Arsip Putusan DKPP RI

PUTUSAN Nomor 314/DKPP-PKE-III/2014 DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA Yang memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir perkara Pengaduan Nomor 724/I-P/L-DKPP/2014, yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 314/DKPP-PKE- III/2014, menjatuhkan Putusan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang diajukan oleh:

[1.1] PENGADU Nama : Dian Kencana Tempat/ Tanggal Lahir : Subang, 15 Mei 1971 Pekerjaan : Anggota Partai Golkar Alamat : Gg. Wortel No.10 RT.07, RW.12 Kelurahan Sindangkasih Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta Provinsi Jawa Barat Selanjutnya disebut sebagai -----------------------------------------------------Pengadu;

TERHADAP [1.2] TERADU Nama : Deni Ahmad Haidar Pekerjaan : Ketua KPU Kabupaten Purwakarta Alamat : Jl. Flamboyan No.60, Purwakarta Selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------------------------- Teradu I Nama : Ade Nurdin 1  Pekerjaan : Anggota KPU Kabupaten Purwakarta Alamat : Jl. Flamboyan No.60, Purwakarta Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------------------ Teradu II; Nama : Ramlan Maulana Pekerjaan : Anggota KPU Kabupaten Purwakarta Alamat : Jl. Flamboyan No.60, Purwakarta Selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------------------------- Teradu III; [1.3] Membaca dan mempelajari pengaduan Pengadu; Memeriksa dan mendengar keterangan Pengadu; Memeriksa dan mendengar jawaban para Teradu; Memeriksa dan mendengar keterangan ahli; Membaca kesimpulan tertulis dari Pengadu dan para Teradu; Memeriksa dan mempelajari dengan seksama semua dokumen dan segala bukti- bukti yang diajukan Pengadu dan Teradu.

ALASAN-ALASAN DAN POKOK PENGADUAN PENGADU [2.1] Menimbang bahwa Pengadu pada tanggal 21 Mei 2014 telah mengajukan pengaduan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut DKPP) dengan akta penerimaan Pengaduan Nomor 724/I-P/L-DKPP/2014, yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 314/DKPP-PKE-III/2014 pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut : 1. Bahwa Mesakh Supriadi telah memalsukan identitas pekerjaan sebagai Karyawan Swasta di KTP miliknya yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta pada tanggal 20 Februari 2013, dengan identitas palsu tersebut Mesakh Supriadi menjadi anggota Partai Golkar dan mendapatkan Kartu Tanda Anggota (KTA); 2. Bahwa pada tanggal 15 April 2013 Saudara Mesakh Supriadi mendaftarkan diri sebagai Calon anggota DPRD Kabupaten Purwakarta dan menyerahkan berkas persyaratan. Pada tahap pendaftaran, KPU Kabupaten Purwakarta meloloskan Mesakh Supriadi menjadi Calon Anggota DPRD Kabupaten Purwakarta dari Daerah Pemilihan Purwakarta Dapil 5. Perlu dipertanyakan berkas yang diserahkan yang bersangkutan 2  karena ada perbedaan antara identitas pekerjaan di KTP sebagai karyawan swasta. Selain itu Mesakh Supriadi melampirkan Formulir Model BB- 4 yaitu surat pernyataan telah mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil padahal yang bersangkutan masih berstatus sebagai PNS. sampai dengan pelantikan Anggota DPRD Kabupaten Purwakarta pada tanggal 6 Agustus 2014 Mesakh Supriadi masih tercatat sebagai Pegawai Negeri di Kantor Pajak Pratama Purwakarta; 3. Bahwa terjadinya Pegawai Negeri Sipil yang dilantik menjadi anggota DPRD Kabupaten Purwakarta disebabkan kecerobohan dan/atau kelalaian KPU Kabupaten Purwakarta pada tahapan verifikasi. [2.2] KETERANGAN AHLI Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta menyatakan bahwa dalam hal pengajuan Masa Persiapan Pesiun (MPP) tidak menjadikan seorang PNS berstatus pensiun dan akan diberhentikan. Kantor Badan Kepegawaian Negara Regional III Bandung menginformasikan bahwa pada bulan Desember 2013, kantor BKN Regional III Bandung menerima pengajuan pensiun atas nama Mesakh Supriadi dengan status Berkas Tidak Lengkap (BTL), sesuai Batas Usia Pensiun (BUP) yaitu akan jatuh pada tanggal 1 September 2014. Awal Januari 2014 telah berlaku Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang mengatur penambahan BUP menjadi 58 tahun dan yang bersangkutan tidak mengajukan surat pernyataan untuk berhenti. Kantor BKN Regional III menganggap bahwa Mesakh Supriadi akan mengambil pensiun sesuai ketentuan BUP yang baru yaitu pensiun yang akan jatuh pada 1 September 2016 [2.3] PETITUM PENGADU Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pengadu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berdasarkan kewenangannya untuk untuk memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu. [2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pengadu mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda dengan bukti P-1 sampai dengan P-11, sebagai berikut: NO. KODE BUKTI KETERANGAN 1. Bukti P-1 Fotokopi surat pernyataan Model BB-4 Mesakh Supriadi tentang Pengunduran Diri dari Pegawai Negeri Sipil, tertanggal 15 April 2013; 2. Bukti P-2 Fotokopi surat keterangan tanda bukti Mesakh Supriadi telah mendaftar sebagai pemilih, tertanggal 21 Mei 2013; 3  3. Bukti P-3 Fotokopi surat Permohonan Masa Pensiun (MPP) Nomor S.216/WPJ.09/KB.10/2013 atas nama Mesakh Supriadi, tertanggal 29 Mei 2013; 4. Bukti P-4 Fotokopi surat keterangan Nomor S-543/WPJ.09/KP.1001/2013 menerangkan bahwa Mesakh Supriadi Pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purwakarta, tertanggal 01 Juli 2013; 5 Bukti P-5 Fotokopi Model BB tentang keterangan bahwa Mesakh Supriadi bekerja sebagai karyawan, tertanggal 15 April 2013; 6 Bukti P-6 Fotokopi Model BB-1, tertanggal 15 April 2013; 7 Bukti P-7 Fotokopi Model BB-3, tertanggal 15 April 2013; 8 Bukti P-8 Fotokopi Model BB-8, tertanggal 15 April 2013; 9 Bukti P-9 Fotokopi Model BB-9, tertanggal 15 April 2013; 10 Bukti P-10 Fotokopi Model BB-10, tertanggal 15 April 2013; 11 Bukti P-11 Fotokopi Model BB-11, tertanggal 15 April 2013; 12 Bukti P-12 Fotokopi Surat Keterangan Nomor 281/SK-CALEG/PWK/IV/2013 tentang persyaratan Kesehatan Bakal Calon Legislatif, tertanggal 19 April 2013; 13 Bukti P-13 Fotokopi Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor171/Kep.937- Pem.Um/2014 Tentang Peresmian Pengangkatan Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta Masa Jabatan Tahun 2014-2019, tertanggal 24 Juli 2014; 14 Bukti P-14 Fotokopi surat jawaban permohonan informasi kepegawaian, PNS atau Pensiun, tertanggal 27 Agustus 2014. PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU [2.5] Menimbang bahwa Teradu telah menyampaikan jawaban dan penjelasan pada saat persidangan yang dilaksanakan oleh DKPP di Kantor Bawaslu Provinsi Jawa Barat yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: 1. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta dalam melaksanakan tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD tahun 2014 wajib menaati Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2013, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2014 Tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, serta mengacu Surat Edaran KPU Nomor : 229/KPU/IV/2013 tanggal 8 April 2013 Perihal Petunjuk Teknis Tata Cara Pencalonan Anggota DPR, DPD dan DPRD yang terkait tahapan proses pendaftaran dan verifikasi Anggota DPRD; 4 2. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta telah menerima Tembusan Surat dari Kantor Advokat Dadang Supriadi, SH & Rekan, yaitu Nomor : 07/DS- Adv/VIII/04 tertanggal 12 Agustus 2014 Perihal Teguran dan Surat Nomor: 23/Adv- DS/IX/2014 tanggal 16 September 2014 Perihal Laporan Pelanggaran Anggota DPRD Kab. Purwakarta. Selain itu kami juga telah menerima surat dari Pimpinan Sementara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor: 170/808/DPRD tanggal 19 Agustus 2014 Perihal Permohonan Penjelasan. Surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor : 005/2202/Pem.Um tanggal 28 Agustus 2014 Perihal Rapat Pembahasan Surat Somasi. Serta surat dari Bapak Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor: 1561/KPU/IX/2014 tanggal 23 September 2014 Perihal Permintaan Klarifikasi dan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor: 803/KPU-Prov-011/IX/2014 tanggal 30 September 2104 Perihal Permintaan Klarifikasi; 3. Bahwa KPU Kabupaten Purwakarta dalam memberikan penjelasan proses verifikasi pencalonan Anggota DPRD telah diuraikan sebagaimana surat kami Nomor: 548/KPU-Kab-011.329022/VIII/2014 tanggal 25 Agustus 2014 Perihal Penjelasan Pencalonan Anggota DPRD dan surat Nomor: 566/KPU-Kab-011.329022/X/2014 tanggal 29 Oktober 2014 Perihal Klarifikasi, kami telah melakukan koordinasi dengan Panwaslu Kabupaten Purwakarta dan Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta; 4. Bahwa sesuai dengan berkas pencalonan Anggota DPRD Kabupaten atas nama Mesakh Supriadi yang diajukan oleh Partai Golkar telah melampirkan dokumen persyaratan formulir Model BB, Model BB-1, Model BB-3, Model BB-4, Model BB-8, Model BB-9, Model BB-10 yang menyatakan pekerjaan yang bersangkutan sebagai karyawan sedangkan didalam Model BB-11 (Daftar Riwayat Hidup) untuk Riwayat pekerjaan tidak disebutkan. Hal ini disesuaikan dengan yang terdapat dalam identitas KTP sebagai berikut; a. Identitas Kartu Tanda Penduduk (KTP) sesuai NIK 3214033108580001 Nama MESAKH SUPRIADI tempat/tgl lahir: Jakarta, 31-08-1958 Alamat: Kp. Bunder RT/RW 001/001 Desa Bunder Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta, Pekerjaan karyawan swasta, KTP diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta tertanggal 20-02-2013; b. Berdasarkan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor: 315/KPU/V/2013 tanggal 6 Mei 2013 Perihal: Temuan hasil verifikasi administrasi pemenuhan syarat pengajuan bakal calon dan syarat bakal calon Anggota DPRD, dimana pada 5  angka 5 menyebutkan bahwa dokumen Model BA, Model BB s/d Model BB-11 harus disesuaikan dengan nama bakal calon dalam KTP. c. Pada tahapan Perbaikan daftar calon dan syarat calon serta pengajuan bakal calon pengganti anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/Kota tanggal 9 s/d 22 Mei 2013, Partai Golkar semula dalam masa pendaftaran mengajukan 6 Bakal Calon diperbaiki menjadi 44 Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten, termasuk Sdr. Mesakh Supriadi dalam dokumen persyaratan telah membuat Model BB-4 (Surat Pernyataan telah mengundurkan diri dan tidak akan menarik kembali pengunduran diri sebagai PNS); d. Pada tahapan Pengajuan penggantian bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab./Kota tanggal 26 Juli s/d 1 Agustus 2013, Semua persyaratan calon yang belum lengkap atau (BMS) harus masuk termasuk Sdr. Mesakh Supriadi telah menyampaikan Surat Keterangan dari Instansinya (KPP Pratama Purwakarta) Nomor: S-543/WPJ.09/ KP.1001/2013 tanggal 1 Juli 2013 menerangkan yang bersangkutan telah mengajukan pensiun dan sedang dalam proses. Hal ini telah sesuai dengan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor: 315/KPU/V/2013 tanggal 6 Mei 2013 Perihal: Temuan hasil verifikasi administrasi pemenuhan syarat pengajuan bakal calon dan syarat bakal calon Anggota DPRD; e. Dari tahapan Pendaftaran bakal calon, tahapan perbaikan daftar calon dan syarat calon, sampai tahapan pengajuan penggantian bakal calon Anggota DPRD, KPU Kabupaten Purwakarta telah membuat Berita Acara Hasil Verifikasi yaitu Model BB-12, Model BB-13, Model-14 dan Berita Acara Penetapan DCT; 5. Bahwa sampai penetapan Daftar Calon Sementara (DCS), dan Daftar Calon Tetap (DCT) serta penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Purwakarta, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta tidak menerima laporan ataupun pengaduan dari masyarakat atau pihak manapun; 6. Selanjutnya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dan Sekretriat DPRD Kabupaten Purwakarta memproses Calon Terpilih untuk diresmikan oleh Gubernur Jawa Barat. Penerbitan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 171/Kep.937-Pem.Um/2014 tanggal 24 Juli 2014 Tentang Peresmian Pengangkatan Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta Masa Jabatan 2014-2019 dilanjutkan dengan pelantikan para Anggota DPRD Kabupaten Purwakarta pada tanggal 6 Agustus 2014; 7. Bahwa dalam Keanggotaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta terjadi peralihan dengan habisnya masa jabatan komisioner, berdasarkan Keputusan 6  Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor: 148/Kpts/KPU-Prov- 011/X/2013 Tanggal 2 Oktober 2013 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilhan Umum Kabupaten Purwakarta Periode 2013-2018, dan Berita Acara Nomor BA-111/KPU-Prov-011/X/2013 Tentang Pengambilan Sumpah Jabatan Anggota KPU Kabupaten Purwakarta Provinsi Jawa Barat. Sejatinya kepada Teradu I ( Ade Nurdin ) dan Teradu II (Ramlan Maulana) tidak pernah melakukan verifikasi administrasi persyaratan bakal calon Anggota DPRD, karena masih dilaksanakan oleh komisioner yang lama, sehingga pengaduan Pengadu tidak berdasar; 8. Bahwa pengaduan ini dilaporkan bukan pada tahapan tanggapan dan masukan masyarakat, tetapi setelah pelantikan Calon DPRD Terpilih, dalam hal ini KPU Kabupaten Purwakarta tidak lagi memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan hukum apapun terhadap Calon Anggota DPRD Kabupaten Purwakarta yang telah sah dilantik menjadi Anggota DPRD; 9. Bahwa Teradu berpendapat, walaupun pengaduan ini benar, maka pengaduan ini bukan ranah Kode Etik sebagaimana diatur dalam Ketentuan Umum Peraturan Bersama KPU, Bawaslu dan DKPP Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012 dan Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum. Dalam Ketentuan Umum dijelaskan bahwa yang disebut Kode Etik adalah satu kesatuan landasan norma moral, etis dan filosofis yang menjadi pedoman bagi perilaku penyelenggara Pemilu yang diwajibkan, dilarang, patut atau tidak patut dilakukan dalam semua tindakan dan ucapan. [2.6] PETITUM TERADU Bahwa berdasarkan uraian di atas, Para Teradu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berdasarkan kewenangannya untuk menolak Seluruh Aduan dari Pengadu. [2.7] Menimbang bahwa untuk menguatkan jawabannya, Para Teradu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-4 sebagai berikut: NO KODE BUKTI KETERANGAN 1 Bukti T-1 Fotokopi Surat Edaran dari KPU RI Nomor.315/KPU/V/2013 Perihal Temuan Hasil Verifikasi Administrasi Penentuan Syarat Pengajuan Bakal Calon dan Syarat Bakal Calon Anggota DPRD, tertanggal 3 Mei 2013; 2 Bukti T-2 Fotokopi Berita Acara BB-12 Hasil Verifikasi Kelengkapan 7  Administrasi Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Purwakarta, tertanggal 7 Mei 2013; 3 Bukti T-3 Fotokopi Berita Acara BB-13 Hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Purwakarta, tertanggal 31 Mei 2013; 4 Bukti T-4 Fotokopi Berita Acara BB-14 Hasil Verifikasi Syarat Calon Pengganti Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Purwakarta, tertanggal 6 Agustus 2013;

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan pengaduan Pengadu adalah terkait dengan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu; [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut sebagai DKPP) terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagaimana berikut: Kewenangan DKPP [3.3] Menimbang ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang kewenangan DKPP untuk menegakkan kode etik penyelenggara Pemilu yang berbunyi: Pasal 109 ayat (2) UU 15/2011 “DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota Pengawas Pemilu Lapangan dan anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri”. Pasal 111 ayat (4) UU 15/2011 DKPP mempunyai wewenang untuk : a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan; b. Memanggil Pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; dan c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik. 8 Pasal 2 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum: “ Penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP”. [3.4] Menimbang bahwa oleh karena pengaduan Pengadu adalah terkait pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus pengaduan a quo; Kedudukan Hukum [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (1) UU 15/2011 juncto Pasal 4 ayat (2)Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum: Pasal 112 ayat (1) UU 15/2011 “Pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas pengadu kepada DKPP”. Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh: a. Penyelenggara Pemilu; b. Peserta Pemilu; c. Tim kampanye; d. Masyarakat; dan/atau e. Pemilih [3.6] Menimbang bahwa Pengadu adalah pihak yang mengajukan pengaduan pelanggaran kode etik. Hal mana Pengadu adalah masyarakat, Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; [3.7] Menimbang bahwa karena DKPP berwenang untuk mengadili pengaduan a quo, Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan;

[4.1] Menimbang pengaduan Pengadu yang pada pokoknya mendalilkan bahwa para Teradu telah meloloskan pencalonan seorang calon anggota DPRD Kabupaten Purwakarta dari Partai Golkar atas nama Mesakh Supriadi, yang bersangkutan telah memalsukan identitas pekerjaannya, dengan menyatakan sebagai karyawan swasta sesuai pada KTP miliknya yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 9 Purwakarta pada tanggal 20 Februari 2013, padahal dalam kenyataannya yang bersangkutan berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Bahwa pada tahapan pendaftaran caleg, Mesakh Supriadi tersebut juga mengisi Formulir BB-4, yakni pernyataan mengundurkan diri sebagai PNS dan untuk membuktikan pengunduran dirinya yang bersangkutan menyerahkan dokumen berupa Surat Permohonan Masa Pensiun Dini, padahal menurut peraturan perundang-undangan seharusnya melampirkan Surat Pengunduran Diri sebagai PNS. Dengan kondisi persyaratan dokumen persyaratan tersebut, para Teradu meloloskan Mesakh Supriadi untuk masuk dalam Daftar Calon Tetap bahkan kemudian menetapkannya sebagai calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Purwakarta. Berdasarkan bukti-bukti yang diajukan, hingga pelantikan Anggota DPRD Kabupaten Purwakarta tanggal 6 Agustus 2014, Mesakh Supriadi masih tercatat sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kantor Pajak Pratama Purwakarta. Akibat perbuatan perbuatan para Teradu tersebut, Pengadu telah kehilangan kesempatan menjadi calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Purwakarta. [4.2] Menimbang jawaban dan keterangan para Teradu yang pada pokoknya menolak seluruh dalil aduan Pengadu, dengan menjelaskan bahwa Partai Golkar mengajukan berkas pencalonan Mesakh Supriadi sebagai anggota DPRD Kabupaten Purwakarta. Pada tahap pendaftaran calon tanggal 9-22 Mei 2013, Mesakh Supriadi membuat surat pernyataan telah mengundurkan diri dari Pegawai Negeri Sipil dalam formulir BB-4. Pada tahapan perbaikan persyaratan tanggal 26 Juli 2014 Mesakh Supriadi, melalui LO Partai Golkar, menyampaikan Surat Keterangan dari instansi tempatnya bekerja, yakni Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purwakarta dengan Nomor: S-543/WPJ.09/ KP.1001/2013 tertanggal 1 Juli 2013 menerangkan bahwa yang bersangkutan telah mengajukan pensiun dan sedang dalam proses. Pada tahap penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) dan Daftar Calon Tetap (DCT) dan sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 171/Kep.937-Pem.Um/2014 tanggal 24 Juli 2014 tentang Peresmian Pengangkatan Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta Masa Jabatan 2014-2019 dan telah dilantiknya para Anggota DPRD Kabupaten Purwakarta pada tanggal 6 Agustus 2014, para Teradu tidak pernah menerima laporan ataupun pengaduan dari masyarakat atau pihak manapun. [4.3] Menimbang, keterangan para pihak, bukti dan dokumen serta fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berpendapat bahwa dalam proses pencalonan dalam pemilihan anggota DPRD Kabupaten Purwakarta, caleg atas nama Mesakh Supriadi memberikan persyaratan yang tidak lengkap menurut 10 Undang-Undang. Mesakh Supriadi sebagai PNS seharusnya menyerahkan dokumen “Surat Pengunduran Diri dari PNS kepada atasannya”, alih—alih yang bersangkutan hanya menyampaikan Surat Permohonan Masa Pensiun Dini, yang secara substansial berbeda dengan Surat Pengunduran Diri. Teradu I, Ketua KPU Kabupaten Purwakarta mengetahui permasalahan tersebut, namun ketika membahas masalah tersebut ketua dan para anggota KPU Purwakarta menyatakan bahwa caleg yang bersangkutan dianggap telah memenuhi syarat, sebagaimana juga diterapkan pada beberapa calon yang lain dalam pemilihan anggota DPRD Kabupaten Purwakarta tahun 2014. Terhadap keputusan KPU Kabupaten Purwakarta terkait dengan dimasukkannya calon tersebut dalam Daftar Calon Tetap tidak dilakukan koreksi, juga karena pada masa pencalonan hingga tahapan penetapan calon terpilih, tidak ada pihak yang memberikan tanggapan atau keberatan. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menilai ketua dan anggota KPU Kabupaten Purwakarta telah bertindak tidak cermat dan oleh karena itu, Teradu I dalam kedudukannya sebagai Ketua KPU Kabupaten Purwakarta, yang turut dalam pengambilan keputusan tersebut terbukti melanggar kode etik penyelenggara pemilu sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat (1) Peraturan Bersama KPU, Bawaslu dan DKPP No. 13 Tahun 2012, No. 11 Tahun 2012 dan No. 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum. Teradu II dan Teradu III tidak dapat dituntut pertanggungjawaban karena Teradu II dan Teradu III tidak terlibat dalam perbuatan tersebut. Teradu I dan Teradu II diangkat untuk menjabat sebagai anggota KPU Kabupaten Purwakarta setelah penetapan Daftar Calon Tetap dan mereka tidak pernah mengetahui adanya permasalahan tersebut sampai adanya laporan dari Pengadu yang disampaikan setelah Anggota DPRD Kabupaten Purwakarta hasil Pemilu 2014 dilantik. Oleh karena itu, Teradu II dan Teradu III tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu; [4.4] Menimbang bahwa dalil Pengadu selebihnya, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu tidak perlu menanggapi dalam Putusan ini.

Berdasarkan penilaian atas fakta dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan Pengadu, memeriksa dan mendengar jawaban Teradu, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan Pengadu dan Teradu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa: [5.1] Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili pengaduan Pengadu; 11 [5.2] Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; [5.3] Bahwa Teradu I terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu, sedangkan Teradu II dan Teradu III tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu; [5.4] Bahwa dengan demikian, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menjatuhkan sanksi terhadap Teradu I;

1. Mengabulkan Permohonan Pengadu untuk sebagian; 2. MEREHABILITASI nama baik Teradu II atas nama Ade Nurdin, Teradu III atas nama Ramlan Maulana, masing-masing sebagai anggota KPU Kabupaten Purwakarta, sejak dibacakannya putusan ini; 3. Menjatuhkan Sanksi berupa PERINGATAN terhadap Teradu I atas nama Deni Ahmad Haidar sebagai Ketua KPU Kabupaten Purwakarta, sejak dibacakannya putusan ini; 4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat untuk melaksanakan Putusan ini; dan 5. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini. Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 7 (tujuh) anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. selaku Ketua merangkap Anggota; Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H., Dr. Valina Singka Subekti, M.Si., Pdt Saut Hamonangan Sirait, M.Th., Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si., Ir. Nelson Simanjuntak, SH., dan Ida Budhiati, SH., MH., masing-masing sebagai Anggota, pada hari Jum’at tanggal Tiga Puluh Satu bulan Oktober tahun Dua Ribu Empat Belas, dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari ini, Senin tanggal Dua Puluh Empat bulan November tahun Dua Ribu Empat Belas oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. selaku Ketua merangkap Anggota; Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H., Dr. Valina Singka Subekti, M.Si., Pdt. Saut Hamonangan Sirait, Ir. Nelson Simanjuntak, SH., dan Ida Budhiati, SH., MH., masing- masing sebagai Anggota, dihadiri oleh Pengadu dan/atau Kuasanya serta dihadiri oleh para Teradu dan/atau kuasanya. KETUA Ttd 12  Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. ANGGOTA Ttd Ttd Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H.,M.H. Dr. Valina Singka Subekti, M.Si. Ttd Ttd Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si. Ttd Ttd Ir. Nelson Simanjuntak, S.H. Ida Budhiati, S.H., M.H. Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya. SEKRETARIS PERSIDANGAN Dr. Osbin Samosir, M.Si 13