Arsip Putusan DKPP RI

PUTUSAN No. 256/DKPP-PKE-III/2014 DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA Yang memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir perkara Pengaduan Nomor 675/I-P/L-DKPP/2014 tanggal 7 Agustus 2014 yang diregistrasi dengan Nomor Perkara 256/DKPP-PKE-III/2014, menjatuhkan Putusan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang diajukan oleh:

[1.1.] PENGADU Nama : Pdt. Robert Y. Horik, M.A. Pekerjaan/Lembaga : Ketua Bawaslu Provinsi Papua Alamat : Jl. Berdikari No. 2 Gedung Sarinah, Jayapura, Papua Selanjutnya disebut sebagai-------------------------------------------------------Pengadu;

TERHADAP [1.2] TERADU 1. Nama : Didimus Dogomo, S.T. Pekerjaan/Lembaga : Ketua KPU Kabupaten Dogiyai Alamat : Kabupaten Dogiyai, Provinsi Papua Selanjutnya disebut sebagai------------------------------------------------------Teradu I; 2. Nama : Yohanes Iyai, S.Sos Pekerjaan/Lembaga : Anggota KPU Kabupaten Dogiyai Alamat : Kabupaten Dogiyai, Provinsi Papua Selanjutnya disebut sebagai------------------------------------------------------Teradu II; 3. Nama : Ev Emanuel Keiya, S.Th Pekerjaan/Lembaga : Anggota KPU Kabupaten Dogiyai Alamat : Kabupaten Dogiyai, Provinsi Papua 4. Selanjutnya disebut sebagai------------------------------------------------Teradu III; Nama : Yulianus Agapa, A.Md Pekerjaan/Lembaga : Anggota KPU Kabupaten Dogiyai Alamat : Kabupaten Dogiyai, Provinsi Papua 1  Selanjutnya disebut sebagai-----------------------------------------------------Teradu IV; 5. Nama : Palfianus Kegou, S.H. Pekerjaan/Lembaga : Anggota KPU Kabupaten Dogiyai Alamat : Kabupaten Dogiyai, Provinsi Papua Selanjutnya disebut sebagai-----------------------------------------------------Teradu V; [1.3] Telah membaca pengaduan Pengadu; Mendengar keterangan Pengadu; Mendengar jawaban para Teradu; Mendengar keterangan Pihak Terkait; Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pengadu dan Para Teradu;

Bahwa Pengadu telah mengajukan pengaduan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut DKPP) dengan Nomor Pengaduan 675/I-P/L- DKPP/2014 tanggal 7 Agustus 2014 yang diregistrasi dengan Nomor Perkara 256/DKPP- PKE-III/2014, yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut: ALASAN-ALASAN DAN POKOK PENGADUAN PENGADU [2.1] Bahwa Pengadu dalam sidang DKPP tanggal 8 Agustus 2014, 11 Agustus 2014, 13 Agustus 2014, menyampaikan aduan tentang dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu sebagai berikut: 1. Bahwa pada tanggal 19 Juli 2014, Badan Pengawas Pemilu Provinsi Papua menemukan dugaan pelanggaran pada waktu Rapat Pleno Rekapitulasi Perhitungan Suara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Tingkat Provinsi, yang dilakukan oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Dogiyai yaitu tidak menindaklanjuti Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Dogiyai dan menggunakan Form DB-1 DPRD PILEG bukan FORM DB-1 PILPERS; 2. Bahwa berdasarkan Pleno Rekapitulasi tingkat Provinsi tanggal 19 Juli 2014 didapatkan fakta dan keterangan sebagai berikut: - Bahwa KPU Dogiyai tidak menindaklanjuti rekomendasi Panwaslu Kabupaten Dogiyai disebabkan karena masalah waktu. - Bahwa KPU Dogiyai menerima Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Dogiyai tentang PSU pada tanggal 16 Juli 2014. - Bahwa batas waktu Pemungutan Suara Ulang dapat dilakukan sampai dengan tanggal 18 Juli 2014. 2  - Bahwa rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten Dogiyai dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 17 Juli 2014 yang bertempat di Aula Pemda Kabupaten Dogiyai. - Bahwa menurut Hengki Wakey, Anggota Panwaslu Kabupaten Dogiyai, 2 (dua) Distrik yaitu Mapia Barat dan Mapia Tengah hanya dapat dijangkau dengan menggunakan pesawat sedangkan distrik lain menggunakan kendaraan. Logistik didrop di ibukota kabupaten dan pendistribusian terjadi pada tanggal 8 Juli 2014 jam 12 malam. Menurut Anggota Panwaslu Kabupaten Dogiyai yang juga berasal dari Distrik Mapia Tengah, logistik tidak akan sampai ke Distrik Mapia Tengah jika baru didistribusikan pada waktu dimaksud, sehingga Panwaslu kabupaten Dogiyai merekomendasikan pencoblosan ulang pada Distrik Mapia Barat dan Mapia Tengah. - Bahwa terhadap KPU Kabupaten Dogiyai yang belum menindaklanjuti rekomendasi Panwaslu Kabupaten Dogiyai tersebut Bawaslu Provinsi Papua merekomendasikan kepada KPU Provinsi Papua untuk segera melakukan Pemilu Susulan Di Distrik Mapia Barat dan Mapia Tengah melalui Surat Rekomendasi No. 360/Bawaslu-Papua/VII/2014. 3. Bahwa berdasarkan alat bukti didapatkan fakta dan keterangan sebagai berikut: a. Salinan photocopy Surat Panwaslu Kabupaten Dogiyai Nomor 012/PANWASLU/ DGY/VII/2014 tanggal 15 Juli 2014, menerangkan bahwa: 1) Bahwa perihal tentang surat tersebut adalah mengenai rekomendasi pemungutan suara ulang di Distrik Mapia Barat dan Distrik Mapia Tengah. 2) Bahwa sesuai hasil pengawasan Panwaslu Kabupaten Dogiyai, logistik tidak sampai pada dua Distrik tersebut yaitu Distrik Mapia Barat dan Mapia Tengah, tetapi hanya sampai di Distrik Mapia. Akibatnya pemungutan suara untuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pada tanggal 9 Juli 2014 tidak dilaksanakan di Distrik Mapia Barat dan Mapia Tengah, tetapi pencoblosan dilakukan di Bomomani, Distrik Mapia yang hanya di coblos oleh beberapa orang. b. Salinan Sertifikat Penghitungan Suara dan Berita Acara Penetapan Perolehan Suara Calon Presiden dan Wakil Presiden Kabupaten Dogiyai tahun 2014 Model DB PPWP, menerangkan bahwa model DB PPWP berisi tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kabupaten dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014. c. Salinan Model DB-1 PPWP Kabupaten/Kota Dogiyai halaman 2-1 versi pertama, menerangkan sebagai berikut: 1) Bahwa salinan model DB-1 PPWP berisi tentang rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap kecamatan di tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kabupaten/Kota Tahun 2014. 3  2) Bahwa salinan model DB-1 PPWP ditandatangani oleh Anggota KPU Kabupaten Dogiyai. 3) Bahwa salinan model DB-1 PPWP versi pertama hasil perolehan penghitungan suara ditulis dengan tangan. d. Salinan Model DB-1 PPWP Kabupaten/Kota Dogiyai halaman 2-1 versi kedua, menerangkan sebagai berikut: 1) Bahwa salinan model DB-1 PPWP berisi tentang rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap kecamatan di tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kabupaten/Kota Tahun 2014. 2) Bahwa salinan model DB-1 PPWP ditandatangani oleh anggota KPU Kabupaten Dogiyai. 3) Bahwa salinan model DB-1 PPWP versi pertama hasil perolehan penghitungan suara telah dirubah dalam bentuk ketikan sedangkan versi pertama yang hanya ditulis tangan. 4. Bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap keterangan dan fakta sebagaimana diuraikan sebelumnya, maka Bawaslu Provinsi Papua menyampaikan hal-hal sebagai berikut : a. Bahwa KPU Kabupaten Dogiyai tidak menindaklanjuti Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Kabupaten Dogiyai disebabkan karena masalah waktu. b. Bahwa KPU Kabupaten Dogiyai menerima Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Dogiyai tentang PSU pada tanggal 16 Juli 2014. c. Bahwa batas Waktu Pemungutan Suara Ulang dapat dilakukan sampai dengan tanggal 18 Juli 2014. d. Bahwa rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten Dogiyai dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 17 juli 2014 yang bertempat di Aula Pemda Kabupaten Dogiyai. e. Bahwa menurut Hengky Anggota Panwaslu Kabupaten Dogiyai, dua Distrik yaitu Distrik Mapia Barat dan Mapia Tengah dijangkau dengan menggunakan pesawat sedangkan Distrik lain menggunakan kendaraan. Logistik didrop di ibukota kabupaten dan pendistribusian logistik dilakukan pada tanggal 8 jam 12.00 malam. Menurut Hengki yang juga berasal dari Distrik Mapia Tengah, logistik tidak akan sampai ke Distrik Mapia Tengah jika baru didistribusikan pada waktu dimaksud. Panwaslu Kabupaten Dogiyai merekomendasikan pencoblosan ulang pada Distrik Mapia Barat dan Mapia Tengah. 5. Bahwa terhadap KPU Kabupaten Dogiyai yang belum menindaklanjuti rekomendasi Panwaslu Kabupaten Dogiyai tersebut Bawaslu Provinsi Papua merekomendasikan kepada KPU Provinsi Papua untuk segera melakukan Pemilu Susulan di Distrik 4  Mapia Barat dan Mapia Tengah, melalui Surat Rekomendasi Nomor: 360/Bawaslu- Papua/VII/2014; 6. Bahwa Hasil Perhitungan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Provinsi Papua tanpa menambah jumlah perolehan suara pada dua Distrik tersebut. KESIMPULAN [2.2] Dari uraian sebagaimana dikemukakan di atas, Pengadu menyampaikan kesimpulan Pengaduan sebagai berikut: 1. Bahwa Sesuai Undang Undang No. 15 Tahun 2011 Pasal 10 point l yang berbunyi “Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kabupaten/Kota”, faktanya KPU Kabupaten Dogiyai tidak segera menindaklanjuti Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Dogiyai sedangkan batas waktu PSU sampai dengan tanggal 18 Juli 2014; 2. Bahwa sesuai Peraturan KPU No. 21 Tahun 2014 Pasal 40 ayat (1) point d “Mencatat hasil rekapitulasi ke dalam formulir model DB PPWP dan DB1 PPWP”, faktanya KPU Kabupaten Dogiyai tidak mencatat hasil rekapitulasi kedalam form dimaksud tetapi menggunakan form DB1 DPRD Pileg; 3. Bahwa dari fakta alat bukti dan keterangan tersebut di atas maka KPU Kabupaten Dogiyai diduga kuat melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu seperti yang tertuang dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu yang berbunyi, “Penyelenggara Pemilu berpedoman pada asas: a. Mandiri, b. Jujur...”; PERMOHONAN [2.3] Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pengadu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut: 1. Menyatakan para Teradu terbukti melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu; 2. Menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian tetap kepada para Teradu. [2.4] Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pengadu mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda dengan bukti P-1 sampai dengan P-6 sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Surat Panwaslu Kabupaten Dogiyai Nomor 012/PAWASLU/ DGY/2014, tentang rekomendasi pemungutan suara ulang di Distrik Mapia Barat dan Mapia Tengah tanggal 15 Juli 2014; 2. Bukti P-2 : Salinan Sertifikat dan Berita Acara Form Model DB Kabupaten Dogiyai; 5 3. Bukti P-3 : Salinan Surat Bawaslu Provinsi Papua No. 360/Bawaslu- Papua/VII/2014; 4. Bukti P-4 : Salinan sertifikat penghitungan suara dan Berita Acara penetapan perolehan suara calon Presiden dan Wakil Presiden Kabupaten Dogiyai tahun 2014 Model DB PPWP; 5. Bukti P-5 : Salinan Model DB-1 PPWP Kabupaten/Kota Dogiyai halaman 2-1 versi pertama; 6. Bukti P-6 : Salinan Model DB-1 PPWP Kabupaten/Kota Dogiyai halaman 2-1 versi kedua. PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU [2.5] Bahwa Para Teradu telah menyampaikan jawaban dan penjelasan pada persidangan tanggal 8 Agustus 2014, 11 Agustus 2014, 13 Agustus 2014 yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: 1. Bahwa terhadap dalil Pengadu yang menyatakan Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Dogiyai tidak menindaklanjuti Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua melalui Panwaslu Kabupaten Dogiyai No. 012/Panwaslu/DGY/VII/2014 tanggal 15 Juli 2014, Para Teradu menjawab sebagai berikut: 1) Teradu membenarkan Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Dogiyai No. 012/ Panwaslu/DGY/VII/2014 tanggal 15 Juli 2014; 2) Alasan-alasan tidak menindaklanjuti rekomendasi tersebut adalah sebagai berikut: 1) Jarak Kecamatan Mapia Barat dan Mapia Tengah Jarak tempuh menuju dua distrik tersebut diperlukan waktu selama 5 hari dengan berjalan kaki sedangkan Surat Bawaslu Provinsi Papua melalui Panwaslu Kabupaten Dogiyai No. 012/Panwaslu/DGY/VII/2014 tanggal 15 Juli 2014 diterima Para Teradu tanggal 16 Juli 2014 pukul 18.12 WIT, maka KPU Kabupaten Dogiyai tidak menindaklanjuti Rekomendasi tersebut. 2) Ketersediaan Surat Suara Ketersediaan surat suara di Kabupaten Dogiyai sebanyak 1000 surat suara, sementara untuk melakukan pencoblosan ulang di dua Distrik tersebut dibutuhkan sebanyak 18.022 surat suara, yaitu masing-masing di Distrik Mapia Barat sebanyak 6.828 dan Distrik Mapia Tengah sebanyak 11.194, sehingga tidak mungkin dilakukan pencoblosan ulang. 3) Jadwal/Tahapan Batas waktu terakhir rekapitulasi hasil perolehan suara di tingkat kabupaten secara nasional ditetapkan tanggal 17 Juli 2014, di tingkat provinsi 18-19 Juli 2014, sedangkan Surat Rekomendasi diterima tanggal 16 Juli 2014 sehingga tidak memungkinkan dilakukan pencoblosan ulang. 6  4) Rekomendasi Pemilihan Ulang di dua Kecamatan Rekomendasi Pemilihan Ulang di dua Distrik merupakan Rekomendasi Bawaslu Provinsi melalui Panwaslu Kabupaten Dogiyai. Oleh karena alasan hierarkis maka KPU Kabupaten Dogiyai mengembalikan keputusan di Bawaslu Provinsi Papua. Hal ini dilakukan karena masyarakat di dua Distrik tersebut sudah memberikan suaranya. 5) KPU Kabupaten Dogiyai tidak bisa menindaklanjuti surat Bawaslu Provinsi Papua melalui Panwaslu Kabupaten Dogiyai No. 012/Panwaslu/ DGY/VII/2014 tanggal 15 Juli 2014 karena antara KPU RI, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota merupakan hierarkis. 6) KPU Kabupaten Dogiyai meminta kepada Bawaslu Provinsi Papua dan Bawaslu RI mengirimkan surat tertulis kepada masyarakat Distrik Mapia Tengah dan Mapia Barat atas kehilangan hak suara sebesar 18.022 suara. 2. Bahwa terhadap dalil Pengadu yang menyatakan bahwa para Teradu tidak menggunakan Form Model DB-1 Pilpres tetapi Form Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota pada pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, Para Teradu menjawab sebagai berikut: 1) Pada saat pelaksanaan rekapitulasi ulang di tingkat provinsi memang dipersoalkan oleh Bawaslu Provinsi, tetapi KPU Kabupaten Dogiyai telah memperbaiki dua lembar sertifikat hasil perolehan suara halaman 1 dan 2 Form DB-1 DPRD Kabupaten/Kota menjadi Form DB PPWP Kabupaten/Kota. Perbaikan tersebut tidak mempengaruhi hasil perolehan suara. 2) KPU Kabupaten Dogiyai mempertanyakan Bawaslu Provinsi Papua yang bersikeras membatalkan hasil perolehan suara di Distrik Mapia Barat dan Mapia Tengah pada saat Pleno Rekapitulasi di tingkat Provinsi padahal pada saat Pleno di tingkat kabupaten tidak ada keberatan dari Panwaslu Kabupaten Dogiyai baik oleh Fransiskus Tekege, Hengky Wakey, maupun Fransiskus Pigome. KPU Kabupaten Dogiyai telah memberikan kesempatan kepada Ketua Panwaslu Kabupaten Dogiyai selama 5 (lima) menit untuk menyampaikan keberatan namun tidak ada keberatan yang disampaikan. Ketua Panwaslu Kabupaten Dogiyai dalam sambutannya menyatakan, “Saya sebagai Ketua Panwaslu Kabupaten Dogiyai mengucapkan banyak terima kasih kepada masyarakat Kabupaten Dogiyai karena Pilpres berjalan aman dan sukses”. 3) Hasil rekapitulasi suara di tingkat TPS dan PPS direkap oleh PPK/PPD. Hasil rekapitulasi tingkat PPK/PPD disampaikan langsung di lapangan terbuka yaitu di Aula Pemda, di-input, dicetak, dan dibagikan kepada masyarakat, Kapolres, Kapolsek, Danramil, Panwaslu, DPRD, dan Tim Pemenangan masing-masing Pasangan Calon; 7 3. Bahwa pada 10 Juli 2014, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai bersama- sama Panwaslu Kabupaten Dogiyai beserta kedua Tim Sukses Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden telah mengadu kepada Kepolisian Daerah atas hilangnya Logistik Berupa Form DB Pilpres, Cap PPD 10 Distrik, Form C-1 dari 263 TPS , 79 Cap KPPS dan Cap 10 PPD di Kabupaten Dogiyai, tetapi kepolisian menolak laporan tersebut. KESIMPULAN [2.6] Dari uraian sebagaimana dikemukakan di atas, Pengadu menyampaikan kesimpulan Pengaduan sebagai berikut: 1. Bahwa benar Teradu tidak menindaklanjuti Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Dogiyai oleh karena terkendala jarak, ketersediaan surat suara, jadwal/tahapan yang tidak memungkinkan, dan tidak adanya surat baik dari Bawaslu Provinsi Papua maupun Bawaslu RI terkait hilangnya hak suara sebesar 18.022 suara; 2. Bahwa Teradu telah memperbaiki pencatatan hasil perolehan suara dari sebelumnya dicatat dalam Form DB-1 DPRD Kabupaten/Kota menjadi dalam Form DB PPWP; [2.7] PERMOHONAN Berdasarkan uraian di atas, Para Teradu memohon kepada Majelis Sidang DKPP yang memeriksa dan mengadili pengaduan a quo untuk memberikan Putusan sebagai berikut: 1. Menolak pengaduan Pengadu untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Para Teradu tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu; 3. Merehabilitasi nama baik Para Teradu; atau [2.8] Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Teradu mengajukan bukti-bukti yang diberi tanda dengan bukti T-1 sampai dengan T-4 sebagai berikut: 1. Bukti T-1 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Form Model DB PPWP) tanggal 17 Juli 2014; 2. Bukti T-2 : Form Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota yang diubah menjadi Form Model DB PPWP dalam Rapat Pleno Tingkat Provinsi; 3. Bukti T-3 : Gambar photo pelaksanaan rekapitulasi perolehan suara di tingkat Kabupaten Dogiyai; 4. Bukti T-4 : Cakram CD berisi proses pelaksanaan rekapitulasi perolehan suara di tingkat Kabupaten Dogiyai. 8 [2.9] Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

[3.1] Bahwa sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan, DKPP terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagaimana berikut: Kewenangan DKPP [3.1.1] Bahwa ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang kewenangan DKPP untuk menegakkan kode etik penyelenggara pemilu adalah sebagai berikut:  Ketentuan Pasal 109 ayat (2) UU Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum “DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota Pengawas Pemilu Lapangan dan anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri”.  Ketentuan Pasal 111 ayat (4) UU Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum DKPP mempunyai wewenang untuk: a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan; b. Memanggil Pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; dan c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik.  Ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum: “Penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP”. [3.1.2] Bahwa oleh karena pengaduan Pengadu adalah terkait pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh para Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus pengaduan a quo; Kedudukan Hukum Pengadu [3.1.3] Bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2011 jo Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik 9 Penyelenggara Pemilihan Umum, yang dapat mengajukan pengaduan dan/atau laporan dan/atau rekomendasi DPR:  Ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2011 “Pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas pengadu kepada DKPP”.  Ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 “Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh: a. Penyelenggara Pemilu; b. Peserta Pemilu; c. Tim kampanye; d. Masyarakat; dan/atau e. Pemilih”. [3.1.4] Bahwa Pengadu adalah Ketua Bawaslu Provinsi Papua, maka dengan demikian Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; [3.2] Menimbang bahwa karena DKPP berwenang untuk mengadili pengaduan a quo, Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan.

[4.1] Menimbang bahwa Pengadu mengadukan para Teradu atas dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu karena mencatat hasil perolehan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tingkat Kabupaten bukan dalam Form Model DB PPWP melainkan dalam Form DB-1 DPRD Kabupaten/Kota. Pengadu mendalilkan bahwa pada saat rekapitulasi tingkat Kabupaten, Panwaslu Kabupaten Dogiyai telah menyampaikan keberatan, namun tidak diindahkan Para Teradu. Panwaslu kemudian menyampaikan Rekomendasi Nomor: 012/Panwaslu/DGY/VII/2014 agar dilakukan Pemungutan Suara Ulang di Distrik Mapia Barat dan Distrik Mapia Tengah. Para Teradu juga tidak menindaklanjuti Rekomendasi tersebut; [4.2] Menimbang bahwa terhadap pengaduan tersebut, Para Teradu menjawab bahwa benar awalnya perolehan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 untuk tingkat Kabupaten Dogiyai dicatat dalam Form Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota, namun kemudian telah diperbaiki dengan mencatatnya pada Form Model DB PPWP Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Para Teradu juga mengakui tidak menindaklanjuti Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Dogiyai untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di Distrik Mapia Barat dan Distrik Mapia Tengah dengan alasan terkendala jarak, waktu, 10 ketersediaan surat suara, tidak adanya keberatan baik dari saksi Paslon maupun Panwaslu Kabupaten Dogiyai pada saat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara di tingkat Kabupaten Dogiyai, dan tidak adanya surat dari Bawaslu Provinsi dan Bawaslu RI berkenaan dengan pembatalan 18.022 suara di dua Distrik tersebut; [4.3] Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Pihak, bukti, dokumen dan keterangan Pihak Terkait dalam sidang pemeriksaan, terdapat pemahaman dan fakta sebagai berikut: 1. Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden telah direncanakan dan ditetapkan untuk dilaksanakan pada tanggal 9 Juli 2009 di seluruh Indonesia, tanpa terkecuali. Pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara pada hari yang sama, bukan hanya disebabkan kebutuhan untuk memudahkan pelaksanaan teknis semata, melainkan secara hakikat menganut prinsip kesetaraan, kerahasiaan dan prinsip yang membebaskan pengaruh dari suatu TPS pada TPS lainnya. 2. Sesuai temuan dan kajian Bawaslu Provinsi Papua yang didasarkan pada Laporan dan Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Dogiyai, Para Teradu selaku Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Dogiyai, telah dengan sengaja meniadakan pemilihan di 2 (dua) Distrik, yakni Distrik Mapia Tengah dan Distrik Mapia Barat. Hal tersebut terjadi bukan akibat bencana alam, kerusuhan atau kondisi-kondisi khusus lainnya yang dimungkinan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, melainkan disebabkan persoalan yang sepenuhnya berada para diri Para Teradu dan hanya diketahui Para Teradu sendiri. 3. Keberatan dan Rekomendasi Panwaslu yang tidak ditanggapi Para Teradu memperlihatkan bahwa eksistensi Panwaslu sebagai penyelenggara Pemilu yang oleh Undang-Undang diberi tugas untuk mengawal dan menjamin terselenggaranya Pemilu yang LUBER-JURDIL sama sekali tidak memiliki makna bagi Teradu. Kedudukan, kewenangan dan tugas Panwaslu yang berkorelasi langsung dengan tugas dan tanggungjawab Para Teradu, telah dinafikkan dengan semena-mena. Keterikatan Para Teradu secara hukum untuk menindaklanjuti Rekomendasi Panwaslu telah dihilangkan tanpa dasar dan alasan yang dapat diterima sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. 4. Pemungutan suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebagai salah satu bagian terpenting dalam perwujudan hak kedaulatan rakyat merupakan tujuan dan menjadi dasar satu-satunya untuk membentuk dan mengadakan institusi penyelenggaraan Pemilu dan memilih serta mengangkat personalia penyelenggara Pemilu. Komisi Pemilihan Umum tidak akan ada jika pemungutan suara tidak ada. Hakikat suatu Pemilu di seluruh dunia akan hilang dan lenyap, jika pemungutan suara tidak diselenggarakan. Demokrasi sebagai kehendak dan keputusan politik rakyat dalam sistem kenegaraan di Indonesia menjadi tinggal 11  kerangka yang tidak berdaging dan tidak bernyawa, apabila pemungutan suara ditiadakan. 5. Dalam penetapan hasil suatu pemungutan suara, prinsip utama dan terutama yang mesti menjadi pegangan dasar setiap pihak adalah: “suara rakyat sungguh- sungguh suara rakyat”. Suara rakyat tidak dapat digantikan menjadi suara penyelenggara, atau siapapun, kecuali rakyat itu sendiri. Hasil pemungutan suara di Distrik Mapia Barat dan Distrik Mapia Tengah yang muncul tanpa melalui pemungutan suara senyatanya merupakan tindakan yang tidak hanya menghancurkan demokrasi, tetapi juga membohongi, mengingkari dan menipu rakyat dan negara. Dalil Para Teradu yang menyebutkan bahwa hasil pemungutan suara diperoleh melalui sistem Noken dalam bentuk Ikat atau Bungkus tidak didukung oleh bukti yang meyakinkan bahwa sistem Noken tersebut memang benar digunakan di Distrik Mapia Barat dan Distrik Mapia Tengah pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. [4.4] Berdasarkan keterangan dan fakta tersebut, DKPP berpendapat bahwa dalil Pengadu terbukti dan dapat diterima. Dengan demikian, Para Teradu telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 10 huruf l Undang-Undang No. 15 Tahun 2011, Pasal 40 ayat (1) huruf d Peraturan KPU No. 21 Tahun 2014, dan Pasal 2 Kode Etik Penyelenggara Pemilu. [4.5] Menimbang terkait dalil Pengadu selebihnya, DKPP tidak perlu menanggapi dalam Putusan ini.

Berdasarkan penilaian atas fakta dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas dan setelah memeriksa keterangan Pengadu, memeriksa jawaban dan keterangan Para Teradu, memeriksa keterangan Pihak Terkait, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan Pengadu dan Para Teradu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa: [5.1] Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili pengaduan Pengadu; [5.2] Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; [5.3] Para Teradu terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu; Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas, 12

1. Mengabulkan pengaduan Pengadu untuk seluruhnya; 2. Menjatuhkan sanksi berupa PEMBERHENTIAN TETAP kepada Teradu I atas nama Didimus Dogomo, Teradu II atas nama Yohanes Iyai, Teradu III atas nama Ev Emanuel Keiya, Teradu IV atas nama Yulianus Agapa, dan Teradu V atas nama Palfianus Kegou selaku Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Dogiyai terhitung sejak dibacakannya Putusan ini; 3. Memerintahkan kepada KPU Provinsi Papua untuk menindaklanjuti Putusan ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 4. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini. Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 5 (lima) anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., selaku Ketua merangkap Anggota, Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H., Dr. Valina Singka Subekti, M.Si., Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th., Ir. Nelson Simanjuntak, S.H., dan Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si. masing-masing sebagai Anggota, pada hari Minggu tanggal Tujuh Belas bulan Agustus tahun Dua Ribu Empat Belas, dengan 1 (satu) anggota memiliki pendapat berbeda, dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari ini, Kamis tanggal Dua Puluh Satu bulan Agustus tahun Dua Ribu Empat Belas oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., selaku Ketua merangkap Anggota, Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H., Dr. Valina Singka Subekti, M.Si., Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th., dan Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si. masing-masing sebagai Anggota, dengan dihadiri oleh Pengadu dan tanpa dihadiri Para Teradu. KETUA Ttd Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. ANGGOTA Ttd Ttd Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H. Dr. Valina Singka Subekti, M.Si. Ttd Ttd Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si. 13 Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya. SEKRETARIS PERSIDANGAN Dr. Osbin Samosir, M.Si Pendapat berbeda (Dissenting Opinion) Anggota Majelis DKPP Nur Hidayat Sardini Bahwa Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat. Setiap warga negara berhak untuk memilih dan dipilih (rights to vote and right to be candidate), yang dijamin oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Setiap pihak, termasuk negara, tidak boleh menghalangi, membatasi, dan menghapuskan hak- hak konstitusional seorang warga negara pun, karena yang demikian itu melanggar hak- hak asasi warga negara. Menurut ketentuan Pasal 43 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, “Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam Pemilu berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan dan penghitungan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Bahwa dalam pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, di Distrik Mapia Tengah dan Mapia Barat Dogiyai Papua, telah terjadi kegagalan dalam mendistribusikan logistik Pemilu atau tidak tepat sasaran dan tepat waktu, sehingga pemungutan dan penghitungan suara (voting day) Pemilu gagal dilakukan, berakibat hilangnya kesempatan, atau sekurang-kurangnya terganggunya penggunaan hak memilih (rights to vote)-nya terhadap 18.022 pemilih di kedua distrik tersebut. Bahwa terhadap gagalnya penggunaan hak memilih tersebut, sudah sepantasnya apabila Teradu Ketua dan anggota KPU Dogiyai dikenakan sanksi berupa “pemberhentian tetap”. Namun saya memandang, bahwa dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di seluruh jenjang, sejak KPU setempat, KPU Provinsi, hingga KPU, tidak ada perhatian yang memadai untuk mengoreksi terhadap kesalahan tersebut, kecuali “masing-masing pasangan calon dianggap tidak memeroleh suara dalam pemungutan dan penghitungan suara”. Karena itu, tindakan yang menempatkan paslon tidak memeroleh suara, sama saja dengan tidak adanya pelaksanaan hak-hak pemilih menggunakan hak pilihnya. Dengan kata lain, setiap pemilih apalagi dalam jumlah sangat besar, yakni 18.022 di kedua distrik tersebut, merupakan pelecehan terhadap partisipasi warga negara dalam Pemilu. 14  Bahwa patut kiranya apabila tidak hanya KPU setempat yang diganjar dengan sanksi pemberhentian tetap, namun otoritas Pemilu di jenjang atasnya, tak terkecuali KPU RI, sebagai penanggung jawab utama (leading sector) Pemilu, layak untuk dimintai pertanggungjawaban terhadap gagalnya perwujudan Pemilu sebagaimana prinsip Pemilu berkedaulatan rakyat. Oleh karena harus disadari bahwa, pengoreksian (corrective) terhadap proses Pemilu dapat dimungkinkan dengan mengacu Bab XV UU No. 42 Tahun 2008. Hal ini diperkuat dengan ketentuan Pasal 7 huruf e Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang menyatakan bahwa, “Penyelenggara Pemilu berkewajiban melakukan segala upaya yang dibenarkan etika sepanjang tidak bertentangan dengan perundang-undangan sehingga memungkinkan bagi setiap penduduk yang berhak memilih terdapaftar sebagai pemilih dan dapat menggunakan hak memilihnya.” Sekian dan terima kasih. Anggota Majelis DKPP, Nur Hidayat Sardini 15