Arsip Putusan DKPP RI

PUTUSAN Nomor. 64/DKPP-PKE-V/2016 DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA Memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir Pengaduan Nomor 73/V- P/L-DKPP/2016 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 64/DKPP-PKE-V/2016, menjatuhkan Putusan atas dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum yang diajukan oleh:

[1.1] PENGADU Nama : Lauritzke Mantulamenten Pekerjaan : Advokat Alamat : Tiakur Kabupaten Maluku Barat Daya ----------------------------------SELAKU KUASA DARI------------------------------------ Nama : Barnabas Orno Pekerjaan : Calon Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya Alamat : Tiakur Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku Nama : Benyamin Thomas Noach Pekerjaan : Calon Wakil Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku Alamat : Tiakur Kabupaten Maluku Barat Daya Selanjutnya disebut sebagai---------------------------------------------------- Pengadu ;

TERHADAP [1.2] TERADU 1. Nama : Kristiaan Litualy Talupoor Jabatan : Ketua Panwas Kab. Maluku Barat Daya Alamat Kantor : Tiakur Kec. Moa Kab. Maluku Barat Daya 1  Selanjutnya disebut sebagai----------------------------------------------------- Teradu I; 2. Nama : Damianus Ohoilulin Jabatan : Anggota Panwas Kab. Maluku Barat Daya Alamat Kantor : Tiakur Kec. Moa Kab. Maluku Barat Daya Selanjutnya disebut sebagai------------------------------------------------------Teradu II; 3. Nama : Eliams Ilintutu Jabatan : Anggota Panwas Kab. Maluku Barat Daya Alamat Kantor : Tiakur Kec. Moa Kab. Maluku Barat Daya Selanjutnya disebut sebagai-----------------------------------------------------Teradu III; [1.3] Membaca pengaduan Pengadu; Mendengar keterangan Pengadu; Mendengar jawaban Para Teradu; Mendengar keterangan Saksi; Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti yang diajukan Pengadu dan Para Teradu.

Pengadu telah mengajukan pengaduan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut DKPP) dengan Pengaduan Nomor 73/I-P/L-DKPP/2016, yang diregistrasi dengan Perkara Nomor: 64/DKPP-PKE-V/2016, yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut: [2.1] POKOK PENGADUAN PENGADU Bahwa pengadu telah menyampaikan aduan tertulis kepada DKPP dan disampaikan secara lisan di muka sidang tanggal 16 Februari 2016 yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut: 1. Bahwa pada tanggal 27 September 2015 Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Nikolas Johan Kilikily, S.Th dan Drs. Johanis Hendrik Frans telah membuat laporan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya terkait adanya pergantian pegawai Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya yang dilakukan oleh Petahana/ incumbent Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Barnabas Orno- Benyamin Thomas); 2. Berdasarkan hasil kajian laporan tersebut, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya mengeluarkan Surat keputusan Nomor: 105/KPU.MBD.029/ X/2015, yang pada pokoknya menyatakan Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Drs. Barnabas Orno dan Benyamin Thomas Noach, ST tidak terbukti melakukan pelanggaran; 2 3. Berdasarkan keputusan KPU Kabupaten Maluku Barat Daya tersebut, Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 menyampaikan laporan tertulis kepada Panwas Kabupaten Maluku Barat Daya, tertanggal 22 Oktober 2015; 4. Berdasarkan syarat formal dan materil, laporan dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 telah melebihi batas waktu 7 (tujuh) hari setelah terjadi atau diketahuinya pelanggaran. Namun para Teradu telah menjadikan laporan tersebut menjadi temuan dengan Nomor: 02/TM/PILBUP/XI/2015; 5. Para teradu hanya memberikan salinan hasil kajian dan rekomendasi tersebut kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3. Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang dijadikan terlapor oleh pelapor tidak diberikan; 6. Para teradu terbukti telah melanggar asas jujur, asas adil, asas kepastian hukum, asas kepentingan umum, asas keterbukaan dan asas profesionalitas serta asas proporsionalitas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu jo Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode etik Penyelenggara Pemilihan Umum. [2.2] PETITUM PENGADU Bahwa berdasarkan uraian di atas, para Pengadu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berdasarkan kewenangannya untuk memutus hal-hal sebagai berikut: 1. Memeriksa peristiwa pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh para teradu; 2. Menjatuhkan sanksi etik kepada para Teradu selaku Ketua dan Anggota Panwas Kabupaten Maluku Barat Daya; 3. Apabila Majelis DKPP menetapkan lain, mohon menjatuhkan putusan seadil-adilnya. [2.3] BUKTI PENGADU Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para pengadu mengajukan alat bukti tertulis dan barang bukti yang diberi tanda dengan bukti P-1 sampai P-18 sebagai berikut: NO KODE BUKTI KETERANGAN 1 Bukti P-1 Rekomendasi Panwas Nomor : 114/PANWAS-MBD/XI/2015, Perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan, tertanggal 25 November 2015; 2 Bukti P-2 Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat DayaNomor: 136/KPU-MBD-029/XII/2015, perihal Tindak Lanjut Rekomendasi Panwas Kabupaten MBD, tertanggal 07 Desember 2015; 3 Bukti P-3 Surat Pengantar Panitia Pengawas Bupati dan Wakil BupatiKabupaten Maluku Barat Nomor : 23/PANWAS- 3  MBD/SP/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015, yang diterima oleh DICKY MAILOA tertanggal 18 Desember 2015; 4 Bukti P-4 Keputusan Bupati Maluku Barat Daya Nomor : 821.2-35 Tahun 2015 tentang Pemberhentian dari Jabatan Struktural atas nama EROS JACOB AKSE, S.Si., MM.Apt. tanggal 02 September 2015; 5 Bukti P-5 Keputusan Bupati Maluku Barat Daya Nomor: 821.24-352 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural atas nama DORA SITANIA. S.Sos. tanggal 02 September 2015; 6 Bukti P-6 Surat Keputusan Bupati Maluku Barat Daya Nomor : 821.2183b Tahun 2015 tentang Pemberhentian Dari Jabatan Struktural atas nama JAMES RICHARD J. LIKKO, SE, tanggal 18 Agustus 2015; 7 Bukti P-7 Surat Keputusan Bupati Maluku Barat Daya Nomor: 821.23183Tahun 2015 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil atas nama DANIEL SAKNOHSIWY, tanggal 22 Agustus 2015; 8 Bukti P-8 Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten MalukuBarat Daya Nomor : 28/Kpts/KPU.MBD-029/VIII/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2015, tanggal 24 Agustus 2015; 9 Bukti P-9 Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten MalukuBarat Daya Nomor: 29/Kpts/KPU.MBD-029/VIII/2015 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2015, tanggal 25 Agustus 2015; 10 Bukti P-10 Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.81/1503/OTDA,Perihal Penyampaian Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.81-263 Tahun 2011 dan Nomor 132.81-264 Tahun 2011 yang ditujukan kepada Gubernur Maluku tertanggal 12 April 2011; 11 Bukti P-11 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan SuaraDi Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2015, tanggal 18 Desember 2015; 12 Bukti P-12 Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten MalukuBarat Daya Nomor : 37/Kpts/KPU.MBD-029/XII/2015 4  tentang Selisih Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2015, tanggal 18 Desember 2015; 13 Bukti P-13 Surat Izin Gubernur Maluku Nomor : 270-87 Tahun 2015, beserta lampirannya, untuk antara lain;“Mengikuti Kegiatan Kampanye Pemilihan Calon Bupati danWakil Bupati Maluku Barat Daya Tahun 2015 sesuaiperubahan jadwal terlampir”; [2.4] PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU TERHADAP POKOK ADUAN PENGADU 1. Panwas Kabupaten Maluku Barat Daya telah menerima laporan Tim Kampanye Nikolas Johan Kilikily, S.Th dan Drs. Johannis Hendrik Frans. Setelah dilakukan kajian oleh Panwas Kabupaten Maluku Barat Daya, laporan tersebut tidak memenuhi syarat formal dan materil sebagaimana diatur dalam Pasal 32 Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2014. Karena waktu pelaporan telah melebihi batas waktu 7 (tujuh) hari setelah diketahui terjadinya pelanggaran. Namun laporan tersebut menjadi temuan oleh Panwas Kabupaten Maluku Barat Daya; 2. Panwas Kabupaten Maluku Barat Daya telah meminta keterangan atau klarifikasi dari terlapor dan saksi-saksi. Panwas Kabupaten Maluku Barat Daya mengeluarkan Rekomendasi bahwa „patut diduga‟ adanya Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu; 3. Berdasarkan Pasal 45 Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2014, Panwas Kabupaten Maluku Barat Daya hanya mewajibkan Panwas untuk mengumumkan status temuan ke dalam Formulir A.12 dan diumumkan atau ditempel di dinding Kantor Sekretariat; 4. Para teradu memberikan salinan hasil kajian dan rekomendasi kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3 karena Pasangan Caon Nomor Urut 3 meminta kepada para Teradu. Para Teradu tidak pernah berprasangka bahwa hal tersebut akan disalahgunakan oleh pasangan calon lain. Para teradu tidak berniat mengesampingkan aspek transparansi seperti yang didalilkan para Pengadu. [2.5] PETITUM TERADU Berdasarkan uraian di atas, Para Teradu meminta kepada Majelis Sidang DKPP yang memeriksa dan mengadili pengaduan a quo untuk memberikan Putusan sebagai berikut: 1. Menolak pengaduan Para Pengadu untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Para Teradu tidak melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu; 3. Merehabilitasi nama baik Para Teradu; dan 5 4. Apabila majelis DKPP berkeyakinan lain, mohon Putusan seadil-adilnya. [2.6] BUKTI TERADU NO KODE KETERANGAN BUKTI 1. T-1 Surat penerusan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu Nomor. 02/TM/PILBUP/A.9/XI/2015, tertanggal 25 November 2015; 2. T-2 Kajian laporan Nomor. 02/TM/PILBUP/A.9/XI/2015 form model A.8, tetanggal 25 November 2015; 3 T-3 Surat laporan pelanggaran pemilu oleh pasangan calon nomor urut 1, Laporan Nomor.08/TimPem-NJ/X/2015, tertanggal 22 Oktober 2015; 4 T-4 SuratKeputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor.28/Kpts/KPU.MBD-029/VIII/2015 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2015, tertanggal 24 Agustus 2015; 5 T-5 Hasil Laporan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor. 105/KPU-MBD-029/X/2015 Model PAP-2A, tertanggal 14 Oktober 2015; 6 T-6 Surat Undangan Klarifikasi Nomor. 01/Div-PP/Panwas- MBD/X/2015 kepada Eros Jacob Akse, S.Si., MM. Apt, tertanggal 28 Oktober 2015; 7 T-7 Surat Undangan Klarifikasi Nomor. 02/Div-PP/Panwas- MBD/X/2015 kepada Alexander Harys Masela, tertanggal 4 November 2015; 8 T-8 Surat Undangan Klarifikasi Nomor. 03/Div-PP/Panwas- MBD/X/2015 kepada James Richard J.Likko, SE tertanggal 2 November 2015; 9 T-9 Surat Undangan Klarifikasi Nomor. 09/Div-PP/Panwas- MBD/XI/2015 kepada Ketua KPU Kabupaten Maluku Barat Daya , tertanggal 23 November 2015; 10 T-10 Surat Undangan Klarifikasi Nomor. 17/Div-PP/Panwas- MBD/XI/2015 kepada Sarjon Udimera, tertanggal 24 November 2015; 11 T-11 Surat Keputusan Bupati Maluku Barat Daya Nomor.821.2-351- Tahun 2015 Tentang Pemberhentian Dari Jabatan Struktural, tertanggal 2 September 2015; 12 T-12 Surat Pernyataan Pelantikan Nomor-214-Tahun 2015, tertanggal 3 September 2015; 6  13 T-13 Surat Keputusan Bupati Maluku Barat Daya Nomor.824.2-166- Tahun 2015 Tentang Pemindahan Pegawai Negeri Sipil Bupati Maluku Barat Daya, tertanggal 11 September 2015;

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan pengaduan Pengadu adalah terkait dengan dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Para Teradu; [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut sebagai DKPP) terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagaimana berikut: Kewenangan DKPP [3.3] Menimbang bahwa DKPP dibentuk untuk menegakkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Hal demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 109 ayat (2) UU Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu yang menyebutkan: “DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota Pengawas Pemilu Lapangan dan anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri”. Selanjutnya ketentuan Pasal 111 ayat (4) UU Nomor 15 Tahun 2011 mengatur wewenang DKPP untuk a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan; b. Memanggil Pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; dan c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik. Ketentuan tersebut di atas, diatur lebih lanjut dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum yang menyebutkan: “ Penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP”. [3.4] Menimbang bahwa pengaduan Pengadu berkait dengan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus pengaduan a quo; Kedudukan Hukum [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (1) UU 15/2011 juncto Pasal 4 ayat (1) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik 7 Penyelenggara Pemilihan Umum, pengaduan dugaan adanya pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas Pengadu kepada DKPP. Selanjutnya ketentuan tersebut di atas diatur lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 sebagai berikut: “Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh: a. Penyelenggara Pemilu; b. Peserta Pemilu; c. Tim kampanye; d. Masyarakat; dan/atau e. Pemilih”. [3.6] Menimbang bahwa Para Pengadu adalah warga masyarakat sekaligus peserta pemilihan yang memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; [3.7] Menimbang bahwa DKPP berwenang untuk mengadili pengaduan a quo, Para Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan;

[4.1] Menimbang pengaduan Pengadu pada pokoknya mendalilkan bahwa Para Teradu I, II, dan III telah melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu. Berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor: 105/ KPU.MBD.029/X/2015, Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Johan Kilikily,S.Th dan Drs. Johanis Hendrik Frans, tertanggal 22 Oktober 2015 membuat laporan kepada Panwas Kabupaten Maluku Barat Daya terkait adanya pergantian pegawai Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya yang dilakukan oleh Petahana/incumbent Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Barnabas Orno-Benyamin Thomas). Hasil Kajian Panwas Kabupaten Kabupaten Maluku Barat Daya dengan Laporan Nomor: 02/TM/PILBUP/XI/2015 tersebut hanya diberikan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3. Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebagai pihak terlapor tidak mendapatkan salinan tersebut. Para teradu telah melanggar asas jujur, adil, kepastian hukum, kepentingan umum, keterbukaan, profesionalitas dan asas proporsionalitas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu jo Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum. [4.2] Menimbang keterangan dan jawaban Para Teradu bahwa Panwas Kabupaten Maluku Barat Daya telah menerima laporan dari Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Fredy Moses Ulemlem, S.H, tertanggal 22 Oktober 2015 terkaitadanya 8 pergantian pegawai Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya yang dilakukan oleh Petahana/incumbent Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Barnabas Orno-Benyamin Thomas). Setelah dicermati laporan tersebut tidak memenuhi syarat formal dan materiil. Karena laporan tersebut sudah melebihi batas waktu 7 (tujuh) hari pada saat peristwa pelanggaran telah terjadi. Para teradu memutuskan untuk menjadikan laporan tersebut menjadi Temuan Nomor: 02/TM/PILBUP/XI/2015, tertanggal 4 November 2015. Pasal 45 Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2014 hanya mewajibkan Panwas untuk mengumumkan status temuan ke dalam Formulir A.12 di papan pengumuman Kantor Sekretariat. Oleh karena Pasangan Calon Nomor Urut 3 meminta salinan hasil kajian dan Rekomendasi tersebut maka Para Teradu memberikannya. Para Teradu tidak memiliki prasangka buruk bahwa hal tersebut dapat disalahgunakan pasangan calon lainnya. Para Teradu tidak berniat mengesampingkan aspek transparansi yang telah didalilkan pengadu; [4.3] Menimbang keterangan para pihak, fakta persidangan, dan bukti-bukti yang disampaikan dalam sidang pemeriksaan, bahwa sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan, prosedur dan mekanisme pemberitahuan atau pengumuman dari status laporan dari pengaduan yang diterima, Panwas tidak diharuskan untuk mengirim hasil laporan secara langsung kepada pelapor maupun terlapor. Panwas cukup menempelkan hasil temuan di papan pengumuman yang tersedia di Kantor Sekretariat Panwas, dan sesuatu ketentuan sudah dianggap sudah memenuhi syarat. Pemanfaatan pasangan calon lain untuk menjatuhkan Panwas, tidak dapat dijadikan sebagai dalil sebagai pelanggaran etika penyelenggara Pemilu bagi penyelenggara Pemilu dalam perkara a quo, sejauh seluruh proses yang ditempuh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan, dan hasil kajianberdasarkan fakta dan penilaian yang obyektif. Dalil pengadu tidak beralasan dan para Teradu terbukti tidak melanggar kode etik penyelengara pemilu. Namun, meskipun prosedur dan mekanisme telah sesuai, tiap-tiap penyelenggara pemilu seharusnya tidak hanya pada kesimpulan „telah memenuhi‟ prosedur, tetapi harus senantiasa dikuasai semangat untuk pencapaian yang lebih dari persyaratan semata. Para penyelenggara, sangat perlu menyadari pentingnya maksimalisasi proses yang akan memberikan hasil terbaik. Etika senantiasa mendorong dan sangat memberi tempat terhormat yang paling mulia, manakala seseorang melaksanakan tugas yang „melampaui kewajibannya‟, tetapi tidak pernah melampaui kewenangannya. Kepada orang-orang yang demikianlah layak disampaikan ucapan terima kasih, yang seharusnya dimiliki setiap penyelengara negara, khususnya para penyelenggara Pemilu. [4.4] Menimbang dalil Pengadu selebihnya, DKPP tidak perlu menanggapi dalam Putusan ini.

9 Berdasarkan penilaian atas fakta dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan Pengadu, memeriksa jawaban dan keterangan Para Teradu, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan Pengadu dan Para Teradu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa: [5.1] Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili pengaduan Pengadu; [5.2] Para Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; [5.3] Para Teradu tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu; [5.4] Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, DKPP harus merehabilitasi nama baik Para Teradu.

1. Menolak Pokok Aduan Pengadu untuk Seluruhnya 2. Merehabilitasi Teradu I atas nama Kristiaan Litualy Talupoor sebagai ketua merangkap anggota Panwas Kabupaten Maluku Barat Daya, Teradu II atas nama Damianus Ohoilulin, Teradu III atas nama Eliams Ilintutu masing-masing sebagai anggota Panwas Kabupaten Maluku Barat Daya; 3. Memerintahkan Bawaslu Provinsi Maluku untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak dibacakan; dan 4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilu untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini. Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 5 (lima) anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. selaku Ketua merangkap Anggota; Dr. Valina Singka Subekti, M.Si., Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th., Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si., dan Endang Wihdatiningtyas, S.H., dan masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis tanggal Dua puluh Lima Februari tahun Dua Ribu Enam Belas dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari ini Selasa tanggal Satu bulan Maret tahun Dua Ribu Enam Belas oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH., sebagai Ketua merangkap Anggota, Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H., Dr. Valina Singka Subekti, M.Si., Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si., Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th., Endang Wihdatiningtyas, S.H., dan Ida Budhiati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Anggota, dengan dihadiri oleh Pengadu/kuasanya dan dihadiri Para Teradu/Kuasanya. KETUA ttd 10  Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. ANGGOTA Ttd Ttd Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H. Dr. Valina Singka Subekti, M.Si. Ttd Ttd Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th. Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si. Ttd Ttd Endang Wihdatiningtyas, S.H. Ida Budhiati, S.H., M.H. Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya. SEKRETARIS PERSIDANGAN Dr. Osbin Samosir, M.Si. 11