III. DUDUK PERKARA
[2.1] Menimbang bahwa Pengadu pada tanggal 14 September 2017 telah
mengajukan pengaduan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu
(selanjutnya disebut DKPP) dengan pokok-pokok aduan sebagai berikut:
1. Bahwa Pengadu adalah Calon Anggota Panwas Kabupaten Batanghari
terpilih sebagaimana yang terdapat dalam pengumuman hasil uji
kelayakan dan kepatutan Calon Anggota Panwas Kabupaten /Kota
Provinsi Jambi No. 265/BAWASLU PROV.JA./TU.00.01/VIII/2017, Nomor
Urut 7 dan Nomor Pendaftaran 043 atas nama Mahpud, Spd.I.
Pengumuman tersebut ditandatangani oleh Ketua Bawaslu Provinsi Jambi
dan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jambi, tertanggal 4 Agustus
2017;
2. Bahwa Pengadu telah mengikuti semua tahapan seleksi Calon Anggota
Panwas Kabupaten/Kotadi Provinsi Jambi. Mulai dengan mendaftarkan
diri sebagai Calon Anggota Panwas Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi
untuk Kabupaten Batanghari sesuai Pengumuman Pendaftaran Calon
Anggota Panitia Pengawas Kabupaten/Kota No.01/TIMSEL-
PWS.KK/VI/2017, tertanggal 9 Juni 2017;
3. Bahwa Pengumuman Hasil Penelitian Berkas Administrasi Calon Anggota
Panwas Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi diumumkan tanggal 7 Juli
2017, No.03/TIMSEL-PWS.KK/VII/2017. Dalam pengumuman, nama
Pengadu ditulis Mahmud bukan Mahpud (Nomor Urut 89, Nomor
Pendaftaran 043). Pengadu kemudian melakukan klarifikasi langsung ke
Bawaslu Provinsi Jambi. Benar nama tersebut adalah nama Pengadu yang
salah tulis. Timsel meminta masyarakat untuk memberikan masukan
terkait nama-nama yang lulus administrasi;
4. Bahwa Pengadu mengikuti tes tertulis Calon Anggota Panwas
Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi. Berdasarkan hasil tes tertulis yang
diumumlam tanggal 11 Juli 2017, No.04/TIMSEL-PWS.KK/VII/2017,
Pengadu lulus dengan Nomor Urut 4 serta Nomor Pendaftaran 043.
Pengumuman tersebut ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Tim
Seleksi. Tim Seleksi meminta kepada masyarakat agar memberikan
masukan terkait nama-nama yang lulus tersebut;
5. Bahwa tes wawancara dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 13 Juli
2017. Sebelum dilakukan tes wawancara, Pengadu dihubungi melalui
telepon terkait laporan keterlibatan Pengadu dalam Partai Demokrat.
Ternyata, setelah dilakukan klarifikasi nama tersebut adalah Mahfuz
bukan Mahpud. Pada saat wawancara Pengadu menyanggah keterlibatan
dalam partai politik sebagaimana laporan yang disampaikan;
6. Bahwa saat pelaksanaan tes wawancara, Pengadu sudah diklarifikasi oleh
Tim Seleksi. Pengadu menegaskan tidak pernah terlibat parpol dan nama
Pengadu adalah Mahpud bukan Mahfuz. Pengadu bahkan menunjukkan
KTP asli dan telah diklarifikasi oleh Tim Seleksi. Pengadu menegaskan
tidak pernah terlibat partai politik dan telah menunjukkan Surat
Keterangan dari Pengurus DPC Partai Demokrat Kabupaten Batanghari
yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Partai Demokrat periode
2011-2016;
7. Bahwa hasil wawancara Calon Anggota Panwas Kabupaten/Kota di
Provinsi Jambi diumumkan pada tanggal 20 Juli 2017. Sebagaimana
tercantum dalam Pengumuman Nomor 05/TIMSEL-PWS.KK/VII/2017,
Pengadu lulus dengan Nomor Urut 1 untuk wilayah Kabupaten
Batanghari;
8. Bahwa uji kelayakan dan kepatutan dilaksanakan pada hari Rabu, 2
Agustus 2017. Pada saat itu Pengadu menyampaikan surat keterangan
dari DPC Partai Demokrat Kabupaten Batanghari yang tidak
menggunakan KOP Surat Partai. Hal ini disebabkan Jasasila, S.E., M.E.,
selaku Ketua dan Imbroni selaku Sekretaris DPC Partai Demokrat
Kabupaten Batanghari periode 2011-2016 telah habis masa jabatannya,
sehingga tidak berhak menggunakan KOP Surat dan Stempel Partai;
9. Bahwa Teradu telah bertemu langsung dengan Sekretaris DPC Partai
Demokrat Kabupaten Batanghari Periode 2011-2016 untuk melakukan
verifikasi faktual. Hasilnya, Imbroni membenarkan telah mengeluarkan
surat keterangan yang menyatakan nama yang tercantum dalam SK Partai
Demokrat adalah Mahfuz bukan Mahpud. Imbroni juga menyatakan
Pengadu bukanlah Mahfuz;
10. Bahwa Pengadu telah menyampaikan surat keterangan dari Partai
Demokrat yang menyatakan Pengadu tidak pernah menjadi pengurus
partai atau mengikuti kegiatan partai dalam bentuk apapun. Surat
Keterangan tersebut ditandatangani oleh Camelia Puji Astuti S.Sn., M.A.,
selaku Ketua DPC Partai Demokrat Batanghari Periode 2017-2022;
11. Bahwa Pengadu dinyatakan lulus sebagai Calon Anggota Panwas
Kabupaten Batanghari sebagaiamana pengumuman Hasil Uji Kelayakan
dan Kepatutan Calon Anggota Panwas Kabupaten/Kota Provinsi Jambi,
tanggal 4 Agustus 2017, Nomor 265/BAWASLU
PROV.JA/TU.00.01/VIII/2017. Pengadu menduduki Nomor Urut 7 dengan
demikian tahapan seleksi telah berakhir dan hanya menunggu jadwal
pelantikan. Pada tahap ini Teradu tidak meminta tanggapan dari
masyarakat;
12. Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2017, Staf Bawaslu Provinsi Jambi
kembali menelepon Pengadu dan memberitahukan terkait adanya laporan
dari Andri Hariri Nomor 01/LP/PilegPILPres/VIII/2017, tertanggal 14
Agustus 2017. Bawaslu Provinsi Jambi meminta Pengadu untuk
membawa Saksi dan bukti pada saat klarifikasi di Kantor Bawaslu
Provinsi Jambi tanggal 15 Agustus 2017. Pengadu baru menerima
panggilan resmi dari Bawaslu Provinsi Jambi pada saat melakukan
klarifikasi;
13. Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2017, Pengadu diklarifikasi bersama
Saksi Terlapor yaitu Imbroni, Fadlan Helmi, dan M. Havis, Sp. Pengadu
menegaskan namanya adalah Mahpud dan tidak pernah terlibat partai
politik. Pengadu bahkan membawa bukti KTP, ijazah, Kartu Keluarga, dan
Surat Keterangan Catatan Kepolisian, tetapi Teradu mengatakan bukti
tersebut tidak dibutuhkan. Pengadu juga tidak pernah dikonfrontir
dengan Pelapor;
14. Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2017, Pengadu ditelepon dan diminta
untuk mengambil surat yang berisi pemberitahuan tentang tindaklanjut
dari laporan Andri Hariri. Dalam pemberitahuan status laporan tersebut,
Bawaslu Provinsi Jambi membatalkan Pengadu sebagai Calon Anggota
Panwas Kabupaten Batanghari dan menetapkan urutan yang berada di
bawahnya sebagai Calon Anggota Panwas Kabupaten Batanghari.
Pemberitahuan Status Laporan ditandatangani oleh Ketua Bawaslu
Provinsi Jambi;
15. Bahwa sebelum menerima pemberitahuan mengenai hasil tindaklanjut
laporan Andri Hariri, Pengadu telah memberikan seluruh alat bukti yang
dapat dipertanggung jawabkan dimata hukum. Teradu juga belum
menanggapi surat bantahan yang disampaikan oleh Pengadu pada tanggal
21 Agustus 2017. Surat bantahan tersebut berisi mengenai proses awal
Pengadu mengikuti seleksi Calon Anggota Panwas Kabupaten/Kota di
Provinsi Jambi sampai ditetapkan sebagai calon terpilih dan akan dilantik,
tetapi dengan adanya laporan Andri Hariri akhirnya Pengadu dibatalkan
sebagai Calon Panwas Kabupaten Batanghari;
16. Bahwa Pengadu pada tanggal 21 Agustus 2017, telah meminta secara
tertulis kepada Teradu untuk memberikan salinan resmi antara lain yaitu:
a. Materi laporan yang disampaikan oleh Andri Hariri selaku Pelapor
b. Berita Acara Klarifikasi Terlapor
c. Berita Acara Klarifikasi Saksi Pelapor
d. Berita Acara Klarifikasi Saksi Terlapor
e. Putusan Pleno yang menganulir Mahpud sebagai Panwas
Kabupaten Batanghari
f. Alat Bukti lainnya
Menanggapi permintaan tersebut, Teradu menyatakan bahwa tidak dapat
mengabulkan permohonan Pengadu disebabkan surat-surat tersebut
merupakan alat bukti Teradu;
17. Bahwa obyek pengaduan Pengadu bertentangan dengan Peraturan
Perundang-Undangan yang berlaku. Hal tersebut dapat diuraikan sebagai
berikut:
1) Rujukan pembatalan Calon Anggota Panwas Kabupaten Batanghari
dalam perkara a quo harusnya mengacu pada Pasal 85 Undang-
Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan
Umum.
2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia
Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Ke Empat Peraturan Badan
Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun
2016 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar
Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan
Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Lapangan, dan
Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Pasal 2 berbunyi
“Pembentukan Anggota Bawaslu Provinsi, Panwaslu
Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan,
dan Pengawas Pemilu Luar Negeri dilakukan dengan berpedoman
kepada prinsip:
a. Mandiri;
b. Jujur;
c. Adil;
d. Kepastian hukum;
e. Tertib;
f. Kepentingan umum;
g. Keterbukaan;
h. Profesionalitas;
i. Akuntabilitas;
j. Partisipatif;
k. Efisiensi; dan
l. Efektivitias.”
3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia
Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Ke Empat Peraturan Badan
Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun
2012 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antar
Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan
Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Lapangan, dan
Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Pasal 7 huruf I berbunyi
“syarat untuk menjadi Calon Anggota Bawaslu Provinsi, Panwaslu
Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan, serta Pengawas Pemilu
Lapangan adalah tidak pernah menjadi Anggota partai politik atau
telah mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik sekurang-
kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun pada saat
mendaftarkan diri.”
4) Peraturan bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas
Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan
Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1
Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum,
Pasal 10 huruf j. dalam melaksanakan asas mandiri dan adil,
penyelenggara pemilu berkewajiban mendengarkan semua pihak
yang berkepentingan dengan kasus yang terjadi dan
mempertimbangkan semua alasan yang diajukan secara adil, Pasal
12 “dalam melaksanakan asas jujur, keterbukaan, dan akuntabilitas,
penyelenggara pemilu berkewajiban:
a. Menjelaskan keputusan yang diambil berdasarkan peraturan
perundang-undangan, tata tertib, dan prosedur yang ditetapkan;
b. Membuka akses publik mengenai informasi dan data berkaitan
dengan keputusan yang diambil sesuai peraturan perundang-
undangan.
5) Selanjutnya pada bagian Keputusan Ketua Badan Pengawas
Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 32/BAWASLU-
PROV.JA/HK.01.01/VIII/2017 Tentang Penetapan Anggota Panitia
Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Batanghari Di Provinsi Jambi
dan Pengumuman Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi Jambi Nomor 10/BA/BAWASLU-JBI/VIII/2017 tanggal 17
Agustus 2017 Tentang Perubahan Penetapan Calon Anggota Panwas
Kabupaten Batanghari yang telah diumumkan sebelumnya dengan
Pengumuman Nomor 265/BAWASLU PROV.JA/TU.00.01/VIII/2017
tanggal 4 Agustus 2017.
6) Berdasarkan hal tersebut terdapat fakta sebagai berikut:
a. Berita Acara Nomor 10/BA/BAWASLU-JBI/VIII/2017, tertanggal
12 Agustus 2017 dan Surat Keputusan Bawaslu Provinsi Jambi
Nomor 32/BAWASLU-PROV.JA/KH.01.01/VIII/2017
dikeluarkan setelah melakukan klarifikasi kepada Pengadu dan
para Saksi serta seluruh alat bukti surat yang menyatakan
bahwa Pengadu tidak pernah terlibat parpol.
b. Berita Acara Nomor 10/BA/BAWASLU-JBI/VIII/2017, tertanggal
12 Agustus 2017 dan Surat Keputusan Bawaslu Provinsi Jambi
Nomor 32/BAWASLU-PROV.JA/KH.01.01/VIII/2017 dikeluarkan
tanpa memperhatikan hak Pengadu yang telah melakukan
pembelaan diri sehingga jelas hal tersebut melanggar Hak Asasi
Manusia.
c. Berita Acara Nomor 10/BA/BAWASLU-JBI/VIII/2017, tertanggal
12 Agustus 2017 dan Surat Keputusan Bawaslu Provinsi Jambi
Nomor 32/BAWASLU-PROV.JA/KH.01.01/VIII/2017 juga
dikeluarkan berdasarkan laporan yang tidak benar dan
mendapatkan akibat hukum munculnya Keputusan a quo.
18. Bahwa Teradu telah melanggar peraturan perundang-undangan karena
telah mengeluarkan Berita Acara Nomor 10/BA/BAWASLU-JBI/VIII/2017,
tertanggal 12 Agustus 2017 dan Surat Keputusan Bawaslu Provinsi Jambi
Nomor 32/BAWASLU-PROV.JA/KH.01.01/VIII/2017 yang cacat hukum.
KESIMPULAN PENGADU
1. Bahwa berdasarkan keterangan Pengadu dan bukti-bukti yang
disampaikan, nama Pengadu sebenarnya adalah Mahpud bukan Mahfuz;
2. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Imbroni, Fadlan Helmi, Andri Hariri,
Joni Budiman, Husaini, dan SK Nomor 40.01/SK/DPP.PD/DPC/I/2012
tertanggal 14 Januari 2012 nama yang tertera adalah Mahfuz jabatan
sebagai Wakil Koordinator Komunikasi Publik DPC Demokrat Batanghari;
3. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Imbroni, Fadlan Helmi, serta Surat
dari DPC Partai Demokrat Periode 2011-2016 serta pengurus Demokrat
Periode 2017-2022 menyatakan bahwa yang ada dalam SK Kepengurusan
atas nama Mahfuz bukan Mahpud, dan terhadap nama Mahfuz tersebut
juga hanya ada nama saja tidak pernah aktif dalam kegiatan partai;
4. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Andri Hariri, Husaini, Joni
Budiman, Robert Panggabean, Hikmarudin, Rica Natalisa, Shinta, semua
saksi tersebut tidak ada yang mengenal secara dekat Pengadu/Mahpud.
Hanya pernah bertemu sekali dan menurut mereka nama Mahpud adalah
sama dengan Mahfuz;
5. Bahwa bukti yang disampaikan oleh Andri Hariri untuk memperkuat
dugaannya terhadap Mahfuz/Mahpud adalah foto yang didapat dari
temannya yang diambil dari facebook. Mahpud pada tahun 2010
mengikuti kampanye salah satu Pasangan Bupati Batanghari sebagai
simpatisan calon tersebut;
6. Bahwa sampai saat ini para Teradu tidak dapat membuktikan surat
tertulis maupun gambar, baik berupa foto, absen rapat, Kartu Anggota
Partai, yang dapat membuktikan Pengadu terlibat sebagai Pengurus Partai
Demokrat DPC Batanghari;
7. Bahwa keterangan Saksi Andri Hariri, Husaini, Rica Natalisa, Shinta,
tidak memenuhi syarat sebagai Saksi, karena keterangan mereka semua
tidak mengetahui keterlibatan Mahfuz/Mahpud sebagai pengurus partai.
Para Saksi tersebut juga tidak pernah melihat identitas asli Pengadu.
Mohon Majelis DKPP untuk mengesampingkannya;
8. Bahwa keterangan Saksi Joni Budiman dalam sidang pemeriksaan selalu
berbeda-beda dan tidak konsekuen. Misalnya mengatakan Pengadu aktif
dalam kegiatan partai dan terlibat rapat, namun tidak mengetahui
program Divisi Komunikasi Publik. Padahal Joni Budiman berada pada
divisi tersebut dan mengikuti rapat. Joni Budiman pernah bertemu dan
berjabat tangan dengan Mahfuz tapi tidak melakukan komunikasi,
sementara menurut Joni Budiman, Mahfuz adalah Wakil Koordinator
Komunikasi. Joni Budiman juga mengatakan Pengadu pernah mengikuti
rapat pembahasan Caleg untuk Pemilu 2014, namun apabila disesuaikan
dengan daftar hadir yang diajukan oleh Imbroni tidak ada satupun dalam
daftar hadir rapat kegiatan yang tertera nama Mahfuz/Mahpud.
Berdasarkan keterangan Saksi tersebut, Mohon Majelis DKPP untuk
mengesampingkannya;
9. Bahwa dalam keterangannya, Saksi Hikmarudin dan Robert Panggabean
tidak mengenal dekat Pengadu dan tidak dapat membuktikan
keterangannya dengan bukti-bukti yang memperkuat keterangannya
tersebut. Pengadu juga telah membantah keterangan Saksi tersebut;
10. Bahwa Teradu I, Teradu II, Teradu III, telah melakukan rapat pleno di
Bawaslu pada tanggal 17 Agustus 2017 sebagaimana terdapat dalam
Berita Acara Nomor 10/BA/Bawaslu-jbi/VIII/2017 tanggal 14 Agustus
2017 terkait dugaan pelanggaran syarat Calon Anggota Panwas Kabupaten
Batanghari atas nama Mahpud dalam kepengurusan DPC Partai Demokrat
Kabupaten Batanghari Periode 2011-2016. Hasilnya, Pengadu dibatalkan
sebagai Calon Anggota Panwas Kabupaten Batanghari, dan menetapkan
urutan berikutnya sebagai Calon Anggota Panwas Kabupaten Batanghari;
11. Bahwa berdasarkan pertimbangan Berita Acara Rapat Pleno Pimpinan
Bawaslu Provinsi Jambi, Teradu I dan Teradu II telah mengeluarkan dan
menandatangani SK Pelantikan Penetapan Anggota Panitia Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten Batanghari di Provinsi Jambi pada tanggal
24 Agustus 2017;
12. Bahwa berdasarkan sidang pemeriksaan DKPP, bukti surat Pengadu,
Daftar Hadir Rapat Anggota dan Pengurus Partai Demokrat DPC
Kabupaten Batanghari, keterangan para Saksi, sudah jelas Teradu tidak
dapat membuktikan bahwa Pengadu terlibat dalam kepengurusan DPC
Partai Demokrat Kabupaten Batanghari Periode 2011-2016;
13. Bahwa bukti Teradu dalam membatalkan Pengadu sebagai Calon Terpilih
Panwasluh Kabupaten Batanghari tidak sesuai dengan Pasal 18 ayat (1)
huruf I jo Pasal 23 huruf e jo Pasal 24 huruf h, i, j, jo Pasal 34 ayat (1), (2),
(3), jo Pasal 38 huruf f jo Pasal 39 huruf b, Peraturan Badan Pengawas
Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pembentukan,
Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan
Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota,
Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan
Umum Lapangan, dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri jo
Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwaslu Kabupaten/Kota Pada
Pemilu Gubernur dan Bupati/Walikota. Bagi Bawaslu Provinsi tahapan
penerima masukan dan tanggapan telah dilalui oleh Pengadu dan telah
diumumkan sebagai Calon Terpilih sebagaimana tercantum dalam
Pengumuman Nomor 265/BAWASLU PROV.JA/TU.00.01/VIII/2017
tanggal 4 Agustus 2017;
14. Bahwa Teradu dalam menerima laporan dari Andri Hariri, Laporan Nomor
01/LP/PilegPilPres/VIII/2017 tertanggal 14 Agustus 2017, dan
memasukkan dalam kategori pelanggaran tahapan Pemilu merupakan
ketidaktahuan Teradu dalam menghadapi permasalahan ini.
Laporan/tanggapan masyarakat tersebut materinya sama dengan laporan
masyarakat sebelumnya dan telah diselesaikan saat tahapan Tim Seleksi.
Sudah ada surat pernyataan resmi dari Pengurus DPC Demokrat Periode
2011-2016 dan Pengurus DPC Demokrat Periode 2017-2022. Surat
tersebut menyatakan bahwa Mahpud tidak pernah menjadi pengurus
partai. Apabila Teradu tidak yakin dengan hal tersebut, seharusnya
melaporkan Pengadu ke pihak Kepolisian;
15. Bahwa pemeriksaan para Saksi yang dilakukan oleh Teradu tidak sesuai
dengan prosedur karena laporan Andri Hariri terkait dugaan keterlibatan
nama Mahfuz dalam kepengurusan DPC Partai Demokrat Kabupaten
Batanghari. Teradu seharusnya meminta secara resmi kepada Pengurus
DPC Partai Demokrat Kabupaten Batanghari untuk menunjuk
orang/anggota yang berkompeten untuk menjelaskan permasalahan
tersebut. Namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Teradu;
16. Bahwa Saksi Imbroni merupakan Sekretaris DPC Partai Demokrat
Kabupaten Batanghari, Saksi Muhammad Havis, Saksi Fadlan Helmi,
adalah pengurus aktif DPC Partai Demokrat Kabupaten Batanghari
Periode 2011-2016. Pada saat memberikan keterangan di Bawaslu Provinsi
Jambi telah mendapatkan izin dari Jasasila selaku Ketua DPC Partai
Demokrat Kabupaten Batanghari Periode 2011-2016, dan Ketua DPC
Partai Demokrat Kabupaten Batanghari Periode 2017-2022. Teradu tidak
mempertimbangkan keterangan para Saksi tersebut. Bukti Surat
Pernyataan Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Batanghari Periode
2011-2016 dan Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Batanghari
Periode 2017-2022, KTP, KK, Ijazah terakhir, Surat Keterangan dari pihak
Kepolisian, tidak dipertimbangkan oleh Teradu. Sebaliknya Teradu hanya
mendengar keterangan dari para Saksi yang diajukan oleh Andri Hariri.
Apabila membaca keterangan dari Andri Hariri yang mengatakan tidak
begitu mengenal Mahpud, hanya pernah bertemu Mahpud pada saat
pelantikan pengurus HMI Cabang Batanghari, dan informasi keterlibatan
Mahfuz tidak diketahui langsung oleh Pelapor melainkan melalui Saksi.
Dengan demikian Teradu dalam mengambil keputusan tidak
mempertimbangkan fakta, bukti, dan tidak berdasarkan hukum. Tindakan
Teradu telah bertentangan dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan
Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan
Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengawasan
Pemilihan Umum;
17. Bahwa perbuatan Teradu I yang mengesampingkan keterangan para Saksi
yang dihadirkan oleh Pengadu, bertentangan dengan Peraturan Bersama
Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan
Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, Nomor 13 Tahun 2012,
Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012, Tentang Kode Etik
Penyelenggara Pemilihan Umum, Pasal 10 huruf j. dalam melaksanakan
asas mandiri dan adil, Penyelenggara Pemilu berkewajiban mendengarkan
semua pihak yang berkepentingan dengan kasus yang terjadi dan
mempertimbangkan semua alasan yang diajukan secara adil;
18. Bahwa Teradu tidak memberikan penjelasan dasar dan pertimbangan
Pengadu dibatalkan sebagai Calon Terpilih Panwas Kabupaten Batanghari.
Tindakan Teradu bertentangan dengan Peraturan Bersama Komisi
Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan
Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, Nomor 13 Tahun 2012,
Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012, Tentang Kode Etik
Penyelenggara Pemilihan Umum, Pasal 12 “dalam melaksanakan asas
jujur, keterbukaan, dan akuntabilitas, penyelenggara pemilihan umum
berkewajiban:
a. Menjelaskan keputusan yang diambil berdasarkan peraturan
perundang-undangan, tata tertib, dan prosedur yang ditetapkan.
b. Membuka akses publik mengenai informasi dan data yang berkaitan
dengan keputusan yang diambil sesuai peraturan perundang-
undangan.
BANTAHAN PENGADU ATAS KETERANGAN TERADU I
A.Mengenai Penolakan Penyerahan Dokumen
a. Pengadu menyatakan bahwa Teradu tidak mau menerima dokumen yang
ditunjukkan oleh Pengadu, yaitu Ijazah, KK, dan Catatan Kepolisian.
Pengadu hanya meminta KTP.
b. Teradu menjawab bahwa dokumen tersebut telah ada dalam berkas
pendaftaran maka hanya meminta KTP.
c. Bahwa Pengadu membantah jawaban dari Teradu. Pengadu menjelaskan
bahwa di dokumen pendaftaran tidak dilampirkan dokumen ijazah SD,
SMP, dan SMA hanya S1, maka Pengadu akan menunjukkan semua
dokumen yang ada tertulis nama Mahpud dan tidak ada ada dokumen yang
menuliskan nama Mahfuz.
B.Mengenai Penyerahan Akta
a. Teradu menyatakan bahwa telah meminta dokumen akta kelahiran, namun
Pengadu tidak dapat menunjukkan dokumen tersebut.
b. Bahwa Pengadu sudah menjelaskan akta kelahiran telah hilang. Teradu
juga tidak memberikan waktu untuk mengurus akta kelahiran.
C.Mengenai Laporan Saksi Terkait Pencantuman Nama Pengadu di SK Partai
Demokrat
a. Teradu menyatakan bahwa berdasarkan laporan saksi, nama Pengadu
tercantum dalam SK Partai Demokrat.
b. Bahwa Pengadu telah menunjukkan surat keterangan dari partai politik,
yang menerangkan bahwa Mahpud tidak pernah terlibat dalam kegiatan
Partai Demokrat. Saksi yang dihadirkan Bawaslu Provinsi Jambi, tidak
dapat membuktikan bahwa mereka adalah Kader Partai Demokrat. Hanya
berdasarkan KTP, sedangkan Saksi Hikmarudin dalam SK tercantum
dengan nama Diding. Padahal nama sebenarnya sesuai KTP adalah
Hikmarudin.
BANTAHAN PENGADU TERHADAP KETERANGAN PARA SAKSI TERADU
A.Saksi Andri Hariri
a. Saksi mengatakan tidak mengenal Pengadu dalam kegiatan sehari-hari.
Saksi hanya mendapat keterangan dari teman-temannya dan foto Pengadu
saat menjadi Tim Pemenangan. Saksi hanya pernah bertemu 1 (satu) kali
ketika pelantikan HMI di Aula KPU Kabupaten Batanghari.
b. Pengadu membantah keterangan Saksi Andri Hariri. Pengadu tidak
mengenal dekat dan hanya sekali bertemu dengan Andri Hariri yaitu pada
saat pelantikan HMI di Aula KPU Kabupaten Batanghari. Pengadu tidak
pernah berinteraksi dengan Andri Hariri dalam kegiatan apapun. Pada saat
bertemu di Aula KPU Kabupaten Batanghari, Pengadu mengatakan “ini ya
Ketua Himbari”.
B.Saksi Joni Budiman
a. Saksi merupakan anggota pengurus Partai Demokrat dan selalu mengikuti
kegiatan dan menandatangani Daftar Hadir Rapat Partai Demokrat. Saksi
mengatakan Pengadu juga sering mengikuti rapat. Pada waktu pelantikan
pengurus DPC Partai Demokrat, Saksi berada di depan Pengadu. Saksi
sangat mengenal Pengadu dan orang tuanya pindah dari Desa Sungai
Baung ke Desa Rantau Puri.
b. Pengadu membantah keterangan Saksi Joni Budiman. Pengadu tidak
pernah berinteraksi langsung dengan Joni Budiman, begitu pula
sebaliknya. Joni Budiman tidak pernah melihat KTP Pengadu, dan orang
tua Pengadu tidak pernah pindah ke Desa Rantau Puri, namun pindah ke
Sungai Buluh. Joni Budiman tidak pernah aktif rapat di Partai Demokrat.
Hal ini berdasarkan bukti daftar hadir rapat dari Partai Demokrat. Tidak
pernah ada nama Joni Budiman, Mahfuz, dan Mahpud dalam daftar hadir
rapat Partai Demokrat.
C.Saksi Husen
a. Saksi tidak mengenal Pengadu secara pribadi dan hanya berdasarkan
informasi dari Joni Budiman. Saksi tinggal 1 (satu) rumah dengan Joni
Budiman.
b. Pengadu membantah keterangan Saksi Husen. Pengadu tidak pernah
mengenal Saksi Husen.
D.Saksi Hikmarudin/Diding
a. Saksi mengenal benar Pengadu, bahkan Pengadu sering berkomunikasi
dengan Saksi ketika di Partai Demokrat. Saksi yang mengantar surat
undangan rapat kepada Pengadu. Saksi mendapatkan SK Partai Demokrat
pada tahun 2011. Saksi dilantik tahun 2011.
b. Pengadu membantah keterangan Saksi Hikmarudin/Diding. Pengadu tidak
mengenal secara langsung Hikmarudin/Diding. Pengadu tidak pernah
berinteraksi langsung dengan Hikmarudin/Diding.
E.Saksi Robert Panggabean
a. Saksi merupakan pengurus aktif Partai Demokrat. Saksi mengetahui
Pengadu merupakan pengurus aktif Partai Demokrat. Sejak 2011-2012,
Saksi bekerja sebagai honorer sehingga tidak lagi aktif di Partai Demokrat.
b. Pengadu membantah keterangan Saksi Robert Panggabean. Pengadu
mengenal Robert Panggabean, tetapi tidak dekat. Pengadu tidak pernah
melakukan kegiatan dengan Robert Panggabean. Pada saat berpapasan,
Robert Panggabean memanggil Pengadu dengan nama Mahpud.
F.Saksi SHINTA
a. Saksi adalah teman 1 (satu) sekolah dengan Pengadu. Saksi membenarkan
nama Pengadu adalah Mahfuz. Saksi telah berteman mulai dari SMP.
Namun Saksi tidak pernah sekelas dan tidak pernah melihat dokumen
tentang nama asli Pengadu. Saksi mengetahui Pengadu sering minum
minuman keras, sehingga terkadang dipanggil Mampus.
b. Pengadu membantah keterangan Saksi Shinta. Pengadu menerangkan
Shinta tidak pernah mengetahui kegiatan Pengadu semenjak tamat SMU.
Pada saat SMU, Pengadu menggunakan name tag yang bertuliskan
Mahpud. Shinta tidak pernah mengetahui hal tersebut. Tidak benar
Pengadu sering minum-minuman keras.
G.Saksi Rica Natalisa
a. Saksi merupakan teman sekolah Pengadu. Saksi membenarkan Pengadu
bernama Mahfuz. Saksi pernah bertemu orang tua Pengadu di rumahnya
yaitu Desa Rantau Puri. Saksi tidak pernah melihat KTP dan Ijazah
Pengadu.
b. Pengadu membantah keterangan Rica Natalisa. Orang tua Pengadu
berdomisili di Desa Sungai Buluh. Rica Natalisa merupakan istri dari Dr.
Fuad Mukhlis selaku Tim Seleksi Panwas 2017.
[2.2] Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pengadu mengajukan bukti-bukti
/keterangan yakni sebagai berikut:
BUKTI P-1 : Fotokopi Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi
Jambi, Nomor 32/BAWASLU-PROV.JA/HK.01.01/VIII/2017
Tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Batanghari Di Provinsi Jambi, tertanggal 24 Agustus
2017;
BUKTI P-2 : Fotokopi Pengumuman Hasil Uji Kelayakan Dan Kepatutan Calon
Anggota Panwas Kabupaten/Kota Provinsi Jambi, Nomor
265/BAWASLU PROV.JA/TU.00.01/VIII/2017, tertanggal 4
Agustus 2017;
BUKTI P-3 : Fotokopi Pengumuman Pendaftaran Calon Anggota Panitia
Pengawas Kabupaten/Kota, Nomor 01/TIMSEL-PWS.KK/VI/2017,
tertanggal 9 Juni 2017;
BUKTI P-4 : Fotokopi Pengumuman Hasil Penelitian Berkas Administrasi Calon
Anggota Panwas Kabupaten/Kota Di Provinsi Jambi, Nomor
03/TIMSEL-PWS.KK/VII/2017, tertanggal 7 Juli 2017;
BUKTI P-5 : Fotokopi Pengumuman Hasil Tes Tertulis Calon Anggota Panwas
Kabupaten/Kota Di Provinsi Jambi, Nomor 04/TIMSEL-
PWS.KK/VII/2017, tertanggal 11 Juli 2017;
BUKTI P-6 : Fotokopi Pengumuman Hasil Wawancara Calon Anggota Panwas
Kabupaten/Kota Di Provinsi Jambi, Nomor 05/TIMSEL-
PWS.KK/VII/2017, tertanggal 11 Juli 2017;
BUKTI P-7 : Fotokopi Surat Pernyataan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai
Demokrat Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi Periode 2011-
2016;
BUKTI P-8 : Fotokopi Surat Keterangan Dewan Pimpinan Cabang Partai
Demokrat Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi Periode 2017-
2022, Nomor 001/SKT/DPC.PD/BH/VIII/2017;
BUKTI P-9 : Fotokopi Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jambi,
Nomor 278/BAWASLU PROV. JA/TU.00.01/VIII/2017, perihal
Undangan Klarifikasi, tertanggal 14 Agustus 2017;
BUKTI P-10 : Fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) Mahpud, NIK:
1504030108830004;
BUKTI P-11 : Fotokopi Ijazah Mahpud, Nomor 1002/STAI-YPI/BH/2013;
BUKTI P-12 : Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 1504030309140002;
BUKTI P-13 : Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian, Nomor
SKCK/YANMAS/2147/VI/2017/INTELKAM, tertanggal 19 Juni
2017;
BUKTI P-14 : Fotokopi Pemberitahuan Tentang Status Laporan, tertanggal 17
Agustus 2017;
BUKTI P-15 : Fotokopi Surat Mahpud kepada Ketua Bawaslu Provinsi Jambi,
tertanggal 21 Agustus 2017;
BUKTI P-16 : Fotokopi Surat Mahpud kepada Ketua Bawaslu Provinsi Jambi,
tertanggal 21 Agustus 2017;
BUKTI P-17 : Salinan Putusan Putusan DKPP Nomor 82/DKPP-PKE-V/2016 dan
Nomor 83/DKPP-PKE-V/2016.
BUKTI P-18 : Fotokopi Salinan Daftar Hadir Rapat Demokrat Kabupaten
Batanghari;
BUKTI P-20 : Fotokopi Daftar Hadir Absensi Dewan Pimpinan Cabang Partai
Demokrat Kabupaten Batanghari;
BUKTI P-21 : Fotokopi Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jambi,
Nomor 261/Bawaslu Prov-JA/TU.00.01/VIII/2017, perihal
Undangan Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Anggota
Panwas/Panwaslu Kab/Kota Se-Provinsi Jambi Tahun 2017,
tertanggal 1 Agustus 2017;
BUKTI P-22 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Mahpud, AL 5760159219;
BUKTI P-23 : Fotokopi Surat Keterangan Kecamatan Muara Bulian, Nomor
470/633/Pelum, tertanggal 18 Oktober 2017;
BUKTI P-24 : Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar, Nomor 10 OA
oa 000327, tertanggal 10 Juni 1996;
BUKTI P-25 : Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat
Pertama, Nomor 10 DI 0022291, tertanggal 29 Mei 1999;
BUKTI P-26 : Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum
Program Bahasa, Nomor 10 Mu 0016895, tertanggal 15 Juni 2002;
BUKTI P-27 : Fotokopi Kutipan Akta Nikah Mahpud;
BUKTI P-28 : Fotokopi Surat Keterangan Kantor Urusan Agama Kecamatan
Jambi Luar Kota Nomor B-653/Kua.05.07.03/PW.01/10/2017,
tertanggal 20 Oktober 2017
BUKTI P-29 : Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor STPL/H-
545/X/2017/KA.SPK, tertanggal 18 Oktober 2017;
[2.3] PETITUM PENGADU
Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pengadu I memohon kepada DKPP
berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:
1. Mengabulkan aduan Pengadu seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa para Teradu telah melanggar Kode Etik Penyelenggara
Pemilu;
3. Memberhentikan Tetap para Teradu dari jabatannya sebagai Penyelenggara
Pemilu;
4. Memohon agar supaya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik
Indonesia segera memproses Laporan Pengadu atau Putusan lain yang
seadil-adilnya.
Menimbang bahwa DKPP juga telah meminta keterangan para Saksi yang
dihadirkan oleh Pengadu dalam sidang pemeriksaan pada tanggal 16 Oktober
2017 dan 2 November 2017 sebagai berikut:
Imbroni
Pada saat proses berjalan. Mahpud minta untuk dibuatkan surat
keterangan tidak terlibat partai politik. Surat tersebut dibuat dan
ditandatangani oleh Ketua DPC Partai Demokrat.
Saksi menerangkan Joni Budiman dan Hikmarudin aktif sebagai
pengurus DPC Partai Demokrat tidak sampai 1 (satu) periode. Joni
Budiman aktif sebagai pengurus DPC Partai Demokrat karena menjadi
sopir Jasasila. Setelah Jasasila tidak menjadi DRPD di Kabupaten
Batanghari, Joni Budiman tidak aktif lagi di dalam kepengurusan
partai.’Hikmarudin tidak aktif di DPC Partai Demokrat, Hikmarudin hanya
sebatas sebagai pengantar undangan.
Saksi menerangkan Mahpud/Mahfuz, selama Saksi terlibat sebagai
pengurus parpol 2011-2016, Saksi tidak pernah melihat Mahpud/Mahfuz
terlibat dalam partai politik. Ketua Bawaslu Provinsi Jambi pernah
bertanya mengenai Mahfuz, tetapi Saksi menyatakan tidak mengenal
Mahfuz. Saksi mengetahui penyebab masuknya nama Mahfuz. Hal ini
disebabkan banyak sumber dan titipan terkait nama yang akan
dimasukkan dalam kepengurusan partai termasuk dari Tim Pemenangan.
Tim formatur yang terlibat dalam pemilihan pengurus. Saksi menduga
Mahfuz adalah titipan. Pada saat kegiatan tahun 2010, Mahpud
merupakan simpatisan Calon Bupati. Saya merupakan pengurus DPC
Partai Demokrat Kabupaten Batanghari Periode 2011-2016.
Saksi menerangkan Joni Budiman dan Hikmarudin merupakan anggota
dari Divisi Komunikasi Publik DPC Partai Demokrat Kabupaten
Batanghari.
Saksi mengenal Mahpud cukup lama. Saksi dengan orang tua mahpud
tinggal dalam 1 (satu) desa. Mahpud tidak terlibat kepengurusan DPC
Partai Demokrat Kabupaten Batanghari.
Saksi diburu oleh dateline pada saat mengetik semua nama pengurus.
Tidak ada KTP hanya nama yang dimasukkan ke dalam kepengurusan
partai politik.
Mahfuz termasuk orangnya tidak ada semenjak di SK kan. Saksi diburu
dateline pada saat memasukkan nama-nama kepengurusan Partai
Demokrat. Saksi yang mengetik semua nama tersebut. Tidak ada KTP,
hanya nama yang dimasukkan sebagai pengurus partai politik.
Saksi menerangkan setelah dikeluarkan SK, nama yang tertulis di dalam
SK adalah Mahfuz, sedangkan yang mendatangi dirinya adalah Mahpud,
maka saksi menyatakan Mahpud tidak pernah terlibat partai politik.
Saksi menerangkan tidak ada persyaratan khusus untuk menjadi
pengurus partai politik. Saksi tidak pernah menerima atas nama Mahpud
dan Mahfuz. Laporan kegiatan pelantikan langsung dikirim ke DPP. Divisi
koordinator publik.
Kepengurusan di Demokrat hanya 40% yang aktif. Nama-nama tersebut
hanya untuk mencukupi pemenuhan syarat. Nama Mahfuz digunakan
hanya untuk mengisi persyaratan di divisi Partai Demokrat.
Saksi tidak dapat mengidentifikasi semua nama yang terdapat dalam
kepengurusan Partai Demokrat. Saksi tidak mengetahui asal mula nama
Mahfuz.
Saksi menerangkan ada dokumentasi selama kegiatan Partai Demokrat,
tetapi Saksi tidak pernah melihat ada foto Mahpud dalam kegiatan
tersebut.
Saksi merupakan Sekretaris DPC Partai Demokrat Kabupaten Batanghari.
Saksi menerangkan Wakil Sekretaris ada 3 (tiga). Tidak ada SOP khusus
Partai Demokrat terkait klarifikasi di Bawaslu Provinsi Jambi. Apabila ada
klairifikasi, Saksi selalu menyampaikan hal tersebut ke Ketua DPC Partai
Demokrat.
Saksi mempunyai dokumen resmi kegiatan partai politik. Saksi
menerangkan foto yang dimiliki oleh Teradu adalah pada saat Pemilihan
Bupati Tahun 2010.
Fadhlan Helmi
Saksi sebagai Pengurus Divisi Usaha DPC Partai Demokrat. Saksi
diangkat sebagai Wakil Koordinator Divisi Usaha dan Dana DPC Partai
Demokrat Kabupaten Batanghari Tahun 2012. Pada tahun 2012, Saksi
juga diangkat sebagai Ketua PAC Muaro Bulian oleh Hasan Basri Agus
selaku Ketua DPD Demokrat Provinsi Jambi.
Saksi aktif mengikuti rapat pada tahun 2013-2014 menjelang Pileg di DPC
Demokrat Batanghari. Saksi tidak pernah bertemu dengan orang yang
bernama Mahfuz maupun Mahpud dalam kegiatan apapun di Partai
Demokrat.
Saksi tidak pernah bertemu dengan Mahpud. Pada Tahun 2011, Saksi
tidak ikut dalam pelantikan Pengurus DPC Partai Demokrat Kabupaten
Batanghari.
Saksi mengenal beberapa saksi yang dihadirkan. Saksi tidak kenal dengan
Andri Hariri. Beberapa orang yang dikenal oleh Saksi adalah
Hikmarudin/Diding, Robert Panggabean, Joni Budiman, sementara Shinta
dan Rica merupakan adik kelas Saksi waktu SMP.
Pada tahun 2013, Saksi ditunjuk sebagai Kepala Sekretariat DPC
Demokrat Batanghari. Saksi sering bertemu dengan Joni Budiman
sebelum sebagai pengurus partai. Pada saat itu Saksi sebagai Tim
Pemenangan di Pemilihan Bupati Tahun 2010.
Saksi sampai saat ini masih sebagai Ketua PAC Demokrat Muaro Bulian.
Saksi menerangkan tidak benar Mahpud mengganti nama di facebook.
PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN PARA TERADU
[2.4] Bahwa para Teradu telah menyampaikan jawaban dan penjelasan dalam
persidangan DKPP pada 16 Oktober 2017 dan 2 November 2017 yang pada
pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:
JAWABAN TERADU I TERHADAP PERKARA NOMOR 120/DKPP-PKE-VI/2017
1. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan tentang
Pembentukan Panwas Kabupaten/Kota yang mengatur:
a. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara
Pemilihan Umum Pasal 85 huruf i jo Pasal 96 ayat (1);
b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia
Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan
Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota,
Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan
Umum Lapangan, dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri Pasal
7 huruf i jo Pasal 9 ayat (2) Pasal 12 ayat (1);
c. Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwas Kabupaten/Kota pada
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
Walikota dan Wakil Walikota dan/atau Pemilihan Umum Presiden
dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD
dari Badan Pengawas Pemilihan Umum RI;
2. Bahwa sesuai ketentuan pada angka 1 huruf a, b, dan c sebagaimana
dimaksud, pada tanggal 8 Juli 2017, Sekretariat Tim Seleksi Panwas
Kabupaten/Kota menerima tanggapan masyarakat terhadap pendaftaran
Calon Anggota Panwas Kabupaten Batanghari dari Aliansi Masyarakat
Peduli Demokrasi (AMPD) Provinsi Jambi yang ditujukan kepada Tim
Seleksi Panwas Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi. AMPD
menyampaikan tanggapan bahwa Mahpud, S.Pd.I, atau Mahfuz terdaftar
sebagai Wakil Koordinator Divisi Komunikasi Publik DPC Partai Demokrat
Kabupaten Batanghari Periode 2011-2016 sebagaimana Surat Keputusan
Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Batanghari Provinsi
Jambi masa bakti 2011-2016, tertanggal 14 Januari 2012;
3. Bahwa pada tanggal 1 Agustus 2017, Bawaslu Provinsi Jambi menerima
tanggapan dan masukan masyarakat yang peduli Pemilu dan
Penyelenggara Pemilu yang bersih atas nama Arifuddin Nopan yang
menyatakan bahwa Mahpud, S.Pd.I., atau Mahfuz adalah sebagai
pengurus DPC Partai Demokrat Kabupaten Batanghari Periode 2011-2016;
4. Bahwa pada tanggal 2 Agustus 2017, Bawaslu Provinsi Jambi menerima
tanggapan masyarakat calon terindikasi pengurus parpol dan tim sukses
pasangan calon dari Aliansi Relawan Demokrasi Berintegritas Kabupaten
Batanghari Nomor 33/ARDB/VIII/2017 yang menyatakan bahwa Mahpud,
S.Pd.I., atau Mahfuz adalah Pengurus Partai Demokrat Kabupaten
Batanghari Periode 2011-2016;
5. Bahwa pada hari Senin, tanggal 7 Agustus 2017, Bawaslu Provinsi Jambi
mengutus tim untuk melakukan kroscek ke Kantor DPC Partai Demokrat
Kabupaten Batanghari terkait dugaan keterlibatan Mahpud, S.Pd.I, dalam
kepengurusan partai politik;
6. Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2017, Bawaslu Provinsi Jambi menerima
Surat Pernyataan Nomor 01/Sek-HMI-HIMBAR/VIII/2017 dari Himpunan
Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Batanghari dan Himpunan Mahasiswa
Batanghari (HIMBARI). Surat tersebut menyatakan bahwa Mahpud,
S.Pd.I., alias Mahfuz secara meyakinkan merupakan dua sebutan nama
namun satu orang yang sama merupakan pengurus DPC Partai Demokrat
Kabupaten Batanghari Periode 2011-2016;
7. Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2017, Bawaslu Provinsi Jambi menerima
laporan secara langsung dugaan keterlibatan Mahpud, S.Pd.I., dalam
kepengurusan DPC Partai Demokrat Kabupaten Batanghari Periode 2011-
2016;
8. Bahwa berdasarkan laporan tersebut, Bawaslu Provinsi Jambi melakukan
klarifikasi kepada Pelapor, para Saksi, dan Terlapor untuk mendapatkan
keterangan dari yang bersangkutan sehingga permasalahan menjadi lebih
jelas. Hal ini sebagai bukti permulaan yang cukup terhadap dugaan
keterlibatan Mahpud, S.Pd.I., dalam kepengurusan DPC Partai Demokrat
Kabupaten Batanghari Periode 2011-2016;
9. Bahwa berdasarkan klarifikasi yang telah dilakukan terhadap para Saksi,
diperoleh keterangan yang meyakinkan antara lain sebagai berikut:
a. Saksi Joni Budiman selaku Pengurus DPC Partai Demokrat
Kabupaten Batanghari Periode 2011-2016 menerangkan bahwa Saksi
merupakan Anggota Divisi Komunikasi Publik Cabang Partai
Demokrat Periode 2011-2016. Saksi mengenal dan sering
berkomunikasi langsung dengan Terlapor. Saksi sering melihat
aktivitas Pengadu di DPC Partai Demokrat Kabupaten Batanghari.
Saksi mengatakan bahwa sejak bergabung sebagai pengurus partai,
Mahpud, S.Pd.I., adalah Wakil Ketua Divisi Komunikasi Publik
Cabang DPC Partai Demokrat Kabupaten Batanghari Periode 2011-
2016. Mahfuz/Mahpud ikut dalam pelantikan pengurus Partai
Demokrat.
b. Saksi Hikmarudin alias Diding selaku Pengurus DPC Partai
Demokrat Kabupaten Batanghari Periode 2011-2016 menerangkan
bahwa mengenal Mahpud/Mahfuz sebagaimana yang terdapat dalam
foto. Saksi sering berkomunikasi di Kantor DPC Partai Demokrat
Kabupaten Batanghari. Saksi mengetahui nama panggilan
keseharian Mahpud adalah Mahfuz sesuai yang tercantum dalam SK
Kepengurusan DPC Partai Demokrat Kabupaten Batanghari Periode
2011-2016;
c. Saksi Imbroni selaku Sekretaris DPC Partai Demokrat Kabupaten
Batanghari Periode 2011-2016 menerangkan tidak mengenal Mahfuz
sebagaimana tercantum dalam SK DPC Partai Demokrat Kabupaten
Batanghari periode 2011-2016, tetapi Saksi mengenal Mahpud,
S.Pd.I., secara pribadi sebagaimana yang terdapat dalam foto;
d. Saksi Ahmad Limunjidi selaku Pengurus DPC Partai Demokrat
Kabupaten Batanghari Periode 2011-2016 menerangkan mengenal
Mahpud, S.Pd.I., sebagai Mahfuz (diperlihatkan foto). Mahfuz
merupakan panggilan keseharian Mahpud, S.Pd.I., Saksi merupakan
teman satu kampus Mahpud, S.Pd.I.,/Mahfuz di STAI (Sekolah Tinggi
Agama Islam) Muara Bulian. Saksi merupakan teman di Organisasi
PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia) Cabang Batanghari,
tetapi tidak mengetahui Mahfuz yang dimaksud dalam SK
Kepengurusan DPC Partai Demokrat Kabupaten Batanghari Periode
2011-2016;
10. Bahwa berdasarkan alat bukti dan keterangan para Saksi, kewenangan
Bawaslu Provinsi Jambi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor
15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Pasal 75 ayat (1)
huruf c. Tugas dan wewenang Bawaslu Provinsi adalah menerima laporan
dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-
undangan Pemilu jo Pasal 76 huruf c. Bawaslu Provinsi berkewajiban
menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan
adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-
undangan mengenai Pemilu;
11. Bahwa berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum
Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pengawasan Pemilihan
Umum Menyebutkan Waktu Penanganan Pelanggaran Pasal 35 ayat (1)
Pengawas Pemilu memutuskan untuk menindaklanjuti atau tidak
menindaklanjuti Temuan atau Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu
anggota DPR, DPD, dan DPRD, dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden,
paling lambat 3 (tiga) hari setelah Temuan atau Laporan Dugaan
Pelanggaran diterima jo ayat (2) dalam hal Pengawas Pemilu memerlukan
keterangan tambahan untuk menindaklanjuti dugaan pelanggaran
sebagaiamana dimaksud pada ayat (1), waktu penanganan dugaan
pelanggaran diperpanjang paling lama 5 (lima) hari setelah dugaan
pelanggaran diterima; Kajian Temuan/Laporan Dugaan Pelanggaran jo
Pasal 37 ayat (1) Setelah Temuan atau Laporan Dugaan Pelanggaran
memenuhi syarat formal dan materiil, petugas penerima Laporan
melakukan pemberkasan Laporan Dugaan Pelanggaran jo ayat (2) Berkas
Temuan atau Laporan Dugaan Pelanggaran sebagaimana dimaksud ayat
(1) diteruskan kepada bagian/petugas yang menangani/mengkaji dugaan
pelanggaran untuk dilakukan pengkajian jo Pasal 38 ayat (1) Dalam
proses pengkajian Temuan atau Laporan Dugaan Pelanggaran, Pengawas
Pemilu dapat meminta kehadiran Pelapor, Terlapor, Pihak yang diduga
pelaku pelanggaran, saksi, dan/atau ahli untuk didengar keterangan
dan/atau klarifikasinya di bawah sumpah;
12. Bahwa ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun
2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, menyebutkan Pasal 85
huruf i. Syarat untuk menjadi Calon Anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi,
Panwaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan, serta Pengawas
Pemilu Lapangan adalah: mengundurkan diri dari keanggotaan partai
politik, jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan Badan Usaha Milik
Negara/Badan Usaha Milik Daerah pada saat mendaftar sebagai calon jo
Pasal 87 huruf i. melakukan wawancara dengan materi penyelenggaraan
Pemilu dan klarifikasi atas tanggapan dan masukan masyarakat jo Pasal
96 ayat (1) Anggota Panwaslu Kabupaten/Kota untuk Pemilu Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presidan dan Wakil Presiden, serta
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota diseleksi dan ditetapkan oleh
Bawaslu Provinsi;
13. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan
Umum Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan
Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia
Pengawas Kecamatan, Pengawas Pemilihan Lapangan, Pengawas
Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara
menyebutkan: Pasal 65 ayat (1) Bawaslu Provinsi mengambil keputusan
melalui rapat pleno, ayat (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) adalah menyangkut huruf b. penetapan dan pengangkatan Panwaslu
Kabupaten/Kota; jo Pasal 66 ayat (1) Rapat pleno sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 65 ayat (1) merupakan forum pengambilan keputusan
tertinggi Bawaslu Provinsi jo Pasal 69 Hasil rapat pleno dituangkan dalam
Berita Acara Rapat Pleno yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota
14. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan
Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pembentukan,
Pemberhentian, dan Pergantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan
Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota,
Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Pasal 7 huruf i. Syarat
untuk menjadi Calon Anggota Bawaslu Provinsi, Panwaslu
Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan, serta Pengawas Pemilu
Lapangan adalah tidak pernah menjadi anggota partai politik atau telah
mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik sekurang-kurangnya
dalam jangka waktu 5 (lima) tahun pada saat mendaftarkan diri. Secara
jelas disebutkan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota dipilih haruslah
orang yang mempunyai integritas dan independensi untuk dapat
menjalankan tugas dan kewenangan serta kewajibannya jo Pasal 9 ayat (2)
Anggota Panwaslu Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan
Bawaslu Provinsi jo Pasal 49 ayat (1) penggantian anggota Bawaslu
Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas
Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri dengan ketentuan
huruf b. anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, digantikan oleh calon
anggota Panwaslu Kabupaten/Kota urutan peringkat berikutnya dari hasil
pemilihan yang dilakukan oleh Panwaslu Provinsi;
15. Bahwa Mahpud, S.Pd.I., selaku Terlapor (Calon Anggota Panwaslu
Kabupaten Batanghari) berdasarkan laporan masyarakat yang diterima,
bukti, klarifikasi terhadap Pelapor, para Saksi, dan Terlapor, terdapat
kesesuaian dan patut diduga benar sebagai Pengurus DPC Partai
Demokrat Kabupaten Batanghari Periode 2011-2016 yang tercantum atas
nama Mahfuz;
16. Bahwa Bawaslu Provinsi Jambi dalam menyeleksi dan menetapkan Calon
Anggota Panwas Kabupaten/Kota harus berdasarkan pada kemampuan
yang dimiliki yaitu pengetahuan tentang kepemiluan, etika, integritas, dan
independensi setiap calon;
17. Bahwa Bawaslu Provinsi Jambi setelah melakukan uji kelayakan dan
kepatutan dengan berdasarkan pleno, berkeyakinan bahwa calon tersebut
mampu untuk melaksanakan tugas dan kewenangan yang diberikan oleh
Undang-Undang. Calon juga harus taat dan patuh terhadap aturan yang
ada apabila telah dilantik menjadi anggota Panwas Kabupaten/Kota;
18. Bahwa Bawaslu Provinsi Jambi dalam menetapkan Calon Anggota Panwas
Kabupaten/Kota terpilih, bebas dari tekanan pihak manapun terkait
dengan integritas dan independensi dalam melaksanakan tugas dan
kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang;
19. Bahwa Bawaslu Provinsi Jambi berdasarkan keterangan klarifikasi yang
didapat dari para Saksi, dan bukti yang ada patut diduga merupakan
pelanggaran syarat Calon Anggota Panwas Kabupaten Batanghari, karena
memiliki kesesuaian dengan keterangan para Saksi serta alat bukti. Nama
Panggilan keseharian Mahpud, S.Pd.I., (Foto Terlapor) adalah Mahfuz
sesuai dengan yang tercantum di SK Kepengurusan DPC Partai Demokrat
Kabupaten Batanghari Periode 2011-2016;
20. Bahwa Bawaslu Provinsi Jambi dalam menyeleksi dan menetapkan Calon
Panwas Kabupaten/Kota mempertimbangkan kehati-hatian untuk
meminimalisir terjadinya gejolak sosial dikemudian hari yang berkaitan
dengan integritas dan independensi Panwas. Secara umum hal tersebut
akan mengakibatkan terganggunya tupoksi Panwas dalam melakukan
pengawasan tahapan Pemilu dan penegakan hukum pemilu;
21. Bahwa sebagaimana laporan Pelapor Andri Hariri yang membenarkan
bahwa Mahpud, S.Pd.I., adalah Mahfuz sebagaimana tercantum dalam
Surat Keputusan DPC Demokrat Kabupaten Batanghari Periode 2011-
2016;
22. Bahwa Mahpud, S.Pd.I., selaku Terlapor merupakan Calon Anggota
Panwas Kabupaten Batanghari yang belum dilantik dan belum
dikeluarkan Surat Keputusan (SK) oleh Bawaslu Provinsi Jambi;
23. Bahwa dengan demikian Bawaslu Provinsi Jambi berwenang untuk
membatalkan Mahpud, S.Pd.I, sebagai Calon Anggota Panwas Kabupaten
Batanghari sesuai dengan Berita Acara Rapat Pleno Pimpinan Bawaslu
Provinsi Jambi Nomor 10/BA/Bawaslu-Jbi/VIII/2017 tertanggal 17
Agustus 2017;
KESIMPULAN TERADU I TERHADAP HASIL SIDANG PEMERIKSAAN
PERKARA NOMOR 120/DKPP-PKE-VI/2017
1. Bahwa terkait dengan kesimpulan pada pokok aduan yang yang menyatakan
dugaan pelanggaran yang dilaporkan kepada DKPP terkait proses
dikeluarkannya Berita Acara Rapat Pleno Pimpinan Badan Pengawas
Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 10/BA/BAWASLU-JB/VIII/2017
tanggal 17 Agustus 2017 tentang Perubahan Penetapan Calon Anggota
Panwas Kabupaten Batanghari yang telah diumumkan sebelumnya dengan
Pengumuman Nomor 265/BAWASLU PROV JA/TU 00.01/VIII/2017 tanggal 4
Agustus 2017, kemudian pada tanggal 17 Agustus 2017 pengumuman rapat
pleno Bawaslu Provinsi Jambi mengubah hasil Uji Kepatutan dan Kelayakan.
Teradu berkesimpulan sebagai berikut:
a. Terhadap dugaan pelanggaran yang dilaporkan kepada DKPP, terhadap
proses keputusan Bawaslu Provinsi Jambi tentang penetapan anggota
Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Batanghari di Provinsi
Jambi, karena adanya laporan masyarakat Peduli Pemilu dan
Penyelenggara Pemilu yaitu Arifuddin Nopan, dan Aliansi Relawan
Demokrasi Berintegritas Kabupaten Batanghari Nomor
33/ARD/VIII/2017 yang menyatakan Mahpud, S.Pd.I., atau Mahfuz
adalah Pengurus Partai Demokrat Kabupaten Batanghari Periode 2011
atau 2016, setelah dilakukan kroscek dan kajian secara mendalam
bahwa Mahpud, S.Pd.I./Mahfuz adalah dua nama tetapi satu orang yang
sama dan terlibat dalam kepengurusan Partai dan terdaftar sebagai
Wakil Koordinator Divisi Komunikasi Publik DPC Partai Demokrat
Kabupaten Batanghari sebagaimana Keputusan DPP Partai Demokrat
Nomor 4001/SK/DPP.PD/DPC/I/2012 tentang Susunan Kepengurusan
Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Batanghari
Provinsi Jambi Masa Bakti 2011-2016 tanggal 14 Januari 2012, maka
dengan kajian dan laporan masyarakat, Bawaslu Provinsi Jambi
mengganti Mahpud dengan nomor urut berikutnya. Nomor 10
BA/Bawaslu-JBI/VIII/2017 tanggal 17 Agustus 2017 tentang Perubahan
Penetapan Calon Anggota Panwas Kabupaten Batanghari yang telah
diumumkan sebelumnya.
b. Bawaslu Provinsi sudah melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan
perundang-undangan, karena Bawaslu Provinsi Jambi sudah
melaksanakan uji kelayakan kepada peserta dengan berpedoman pada
pembentukan Panwaslu Kabupaten/Kota pada peserta dengan
berpedoman pada pembentukan Panwaslu Kabupaten/Kota pada
Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Bawaslu Provinsi Jambi juga
bekerja sesuai ketentuan Pasal 85 huruf i jo Pasal 87 huruf i dan
ketentuan Pasal 96 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011
Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, dan Pedoman Pembentukan
Panwaslu Kabupaten/Kota yang ditetapkan Bawaslu RI.
2. Bahwa terkait kesimpulan Pengadu yang menyatakan Bawaslu Provinsi Jambi
telah mengeluarkan keputusan dan pengumuman yang menimbulkan akibat
hukum yang menimbulkan kerugian bagi Pengadu, Teradu menyampaikan
beberapa hal sebagai berikut:
a. Pada tanggal 14 Agustus 2017, Bawaslu Provinsi Jambi menerima
laporan dugaan pelanggaran syarat Calon Anggota Panwas Kabupaten
Batanghari untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan
Wakil Walikota Tahun 2018 di Provinsi Jambi terkait dengan keterlibatan
Mahpud/Mahfuz dalam kepengurusan DPC Partai Demokrat Kabupaten
Batanghari Periode 2011-2016.
b. Surat Keterangan Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Batanghari
Periode 2017-2022 Nomor 001/SKT/DPC.PD/BH/VIII/2017, tidak
mendasar dan/atau tidak berkorelasi disebabkan yang bersangkutan
tidak masuk dalam Kepengurusan DPC Partai Demokrat Kabupaten
Batanghari Periode 2011-2016.
c. Pada Tahun 2015 Mahpud/Mahfuz pernah menjadi simpatisan dan Tim
Pemenangan Pasangan Calon Bupati Batang Hari yaitu Camelia Puji
Astuti pada Pemilihan Kepala Daerah Batanghari yang diusung oleh
Partai Demokrat sehingga wajar apabila Mahpud/Mahfuz tidak pernah
terlibat sebagai Anggota Partai Demokrat. Sebenarnya surat keterangan
yang diberikan tersebut tidak relevan dan tidak berdasar, sebab Camelia
Puji Astuti dipilih menjadi Ketua DPC Partai Demokrat Batanghari
Periode 2017-2022, dan tidak termasuk dalam kepengurusan partai
ketika Mahpud/Mahfuz termasuk sebagai Wakil Koordinator Divisi
Publik Cabang DPC Partai Demokrat Periode 2011-2016.
d. Bawaslu Provinsi Jambi melalui Panwas Kabupaten Batanghari telah
menerima kesaksian berupa surat pernyataan Robert Panggabean selaku
Sekretaris Sub Komisi Pemenangan Kepala Daerah DPC Partai Demokrat
Kabupaten Batanghari yang membenarkan Mahpud/Mahfuz sebagai
Pengurus DPC Partai Demokrat Kabupaten Batanghari Periode 2011-
2016.
e. Berdasarkan kesaksian Robert Panggabean dalam sidang pemeriksaan
DKPP, ia dan Mahpud/Mahfuz pernah menjadi Tim Pemenangan
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Abdul Fatah-Sinwan pada
tahun 2010 yang diusung oleh Partai Demokrat Kabupaten Batanghari
dan setelah Pemilihan Kepala Daerah selesai, mereka diterima sebagai
tenaga honorer di Pemerintahan Kabupaten Batanghari. Pada saat itu,
Robert Panggabean mengenal Mahpud dan bertegur sapa dengan
panggilan Mahfuz. Tidak ada penolakan dari Mahpud/Mahfuz terkait
panggilan tersebut. Pada tahun 2011, Robert Panggabean dan
Mahpud/Mahfuz bersamaan dimasukkan dalam kepengurusan DPC
Partai Demokrat Batanghari Periode 2011-2016.
f. Joni Budiman dan Hikmaruddin alias Diding merupakan Anggota Divisi
Komunikasi Publik Cabang DPC Partai Demokrat Kabupaten Batanghari
Periode 2011-2016. Dalam kesaksiannya, Joni Budiman menyatakan
mengenal Mahpud adalah Mahfuz. Joni Budiman pernah tinggal di desa
yang sama sejak kecil dengan Mahpud dan satu kelas (kelas 5) Sekolah
Dasar. Panggilan Mahpud/Mahfuz adalah Mahfuz. Hikmarudin alias
Diding mengenal Mahpud adalah Mahfuz. Hikmarudin mengatakan
pernah bersama dengan Mahpud/Mahfuz menghadiri rapat dalam
penyusunan kepengurusan DPC Partai Demokrat Kabupaten Batanghari
Periode 2011-2016. Pada saat itu Diding duduk bersebelahan dengan
Mahpud/Mahfuz dan dipanggil abang oleh Mahpud/Mahfuz.
g. Berdasarkan kesaksian Joni Budiman dan Hikmarudin alias Diding,
mereka bersama-sama menghadiri upacara pelantikan Pengurus DPC
Partai Demokrat Kabupaten Batanghari Periode 2011-2016.
Mahpud/Mahfuz berdiri di depan Joni Budiman dan Hikmarudin.
h. Hikmarudin alias Diding menyatakan bahwa lazim di kepengurusan
partai mencantumkan nama panggilan keseharian. Nama Hikmarudin
juga tercantum dalam SK dengan Nama Diding. Hal ini disebabkan
dalam perekrutan anggota pengurus partai tidak ada persyaratan
administrasi khusus yang diminta, sehingga hanya berdasarkan nama
panggilan.
i. Berdasarkan kesaksian Sinta Damayanti dan Rica Natalisa yang
merupakan teman Mahpud/Mahfuz ketika SMP dan SMU, mereka
mengenal Mahpud dengan panggilan Mahfuz. Dalam grup WA
(Whatsapp), teman-teman sekolah juga memanggil dengan Mahfuz,
namun sekitar 1 bulan yang lalu yaitu bulan September 2017, Mahfuz
menyangkal panggilan tersebut. Teman-teman Mahfuz sempat
mempertanyakan hal tersebut, karena selama ini mereka memanggil
Mahpud dengan nama Mahfuz. Bahkan ada sebagian teman yang
memanggil Mahpud dengan nama Jack. Dengan demikian wajar apabila
terdapat perbedaan nama, dan dapat dipastikan berdasarkan fakta
bahwa nama Mahpud/Mahfuz adalah orang yang sama.
JAWABAN TERADU II TERHADAP PERKARA NOMOR 120/DKPP-PKE-
VI/2017
1. Bahwa sesuai timeline tahapan rekruitmen Calon Panwaslu
Kabupaten/Kota yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juni 2017 sampai
dengan 28 Agustus 2017;
2. Bahwa Tim Seleksi Panwaslu Kabupaten/Kota yang telah dibentuk
melakukan tugasnya mulai dari penerimaan pendaftaran Calon Panwas,
melakukan proses seleksi administrasi, tes tertulis, tes kesehatan rohani
dan kejiwaan, serta melakukan tes wawancara kepada peserta calon
Panwas Kabupaten/Kota untuk ditetapkan kelulusan 6 besar Calon
Panwas Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi;
3. Bahwa terkait timeline tahapan tersebut, Sekretariat Tim Seleksi Panwas
Kabupaten/Kota menerima masukan dan tanggapan masyarakat terhadap
Calon Panwas Kabupaten/Kota yaitu pada tanggal 9 sampai dengan 13
Juli 2017;
4. Bahwa Mahpud, S.Pd.I., adalah Calon Anggota Panwas Kabupaten
Batanghari terpilih berdasarkan Pengumuman Bawaslu Provinsi Jambi
tentang seleksi Panwas Kabupaten/Kota pada Pemilihan Kepala Daerah
Tahun 2018, Pemilihan anggota Legislatif dan Pemilihan Presiden dan
Wakil Presiden RI Tahun 2019 Nomor 265/BAWASLU
PROV.JA/TU.00.01/VII/2017, tertanggal 4 Agustus 2017;
5. Bahwa Pada hari Senin, 7 Agustus 2017 Bawaslu Provinsi Jambi
mengutus Tim (Kordiv Pencegahan dan Hubal yaitu Ribut Suwarsono)
untuk melakukan kroscek ke Kantor DPC Partai Demokrat Kabupaten
Batanghari terkait dugaan keterlibatan Mahpud dalam kepengurusan
Partai Politik;
6. Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2017, Sekretariat Bawaslu Provinsi Jambi
Divisi HPP menerima Surat Pernyataan Nomor 01/Sek-
HMIHIMBARI/VIII/2017 dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang
Batanghari dan Himpunan Mahasiswa Batanghari (HIMBARI) yang
menyatakan Mahpud alias Mahfuz merupakan dua panggilan nama untuk
1 (satu) orang yang sama. Mahpud/Mahfuz terlibat dalam kepengurusan
DPC Partai Demokrat Kabupaten Batanghari Periode 2011-2016;
7. Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2017, Bawaslu Provinsi Jambi Divisi HPP
menerima laporan dugaan keterlibatan Mahpud dalam kepengurusan DPC
Partai Demokrat Kabupaten Batanghari Periode 2011-2016;
8. Bahwa terkait dengan laporan tersebut Bawaslu Provinsi Jambi (Kordiv
HPP yaitu Asnawi) melakukan klarifikasi terhadap Pelapor, para Saksi,
dan Terlapor untuk mendapatkan keterangan;
9. Bahwa berdasarkan hasil klarifikasi Kordiv HPP, maka M. Luthfi selaku
Kepala Sekretaris Bawaslu Provinsi Jambi mengundang untuk melakukan
rapat pleno di Kantor Bawaslu Provinsi Jambi. Dalam rapat tersebut,
Teradu II menyarankan untuk benar-benar melakukan penilaian terhadap
alat bukti yang ada dan melakukan klarifikasi terhadap para Saksi yang
belum sempat hadir;
10. Bahwa pada saat pleno, Teradu II menyarankan agar Mahpud dilantik
terlebih dulu, setelah pelantikan baru diproses melalui DKPP, namun
saran tersebut tidak diterima oleh Teradu I dan Teradu III, sehingga suara
terbanyak yang harus diikuti;
11. Bahwa Teradu II tidak mengetahui mengenai Surat Mahpud tentang
permintaan dokumen ke Sekretariat Bawaslu Provinsi Jambi.
JAWABAN TERADU III TERHADAP PERKARA NOMOR 120/DKPP-PKE-
VI/2017
1. Bahwa Sekretariat Tim Seleksi Panwas Kabupaten/Kota menerima
masukan dan tanggapan masyarakat terhadap Calon Panwas
Kabupaten/Kota yaitu pada tanggal 9 sampai dengan 13 Juli 2017;
2. Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2017, Bawaslu Provinsi Jambi Divisi HPP
menerima laporan dugaan keterlibatan Mahpud dalam kepengurusan DPC
Partai Demokrat Kabupaten Batanghari Periode 2011-2016;
3. Bahwa terkait dengan laporan tersebut Bawaslu Provinsi Jambi
melakukan klarifikasi terhadap Pelapor, para Saksi, dan Terlapor untuk
mendapatkan keterangan. Berdasarkan keterangan saksi memang
menguatkan bahwa Mahpud adalah Mahfuz;
4. Bahwa berdasarkan rapat pleno Bawaslu Provinsi Jambi,Mahpud tidak
memenuhi persyaratan sebagai Calon Panwas Kabupaten Batanghari,
sehingga diganti dengan nomor urut berikutnya.
JAWABAN TERADU IV TERHADAP PERKARA NOMOR 120/DKPP-PKE-
VI/2017
1. Bahwa Teradu IV hanya memfasilitasi kegiatan yang dilakukan oleh
Bawaslu Provinsi sesuai dengan yang perintahkan Undang-Undang.
Teradu IV hanya mendukung teknis pelaksanaan rekruitmen Panwas.
Teradu IV juga tidak terlibat dalam rapat pleno terkait dugaan keterlibatan
Pengadu dalam partai politik.
2. Bahwa Teradu IV hanya terlibat dalam penyediaan tempat rapat dan
adminsitrasi rapat.
[2.5] Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Teradu I mengajukan bukti-bukti
/keterangan yakni sebagai berikut:
BUKTI T-1 : Fotokopi Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi
Jambi, Nomor 410/Bawaslu PROV JA/HK.03.02/IX/2017,
perihal Mohon Petunjuk dan Arahan, tertanggal 27 September
2017;
BUKTI T-2 : Fotokopi Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi
Jambi, Nomor 324/Bawaslu Prov-JA/TU.00.01/VIII/2017,
perihal Penjelasan Permintaan Copy Berkas, 29 Agustus 2017;
BUKTI T-3 : Fotokopi Surat Mahpud kepada Ketua Bawaslu Provinsi Jambi,
tertanggal 21 Agustus 2017;
BUKTI T-4 : Fotokopi Pemberitahuan Tentang Status Laporan, tertanggal 17
Agustus 2017;
BUKTI T-5 : Fotokopi Surat Badan Pengaws Pemilihan Umum Provinsi
Jambi, Nomor 10/BA/Bawaslu-Jbi/VIII/2017, tertanggal 17
Agustus 2017;
BUKTI T-6 : Fotokopi Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi
Jambi, Nomor 32/BAWASLU-PROV.JA/HK.01.01/VIII/2017,
Tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Batanghari Di Provinsi Jambi, tertanggal 24 Agustus
2017;
BUKTI T-7 : Fotokopi Pengumuman Hasil Uji Kelayakan Dan Kepatutan
Calon Anggota Panwas Kabupaten/Kota Provinsi Jambi, Nomor
265/BAWASLU PROV.JA/TU.00.01/VIII/2017, tertanggal 4
Agustus 2017;
BUKTI T-8 : Fotokopi Pengumuman Hasil Wawancara Calon Anggota Panwas
Kabupaten/Kota Di Provinsi Jambi, Nomor 05/TIMSEL-
PWS.KK/VII/2017;
BUKTI T-9 : Fotokopi Kajian Laporan Nomor 01/LP/PilegPilpres/VIII/2017,
tertanggal 16 Agustus 2017;
BUKTI T-10 : Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai
Demokrat Nomor 40.01/SK/DPP.PD/DPC/I/2012, Tentang
Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai
Demokrat Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi Masa Bakti
2011-2016, tertanggal 14 Januari 2012;
BUKTI T-11 : Fotokopi Surat Masyarakat Yang Peduli Pemilu Dan
Penyelenggara Pemilu Yang Bersih, tertanggal 1 Agustus 2017;
BUKTI T-12 : Fotokopi Surat Aliansi Relawan Demokrasi Berintegritas
Kabupaten Batanghari, Nomor 33/ARDB/VIII/2017, perihal
Tanggapan Masyarakat Calon Terindikasi Pengurus Dan Tim
Sukses Pasangan Calon, tertanggal 2 Agustus 2017;
BUKTI T-13 : Fotokopi Surat Aliansi Masyarakat Peduli Demokrasi (AMPD)
Provinsi Jambi, perihal Tanggapan Masyarakat atas Pendaftaran
Calon Anggota Panwaslu Kabupaten Batanghari;
BUKTI T-14 : Fotokopi Surat Himpunan Mahasiswa Batanghari (HIMBARI)
Nomor 01/Sek-HMI-HIMBARI/VIII/2017, perihal Surat
Pernyataan, tertanggal 13 Agustus 2017;
BUKTI T-15 : Fotokopi Surat Pernyataan Joni Budiman;
BUKTI T-16 : Fotokopi Surat Pernyataan Hikmarudin;
BUKTI T-17 : Fotokopi Surat Keterangan Dewan Pimpinan Cabang Partai
Demokrat Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi Periode 2017-
2022 Nomor 001/SKT/DPC.PD/BH/VIII/2017;
BUKTI T-18 : Fotokopi Surat Pernyataan Dewan Pimpinan Cabang Partai
Demokrat Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi Periode 2011-
2016;
BUKTI T-19 : Dokumentasi Klarifikasi di Bawaslu Provinsi Jambi;
BUKTI T-20 : Dokementasi Keterlibatan Mahpud Sebagai Tim Pemenangan
H.A. Fattah dan Sinwan selaku Pasangan Calon Bupati dan
Wakil Bupati;
BUKTI T-21 : Fotokopi Daftar Hadir di Kantor Bawaslu Provinsi Jambi Tanggal
15-16 Agustus 2017;
BUKTI T-22 : Fotokopi Surat Pernyataan Robert Panggabean, tertanggal 4
September 2017;
BUKTI T-23 : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi Di Bawaslu Provinsi Jambi
Tanggal 14-16 Agustus 2017;
BUKTI T-24 : Fotokopi Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi
Jambi, Nomor 276/BAWASLU PROV.JA/TU.00.01/VIII/2017,
Perihal Undangan Klarifikasi, tertanggal 14 Agustus 2017;
BUKTI T-25 : Fotokopi Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi
Jambi, Nomor 277/BAWASLU PROV.JA/TU.00.01/VIII/2017,
Perihal Undangan Klarifikasi, tertanggal 14 Agustus 2017;
BUKTI T-26 : Fotokopi Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi
Jambi, Nomor 278/BAWASLU PROV.JA/TU.00.01/VIII/2017,
Perihal Undangan Klarifikasi, tertanggal 14 Agustus 2017;
BUKTI T-27 : Fotokopi Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi
Jambi, Nomor 280/BAWASLU PROV.JA/TU.00.01/VIII/2017,
Perihal Undangan Klarifikasi, tertanggal 14 Agustus 2017;
BUKTI T-28 : Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jambi, Nomor
292/BAWASLU PROV.JA/TU.00.01/VIII/2017, Perihal
Undangan Klarifikasi, tertanggal 15 Agustus 2017;
BUKTI T-29 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor
01/LP/PilegPilpres/VIII/2017, tertanggal 14 Agustus 2017;
BUKTI T-30 : Fotokopi Penerimaan Laporan Nomor
01/LP/PilegPilpres/VIII/2017, tertanggal 14 Agustus 2017;
BUKTI T-31 : Print Out Facebook For BlackBerry, Keterlibatan Istri
Mahpud/Mahfuz Sebagai Tim Pemenangan Camelia Calon
Bupati Batanghari;
BUKTI T-31 : Print Out WhatsApp (WA) Smunsa Mabul 2002;
[2.6] PETITUM PARA TERADU
Bahwa berdasarkan uraian di atas, para Teradu memohon kepada Dewan
Kehormatan Penyelenggara Pemilu berdasarkan kewenangannya untuk
memutuskan hal-hal sebagai berikut:
1. Menolak aduan para Pengadu untuk seluruhnya;
2. Menerima jawaban Teradu I, II, III, IV, untuk seluruhnya;
3. Merehabilitasi nama baik Teradu I, II, III, IV;
Dan apabila Majelis berpandangan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.
Menimbang bahwa DKPP juga telah meminta keterangan para Saksi yang
dihadirkan oleh para Teradu dalam sidang pemeriksaan pada tanggal 16 Oktober
2017 dan 2 November 2017 sebagai berikut:
Joni Budiman
Saksi merupakan pengurus DPC Partai Demokrat Kabupaten Batanghari.
Saksi memiliki SK DPC Batanghari. Saksi sebagai anggota Divisi
Komunikasi Publik DPC Partai Demokrat Kabupaten Batanghari. Saksi Di
bawah koordinator Mahfuz. Mahfuz aktif dalam kegiatan DPC Partai
Demokrat.
Saksi sekampung dengan Mahfuz/Mahpud. Saksi mengenal
Mahfuz/Mahpud dengan nama Mahfuz. Saksi yakin Mahfuz ikut terlibat
partai politik. Saksi menerangkan sering bertemu di acara Partai
Demokrat dan sering memanggil dengan nama Mahfuz.
Saksi menerangkan panggilan Mahpud pada saat di kampung adalah
Mahfuz. Ayah Mahfuz masih 1 (satu) keluarga dengan ibu saksi.
Mahfuz hadir dalam kegiatan DPC Partai Demokrat. Saksi merupakan
anggota DPC Partai Demokrat. Saksi menjadi sopir Ketua DPC Partai
Demokrat selama 2 Tahun. Saksi dilantik menjadi pengurus DPC Partai
Demokrat Kabupaten Batanghari pada tahun 2011.
Saksi menerangkan pada tahun 2014 sudah tidak menjabat sebagai
pengurus parpol. Saksi menerangkan tidak ada dokumentasi terkait
keterlibatan Mahpud/Mahfuz dalam kegiatan DPC Partai Demokrat.
Saksi menerangkan tidak ada syarat untuk menjadi pengurus DPC Partai
Demokrat. Saksi hanya menyerahkan KTP kepada pihak partai, tanpa ada
penyerahan ijazah. Saksi tidak pernah melihat KTP Mahfuz.
Saksi menerangkan undangan rapat di DPC Partai Demokrat hanya
melalui sms. Saksi tidak pernah mengetahui daftar hadir atas nama
Mahpud yang ada hanya Mahfuz. Pengadu menandatangani daftar hadir.
Pengadu hadir dalam rapat di DPC Partai Demokrat.
Saksi menerangkan tidak ada foto saat rapat di DPC Partai Demokrat.
Saksi menerangkan tidak ada dokumen rapat karena Kantor DPC Partai
Demokrat sudah berpindah tempat.
Saksi merasa tidak pernah mengundurkan diri meskipun sudah tidak
dimasukkan lagi dalam kepengurusan DPC Partai Demokrat. Saksi masih
merasa sebagai pengurus DPC Partai Demokrat. Saksi menerangkan
belum ada pelantikan pengurus DPC Partai Demokrat yang baru.
Saksi menerangkan orangtuanya merupakan Ketua Badan Pemenangan
Pemilu (Bappilu). Saksi dilantik sebagai pengurus DPC Partai Demokrat
Kabupaten Batanghari Periode 2011-2016. Saksi dilantik di jalan
Gajahmada yang sekarang menjadi Kantor PAN. Saksi mengetahui pihak
yang hadir dalam pelantikan pengurus Partai Demokrat.
Saksi mengetahui proses pelantikan, karena kebetulan ibu Saksi sebagai
penyedia catering. Saksi hadir pada waktu dilantik sebagai pengurus DPC
Partai Demokrat. Pada waktu itu yang dilantik adalah Ketua DPC,
Sekretaris, Bendahara, diikuti anggota Divisi.
Saksi menerangkan pada saat dilantik, Pengadu berada di depan Saksi.
Saksi tidak mengetahui Berita Acara Pelantikan. Saksi menandatangani
daftar hadir (berita acara) pelantikan. Saksi sudah berhenti sebagai sopir
Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Batanghari sejak Tahun 2014.
Orang tua saksi periode kemarin masih menjabat sebagai anggota
Pengurus Partai Demokrat. Saksi tidak mengetahui program Divisi
Komunikasi Publik. Saksi menerangkan Mahfuz mengikuti rapat
penyusunan pelantikan. Mahfuz tidak pernah mengikuti rapat internal
divisi.
Saksi tidak memiliki dokumen terkait pembuktian nama Mahfuz. Saksi
mengenal mahfuz sejak kelas 5 SD. Mahfuz tinggal di rumah pamannya di
Muara Bulian, sedangkan Saksi tinggal di Sungai Baung.
Mahfuz tidak tinggal di rumah sendiri. Saksi lupa nama paman Mahfuz.
Saksi pernah makan di rumah makan milik Pamannya Mahfuz. Saksi
yakin Mahfuz adalah Mahpud.
Saksi tidak mengetahui proses pendaftaran Mahfuz di Partai Demokrat.
Saksi belum diberikan SK saat pelantikan tahun 2011. Saksi hanya
bertugas memasang bendera, membagi stiker. Saksi tidak ikut pada saat
verifikasi partai politik
Husaini
Saksi mengetahui Pengadu terlibat partai politik. Namanya adalah
Mahfuz, Saksi mengetahui dari SK Kepengurusan Partai Demokrat Periode
2011-2016. Mendapat dari website. Mahfuz merupakan Divisi Komunikasi
Publik DPC Demokrat Kabupaten Batanghari.
Saksi bersama Joni Budiman dan Diding alias Hikmarudin merupakan
satu pengurus dan satu bidang di DPC Partai Demokrat. Saksi mengenal
Mahfuz karena tinggal di 1 (satu) Kecamatan dan Kabupaten hanya
berbeda Kelurahan saja.
Saksi merupakan jurnalis. Saksi mengenal Pengadu. Saksi tidak pernah
berkomunikasi dan bertemu dengan Pengadu. Saksi hanya menyimpulkan
dari keterangan Joni Budiman dan Hikmarudin terkait Mahfuz. Saksi
pernah bertemu Mahfuz di instansi pemerintah Kabupaten Batanghari
dan sekitar Batanghari.
Saksi pernah bertemu di coffee shop tetapi tidak pernah mengobrol. Saksi
tidak pernah melihat aktifitas pengadu di partai politik. Saksi tidak
pernah mencari dokumen terkait nama Mahfuz.
Saksi pertama kali membaca SK sekitar 5 bulan yang lalu. Saksi membaca
SK Partai Demokrat karena Joni Budiman bercerita mengenai perkara
Pengadu. Saksi membaca SK tersebut untuk kepentingan mencari berita.
Saksi menilai Mahfuz merupakan seseorang yang tidak terlalu terkenal.
Mahfuz bukan merupakan seseorang yang dicari oleh media untuk
dijadikan narasumber. Saksi 1 (satu) rumah dengan Joni Budiman. Saksi
pernah menanyakan mengenai mahfuz. Saksi tidak memiliki hubungan
pertemanan dengan Mahfuz.
Hikmarudin/Diding
Saksi sebagai pengurus DPC Partai Demokrat Kabupaten Batanghari
Periode 2011-2016. Saksi sebagai anggota Divisi Komunikasi Publik. Saksi
dilantik dan menerima SK sebagai pengurus DPC Partai Demokrat
Kabupaten Batanghari. Saksi mengenal mahfuz. Saksi menerangkan pada
saat rapat selalu berada disamping Mahfuz. Saksi tidak memiliki
dokumen/foto mengenai keterlibatan Mahfuz sebagai pengurus DPC Partai
Demokrat Kabupaten Batanghari.
Saksi bertemu pada saat penyusunan anggota DPC Partai Demokrat.
Saksi terlibat sebagai pengurus DPC Partai Demokrat Kabupaten
Batanghari hanya sampai dengan tahun 2014. Saksi menerangkan
Mahfuz selalu datang dalam setiap acara Partai Demokrat. Saksi yakin
Mahpud adalah Mahfus.
Saksi menerangkan nama KTP adalah Hikmarudin, sedangkan di SK
adalah Diding. Saksi tidak mengetahui nama Mahpud ditulis Mahfuz.
Saksi menerangkan kegiatan di partai politik dilakukan secara
keseluruhan tidak sendiri-sendiri.
Saksi menerangkan hanya mengikuti rapat dan tidak pernah aktif
mengemukakan pendapat dalam rapat. Saksi tidak memiliki KTA Partai
Demokrat. Saksi tidak pernah melihat KTA milik Mahpud/Mahfuz. Saksi
tidak pernah menghubungi Mahfuz pada saat kegiatan Partai Demokrat.
Saksi menerangkan sudah ada pihak sekretaris partai yang menghubungi
untuk datang dalam kegiatan.
Saksi melihat Mahfuz selalu datang dalam kegiatan partai politik. Saksi
dilantik terlebih dulu baru diberikan SK di tahun 2011. Saksi lupa terkait
tahun penerimaan SK Partai Demokrat.
Saksi tidak membantu saat verifikasi partai politik. Saksi sekarang tidak
terlibat dalam kepengurusan Partai Demokrat.
Shinta Damayanti
Saksi tidak mengenal nama Mahpud, tetapi yang dikenal adalah Mahfuz.
Saksi mengenal Makfuz semenjak SMP. Saksi mengenal Mahpud dengan
panggilan Mahfuz/Jack. Bahkan Guru memanggil Pengadu dengan nama
Mahfuz. Saksi Sekolah di SMP 2 Muara Bulian.
Saksi sekolah di SMU 1 Muara Bulian dan pada waktu SMU Mahpud tetap
dipanggil dengan nama Mahfuz. Saksi tidak 1 (satu) kelas dengan Mahfuz
waktu di SMP maupun SMU. Saksi mengambil jurusan IPA, sedangkan
Mahfuz mengambil jurusan Bahasa. Saksi sangat yakin Mahpud adalah
Mahfuz.
Saksi tidak pernah melihat dokumen yang tertulis dengan nama Mahfuz.
Saksi menerangkan Jack merupakan panggilan untuk Pengadu, baik di
sekolah maupun di luar sekolah. Saksi hanya mengetahui kegiatan
Mahfuz di sekolah. Saksi tidak pernah mengetahui kegiatan Mahfuz di
luar sekolah.
Saksi lulus SMP pada tahun 1999. Mahfuz datang pada saat reuni
sekolah. Saksi menerangkan Pengadu ada di dalam grup WA (Whatsapp).
Pada saat di SMU, Saksi tidak terlalu dekat dengan Mahpud/Mahfuz.
Saksi menerangkan jarak rumah makan Perdana ke sekolah cukup dekat.
Saksi menerangkan Mahpud/Mahfuz Tidak menonjol dari segi akademik.
Pada waktu SMP Saksi berbeda kelas dengan Mahfuz. Saksi tidak dapat
mengingat secara pasti kelas Mahfuz. Saksi mengetahui Mahfuz tinggal di
rumah makan Perdana.
Saksi menerangkan panggilan mahfuz didapat dari teman-teman. Mahfuz
tidak memakai name tag. Mahfuz mengikuti OSIS. Saksi juga ikut dalam
OSIS pada waktu sekolah.
Robert Panggabean
Saksi menerangkan pada tahun 2014, Jasasila pernah mencalonkan diri
sebagai Ketua DPC Partai Demokrat tetapi tidak terpilih. Saksi juga
sebagai pengurus DPC Partai Demokrat. Saksi menerangkan yang
disebutkan dalam pelantikan hanya nama. Saksi tidak hadir dalam
pelantikan pengurus Partai Demokrat.
Saksi mengenal Diding/Hikmarudin sebelum atau sesudah di Partai
Demokrat. Saksi mengenal Mahfud dengan nama Mahfuz. Saksi sering
bertemu dengan Mahfuz. Saksi menerangkan pelantikan pengurus Partai
Demokrat dilakukan pada tahun 2011. Dalam keseharian Mahpud biasa
dipanggil Mahfuz.
Saksi menerangkan tidak pernah bertemu Mahfuz di acara partai.
Mahpud/Mahfuz merespon ketika Saksi menyapa dengan panggilan
Mahfuz. Saksi menerangkan Mahpud/Mahfuz tidak pernah membantah
ketika dipanggil Mahfuz.
Saksi menerangkan1 (satu) SK kepengurusan dengan Joni Budiman dan
Diding. Pada tahun 2011, Saksi menjadi honorer di Pemerintah
Kabupaten Batanghari.
Saksi sepenuhnya aktif di DPC Partai Demokrat karena awal bulan
Januari 2011, saksi sudah menjadi honorer di Pemerintah Kabupaten
Batanghari. Saksi tidak mengetahui pihak yang memasukkan Mahfuz ke
dalam kepengurusan Partai Demokrat.
Saksi menjadi tenaga honorer di Pemerintah Kabupaten Batanghari hanya
sekitar 2 tahun. Pada waktu itu ada 4 (empat) orang menjadi tenaga
honorer. Saksi menjadi ajudan Sekda, sedangkan Mahfuz di Bagian
Umum. Saksi yakin Mahpud adalah Mahfuz. Saat ini Saksi sudah berhenti
menjadi tenaga honorer.
Saksi saat ini menjadi wiraswasta. Saksi menjadi pengurus PAN.
Andri Hariri
Saksi mengetahui Mahfuz terlibat dalam kepengurusan partai politik.
Saksi mengetahui melalui SK Kepengurusan Demokrat Periode 2011-2016
dari website KPU. Saksi melihat rekruitmen panwas, sehingga melapor ke
Bawaslu Provinsi Jambi,
Saksi pernah melihat SK DPC Partai Demokrat Kabupaten Batanghari.
Saksi menerangkan terdapat nama Mahfuz di dalam SK tersebut. Jabatan
Mahfuz sebagai Wakil Koordinator. Saksi menerangkan SK DPC Demokrat
Nomor 40.
Saksi mengetahui Mahpud adalah Mahfuz dari panggilan keseharian.
Saksi mencari Joni Budiman dan Diding/Hikmaruddin sebelum melapor
ke Bawaslu Provinsi Jambi.
Saksi mengenal Mahpud, Saksi juga sempat berkomunikasi dalam
moment HMI Cabang Batanghari. Pada waktu itu HMI mengundang
Mahpud. Saksi hanya mengenal nama sebelum orangnya. Saksi hanya
berkomunikasi pada saat di acara tersebut.
Saksi tidak mengetahui secara langsung terkait Mahpud/Mahfuz, tetapi
Saksi yakin Mahpud adalah Mahfuz. Saksi mengetahui Mahpud/Mahfuz
sebagai Wakil Koordinator Divisi Komunikasi Publik DPC Partai Demokrat
Kabupaten Batanghari. Saksi hanya melihat nama Mahfuz. Saksi tidak
mengetahui aktif atau tidaknya yang bersangkutan dalam kepengurusan
partai politik. Saksi pernah berjabat tangan dengan Mahfuz. Mahfuz
adalah pengurus GP Ansor. Mahfuz hanya sebagai undangan.
Saksi mengenal Pengadu sebagai Mahfuz. Saksi tidak menduga apabila
ada 2 (dua) nama yang berbeda. Saksi melapor terkait keterlibatan
Mahpud/Mahfuz dalam kepengurusan partai politik dan sebagai Tim
Pemenangan.
Saksi menerangkan Pengadu merespon saat dipanggil dengan nama
Mahfuz. Saksi sudah lama mengenal Pengadu. Saksi tinggal di kota yang
sama dengan Pengadu. Pengadu tidak pernah meralat terkait panggilan
tersebut.
Saksi berbeda kampus dengan Mahfuz. Saksi kuliah di UIN. Saksi
mendapatkan foto Mahfuz dari facebook. Akun facebook Mahfuz sudah
sudah dihapus. Saksi menerangkan yang melapor ke Bawaslu Provinsi
Jambi adalah HMI dan HM Batanghari.
Saksi mendapatkan foto Mahfuz dari teman. Saksi tidak mendownload
foto Mahfuz dari facebook. Saksi hanya mengenal Mahfus yang terdapat
dalam foto.
Rica Natalisa
Saksi adalah teman sebaya Mahpud/Mahfuz ketika SMP dan SMU. Waktu
SMU, Pengadu dipanggil dengan nama Mahfuz atau Jack.
Guru memanggil Pengadu dengan nama Mahfuz. Saksi sampai sekarang
masih berteman bahkan di WA (Whatsapp). Saksi sangat yakin Mahfuz
adalah Mahfuz.
Saksi berbeda kelas dengan Mahfuz. Saksi mempunyai teman yang
kebetulan temannya Mahfuz. Waktu SMU Mahfuz mengambil kelas
Bahasa, sedangkan Saksi mengambil jurusan IPA. Kelas IPA dan Bahasa
kebetulan bersebelahan. Saksi sering berinteraksi dengan Mahfuz pada
saat SMU.
Saksi pertama kali mengenal Mahfuz pada saat SMP. Saksi mengenal
orang tua Mahfuz. Saksi pernah mengobrol dengan orang tua Mahfuz.
Waktu survey ke rumah orang tua Mahfuz, Bachtiar selaku orang tua
Mahfuz membenarkan panggilan Mahpud di rumah adalah Mahfuz.
Saksi menerangkan nama Mahfuz di WA (Whatsapp) adalah Mahfuz.
Hanya belum lama ini, sudah diubah menjadi Mahpud. Hal tersebut
menjadi sebuah pertanyaan bagi Saksi dan teman-teman, karena sejak
dulu sampai sekarang hanya mengenal dan mengetahui nama
panggilannya Mahfuz.
