akademik begitu menyandang jabatan sebagai penyelenggara pemilu, sehingga DKPP menilai Teradu memiliki iktikad baik (good faith). Bahwa belum diterbitkannya SK cuti oleh Rektorat UNU NTB karena pada saat itu sedang berlangsung akreditasi pada 11 Program Studi, dengan demikian hal itu bukan merupakan kesalahan Teradu. Teradu telah melaksanakan kewajibannya dengan mengajukan permohonan secara tertulis, sedangkan penerbitan SK cuti merupakan kewenangan dan tanggung jawab administratif institusi. Bahwa sesuai asas kepastian hukum dan asas keadilan, seseorang tidak dapat dibebani akibat hukum atau etik atas kelalaian pihak lain yang berada di luar kendalinya. Demikian pula status Teradu yang masih tercatat "Aktif" pada pangkalan data PD Dikti merupakan kelalaian administratif UNU NTB dan tidak dapat dipersamakan dengan keaktifan Teradu menjalankan jabatan dosen. Berdasarkan fakta persidangan, Teradu tidak menjalankan jabatan dosen secara aktif dan tidak menerima keuntungan dari jabatan tersebut, antara lain: 1. sejak dilantik Teradu tidak melaksanakan kegiatan tridharma perguruan tinggi; 2. Teradu tidak menerima honorarium, gaji pokok, maupun tunjangan jabatan dari UNU NTB (vide keterangan Pihak Terkait Wakil Rektor 1); 3. pada Semester Genap Tahun Akademik 2023/2024 Teradu sudah tidak tercantum dalam susunan dosen pengampu mata kuliah (vide Bukti T-5); dan 4. berdasarkan Surat Keterangan LLDikti Wilayah VIII Nomor 1830/DST/LL8/AL.02.01/2026 tanggal 7 September 2026, status Teradu pada data Sister Diktisaintek adalah "Tugas di Instansi Lain". Dengan demikian, unsur "merangkap jabatan" yang menimbulkan benturan kepentingan atau mengurangi komitmen kerja penuh waktu tidak terbukti. Menimbang bahwa terhadap dalil kedua, DKPP menilai, keterlibatan Teradu dalam tim peneliti hibah BIMA bermula dari ajakan Saksi Didin Sapta Rahmadi selaku Kepala LPPM UNU NTB, bukan dari inisiatif Teradu untuk mempertahankan atau mengaktifkan kembali kedudukan akademiknya. Tema penelitian, yaitu “Analisis Konflik Komunal Berbasis Big Data Media Sosial Sebagai Rekonsiliasi Sosial Pasca- Pemilu Dan Pilkada 2024 di NTB”, memiliki relevansi dengan kepemiluan, dan tidak ada fakta bahwa kegiatan itu mengganggu pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajiban Teradu sebagai anggota KPU. Aktivitas penelitian bersifat insidental dan tidak dapat dikualifikasikan sebagai jabatan sebagaimana dimaksud dalam larangan rangkap jabatan. Bahwa sesuai fakta persidangan, Teradu selaku penyelenggara pemilu in casu Anggota KPU Kabupaten Lombok Barat guna mengantisipasi potensi pelanggaran rangkap jabatan sudah melakukan langkah-langkah: 1. Teradu secara terbuka melaporkan keterlibatannya kepada KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat selaku atasannya ketika dimintai konfirmasi, yang mencerminkan asas keterbukaan dan akuntabilitas; 2. Teradu menaati saran KPU Provinsi NTB untuk mengundurkan diri dari tim peneliti; dan 3. LPPM UNU NTB telah mengajukan perubahan komposisi tim, dan setelah permohonan pertama tidak disetujui karena ketentuan SINTA Score Overall, kemudian mengajukan kembali penggantian ketua pengusul dengan Sdr. Subhan melalui Surat Nomor 301/A9.6/P/2026 tanggal 7 September 2026. Akan tetapi terdapat keterlambatan penggantian secara administratif pada tingkat kementerian merupakan kewenangan pihak lain dan bukan akibat kehendak Teradu. Oleh karena itu, kesalahan tersebut tidak dapat dibebankan kepada Teradu. Dengan demikian DKPP berpendapat Teradu telah bertindak sesuai asas kepastian hukum, jujur, akuntabel, profesional, dan terbuka sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu. Meskipun demikian, DKPP berpendapat agar ke depan Teradu dapat menghindari kegiatan yang berpotensi menimbulkan prasangka publik karena Teradu telah menandatangani Surat Pernyataan Bersedia Bekerja Penuh Waktu dan Surat Pernyataan Bersedia Tidak Menduduki Jabatan Politik, Jabatan di Pemerintahan, dan/atau Jabatan di BUMN/BUMD (vide Bukti T-1 dan T-3). Selaku Penyelenggara Pemilu Teradu dituntut untuk menjaga integritas dan kepercayaan publik, tidak hanya dari ada atau tidaknya pelanggaran, tetapi juga dari kepatutan sikap (appearance of propriety). Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut, DKPP berpendapat dalil aduan Pengadu tidak terbukti dan Jawaban Teradu meyakinkan DKPP. Teradu tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu. [4.4] Menimbang terhadap dalil aduan Pengadu selebihnya, DKPP tidak relevan untuk mempertimbangkan.

Berdasarkan atas penilaian fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan Pengadu, memeriksa jawaban dan keterangan Teradu, memeriksa keterangan Pihak Terkait, memeriksa segala bukti dokumen Pengadu, Teradu, Saksi, dan Pihak Terkait, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa: [5.1] Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili pengaduan Pengadu; [5.2] Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; [5.3] Teradu tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu; Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas;

1. Menolak Pengaduan Pengadu untuk seluruhnya; 2. Merehabilitasi nama baik Teradu Alfian Martoni selaku Anggota KPU Kabupaten Lombok Barat terhitung sejak Putusan ini dibacakan; 3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak putusan ini dibacakan; dan 4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini. Demikian diputuskan dalam Rapat Pleno oleh 5 (lima) anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, yakni Heddy Lugito selaku Ketua merangkap Anggota; J. Kristiadi, Ratna Dewi Pettalolo, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, dan Yulianto Sudrajat, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu tanggal Dua Puluh Tiga bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari ini, Selasa tanggal tiga bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam oleh Heddy Lugito selaku Ketua merangkap Anggota; Ratna Dewi Pettalolo, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, dan Muhammad Tio Aliansyah masing- masing sebagai Anggota. KETUA Heddy Lugito ANGGOTA Ratna Dewi Pettalolo I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi Muhammad Tio Aliansyah Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya. SEKRETARIS PERSIDANGAN Haq Abdul Gani