Arsip Putusan DKPP RI

PUTUSAN NO.238/DKPP-PKE-III/2014 DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA Yang memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir perkara pengaduan Nomor : 527/I-P/L-DKPP/2014 tanggal 11 Juli 2014 yang diregistrasi dengan Nomor Registrasi :238/DKPP-PKE/III/2014, menjatuhkan putusan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang diajukan oleh :

[1.1] PENGADU I 1. Nama : Ramdan Organisasi/Lembaga : Mantan Ketua Panwaslu Kecamatan Bua Kabupaten Luwu Alamat : Karang Karangan Kecamatan Bua Luwu. Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------------Pengadu I 2. Nama : Sabril Organisasi/Lembaga : Mantan Ketua Panwaslu Kecamatan Ponrang Selatan Kabupaten Luwu Alamat : Bassiang Timur Kecamatan Ponrang Selatan Luwu Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------------Pengadu II Yang untuk selanjutnya Pengadu I dan Pengadu II secara bersama-sama disebut sebagai ------------------------------------------------------------Para Pengadu

TERHADAP [1.3] TERADU 1. Nama : Drs. Siming 1  Organisasi/Lembaga : Ketua Panwaslu Kabupaten Luwu Alamat : Jl. Sungai Paremang no.190 Belopa Luwu Selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------------------------Teradu I 2. Nama : Ir. Sukmawati Sanur Organisasi/Lembaga : Anggota Panwaslu Kabupaten Luwu Alamat : Jl. Sungai Paremang no.190 Belopa Luwu Selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------------------------Teradu II 3. Nama : Hadyang, S.Ag, M.Pd Organisasi/Lembaga : Anggota Panwaslu Kabupaten Luwu Alamat : Jl. Sungai Paremang no.190 Belopa Luwu Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------------Teradu III Yang untuk selanjutnya Teradu I, Teradu II, dan Teradu III, secara bersama-sama disebut sebagai ------------------------------------------------------------------------Para Teradu [1.3] Membaca dan mempelajari pengaduan Pengadu; Memeriksa dan mendengar keterangan Pengadu; Memeriksa dan mendengar jawaban Teradu; Mendengarkan keterangan saksi; Memeriksa dan mempelajari dengan seksama semua dokumen dan segala bukti-bukti yang diajukan Pengadu dan Teradu.

[2.1] PENGADU [2.1.1] ALASAN-ALASAN DAN POKOK PENGADUAN PENGADU 1. Bahwa pada hari selasa tanggal 15 Oktober tahun 2013 pukul 20.30 WITA sampai dengan pukul 23.15 WITA, saudara Drs.Siming selaku Ketua Panwaslu Kabupaten Luwu telah bertindak sebagai mediator dalam mempertemukan Calon Anggota DPR RI Partai Hanura Nomor Urut 7 Dapil III Sulawesi Selatan atas nama Hj. Salmawati Badar, S.Sos dengan nama-nama yang tersebut di bawah ini : a. Gunawan Ibrahim, A.Md sebagai Ketua/Anggota Panwaslu Kecamatan Larompong Selatan b. Agussalim sebagai Anggota Panwaslu Kecamatan Larompong Selatan c. Suaib, S.Ag sebagai Ketua/Anggota Panwaslu Kecamatan Suli Barat d. Nasrum sebagai Anggota Panwaslu Kecamatan Suli Barat e. Sabril Sebagai Anggota Panwaslu Kecamatan Ponrang Selatan 2  f. Ramdan M.S sebagai Ketua/Anggota Panwaslu Kecamatan Bua 2. Bahwa mediasi tersebut dilakukan di rumah Teradu I yang terletak di Kecamatan Larompong Kabupaten Luwu. Caleg yang bersangkutan juga membagi-bagikan banner dan amplop sementara Teradu I menyaksikan langsung proses pembagian tersebut. Sehingga perbuatan dari Teradu I telah melanggar nilai-nilai etika penyelenggara pemilu. 3. Pada hari Rabu tanggal 11 Desember tahun 2013, Ketua dan anggota Panwaslu Kabupaten Luwu secara bersama-sama melakukan pebuatan yang diduga melawan hukum khususnya aturan-aturan tentang Kepemiluan yaitu melantik Saudara Rudianto Muchtar, S.Ag yang tidak seharusnya dilantik karena yang bersangkutan terdaftar sebagai calon anggota Legislatif Dapil I Partai Republikan Nusantara pada pemilu tahun 2009. 4. Bahwa pada hari selasa tanggal 12 April tahun 2014 pukul 24.00 WITA Teradu I mendatangi sekretariat Panwaslu Kecamatan Belopa Utara pada tengah malam untuk mempertanyakan atas jumlah perolehan suara Calon Anggota DPR RI Partai Amanat Nasional Nomor urut 1 (satu) atas nama Amran, SE dan sekaligus Teradu I melaporkan langsung kepada Amran, SE via telepon selular mengenai jumlah perolehan suara di Kecamatan Belopa Utara dan Kecamatan Bajo Barat. 5. Bahwa pada hari selasa tanggal 13 bulan Mei tahun 2014 Ketua dan Anggota Panwaslu Kabupaten Luwu menerbitkan Surat Keputusan Pemberhentian secara tetap terhadap 4 orang Panwaslu kecamatan di kabupaten Luwu tanpa didahului dengan klarifikasi sebagaimana diatur dalam Ketentuan pasal 48 sampai dengan Pasal 53 Peraturan Bawaslu RI No. 10 tahun 2012, dan surat pemberhentian tersebut Para Pengadu terima di rumah melalui Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan Bua pada hari kamis tanggal 15 Mei tahun 2014 pukul 13.30 WITA. 6. Pada hari selasa tanggal 20 Mei tahun 2014 pukul 14.00 WITA bertempat di Sekretariat Kabupaten Luwu, Para Teradu melakukan pelantikan penggantian (pergantian antar waktu) terhadap 4 orang yang diberhentikan, dan salah satunya yang menggantikan posisi tersebut adalah Lily Sefrianti sebagai Anggota Panwascam Walerang, namun pada pemilu Bupati dan wakil Bupati Tahun 2013, Lily Sefrianti oleh Panwaslu Kabupaten Luwu sudah diberhentikan melalui rapat Pleno. [2.1.2] PETITUM PENGADU Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pengadu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut: 1. Mengabulkan pengaduan Pengadu untuk seluruhnya 3  2. Menjatuhkan sanksi PEMBERHENTIAN TETAP kepada Teradu I,II, dan III atas nama Siming, Sukmawati Sanur , dan Hadyang selaku Ketua dan anggota Panwaslu Kabupaten Luwu 3. Mengembalikan nama baik Pengadu atas nama Ramdan dan Sabril 4. Mengembalikan hak Pengadu yang harus dibayarkan sesuai dengan aturan yang berlaku 5. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilu untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini. [2.1.3] Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, maka Pengadu mengajukan bukti-bukti yang diberi tanda sebagai berikut ini sebagai berikut ini: [2.1.3.1] Bukti Surat dan Digital Bukti P-1 Berita Acara Rapat Pleno Nomor: 013/BA-PL/Panwaslu- Lw/V/2014, tanpa didahului dengan klarifikasi. Bukti P-2 Surat Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Nomor : 16/V/2014 Tentang Pemberhentian Saudara A.Muhammad Gafur, SE sebagai Ketua/Anggota Panwaslu Kecamatan Walenrang, Saudara Halim Ganda Sebagai Anggota Panwaslu Kecamatan Walenrang, Saudara Ramdan MS Sebagai Ketua/Anggota Panwaslu Kecamatan Bua, dan Sabril Sebagai Anggota Panwaslu Kecamatan Ponrang Selatan. Bukti P-3 Rekaman Suara. Bukti P-4 Surat Keberatan Panwaslu Kecamatan di Bawaslu Propinsi Sulawesi Selatan. [2.1.3.2] Keterangan Saksi 1. Sarif Staf Panwaslu Kab. Luwu memberikan keterangan yang pada pokoknya : [1.1] bahwa Ramdan menyimpan C1 di rumahnya selama 2 (dua) hari, menyembunyikan C1 asli satu desa yang terdiri dari 7 (tujuh) TPS, merubah hasil perolehan suara Caleg dan photo copy C1 yang sudah dirubah di serahkan ke kabupaten. [1.2] Bahwa ketua Panwaslu Kab. Luwu an Siming memerintahkan kepada saksi/Sarif, staf lain a.n Adri dan 3 orang polisi untuk menjemput C1 di kantor Panwascam Bua, karena saudara Ramdan sudah 4 (empat) hari dari Pemilu Legislatif tidak menyetor C1 2. Said Nurmal anggota Panwaslu Kecamatan Bua memberikan keterangan bahwa Pengadu I a.n Ramdan memotong honor PPL dan sesama anggota Panwascam lainnya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tanpa jelas penggunaannya [2.2] PARA TERADU 4 [2.2.1] PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN PARA TERADU TERHADAP PENGADU 1. Bahwa Sdr. Rudianto Muchtar, S.Ag. telah mengikuti seleksi untuk menjadi Anggota Panwaslu Kecamatan Larompong pada Pemilukada Gubernur Tahun 2012 dan telah melengkapi berkas persyaratan untuk menjadi Panwaslu, termasuk Surat Pengunduran dirinya sebagai Anggota Partai Republika Nusantara tertanggal 29 Juli 2009. Namun Sdr. Rudianto Muchtar tidak terpilih menjadi anggota Panwaslu Kecamatan Larompong pada saat itu. 2. Bahwa ketika Ir. Sukmawati Sanur menjadi Pengganti Antar Waktu pada tingkat Panwaslu Kabupaten Luwu pada masa pelaksanaan tahapan Pemilu Legislatif, maka Sdr. Rudianto Muchtar, S.Ag. kami tetapkan sebagai Pengganti Antar Waktu dengan pertimbangan bahwa: (1) Sdr. Rudianto Muchtar sudah 5 tahun tidak menjadi pengurus Partai, (2) Partai dimana Sdr. Rudianto Muchtar menjadi Anggota dan Caleg tahun 2009, tidak lagi menjadi Peserta Pemilu tahun 2014 (Partainya sudah mati). 3. Bahwa Para Teradu berpandangan bahwa maksud pasal 85 huruf i UU No. 15 Tahun 2012 Tentang Penyelenggara Pemilu adalah Anggota Partai Politik Peserta Pemilu tidak boleh menjadi Penyelenggara Pemilu dengan semangat agar tidak berpihak terhadap partainya. Partai Republika Nusantara dimana Sdr. Rudianto Muchtar pernah menjadi Anggota Partai, tidak lagi menjadi Peserta Pemilu Tahun 2014. 4. Bahwa Lily Sefrianti tidak pernah diberhentikan secara tidak hormat pada pemilukada Bupati tahun 2013, tidak pernah ada laporan/temuan atau indikasi bahwa Lily Sefrianti melakukan pelanggaran pemilu pada pemilukada Bupati tahun 2013. Namun Lily Sefrianti mengundurkan diri dari keanggotaannya sebagai Panwaslukada Bupati Kecamatan Walenrang, dengan alasan kurang sehat/sakit sehingga tidak mampu lagi melaksanakan tugasnya dengan baik. 5. Bahwa setelah selesai pelaksanaan tahapan Pemilu Legislatif di tingkat Kecamatan, maka Panwaslu Kabupaten Luwu melakukan Evaluasi terhadap Panwaslu Kecamatan yang terindikasi melakukan kecurangan dan/atau tidak melaksanakan tugasnya dengan baik. Termasuk diantaranya adalah ketua dan anggota Panwaslu Kecamatan Walenrang, yaitu A. Muhammad Gafur, dan Halim Ganda. Berdasarkan bukti-bukti, A. Muhammad Gafur, dan Halim Ganda tidak melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya. Diantaranya adalah : (1) tidak mengawasi rekapitulasi di tingkat kecamatan, dan tidak mengetahui adanya perubahan hasil rekapitulasi pada tingkat PPK Kecamatan Walenrang; 5  (2) tidak mengawasi pergerakan kotak suara hasil pemilu legislatif ke tingkat KPU Kabupaten Luwu; (3) tidak menindaklanjuti laporan pelanggaran pemilu hingga lewat batas waktu penanganannya, dan tidak melaporkan/menyampaikan ke Panwaslu Kabupaten Luwu. A. Muhammad Gafur, dan Halim Ganda menerima laporan pengaduan dari Ruddin Sibutu sejak tanggal 9 April 2014, kemudian mengirimkan format laporan tersebut ke alamat email Panwaslu Kabupaten Luwu melalui Email Panwaslu Walenrang pada tanggal 28 April 2014, setelah Pelapor mempertanyakan status laporannya. 6. Bahwa setelah Panwaslu Kabupaten Luwu memberhentikan A. Muhammad Gafur, dan Halim Ganda. Panwaslu Kabupaten Luwu melakukan perekrutan untuk mengisi kekosongan anggota, oleh karena tidak ada nomor urut di bawahnya. Namun setelah satu pekan diumumkan kepada masyarakat Kecamatan Walenrang tentang Perekrutan Panwaslu Kecamatan khusus Walenrang, hanya 3 orang yang datang mengajukan permohonan/lamaran, diantaranya Sdr, Lily Sefrianty. Kemudian Panwaslu Kabupaten Luwu melalui Rapat Pleno, menetapkan Lily Sefrianty sebagai pengganti antar waktu Panwaslu Kecamatan Walenrang untuk mengawal pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. [2.2.2] Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, maka Teradu mengajukan bukti-bukti yang diberi tanda sebagai berikut ini sebagai berikut ini : Bukti T-1 Berita Acara Klarifikasi PPL Desa Raja. Bukti T-2 Berita Acara Klarifikasi PPL Desa Olang. Bukti T-3 Berkas Pendaftaran Panwaslu dan Surat Pengunduran Diri sebagai Anggota Partai Repubika Nusantara Sdr. Rudianto Muchtar, S.Ag. Bukti T-4 Surat Pengunduran Diri Sdri. Lily Sefrianty sebagai Anggota Panwaslukada Bupati Kecamatan Walenrang. Bukti T-5 Laporan Pengaduan dugaan Pelanggaran Pemilu yang tidak ditindak lanjuti oleh Sdr. A. Muhammad Gafur dan Halim Ganda. Bukti T-6 Berkas Lamaran Sdr. Lily Sefrianty untuk menjadi Pengawas Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. [2.2.3] PETITUM PARA TERADU Demikian keterangan ini disampaikan, mohon Ketua dan Anggota Majelis Pemeriksa Etik Penyelenggara Pemilu berkenan memberikan putusan sebagai berikut: 1. Menolak seluruh pengaduan Pengadu; 2. Para Teradu tidak terbukti melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu; 3. Merehabilitasi nama baik seluruh Teradu. 6  Atau apabila Ketua dan Anggota Majelis Pemeriksa Etik Penyelenggara Pemilu memiliki pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex a quo et bono).

[3.1] KEWENANGAN DKPP-RI [3.1.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan pengaduan Pengadu adalah terkait dengan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh para Teradu; [3.1.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagai berikut : Pasal 109 ayat (2) UU Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu, berbunyi sebagai berikut: “DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota Pengawas Pemilu Lapangan dan anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri”. Pasal 111 ayat (4) UU Nomor 15 Tahun 2011 DKPP mempunyai wewenang sebagai berikut ini : a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan; b. Memanggil Pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; dan c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik. Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, yang menyatakan sebagai berikut ini: “Penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP”. [3.2] Kedudukan dan Kepentingan Hukum Pengadu [3.2.1] Menimbang, bahwa pengaduan Pengadu adalah terkait pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Para Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus pengaduan a quo; [3.2.2] Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU 15/2011 juncto Pasal 4 ayat (1) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman 7 Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, yang dapat mengajukan pengaduan dan/atau laporan dan/atau rekomendasi DPR, yaitu : Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2011: “Pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas pengadu kepada DKPP”. Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013: “Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh: a. Penyelenggara Pemilu; b. Peserta Pemilu; c. Tim kampanye; d. Masyarakat; dan/atau e. Pemilih” [3.2.3] Menimbang, bahwa Pengadu adalah pihak yang mengajukan pengaduan pelanggaran kode etik. Hal mana Pengadu adalah Peserta Pemilu selaku subyek hukum yang dapat menggunakan hak-nya untuk mengajukan laporan atau pengaduan pelanggaran yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu sebagaimana Ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013. Oleh karena itu, maka Pengadu memiliki kedudukan dan kepentingan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; [3.2.4] Menimbang, bahwa oleh karena DKPP berwenang untuk mengadili pengaduan a quo, dan Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan;

[4.1] Menimbang, pengaduan Pengadu pada pokoknya mendalilkan bahwa perbuatan Para Teradu telah melanggar kode etik penyelenggara pemilu atas tindakan Teradu I yang telah bertindak sebagai mediator dalam mempertemukan caleg (-in casu- Hj. Salmawati Badar, S.Sos) dengan Gunawan Ibrahim, A.Md sebagai Ketua/Anggota Panwaslu Kecamatan Larompong Selatan, Agus salim sebagai Anggota Panwaslu Kecamatan Larompong Selatan, Suaib, S.Ag sebagai Ketua/Anggota Panwaslu Kecamatan Suli Barat, Nasrum sebagai Anggota Panwaslu Kecamatan Suli Barat, Sabril Sebagai Anggota Panwaslu Kecamatan Ponrang Selatan, serta Ramdan M.S sebagai Ketua/Anggota Panwaslu Kecamatan Bua di rumah Teradu I yang terletak di Kecamatan Larompong Kabupaten Luwu, pada hari selasa tanggal 15 Oktober 2013 pukul 20.30 WITA sampai dengan pukul 23.15 WITA. Kemudian Teradu I menyaksikan langsung proses pembagian banner dan amplop pada saat proses mediasi tersebut. Selain itu, Para Teradu secara bersama-sama diduga melakukan perbuatan yang melawan hukum khususnya aturan-aturan tentang Kepemiluan dengan melantik Saudara Rudianto Muchtar, S.Ag karena terdaftar sebagai calon 8 anggota Legislatif Dapil I Partai Republikan Nusantara pada pemilu tahun 2009. Teradu I juga tidak berlaku jujur dan adil karena telah memberitahukan jumlah perolehan suara Calon Anggota DPR RI Partai Amanat Nasional Nomor urut 1 (satu) atas nama Amran, SE melalui telepon selular di Kecamatan Belopa Utara dan Kecamatan Bajo Barat. Para Teradu juga melakukan tindakan yang bertentangan dengan Ketentuan pasal 48 sampai Pasal 53 Peraturan Bawaslu RI Nomor 10 tahun 2012 yaitu menerbitkan Surat Keputusan Pemberhentian secara tetap terhadap 4 orang Panwaslu kecamatan di kabupaten Luwu tanpa didahului dengan klarifikasi. Para Teradu juga melakukan tindakan yang bertentangan dengan etika karena melakukan pelantikan penggantian (pergantian antar waktu) Lily Sefrianti sebagai Anggota Panwascam Walerang, namun pada pemilu Bupati dan wakil Bupati Tahun 2013, Lily Sefrianti oleh Panwaslu Kabupaten Luwu sudah diberhentikan melalui rapat Pleno; [4.2] Menimbang dalam jawaban dan keterangan Para Teradu menolak seluruh aduan Pengadu dan menyatakan telah melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sdr. Rudianto Muchtar, S.Ag. telah mengikuti seleksi untuk menjadi Anggota Panwaslu Kecamatan Larompong pada Pemilukada Gubernur Tahun 2012 dan telah melengkapi berkas persyaratan untuk menjadi Panwaslu, termasuk Surat Pengunduran Dirinya sebagai Anggota Partai Republika Nusantara tertanggal 29 Juli 2009, namun pada saat itu tidak terpilih menjadi anggota Panwaslu Kecamatan Larompong dan ketika Ir. Sukmawati Sanur menjadi Pengganti Antar Waktu pada tingkat Panwaslu Kabupaten Luwu pada masa pelaksanaan tahapan Pemilu Legislatif, maka Sdr. Rudianto Muchtar, S.Ag. kami tetapkan sebagai Pengganti Antar Waktu dengan pertimbangan bahwa Sdr. Rudianto Muchtar sudah 5 tahun tidak menjadi pengurus Partai, dan Partai di mana Sdr. Rudianto Muchtar menjadi Anggota dan Caleg tahun 2009, tidak lagi menjadi Peserta Pemilu tahun 2014. Para Teradu berpandangan bahwa maksud pasal 85 huruf i UU No. 15 Tahun 2012 Tentang Penyelenggara Pemilu adalah Anggota Partai Politik Peserta Pemilu tidak boleh menjadi Penyelenggara Pemilu dengan semangat agar tidak berpihak terhadap partainya. Partai Republika Nusantara di mana Sdr. Rudianto Muchtar pernah menjadi Anggota Partai, tidak lagi menjadi Peserta Pemilu Tahun 2014. Lily Sefrianti tidak pernah diberhentikan secara tidak hormat pada pemilukada Bupati tahun 2013, tidak pernah ada laporan/temuan atau indikasi bahwa Lily Sefrianti melakukan pelanggaran pemilu pada pemilukada Bupati tahun 2013. Namun Lily Sefrianti mengundurkan diri dari keanggotaannya sebagai Panwaslukada Bupati, Kecamatan Walenrang dengan alasan kurang sehat/sakit sehingga tidak mampu lagi melaksanakan tugasnya dengan baik. Setelah selesai pelaksanaan tahapan Pemilu Legislatif di tingkat Kecamatan, maka Panwaslu Kabupaten Luwu melakukan Evaluasi terhadap Panwaslu Kecamatan yang terindikasi melakukan kecurangan dan/atau tidak melaksanakan tugasnya dengan baik. Termasuk 9 diantaranya adalah ketua dan anggota Panwaslu Kecamatan Walenrang, yaitu A. Muhammad Gafur, dan Halim Ganda yang tidak mengawasi rekapitulasi di tingkat kecamatan, dan tidak mengetahui adanya perubahan hasil rekapitulasi pada tingkat PPK Kecamatan Walenrang, tidak mengawasi pergerakan kotak suara hasil pemilu legislatif ke tingkat KPU Kabupaten Luwu; tidak menindaklanjuti laporan pelanggaran pemilu hingga lewat batas waktu penanganannya. Setelah Panwaslu Kabupaten Luwu memberhentikan A. Muhammad Gafur dan Halim Ganda, Panwaslu Kabupaten Luwu melakukan perekrutan untuk mengisi kekosongan keanggota, oleh karena tidak ada nomor urut di bawahnya. Namun setelah satu pekan diumumkan kepada masyarakat Kecamatan Walenrang tentang Perekrutan Panwaslu Kecamatan khusus Walenrang, hanya 3 orang yang datang mengajukan permohonan/lamaran, diantaranya Lily Sefrianty. Kemudian Panwaslu Kabupaten Luwu melalui Rapat Pleno, menetapkan Lily Sefrianty sebagai pengganti antar waktu Panwaslu Kecamatan Walenrang untuk mengawal pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. [4.3] Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada tanggal 15 Oktober 2013 adalah hari Raya Idul Adha dan beberapa PPK bersilaturrahmi ke kediaman Teradu 1, namun pada saat yang bersamaan caleg (- incasu- Hj. Salmawati Badar, S.Sos) yang merupakan keluarga Teradu I juga datang dari Jakarta untuk bersilaturahmi. Fakta adanya pertemuan pada saat itu adalah dalam rangka Perayaan Hari Raya (-notoir feiten-) bukan sebagaimana yang dituduhkan oleh Para Pengadu. Selain itu Teradu I yang pada saat itu sibuk melakukan pemotongan hewan korban hanya mengenalkan Hj. Sukmawati sebagai keluarganya kepada yang hadir. Hj. Sukmawati memperkenalkan dirinya adalah caleg dari DPR-RI selain berbicara langsung juga dengan cara membagikan kartu nama. Hal ini dikuatkan dengan keterangan dari Para Pengadu sendiri yang menyatakan bahwa kartu nama tersebut hanya dibagikan oleh caleg itu sendiri dan tidak ada di dalam bungkus daging korban. Kemudian menurut Para Teradu bahwa pemberhentian Pengadu I karena didasarkan Surat Edaran dari Bawaslu yang meminta untuk mengevaluasi kinerja Panwas Pileg menjadi Panwas Pilpres. Evaluasi tidaklah selalu harus dipanggil secara resmi dan formal, tetapi dapat juga dilakukan hanya dengan melihat kinerja keseharian dari anggota Panwascam. Ternyata dalam melaksanakan tugas selama Pileg, Para Teradu menilai bahwa Pengadu I tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai Panwascam dalam Pilpres, karena telah melakukan beberapa pelanggaran dalam menjalankan tugasnya diantaranya tidak mau menyerahkan bahkan menyembunyikan formulir C Asli, sehingga diduga kuat Pengadu I bermaksud merubah formulir C, dengan memfoto copy tanda tangan saksi dan PPL, sementara bagian atasnya tertulis dengan tinta asli. Ketika Teradu I mengancam akan mempidanakan, barulah Pengadu I menyerahkan aslinya dan mengganti C1 yang telah diubahnya. Ada 1 (satu) bundel dari 2 (dua) Desa yang terlambat diserahkan. Selain itu Pengadu I juga memotong gaji sesama anggota 10 Panwascam sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tanpa jelas penggunaannya dan tanpa melalui proses musyawarah. Demikian juga dengan pemberhentian Pengadu II oleh Para Teradu dilakukan karena, Pengadu II telah melakukan pelanggaran yaitu dengan mencoblos sisa surat suara di salah satu TPS. Berdasarkan hal tersebut, DKPP berpendapat, tindakan dari Para Teradu yang memberhentikan Para Pengadu sangat tepat karena Perbuatan Para Pengadu bertentangan atau melanggar kode etik sehingga berimplikasi pada rusak dan hancurnya Citra Penyelenggara Pemilu yang jujur, mandiri, berintegritas. Atas dasar itu, dalil pengaduan Pengadu tidak terbukti dan jawaban para Teradu dapat diterima; [4.4] Menimbang terkait dalil Pengadu selebihnya yang tidak ditanggapi dalam Putusan ini, menurut DKPP, Pengadu tersebut tidak menyakinkan DKPP bahwa perbuatan tersebut merupakan bentuk pelanggaran Kode Etik Penyelenggaran Pemilu yang menjadi kewenangan DKPP.

Berdasarkan penilaian atas fakta dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan Pengadu, memeriksa dan mendengar jawaban Teradu, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan Pengadu dan Teradu serta Pihak Terkait, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa : [5.1] Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili pengaduan Pengadu; [5.2] Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; [5.3] Bahwa Para Teradu tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu; [5.4] Bahwa dengan demikian, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu merehabilitasi Para Teradu;

1. Menolak pengaduan pengadu untuk seluruhnya; 2. Merehabilitasi nama baik Teradu I,II, dan III atas nama Siming, Sukmawati Sanur, dan Hadyang selaku Ketua dan anggota Panwaslu Kabupaten Luwu 3. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini. Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 5 (lima) anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. selaku Ketua merangkap Anggota; Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H., Dr. Valina Singka Subekti, M.Si., Ida Budhiati SH., M.H., dan Ir. Nelson Simanjuntak., S.H. masing-masing 11 sebagai Anggota, pada hari Senin tanggal Delapan September tahun Dua Ribu Empat Belas, dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal Sepuluh bulan September tahun Dua Ribu Empat Belas oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. selaku Ketua merangkap Anggota; Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H., Dr. Valina Singka Subekti, M. Si., Ida Budhiati, S.H.,M.H., Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th., dan Ir. Nelson Simanjuntak, masing-masing sebagai Anggota, tidak dihadiri oleh Pengadu dan/atau Kuasanya serta tidak dihadiri oleh para Teradu dan /atau kuasanya. KETUA Ttd Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. ANGGOTA Ttd Ttd Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H.,M.H Dr. Valina Singka Subekti, M.Si. Ttd Ttd Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si. Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th. Ttd Ttd Ir.Nelson Simanjuntak, S.H Ida Budhiati, SH.,MH. Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya. SEKRETARIS PERSIDANGAN 12 Dr. Osbin Samosir, M.Si 13