III. DUDUK PERKARA PENGADU
Pengadu telah mengajukan pengaduan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara
Pemilu (selanjutnya disebut DKPP) yang dicatat dengan Pengaduan Nomor 159/V-
P/L-DKPP/2016, yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 117/DKPP-PKE-V/2016,
yang pada pokoknya menguraikansebagai berikut:
ALASAN-ALASAN DAN POKOK PENGADUAN PARA PENGADU
[2.1] Pengadu dalam Sidang DKPP tanggal 8Oktober 2016 menyampaikan aduan
tentang dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagai berikut:
1. Pada tanggal 1 Juni Tahun 2016 sekitar pukul 11.00 WIT, salah seorang teman
menghubungi saya sebanyak 3 kali, namun tidak saya angkat karena nomor yang
digunakan tidak terdaftar dalam handphone saya, dan beberapa waktu berselang
yang bersangkutan mengirim pesan singkat dengan menyebut identitas;
2. Saya kemudian menelpon balik yang bersangkutan dan menanyakan, bagaimana
kabar? Dan dijawab, “hasil uji kelayakan dan kepatutan calon anggota Panwaslu
Kabupaten Buru sudah keluar, tetapi abang tidak lulus”. Yang bersangkutan
kemudian menyampaikan ada kejanggalan dalam bentuk administrasi salah satu
calon anggota Panwaslu yang diumumkan 1 Juni Tahun 2016;
3. Saya kemudian menanyakan kejanggalan yang dimaksud? Dan dijawab bahwa
Hesia Fatsey menggunakan kartu tanda penduduk palsu serta kartu keluarga
palsu saat mendaftar kepada tim seleksi penjaringan dan penyaringan calon
anggota Panwaslu Kota Ambon dan Kabupaten Buru, yang bersangkutan
menyampaikan harapannya semoga saya selain sebagai peserta calon anggota
Panwaslu Kabupaten Buru juga sebagai wartawan mengecek kebenaran informasi
tersebut;
4. Pada tanggal 2 Juni Tahun 2016, saya kemudian ditelepon sala satu teman yang
menyampaikan bahwa, “Abang tidak lulus Panwaslu ia?” dan saya jawab, benar
“hasilnya telah diumumkan kemaren”. Kemudian melanjutkan pernyataannya
bahwa salah satu peserta yang lulus menjadi anggota Panwaslu Kabupaten Buru
adalah bekas tim sukses Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Buru Selatan
Tahun 2015, dan langsung saya jawab bahwa saya belum mengetahui informasi
tersebut, jika ada bukti berupa foto, video atau SK tim sukses bisa membantu
saya untuk mengungkapnya;
5. Pada tanggal 2 Juni Tahun 2016 tersebut, saya menerima beberapa telepon
masuk yang menanyakan pengumuman hasil uji kelayakan dan kepatutan
Panwaslu Kabupaten Buru. Dari ketiga nama yang lulus uji kelayakan dan
kepatutan sebagian besar diantara teman yang menelepon menyatakan
ketidakpuasannya terhadap Hesia Fatsey kerena meragukan kelulusannya;
6. Pada tanggal 3 Juni Tahun 2016, saya melakukan investigasi dan yang pertama
saya datangi adalah dinas kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Buru,
bertemu langsung dengan Sekretaris Dinas Disdukcapil Bapak Ibrahim Sanduan.
Saya meminta tolong kepada Bapak Ibrahim Sanduan untuk mengecek nama
Hesia Fatsey pada Silver Disdukcapil. Hasil pengecekan menunjukkan bahwa
Hesia Fatsey tidak terdaftar sebagai penduduk di Kabupaten Buru;
7. Kemudian, saya juga meminta tolong kepada Bapak Ibrahim Sanduan apakah
Hesia Fatsey terdaftar di Kabupaten Buru Selatan? Dari pengecekan yang
dilakukan, didapati informasi bahwa Hesia Fatsey terdaftar di Kabupaten Buru
Selatan, Kecamatan Ambalau, Desa Lumoy, Rt 003 dengan nomor kartu keluarga
8104091303080117 atas nama Ayahnya Mohammat Fatsey dan Ibunya Mima
Fatsey, sementara untuk nomor kependudukan Hesia Fatsey yakni
8109034111770001;
8. Pada tanggal 3 Juni Tahun 2016, saya juga diberikan foto sosialisasi dan video
kampanye pasangan HIKMAT Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Buru Selatan
Tahun 2015 oleh teman wartawan dari Kabupaten Buru Selatan, kemudian saya
meneliti secara cermat foto dan video tersebut dan menyakini Hesia Fatsey telah
benar-benar melanggar Pasal 85 huruf (g) Undang-Undang Nomor 15 Tentang
Penyelenggara Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum
Nomor 10 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (PerBawaslu) Nomor 1 Tahun 2016
Tentang Pembentukan, Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu Bawaslu,
Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu
Lapangan dan Panwaslu Luar Negeri Pasal 7 huruf (g);
9. Teradu juga diduga telah melanggar Pakta Integritas atau surat pernyataan yang
ditandatangani sebagai syarat administrasi pendaftaran lampiran 8 yakni : surat
pernyataan tidak pernah menjadi tim kampanye atau sebutan lainnya yang
berkaitan dengan pemberian dukungan kepada paasangan calon Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota
tahun 2015;
10. Atas dasar hal tersebut, saya pada tanggal 3 Juni Tahun 2016 menulis berita yang
dimuat di koran tempat saya bekerja yakni harian Metro Maluku dan beberapa
media harian, media online terbitan lokal Maluku dan juga media Antara, serta
media Fakta terbitan Jakarta;
11. Selain membuat berita, pada saat itu juga saya menyampaikan secara resmi
laporan dengan melampirkan foto-foto Teradu Hesia Fatsey dan bukti
pengumuman hasil uji kelayakan dan penelitian administrasi, hasil tes tertulis,
hasil wawancara yang ditetapkan tim seleksi dan juga bukti hasil uji kelayakan
dan kepatutan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia di
Jakarta, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku di Ambon;
12. Pada tanggal 16 Juni Tahun 2016 laporan yang saya ajukan tersebut belum
mendapat tanggapan dari Bawaslu Provinsi Maluku. Saya kemudian mendatangi
kantor Bawaslu Provinsi Maluku dan diterima oleh Bapak Abdullah Ely diruangan
kerjanya untuk menanyakan laporan tersebut. Bapak Abdullah Ely menyatakan
bahwa laporan tersebut sudah diterima dan akan memberikan balasan atas surat
dimaksud, Bapak Abdullah Ely juga menyampaikan yang paling penting adalah SK
Tim Pemenangan juga harus dilampirkan. Jika SK Tim Pemangan tersebut ada
maka Bawaslu Provinsi Maluku akan memproses Hesia Fatsey termasuk
memberhentikannya. karena 16 Juni Tahun 2016 Bawaslu Provinsi Maluku akan
melantik Panwaslu di aula kantor Gubernur Maluku;
13. Pada tanggal 22 Juni Tahun 2016, saya kembali mengirim laporan yang kedua
dengan bukti video kampanye Pasangan Calon Kepala Daerah Kabupaten Buru
Selatan Tahun 2015 atas nama Rifai Fatsey-Anton Lesnussa, dalam video tersebut
tampak ada wajah Hesia Fatsey berada di panggung kampanye dan meneriakkan
ajakan mendukung pasangan calon HIKMAT;
14. Pada tanggal 29 Juni Tahun 2016, saya kembali mengirim laporan yang ketiga
dengan alat bukti Surat Keputusan Tim Pemenangan Pasangan Calon HIKMAT
pada pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2015 yang
didalamnya terdapat nama Hesia Fatsey. Laporan tersebut saya sampaikan
kepada kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Bawaslu RI dan juga
Bawaslu Provinsi Maluku;
15. Selang beberapa waktu tepatnya tanggal 11 Juli tahun 2016 saya ditelepon staf
Bawaslu Provinsi Maluku dan dikirim surat undangan via email perihal untuk
menghadap Bawaslu Provinsi Maluku tanggal 12 Juli Tahun 2016 untuk
melengkapi berkas aduan saya;
16. Saya kemudian menghadiri undangan tersebut dan membuat laporan di kantor
Bawaslu Provinsi Maluku. Pada saat itu saya terkejut melihat blanko surat
dikarenakan tujuan surat dimaksud ditujukan kepada Dewan kehormatan
Penyelenggara Pemilu. Dalam benak saya, kalau untuk DKPP RI saya sendiri
sudah menyampaikannya, sementara Bapak Abdullah Ely sendiri menyatakan
bahwa kalau ada SK Tim Pemenangan Pasangan Calon yang ada nama Hesia
Fatsey pasti akan memberhentikan yang bersangkutan, lalu buat apa saya harus
membuat laporan ke DKPP RI lagi melalui Bawaslu Provinsi Maluku. Lebih saya
sendiri saja yang mendatangi DKPP RI untuk menyampaikan secara langsung;
17. Cukup lama saya menunggu jawaban atas laporan yang saya tujukan ke Bawaslu
Ri dan juga DKPP RI, akhirnya pada tanggal 22 Agustus Tahun 2016 saya
mendatangi kantor Bawaslu RI dan baru mengetahui ada surat tembusan Bawaslu
RI yang ditujukan kepada saya namun tidak sampai. Pada hari yang sama, saya
kemudian menyampaikan laporan untuk kali ketiga langsung kepada Ketua
Bawaslu RI dan diterima oleh staf Bawaslu RI;
18. Kemudian saya menuju kantor DKPP RI untuk menanyakan hal yang sama,
disana saya ketemu dengan staf bagian verifikasi DKPP RI atas nama Rahmat.
Bapak Rahmat menyampaikan kepada saya bahwa DKPP RI sudah menyurat buat
saya untuk melengkapi berkas aduan, surat yang dimaksud Bapak Rahmat belum
saya terima karena dikirim via pos;
19. Beberapa setelah saya pulang ke rumah tepatnya tanggal 17 September 2016
barulah surat dimaksud saya terima dari kantor Pos Namlea Kabupaten Buru,
kemudian saya melengkapi berkas aduan tersebut dan mengirimkan kembali ke
DKPP RI, kemudian tanggal 27 September 2016 saya dihubungi staf DKPP RI
bahwa laporan yang saya ajukan akan disidangkan. Hasilnya sangat
menggembirakan dan ternyata hari ini saya bisa hadir disini guna
mempertanggungjawabkan laporan saya dihadapan majelis yang mulia dalam
persidangan ini. Saya tadinya berpikir penyelesaian laporan saya hanya sebatas
Bawaslu Provinsi Maluku karena laporan saya yang pertama ketika itu terkait
Hesia Fatsey belum dilantik sebagai anggota Panwaslu Kabupaten Buru. Bagi saya
ini pengalaman pertama hadir dalam sebuah persidangan;
20. Sesuai laporan saya, Teradu Hasia Fatsey telah melanggar Undang-Undang Nomor
Nomor 15 Tahun 2011 pasal 85 huruf g, Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
Dalam pasal tersebut disebutkan secara jelas bahwa : Syarat untuk menjadi calon
anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu
Kecamatan, serta Pengawas Pemilu Lapangan adalah : berdomisili di wilayah
Republik Indonesia untuk anggota Bawaslu, di wilayah provinsi yang
bersangkutan untuk anggota Bawaslu Provinsi, atau di wilayah kabupaten/kota
yang bersangkutan untuk anggota Panwaslu Kabupaten/Kota yang dibuktikan
dengan kartu tanda penduduk;
21. Penjelasan atas pasal Pasal 85 huruf (g) tersebut dianggap cukup jelas dan tidak
dapat ditafsir atau mempunyai pengecualian, hingga wajib hukumnya bagi siapa
saja yang mencalonkan diri sebagai Panwaslu Kabupaten/Kota harus berdomisili
di wilayah Kabupaten/Kota dan dapat dibuktikan dengan kartu tanda penduduk;
22. Kemudian di atur atau dijelaskan pula dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilu
Republik Indonesia Nomor : 10 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2016 Tentang
Pembentukan, Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu Bawaslu, Bawaslu
Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Lapangan
dan Panwaslu Luar Negeri pasal 7 huruf (g). bahwa : Syarat untuk menjadi calon
anggota Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan,
serta Pengawas Pemilu Lapangan adalah: : berdomisili di wilayah provinsi yang
bersangkutan untuk anggota Bawaslu Provinsi, atau di wilayah kabupaten/kota
yang bersangkutan untuk anggota Panwaslu Kabupaten/Kota yang dibuktikan
dengan kartu tanda penduduk;
23. Dari produk Undang-Undang dan Peraturan tersebut, kemudian saya ingin
bertanya kepada Majelis Hakim Yang Mulia pada kesempatan ini bahwa,
bagamana seseorang yang bukan penduduk di Kabupaten Buru bisa mencalonkan
diri sebagai Calon Anggota Panwaslu di Kabupaten Buru. Sementara dari
persyaratan administrasi setiap calon anggota Panwaslu Kabupaten/Kota wajib
melampirkan kartu tanda penduduk dan juga kartu keluarga saat mendaftar di
Tim Seleksi Calon Anggota Panwaslih;
24. Saya memohon Mejelis Hakim Yang Mulia untuk memeriksa kartu tanda
penduduk dan kartu keluarga saudari Hasia Fatsey agar bisa kita buktikan bahwa
apakah kartu tanda penduduk dan kartu keluarga yang bersangkutan itu ada
atau tidak? kemudian Mejelis Hakim Yang Mulia bisa meminta berkas
administrasi Hasia Fatsey di Bawaslu Provinsi Maluku yang dimasukan pada saat
mendaftar sebagai calon anggota Panwaslu kabupaten buru;
25. Mohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia dapat mencocokan kartu tanda
penduduk dan kartu keluarga asli yang di pegang saat ini oleh Hasia Fatsey,
kemudian pada tanggal, bulan dan tahun berapa kartu tanda penduduk dan kartu
keluarga yang bersangkutan di buat?;
26. Khusus untuk data kependudukan Hasia Fatsey, kami mempeeroleh dari Dinas
Kependudukan dan Capil Kabupaten Buru Selatan dan juga Dinas Kependudukan
dan Catatan sipil Kabupaten Buru. Bahwa yang bersangkutan sebelum tanggal 10
Juni 2016adalah warga masyarakat atau penduduk di Kabupaten Buru Selatan
Kecamatan Ambalau Desa Lumoy. dapat saya simpulkan bahwa kartu tanda
penduduk dan kartu keluarga yang di pakai sebagai persyaratan administrasi
pada tim seleksi calon Anggota Panwaslu Kabupaten Buru adalah hasil
manipulasi;
27. Dari hasil investigasi saya di Dinas Kependudukan dan Capil Kabupaten Buru,
diketahui bahwa Hasia Fatsey baru memasukan Surat Keterangan Pindah Warga
Negara Indonesia (SKPWNI) pada tanggal 17 Juni 2016 atau sepuluh hari dari
waktu dikeluarkannya SKPWNI oleh Dinas Kependudukan dan Capil Kabupaten
Buru Selatan yakni pada tanggal 10 Juni 2016;
28. Pada tanggal 22 Juni 2016 Dinas Kependudukan dan Capil Kabupaten Buru
menerbitkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Hasia Faatsey tanggal terbit
tersebut tertulis dalam KTP yang bersangkutan. Untuk itu saya meminta Majelis
Hakim Yang Mulia bisa meminta yang bersangkutan untuk memperlihatkan KTP-
nya dan kita buktikan bersama-sama apa yang saya laporkan ini benar atau
tidak?;
29. Sabagai penduduk Kabupaten Buru Hasia Fatsey terdaftar dengan Kartu Keluarga
Tunggal dengan nomor : 8104011807160012 dan Nomor Induk Kependudukan :
9109034111770001, mohon yang Mulia Majelis Hakim bisa mencocokan Kartu
Keluarga dan KTP Hesia Fatsey dengan Kartu Keluarga dan KTP yang dimasukan
saat mendaftar di Tim Seleksi Panwaslih Kabupaten Buru. Berkas tersebut ada di
Bawaslu Provinsi Maluku, jika terdapat kesamaan KK maupun KTP maka, saya
pastikan berkas tersebut sudah di tukar melalui staf di Bawaslu Provinsi Maluku
untuk kepentingan persidangan;
30. Atas pelanggaran administrasi kependudukan sebagaimana diuraikan diatas,
manggambarkan bahwa Hasia Fatsey telah melanggar asas kepatutan sebagai
penyelenggra negara;
31. Sesuai bukti berupa foto, video serta Daftar Nama Tim Kampanye dan
Penanggungjawab Pelaksana Kampanye Tim Pemenangan Pasangan HIKMAT
Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2015 Kandidat
pasangan Rifai Fatsey–Antonius Lesnussa dapat di jelaskan kepada Majelis Hakim
Yang Mulia sebagai berikut:
1) Foto yang pertama di ambil pada saat sosialisasi di Dusun Hote Desa Pohon
Batu Kecamatan Waisama Kabupaten Buru Selatan pada tanggal 16
November 2015 jam 17.38 WIT;
2) Foto yang kedua, ketiga dan keempat diambil pada saat kampaye akbar di
atas penggung kampanye Lapangan Bola Desa Elfule Kecamatan Namrole
Kebupaten Buru Selatan pada tanggal 2 Desember 2015;
3) Video 1,2,6 dan 7 diambil pada saat kampanye akbar di atas penggung
kampanye Lapangan Bola Desa Elfule Kecamatan Namrole Kebupaten Buru
Selatan pada tanggal 2 Desember 2015, dan video 3,4 dan 5 diambil saat
kampanye di beberapa desa dan dusun di kecamatan waisama;
4) Daftar Nama Tim Kampanye dan Penanggungjawab Pelaksana Kampanye Tim
Pemenangan Pasangan HIKMAT Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Buru
Selatan Tahun 2015 Kandidat pasangan Rifai Fatsey–Antonius Lesnussa
diperoleh pada tanggal 26 Juni 2016;
5) Dari beberapa fakta dan barang bukti tersbut, dapat disimpulkan bahwa yang
bersangkutan adalah merupakan anggota tim sukses atau Tim Pemenangan
Pasangan HIKMAT Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun
2015 Kandidat pasangan Rifai Fatsey–Antonius Lesnussa, kandidat calon
bupati adalah saudara sepupu dari Hasia Fatsey sendiri;
6) Hal ini bertentangan dengan fakta integritas yang ditandatangani di atas
kertas bermeterai 6000 sebagai syarat administrasi yang dimasukan kepada
Tim seleksi Calon Anggota Panwaslih Kota Ambon dan Kabupaten Buru,
sebagaimana formulir lampiran 8 persyaratan calon.
PETITUM
[2.2] Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pengadu memohon kepada Dewan
Kehormatan Penyelenggara Pemilu berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan
hal-hal sebagai berikut:
1. Mengabulkan pengaduan Pengadu untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap kepada TeraduDemi tegaknya asas
penyelenggara pemilihan Umum yang mandiri, jujur, adil, kepastian hukum,
tertib, kepentingan umum, keterbukaan, profesionalitas, akuntabilitas,
partisipatif, efisien, dan juga efektivitas;
3. Apabila DKPP berpendapat lain, mohon Putusan seadil-adilnya (ex a quo et bono).
[2.3] Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pengadu mengajukan alat bukti yang
diberi tanda dengan bukti P-1 sampai dengan P-18 sebagai berikut:
Bukti P-1 : Foto Teradu terlibat kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil
Bupati Kabupaten Buru Selatan Nomor Urut 1 Rifai Fatsey dan
Antonius Lesnussa;
Bukti P-2 : Fotokopi Surat Keterangan Pemerintah Kabupaten Buru Dinas
Kependudukan Dan Catatan Sipil Nomor 474/323 yang
menerangkan Hasia Fatsey melakukan Mutasi dari Kabupaten Buru
Selatan ke Kabupaten Buru sejak 10 Juni 2016;
Bukti P-3 : Fotokopi KK Hasia Fatsey Tertanggal 29 Agustus 2016, terdaftar di
Kabupaten Buru;
Bukti P-4 : 7 Rekaman Vidio Hasia Fatsey terkait dukungan terhadap Pasangan
Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Selatan Nomor
Urut 1 dalam Pemilukada Tahun 2015;
Bukti P-5 : Fotokopi Surat Bawaslu Provinsi Maluku terkait Pengumuman hasil
Tes Tertulis Calon Anggota Panwas Kabupaten Buru Nomor
04/Peng/Timsel-A.B/V/2016;
Bukti P-6 : Fotokopi Surat Bawaslu Provinsi Maluku terkait Pengumuman hasil
Tes Wawancara Calon Anggota Panwas Kabupaten Buru Nomor
05/Peng/Timsel-A.B/V/2016 Tertanggal 24 Mei 2016;
Bukti P-7 : Fotokopi Surat Pengantar Nomor 06/ST/TPP-HIKMAT/VIII/2015
Perihal Penyampaian Nama Tim Kampanye dan Penanggung jawab
Kampanye Pasangan HIKMAT tingkat Kecamatan dan Desa
Tertanggal 29 Agustus 2015;
Bukti P-8 : Fotokopi Surat TIM Pemenangan Pasangan HIKMAT Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Selatan Periode 2016-
2021 Tertanggal 28 Agustus 2015;
Bukti P-9 : Fotokopi Surat tanda terima Badan Pengawas Pemilihan Umum dari
Faisal Amin Mamulaty terkait Laporan keterlibatan Hasia Fatsey
selaku Anggota Panwaslu Kabupaten Buru tertanggal 22 Agustus
2016;
Bukti P-10 : Fotokopi Surat Bawaslu RI Nomor
0249/K.Bawaslu/PM.06.00/VI/2016 tertanggal 29 Juni 2016
perihal permintaan tindaklanjut laporan Faisal Amin Mamulaty
yang ditujukan kepada Ketua Bawaslu Provinsi Maluku;
Bukti P-11 : Fotokopi Tanda Terima Pengaduan dan/atau Laporan Pelanggaran
Kode Etik Penyelenggara Pemilu Nomor 01/IV-P/L-DKPP/2016 yang
dilaporkan Faisal Amin Mamulaty bertempat di Kantor Bawaslu
Maluku tertanggal 12 Juli 2016;
Bukti P-12 : Fotokopi surat Bawaslu Provinsi Maluku nomor 031/Bawaslu-
Mal/VI/2016 perihal Jawaban Surat laporan tertanggal 25 Juni
2016;
Bukti P-13 : Fotokopi surat Bawaslu Provinsi Maluku nomor 036/Bawaslu-
Mal/VII/2016 perihal tindaklanjut laporan tertanggal 11 Juli 2016;
Bukti P-14 : Fotokopi Fotokopi Surat Bawaslu Provinsi Maluku terkait
Pengumuman hasil Penelitian Berkas Administrasi Calon Anggota
Panwas Kabupaten Buru Nomor 02/Peng/Timsel-A.B/V/2016
Tertanggal 9 Mei 2016;
Bukti P-15 : Fotokopi tanda terima pengiriman TIKI yang ditujukan kepada
ketua Bawaslu RI perihal aduan/laporan Faisal Amin Mamulaty
tertanggal 7 Juni 2016;
Bukti P-16 : Fotokopi tanda terima pengiriman TIKI yang ditujukan kepada
ketua DKPP RI perihal aduan/laporan Faisal Amin Mamulaty
tertanggal 7 Juli 2016;
Bukti P-17 : Fotokopi tanda terima Berkas dan alat bukti berupa 2 foto
sosialisasi, 3 fotok kampanye, dan 7 video kampanye yang
ditujukan kepada ketua Bawaslu Provinsi Maluku perihal
aduan/laporan Faisal Amin Mamulaty tertanggal 22 Juni 2016;
Bukti P-18 : Fotokopi anda terima Berkas dan alat bukti Surat dan 2 Foto
Lampiran SK Tim Pemenangan Pasangan HIKMAT dalam Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Selatan Tahun 2015 yang
ditujukan kepada ketua Bawaslu Provinsi Maluku perihal
aduan/laporan Faisal Amin Mamulaty tertanggal 30 Juni 2016;
[2.4] Menimbang pada 8 Oktober 2016, DKPP Juga telah mendengarkan keterangan
saksi Pengadu yang pada pokoknya menyampaikan hal sebagai berikut :
Didik M. Mamulaty
Terkait Permasalahan ini, saksi Menyampaikan keterangnya yaitu:
1. Saya bersama Hasia Fatsey bersama-sama berada di kandidat calon kepala
daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2015 (HIKMAT). Kami berdua sama-sama
melakukan sosialisasi dengan kandidat di berbagai desa di Kecamatan Kepala
Madan;
2. Teradu dengan kandidat Pasangan Calon Nomor Urut satu atas nama Rifai Fatsey
masih memiliki hubungan kekeluargaan yang mulia. Teradu diminta
mendampingi kandidat untuk melakukan kampanye;
3. Saya bersama –sama dengan Hesia Fatsey turun ke desa-desa untuk menggalang
dukungan masa guna mendukung Pasangan Calon HIKMAT;
4. Desa-desa yang kami kunjungi bersama Hesia Fatsey antara lain Desa Waikeka,
Desa Biloro, Desa Nanali, Desa pasir Putih, Desa Waipandan, Desa Fogi, Desa
Walbele dan juga Desa Sekat Kecamatan Kepala Madan Kabupaten Buru Selatan;
5. Hesia Fatsey dan Tim HIKMAT bertindak sebagai Bendahara kandidat, yang
tugasnya melakukan pembayaran konsumsi yang timbul akibat kunjungan atau
sosialisasi Pasangan HIKMAT;
6. Hesia Fatsey juga bertindak sebagai pencari massa pendukung dan membuat
strategi serta opini-opini yang tujuannya menggalang massa untuk memilih
pasangan HIKMAT;
7. Untuk kampanye terbuka dilapangan bola Desa Elfule pada tanggal 2 Desember
2015, saya kebetulan berada di lokasi kampanye melihat Hesia Fatsey secara
jelas meneriakkan yel-yel kemenangan Pasangan HIKMAT;
8. Karena itu saya yakin sungguh bahwa Hesia Fatsey terlibat secara langsung
dalam Tim Pemenangan Pasangan HIKMAT karena selalu bersama-sama saya.
PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU
[2.5] Bahwa para Teradu telah menyampaikan jawaban dan penjelasan pada
persidangan tanggal 8 Oktober 2016 yang pada pokoknya menguraikan hal-hal
sebagai berikut:
1. Bahwa Pengadu mengadukan saya menggunakan KTP Palsu saat mendaftar
sebagai calon Anggota Panwaslih Kabupaten Buru, Teradu membanta dalil
Pengadu karena tidak benar dan cenderung tendensius serta ambisi menjadi
anggota Panwaslih Kabupaten Buru dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Kabupaten Buru Tahun 2017;
2. Saya mendaftarkan diri sebagai calon anggota Panwaslih Kabupaten Buru dengan
menggunakan KTP asli bukan KTP palsu sebagaimana diadukan oleh Pengadu;
3. Bukti bahwa KTP yang saya gunakan asli adalah terlihat jelas setelah Tim Seleksi
menetapkan saya sebagai calon yang memenuhi syarat administrasi sebagai calon
anggota Panwaslih Kabupaten Buru, yang selanjutnya diumumkan kepada publik
untuk mendapatkan tanggapan serta masukan dari publik atau masyarakat;
4. Namun, sampai penghujung masa tahapan tersebutg dilaksanakan tidak satupun
tanggapan atau masukan yang disampaikan kepada Tim Seleksi terkait dengan
kelengkapan administrasi yang saya ajukan sebagai persyaratan calon anggota
Panwaslih Kabupaten Buru;
5. Hal tersebut diuraikan kepada publik setelah Pengadu dinyatakan tidak lulus
sebagai anggota Panwaslih Kabupaten Buru. Yang bersangkutan menyatakan
bahwa saya menggunakan KTP Palsu tanpa melakukan konfirmasi kepada Tim
Seleksi maupun kepada saya secara pribadi;
6. Atas dasar tersebut, saya telah dipanggil 2 (dua) kali oleh Bawaslu Provinsi
Maluku untuk melakukan klarifikasi atas hal tersebut. Oleh karenanya, melalui
kesempatan yang berharga ini saya ingin menjelaskan kepada sidang Majelis
yang mulia ini bahwa apa yang diadukan oleh Pengadu sangatlah tidak benar dan
sangat tendensius dengan kepentingan pribadi untuk menjadi anggota Panwaslih
Kabupaten Buru;
7. Terkait dalil Pengadu yang menyatakan bahwa saya aktif sebagai Tim Kampanye
Pasangan Calon Nomor urut 1 atas nama Rifai Fatsey–Antonius Lesnussa pada
Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Buru Selatan Pada Tahun 2015 adalah tidak
benar adanya;
8. Saya tidak pernah menjadi Tim Kampanye Pasangan Calon manapun dalam
pemilihan umum kepala daerah Kabupaten Buru Selatan tahun 2015. Hal ini
dibuktikan dengan surat keterangan dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Buru Selatan, serta surat klarifikasi dari Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati
dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Selatan atas nama Rifai Fatsey-Anthonius
Lesnussa, dan juga diperjelas dengan surat keterangan dari Pimpinan Partai
Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera sebagai Partai Pengusung Rifai Fatsey-
Anthonius Lesnussa yang secara tegas dan jelas menyatakan bahwa saya tidak
pernah terlibat atau aktif sebagai Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan
Wakil Bupati tersebut;
9. Melalui kesempatan yang mulia ini, saya ingin menyampaikan kepada sidang
Majelis yang terhormat bahwa semua aduan yang disampaikan oleh Pengadu
sangatlah tidak benar dan sangat tendensius. Oleh karenanya, saya berharap
agar sidang majelis dapat menolak semua aduan yang disangkakan kepada saya.
[2.6] PERMOHONAN
Berdasarkan uraian di atas, Teradu meminta kepada Majelis Sidang DKPP yang
memeriksa dan mengadili pengaduan a quo untuk memberikan Putusan sebagai
berikut:
1. Menolak seluruh permohonan Pengadu.
2. Menyatakan Teradu tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik
Penyelenggara Pemilu.
3. Mohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) merehabilitasi
nama baik Teradu.
4. Apabila DKPP berpendapat lain, mohon Putusan seadil-adilnya (ex a quo et bono).
[2.7] Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, maka Teradu mengajukan bukti-bukti
yang diberi tanda dengan bukti T-1 sampai dengan T-7 sebagai berikut:
Bukti T-1 : Fotokopi Surat Keterangan Nomor 13/KPU.BURSEL/VII/2016 Tentang
Penyampaian surat keterangan oleh Ketua KPU Kabupaten Buru Selatan
tertanggal 12 Juli 2016;
Bukti T-2 : Fotokopi Penyampaian Surat Keterangan Nomor
14/KPU.BURSEL/VI/2016 oleh Ketua KPU Kabupaten Buru Selatan
tertanggal 12 Juli 2016
Bukti T-3 : Fotokopi Surat Keputusan Tim Pemenangan Pasangan HIKMAT Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Selatan Periode 2016-2021
Hakim Fatsey dan Anthonius Lesnussa Nomor
01/KPTS/HIKMAT/VII/2015 Tentang Tim Pemenang Pasangan Calon
Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Buru
Selatan 2016-2021 Tertanggal 25 Juli 2015;
Bukti T-4 : Fotokopi Surat Klarifikasi Nomor 26/HIKMAT/2016 yang ditujukan kepada
Ketua Bawaslu Provinsi Maluku; dari Tim Pemenangan Pasangan HIKMAT
tertanggal 4 Juli 2016;
Bukti T-5 : Fotokopi Surat Klarifikasi Nomor 11/D/AW-09-PKS/X/1437 yang
ditujukan kepada Ketua Bawaslu Provinsi Maluku tertanggal 8 Juli 2016;
Bukti T-6 : Fotokopi Surat Permintaan Surat Keterangan nomor Istimewa dari Hesia
Fatsey yang ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Buru Selatan
tertanggal 11 Juli 2016;
Bukti T-7 : Fotokopi Surat Klarifikasi Dewan Pimpinan Cabang Gerindra Nomor
07/17/DPC-Gerindra/Kab. Bursel/2016 yang ditujukan kepada Ketua
Bawaslu Provinsi Maluku tertanggal 4 Juli 2016;
[2.8] Menimbang pada 8 Oktober 2016, DKPP Juga telah mendengarkan keterangan
Pihak Terkait Bawaslu Provinsi Maluku yang pada pokoknya menyampaikan hal
sebagai berikut :
Bawaslu Provinsi Maluku
Terkait Permasalahan ini, Bawaslu Provinsi Maluku Menyampaikan
keterangnya yaitu:
1. Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku sesuai kewenangan
yang diberikan oleh pasal 96 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011
Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum yaitu untuk melakukan seleksi dan
menetapkan Anggota Panwas Kabupaten/Kota, yang mana diawali dengan
pembentukan Tim Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Peraturan
Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 10 Tahun 2012 Tentang
Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas
Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota,
Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum
Lapangan, Dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, untuk melakukan
Penjaringan dan Penyaringan terhadap Calon Anggota Panwas Kabupaten Buru
yang diawali dengan Pengumuman dan Pendaftaran Calon Anggota Panwas
Kabupaten Buru pada tanggal 18 April 2016 dan berakhir pada tanggal 22 Mei
2016 yang ditandai dengan penetapan dan penyerahaan 6 (enam) nama Calon
Anggota Panwas Kabupaten Buru oleh Tim Seleksi kepada Bawaslu Provinsi
Maluku dan kemudian dilakukannya Uji Kelayakan dan Kepatutan dalam rangka
mendapatkan 3 (tiga) nama Calon Angggota Panwas Kabupaten Buru untuk
dilantik dan ditetapkan sebagai Anggota Panwas Kabupaten Buru, termasuk
didalamnya Hasia Fatsey (Teradu);
2. Bahwa selama proses pendaftaran sampai dengan penetapan 6 (enam) nama
Calon Anggota Panwas Kabupaten Buru yang dilakukan oleh Tim Seleksi
Penjaringan Dan Penyaringan, bahkan pelaksanaan Uji Kelayakan Dan Kepatutan
yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Maluku terhadap 6 (enam) nama Calon
Anggota Panwas Kabupaten Buru yang diserahkan oleh Tim Seleksi sampai pada
proses penetapan 3 (tiga) nama Calon dalam Rapat Pleno Bawaslu Provinsi
Maluku pada tanggal 31 Mei 2016, tidak ada satupun laporan pengaduan
maupun tangggapan masyarakat yang disampaikan kepada Tim Seleksi
Penjaringan Dan Penyaringan bahkan Bawaslu Provinsi Maluku terkait dengan
dalil-dalil yang diadukan oleh Pengadu (Faisal Amin Mamulaty) kepada Dewan
Kehormatan Penyelenggara Pemilu;
3. Bahwa Pengadu (Faisal Amin Mamulaty) adalah salah satu dari 6 (enam) besar
Calon Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Buru yang tidak diloloskan
pada saat proses Uji Kelayakan Dan Kepatutan yang dilakukan oleh Badan
Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku untuk mendapatkan 3 (tiga) besar
Calon Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Buru;
4. Bahwa Teradu (Hasia Fatsey) adalah Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Bupati
Dan Wakil Bupati Kabupaten Buru yang telah dinyatakan lolos dalam proses Uji
Kelayakan Dan Kepatutan dan telah dilantik/diambil sumpah oleh Bawaslu
Provinsi Maluku pada tanggal 17 Juni 2016 dengan Surat Keputusan Ketua
Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor: 12 Tahun 2016,
Tertanggal 17 Juni 2016, Tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan
Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten Maluku
Tengah, Kabupaten Maluku Tenggara Barat Dan Kabupaten Buru Serta Pemilihan
Walikota Dan Wakil Walikota Ambon Tahun 2017;
5. Bahwa pada tanggal 7 Juni 2016, Pengadu (Faisal Amin
Mamulaty)menyampaikan Surat yang ditujukan kepada Bawaslu Republik
Indonesia dan Bawaslu Provinsi Maluku dengan Perihal Laporan, Tertanggal 3
Juni 2016 (Surat Laporan Terlampir) terkait dengan :
a. Dugaan pemalsuan Identitas berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu
Keluarga (KK) yang digunakan pada saat Teradu (Hasia Fatsey) mendaftar
sebagai Calon Anggota Panwas Pemilihan Kabupaten Buru.
b. Dugaan Keterlibatan Teradu (Hasia Fatsey) sebagai Tim Sosialisai Pasangan
Calon Bupati Dan Wakil Bupati atas nama Rifai Fatsey dan Antonius Lesnussa
dalam kedudukan sebagai Tim Perancang Strategis Dan Opini.
c. Tercatatnya Teradu (Hasia Fatsey) sebagai Penduduk Desa Lumoy, Kecamatan
Ambalau, Kabupaten Buru Selatan yang mana dibuktikan dengan terdaftarnya
Teradu (Hasia Fatsey)dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 1 Desa Lumoy,
Kecamatan Ambalau, Kabupaten Buru Selatan;
6. Bahwa pada tanggal 12 Juni 2016, Bawaslu Provinsi Maluku telah
menindaklanjuti Laporan Pengadu (Faisal Amin Mamulaty) yaitu dengan
memanggil Teradu (Hasia Fatsey) untuk dimintai keterangan dalam klarifikasi
terkait materi Laporan yang disampaikan oleh Pengadu (Faisal Amin Mamulaty)
sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf a, b dan c tersebut di atas. (Berita
Acara Klarifikasi Terlampir);
7. Bahwa berdasarkan data dan fakta yang dituangkan dalam Berita Acara
Klarifikasi tertanggal 12 Juni 2016, Teradu (Hasia Fatsey) membantah seluruh
dalil laporan yang disampaikan oleh Pengadu (Faisal Amin Mamulaty) yaitu :
a. Bahwa Teradu (Hasia Fatsey) sudah menetap di Kota Namlea Kabupaten Buru
yaitu sejak Teradu mengecap Pendidikan pada Sekolah Menengah Atas (SMA)
mulai dari tahun 2001 dan dilanjutkan ke tingkat Perguruan Tinggi (PT) pada
Universitas Iqra Buru mulai dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2010 dan
pada tahun 2014 yang bersangkutan diangkat sebagai Staf pada Universitas
Iqra Buru;
b. Bahwa Teradu (Hasia Fatsey) telah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang
diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Buru yang
masa berlakunya mulai dari tahun 2012 dan berakhir pada tahun 2017 serta
memiliki Kartu Keluarga (KK), yang mana Teradu (Hasia Fatsey) merupakan
bagian dari Keluarga Taibah Bachta dan tercatat dalam Kartu Keluarga (KK)
yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Buru
dari tahun 2014;
c. Bahwa Teradu (Hasia Fatsey) dalam Keterangan Klarifikasi membenarkan
gambar/foto yang bersangkutan yang dijadikan alat bukti oleh Pengadu (Faisal
Amin Mamulaty) ada pada saat sosialisasi bahkan Kampanye Akbar yang
dilakukan/digelar oleh Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten
Buru Selatan atas nama Rifai Fatsey dan Antonius Lesnussa akan tetapi dalam
kedudukannya hanya ikut meramaikan saja dan bukan sebagai salah satu
Anggota Tim Sosialisasi atau Tim Kampanye, bahkan tidak tahu Tim
Sosialisasi yang dibentuk oleh Pasangan Calon Rifai Fatsey dan Antonius
Lesnussa pada saat proses Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten
Buru Selatan, apalagi terlibat secara aktif bekerja untuk Tim dimaksud.
d. Bahwa Teradu (Hasia Fatsey) terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada
TPS 1 Desa Lumoy, Kecamatan Ambalau, Kabupaten Buru Selatan, tetapi yang
bersangkutan membantah bahwa tidak menggunakan Hak Konstitusi dengan
memilih salah satu Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Buru
Selatan Tahun 2015 oleh karena tahu dan pahami bahwa yang bersangkutan
(Hasia Fatsey) adalah penduduk Kota Namlea Kabupaten Buru berdasarkan
Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dimiliki;
8. Bahwa pada tanggal 22 Juni 2016, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi
Maluku menerima Surat dari Pengadu (Faisal Amin Mamulaty) Tertanggal 22 Juni
2016, Perihal Laporan Ke-2 yang mana substansi laporannya sama dengan
laporan yang disampaikan pada tanggal 07 Juni 2016 dengan disertai alat bukti
Foto dan Video pada saat proses Sosialisasi Dan Kampanye Pasangan Calon
Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Selatan atas nama Rifai Fatsey dan
Antonius Lesnussa (Surat Laporan Terlampir);
9. Bahwa pada tanggal 25 Juni 2016, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi
Maluku telah menyampaikan Surat Jawaban kepada Pengadu (Faisal Amin
Mamulaty) atas Surat Laporan (Surat Jawaban Terlampir) yang isinya
menerangkan sebagai berikut :
a. Bahwa pada hari Minggu, tanggal 12 Juni 2016, Bawaslu Provinsi Maluku
telah memanggilHasia Fatsey untuk dimintai keterangan dalam klarifikasi;
b. Berdasarkan hasil klarifikasi, yang bersangkutan menyatakan bahwa Teradu
telah tinggal dan berdomisili di Kota Namlea Kabupaten Buru dari tahun 2001
pada saat mengecap Pendidikan mulai pada tingkat Sekolah Menengah Atas
(SMA) sampai pada tingkat Perguruan Tinggi di tahun 2010, bahkan sampai
pada yang bersangkutan tercatat pada Yayasan Muslim Buru sebagai Staf
Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas
Iqra Buru, Kota Namlea, Kabupaten Buru, mulai dari tahun 2014 sampai
dengan saat ini;
c. Teradu telah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kota Namlea, Kabupaten
Buru yang masa berlakunya mulai dari tanggal 5 Mei 2012 sampai dengan
tanggal 01 Maret 2017 serta terdaftar dalam Kartu Keluarga yang dikeluarkan
oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Buru pada tanggal 16
Juli 2014 dan data kependudukan tersebut dipakai pada saat proses
pendaftaran sebagai Calon Anggota Panwas Kabupaten Buru;
d. Bahwa dugaan keterlibatan Teradu yang dilaporkan oleh Faisal Amin
Mamulaty yaitu sebagai Tim Sosialisasi Calon Kepala Daerah Kabupaten Buru
Selatan dalam kapasitas sebagai Tim Perancang Strategi Dan Opini, tidak
disertai Dokumen Tertulis yang menyatakan bahwa Hasia Fatsey tercatat
sebagai salah satu Anggota Tim sebagaimana yang dituduhkan kepada yang
bersangkutan;
e. Bahwa berdasarkan hasil klarifikasi terkait dengan bukti foto keterlibatan
Hasia Fatsey dalam proses Sosialisasi maupun Kampanye Pasangan Calon
Bupati Dan Wakil Kabupaten Buru Selatan Nomor Urut 1 atas nama Rifai
Fatsey dan Antonius Lesnussa, yang bersangkutan (Hasia Fatsey) menyatakan
bahwa kehadirannya hanya ikut meramaikan saja dan tidak pernah masuk
dalam Tim manapun, baik Tim Sosialisasi maupun Tim Perancang Strategi
Dan Opini yang berhubungan dengan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati
Kabupaten Buru Selatan Tahun 2015;
f. Terdaftarnya Teradu dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Desa Lumoy, Kecamatan
Ambalau, Kabupaten Buru Selatan adalah benar, akan tetapi yang
bersangkutan tidak pernah menggunakan Hak Konstitusi berdasarkan Daftar
Pemilih Tetap (DPT) dengan memilih salah satu Pasangan Calon Bupati Dan
Wakil Bupati Kabupaten Buru Selatan pada Pemilihan di Tahun 2015;
g. Bahwa berdasarkan dokumen yang ada dan hasil klarifikasi yang telah
dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Maluku serta bukti-bukti yang disampaikan
belum dapat disimpulkan kebenaran dari laporan dimaksud sehingga
mengakibatkan tidak terpenuhinya persyaratan Saudari Hasia Fatsey sebagai
Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten
Buru. Sehingga atas dasar pertimbangan dimaksud Bawaslu Provinsi Maluku
tetap melakukan proses pelantikan dan pengambilan sumpah/janji terhadap
Saudari Hasia Fatsey;
10. Bahwa pada tanggal 30 Juni 2016, Pengadu menyampaikan Surat kepada
Bawaslu Provinsi Maluku dengan Perihal Laporan Ke-3, Tertanggal 29 Juni 2016,
yang mana substansi laporannya terkait pelanggaran terhadap Pakta Integritas
serta keterlibatan Teradu sebagai Tim Pemenangan (Tim Sukses) Pasangan Calon
Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Selatan Tahun 2015 atas nama Rifai
Fatsey dan Antonius Lesnussadisertai dengan Surat Pengantar Penyampaian
Nama Tim Kampanye dan Penanggungjawab Kampanye Pasangan Calon Hikmat
Tingkat Kecamatan Dan Desa dengan Nomor: 06/SP/TPP-HIKMAT/VIII/2015,
Tertanggal 28 Agustus 2015, dan lampiran nama Jurkam Dan Penanggungjawab
Pelaksana Kampanye Tim Pemenangan Pasangan Calon HIKMAT. (Surat Laporan
Terlampir).
11. Hari Sabtu tanggal 2 Juli 2016, Bawaslu Provinsi Maluku memanggil Teradu
untuk yang kedua kalinya guna dimintai keterangan dalam klarifikasi terkait
dugaan keterlibatan yang bersangkutan dalam Tim Kampanye Pasangan Calon
Rifai Fatsey dan Antonius Lesnussa berdasarkan Laporan dan Alat Bukti yang
disampaikan oleh Pengadu;
12. Berdasarkan keterangan Klarifikasi dari Teradu yang disampaikan dan dituangkan
dalam Berita Acara oleh Bawaslu Provinsi Maluku, Teradu membantah bahwa Dia
tidak pernah masuk sebagai salah satu Anggota Tim Pemenangan maupun Tim
Kampanye Pasangan Calon Rifai Fatsey dan Antonius Lesnussa oleh karena
Teradu tidak pernah dimintai kesediaan oleh Ketua Tim Pemenangan Pasangan
Calon dengan slogan “HIKMAT” untuk masuk bahkan ada dalam Tim Pemenangan
atau Tim Kampanye dan juga Teradu tidak pernah tahu kalau namanya ada dalam
Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Rifai Fatsey dan
Antonius Lesnussa dan baru diketahui setelah dilaporkan oleh Pengadu dan
dimintai keterangan oleh Bawaslu Provinsi Maluku dalam Klarifikasi. (Berita Acara
Klarifikasi Kedua Terlampir)
13. Pada tanggal 14 Juli 2016, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku
menerima Surat Tembusan dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Selatan
Nomor : 14/KPU.BURSEL/VI/2016, Perihal Penyampaian Surat Keterangan,
Tertanggal 12 Juli 2016. (Surat Terlampir)
14. Bahwa Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Buru Selatan dengan Nomor : 13/KPU.BURSEL/VII/2016, tertanggal
12 Juli 2016 yang menerangkan bahwa setelah dilakukan Pemeriksaan dan
Penelitian terhadap Dokumen/Surat Keputusan Tim Pemenangan Pasangan Calon
Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Selatan dengan Tagline “HIKMAT” atas
nama Hakim Fatsey dan Antonius Lesnussamaka Teradu tidak termasuk, terlibat
dan/atau terdaftar sebagai Tim Pemenangan Pasangan Calon “HIKMAT”
sedangkan Calon pengganti Hakim Fatsey setelah yang bersangkutan meninggal
dunia yaitu Rifai Fatsey dan Antonius Lesnussa pada saat mendaftar tetap
memakai/menggunakan SK Tim yang sama (tidak mengalami perubahan pada
Surat Keputusan);
15. Bahwa pada tanggal 14 Juli 2016, Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerakan
Indonesia Raya (GERINDRA) Kabupaten Buru Selatan menyampaikan surat
kepada Bawaslu Provinsi Maluku dengan Nomor: 07/17/DPC-
GERINDRA/Kab.Bursel/2016, Perihal Klarifikasi, Tertanggal 4 Juli 2016 yang
ditanda tangani oleh Ketua dan Sekretaris (Surat Terlampir) yang memberikan
klarifikasi yaitu :
a. Bahwa DPC Partai Gerindra Kabupaten Buru Selatan tidak memiliki Pengurus
yang namanya Hasia Fatseyuntuk dilibatkan sebagai Tim Pemenangan
Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Selatan yang
diusung oleh DPC Partai Gerindra Kabupaten Buru Selatan.
b. Bahwa sebagai Pimpinan Tim Pemenangan Pasangan Calon yang diusung oleh
DPC Partai Gerindra Kabupaten Buru Selatan, tidak pernah merekrut salah
satu Anggota Tim yang namanya Hesia Fatsey;
16. Tanggal 14 Juli 2016, Tim Pemenangan Pasangan Calon HIKMAT Kabupaten Buru
Selatan menyampaikan surat kepada Bawaslu Provinsi Maluku dengan Nomor :
26/HIKMAT/2016, Perihal Klarifikasi, Tertanggal 4 Juli 2016 yang ditanda tangani
oleh Ketua dan Sekretaris Tim Pemenangan (Surat Terlampir) yang memberikan
klarifikasi bahwa sebagai Pimpinan Tim Pemenangan Pasangan Calon yang
diusung oleh Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Kabupaten Buru Selatan
dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Buru Selatan, tidak pernah
merekrut salah satu anggota Tim Pemenangan atas nama Hasia Fatsey;
17. Tanggal 14 Juli 2016, Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Keadilan Sejahtera
(PKS) Kabupaten Buru Selatan menyampaikan surat kepada Bawaslu Provinsi
Maluku dengan Nomor : 11/D/AW-09-PKS/1437, Perihal Klarifikasi, Tertanggal 8
Juli 2016 yang ditanda tangani oleh Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan
Cabang Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Buru Selatan (Surat Terlampir)
yang memberikan klarifikasi bahwa DPC Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten
Buru Selatan tidak memiliki Angggota serta Pengurus atas nama Hasia Fatsey, SS
untuk dilibatkan sebagai Tim Pemenangan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil
Bupati dalam Pemilukada Kabupaten Buru Selatan Tahun 2015;
18. Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku telah meminta Ketua
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Selatan untuk memberikan Klarifikasi
Tertulis melalui Surat Nomor : 043/Bawaslu-Mal/VIII/2016, Perihal Mohon
Klarifikasi Tertulis, Tertanggal 08 Agustus 2016, terkait dengan keabsahan
Jurkam Dan Penanggungjawab Pelaksanaan Kampanye Pasangan Calon “HIKMAT”
Rifai Fatsey dan Antonius Lesnussa pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati
Kabupaten Buru Selatan Tahun 2015, yang ditetapkan di Namrole pada tanggal
28 Agustus 2015 sesuai Bukti Laporan Masyarakat terhadap keterlibatan Teradu
yang adalah Anggota Panwas Kabupaten Buru sebagai Tim Pemenangan
Pasangan Calon Rifai Fatsey Dan Antonius Lesnussa (Surat Terlampir);
19. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Selatan memberikan klarifikasi
tertulis melalui Surat Nomor : 17/KPU.BURSEL/VIII/2016, Perihal Klarifikasi,
tertanggal 19 Agustus 2016, yang menerangkan bahwa setelah dilakukan
Pemeriksaan dan Penelitian terhadap seluruh surat masuk, dokumen/surat
Keputusan Tim Pemenangan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten
Buru Selatan dengan Tagline “HIKMAT” (Hakim Fatsey dan Antonius Lesnussa)
dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Selatan Tahun 2015,
yang bersangkutan (Hasia Fatsey) tidak termasuk, terlibat dan/atau terdaftar
pada Surat Masuk/Jurkam Tim HIKMAT, dokumen/keputusan sebagai Tim
Pemenangan Pasangan Calon “HIKMAT” sedangkan Calon Pengganti Hakim Fatsey
yaitu Rifai Fatsey dan Antonius Lesnussa pada saat mendaftar tetap
menggunakan SK/Struktur Tim yang sama. (Surat Klarifikasi Tertulis
Terlampir)
[2.9] Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, maka Pihak Terkait mengajukan bukti-
bukti yang diberi tanda dengan bukti TR -1 sampai dengan TR-35 sebagai berikut:
Bukti TR-1 : Fotokopi Surat Laporan ke-1 yang ditujukan kepada Ketua Bawaslu
Republik Indonesia dan Ketua Bawaslu Provinsi Maluku yang diajukan leh
Faisal Amin Mamulaty tertanggal 3 Juni 2016;
Bukti TR-2 : Poto Sosialisasi Kandidat Calon Kepala Daerah Nomor Urut 1 Rifai Fatsey-
Anthonius Lesnussa;
Bukti TR-3 : Fotokopi Formulir Model A3-KWK Daftar Pemilihan Tetap Pemilihan Bupati
dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Selatan Tahun 2015 tertanggal 2
Oktober 2015;
Bukti TR-4 : Fotokopi Pengumuman hasil tes tertulis Tim Seleksi dan Penyaringan
Calon Anggota Panwas Kota Ambon dan Kabupaten Buru nomor
04/Peng/Timsel-A.B/V/2016;
Bukti TR-5 : Fotokopi Pengumuman Hasil Tes Wawancara Calon Anggota Panwas
Kabupaten Buru Nomor 05/Peng/Timsel-A.B/V/2016 Tertanggal 24 Mei
2016;
Bukti TR-6 : Fotokopi Pengumuman hasil Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Anggota
Panwas Kabupaten Buru nomor 02/Peng/Bawaslu.Mal/VI/2016 tertanggal
1 Juni 2016;
Bukti TR-7 : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi Bawaslu Provinsi Maluku Terhadap Hesia
Fatsey tertanggal 12 Juni 2016;
Bukti TR-8 : Fotokopi Surat Tanda Lulus Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Namlea,
Pulau Buru Tahun Pelajaran Tahun 2003/2004 atas nama Hasia Fatsey
tertanggal 14 Juni 2004;
Bukti TR-9 : Fotokopi Ijazah Strata Satu Yayasan Muslim Buru Universitas Iqra Buru
Nomor 007/A.08/FS-BSINDO/IJ-UNIQBU/2010 Tertanggal 19 Agustus
2010;
BuktiTR-10 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 034/H.21/YMB/I/2016 Tentang
Pengangkatan Pegawai/Staf Yayasan Muslim Buru tertanggal 4 Januari
2016;
BuktiTR-11 : Fotokopi Surat Laporan ke-2 yang ditujukan kepada Ketua Bawaslu
Republik Indonesia dan Ketua Bawaslu Provinsi Maluku yang diajukan
oleh Faisal Amin Mamulaty tertanggal 22 Juni 2016;
Bukti TR-12 : Poto Sosialisasi Kandidat Calon Kepala Daerah Nomor Urut 1 Rifai Fatsey-
Anthonius Lesnussa sebagai bukti laporan ke 1;
Bukti TR-13 : Poto Sosialisasi Kandidat Calon Kepala Daerah Nomor Urut 1 Rifai Fatsey-
Anthonius Lesnussa sebagai bukti laporan ke 2;
Bukti TR-14 : Fotokopi bukti pengiriman laporan ke 2 ke Bawaslu Republik Indonesia;
Bukti TR-15 : Fotokopi jawaban surat laporan nomor 031/Bawaslu-Mal/VI/2016 yang
ditujukan kepada Faisal Amin Mamulaty tertanggal 25 Juni 2016 oleh
Bawaslu Provinsi Maluku;;
Bukti TR-16 : Fotokopi Surat Laporan ke-3 yang ditujukan kepada Ketua Bawaslu
Republik Indonesia dan Ketua Bawaslu Provinsi Maluku yang diajukan
oleh Faisal Amin Mamulaty tertanggal 29 Juni 2016;
Bukti TR-17 : Fotokopi Surat Pengantar Nomor 06/SP/TPP-HIKMAT/VIII/2015 ditujukan
kepada KPU Kabupaten Buru Selatan oleh Tim Pemenangan Pasangan
HIKMAT Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Buru Selatan
Periode 2016-2021 tertanggal 29 Agustus 2015;
Bukti TR-18 : Fotokopi surat Juru Kampanye dan Penanggung Jawab Pelaksana
Kampanye Tim Pemenangan Pasangan HIKMAT tanggal 28 Agustus 2015;
Bukti TR-19 : Fotokopi Surat Keputusan TIM Pemenangan Pasangan HIKMAT Kordinator
Kecamatan dan Penanggung Jawab Pelaksanaan Kampanye Tingkat
Kecamatan dan Tingkat Desa tertanggal 28 Agustus 2015 dengan wilayah
kampanye Kecamatan Namrole;
Bukti TR-20 : Fotokopi Fotokopi Surat Keputusan TIM Pemenangan Pasangan HIKMAT
Kordinator Kecamatan dan Penanggung Jawab Pelaksanaan Kampanye
Tingkat Kecamatan dan Tingkat Desa tertanggal 28 Agustus 2015 dengan
wilayah kampanye Kecamatan Ambalau;
Bukti TR-21 : Fotokopi Surat Keputusan TIM Pemenangan Pasangan HIKMAT Kordinator
Kecamatan dan Penanggung Jawab Pelaksanaan Kampanye Tingkat
Kecamatan dan Tingkat Desa tertanggal 28 Agustus 2015 dengan wilayah
kampanye Kecamatan Waesama;
Bukti TR-22 : Fotokopi Surat Keputusan TIM Pemenangan Pasangan HIKMAT Kordinator
Kecamatan dan Penanggung Jawab Pelaksanaan Kampanye Tingkat
Kecamatan dan Tingkat Desa tertanggal 28 Agustus 2015 dengan wilayah
kampanye Kecamatan Leksula;
Bukti TR-23 : Fotokopi Surat Keputusan TIM Pemenangan Pasangan HIKMAT Kordinator
Kecamatan dan Penanggung Jawab Pelaksanaan Kampanye Tingkat
Kecamatan dan Tingkat Desa tertanggal 28 Agustus 2015 dengan wilayah
kampanye Kecamatan Kepulauan Madan;
BuktiTR-24 : Fotokopi Surat Keputusan TIM Pemenangan Pasangan HIKMAT Kordinator
Kecamatan dan Penanggung Jawab Pelaksanaan Kampanye Tingkat
Kecamatan dan Tingkat Desa tertanggal 28 Agustus 2015 dengan wilayah
kampanye Kecamatan Fenafafan;
BuktiTR-25 : Fotokopi Bukti Laporan Ketiga SK Tim Pemenangan Kandidat Calon Kepala
Daerah Tahun 2015 Pasangan Calon Nomor Urut 1 Rifai Fatsey-Anthonius
Lesnussa;
Bukti TR-26 : Fotokopi Bukti Laporan Ketiga SK Tim Pemenangan Kandidat Calon Kepala
Daerah Tahun 2015 Pasangan Calon Nomor Urut 1 Rifai Fatsey-Anthonius
Lesnussa Nampak Nama Hesia Fatsey berada di nomor urut 12;
Bukti TR-27 : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi Bawaslu Provinsi Maluku Terhadap Hesia
Fatsey tertanggal 2 Juli2016;
Bukti TR-28 : Fotokopi Penyampaian surat keterangan Nomor 14/KPU.BURSEL/VI/2016
dari KPU Kabupaten Buru Selatan yang ditujukan kepada Hasia Fatsey
tertanggal 12 Juli 2016;
Bukti TR-29 : Fotokopi Surat Keterangan Nomor 13/KPU.BURSEL/VII/2016 yang
dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Buru Selatan diwakili oleh Ketua Said
Sabi tertanggal 12 Juli 2016;
Bukti TR-30 : Poto Tim Pemenangan Pasangan HIKMAT Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Kabupaten Buru Selatan Periode 2016-2021;
Bukti TR-31 : Fotokopi Surat Klarifikasi nomor 07/17/DPC-
GERINDRA/Kab.Bursel/2016 yang ditujukan kepada Ketua Bawaslu
Provinsi Maluku oleh DPC Gerindra Kabupaten Buru Selatan tertanggal 4
Juli 2016;
Bukti TR-32 : Fotokopi Surat Klarifikasi Nomor 26/HIKMAT/2016 yang ditujukan kepada
Ketua Bawaslu Provinsi Maluku tertanggal 4 Juli 2016;
BuktiTR-33 : Fotokopi Surat Klarifikasi nomor 11/D/AW-09-PKS/X/1437 yang
ditujukan kepada Ketua Bawaslu Provinsi Maluku tertanggal 8 Juli 2016;
BuktiTR-34 : Fotokopi surat Badan Pengawas Pemilu Provinsi Maluku mohon klarifikasi
tertulis nomor 043/Bawaslu-Mal/VIII/2016 yang ditujukan kepada ketua
KPU Kabupaten Buru Selatan tertanggal 8 Agustus 2016;
Bukti TR-35 : Fotokopi Surat Klarifikasi KPU Kabupaten Buru Selatan Nomor
17/KPU.BURSEL/VIII/2016 yang ditujukan kepada Ketua Bawaslu
Provinsi Maluku tertanggal 19 Agustus 2016;
[3.0] Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang
terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang
merupakan satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putus
V. PERTIMBANGAN PUTUSAN
[4.1] Menimbang pengaduan Pengadu pada pokoknya mendalilkan bahwa, Teradu
melanggar kode etik atas perbuatannya sebagai berikut:
[4.1.1] Bahwa Teradu selaku anggota Panwas Kabupaten Buru menggunakan KTP
palsu saat mendaftar sebagai calon hingga ditetapkan sebagai anggota Panwas
Kabupaten Buru. Teradu baru memiliki identitas Kabupaten Baru sesuai Surat
Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia (SKPWNI) No. 8109/10062016/002 pada
10 Juni 2016;
[4.1.2] Bahwa Teradu juga aktif sebagai anggota Tim Kampanye Pasangan Calon
(Paslon) dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Buru Selatan Tahun 2015 Nomor
Urut 1 Rifai Fatsey dan Antonius Lesnussa;
[4.2] Menimbang jawaban dan keterangan Teradu pada pokoknya menolak seluruh
dalil pengaduan Pengadu;
[4.2.1] Teradu menyatakan bahwa KTP yang digunakan untuk mendaftar adalah asli.
Terbukti tim seleksi calon anggota Panwas menetapkan Teradu lolos tahapan
administrasi dalam seleksi calon anggota Panwas. Demikian juga dalam tahapan
menerima masukan dari masyarakat yang diumumkan kepada publik. Tidak satupun
tim seleksi memeroleh masukan atau keberatan apapun dari masyarakat/publik atas
nama Teradu. Teradu dipanggil sebanyak 2 (dua) kali oleh Bawaslu Provinsi Maluku
untuk diklarifikasi, dengan hasil bahwa Teradu dinyatakan Memenuhi Syarat
administrasi sebagai anggota Panwas. Atas dasar itu, dalil Pengadu yang menyatakan
Teradu menggunakan KTP atau identitas palsu sama sekali tidak benar;
[4.2.2] Bahwa terkait dalil Pengadu bahwa Teradu aktif sebagai tim kampanye adalah
tidak benar. Berdasrkan Surat Keterangan KPU Buru Selatan, pada pokoknya
menyatakan bahwa nama Teradu tidak tercantum dalam Daftar Tim Kampanye
Paslon Nomor Urut 1 atas nama Rifai Fatsey dan Anthonius Lesnussa dalam Pemilu
Bupati dan Wakil Bupati Buru Selatan Tahun 2015. Hal tersebut diperkuat dengan
Surat Klarifikasi Tim Kampanye Paslon serta Surat Keterangan dari Pimpinan Partai
Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebagai partai pengusung Paslon Nomor
Urut 1 atas nama Rifai Fatsey dan Anthonius Lesnussa yang menyatakan nama
Teradu tidak ada dalam Daftar Tim Kampanye. Teradu tidak pernah aktif dalam
kampanye atau usaha lain untuk membantu memenangkan pasangan calon tertentu;
[4.3.] Menimbang jawaban dan keterangan para pihak, alat bukti, dokumen, serta
fakta dalam sidang pada 8 Oktober 2016, DKPP berpendapat:
[4.3.] Menimbang jawaban dan keterangan para pihak, alat bukti, dokumen,
sebagaimanafakta yang terungkap dalam sidang pada 8 Oktober 2016, DKPP
berpendapat:
[4.3.1] Bahwa Pengadu telah melaporkan Teradu ke Bawaslu Provinsi Maluku
sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut yakni 3 Juni 2016, 22 Juni 2016, dan 29 Juni
2016, terkait dugaan pemalsuan identitas KTP dan KK (Kartu Keluarga) saat
mendaftar sebagai calon hingga ditetapkan sebaga anggota Panwas Kabupaten Buru.
Teradu diduga terlibat sebagai Tim Kampanye Paslon Urut 1 atas nama Rifai Fatsey
dan Anthonius Lesnussa dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Buru Selatan Tahun
2015. Melalui Surat No. 0249/K.Bawaslu/PM.06.00/VI/2016 tanggal 29 Juni 2016,
Bawaslu memerintahkan kepada Bawaslu Provinsi Maluku untuk memproses laporan
Pengadu atas nama Faisal Mamulaty tersebut. Atas perintah tersebut, Bawaslu
Provinsi Maluku pada 12 Juni 2016 melakukan klarifikasi dengan memanggil Teradu.
Berdasarkan hasil klarifikasi diperoleh keterangan: (1) Bahwa Teradu telah menetap
di Ibu Kota Kabupaten Buru Namlea sejak kelas 1 SMA tahun 2001, sementara
identitas KTP pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) diterbitkan
pada tahun 2012; dan (2) Bahwa nama Teradu juga tercantum dalam Kartu Keluarga
(KK) atas nama Taibah Bachta yang diterbitkan oleh Disdukcapil pada tahun 2014.
Dalil Pengadu yang menyatakan Teradu menggunakan KTP palsu saat mendaftar
sebagai Calon Anggota Panwaslih Kabupaten Buru, menurut DKPP tidak berdasar
serta tidak didukung dengan alat bukti yang kuat. Dokumen KTP Teradu selain
dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang (Disdukcapil Kabupaten Buru Selatan)
juga belum ada satu putusan pengadilan yang menyatakan bahwa KTP Teradu adalah
palsu atau tidak sah. Berdasarkan hal tersebut itu, Teradu tidak terbukti melanggar
asas jujur sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf b Peraturan Bersama KPU,
Bawaslu, dan DKPP Nomor 13, Nomor 11, dan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode
Etik Penyelenggara Pemilihan Umum. Teradu memenuhi ketentuan Undang-undang
Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum Pasal 85 huruf g,
yang mensyaratkan, “calon anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas
Kabupaten/Kota, dan Panwas Kecamatan, serta Pengawas Pemilu Lapangan adalah
berdomisili di Wilayah Republik Indonesia untuk anggota Bawaslu, di wilayah Provinsi
yang bersangkutan untuk anggota Bawaslu Provinsi, atau di wilayah Kabupaten/Kota
yang bersangkutan untuk anggota Panwas Kabupaten/Kota yang dibuktikan dengan
Kartu Tanda Penduduk”;
[4.3.2.] Bahwa dalil aduan Pengadu yang menyatakan Teradu terlibat dalam Tim
Pemenangan Paslon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 Rifai Fatsey dan Antonius
Lesnussa yang menggantikan pasangan calon Bupati Hakim Fatsey karena meninggal
dunia dengan calon Wakil Bupati Antonius Lesnussa (HIKMAT), menurut DKPP tidak
terbukti. Dalam dokumen Keputusan Tim Pemenangan Paslon HIKMAT No.
01/KPTS/HIKMAT/VII/2015 tentang Tim Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan
Wakil Bupati pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru
Selatan 2016-2021, tidak terdapat nama Hesia Fatsey sebagaimana didalilkan
Pengadu. Hal tersebut diperkuat dengan Surat KPU No. 14/KPU.BURSEL/VI/2016,
yang menerangkan bahwa setelah memeriksa dan meneliti Surat Keputusan Tim
Pemenangan Pasangan HIKMAT dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten
Buru Selatan Tahun 2015 tidak ditemukan nama Hesia Fatsey sebagai Tim
Pemenangan Pasangan Calon. Pembuktian Teradu didukung dengan Surat Tim
Kampanye Paslon, surat Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebagai
partai politik pengusung Paslon yang menerangkan nama Teradu tidak termasuk
sebagai Tim Kampanye. Pergantian pasangan calon Bupati akibat meninggalnya
Hakim Fatsey dengan Rifai Fatsey berpasangan Anthonius Lesnussa tidak mengubah
Tim Kampanye dan tetap menggunakan SK Tim Kampanye HIKMAT;
[4.3.3] Bahwa untuk membuktikan dalil aduan Pengadu, dalam persidangan DKPP,
Pengadu menunjukkan bukti foto keterlibatan Teradu dalam suatu kampanye Paslon
Nomor Urut 1 Rifai Fatsey dan Anthonius Lesnussa. Teradu sempat menyangkal
dengan menyatakan bahwa dalam foto tersebut bukan diri Teradu. Setelah
ditunjukkan beberapa lembar foto dan video yang diperoleh dari hasil klarifikasi
Bawaslu Provinsi Maluku pada 12 Juni 2016, Teradu mengakui jika yang ada di
dalam gambar foto dan video rekaman tersebut adalah benar diri Teradu. Keberadaan
Teradu dalam forum tersebut adalah dalam kapasitasnya sebagai warga negara biasa
yang berusaha meramaikan forum. Teradu tidak mengetahui jika hal tersebut adalah
acara sosialisasi yang digelar Pasangan Calon Nomor Urut 1. Pada keterangan lainnya
Teradu menjelaskan bahwa kehadiran Teradu di atas panggung kampanye akbar
pasangan calon nomor urut 1 dalam rangka melaksanakan amanat keluarga untuk
mendampingi pasangan calon Rifai Fatsey dalam hal makan dan minum. Mengingat
ayahanda Teradu atas nama Hakim Fatsey sebagai calon Bupati yang digantikan oleh
Rifai Fatsey, dinilai meninggal dunia secara tidak wajar. Untuk alasan kehati-hatian,
keluarga mempercayakan kepada diri Teradu untuk melakukan pendampingan
kepada pasangan calon Bupati Nomor Urut 1 atas nama Rifai Fatsey dan Anthonius
Lesnussa untuk menjaga dan menghindari terjadinya kembali hal-hal seperti yang
menimpa ayah Teradu hingga meninggal dunia. Pendampingan yang dilakukan
Teradu terhadap pasangan calon Bupati Nomor urut 1 sebagai respons atas peristiwa
sebelumnya yang menyebabkan ayah Teradu sebagai paslon bupati yang meninggal
dunia, sesungguhnya sesuatu hal yang dapat dibenarkan menurut hukum dan etika.
Peristiwa tersebut terjadi di Kabupaten Buru Selatan pada pemilihan pemilihan
kepala daerah serentak yang dilaksanakan 9 Desember 2015 yang baik dari segi
waktu maupun tempat kejadian berada di luar dari wilayah tugas Teradu sebagai
Panwaslih Kabupaten Buruh. DKPP Berpendapat, sikap Teradu yang tidak konsisten
dengan keterangan yang berbeda-beda mengekpresikan sikap ketidakjujuran dalam
menjelaskan peristiwa sebenarnya bertentangan dengan Peraturan Bersama KPU,
Bawaslu, dan DKPP Nomor 13, Nomor 11, dan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode
Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, Pasal 5 huruf a asas jujur yang seharusnya
menjadi sikap dasar penyelenggara pada setiap keadaan yang dihadapinya. Dalam
kerangka peningkatan kualitas integritas dan kemampuan profesionalitas tugas-tugas
pengawasan, DKPP memandang perlu bagi Bawaslu Provinsi Maluku melakukan
pembinaan dan supervisi khusus kepada Teradu dan anggota Panwas pada
umumnya;
[4.4.] Menimbang dalil Pengadu selebihnya dalam Putusan ini, DKPP tidak perlu
menanggapi.
MEMUTUSKAN
1. Mengabulkan pengaduan Pengadu untuk sebagian;
2. Menjatuhkan sanksi berupa Peringatan Keras kepada Hasia Fatsey selaku
anggota Panwas Kabupaten Buru Provinsi Maluku sejak dibacakannya Putusan
ini;
3. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk
Melaksanakan Putusan ini; dan
4. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk
mengawasi pelaksanaan Putusan ini.
Demikian diputuskan dalam Rapat Pleno oleh 6 (Anggota) anggota Dewan
Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.
selaku Ketua merangkap Anggota, Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H., Pdt. Saut
Hamonangan Sirait, M.Th., Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si., Ida Budhiati, S.H.,
M.H. dan Endang Wihdatiningtyas,S.H., masing-masing sebagai Anggota, pada hari
Kamis tanggal Tujuh Belas Bulan Nopember tahun Dua Ribu Enam Belas, dan
dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari ini, Kamis
tanggal Satu bulan Desember tahun Dua Ribu Enam Belas oleh Prof. Dr. Jimly
Asshiddiqie, S.H. selaku Ketua merangkap Anggota, Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H.,
M.H., M.Si, Dr. Valina Singka Subekti, M.Si., Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th., Dr.
Nur Hidayat Sardini, M.Si., dan Ida Budhiati, S.H., M.H. masing-masing sebagai
Anggota, dengan dihadiri oleh Pengadu dan dihadiri Para Teradu.
KETUA
ttd
Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.
ANGGOTA
Ttd Ttd
Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H. Dr. Valina Singka Subekti, M.Si.
Ttd Ttd
Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th. Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si.
Ttd Ttd
Endang Wihdatiningtyas, S.H. Ida Budhiati, S.H., M.H.
Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan
yang sama bunyinya.
SEKRETARIS PERSIDANGAN
AHMAD KHUMAIDI
