Arsip Putusan DKPP RI

PUTUSAN No. 161/DKPP-PKE-III/2014 No. 264/DKPP-PKE-III/2014 No. 296/DKPP-PKE-III/2014 DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA Yang memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir perkara dengan Nomor Pengaduan 426/I-P/L-DKPP/2014 tanggal 30 Mei 2014, 593/I-P/L-DKPP/2014 tanggal 4 Juli 2014, dan 461/I-P/L-DKPP/2014 tanggal 3 Juni 2014, yang masing- masing diregistrasi dengan Nomor Perkara 161/DKPP-PKE-III/2014, 264/DKPP-PKE- III/2014, dan 296/DKPP-PKE-III/2014, menjatuhkan Putusan dugaan adanya pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu yang diajukan oleh:

[1.1.] PENGADU 1. Nama : Amos Edoway Pekerjaan/Lembaga : Calon Anggota DPR Papua dari Partai Kebangkitan Bangsa Nomor Urut 1 Alamat : Kompleks Kontener Uwibutu Enarotali, Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai Selanjutnya disebut sebagai----------------------------------------------------Pengadu I; 2. Nama : Robert Suyanto Liusyadi Pekerjaan/Lembaga : Calon Anggota DPR Papua dari Partai Hanura Nomor Urut 6/Ketua DPC Partai Hanura Kabupaten Merauke Alamat : Jl. Kelapa I, Kelapa Lima, Kabupaten Merauke Selanjutnya disebut sebagai----------------------------------------------------Pengadu II; 3. Nama : Kenius Heselo Pekerjaan/Lembaga : Ketua Tim Kampanye Calon Anggota DPR Papua dari PKPI atas nama Irianto Alamat : Kompleks Perum Murah No. K.17, Kotaraja, Kota Jayapura, Provinsi Papua 1  Selanjutnya disebut sebagai---------------------------------------------------Pengadu III;

TERHADAP [1.2] TERADU 1. Nama : Adam Arisoi Pekerjaan/Lembaga : Ketua KPU Provinsi Papua Alamat : Jl. Soa Siu Dok II, Jayapura, Papua Selanjutnya disebut sebagai----------------------------------------------------Teradu I; 2. Nama : Sombuk Musa Yosep Pekerjaan/Lembaga : Anggota KPU Provinsi Papua Alamat : Jl. Soa Siu Dok II, Jayapura, Papua Selanjutnya disebut sebagai---------------------------------------------------Teradu II; 3. Nama : Sadrak Nawipa Pekerjaan/Lembaga : Anggota KPU Provinsi Papua Alamat : Jl. Soa Siu Dok II, Jayapura, Papua Selanjutnya disebut sebagai--------------------------------------------------Teradu III; 4. Nama : Tarwinto Pekerjaan/Lembaga : Anggota KPU Provinsi Papua Alamat : Jl. Soa Siu Dok II, Jayapura, Papua Selanjutnya disebut sebagai--------------------------------------------------Teradu IV; 5. Nama : Beatrix Wanane Pekerjaan/Lembaga : Anggota KPU Provinsi Papua Alamat : Jl. Soa Siu Dok II, Jayapura, Papua Selanjutnya disebut sebagai----------------------------------------------------Teradu V; [1.3] Telah membaca pengaduan para Pengadu; Mendengar keterangan para Pengadu; Mendengar jawaban para Teradu; Mendengar keterangan Saksi dan Pihak Terkait; Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan para Pengadu dan para Teradu;

Bahwa para Pengadu telah mengajukan pengaduan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut DKPP) dengan Nomor Pengaduan 426/I-P/L- DKPP/2014 tanggal 30 Mei 2014, 593/I-P/L-DKPP/2014 tanggal 4 Juli 2014, dan 461/I- 2 P/L-DKPP/2014 tanggal 3 Juni 2014, yang masing-masing diregistrasi dengan Nomor Perkara 161/DKPP-PKE-III/2014, 264/DKPP-PKE-III/2014, dan 296/DKPP-PKE-III/ 2014, yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut: ALASAN-ALASAN DAN POKOK PENGADUAN PENGADU [2.1] Bahwa para Pengadu dalam sidang DKPP tanggal 1 Oktober 2014, menyampaikan aduan tentang dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu sebagai berikut: 1. Bahwa Pengadu I adalah Calon Anggota DPRP dari Partai Kebangkitan Bangsa pada Pemilu Legislatif Tahun 2014; 2. Bahwa Pengadu I memperoleh suara sebanyak 21.056 yang berasal dari Kabupaten Mimika sejumlah 12.012, Kabupaten Deiyai sejumlah 7.000, dan Kabupaten Nabire sejumlah 2.044. Namun, para Teradu hanya menetapkan perolehan suara Pengadu sebanyak 9.044, sedangkan sisanya sejumlah 12.012 di Kabupaten Mimika dihilangkan; 3. Bahwa Pengadu I telah melaporkan tindak pelanggaran tersebut kepada Panwaslu Kabupaten Mimika dan Bawaslu Provinsi Papua. Bawaslu Papua telah mengeluarkan rekomendasi agar perolehan suara Pengadu I sebanyak 12.012 di Kabupaten Mimika dikembalikan. Rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Mimika dengan mengembalikan suara Pengadu I sebanyak 12.012, namun para Teradu bersikeras tidak mau mengakomodir rekomendasi Bawaslu Papua tersebut; 4. Bahwa para Teradu telah bersikap tidak profesional karena tidak mau menemui Pengadu I untuk meminta klarifikasi berkenaan dengan hilangnya suara Pengadu I di Kabupaten Mimika; 5. Bahwa Pengadu II adalah Calon Anggota DPRP dari Partai Hanura Nomor Urut 6 pada Pemilu Legislatif Tahun 2014; 6. Bahwa perolehan suara Partai Hanura sesuai Form Model DB-1 DPRD Provinsi untuk Kabupaten Mappi adalah sebanyak 1.442 dan perolehan suara Caleg Partai Hanura Nomor Urut 2 atas nama Stevanus Kaisepo adalah sebanyak 1.094. Namun, para Teradu telah mengubahnya dengan mengurangi suara Partai Hanura menjadi 942 dan menambahkan suara Stevanus Kaisepo menjadi 1.594 sebagaimana tercantum dalam Form Model DC-1 DPRD Provinsi. Pengubahan hasil perolehan suara tersebut telah mengakibatkan kerugian bagi Pengadu II; 7. Bahwa para Teradu juga telah mengalihkan suara seluruh Caleg Partai Hanura kepada Caleg Partai Hanura atas nama Stevanus Kaisepo, sebagaimana Surat Mandat yang dibuat oleh Ketua dan Sekretaris DPD Partai Hanura Provinsi Papua; 8. Bahwa Pengadu III adalah Calon Anggota DPRP dari PKPI pada Pemilu Legislatif Tahun 2014; 3 9. Bahwa Pengadu III memeroleh suara sebanyak 512 di Kabupaten Sarmi yang tersebar di 4 (empat) distrik yaitu Distrik Bonggo Timur sebanyak 12 suara, Distrik Pantai Timur Barat sebanyak 18 suara, Distrik Bonggo sebanyak 15 suara, dan Distrik Sarmi sebanyak 448 suara; 10. Bahwa para Teradu mengubah hasil perolehan suara Pengadu III dari 512 suara menjadi hanya 11 suara. Pengadu III telah melaporkan tindakan pelanggaran tersebut kepada Bawaslu Provinsi Papua. Bawaslu Provinsi Papua kemudian mengeluarkan rekomendasi kepada KPU Provinsi Papua untuk memperbaiki dan mengembalikan perolehan suara Pengadu III sehingga total perolehan suara Pengadu III menjadi 512 suara, namun tidak ditindaklanjuti oleh para Teradu. KESIMPULAN [2.2] Dari uraian sebagaimana dikemukakan di atas, para Pengadu menyampaikan kesimpulan Pengaduan sebagai berikut: 1. Bahwa para Teradu telah melakukan pengubahan dan pengalihan hasil perolehan suara Calon Anggota DPRP atas nama Amos Edoway dari Partai Kebangkitan Bangsa, Robert Suyanto Liusyadi dari Partai Hanura, dan Irianto dari PKPI; 2. Bahwa jawaban para Teradu yang disampaikan kepada Majelis DKPP tidak ditandatangani oleh para Teradu dan tidak dibubuhi cap resmi KPU Provinsi Papua. Hal itu dapat dianggap sebagai tidak menghargai persidangan dan Majelis Pemeriksa DKPP dan jawaban tersebut secara hukum tidak sah; 3. Bahwa pernyataan para Teradu yang melaporkan bahwa Pengadu telah mengikuti proses hukum di MK adalah bohong, karena para Teradu tidak dapat menunjukkan bukti-bukti pendukung; 4. Bahwa Teradu Sadrak Nawipa, Tarwinto, dan Beatrix Wanane pernah diberhentikan dengan tidak hormat karena melanggar kode etik; 5. Bahwa para Teradu telah melakukan kebohongan publik atas pernyataannya yang menyebutkan bahwa pleno rekapitulasi selesai tanggal 7 Mei 2014 pukul 05.00 WIT padahal kenyataannya adalah tanggal 8 Mei 2014 pukul 02.00 WIT 6. Bahwa para Teradu terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu; PERMOHONAN [2.3] Bahwa berdasarkan uraian di atas, para Pengadu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut: 1. Mengabulkan permohonan para Pengadu untuk seluruhnya; 2. Menyatakan para Teradu terbukti melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu; 4 3. Menjatuhkan sanksi sesuai tingkat pelanggaran yang dilakukan para Teradu. [2.4] Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pengadu mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda dengan bukti P-1 sampai dengan P-14, P2-1 sampai dengan P2-8, dan P3-1 sampai dengan P3-3, sebagai berikut: 1. Bukti P1-1 : Salinan Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 101/Kpts/KPU Prov.030/2014 tanggal 14 Mei 2014 Tentang Penetapan Hasil Perolehan Kursi Partai Politik dan Calon Terpilih Anggota DPRP pada Pemilu Legislatif 2014; 2. Bukti P1-2 : Berita Acara KPU Provinsi Papua Nomor 83/BA/B15/V/2014 tanggal 14 Mei 2014 Tentang Penetapan Hasil Perolehan Kursi Partai Politik dan Calon Terpilih Anggota DPRP pada Pemilu Legislatif 2014; 3. Bukti P1-3 : Berkas Form Model EA-1, EA-3, dan EA-5; 4. Bukti P1-4 : Salinan Surat KPU Kabupaten Mimika Nomor 21/KPU/MMK/V/2014 tanggal 9 Mei 2014 Perihal Rekomendasi; 5. Bukti P1-5 : Berkas Form Model DA-1 DPRD Provinsi Kec. Mimika Baru; 6. Bukti P1-6 : Salinan Surat KPU Nomor 1516/KPU/IX/2014 tanggal 5 September 2014 Perihal Permintaan Klarifikasi Calon atas nama Amos Edoway, S.E., M.Si; 7. Bukti P1-7 : Surat KPU Provinsi Papua Nomor 415/B2/KPU Prov.030/IX/2014 tanggal 15 September 2014 Perihal Klarifikasi Hasil Perolehan Suara a.n. Amos Edoway, S.E., M.Si; 8. Bukti P1-8 : Salinan Surat Lembaga Pemantau Kinerja KPU Nomor 22/LPK- KPU/V/2014 tanggal 20 Agustus 2014 Perihal Mohon Rekomendasi; 9. Bukti P1-9 : Salinan Surat DPW PKB Provinsi Papua Nomor 1564/DPW- 03/V/A.1/VIII/2014 tanggal 05 Agustus 2014 Perihal Surat Rekomendasi; 10. Bukti P1-10 : Berkas Form Model DC-1 DPRD Provinsi; 11. Bukti P1-11 : Tanda Terima Permohonan Perkara Online Nomor 2014.05.12.043/PB; 12. Bukti P1-12 : Tanda Bukti Penerimaan Laporan No.10/LP/PILEG/V/2014 oleh KPU Provinsi Papua dari Amos Edoway tanggal 13 Mei 2014; 13. Bukti P1-13 : Surat Amos Edoway kepada Mendagri Tanggal 17 September 2014 Perihal Mohon Pending Surat Keputusan Penetapan/Pengangkatan DPRD Provinsi Papua; 14. Bukti P1-14 : Salinan Surat Keputusan DPP Partai Golkar Nomor KEP- 37/DPP/GOLKAR/XII/2009 tanggal 29 Desember 2009 Tentang 5  Pengesahan Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Provinsi Papua Masa Bakti 2009-2015; 15. Bukti P2-1 : Surat Pernyataan Ketua dan Sekretaris DPD Partai Hanura Provinsi Papua tanggal 28 April 2014; 16. Bukti P2-2 : Berkas Model DB-1 DPRD Provinsi Kabupaten Asmat; 17. Bukti P2-3 : Berkas Model DB-1 DPRD Provinsi Kabupaten Mappi; 18. Bukti P2-4 : Berkas Model DC-1 DPRD Provinsi; 19. Bukti P2-5 : Salinan Surat Bawaslu Provinsi Papua Nomor 210/Bawaslu- Papua/V/2014 tanggal 8 Mei 2014 Perihal Rekomendasi; 20. Bukti P2-6 : Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 12/LP/PILEG/V/2014 oleh Bawaslu Provinsi Papua dari Robert Suyanto Liusyadi tanggal 7 Mei 2014; 21. Bukti P2-7 : Tanda Bukti Laporan Nomor TBL/77/V/2014/SPKT Polda Papua dari Robert Suyanto Liusyadi tanggal 30 Mei 2014; 22. Bukti P2-8 : Tanda Terima Surat Bawaslu Nomor 210/Bawaslu- Papua/V/2014 oleh KPU Provinsi Papua dari Bawaslu Provinsi Papua tanggal 13 Mei 2014; 23. Bukti P3-1 : Tanda Terima Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua oleh KPU Provinsi Papua tanggal 8 Mei 2014; 24. Bukti P3-2 : Salinan Surat Bawaslu Provinsi Papua Nomor 209/Bawaslu- Papua/V/2014 tanggal 07 Mei 2014 Perihal Rekomendasi; 25. Bukti P3-3 : Salinan Surat Bawaslu RI Nomor 0627 A/Bawaslu/V/2014 tanggal 15 Mei 2014 Perihal Tindak Lanjut Laporan Nomor 259/LP/PILEG/V/2014. PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU [2.5] Bahwa Para Teradu telah menyampaikan jawaban dan penjelasan pada persidangan tanggal 1 Oktober 2014 yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: 1. Bahwa penyelenggaraan Pemilu legislatif tanggal 9 April 2014 telah berjalan secara demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil untuk semua partai politik dan calon anggota DPR, DPD, dan DPRD; 2. Bahwa Pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara partai politik dan calon DPR, DPD, dan DPRD di setiap jenjang (PPS, PPD, KPU Kab/Kota) telah dilakukan sesuai jadwal dan tahapan, serta berjalan secara demokratis dengan menghadirkan pimpinan partai politik, saksi mandat masing-masing partai politik dan pengawas Pemilu; 3. Bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua melaksanakan rekapitulasi penghitungan perolehan suara partai politik dan calon legislatif tingkat Provinsi 6  Papua dan nasional tanggal 24 April 2014 sampai dengan 7 Mei 2014. Lamanya proses rekapitulasi dikarenakan KPU Kabupaten kesulitan mendapatkan akses transportasi menuju Jayapura. Selain itu, terdapat hari libur fakultatif khusus Provinsi Papua yaitu Jum’at Agung dan perayaan hari besar keagamaan yakni Hari Raya Paskah; 4. Bahwa KPU Provinsi Papua merampungkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan calon anggota DPR, DPD, dan DPRD di tingkat Provinsi Papua untuk tujuh daerah pemilihan pada tanggal 7 Mei 2014 pukul 05.00 WIT dini hari dan ditandatangani oleh 5 (lima) komisioner KPU Provinsi Papua dan saksi mandat partai politik yang bersedia pada pukul 06.30 WIT, yang disaksikan langsung oleh Pimpinan Partai Politik tingkat Provinsi dan Komisioner Bawaslu Provinsi Papua atas nama Pdt. Robert Horik, S.Th dan Anugerah Pata, S.H.; 5. Bahwa tidak dipungkiri dalam proses Pleno Terbuka Rekapitulasi berlangsung ada keberatan dari saksi mandat partai politik terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dalam melaporkan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten/kota dan belum sempat diselesaikan di tingkat kabupaten/kota. KPU Provinsi Papua sangat kooperatif dengan telah melakukan koreksi Berita Acara Formulir Model DB-1 terkait keberatan saksi mandat setelah mendapatkan rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua dan melakukan pencocokan data di bawah pengawasan Bawaslu Provinsi Papua pada saat Pleno berlangsung sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 27 Tahun 2013 Pasal 60; 6. Bahwa tidak ada niat sedikitpun dari KPU Provinsi Papua untuk mengabaikan rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua berkenaan dengan koreksi terhadap hasil rekapitulasi perolehan suara partai politik maupun calon anggota DPR, DPD, dan DPRD selama dalam ruang dan waktu sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan; 7. Bahwa terkait dengan rekomendasi yang dikeluarkan Bawaslu Provinsi Papua Nomor 208/Bawaslu-Papua/V/2014 tanggal 8 Mei 2014 untuk Caleg Nomor Urut 1 Partai Kebangkitan Bangsa atas nama Amos Edoway, KPU Provinsi Papua tidak dapat melaksanakan rekomendasi tersebut karena keluar sehari setelah pleno rekapitulasi tingkat Provinsi Papua tanggal 7 Mei 2014 selesai pukul 05.00 WIT dini hari. Rekomendasi diterima oleh staf sekretariat KPU Provinsi Papua tanggal 8 Mei 2014 pukul 18.30 WIT. Semua komisioner KPU Provinsi Papua pada tanggal 8 Mei 2014 berada di Jakarta melaporkan hasil rekapitulasi perolehan suara untuk tingkat nasional; 8. Bahwa terkait dengan rekomendasi yang dikeluarkan Bawaslu Provinsi Papua Nomor 209/Bawaslu-Papua/V/2014 tanggal 7 Mei 2014 untuk Caleg Nomor Urut 6 Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia atas nama Irianto, KPU Provinsi Papua tidak 7  dapat melaksanakan rekomendasi tersebut karena keluar sehari setelah pleno rekapitulasi tingkat Provinsi Papua tanggal 7 Mei 2014 selesai pukul 05.00 WIT dini hari. Rekomendasi diterima oleh staf sekretariat KPU Provinsi Papua tanggal 8 Mei 2014 pukul 18.30 WIT. Semua komisioner KPU Provinsi Papua pada tanggal 8 Mei 2014 berada di Jakarta melaporkan hasil rekapitulasi perolehan suara untuk tingkat nasional; 9. Bahwa KPU Provinsi Papua berpendapat setiap partai politik dan calon anggota DPR, DPD, dan DPRD yang masih keberatan dengan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara partai politik dan calon anggota DPR, DPD, dan DPRD sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Lampiran Model DC-1 DPRD Provinsi sudah menjadi Perselisihan Hasil Pemilihan Umum serta menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk mengadili; 10. Bahwa pasca rekapitulasi dan penetapan perolehan suara partai politik dan calon di tingkat nasional tanggal 9 Mei 2014, dalam waktu 3 x 24 jam partai politik dan calon anggota DPR, DPD, dan DPRD diberikan kesempatan untuk menggugat melalui Mahkamah Konstitusi. Terkait hal tersebut, DPP PKB telah membawa PHPU atas nama Amos Edoway ke Mahkamah Konstitusi; 11. Bahwa dari 110 perkara PHPU yang masuk ke MK dan 86 perkara yang disidangkan, dalam Putusannya Mahkamah Konstitusi pada 23 Juni 2014 memutuskan hanya 1 (satu) yang dikoreksi oleh MK yakni perolehan suara Caleg PAN tingkat Kabupaten Nabire dan telah dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Nabire. KPU Provinsi Papua berpendapat bahwa PHPU telah selesai; 12. Bahwa apabila KPU Provinsi Papua mengoreksi hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara partai politik dan calon anggota DPR, DPD, dan DPRD sebagaimana tercantum dalam Formulir Model DC dan DC-1 Provinsi Papua Dapil 3 tidak dalam ruang sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 27 Tahun 2013 berarti komisioner KPU Provinsi Papua melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu; 13. Bahwa terhadap pengaduan Robert Suyanto Liusyadi, KPU Provinsi Papua tidak menyampaikan jawaban karena Pengadu tidak hadir dan menyampaikan pokok pengaduannya dalam persidangan. KESIMPULAN [2.6] Dari uraian sebagaimana dikemukakan di atas, para Teradu menyampaikan kesimpulan sebagai berikut: 1. Bahwa para Teradu telah bersikap kooperatif terhadap berbagai keberatan yang diajukan oleh saksi-saksi mandat partai politik pada saat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di tingkat KPU Provinsi Papua; 8 2. Bahwa dalam menyikapi rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua, para Teradu telah melakukan langkah-langkah yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. [2.7] PERMOHONAN Berdasarkan uraian di atas, Para Teradu memohon kepada Majelis Sidang DKPP yang memeriksa dan mengadili pengaduan a quo untuk memberikan Putusan sebagai berikut: 1. Menolak permohonan para Pengadu untuk seluruhnya; 2. Merehabilitasi nama baik Teradu I atas nama Adam Arisoi, Teradu II atas nama Sombuk Musa Yosep, Teradu III atas nama Sadrak Nawipa, Teradu IV atas nama Tarwinto, dan Teradu V atas nama Beatrix Wanane; Atau jika Majelis berpendapat lain, mohon untuk diputus seadil-adilnya. [2.8] Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Teradu mengajukan bukti-bukti yang diberi tanda dengan bukti T-1 sampai dengan T-7 sebagai berikut: 1. Bukti T-1 : Salinan Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 101/Kpts/KPU Prov.030/2014 tanggal 14 Mei 2014 Tentang Penetapan Hasil Perolehan Kursi Partai Politik dan Calon Terpilih Anggota DPRP pada Pemilu Legislatif 2014; 2. Bukti T-2 : Berita Acara KPU Provinsi Papua Nomor 83/BA/B15/V/2014 tanggal 14 Mei 2014 Tentang Penetapan Hasil Perolehan Kursi Partai Politik dan Calon Terpilih Anggota DPRP pada Pemilu Legislatif 2014; 3. Bukti T-3 : Surat KPU Provinsi Papua Nomor 415/B2/KPU Prov.030/IX/2014 tanggal 15 September 2014 Perihal Klarifikasi Hasil Perolehan Suara a.n. Amos Edoway, S.E., M.Si; 4. Bukti T-4 : Tanda Terima Surat Bawaslu Nomor 210/Bawaslu- Papua/V/2014 oleh KPU Provinsi Papua dari Bawaslu Provinsi Papua tanggal 13 Mei 2014; 5. Bukti T-5 : Tanda Terima Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua oleh KPU Provinsi Papua tanggal 8 Mei 2014; 6. Bukti T-6 : Salinan Surat Bawaslu Provinsi Papua Nomor 209/Bawaslu- Papua/V/2014 tanggal 07 Mei 2014 Perihal Rekomendasi; 7. Bukti T-7 : Salinan Surat Bawaslu Provinsi Papua Nomor 210/Bawaslu- Papua/V/2014 tanggal 8 Mei 2014 Perihal Rekomendasi; [2.9] Bahwa DKPP telah meminta keterangan Pihak Terkait Bawaslu Provinsi Papua dalam sidang pemeriksaan tanggal 1 Oktober 2014. Dalam keterangannya, Pihak Terkait menjelaskan bahwa Irianto dan Amos Edoway menyampaikan laporan pelanggaran 9 Pemilu tanggal 7 Mei 2014. Menindaklanjuti laporan tersebut, Bawaslu membandingkan data antara yang dimiliki KPU Kabupaten Mimika, Panwaslu Kabupaten Mimika dengan Pengadu Amos Edoway. Hasilnya cocok dan sama. Atas dasar itu, Bawaslu mengeluarkan rekomendasi agar hasil rekapitulasi perolehan suara yang terkait Irianto dan Amos Edoway diperbaiki. Rekomendasi disampaikan kepada KPU Provinsi Papua tanggal 8 Mei 2014. Pihak Terkait mengetahui bahwa pada tanggal 8 Mei 2014 pagi, para Teradu sudah ke Jakarta untuk melaporkan hasil Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara tingkat Provinsi Papua kepada Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara tingkat nasional. [2.10] Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

[3.1] Bahwa sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan, DKPP terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagaimana berikut: Kewenangan DKPP [3.1.1] Bahwa ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang kewenangan DKPP untuk menegakkan kode etik penyelenggara pemilu adalah sebagai berikut:  Ketentuan Pasal 109 ayat (2) UU Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum “DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota Pengawas Pemilu Lapangan dan anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri”.  Ketentuan Pasal 111 ayat (4) UU Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum DKPP mempunyai wewenang untuk: a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan; b. Memanggil Pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; dan c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik.  Ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum: “Penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP”. 10 [3.1.2] Bahwa oleh karena pengaduan para Pengadu adalah terkait pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh para Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus pengaduan a quo; Kedudukan Hukum Pengadu [3.1.3] Bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2011 jo Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, yang dapat mengajukan pengaduan dan/atau laporan dan/atau rekomendasi DPR:  Ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2011 “Pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas pengadu kepada DKPP”.  Ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 “Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh: a. Penyelenggara Pemilu; b. Peserta Pemilu; c. Tim kampanye; d. Masyarakat; dan/atau e. Pemilih”. [3.1.4] Bahwa para Pengadu adalah Calon Anggota DPR Papua dari Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Hanura, dan Tim Kampanye Calon Anggota DPR Papua dari PKPI, maka dengan demikian para Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; [3.2] Menimbang bahwa karena DKPP berwenang untuk mengadili pengaduan a quo, para Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan.

[4.1] Menimbang bahwa Pengadu I mengadukan para Teradu atas dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu karena menghilangkan perolehan suara Pengadu I sejumlah 12.012 suara di Kabupaten Mimika. Para Teradu juga tidak menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua untuk mengembalikan suara Pengadu I sebanyak 12.012 suara. Para Teradu juga telah bersikap tidak profesional karena tidak mau menemui Pengadu I untuk meminta klarifikasi berkenaan dengan hilangnya suara Pengadu I di Kabupaten Mimika; 11 [4.2] Menimbang bahwa Pengadu II mengadukan para Teradu atas dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu karena mengalihkan perolehan suara Partai Hanura kepada Caleg Partai Hanura untuk DPRP atas nama Stevanus Kaisepo sebanyak 500 suara. Pengadu II mendalilkan bahwa perolehan suara Stevanus Kaisepo yang sebenarnya adalah 1.094. Namun, para Teradu telah mengubahnya dengan mengurangi suara Partai Hanura menjadi 942 dan menambahkan suara Stevanus Kaisepo menjadi 1.594. Pengalihan hasil perolehan suara tersebut telah mengakibatkan kerugian bagi Pengadu II; [4.3] Menimbang bahwa Pengadu III mengadukan para Teradu atas dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu karena mengubah hasil perolehan suara Pengadu III di Kabupaten Sarmi dari 512 suara menjadi hanya 11 suara. Para Teradu juga tidak menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua untuk memperbaiki dan mengembalikan perolehan suara Pengadu III; [4.4] Menimbang bahwa terhadap pengaduan Pengadu I dan Pengadu III, Para Teradu menjawab pihaknya selalu bersikap kooperatif terhadap setiap keberatan yang disampaikan baik oleh para saksi mandat partai politik maupun pengawas Pemilu sepanjang disampaikan pada saat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara berlangsung. Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor 208/Bawaslu-Papua/V/2014 terkait Pengadu I dan Nomor 209/Bawaslu-Papua/V/2014 terkait Pengadu III diterima staf sekretariat KPU Provinsi Papua pada tanggal 8 Mei 2014 sekitar pukul 18.30 WIT, pada saat seluruh komisioner KPU Provinsi Papua sudah berada di Jakarta untuk melaporkan hasil rekapitulasi perolehan suara Pemilu Legislatif tingkat nasional. Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua disampaikan kepada KPU Provinsi Papua setelah Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara tingkat Provinsi Papua selesai. Oleh karena itu, KPU Provinsi Papua berpendapat bahwa perolehan suara Pemilu Legislatif tingkat Provinsi Papua telah ditetapkan. Terhadap para pihak yang berkeberatan atas hasil yang telah ditetapkan tersebut, KPU Provinsi Papua menyarankan untuk mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Faktanya, dari 110 perkara PHPU di wilayah Papua yang masuk ke MK dan 86 perkara yang disidangkan, dalam Putusannya Mahkamah Konstitusi pada 23 Juni 2014 memutuskan hanya 1 (satu) yang dikoreksi oleh MK yakni perolehan suara Caleg PAN tingkat Kabupaten Nabire. Putusan MK tersebut telah dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Nabire; [4.5] Menimbang bahwa terhadap pengaduan Pengadu II, para Teradu tidak memberikan jawaban, tanggapan, ataupun sanggahan baik secara lisan maupun tulisan dalam sidang pemeriksaan. Hal itu disebabkan Pengadu yang tidak hadir pada saat sidang pemeriksaan; [4.6] Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Pihak, bukti dokumen, dan keterangan Pihak Terkait dalam sidang pemeriksaan, DKPP berpendapat bahwa para Teradu dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara Pemilu terikat 12 pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Terhadap keberatan yang disampaikan oleh saksi mandat partai politik atau rekomendasi pengawas Pemilu yang disampaikan pada saat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara berlangsung, KPU berkewajiban untuk menindaklanjutinya. Fakta dalam persidangan menunjukkan bahwa meskipun rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua terkait Pengadu III tercatat diterbitkan tanggal 7 Mei 2014 dan terkait Pengadu I diterbitkan tanggal 8 Mei 2014. Keduanya diterima staf sekretariat KPU Provinsi Papua pada tanggal 8 Mei 2014 sekitar pukul 18.30 WIT atau sehari setelah Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilu Legislatif tingkat Provinsi Papua selesai dan telah ditutup. Para Teradu telah berada di Jakarta dan menerima rekomendasi tersebut dari staf sekretariat tanggal 9 Mei 2014 sekitar pukul 23.00 WIB di Hotel Orchad. Pada saat itu, Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara untuk Provinsi Papua telah ditetapkan dalam Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Perolehan Suara tingkat nasional. Mengingat dari segi waktu dan prosedur tidak lagi memungkinkan untuk membahas apalagi melakukan perubahan terkait tuntutan para Pengadu, para Teradu menyarankan untuk mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. DKPP berpendapat bahwa dalil para Teradu dapat diterima dan pengaduan para Pengadu harus dikesampingkan; [4.7] Menimbang terkait dalil para Pengadu selebihnya, DKPP tidak perlu menanggapi dalam Putusan ini.

Berdasarkan penilaian atas fakta dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas dan setelah memeriksa keterangan para Pengadu, memeriksa jawaban dan keterangan para Teradu, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan para Pengadu dan para Teradu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa: [5.1] Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili pengaduan Pengadu; [5.2] Para Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; [5.3] Para Teradu tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu; Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas,

1. Menolak permohonan para Pengadu untuk seluruhnya; 2. Merehabilitasi nama baik Teradu I atas nama Adam Arisoi, Teradu II atas nama Sombuk Musa Yosep, Teradu III atas nama Sadrak Nawipa, Teradu IV atas nama Tarwinto, dan Teradu V atas nama Beatrix Wanane selaku Ketua dan Anggota KPU Provinsi Papua; dan 13 3. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini. Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 6 (enam) anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., selaku Ketua merangkap Anggota, Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H., Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th., Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si., Ir. Nelson Simanjuntak, S.H., dan Ida Budhiati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa tanggal Tujuh bulan Oktober tahun Dua Ribu Empat Belas, dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari ini, Selasa tanggal Empat bulan November tahun Dua Ribu Empat Belas oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., selaku Ketua merangkap Anggota, Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H., Dr. Valina Singka Subekti, M.Si., Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th., Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si., Ir. Nelson Simanjuntak, S.H., dan Ida Budhiati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Anggota, dengan dihadiri oleh Para Pengadu dan Para Teradu. KETUA Ttd Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. ANGGOTA Ttd Ttd Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H. Dr. Valina Singka Subekti, M.Si. Ttd Ttd Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si. Ttd Ttd Ir. Nelson Simanjuntak, S.H. Ida Budhiati, S.H., M.H. Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya. SEKRETARIS PERSIDANGAN Dr. Osbin Samosir, M.Si 14 15