Arsip Putusan DKPP RI

PUTUSAN Nomor 15/DKPP-PKE-VI/2017 DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA Memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir Pengaduan Nomor 7/VI-P/L- DKPP/2017 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 15/DKPP-PKE-VI/2017, menjatuhkan Putusan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang diajukan oleh:

[1.1] PENGADU Nama : Andriansyah Pekerjaan/Lembaga : Panwas Kecamatan Simpang Pematang Alamat : Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung Selanjutnya disebut sebagai----------------------------------------------------------Pengadu;

Terhadap: [1.2] TERADU Nama : Eko Prayetno Pekerjaan/Lembaga : Ketua PPS Desa Rejo Binangun Alamat : Desa Rejo Binangun RT 001 RW 004 Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung Selanjutnya disebut sebagai----------------------------------------------------------Teradu; [1.3] Membaca dan mempelajari pengaduan Pengadu; Memeriksa dan mendengar keterangan Pengadu; Memeriksa dan mendengar keterangan Teradu; Memeriksa dan mempelajari dengan seksama semua bukti yang diajukan Pengadu dan Teradu.

ALASAN-ALASAN DAN POKOK PENGADUAN PENGADU [2.1] Menimbang bahwa Pengadu pada tanggal 13 Januari 2017 telah mengajukan pengaduan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut DKPP) atas dugaan pelanggaran kode etik kapada Teradu selaku Ketua PPS Desa Rejo Binangun pokok-pokok aduan sebagai berikut: 1. Bahwa laporan penerusan dari Bawaslu Provinsi Lampung terkait temuan dari Panwas Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji mengenai dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan Ketua PPS Desa Rejo Binangun, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji; 2. Bahwa kajian Bawaslu Provinsi Lampung menyimpulkan bahwa Teradu selaku Ketua PPS Rejo Binangun atas nama Eko Prayetno, pada 26 Desember 2016 telah menghadiri kampanye dialogis Calon Bupati Nomor Urut 2 di Desa Wira Bangun Kecamatan Simpang Pematang. Teradu juga memakai atribut kaos, meneriakkan yel- yel, dan slogan; 3. Bahwa Panwas Kecamatan Simpang Pematang menyimpulkan temuan Nomor 003/Bawaslu-LA.06.02/PM.05.02/XII/2016 terkait perilaku Teradu merupakan pelanggaran Pasal 10 huruf f Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP Nomor 1, 11, dan 13 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu: [2.2] PETITUM PENGADU Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pengadu memohon kepada DKPP berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut: 1. Mengabulkan aduan Pengadu seluruhnya; 2. Menyatakan bahwa Teradu telah melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu; 3. Memohon agar supaya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia segera memproses Laporan Pengadu atau Putusan lain yang seadil-adilnya. [2.3] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pengadu mengajukan bukti-bukti sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Kajian laporan 003/Bawaslu- LA.06.02/PM.05.02/XII/2016; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Laporan hasil pengawasan; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Penerusan dugaan pelanggaran Kode etik penyelenggara pemilu Nomor 001/K.Bawaslu-LA/PP.00/I/2017; 4. Bukti P-4 : Fotokopi Tanda terima laporan dugaan kode etik penyelenggara pemilu; 5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Pernyataan Teradu atas nama Eko Prayetno; 6. Bukti P-6 : Fotokopi Pemberitahuan status laporan/temuan; 7. Bukti P-7 : Fotokopi Keterangan klarifikasi; 8. Bukti P-8 : Fotokopi Berita Acara klarifikasi; 9 Bukti P-9 : Fotokopi Keterangan klarifikasi di bawah sumpah; 10 Bukti P-10 : Fotokopi Berita Acara klarifikasi Eko Prayetno; 11 Bukti P-11 : Fotokopi Undangan klarifikasi; 12 Bukti P-12 : Fotokopi Berita Acara Rapat Laporan dugaan pelanggaran Nomor 005/Bawaslu LA-06.02/BA/XII/2016; 13 Bukti P-13 : Fotokopi Formulir temuan; 14 Bukti P-14 : Fotokopi Bukti temuan berupa video dugaan pelanggaran kode etik oleh Teradu;

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan pengaduan Pengadu adalah terkait dengan dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu; [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut sebagai DKPP) terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagaimana berikut: Kewenangan DKPP [3.3] Menimbang bahwa DKPP dibentuk untuk menegakkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Hal demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 109 ayat (2) UU Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu yang menyebutkan: “DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota Pengawas Pemilu Lapangan dan anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri”. Selanjutnya ketentuan Pasal 111 ayat (4) UU Nomor 15 Tahun 2011 mengatur wewenang DKPP untuk a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan; b. Memanggil Pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; dan c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik. Ketentuan tersebut di atas, diatur lebih lanjut dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum yang menyebutkan: “ Penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP”. [3.4] Menimbang bahwa pengaduan Pengadu berkait dengan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus pengaduan a quo; Kedudukan Hukum [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (1) UU 15/2011 juncto Pasal 4 ayat (1) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, Tim kampanye, Masyarakat, dan/atau Pemilih dilengkapi dengan identitas Pengadu kepada DKPP. Selanjutnya ketentuan tersebut di atas diatur lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 sebagai berikut: “Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh: a. Penyelenggara Pemilu; b. Peserta Pemilu; c. Tim Kampanye; d. Masyarakat; dan/atau e. Pemilih”. [3.6] Menimbang bahwa Pengadu adalah Penyelenggara Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013, dengan demikian memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; [3.7] Menimbang bahwa DKPP berwenang untuk mengadili pengaduan a quo, Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan;

[4.1.] Menimbang bahwa pengaduan Pengadu pada pokoknya mendalilkan bahwa Ketua PPS Desa Rejo Binangun atas nama Eko Prayetno diduga telah menghadiri kampanye dialogis Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Desa Wira Bangun Kecamatan Simpang Pematang. Teradu memakai atribut kaos, meneriakkan yel-yel, dan slogan Pasangan Calon Nomor Urut 2. Berdasarkan tindakan tersebut, menurut Pengadu, Teradu melanggar Pasal 10 Keputusan Bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni: “dalam melaksanakan asas mandiri dan adil, penyelengara pemilu berkewajiban: huruf f. “tidak memakai, membawa, atau mengenakan simbol, lambang atau atribut yang secara jelas menunjukkan sikap partisan pada partai politik atau peserta Pemilu tertentu; [4.2.] Menimbang jawaban dan keterangan Para Pihak, bukti, dokumen dan fakta yang terungkap dalam Sidang Pemeriksaan DKPP yang dilaksanakan pada 31 Januari 2017 dan sidang pemeriksaan kedua pada 2 Maret 2017 di Kantor Bawaslu Provinsi Lampung, setelah dipanggil secara patut, Teradu tidak hadir tanpa alasan dan keterangan yang jelas. Teradu tidak pernah menyampaikan permohonan penundaan sidang atau menyampaikan jawaban tertulis serta dokumen lainnya kepada DKPP untuk membantah atau setidak-tidaknya membela diri atas dalil aduan Pengadu. Menurut DKPP, Teradu tidak menggunakan kesempatan hak jawab yang diberikan kepadanya untuk membela diri dan membuktikan bahwa Teradu tidak melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Hal demikain berarti Teradu, menerima dan membenarkan seluruh dalil aduan Pengadu. Teradu terbukti melanggar Pasal 3 ayat (4) juncto Pasal 5 huruf a, huruf b, huruf i juncto Pasal 7 huruf a Pasal 9 huruf c, d, e dan f, serta Pasal 10 huruf f Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, DKPP Nomor 1, 11, 13 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu; [4.3.] Menimbang dalil Pengadu selebihnya dalam putusan ini, DKPP tidak perlu menanggapi.

Berdasarkan penilaian atas fakta dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan Pengadu, memeriksa dan mendengar jawaban Teradu, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan Pengadu dan Teradu, serta keterangan para Saksi dalam persidangan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa: [5.1] DKPP berwenang mengadili pengaduan Pengadu; [5.2] Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; [5.3] Teradu terbukti telah melakukan pelanggaran kode etik kategori berat dan seharusnya dijatuhi sanksi pemberhentian secara tetap, namun Teradu tidak lagi menjabat sebagai penyelenggara pemilu; Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas,

1. Mengabulkan pengaduan Pengadu untuk seluruhnya; 2. Teradu atas nama Eko Prayetno tidak lagi memenuhi syarat untuk menjadi Penyelenggara Pemilu di masa datang, terhitung sejak dibacakan Putusan ini; 3. Memerintahkan KPU Kabupaten Mesuji untuk menindaklanjuti Putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak Putusan dibacakan; dan 4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini. Demikian diputuskan dalam Rapat Pleno oleh 6 (enam) Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. selaku Ketua merangkap Anggota; Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H., Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th., Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si., Endang Wihdatiningtyas, S.H., dan Ida Budhiati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Anggota, pada hari Jum’at tanggal Dua Puluh Empat bulan Maret tahun Dua Ribu Tujuh Belas, dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal enam bulan April tahun Dua Ribu Tujuh Belas oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. selaku Ketua merangkap Anggota; Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H., Dr. Valina Singka Subekti, M.Si., Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th., Endang Wihdatiningtyas, S.H., dan Ida Budhiati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Anggota, dihadiri oleh Pengadu dan tidak dihadiri Teradu. KETUA Ttd Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. ANGGOTA Ttd Ttd Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H.,M.H. Dr. Valina Singka Subekti, M.Si. Ttd Ttd Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th. Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si. Ttd Ttd Endang Wihdatiningtyas, S.H Ida Budhiati, S.H., M.H. Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya. SEKRETARIS PERSIDANGAN Dr. Osbin Samosir, M.Si