Arsip Putusan DKPP RI

PUTUSAN Nomor 207/DKPP-PKE-VII/2018 DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA DEMI KEADILAN DAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU Memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir Pengaduan Nomor 219/I-P/L-DKPP/2018 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 207/DKPP-PKE- VII/2018, menjatuhkan Putusan dugaan pelanggaran kode etik yang diajukan oleh:

[1.1] PENGADU Nama : Siotaraizoho Gaho Pekerjaan/Lembaga : DPC PDI Perjuangan Kabupaten Nias Selatan Alamat : Desa Hilionaha, Kabupaten Nias Selatan MEMBERIKAN KUASA KEPADA Nama : Mukami E.W. Bali Pekerjaan/Lembaga : Wakil Sekretaris Internal DPC PDI Perjuangan Kabupaten Nias Selatan Alamat : Jln. Saonigeho Km.1, Kelurahan Pasar Telukdalam Kecamatan Telukdalam, Kabupaten Nias Selatan Selanjutnya disebut sebagai-------------------------------------------------Pengadu;

Terhadap: [1.2] TERADU Nama Alismawati Hulu : Pekerjaan/Lembaga : Anggota Panwas Kabupaten Nias Selatan Alamat : Kelurahan Pasar Telukdalam Kecamatan Telukdalam Kabupaten Nias Selatan Selanjutnya disebut sebagai--------------------------------------------------Teradu; [1.3] Membaca dan mempelajari pengaduan Pengadu; Memeriksa dan mendengar keterangan Pengadu; Memeriksa dan mendengar keterangan Teradu; Memeriksa dan mendengar keterangan Saksi; Memeriksa dan mempelajari dengan seksama semua dokumen dan segala bukti-bukti yang diajukan Pengadu dan Teradu. info@dkpp.go.id

ALASAN-ALASAN DAN POKOK PENGADUAN PENGADU [2.1] Menimbang Pengadu mengajukan pengaduan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut DKPP) atas dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Teradu selaku Anggota Panwas Kabupaten Nias Selatan yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut: 1. Bahwa Teradu selaku Panwaslu Kabupaten Nias Selatan pada masa pendaftaran Bakal Calon Legislatif DPRD Kabupaten Nias Selatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 tepatnya pada tanggal 3 Agustus 2018 telah menerbitkan Rekomendasi kepada KPU Kabupaten Nias Selatan untuk membatalkan pengajuan dan pendaftaran bakal calon anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan dari Partai PDI Perjuangan dan PKPI khusus Bakal Calon yang data dan dokumen adminsitrasinya belum masuk pada aplikasi SILON sampai batas waktu yang ditentukan yaitu tanggal 17 Juli 2018 pukul 24.00 WIB; 2. Bahwa Teradu telah bertindak gegabah dan tidak profesional dalam memverifikasi, mengkaji dan memutus pelanggaran administratif Pemilu sehingga Pengadu merasa dirugikan dalam mengikuti tahapan dan proses Pemilu Legislatif 2019; 3. Bahwa rekomendasi yang diterbitkan oleh Teradu sebagai Panwaslu Kabupaten Nias Selatan sama sekali tidak berdasar, tidak memiliki alat bukti yang kuat, serta bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, sehingga dapat dikategorikan sebagai Pelanggaran Berat terhadap Kode Etik Penyelenggara Pemilu; 4. Bahwa dalam Surat Panwaslu Kabupaten Nias Selatan pada Bab III point 8, dasar hukum yang digunakan oleh Para Teradu adalah Berita Acara Rapat Pleno Panwaslu Kabupaten Nias Selatan Nomor 090/BA-Pleno/Panwaslih- 14/KP.00.01/07/2018 dengan Agenda pembahasan Temuan dugaan pelanggaran administrasi pada pendaftaran Bakal Calon Partai PDI Perjuangan dan Partai PKP Indonesia Nias Selatan oleh KPU Nias Selatan terdapat kejanggalan dimana Teradu melakukan Rapat Pleno pada bulan Juli 2018, namun baru melakukan klarifikasi kepada Ketua DPD PSI Kabupaten Nias Selatan dan Ketua DPD PERINDO Kabupaten Nias Selatan pada tanggal 02 Agustus 2018 (Sebagaimana tertuang pada point 5 huruf (g) dan (h). Dalam hal ini Teradu telah melaksanakan Pleno untuk mengeluarkan Rekomendasi jauh sebelum meminta klarifikasi. Semestinya Teradu meminta keterangan terlebih dahulu sebelum melakukan Pleno. Sementara pada tanggal 02 Agustus 2018 dimaksud, Teradu masih berada diluar daerah (berdasarkan keterangan salah satu Teradu kepada Pengadu pada tanggal 4 Agustus 2018); 5. Bahwa Teradu diduga kuat melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu akibat titipan kelompok/partai tertentu sehingga diragukan independensinya; 6. Rekomendasi Panwaslu Nias Selatan merupakan delik temuan tanggal 17 Juli 2018 dan bukan delik aduan. Sehingga batas waktu mulai dari temuan hingga putusan adalah 14 (empat belas hari) sejak adanya temuan yaitu tanggal 1 Agustus 2018 dan bukan tanggal 3 Agustus 2018. (penanganan pelanggaran kadaluwarsa); [2.2] PETITUM PENGADU info@dkpp.go.id Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pengadu memohon kepada DKPP berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut: 1. Mengabulkan aduan Pengadu seluruhnya; 2. Menyatakan bahwa Teradu telah melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu; 3. Memohon agar Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia segera memproses Laporan Pengadu atau Putusan lain yang seadil-adilnya. [2.3] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pengadu mengajukan bukti-bukti sebagai berikut: Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nias Selatan dengan Nomor Induk Penduduk 1214062405810003; Bukti P-2 : Fotokopi Rekomendasi Panwaslu Nias Selatan Nomor : 773/Panwaslih-14/KP.00.01/VIII/2018 tanggal 03 Agustus 2018, perihal penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilu; Bukti P-3 : Fotokopi Buku Tamu KPU Nias Selatan yang menunjukkan bahwa DPC PDI Perjuangan Kabupaten Nias Selatan telah hadir pada pukul 17.21 WIB untuk menyerahkan berkas Pencalonan DPRD Kabupaten Nias Selatan; Bukti P-4 : Fotokopi screenshoot Aplikasi SILON untuk pendaftaran Bakal Calon Legislatif di 6 (enam) DAPIL yang menunjukkan bahwa pendaftaran/unggahan Dokumen dalam aplikasi SILON telah dituntaskan pada tanggal 17 Juli 2018 Pukul 22.47 WIB sebelum batas waktu yang ditentukan; Bukti P-5 : Fotokopi Tanda Terima Penerimaan dan Penelitian Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan; Bukti P-6 : Fotokopi Berita Acara Hasil Verifikasi dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan tertanggal 18 Juli 2018; Bukti P-7 : Fotokopi Screenshoot Aplikasi SILON pada Perbaikan tanggal 31 Juli 2018 yang menunjukkan bahwa DPC PDI Perjuangan Kabupaten Nias Selatan telah menyelesaikan perbaikan dokumen SILON sebelum Pukul 24.00 WIB pada tanggal 31 Juli 2018; Bukti P-8 : Fotokopi Tanda Terima Surat Tembusan Laporan di Bawaslu Provinsi Sematera Selatan, tgl 30 Juni 2 Tanda Terima Dokumen Perbaikan Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan 018; Bukti P-9 : Fotokopi CD video klarifikasi DPC PDI Perjuangan Kabupaten Nias Selatan kepada Panwaslu Kabupaten Nias Selatan pada tanggal 04 Agustus 2018; Bukti P-10 : Fotokopi KTP Para Saksi; Bukti P-11 : Fotokopi Screenshoot Akun Facebook Sdr. Edyanto Dachi (Bacaleg Partai Berkarya) saat menjadi Supir Komisioner Panwaslu Nias Selatan an. Restu Harita,SH yang menunjukkan bahwa komisioner Panwaslu tidak independent; Bukti P-12 : Fotokopi Surat pernyataan Saksi Pengadu an. Teniswan Waruwu; Bukti P-13 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kab. Nias Selatan Nomor 284/PL.01.1/1214/KPU-Kab/VIII/2018 tertanggal 9 Agustus 2018 Perihal Tindak Lanjut Surat Panwaslih Kab. Nias Selatan terkait Penerusan Pelanggaran administrasi Pemilu; Bukti P-14 : Fotokopi Bawaslu Propinsi Sumatera Utara Nomor: 2305/K.Bawaslu-Prov.SU/PM.06.01/08/2018 tertanggal 23 Agustus 2018 Perihal Penjelasan Permohonan Peninjauan info@dkpp.go.id Kembali (Koreksi) Atas Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Nias Selatan; KESIMPULAN 1. Bahwa Teradu tidak melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara Pemilu di Kabupaten Nias Selatan dengan baik dan benar; 2. Bahwa Teradu melakukan Pelanggaran berat terhadap Peraturan Perundang- Undangan dan Kode Etik Penyelenggara Pemilu dengan menerbitkan rekomendasi tanpa disertai klarifikasi dan alat bukti yang kuat dalam menjatuhkan sanksi administrasi Pemilu. 3. Bahwa terjadi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu yakni asas Mandiri, Jujur, Adil, Kepastian Hukum, Profesionalitas, dan Proporsionalitas; 4. Bahwa Teradu telah melakukan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang tertuang dalam Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017. PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU [2.4] Menimbang bahwa Teradu telah menyampaikan jawaban dan penjelasan pada saat persidangan yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: [2.4.1] Secara umum Teradu membantah seluruh aduan Pengadu dan menyatakan telah melaksanakan seluruh proses pendaftaran sesuai prosedur yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan; [2.4.2] Bahwa untuk selanjutnya, Teradu memberikan jawaban dan penjelasan secara tertulis sebagai berikut: 1. Bahwa Pihak Teradu dan Terkait I dan Terkait II, melaksanakan pengawasan melekat terhadap tahapan pemilihan umum tahun 2019, sebagaimana di amatkan pada Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pasal 251 ayat 1 dan 2 yaitu “Bawaslu Kabupaten melakukan Pengawasan atas pelaksanaan Verifikasi administrasi bakal calon anggota DPRD Kabupaten yang dilakukan oleh KPU Kabupaten, menyampaikan Temuan dan melakukan kajian”Pasal 101 yaitu melakukan pencegahan terhadap pelanggaran Pemilu dengan mengeluarkan Rekomendasi kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan, sebagai berikut: a. Bahwa Temuan adalah hasil pengawasan melekat yang telah dilakukan oleh Teradu dan Terkait I dan Terkait II pada pelaksanaan PKPU Nomor 20 Tahun 2018 oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan yaitu: tahapan pengajuan dan Pendaftaran Calon Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan di kontor KPU Kabupaten Nias Selatan, dan sesuai dengan pasal 14 ayat (4) Perbawaslu Nomor 7 tahun 2018, yang berbunyi hasil pengawasan yang mengandung dugaan pelanggaran dapat dijadikan Temuan dugaan pelanggaran pemilu oleh pengawas pemilu; info@dkpp.go.id b. Bahwa Temuan oleh Pihak Teradu, Terkait I dan Terkait II mengeluarkan Rekomendasi sesuai dengan pasal 3 ayat (2) huruf f, Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Pelanggaran Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum, kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan; c. Bahwa atas rekomendasi Teradu, Terkait I dan Terkait II,oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan telah membalas melalui Surat Nomor : 284/PL.01.1/1214/KPU-Kab/VIII/2018, tanggal 9 Agustus 2018, perihal Tindaklanjut Surat Panwaslih Kabupaten Nias Selatan Terkait Penerusan Pelanggaran administrasi Pemilu; d. Bahwa atas rekomendasi Teradu, Terkait I dan Terkait II, Pengadu menyatakan bahwa Teradu, Terkait I dan Terkait II membatalkan pengajuan dan pendaftaran bakal calon anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan dari Partai PDIP dan Partai PKPI tidaklah berdasar karena Rekomendasi dari Pihak Teradu Terkait I, dan Terkait II, menyebutkan ” Merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Nias Selatan untuk membatalkan Pengajuan dan Pendaftaran bakal calon anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan dari Partai PDIP dan Partai PKPI khusus bakal calon yang data dan dokumen administrasinya belum masuk pada aplikasi Silon sampai batas waktu yang telah ditentukan oleh PKPU Nomor 20 Tahun 2018 pasal 10 ayat (4) yaitu pada hari terakhir tanggal 17 Juli 2018 pengajuan dan pendaftaran Calon anggota DPRD Kabupaten sampai pada pukul 24.00 waktu setempat, berdasarkan PKPU Nomor 5 Tahun 2018, karena sesuai dengan PKPU Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 10 ayat (3) bahwa partai politik wajib memasukkan data pengajuan bakal calon dan data bakal calon serta menggugah dokumen persyaratan pengajuan bakal calon dan dokumen administratif bakal calon kedalam silon. Selanjutnya kami jelaskan bahwa : pada saat pengajuan dan pendaftaran calon anggota DPRD di kantor KPU Kabupaten Nias Selatan oleh KPU Kabupaten Nias Selatan memberikan perlakuan proses yang berbeda kepada partai PDIP dan partai PKPI, selanjutnya KPU Kabupaten Nias Selatan dan PDIP serta PKPI tidak dapat memperlihatkan Bacalegnya dalam SILON yang dimaksud. Pada pasca proses pengajuan dan pendaftaran calon adanya beberapa partai politik lain yang keberatan terhadap PDIP yang diperlakukan khusus oleh KPU Kabupaten Nias Selatan; 2. Bahwa Teradu, Terkait I dan Terkait II tidak seperti yang dituduhkan oleh Pihak Pengadu yang menyatakan gegabah dan tidak tidak profesional, karena sebelum menetapkan suatu perbuatan pelanggaran pemilu, Teradu, Terkait I dan Terkait II melakukan pengkajian awal dugaan pelanggaran melalui rapat pleno, baru melakukan klarifikasi terhadap pihak-pihak terkait, bahwa langkah yang Teradu, Terkait I dan Terkait II melakukan sebagai berikut: a. Bahwa Teradu, Terkait I dan Terkait II melakukan kajian awal dugaan pelanggaran; b. Bahwa Teradu, Terkait I dan Terkait II Melakukan klarifikasi dan meminta keterangan kepada KPU Kabupaten Nias Selatan pada tanggal 21 Juli 2018; c. Bahwa Teradu, Terkait I, dan Terkait II melalui Tim Klarifikasi yang dibentuk oleh Teradu,Terkait I dan Terkait II melakukan klarifikasi dan info@dkpp.go.id meminta keterangan kepada para saksi yang antara lain Nurlinawati Loi (Ketua DPD PSI Kab. Nisel) dan Rinduhati Halawa (Ketua DPD Perindo Kabupaten Nias Selatan) pada tanggal 2 Agustus 2018; d. Bahwa Teradu, Terkait I, dan Terkait II, melalukan pengkajian atas dugaan pelanggaran pada Pemilihan umum pada tanggal 3 Agustus 2018, dan mengadakan Rapat Pleno dengan Nomor 098/BA- Pleno/Panwaslih-14/KP.01.01/07/2018 dengan agenda membahas status temuan dugaan pelanggaran pemilu; e. Bahwa Pengadu menyatakan merasa dirugikan dalam mengikuti tahapan dan proses pemilihan umum karena perbuatan Teradu, Terkait I, dan Terkait II, tidaklah berdasar, karena semua tahapan dan proses pemilihan umum pasca keluarnya Rekomendasi dari Teradu, Terkait I, dan Terkait II berjalan sesuai dengan Lampiran PKPU Nomor 5 Tahun 2018. 3. Bahwa Teradu, Terkait I, dan Terkait II menggunakan salah satu dasar hukum adalah Berita Acara Pleno, tidak berdasar karena Berita Acara Pleno adalah salah satu alat kerja di Panwaslih untuk menentukan dan menetapkan agenda yang akan dilakukan, Teradu, Terkait I, dan Terkait II menjelaskan sebagai berikut: a. Bahwa Teradu, Terkait I ,dan Terkait II melakukan Pleno pada tanggal 20 Juli 2018, dengan Nomor: 090/BA-Pleno/Panwaslih- 14/KP.01.01/07/2018, untuk menetapkan apakah Temuan merupakan Pelanggaran Pemilu atau bukan Pelanggaran Pemilu untuk ditindaklanjuti; b. Bahwa hasil Pleno pada poin a, bukanlah Rekomendasi tetapi Penetapan Temuan sebagai Pelanggaran Pemilu, supaya segera ditindaklanjuti dengan memanggil pihak-pihak terkait, maka tuduhan pihak Pengadu tidaklah berdasar karena berbeda dengan fakta yang terungkap; c. Bahwa Pihak Teradu,Terkait I,dan Terkait II telah melakukan klarifikasi sebagaimana telah diuraikan pada poin 2 huruf c, sehingga tuduhan Pengadu tidak memiliki dasar. 4. Bahwa Pengadu menyatakan Teradu, Terkait I, dan Terkait II melakukan Pelanggaran Berat terhadap Pelanggaran Kode Etik karena menerbitkan Rekomendasi, sangat bertentangan dengan UU Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 101 huruf angka 1 dan 2 yaitu Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten terhadap Pelanggaran pemilu dan sengketa Pemilu, Pasal 102 ayat (2) huruf d, yaitu memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran pemilu di wilayah kabupaten, dan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018; 5. Bahwa Teradu, Terkait I, dan Terkait II dinyatakan Lulus menjadi Panitia Pengawas Pemilihan Tahun 2017 – 2018, setelah mengikuti tahapan/proses sebagaimana dipersyaratkan oleh Tim Seleksi dan Bawaslu Provinsi Sumatera dan memenuhi syarat sebagaimana di syaratkan oleh UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, sehingga dugaan Pengadu sangat tidak memiliki bukti dan dasar-dasar hukum; 6. Bahwa pada tanggal 25 – 28 Juli 2018 Teradu, Terkait I, dan Terkait II berada di Bandung untuk mengikuti Rakernis Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum berdasarkan undangan Bawaslu RI Nomor S- 1088/K-Bawaslu/PM.07.00/VII/2018 tanggal 20 Juli 2018 perihal Undangan; info@dkpp.go.id [2.4.3] PETITUM TERADU Bahwa berdasarkan uraian di atas, para Teradu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu untuk memutus pengaduan ini, sebagai berikut: 1. Menolak pengaduan Pengadu untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Teradu tidak terbukti melakukan Pelanggaran kode etik selaku Penyelenggara Pemilu; 3. Merehabilitasi nama baik Teradu, atau Putusan lain yang seadil-adilnya. [2.5] Menimbang bahwa untuk menguatkan jawabannya, maka Teradu mengajukan bukti-bukti sebagai berikut: Bukti T-1 : Fotokopi kajian dugaan pelanggaran Nomor 005/TM/Pileg/Kab/02.19/VII/2018 tertanggal 3 Agustus 2018; Bukti T-2 : Fotokopi kajian awal dugaan pelanggaran; Bukti T-3 : Fotokopi surat Panwas Kabupaten Nias Selatan Nomor 741/Panwaslih-14/07/2018 perihal Undangan Klarifikasi tertanggal 20 Juni 2018; Bukti T-4 : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi tertanggal 21 Juli 2018; Bukti T-5 : Fotokopi Surat Keputusan Panwaslih Kabupaten Nias Selatan Nomor B-575/Panwaslih-14/SK/VII/2018 perihal Pengangkatan Tim Klarifikasi tertanggal 28 Juli 2018; Bukti T-6 : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi tertanggal 2 Agustus 2018; Bukti T-7 : Fotokopi keterangan/klarifikasi di bawah janji; Bukti T-8 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Nomor 090/BA- Pleno/Panwaslih-14/VII/2018 tertanggal 20 Juli 2018; Bukti T-9 : Fotokopi Surat Panwas Kabupaten Nias Selatan Nomor 742/Panwaslih-14/KP.00.01/VII/2018 perihal Undangan Pleno tertanggal 20 Juli 2018; Bukti T-10 : Fotokopi Daftar Hadir; Bukti T-11 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Nomor 098/BA- Pleno/Panwaslih-14/VIII/2018 tertanggal 3 Agustus 2018; Bukti T-12 : Fotokopi Daftar Hadir; Bukti T-13 : Fotokopi Surat Panwas Kabupaten Nias Selatan Nomor 772/Panwaslih-14/KP.00.01/VIII/2018 perihal Undangan Pleno tertanggal 3 Agustus 2018; Bukti T-14 : Fotokopi Surat Tugas Nomor 661/Panwaslih- 14/ST/KP.00.01/VII/2018 tertanggal 4 Juli 2018; Bukti T-15 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasam Pemilu; Bukti T-16 : Fotokopi Surat Panwas Kabupaten Nias Selatan Nomor 773/Panwaslih-14/KP.00.01/VIII/2018 perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilu tertanggal 3 Agustus 2018; Bukti T-17 : Fotokopi Pemberitahuan Tentang Status Temuan; Bukti T-18 : Fotokopi Surat Aliansi Partai Politik Peserta Pemilu perihal Aduan/Laporan tertanggal 20 Juli 2018; Bukti T-19 : Fotokopi screetshot Facebook; Bukti T-20 : Fotokopi tanda terima penerimaan dan penelitian kelengkapan dan keabsahan dokumen pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan dalam pemilihan umum tahun 2019 tertanggal 17 Juli 2018; Bukti T-21 : Fotokopi tanda bukti serah terima berkas tertanggal 24 Agustus 2018; info@dkpp.go.id KESIMPULAN 1. Bahwa Panwaslih menemukan dugaan pelanggaran pemilu pada pengajuan dan pendaftaran Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan di Kantor KPU Kabupaten Nias Selatan; 2. Bahwa temuan ditetapkan sebagai dugaan pelanggaran pemilu dan supaya segera diproses sesuai dengan mekanisme peraturan perundang-undangan; 3. Bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan, Panwaslih mengeluarkan Rekomendasi kepada KPU Kabupaten Nias Selatan setelah meminta keterangan dari beberapa pihak terkait, yaitu KPU Kabupaten Nias Selatan, Nurlimawati Loi dan Rindu hati Halawa; 4. Bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan, Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Panwaslih Kabupaten Nias Selatan sesuai dengan fakta yang diberikan oleh KPU Kabupaten Nias Selatan pada saat memberikan keterangan di kantor Panwaslih Kabupaten Nias Selatan dan dibenarkan oleh Pengadu; 5. Bahwa Panwaslih mengeluarkan Rekomendasi sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur pada Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018 Pasal 3 ayat 2 huruf f; 6. Bahwa alat bukti yang diajukan dalam persidangan DKPP oleh Teradu, Pihak Terkait I dan Pihak Terkait II, diakui oleh Pengadu dan diterima sebagai alat bukti yang sah oleh Majelis Sidang; 7. Nama Bacaleg dari PDIP belum ada yang dibatalkan oleh KPU Kabupaten Nias Selatan, sesuai dengan Surat KPU Nomor 284/PL.01.01/1214/KPU- Kab/VIII/2018 tanggal 09 Agustus 2018; 8. Panwaslih Kabupaten Nias Selatan mengeluarkan Rekomendasi ke KPU Kabupaten Nias Selatan untuk membatalkan pengajuan dan pendaftaran bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan dari PDIP dan PKPI khusus Bakal Calon yang data dan dokumen administrasinya belum masuk pada aplikasi Silon sampai batas waktu yang telah ditentukan dalam PKPU Nomor 20 Tahun 2018 pasal 10 ayat (4) dan Pasal 10 ayat (3); 9. Bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan, Bacaleg dari PDIP yang menjadi saksi Pengadu mengakui bahwa masih ada Bacaleg dari PDIP khususnya Dapil V yang datanya belum tersubmit didalam Silon. KETERANGAN SAKSI 1. Emerson Bu’ulolo Peserta dari PDIP di terima Oleh KPU Kabupaten Nias Selatan hanya berkasnya tidak diterima, karena aplikasi SILON tidak bisa diakses. KPU Kabupaten Nias Selatan memberi kesempatan untuk bersabar sampai jam 24.00 SIB, namun Aplikasi SILON tetap belum bisa dibuka. KPU Kabupaten Nias Selatan menerima berkas dan walaupun masalah internet, tapi tidak mungkin diubah jam di silon itu, buktinya Bacaleg PDIP dan PKPI tersubmit sebelum jam 24.00 WIB. Pada tanggal 17 Juli 2018 Bacaleg PDIP sudah tersubmit sebelum jam 24.00 WIB. 2. Samahato Bu’ulolo (Staf Panwas Kabupaten Nias Selatan) Samahato Bu’ulolo sering di KPU Kabupaten Nias Selatan karena tanggal 17 Juli 2018 adalah tanggal terakhir pendaftaran Bacaleg. Saksi melihat situasi bahwa seluruh partai ternyata hanya memanfaatkan tanggal 17 Juli 2018 untuk pendaftar. Pada saat partai PAN, KPU Kabupaten Nias Selatan selalu mengatakan “Tunggu dulu” di cek dulu di SILON, kalau sudah ada di SILON info@dkpp.go.id maka berkas akan di terima, tapi kalau belum silakan “di luar di tunggu dulu”. Kemudian Saksi dari Panwaslu menjawab tugas hanya sampai disitu, lalu saya sampaikan sebagai Panwas sesuai dengan mandat tugas hanya membatasi mengawasi ini jam 24.00, maka seluruh teman-teman dari Panwas minta keluar dari ruangan ini.

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan pengaduan Pengadu adalah terkait dengan dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu; [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut sebagai DKPP) terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagaimana berikut: Kewenangan DKPP [3.3] Menimbang bahwa DKPP dibentuk untuk menegakkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Hal demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 155 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang menyebutkan: “DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan aduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota”. Selanjutnya ketentuan Pasal 159 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 mengatur wewenang DKPP untuk a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan; b. Memanggil Pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik; dan d. Memutus Pelanggaran Kode Etik Ketentuan tersebut di atas, diatur lebih lanjut dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum yang menyebutkan: “Penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP”. [3.4] Menimbang bahwa pengaduan Pengadu berkait dengan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus pengaduan a quo; Kedudukan Hukum [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 458 ayat (1) UU 7/2017 juncto Pasal 4 ayat (1) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas Pengadu kepada DKPP. info@dkpp.go.id Selanjutnya ketentuan tersebut di atas diatur lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 sebagai berikut: “Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh: a. Penyelenggara Pemilu; b. Peserta Pemilu; c. Tim Kampanye; d. Masyarakat; dan/atau e. Pemilih”. [3.6] Menimbang bahwa Pengadu adalah Peserta Pemilu, berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; [3.7] Menimbang bahwa DKPP berwenang untuk mengadili pengaduan a quo, Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan;

[4.1] Menimbang pengaduan Pengadu mendalilkan bahwa Teradu dalam masa pengajuan dan pendaftaran Bakal Calon Legislatif DPRD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2019 mengeluarkan rekomendasi temuan pelanggaran pemilu tanggal 3 Agustus 2018 yang ditujukan kepada KPU Kabupaten Nias Selatan yang pada pokoknya membatalkan pengajuan dan pendaftaran Bakal Calon Legislatif dari PDIP dan PKPI yang belum mendaftar atau menggunggah dokumen pendaftaran dalam aplikasi SILON. Pengadu menyatakan KPU Kabupaten Nias Selatan mempersilakan DPC PDIP tanggal 17 Juli 2018 pukul 17.21 WIB untuk menyelesaikan proses unggah berkas pencalonan dan syarat calon dalam aplikasi SILON hingga pukul 24.00 WIB, namun Operator SILON DPC PDIP yang disaksikan Anggota KPU Kabupaten Nias Selatan tidak dapat mengakses SILON pukul 22.00 WIB karena sistem error, baru kemudian berhasil menuntaskan dan melakukan submit pada aplikasi SILON pukul 23.05 WIB. DPC PDIP juga telah menyelesaikan perbaikan berkas yang dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat 31 Juli 2018. Teradu melakukan rapat pleno Juli 2018 namun Teradu melakukan klarifikasi kepada Ketua DPD PSI Kabupaten Nias Selatan dan Ketua DPD PERINDO Kabupaten Nias Selatan 2 Agustus 2018, berarti Teradu mengeluarkan rekomendasi sebelum meminta klarifikasi yang seharusnya meminta keterangan terlebih dahulu sebelum melakukan pleno sebagaimana ketentuan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2018 menyatakan Dalam proses pengkajian Temuan atau Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Panwaslu LN dapat melakukan klarifikasi terhadap Pelapor, terlapor, pihak yang diduga sebagai pelaku pelanggaran, saksi, atau ahli untuk didengar keterangannya. Berdasarkan hal tersebut, Teradu tidak melakukan klarifikasi secara menyeluruh sehingga tidak memperoleh informasi secara akurat yang mengakibatkan kekeliruan dalam menerbitkan rekomendasi; [4.2] Menimbang jawaban dan keterangan Teradu pada pokoknya menolak seluruh dalil aduan Pengadu. Teradu menyatakan dalam melakukan pencegahan info@dkpp.go.id terhadap pelanggaran Pemilu dengan mengeluarkan rekomendasi kepada KPU Kabupaten Nias Selatan telah sesuai ketentuan Pasal 101 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan telah ditindaklanjuti KPU Kabupaten Nias Selatan melalui surat Nomor 284/PL.01.1/1214/KPU- Kab/VIII/2018 tanggal 9 Agustus 2018, perihal Tindaklanjut Surat Panwaslih Kabupaten Nias Selatan Terkait Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilu. Teradu menerbitkan rekomendasi untuk membatalkan pengajuan dan pendaftaran bakal calon anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan dari PDIP dan PKPI khusus bakal calon yang data dan dokumen administrasinya belum masuk pada aplikasi SILON hingga 17 Juli 2018 pukul 24.00 WIB, sebagaimana ketentuan Pasal 10 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018. Partai politik wajib memasukkan data pengajuan bakal calon dan data bakal calon serta mengunggah dokumen persyaratan pengajuan bakal calon dan dokumen administratif bakal calon kedalam SILON sebagaimana ketentuan Pasal 10 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018. Menurut Teradu bahwa KPU Kabupaten Nias Selatan memberikan perlakuan yang berbeda terhadap PDIP dan PKPI pada saat pengajuan dan pendaftaran calon anggota DPRD yang mengakibatkan partai politik lain berkeberataan terhadap perlakuan khusus tersebut. Teradu melakukan klarifikasi dan meminta keterangan kepada KPU Kabupaten Nias Selatan 21 Juli 2018. Teradu juga melalui Tim Klarifikasi melakukan klarifikasi dan meminta keterangan kepada saksi Nurlinawati Loi (Ketua DPD PSI Kabupaten Nias Selatan) dan Rinduhati Halawa (Ketua DPD PERINDO Kabupaten Nias Selatan) 2 Agustus 2018. Teradu melakukan rapat pleno 3 Agustus 2018 berdasarkan berita acara Nomor 098/BA- Pleno/Panwaslih-14/KP.01.01/07/2018 dengan agenda membahas status temuan dugaan pelanggaran pemilu. Sebagaimana ketentuan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2018 menyatakan bahwa dalam hal proses pengkajian temuan Bawaslu Kabupaten dapat melakukan klarifikasi terhadap Pelapor, Terlapor, pihak yang diduga sebagai pelaku pelanggaran saksi, atau ahli untuk didengar keterangannya, menurut Teradu kata “dapat” artinya tidak mengharuskan mendengar keterangan semua pihak atau apabila diperlukan untuk mendukung dan mengumpulkan alat bukti; [4.3] Menimbang keterangan Teradu, bukti dokumen dan fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan, DKPP berpendapat Teradu telah melaksanakan tugas pengawasan, pencegahan dan penindakan sesuai Peraturan Perundang- undangan dan pedoman perilaku penyelenggara Pemilu. Ketentuan Pasal 251 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan Bawaslu Kabupaten melakukan Pengawasan atas pelaksanaan Verifikasi administrasi bakal calon anggota DPRD Kabupaten yang dilakukan oleh KPU Kabupaten, menyampaikan Temuan dan melakukan kajian. Melaksanakan tugas pengawasan dan penindakan dalam penyelenggaran Pemilu di Kabupaten Nias Selatan, berpedoman pada ketentuan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2018, Teradu melakukan kajian dengan menempuh prosedur klarifikasi terhadap Pelapor, Terlapor, pihak yang diduga sebagai pelaku pelanggaran saksi, atau ahli untuk didengar keterangannya. Terungkap fakta, Teradu mampu membuktikan dan mempertanggungjawabkan prosedur kerja menindaklanjuti laporan dengan menempuh langkah memeriksa dan mengkaji laporan, melakukan klarifikasi kepada saksi Nurlinawati Loi (Ketua DPD PSI Kabupaten Nias Selatan) dan Rinduhati Halawa (Ketua DPD PERINDO info@dkpp.go.id Kabupaten Nias Selatan) 2 Agustus 2018. Selanjutnya Teradu melakukan rapat pleno 3 Agustus 2018 berdasarkan berita acara Nomor 098/BA- Pleno/Panwaslih-14/KP.01.01/07/2018 dan menerbitkan rekomendasi kepada KPU Kabupaten Nias Selatan untuk membatalkan pengajuan dan pendaftaran bakal calon anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan dari PDIP dan PKPI khusus bakal calon yang data dan dokumen administrasinya belum masuk pada aplikasi SILON. Terhadap rekomendasi tersebut, KPU Kabupaten Nias Selatan juga telah melaksanakan kewajiban hukumnya, menindaklajuti rekomendasi Teradu yang dibuktikan dengan surat Nomor 284/PL.01.1/1214/KPU-Kab/VIII/2018 tanggal 9 Agustus 2018, perihal Tindaklanjut Surat Panwaslih Kabupaten Nias Selatan. Terkait Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilu. Berdasarkan prosedur kerja tindaklanjut pelanggaran administrasi Pemilu, KPU Kabupaten Nias Selatan menyatakan PDIP dan PKPI sudah terlebih dahulu memasukkan data pengajuan bakal calon, data bakal, dan dokumen administratif bakal calon ke dalam aplikasi SILON, namun operator SILON KPU Kabupaten Nias Selatan pada saat mengakses aplikasi SILON terjadi gangguan teknis atau error sistem mengakibatkan dokumen PDIP dan PKPI tidak dapat dilihat sehingga pendaftaran calon PDIP dan PKPI dapat diterima. Berdasarkan fakta tersebut, DKPP berpendapat sikap dan perilaku Teradu patut diapresiasi telah melaksanakan tugas pengawasan dan penindakan secara optimal dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum dan etika. Dengan demikian dalil Pengadu tidak terbukti dan jawaban Teradu meyakinkan DKPP. [4.4] Menimbang terhadap dalil Pengadu selebihnya, DKPP tidak relevan untuk mempertimbangkan.

Berdasarkan penilaian atas fakta dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan Pengadu, memeriksa dan mendengar jawaban Teradu, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan Pengadu dan Teradu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa: [5.1] Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili pengaduan Pengadu; [5.2] Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; [5.3] Teradu tidak terbukti telah melakukan pelanggaran kode etik dalam kedudukan dan jabatannya sekarang; Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas,

1. Menolak pengaduan Para Pengadu untuk seluruhnya; 2. Merehabilitasi nama baik Teradu Alismawati Hulu selaku Anggota Panwas Kabupaten Nias Selatan terhitung sejak dibacakannya Putusan ini; 3. Memerintahkan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara untuk menindaklanjuti Putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak Putusan dibacakan; dan 4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini. info@dkpp.go.id Demikian diputuskan dalam Rapat Pleno oleh 5 (Lima) Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Harjono, selaku Ketua merangkap Anggota; Alfitra Salam, Ida Budhiati, Hasyim Asy’ari, dan Fritz Edward Siregar, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu tanggal Sebelas bulan Oktober tahun Dua Ribu Delapan Belas, dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal Dua Puluh Empat bulan Oktober tahun Dua Ribu Delapan Belas oleh Teguh Prasetyo, Alfitra Salam, Ida Budhiati, dan, Fritz Edward Siregar, masing-masing sebagai Anggota, dihadiri oleh Pengadu dan dihadiri oleh Teradu. ANGGOTA Ttd Ttd Teguh Prasetyo Alfitra Salam Ttd Ttd Ida Budhiati Fritz Edward Siregar Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya. SEKRETARIS PERSIDANGAN Osbin Samosir info@dkpp.go.id