Arsip Putusan DKPP RI

PUTUSAN Nomor: 252-PKE-DKPP/VIII/2019 DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU REPUBLIK INDONESIA DEMI KEADILAN DAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU, Memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir Pengaduan Nomor: 276- P/L-DKPP/VIII/2019 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor: 252-PKE- DKPP/VIII/2019, menjatuhkan Putusan atas dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum yang diajukan oleh:

[1.1] PENGADU Nama : Muhammad Fajri Sangadji Pekerjaan/Lembaga : Wiraswasta Alamat : Kel. Bastiong Talangame Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juli 2019 memberikan kuasa kepada, Sahidin Malan; dan Chalid Fadel. Selanjutnya disebut sebagai-------------------------------------------------------- Pengadu;

TERHADAP [1.2] TERADU Nama : M. Zen A. Karim Jabatan : Ketua KPU Kota Ternate Alamat Kantor : Kel. Kalumata Kecamatan Ternate Selatan. Selanjutnya disebut sebagai------------------------------------------------------------ Teradu I; Nama : Suleman Patras Jabatan : Anggota KPU Kota Ternate Alamat Kantor : Kel. Kalumata Kecamatan Ternate Selatan. Selanjutnya disebut sebagai----------------------------------------------------------- Teradu II; Nama : Jainudin Ali Jabatan : Anggota KPU Kota Ternate Alamat Kantor : Kel. Kalumata Kecamatan Ternate Selatan. Selanjutnya disebut sebagai---------------------------------------------------------- Teradu III; Nama : Kuad Suwarno Jabatan : Anggota KPU Kota Ternate Alamat Kantor : Kel. Kalumata Kecamatan Ternate Selatan. Selanjutnya disebut sebagai---------------------------------------------------------- Teradu IV; Nama : Mu’minah Daeng Barang Jabatan : Anggota KPU Kota Ternate Alamat Kantor : Kel. Kalumata Kecamatan Ternate Selatan. Selanjutnya disebut sebagai----------------------------------------------------------- Teradu V; Teradu I, II, III, IV dan Teradu V selanjutnya disebut sebagai--------------- Para Teradu. [1.3] Membaca pengaduan Pengadu; Mendengar keterangan Pengadu; Mendengar jawaban Para Teradu; Mendengar Keterangan saksi; dan Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti yang diajukan Pengadu dan Para Teradu.

[2.1] POKOK PENGADUAN PENGADU 1. Bahwa berdasarkan Putusan Bawaslu Kota Ternate terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme dalam tahapan pleno di Kacamatan, Kota Ternate Selatan yang telah mempengaruhi angka-angka hasil pleno yang mengakibatkan kerugian kepada saudara M. Fajrin Sangadji, akibat dari perbuatan Teradu V yang pada saat itu sebagai Ketua PPK Kecamatan Ternate Selatan dan Teradu IV yang pada saat itu sebagai anggota KPU Kota Ternate yang ikut terlibat dalam proses rekapitulasi tingkat kecamatan yang didamping Sekertaris PPK Kecamatan Ternate Selatan. 2. Bahwa peristiwa tanggal 6 Mei 2019 atas perbuatan Ketua PPK dan Anggota KPU Kota Ternate, sehingga Pelapor memproses persoalan tersebut ke Bawaslu Kota Ternate yang tedaftar dalam Perkara nomor 01/ADM/BWSL/PEMILU/V/2019 tertanggal 10 Mei 2019, selanjutnya perkara Pelapor telah diperiksa oleh Bawaslu Kota Ternate melalui proses persidangan, selanjutnya berdasarkan putusan Bawaslu Kota Ternate nomor: 01/ADM/BWSL/PEMILU/V/2019 tertanggal 29 Mei 2019 amar putusannya: - Menyatakan Terlapor I terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme yang diatur didalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum - Memerintahkan kepada KPU Kota Ternate untuk melakukan perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan keberatan dari saksi peserta pemilu/partai politik pada pleno rekapitulasi tingkat kecamatan di Kota Ternate Selatan - Memerintahkan kepada KPU Kota Ternate untuk memberikan peringatan tertulis kepada terlapor I 3. Bahwa Bawaslu Kota Ternate selanjutnya menyurati KPU Kota ternate yang terpilih yaitu Teradu I M. Zen A. Karim, Teradu II Soleman Patras, Teradu III Jainudin Ali, Teradu IV Kuad Suwarno, dan Teradu V Mu’minah Daeng Barang, untuk selanjutnya menindaklanjuti atau melaksanakan amar putusan tersebut, namun KPU Kota Ternate tidak melaksanakan putusan tersebut, sehingga Pelapor melalui kuasa hukumnya menyurat ke KPU Kota Ternate untuk mempertanyakan terkait putusan Bawaslu Kota Ternate yang belum dilaksanakan oleh KPU Kota Ternate, namun KPU Kota Ternate yang terpilih yang didalamnya termasuk Teradu IV dan Teradu V yang sejak awal telah terlibat langsung dalam proses rekapitulasi perhitungan suara di tingkat PPK Kecamatan Ternate Selatan, bahkan Teradu V yang pada saat itu sebagai Terlapor I dalam Sidang Bawaslu Kota Ternate, Bahwa kemudian terkait dengan Surat Pelapor tersebut diatas melalui kuasa hukumya telah dijawab oleh KPU kota ternate yang terpilih yang didalamnya termasuk Teradu IV dan Teradu V dalam surat jawabannya nomor: 81/HK.07.4-SD/8271/Kota/VII/2019 tertanggal 1 Juli 2019, yang isinya tidak melaksanakan isi putusan Bawaslu Kota ternate pada dictum putusan angka I dan angka II, bahkan surat balasan KPU Kota Ternate hanya menjelaskan telah melakukan teguran tertulis kepada ketua PPK Ternate Selatan yang sekarang sebagai komisioner KPU kota ternate (teradu V) tanpa melampirkan Berita acara nomor : 45/PP.05-BA/8271/kota/VI/2019 tentang penetapan pelanggaran administrasi. 4. Bahwa kemudian surat KPU Kota Ternate tersebut, Pelapor melalui Kuasa hukumnya menyampaikan somasi (teguran Hukum) kepada KPU Kota Ternate untuk segera melaksanakan isi putusan Bawaslu Kota Ternate pada putusan dictum angka 1 dan angka 2 yaitu ; “(1) Menyatakan Terlapor I terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme yang diatur didalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum; (2) Memerintahkan kepada KPU Kota Ternate untuk melakukan perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan keberatan dari saksi peserta pemilu/partai politik pada pleno rekapitulasi tingkat kecamatan di Kota Ternate Selatan”, namun kemudian surat somasi (teguran hukum) tersebut dibalas oleh KPU Kota Ternate dengan nomor surat : 80/HK.06.4-SD/8271/Kota/VII/2019 tertanggal 12 Juli 2019 yang juga tidak melaksanakan isi putusan Bawaslu Kota Ternate pada dictum putusan angka 1 dan angka 2 tersebut diatas [2.2] PETITUM PENGADU Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pengadu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berdasarkan kewenangannya untuk memutus hal-hal sebagai berikut: 1) Mengabulkan Pengaduan Pengadu untuk seluruhnya; 2) Menyatakan Para Teradu terbukti melanggar Kode Etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu; dan 3) Memberikan sanksi sesuai tingkat kesalahannya kepada Para Teradu atas pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu. [2.3] BUKTI PENGADU Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pengadu mengajukan alat bukti P-1 s.d P-7 sebagai berikut: NO. BUKTI KETERANGAN Putusan Bawaslu Kota Ternate nomor: 1. P-1 01/ADM/BWSL/PEMILU/V/2019 tertanggal 29 Mei 2019; 2. P-2 Rekaman Video tentang Anggota Komisioner KPU Kota ternate dalam mengotak atik data rekapituluasi di tingkat PPK kacamatan Ternate Selatan; 3. P-3 Rekaman Video Ketua PPK kecamatan Ternate selatan yang sekarang sebagai Anggota KPU Kota Ternate yang menolak menanda tangani form Keberatan dari para saksi; 4. P-4 Bukti Tanda terima Surat dari KPU Kota Ternate tertanggal 25 Juni 2019; 5. P-5 Bukti surat balasan dari KPU kota Ternate nomor: 81/HK.07.4- SD/8271/Kota/VII/2019 tertanggal 1 Juli 2019; 6. P-6 Bukti tanda terima surat Somasi (Teguran Hukum) Kepada KPU Kota ternate tertanggal 04 juli 2019; 7. P-7 Bukti surat balasan KPU Kota Ternate tertanggal 12 Juli 2019. [2.4] SAKSI PENGADU Dalam sidang Pemeriksaan Saksi Pengadu Gajali Fatah (PSI) dan Ruslan Hitamala (Hanura) bersama-sama memberikan keterangan bahwa pada tanggal 7 Mei 2019 dilakukan Pleno rekapitulasi ditingkat Kecamatan, dan seluruh saksi mengajukan keberatan karena terjadi perselisihan angka, selanjutnya Putusan Bawaslu Kota Ternate terhadap para Teradu tidak pernah ditindaklanjuti bahkan Pleno tetap dilanjutkan. [2.5] PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN PARA TERADU Dalam sidang pemeriksaan DKPP, Para Teradu menyampaikan jawaban lisan dan dilengkapi jawaban tertulis yang pada intinya terhadap permohonan pengaduan yang diajukan oleh Pengadu pada tanggal 26 Juli 2019 dengan Nomor Pengaduan 276-P/L- DKPP/VIII/2019 dan diregistrasi dengan Perkara Nomor 252-PKE-DKPP/VIII/2019, sebagai berikut: a. bahwa, tidak benar dalam tahapan pleno di Kecamatan Kota Ternate Selatan, perbuatan Teradu V yang saat itu sebagai Ketua PPK Kota Ternate Selatan (Terlapor 1) telah mempengaruhi angka-angka hasil Pleno yang mengakibatkan kerugian terhadap hasil perolehan suara dari Caleg atas nama Muhammad Fajri Sangadji. Tahapan Pleno Rekapitulasi di tingkat Kecamatan Kota Ternate Selatan telah dilaksanakan sesuai dengan tata cara, prosedur, dan mekanisme pleno rekapitulasi tingkat Kecamatan yang juga dihadiri para saksi peserta Pemilu dan diawasi oleh Panitia Pengawas Kecamatan. Hasil pleno rekapitulasi tingkat Kecamatan diterima oleh semua saksi peserta pemilu pada tahapan pleno rekapitulasi tingkat Kota Ternate dan Provinsi Maluku Utara dan tidak ada gugatan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi. Terkait Teradu IV yang juga anggota KPU Kota Ternate adalah tidak benar ikut terlibat dalam proses rekapitulasi tingkat Kecamatan Kota Ternate Selatan. Keberadaan Teradu IV pada saat itu hanya melakukan supervisi sebagai koordinator wilayah Kota Ternate Selatan dan memastikan perkembangan jalannya pleno rekapitulasi. b. bahwa, adanya pengaduan yang diajukan oleh Pengadu pada Bawaslu Kota Ternate yang terdaftar dalam Perkara Nomor 01/ADM/BWSL/PEMILU/V/2019, yang melaporkan Ketua PPK Kota Ternate Selatan sebagai Terlapor I dan Ketua Panwascam Ternate Selatan sebagai Terlapor II, yang selanjutnya Perkara Pelapor telah diperiksa oleh Bawaslu Kota Ternate melalui Proses Persidangan dengan Amar Putusan sebagai berikut: 1. menyatakan Terlapor I terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 4 tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilu; 2. Memerintahkan kepada KPU Kota Ternate untuk melakukan perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan dengan memperhatikan keberatan saksi peserta Pemilu/Parpai Politik pada pleno rekapitulasi tingkat Kecamatan Kota Ternate Selatan; 3. Memerintahkan kepada KPU Kota Ternate untuk memberikan peringatan tertulis kepada Terlapor I. Bahwa berdasarkan Amar Putusan tersebut, maka Teradu I, Teradu II, teradu III, Teradu IV, dan Teradu V melakukan langkah-langkah sebagai berikut: 1. Melaksanakan Rapat Pleno pada tanggal 12 Juni 2019 sebagai tindak lanjut Putusan Bawaslu Kota Ternate Nomor 01/ADM/BWSL/PEMILU/V/2019 tanggal 29 Mei 2019 tentang Pelanggaran Administratif Ketua PPK Kota Ternate Selatan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, dan kemudian melaksanakan koordinasi dengan Bawaslu Kota Ternate oleh Teradu II, Teradu III, dan Teradu V terkait Amar Putusan pada angka 1, dengan hasilnya dapat dijelaskan bahwa pelanggaran terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 4 tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilu hanya menyangkut formulir Model DA2-KPU (Keberatan Saksi) yang tidak ditandatangani oleh Teradu V sebagai Ketua PPK saat itu, dan terkait perbaikan tata cara, prosedur atau mekanismenya menjadi catatan untuk dilakukan penguatan pada penyelenggara tingkat bawah pada Pemilu berikutnya. 2. Melaksanakan koordinasi dengan KPU Provinsi Maluku Utara terkait Amar Putusan pada angka 2, dapat dijelaskan bahwa perbaikan terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme dapat dilakukan sepanjang tidak menyangkut hasil perolehan suara. Hal ini disebabkan karena tahapan Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Secara Nasional telah selesai dilaksanakan pada tanggal 21 Mei 2019. 3. Melaksanakan Rapat Pleno KPU Kota Ternate yang tertuang dalam Berita Acara Nomor 45/PP.05-BA/8271/Kota/VI/2019 tanggal 27 Juni 2019 terkait Amar Putusan pada huruf c, maka Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu IV memberikan Teguran kepada Ketua PPK Kota Ternate Selatan yang dalam hal ini sebagai Terlapor I untuk tidak lagi melakukan pelanggaran administratif sebagai penyelenggara pada Pemilihan Umum berikutnya. Apabila terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran yang sama maka akan dikenakan sanksi yang tegas sesuai ketentuan Peraturan Perundang- undangan. c. bahwa, tidak benar Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu IV, dan Teradu V tidak menindaklanjuti hasil Putusan Bawaslu Kota Ternate. Hal ini dapat dibuktikan dengan: 1. Berita Acara Nomor 45.1/HK.06.4-BA/8271/Kota/VI/2019 tanggal 12 Juni 2019 tentang Tindak Lanjut Pelanggaran Administratif Ketua PPK Kota Ternate Selatan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, dimana KPU Kota Ternate secara tegas akan segera menindaklanjuti Putusan Bawaslu Kota Ternate dengan tetap memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta berkoordinasi dengan KPU Provinsi Maluku Utara juga Bawaslu Kota Ternate. (bukti terlampir). 2. Surat Dinas KPU Kota Ternate yang ditujukan kepada Ketua KPU Provinsi Maluku Utara dengan Nomor 74/PL.01-SD/8271/Kota/VI/2019 tanggal 21 Juni 2019, dimana KPU Kota Ternate meminta pertimbangan kepada KPU Provinsi Maluku Utara yang dalam hal ini Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan terkait Putusan Bawaslu Kota Ternate tersebut. (bukti terlampir). 3. Surat Dinas KPU Provinsi Maluku Utara Nomor 55/PY.01.1- SD/82/Prov/VI/2019 tanggal 28 Juni 2019 yang ditujukan kepada Ketua KPU Kota Ternate, dimana KPU Provinsi Maluku Utara meminta kepada KPU Kota Ternate untuk segera melakukan perbaikan administrasi terkait tata cara, prosedur atau mekanisme dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kecamatan Ternate selatan sepanjang tidak menyangkut hasil perolehan suara. (bukti terlampir). 4. Berita Acara Nomor 45/PP.05-BA/8271/Kota/VI/2019 tanggal 27 Juni 2019, dimana KPU Kota Ternate dalam putusannya memberikan Teguran kepada Ketua PPK Kota Ternate selatan yang dalam hal ini sebagai Terlapor I untuk tidak lagi melakukan pelanggaran administratif sebagai penyelenggara Pemilu, dan apabila terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran yang sama akan dikenakan sanksi yang tegas sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Terkait pelaksanaan perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme tahapan pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dalam rangka pemilu 2019 akan dilaksanakan pada pemilu selanjutnya mengingat tahapan penetapan rekapitulasi penghitungan perolehan suara secara nasional telah selesai dilaksanakan pada tanggal 21 Mei 2019. (bukti terlampir). 5.Surat Dinas KPU Kota Ternate Nomor 80/PP.10-SD/8271/Kota/VI/2019 tanggal 27 Juni 2019, Perihal Teguran KPU Kota Ternate kepada Ketua PPK Kota Ternate Selatan dalam hal ini sebagai Terlapor I. (bukti terlampir). d. bahwa, melalui Surat Dinas KPU Kota Ternate Nomor 80/HK.06.4- SD/8271/Kota/VII/2019 tanggal 12 Juli 2019, KPU Kota Ternate telah menyampaikan Berita Acara Nomor 45/PP.05-BA/8271/Kota/VI/2019 tentang Penetapan pelanggaran Administratif Ketua PPK Kota Ternate Selatan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 serta Surat Teguran Nomor 80/PP.10- SD/8271/Kota/VI/2019 Ketua PPK Kota Ternate Selatan kepada Pimpinan Kantor Advokad/Pengacara Hukum Sahidin Manan, S.H., & Rekan. (bukti terlampir). Adapun isi Putusan Bawaslu Kota Ternate pada angka Satu dan angka Dua yang menyebutkan “ (1) menyatakan Terlapor I terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administrasi terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme tang diatur dalam PKPU Nomor 4 tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Penetapan hasil Pemilihan Umum; (2) Memerintahkan kepada KPU Kota Ternate untuk melakukan perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dengan memperhatikan keberatan saksi Peserta Pemilu/Partai Politik pada Pleno Rekapitulasi tingkat Kecamatan di Kota Ternate Selatan”, dapat dijelaskan kembali bahwa sesuai Surat Dinas KPU Provinsi Maluku Utara Nomor 55/PY.01.1-SD/82/Prov/VI/2019, dimana KPU Provinsi memerintahkan kepada KPU Kota Ternate untuk segera menindaklanjuti Putusan Bawaslu Kota Ternate dengan melakukan perbaikan administrasi terkait tata cara, prosedur atau mekanisme dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kecamatan Ternate Selatan sepanjang tidak menyangkut hasil perolehan suara tidak bisa dilaksanakan karena tahapan penetapan pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara secara nasional telah selesai dilaksanakan pada tanggal 21 Mei 2019. [2.6] PETITUM PARA TERADU Berdasarkan uraian di atas, para Teradu meminta kepada Majelis Sidang DKPP yang memeriksa dan mengadili pengaduan a quo untuk memberikan Putusan sebagai berikut: 1. Menolak Pengaduan Pengadu untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Para Teradu tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu; 3. Merehabilitasi nama baik Para Teradu dalam kedudukannya sebagai penyelenggara pemilu; 4. Apabila Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.7] BUKTI PARA TERADU Bahwa untuk membuktikan jawaban dan pembelaannya, Para Teradu mengajukan alat bukti berupa T-1 s.d T-13, dengan rincian sebagai berikut: NO. BUKTI KETERANGAN 1. T-1 BA KPU Kota Ternate Nomor: 45.1/HK.06.4-BA/8271/Kota/VI/2019; 2. T-2 Surat KPU Kota Ternate Nomor: 74/PL.01-SD/8271/Kota/VI/2019 Tanggal 21 Juni 2019; 3. T-3 Surat KPU Kota Ternate Nomor: 55/PY.01.1-SD/8271/Kota/VI/2019 Tanggal 28 Juni 2019; 4. T-4 BA KPU Kota Ternate Nomor: 45/PP.05-BA/8271/Kota/VI/2019; 5. T-5 Daftar Hadir tanggal 27 Juni 2019; 6. T-6 Surat KPU Kota Ternate Nomor: 80/PP.01-SD/8271/Kota/VI/2019 Tanggal 27 Juni 2019, Perihal Teguran; 7. T-7 Surat KPU Kota Ternate Nomor: 81/HK.07.4-SD/8271/Kota/VI/2019 Tanggal 1 Juli 2019; 8. T-8 Surat dari Kuasa Pengadu Nomor: 01/ADM/BWSL/PEMILU/2019 tanggal 29 Mei 2019; 9. T-9 Surat KPU Kota Ternate Nomor: 80/HK.06.4-SD/8271/Kota/VI/2019 Tanggal 12 Juli 2019; 10. T-10 Lembar Disposisi; 11. T-11 Surat Bawaslu Kota Ternate Nomor PM.05.02/01/ADM/PL-PP/V/2019 Tanggal 31 Mei 2019; 12. T-12 Putusan Bawaslu Kota Ternate Nomor: 01/ADM/BWSL/PEMILU/V/2019; 13. T-13 Dokumen Formulir Model DA1-DPRD Kabupaten/Kota;

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan pengaduan Pengadu adalah terkait dengan dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Para Teradu; [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan Pengadu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut sebagai DKPP) terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagaimana berikut: Kewenangan DKPP [3.3] Menimbang bahwa DKPP dibentuk untuk menegakkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Hal demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyebutkan: “DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan aduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota”. Selanjutnya ketentuan Pasal 159 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengatur wewenang DKPP untuk: a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan; b. Memanggil Pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik; dan d. Memutus Pelanggaran Kode Etik Ketentuan di atas, diatur lebih lanjut dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang menyebutkan bahwa penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP. [3.4] Menimbang bahwa pengaduan Pengadu Terkait dengan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh para Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus pengaduan a quo; Kedudukan Hukum [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 458 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 juncto Pasal 4 ayat (1) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu, pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas Pengadu kepada DKPP. Selanjutnya ketentuan di atas diatur lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagai berikut: “Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh: a. Penyelenggara Pemilu; b. Peserta Pemilu; c. Tim Kampanye; d. Masyarakat; dan/atau e. Pemilih”. [3.6] Menimbang bahwa Pengadu adalah Masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu, dengan demikian Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; [3.7] Menimbang bahwa DKPP berwenang untuk mengadili pengaduan a quo, para Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan.

[4.1] Menimbang pengaduan Pengadu pada pokoknya mendalilkan bahwa Para Teradu diduga melakukan pelanggaran kode etik tidak melaksanakan Putusan Bawaslu Kota Ternate Nomor: 01/ADM/BWSL/PEMILU/V/2019 tanggal 29 Mei 2019 yang inti amar putusannya menyatakan Teradu V (dulunya Terlapor I) yang pada saat itu menjabat sebagai Ketua PPK Ternate Selatan terbukti melanggar tata cara, prosedur atau mekanisme Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara, serta memerintahkan kepada KPU Kota Ternate untuk melakukan perbaikan administrasi dengan memperhatikan keberatan saksi peserta pemilu, dan memberikan peringatan tertulis kepada Teradu V (dulunya Terlapor I). Bahwa Bawaslu Kota Ternate menyurati Para Teradu untuk menindaklanjuti amar Putusan a quo, namun Para Teradu tidak melaksanakan putusan tersebut, sehingga Pengadu melalui kuasa hukumnya bersurat kepada Para Teradu untuk menanyakan putusan Bawaslu Kota Ternate yang belum dilaksanakan. Selain itu, Teradu IV selaku Anggota KPU Kota Ternate diduga ikut terlibat proses rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kecamatan Ternate Selatan; [4.2] Menimbang keterangan dan jawaban Para Teradu pada pokoknya menolak seluruh dalil aduan Pengadu dengan alasan bahwa berdasarkan Amar Putusan Bawaslu Kota Ternate Nomor 01/ADM/BWSL/PEMILU/V/2019 tanggal 29 Mei 2019 tentang Pelanggaran Administratif Ketua PPK Kota Ternate Selatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, Para Teradu menindaklanjuti dengan melaksanakan Rapat Pleno pada tanggal 12 Juni 2019 dan melaksanakan koordinasi dengan Bawaslu Kota Ternate terkait Amar Putusan pada angka 1 (satu). Hasil koordinasi dengan Bawaslu Kota Ternate bahwa pelanggaran terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilu hanya menyangkut formulir Model DA2-KPU (Keberatan Saksi) yang tidak ditandatangani oleh Teradu V sebagai Ketua PPK saat itu. Sedangkan mengenai perbaikan tata cara, prosedur atau mekanisme menjadi catatan untuk dilakukan penguatan pada penyelenggara tingkat bawah pada Pemilu berikutnya. Selanjutnya Para Teradu bersurat kepada KPU Provinsi Maluku Utara dan dibalas melalui surat Nomor 55/PY.01.1-SD/82/Prov/VI/2019 tanggal 28 Juni 2019 yang pada pokoknya meminta kepada Para Teradu untuk segera melaksanakan perbaikan administrasi terkait tata cara, prosedur atau mekanisme dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kecamatan Ternate Selatan sepanjang tidak menyangkut hasil perolehan suara. Hal ini disebabkan tahapan pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara secara nasional telah selesai dilaksanakan pada tanggal 21 Mei 2019. Pada tanggal 27 Juni 2019, Para Teradu melaksanakan Rapat Pleno sebagai tidak lanjut Putusan Bawaslu Kota Ternate dengan kesimpulan memberikan Teguran kepada Ketua PPK Kota Ternate Selatan yang dalam hal ini sebagai Terlapor I untuk tidak lagi melakukan pelanggaran administratif sebagai penyelenggara pada Pemilihan Umum berikutnya. Apabila terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran yang sama, maka akan dikenakan sanksi yang tegas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Hasil rapat pleno tersebut tertuang dalam Berita Acara Nomor 45/PP.05-BA/8271/Kota/VI/2019 tanggal 27 Juni 2019 dan Surat KPU Kota Ternate Nomor 80/PP.10-SD/8271/Kota/VI/2019 tanggal 27 Juni 2019 perihal Teguran Kepada Ketua PPK Kota Ternate Selatan dalam hal ini sebagai Terlapor I. Berita Acara dan Surat Teguran tersebut telah disampaikan kepada Para Teradu melalui Surat Nomor 80/HK.06.4-SD/8271/Kota/VII/2019 tanggal 12 Juli 2019 kepada Pimpinan Kantor Advokad/Pengacara Hukum Sahidin Malan, S.H., & Rekan; [4.3] Menimbang jawaban dan keterangan Para Pihak, bukti dokumen, serta fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan, berkenaan dengan dalil Pengadu bahwa Para Teradu tidak melaksanakan Putusan Bawaslu Kota Ternate Nomor: 01/ADM/BWSL/PEMILU/V/2019 tanggal 29 Mei, terungkap fakta dalam sidang pemeriksaan bahwa Putusan a quo telah ditindaklanjuti oleh Para Teradu dengan melaksanakan rapat pleno pada tanggal 12 Juni 2019 dan berkoordinasi dengan Bawaslu Kota Ternate terkait Amar Putusan a quo. Hasil koordinasi dengan Bawaslu Kota Ternate terkait pelanggaran terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilu hanya menyangkut formulir Model DA2-KPU (Keberatan Saksi) yang tidak ditandatangani oleh Teradu V (dulunya Terlapor I) yang saat itu menjabat sebagai Ketua PPK. Teradu V menjelaskan dalam sidang pemeriksaan bahwa tidak menandatangani formulir Model DA2-KPU karena keberatan yang diajukan berkaitan dengan tuduhan melakukan perubahan perolehan suara. Teradu V berdalih apabila menandatangani formulir Model DA2-KPU maka secara hukum Teradu V dianggap mengakui telah melakukan perubahan perolehan suara. Sedangkan terhadap perbaikan tata cara, prosedur atau mekanisme hanya menjadi catatan untuk dilakukan penguatan kapasitas penyelenggara tingkat bawah pada Pemilu berikutnya. Selanjutnya Para Teradu melakukan konsultasi melalui surat ke KPU Provinsi Maluku Utara dan dibalas melalui surat Nomor 55/PY.01.1- SD/82/Prov/VI/2019 tanggal 28 Juni 2019 yang pada pokoknya meminta Para Teradu untuk segera melaksanakan perbaikan administrasi terkait tata cara, prosedur atau mekanisme dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan Ternate Selatan sepanjang tidak menyangkut hasil perolehan suara. Hal ini disebabkan karena tahapan pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara secara nasional telah selesai dilaksanakan pada tanggal 21 Mei 2019. Tanggal 27 Juni 2019 Para Teradu melaksanakan Rapat Pleno sebagai tindaklanjut dari Putusan a quo dengan kesimpulan memberikan teguran kepada Teradu V (dulunya Terlapor I) melakukan pelanggaran administratif pada Pemilihan Umum berikutnya, hal tersebut tertuang dalam Berita Acara Nomor 45/PP.05-BA/8271/Kota/VI/2019 tanggal 27 Juni 2019 dan Surat KPU Kota Ternate Nomor 80/PP.10-SD/8271/Kota/VI/2019 tanggal 27 Juni 2019 perihal Teguran kepada Ketua PPK Kota Ternate Selatan. Berkenaan dengan surat Pengadu melalui kuasa hukumnya perihal menanyakan tindak lanjut Putusan a quo, Para Teradu selanjutnya menyampaikan Berita Acara dan Surat Teguran tersebut melalui Surat Nomor 80/HK.06.4-SD/8271/Kota/VII/2019 tanggal 12 Juli 2019 yang ditujukan kepada Pimpinan Kantor Advokad/Pengacara Hukum Sahidin Malan, S.H. & Rekan selaku kuasa hukum Pengadu. Terhadap dalil aduan Teradu IV terlibat dalam proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan Ternate Selatan, terungkap fakta dalam sidang pemeriksaan bahwa Teradu IV adalah koordinator Kecamatan Ternate Selatan. Dalam rekaman video Bukti P-2 terlihat Teradu IV duduk di depan laptop didampingi Sekretaris PPK Ternate Selatan pada rapat rekapitulasi Kecamatan Ternate Tengah. Di depan sidang pemeriksaan, Teradu IV menjelaskan hadir dalam rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan Ternate Selatan untuk melakukan supervisi dalam kedudukannya sebagai koordinator wilayah. Tindakan Teradu IV membuka laptop tidak mempunyai tujuan mengotak-atik data rekapitulasi suara, namun hanya melakukan pemeriksaan data pindai salinan Fomulir Model C1 dan melakukan sampling input data situng. Berdasarkan fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan, DKPP berpendapat tindakan Para Teradu sesuai dengan ketentuan hukum dan etika. Dengan demikian, dalil aduan Pengadu tidak terbukti dan jawaban Para Teradu meyakinkan DKPP; [4.4] Menimbang dalil Pengadu selebihnya, DKPP tidak relevan untuk mempertimbangkan.

Berdasarkan atas penilaian fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan Pengadu, memeriksa jawaban dan keterangan Para Teradu, dan memeriksa bukti-bukti dokumen Pengadu dan Para Teradu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa: [5.1] Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili pengaduan Pengadu; [5.2] Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; [5.3] Teradu I, II, III, IV dan Teradu V tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu; Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas;

1. Menolak Pengaduan Pengadu untuk seluruhnya; 2. Merehabilitasi nama baik Teradu I M. Zen A. Karim selaku Ketua merangkap Anggota KPU Kota Ternate, Teradu II Suleman Patras, Teradu III Jainudin Ali, Teradu IV Kuad Suwarno, dan Teradu V Mu’minah Daeng Barang, masing-masing selaku Anggota KPU Kota Ternate sejak putusan ini dibacakan; 3. Memerintahkan KPU Provinsi Maluku Utara untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak dibacakan; dan 4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini. Demikian diputuskan dalam Rapat Pleno oleh 6 (enam) anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Harjono selaku Ketua merangkap Anggota; Alfitra Salam, Teguh Prasetyo, Muhammad, Ida Budhiati, dan Rahmat Bagja masing- masing sebagai Anggota, pada hari Rabu tanggal Sembilan bulan Oktober tahun Dua Ribu Sembilan Belas dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari ini Rabu tanggal Enam bulan November tahun Dua Ribu Sembilan Belas oleh Alfitra Salam, Teguh Prasetyo, Muhammad, dan Ida Budhiati, masing-masing sebagai Anggota, ANGGOTA Ttd Ttd Alfitra Salam Teguh Prasetyo Ttd Ttd Muhammad Ida Budhiati Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya. SEKRETARIS PERSIDANGAN Osbin Samosir