Arsip Putusan DKPP RI

PUTUSAN Nomor: 231-PKE-DKPP/VII/2019 DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU REPUBLIK INDONESIA DEMI KEADILAN DAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU, Memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir Pengaduan Nomor: 193- P/L-DKPP/VI/2019 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor: 231-PKE- DKPP/VII/2019, menjatuhkan Putusan atas dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang diajukan oleh:

[1.1] PENGADU Nama : Ahmadi Pekerjaan/Lembaga : Sekretris DPC PDI Perjuangan Alamat : Jl Mustafa Katjo Kel. Simboro Kec. Somboro, Kab. Mamuju Selanjutnya disebut sebagai------------------------------------------------------- Pengadu;

TERHADAP [1.2] TERADU 1. Nama : Hamdan Dangkang Jabatan : Ketua KPU Kabupaten Mamuju Alamat Kantor : Jl. H. Mustafa Katjho, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat Selanjutnya disebut sebagai---------------------------------------------------- Teradu I; 2. Nama : Asriani Jabatan : Anggota KPU Kabupaten Mamuju Alamat Kantor : Jl. H. Mustafa Katjho, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat Selanjutnya disebut sebagai--------------------------------------------------- Teradu II; 3. Nama : Ahmad Amran Nur Jabatan : Anggota KPU Kabupaten Mamuju Alamat Kantor : Jl. H. Mustafa Katjho, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat Selanjutnya disebut sebagai-------------------------------------------------- Teradu III; 4. Nama : Hasdaris Jabatan : Anggota KPU Kabupaten Mamuju Alamat Kantor : Jl. H. Mustafa Katjho, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat Selanjutnya disebut sebagai-------------------------------------------------- Teradu IV; 5. Nama : Muhammad Rivai Jabatan : Anggota KPU Kabupaten Mamuju Alamat Kantor : Jl. H. Mustafa Katjho, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat Selanjutnya disebut sebagai--------------------------------------------------- Teradu V; 6. Nama : Rahmad Saleh Jabatan : Ketua PPK Kecamatan Mamuju Alamat Kantor : Jl. H. Mustafa Katjho, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat Selanjutnya disebut sebagai-------------------------------------------------- Teradu VI; 7. Nama : M. Sabir Saleh Jabatan : Anggota PPK kecamatan Mamuju Alamat Kantor : Jl. H. Mustafa Katjho, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat Selanjutnya disebut sebagai------------------------------------------------- Teradu VII; Teradu I s.d Teradu VII selanjutnya disebut sebagai----------------- Para Teradu. [1.3] Membaca pengaduan Pengadu; Mendengar keterangan Pengadu; Mendengar jawaban Para Teradu; Mendengar Keterangan saksi; Mendengar Keterangan Pihak Terkait; dan Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti yang diajukan Pengadu dan Para Teradu.

[2.1] URAIAN PENGADUAN PENGADU Bahwa Pengadu telah menyampaikan Pengaduan tertulis kepada DKPP dengan Pengaduan Nomor: 193-P/L-DKPP/VI/2019 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor: 213-PKE-DKPP/VII/2019, yang disampaikan secara lisan dalam sidang DKPP dengan uraian sebagai berikut: Pada Tanggal 20 April 2019 Pengadu mengikuti Rapat Pleno PPK Mamuju, saat itu Pengadu mulai menanyakan Model C1 Hologram yang dibacakan PPK Mamuju tentang keberadaan Data Pemilih Khusus dalam Model A.DPK-KPU yang seharusnya berada dalam kotak suara sebagai dasar penentuan Jumlah Pemilih yang terdata dalam Daftar Pemilih Khusus dalam Model A.DPK-KPU. Namun Penjelasan Ketua PPK (Teradu 6) Menyatakan bahwa KPU tidak mendistribusikan Form Model A.DPK-KPU sehingga data tersebut tidak ada dalam Kotak Suara. Saat diminta klarifikasi terhadap Panwascam (Imat Totori) yang bertugas saat itu, Panwascam menjelaskan bahwa data yang ditulis dalam C1 Hologram pada Data Pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus diambil dari Model C7.DPK-KPU. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan PKPU 3 Tahun 2019. Bahkan Pengadu diminta untuk keberatan dituangkan dalam Model DA2-KPU. Pada tanggal 6-7 Juni Tahun 2019 Pengadu mempertanyakan atas adanya ketimpangan data Pengguna Hak Pilih pada DPT dan DPK yang tidak sama jumlahnya pada 5 Jenis Pemilihan (PPWP,DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota) dan meminta kepada PPK melakukan pencermatan terhadap ketimpangan data tersebut terhadap Model DAA1 Plano namun PPK menolak dengan alasan bahwa Rekapitulasi Tingkat Desa dan Kelurahan telah dilakukan dan akan dipindahkan kedalam Model DA1-KPU dan PPK meminta kepada Pengadu untuk menuangkan dalam Kejadian Khusus Model DA2-KPU. Disaat yang sama anggota Panwascam mengirimkan Pesan Whatsapp mempertanyakan substansi atas permintaan pencermatan oleh Pengadu dan meminta Pengadu untuk mempertanyakan kembali karena PPK tidak meminta pertimbangan dari Panwascam sebelum meminta kepada Teradu menuangkan dalam Model DA2-KPU. Namun PPK juga meminta Panwascam untuk menuangkan dalam Model DA2. Pada pukul 20.41 Panwascam meminta Pengadu untuk membawa mandat Saksi karena PPK telah merencanakan penertiban administrasi padahal Pengadu sudah mengajukan Mandat pada tanggal 20 April 2019. Pada saat hadir dalam Rapat Lanjutan Teradu VII langsung membacakan seluruh mandat yang masuk dan Mandat Pengadu dihilangkan padahal Pengadu tidak pernah melakukan penarikan Mandat. Saat Pengadu Minta Klarifikasi karena Pengadu juga merupakan Sekretaris DPC PDI Perjuangan yang menandatangani Mandat Saksi PPK bersama Ketua DPC PDI Perjuangan namun Teradu II menggunakan kekuasaan yang berlebihan (abuse of power) meminta kepada parat Kepolisian agar Pengadu dikeluarkan paksa dari ruang Rapat Pleno. Saat Pengadu menjalankan perintah Panwascam untuk membuat mandat baru Teradu II masih mempersulit Pengadu untuk kembali membuat surat penarikan Mandat yang sesungguhnya tidak diatur dalam PKPU 4 Tahun 2019. Karena perintah Teradu II didukung oleh Kepolisian maka Pengadu kembali dan membuat Surat Penarikan Mandat sesuai Permintaan Teradu II. Hingga proses Pleno PPK selesai Pengadu sudah tidak bisa lagi mengikuti proses rekapitulasi hingga pending karena Teradu I hadir dalam ruang Rapat Pleno dan meminta agar dilakukan pencermatan atas aduan pengadu namun tidak dilaksanakan sesuai mekanisme yang diatur dalam PKPU 4 Tahun 2019. Teradu I, Teradu II dan Teradu VII hanya melakukan pencermatan dalam komputer hingga saat akan dilakukan skorsing sidang Pengadu meminta agar pencermatan dilakukan bersama – sama dengan Saksi. Pada tanggal 8 Juni 2019 Pengadu sudah bertugas sebagai Saksi PDI Perjuangan dalam Rapat Pleno Tingkat Provinsi dan dalam pesan Anggota Panwascam menyampaikan sudah semua Anggota KPU dan senantiasa meminta untuk dilakukan pembukaan kotak suara untuk melakukan pencermatan namun yang bersangkutan mengatakan bahwa dia juga dipanggil ke Bawaslu Kabupaten dan digantikan oleh Anggota Panwascam Imat Totori. Pada tanggal 24 April KPU mengeluarkan Surat Penyampaian yang berisi Pemungutan Suara Ulang. [2.2] PETITUM PENGADU Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pengadu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berdasarkan kewenangannya untuk memutus hal-hal sebagai berikut: 1) Mengabulkan Pengaduan Pengadu untuk seluruhnya; 2) Menyatakan Teradu Teradu 1, Teradu II dan Teradu IV terbukti melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu; 3) Memberikan sanksi Pemberhentian Tetap kepada Teradu I dan Teradu II atas pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu; 4) Memberikan sanksi sesuai tingkat kesalahannya kepada Teradu IV, VI dan VII atas pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu; 5) Merehabilitasi nama baik Teradu III dan Teradu V atas pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu; dan 6) Apabila Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.3] BUKTI PENGADU Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pengadu mengajukan alat bukti P-1 s.d P- 13 sebagai berikut: NO. BUKTI KETERANGAN 1. P-1 Form Model DA1-PPWP Kecamatan Mamuju; 2. P-2 Form Model DA1-DPR Kecamatan Mamuju; 3. P-3 Form Model DA1-DPD Kecamatan Mamuju; 4. P-4 Form Model DA1-DPRD Provinsi Kecamatan Mamuju;; 5. P-5 Form Model DA1-DPRD Kab/Kota Kecamatan Mamuju; 6. P-6 Surat Penyampaian KPU No. 90/PL.01.7.PY/7602/KPU.Kab/IV/2019; 7. P-7 Foto 6 (enam) Lembar DA2-KPU; 8. P-8 Rekaman Video tanggal 20 April 2019 nama file video_20190420_203827; 9. P-9 Rekaman Video tanggal 20 April 2019 nama file video_20190420_204914; Rekaman Video tanggal 7 Mei 2019 nama file 10. P-10 video_20190507_015009; 11. P-11 Rekaman Video tanggal 7 Mei 2019 nama file video_20190507_145612; Rekaman Video tanggal 7 Mei 2019 nama file 12. P-12 video_20190507_231919; 13. P-13 Screenshoot Pesan Whatsapp. [2.4] SAKSI PENGADU Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pengadu mengajukan Saksi, FIRMAN Memberikan keterangan dibawah sumpah dihadapan Majelis sidang DKPP bahwa tidak teralu paham soal permasalahan pengadu, namun saksi hadir pada rekapitulasi ppk mamuju dan tidak hadir di kecamatan simboro. saksi menjelaskan bahwa pengadu hadir dalam rekapitulasi. saksi tidak melihat surat mandat pengadu karena saksi datang terlambat. saksi tidak ingat bahwa ada permasalahan pengadu. saksi tidak ingat tanggal rekapitulasi tingkat kecamatan. saksi hadir pada hari dua dan 3, saksi hadir pada hari pembagian panel, hari keempat pengadu hadir. saksi tidak terlalu fokus ke pengadu dan hanya fokus ke rekapitulasi saksi tidak ingat tanggapan ppk dan panwas terkait keberatan pengadu saksi melihat yang hadir dalam rekapitulasi adalah teradu. Muhammad Hatta Kainang Memberikan keterangan dibawah sumpah di hadapan Majelis sidang DKPP bahwa Saksi berada di lokasi rapat pleno rekapitulasi PPK Kecamatan, yang bertugas memantau pelaksanaan tugas saksi Partai Nasdem. Sempat melihat dinamika yang terjadi pada pelaksanaan rapat pleno karena perdebatan antara Pengadu dengan PPK Mamuju soal data pemilih, tidak adanya formulir A.DPK-KPU, dan soal mandat saksi. Saksi menyatakan turut memberi masukan kepada PPK soal mandat saksi setiap peserta Pemilu harus jelas dan didaftar oleh PPK. Saksi setuju dan mendukung PPK menertibkan saksi yang tidak ada mandat supaya ditertibkan. [2.5] KESIMPULAN PENGADU Setelah sidang pemeriksaan digelar, Pengadu memberikan kesimpulan bahwa: Sebagaimana diatur dalam PKPU 11 Tahun 2018 Pasal 1 bahwa Daftar Pemilih Khusus yang selanjutnya disingkat DPK adalah Daftar Pemilih yang memiliki identitas kependudukan tetapi belum terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT dan DPTb. Demikian pula dijelaskan dalam Pasal 39 ayat (4) bahwa pemilih dalam DPK sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) di daftar di TPS sesuai dengan alamat yang tertera dalam KTP-el. Lebih lanjut dijelaskan dalam ayat (5) menyebutkan DPK sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disusun menggunakan Formulir Model A.DPK-KPU. Dalam format Model A.DPK-KPU sebagaiman dalam Lampiran PKPU 11 Tahun 2018 memuat No, No.KK, NIK, Nama, Tempat lahir, Tanggal Lahir, Status Perkawinan, Jenis Kelamin, Alamat, Disabilitas dan Keterangan yang disahkan dan ditandatangani oleh Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Untuk memastikan bahwa setiap warga negara dalam menyalurkan hak pilih one man one vote maka KPU menyiapkan Daftar Salinan Model A3-KPU, Model A4-KPU dan Model A.DPK-KPU sebagai bentuk transparansi kepada publik berupa Daftar Pemilih DPT, DPTb dan DPK. Didalam PKPU Nomor 3 Tahun 2019 pasal 95 bahwa, Formulir yang digunakan dalam pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS, terdiri atas formulir: Poin gg Model A.DPK-KPU yang merupakan daftar Daftar Pemilih Khusus, untuk mencatat nama–nama Pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih dalam DPT dan DPTb, namun memenuhi syarat yang dilayani pengguna hak pilihnya pada hari dan tanggal pemungutan suara dengan menggunakan KTP-el. Dalam pokok–pokok aduan pengadu mengingat pentingnya keberadaan Fomulir Model A.DPK-KPU di seluruh TPS sebanyak 757 TPS yang harus ditetapkan oleh Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di wilayah kerja KPU Kabupaten Mamuju sangat mempengaruhi kualitas hasil Pemilu karena Pemilih DPK Sejumlah 11.711 Pemilih DPK dalam hasil rekapitulasi KPU Kabupaten Mamuju tidak memiliki data–data sebagaimana yang diatur dalam UU No. 7 Tahun 2017, PKPU 11 Tahun 2018 dan PKPU 3 Tahun 2019. Fakta persidangan Dalam keterangan yang disampaikan teradu 4 dalam sidang DKPP saat ditanya oleh yang Mulia Majelis tentang apa pentingnya Model A.DPK – KPU? saudara teradu 4 menjelaskan bahwa pada prinsipnya daftar Daftar Pemilih Khusus sudah dihapuskan oleh Mahkamah Konstitusi sehingga Formulir Daftar Pemilih Khusus tidak diturunkan oleh KPU Mamuju ke setiap TPS. Untuk mengisi Formulir C1-KPU dalam Data Pemilih berupa Daftar Pemilih Khsusus Menggunakan Model C7.DPK-KPU. Saat yang Mulia Majelis mempertegas bahwa apakah seseorang bisa menggunakan hak pilih tanpa di daftar terlebih dahulu? Jawaban teradu 4 dengan tegas menyatakan bahwa sudah ada C7.DPK-KPU yang merupakan daftar Hadir Pemilih. Terkait hal tersebut Teradu 1 memberikan keterangan lain dengan Teradu 4 bahwa keberadaan Model A.DPK-KPU sangat penting akan tetapi KPU Kabupaten Mamuju tidak melakukan pengadaan dan distribusi logistik Model A.DPK-KPU dengan alasan karena logistik merupakan bukan kewenangan KPU Kabupaten melainkan kewenangan KPU Provinsi. Keterangan berbeda oleh pihak terkait dari Bawaslu atas Nama Saudara Faisal Jumalang saat ditanya LHP masalah Model A.DPK-KPU. Saudara Faisal menerangkan bahwa sehari sebelum pemilihan yaitu tanggal 16 April 2019 sudah mempertanyakan ke KPU tentang Model A.DPK-KPU yang belum ada? Dalam keterangan tambahan oleh saudara Faisal Jumalang bahwa KPU Kabupaten Mamuju mengatakan bahwa kekurangan logistik akan datang paling lambat jam 08.00 – 10.00 Wita tanggal 17 April 2019. Saat yang Mulia Majelis mempertegas apakah yang dimaksud Logistik termasuk didalamnya Model A.DPK-KPU? Saudara Faisal Jumalang Menerangkan bahwa Iya termasuk didalamnya. Adapun keterangan yang disampikan oleh Teradu 2 bahwa sudah memerintahkan kepada seluruh TPS untuk membuat secara Manual dengan kertas biasa, bagi pengadu hal ini tidaklah logis sebab apakah mungkin penyampaian tersebut bisa sampai keseluruh TPS sebanyak 757 TPS di wilayah kabupaten Mamuju dalam waktu kurang dari 1 (satu) hari dari tanggal pelaksanaa yaitu tanggal 16 April 2019?. Dan meskipun demikian dilakukan hal ini sudah tidak sesuai dengan PKPU 11 Tahun 2018 serta PKPU 3 Tahun 2019. Dalam keterangan yang pengadu sampaikan dalam sidang DKPP bahwa hingga saat ini pihak teradu tidak dapat membuktikan keberadaan sejumlah Data 11.711 Pemilih DPK demikian pula Data Pemilih yang ada di Kecamatan Mamuju sebanyak 3.872 data pengguna hak Pilih DPK yang jumlah pengguna mencapai 3.522 atau 12,44 % dari total pengguna DPT di Kecamatan Mamuju dalam fakta sidang keberadaan data tersebut baik dalam jawaban tertulis oleh Teradu maupun di persidangan tidak mampu dibuktikan. Bahwa jawaban secara tertulis teradu oleh dalam poin 2 yang menerangkan “…Namun Pengadu bukan saksi yang dimandat oleh DPC PDIP Kabupaten Mamuju untuk mengikuti Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan dan Perolehan suara di kecamatan Mamuju…” tidaklah benar karena Pengadu merupakan Saksi Resmi yang memasukkan mandat pada tanggal 20 April 2019 oleh Saksi Partai PDI Perjuangan A.n Jabir hal ini dibuktikan dengan Video dalam Penjelasan sekretariat PPK saudari inci yang bertugas di tanggal 7 Mei 2019 dalam Video tersebut mengungkapkan Ketua PPK Bapak Rahmad Saleh mengakui bahwa pengadu sempat didalam dan dijelaskan detail oleh sekretariat PPK saudari Inci “ Cari ini register Mandattae 870 iye dia memang dulu waktu kan pertama satu panel kecamatanji to pak, duaji saksi memang nama yang masuk jabir sama ahmadi…” Demikian Pula Keterangan Tertulis dalam poin 2 Paragraf 4 “Menurut teradu 7 (Saksi dari PPK Mamuju) bahwa pengadu bukan yang dimandat jadi saksi dari DPC PDIP Kabupaten Mamuju untuk mengikuti rekapitulasi dikecamatan dikecamatan mamuju, yang dimandat sebagai saksi dari PDIP pada Rekapitulasi Kecamatan Mamuju adalah saudara Jabir dan Firman”. Faktanya adalah Saudara Firman merupakan saksi dari Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 1 Ir. H. Joko Widodo dan Prof Dr KH Ma’ruf Amin. Bahwa dalam keterangan dalam sidang Pengadu menerangkan kejadian di tanggal 20 April 2019 hanya meminta salah satu bukti fisik dari Formulir Model A.DPK-KPU yang menjadi dasar pemindahan oleh KPPS kedalam formulir C1-KPU dalam kolom Data Pemilih Daftar Pemilih Khusus (Model A.DPK-KPU) namun jawaban dari Ketua PPK (saksi teradu Rahmad Saleh)saat itu bahwa tidak ada Model A.DPK-KPU dalam kotak suara karena memang tidak didistrubsikan secara terstruktur oleh KPU. Namun Anggota PPK lain Saudara M. Sabir Saleh (Saksi Teradu M. Sabir Saleh) mengatakan bahwa formulir Model A.DPK-KPU tersebut ada didalam kotak suara. Hal ini dibuktikan dalam Video milik Pengadu Jawaban para Teradu pada poin 2 paragraf 6 yang menerangkan bahwa …”adalah tidak benar pengadu menjelaskan di kronologi aduannya pada paragraf 2 bahwa tanggal 6-7 juni 2019 pengadu mempertanyakan hal yang dimaksud diatas”… keterangan ini tidaklah benar menurut pengadu karena faktanya sejak tanggal 6 – 7 Mei Pengadu hadir dan mempertanyakan sejumlah ketimpangan data Pengguna Hak Pilih DPK hal ini dapat dibuktikan dalam dokumentasi pengadu pukul 01.50;58 kehadiran teradu 1 dan teradu 2 disaksikan oleh Saksi Teradu Saudara Agus (Devisi Pengendali Kemanan) dan Anggota PPK Kecamatan Simboro melakukan pencermatan dalam Komputer milik PPK atas sanggahan dari Pengadu terkait ketimpangan data pengguna DPK. demikian pula Teradu 3 hadir pada saat itu Video Rekaman Pengadu pada tanggal 7 Mei 2019 pukul 01.57 dini hari oleh Komisioner KPU Kabupaten Mamuju Teradu 3 pengadu meminta penjelasan terhadap PPK terkait ketimpangan Pengguna Hak Pilih antara Pengguna DPK pada jenis Pemilihan PPWP dan DPR. Dalam keterangan tertulis teradu pada poin 2 paragraf 7 “ …anggota PPK kemudian meminta pengadu untuk menuliskan keberatannya selama rekapitulasi berlangsung kedalam formulir Model DA2.KPU. akan tetapi pengaduh masih bersikeras dan memaksa untuk melakukan untuk dilakukan pencermatan kembali. Melihat Kondisi tersebut, anggota KPU Kabupaten Mamuju (Teradu 2) Devisi teknis Penyelenggaraan atas nama Asriani atau teradu 2 yang mendampingi rekapitulasi kecamatan Mamuju pada saat itu kemudian mengambil alih forum”. demikian pula dalam poin 2 paragraf 8 menyampaikan bahwa “Jika Pengadu keberatan terhadap proses rekapitulasi, mohon dituangkan dalam formulir Model DA2.KPU”. Hal ini tersebut kembali tidak diindahkan oleh pengadu, akhirnya teradu 2 meminta aparat keamanan untuk mengeluarkan pengadu dari forum rapat rekapitulasi…” Hal ini tidak benar dalam fakta persidangan. Bahwa pada tanggal 7 Mei 2019 pukul 16.10 berdasarkan perintah Ketua PPK Saksi Teradu Saudara Ramhad Saleh yang meminta kepada Pengadu untuk menuangkan kedalam formulir kejadian khusus (DA2.KPU) dan pengadu menuangkannya sebanyak 6 (enam) lembar dan ditandatangani langsung oleh Ketua PPK Kecamatan Mamuju Saudara Saksi Rahmad Saleh sebelum skorsing sidang untuk berbuka puasa dengan demikian bahwa tidaklah benar Teradu 2 yang menyampaikan agar menuangkan dalam Model DA2.KPU melainkan Saksi Teradu Ketua PPK Kecamatan Mamuju Saudara Rahmad Saleh pada pukul 16.10 Wita. Keterangan tersebut tidak sesuai kronologi yang sebenarnya bahwa pada tanggal 7 Mei 2019 Pukul 21.55 Wita Pengadu hadir di PPK Kecamatan Mamuju saat Pengadu masuk kedalam ruang sidang berhadapan dengan Ketua PPK Saksi Teradu saudara Rahmad Saleh dan Sekretariat Saudari Inci karena pengadu tidak puas atas perlakukan PPK maka pengadu mempertanyakan keberadaan Mandat pengadu yang hilang oleh PPK padahal Mandat tersebut telah dimasukkan sejak tanggal 20 April 2019. Saksi Teradu saudara M. Sabir Saleh menjelaskan bahwa pengadu tidak punya mandat. Dalam kondisi skorsing sidang belum dicabut, Teradu 2 kemudian mengambilalih forum. Pengadu yang juga sebagai Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kabupaten Mamuju meminta penjelasan kepada teradu 2 terkait keberadaan Mandat Partai yang dimasukkan ke PPK Kecamatan Mamuju. Namun dengan nada keras penuh bentakan meminta kepada aparat keamanan mengusir pengadu dari ruang sidang. Hal ini sesuai dengan kesaksian oleh saksi dari teradu bapak agus dari kepolisian dan saksi teradu saudara AKP Yulianus serta saksi teradu saudara M. Sabir Saleh bahwa Teradu 2 dengan nada keras mengusir pengadu dari Ruang sidang. Dalam keterangan yang diberikan teradu 2 terkait pertanyaan yang mulia majelis tetang tupoksi sebagai wakil pendamping di PPK Kecamatan Mamuju Teradu 2 Menjelaskan melakukan Monitoring atas jalannya Proses Rekapitulasi namun dalam keterangan tertulis dalam poin 2 paragraf 6 dan dipertegas dalam paragraf 10 “… KPU Kabupaten Mamuju Teradu 2 mendampingi dan Mengambilalih proses rekapitulasi kecamatan Mamuju…” dan fakta persidangan Teradu 2 membenarkan mengambilalih forum yang sesungguhnya merupakan kewenangan dari PPK Kecamatan sebagaimana diatur dalam PKPU 4 Tahun 2019. Hal inilah yang pengadu maksudkan melakukan sesuatu hal diluar dari kewenangan yang diberikan oleh Undang – Undang (Abuse of Power). 1. Bahwa, Teradu 1 berdasarkan fakta persidangan dalam keterangannya terbukti tidak mengadakan Formulir Model A.DPK-KPU ke sejumlah 757 TPS di Kabupaten Mamuju yang merupakan Tanggungjawab sebagai Ketua KPU Kabupaten Mamuju dan juga sebagai koordinator bidang logistik KPU Kabupaten Mamuju. Dalam keterangan pihak terkait dari Bawaslu Kabupaten Mamuju Faisal Jumalang dalam pengawasannya membuktikan bahwa tidak adanya formulir Model A.DPK-KPU saat Pemungutan dan Penghitungan suara tanggal 17 April 2019. 2. Bahwa, Teradu 2 berdasarkan fakta persidangan dalam keterangan yang disampaikan meminta kepada Aparat Keamanan untuk mengeluarkan Pengadu dalam Ruang Sidang Rekpitulasi di tingkat PPK Kecamatan Mamuju. Hal ini diperkuat dengan Kesaksian dari Saksi Teradu saudara Agus (Penanggungjawab Keamanan di PPK Kecamatan Mamuju) yang juga menerangkan bahwa Setiap Orang yang masuk dalam ruang sidang rekapitulasi sesuai dengan yang ada dalam daftar nama saksi dalam keterangan tambahan saudara saksi Agus membenarkan bahwa mendapatkan perintah dari Teradu 2 untuk mengeluarkan saksi dari ruang sidang; keterangan dari saksi teradu saudara AKP Yulianus bahwa benar Perintah mengeluarkan Pengadu dari ruang sidang adalah perintah dari Teradu 2 dengan suara keras; keterangan dari saksi teradu saudara M. Sabir Saleh membenarkan dengan nada keras mengeluarkan Pengadu dari Ruang Sidang; demikian pula keterangan tertulis dari para Teradu bahwa Teradu 2 Mengambil alih Proses Rekapitulasi di PPK Kecamatan Mamuju. Bahwa upaya yang dilakukan oleh Teradu 2 mengeluarkan Pengadu dari Rekapitulasi Kecamatan Mamuju agar seluruh kesaksian dan Keberatan yang dituangkan dalam Model DA2.KPU sebanyak 6 (enam) lembar oleh Pengadu tidak dituangkan dalam Berita Acara Kejadian Khusus dalam Rekapitulasi di Tingkat PPK Kecamatan Mamuju sesuai dengan PKPU 4 Tahun 2019. Dalam fakta persidangan teradu 7 (saksi teradu saudara Rahmad Saleh) tidak membantah adanya DA2.KPU yang ditandatangani pada tanggal 7 Mei 2019. 3. Bahwa, Teradu 3 berdasarkan Fakta persidangan dalam gerakannya dalam proses sidang menunjukkan ketidak setujuannya dengan beberapa pendapat dari teradu 4 saat menjawab pertanyaan dari yang mulia Majelis. 4. Bahwa, Teradu 4 (koordinator Bidang Data KPU Kabupaten Mamuju) dalam keterangan yang disampaikan dalam fakta persidangan menunjukkan ketidakpahaman dalam Penyelenggaran Pemilu 2019 terkait Pentingnya Model A.DPK-KPU. Dalam Keterangan yang disampaikan Teradu 4 mempertegas bahwa data yang dituangkan dalam Data Pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus diambil dari Model C7.DPK-KPU (Daftar Hadir Pengguna Hak Pilih DPK) Teradu 4 membenarkan bahwa Daftar Pemilih Khusus sudah tidak diperlukan karena sudah ada Model C7.DPK-KPU 5. Bahwa, Teradu 5 tidak memberikan komentar apapun dalam proses persidangan. [2.6] PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN PARA TERADU Dalam sidang pemeriksaan DKPP, Para Teradu menyampaikan jawaban lisan dan dilengkapi jawaban tertulis sebagai berikut: 1. Bahwa Para Teradu menolak seluruh dalil yang diadukan Pengadu dalam pokok aduan Pengadu, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh Para Teradu; 2. Bahwa tidak benar Para Teradu 2, 6 dan 7 bekerja sama mengeluarkan Pengadu sebagai Saksi Mandat PDI Perjuangan pada PPK Kecamatan Mamuju dari ruang rapat terbuka Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Pileg dan Pilpres Tingkat Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju, dalam PKPU Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Pasal 10 ayat (2) huruf f “setiap Saksi hanya dapat menjadi Saksi untuk 1 (satu) Peserta Pemilu dan huruf g “Saksi wajib membawa dan menyerahkan surat mandat yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik tingkat kabupaten/kota atau tingkat di atasnya, untuk Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota. (Bukti T-1); Berdasarkan kronologi yang dijelaskan oleh Pengadu bahwa pada tanggal 20 April 2019 yang bersangkutan adalah benar mengikuti Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan dan Perolehan Suara di tingkat PPK Mamuju. Namun Pengadu bukan saksi yang di mandat oleh DPC PDIP Kabupaten Mamuju untuk mengikuti Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan dan Perolehan Suara di tingkat PPK Mamuju serta Pengadu hadir pada Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan dan Perolehan Suara di tingkat PPK Mamuju pukul 20.00 Wita langsung mempertanyakan keberadaan formulir Model A.DPK dan meragukan Pemilih DPT yang kemungkinan adalah Pemilih DPK juga. Pertanyaan tersebut dijawab oleh Anggota PPK Mamuju atas nama Muh. Zabir Saleh sebagai Teradu 7 dengan menjelaskan bahwa “Tahapan yang sementara berlangsung adalah rekapitulasi, bukan tahap untuk memverifikasi data karena DPT telah ditetapkan”. Keterangan tersebut diperkuat oleh salah satu anggota Panwascam Mamuju atas nama Imat Totori. (Bukti T-2 dan T-3) Setelah mendengarkan penjelasan dari anggota PPK dan Panwascam Mamuju tersebut, Pengadu keluar dari rapat rekapitulasi Kecamatan Mamuju dan mengikuti pleno rekapitulasi Kecamatan Simboro. Diketahui bahwa rapat pleno rekapitulasi tingkat kecamatan oleh 2 (dua) kecamatan dilaksanakan di tempat yang sama yaitu Aula Asrama Haji Provinsi Sulawesi Barat. Kecamatan yang dimaksud itu adalah Kecamatan Mamuju dan Kecamatan Simboro. Menurut Teradu 7 bahwa Pengadu bukan yang dimandat menjadi saksi Dari DPC PDIP Kabupaten Mamuju untuk mengikuti rekapitulasi di Kecamatan Mamuju, yang dimandat sebagai saksi dari PDIP pada rekapitulasi Kecamatan Mamuju adalah saudara Jabir dan Firman. (Bukti T-4 dan T-5) Pada tanggal 23 April 2019, rapat pleno Kecamatan Mamuju dan Kecamatan Simboro dibagi 2 sampai 3 kelompok/paralel. Dalam rapat rekapitulasi Kecamatan Mamuju, Pengadu komplein tentang pembagian kelompok tersebut, menurutnya pembagian tersebut melanggar PKPU. Sementara telah disampaikan sebelum rekapitulasi dimulai oleh anggota PPK untuk meminta kesediaan dan persetujuan saksi membagi kelompok selama rekapitulasi berlangsung. Hal ini tidak disetujui oleh saksi karena dianggap masih normal, tetapi setelah berjalan selama 2 (dua) hari pembagian kelompok akhirnya disetujui karena pertimbangan kondisi dan waktu yang lama dengan proses buka kotak dan hitung suara ulang. Pembagian kelompok ini disampaikan dan dibicarakan bersama oleh KPU Kabupaten Mamuju bersama Polres, Saksi – saksi Peserta Pemilu dan Bawaslu Kabupaten Mamuju. Adapun aturan tentang pembagian kelompok dalam rekapitulasi hasil penghitungan dan perolehan suara di tingkat kecamatan dijelaskan dalam PKPU Nomor 4 Tahun 2019 Pasal 17 ayat (7). Jadi pembagian kelompok yang dimaksud Pengadu adalah melanggar PKPU tidaklah benar. (Bukti T-6) Setelah mendengar penjelasan tentang pembagian kelompok ini, Pengadu meminta kepada Teradu 7 untuk mengizinkan beberapa saksi PDIP mengikuti rekapitulasi Kecamatan Mamuju dengan meminta surat mandat untuk kelompok lain menyusul kemudian. Surat mandat saksi PDIP untuk kelompok lain akhirnya diserahkan pada tanggal 24 April 2019 kepada PPK Kecamatan Mamuju, namun tidak ada saksi atas nama Pengadu dalam surat mandat saksi PDIP di Kecamatan Mamuju. Selama proses rekapitulasi di 2 (dua) kecamatan, Pengadu aktif dan terbukti sebagai saksi dari PDIP di Kecamatan Simboro. Diketahui bahwa rekapitulasi Kecamatan Simboro berlangsung sejak tanggal 20 April – 03 Mei 2019. Pada tanggal 6 – 7 Mei 2019, Pengadu mengikuti Rapat pleno rekapitulasi di kecamatan Mamuju dan mempertanyakan ketimpangan data Pengguna Hak Pilih DPT dan DPK pada 5 (lima) jenis pemilihan. Pada saat itu proses rekapitulasi di Kecamatan Mamuju memang belum selesai. Adalah tidak benar bahwa Pengadu menjelaskan di kronologi aduannya pada paragraf 2 bahwa tanggal 6 – 7 Juni 2019 Pengadu mempertanyakan hal yang dimaksud di atas, melainkan kehadiran dan pertanyaan yang diajukan terjadi pada tanggal 6 – 7 Mei 2019. Terkait pertanyaan Pengadu tentang ketimpangan data tersebut telah dijelaskan oleh anggota PPK atau Teradu 7 bahwa tidak ada sama sekali tindakan merubah data pada perolehan hasil suara, namun yang dicermati adalah Data Pemilih DPT yang harus sesuai dengan DPTHP-2 berdasarkan Hasil Pleno Rekapitulasi DPTHP-2 KPU Kabupaten Mamuju. (Bukti T-7) Penjelasan tersebut tidak diterima oleh Pengadu dan meminta untuk mencermati ulang dan membuka plano DAA1. Permintaan tersebut tidak diindahkan oleh PPK dan peserta rapat lainnya karena buka kotak suara, hitung ulang suara yang diinput dalam DAA1.Plano telah dilakukan sejak tanggal 20 April 2019 sampai pada saat itu tanggal 07 Mei 2019. Anggota PPK kemudian meminta Pengadu untuk menuliskan keberatannya selama rekapitulasi berlangsung ke dalam formulir Model DA2.KPU. Akan tetapi Pengadu masih bersikeras dan memaksa untuk dilakukan pencermatan kembali. Melihat kondisi tersebut, anggota KPU Kabupaten Mamuju Divisi Teknis Penyelenggaraan atas nama Asriani atau Teradu 2 yang mendampingi rekapitulasi Kecamatan Mamuju pada saat itu kemudian mengambil alih forum. Dalam proses debat yang terjadi, anggota KPU Kabupaten Mamuju (Teradu 2) menyampaikan bahwa “Jika Pengadu keberatan terhadap proses rekapitulasi, mohon dituangkan dalam Formulir Model DA2.KPU”. Hal tersebut kembali tidak diindahkan oleh Pengadu, akhirnya Teradu 2 meminta aparat keamanan untuk mengeluarkan Pengadu dari forum rapat rekapitulasi. Mengingat bahwa Pengadu bukan saksi yang dimandat oleh PDIP untuk mengikuti rekapitulasi di Kecamatan Mamuju. Kejadian tersebut terjadi pada tanggal 7 Mei 2019, setelah PPK menuntaskan pembacaan DAA1 dan akan lanjut mengikuti pleno rekapitulasi di tingkat Kabupaten Mamuju pada tanggal 8 Mei 2019. Adalah tidak benar jika PPK Mamuju menghilangkan mandat Pengadu karena memang dari awal pembukaan rekapitulasi di Kecamatan Mamuju, Pengadu tidak menyerahkan mandat atas nama dirinya meskipun Pengadu adalah Pengurus yaitu Sekretaris DPC PDIP Kabupaten Mamuju. Keterangan Pengadu tentang Teradu 2 yang mempersulit Pengadu dalam membuat surat pencabutan mandat juga tidak benar, karena surat pencabutan mandat saksi PDIP dan mandat baru atas nama Pengadu dimasukkan oleh Pengadu sendiri pada tanggal 08 Mei 2019. Akan tetapi Pengadu tidak hadir mengikuti rapat pleno Kecamatan Mamuju pada tanggal tersebut. Dan memang benar bahwa penarikan atau pencabutan mandat saksi tidak diatur dalam PKPU Nomor 4 Tahun 2019, akan tetapi dipertegas dalam PKPU tersebut bahwa saksi wajib membawa dan menyerahkan surat mandat sebagaimana yang ditugaskan dalam mandat tersebut. Sebagaimana dijelaskan dalam Surat Edaran Nomor 653/PL.02.6-SD/06/KPU/IV/2019 tentang Penyelenggaraan Pemungutan dan Penghitungan Suara, serta Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu 2019. Salah satu point dalam SE itu menyebutkan bahwa PPK dalam melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan memperhatikan tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten/Kota, dan mempertimbangkan hal pada bagian C point 4 bahwa jumlah lebih dari 600 TPS dapat dilaksanakan paling lama 17 (tujuh belas) hari. Sementara diketahui bahwa rekapitulasi di Kecamatan Mamuju mulai tanggal 20 April 2019 dan masih belum selesai pada tanggal 06 Mei 2019. Waktu pelaksanaan rekapitulasi tersebut telah menghabiskan waktu 17 (tujuh belas) hari dengan jumlah TPS untuk Kabupaten Mamuju 757 TPS. (Bukti T- 8). Karena aturan tersebut di atas, KPU Kabupaten Mamuju Teradu 2 mendampingi dan mengambil alih proses rekapitulasi Kecamatan Mamuju yang sempat ribut akibat perdebatan antara Pengadu dan Teradu 7. Jadi adalah wajar anggota KPU Kabupaten Mamuju Teradu 2 menertibkan Pengadu dengan meminta aparat keamanan untuk mengeluarkan Pengadu dari forum rapat pleno rekapitulasi. Alasan dikeluarkannya Pengadu telah jelas bahwa : - Pengadu bukan saksi yang dimandat oleh PDIP pada rapat rekapitulasi kecamatan Mamuju - Rapat rekapitulasi Kecamatan Mamuju telah berlangsung lebih dari 17 (tujuh belas) hari - Tersisa Kecamatan Mamuju dari 11 (sebelas) Kecamatan yang belum mengikuti rapat pleno rekapitulasi di tingkat Kabupaten. - Teradu berpedoman sesuai dengan aturan dan tata tertib pleno yang telah dibacakan dan disepakati sebelumnya oleh peserta pleno. Sebagaiamana diketahui bahwa rapat pleno rekapitulasi tingkat Kabupaten Mamuju dimulai pada tanggal 02 Mei 2019, rapat kemudian diskorsing pada tanggal 04 Mei 2019 karena menunggu rekapitulasi Kecamatan Mamuju selesai. Apalagi rekapitulasi tingkat Kabupaten Mamuju dilaksanakan di tempat yang sama dengan pelaksanaan rekapitulasi Kecamatan Mamuju dan Kecamatan Simboro yaitu Aula Asrama Haji Provinsi Sulawesi Barat. PPK Kecamatan Mamuju masuk pleno rekapitulasi di tingkat Kabupaten pada tanggal 08 Mei 2019. Jadi proses rekapitulasi di Kecamatan Mamuju berlangsung sejak tanggal 20 April – 08 Mei 2019. Karena tanggal 08 Mei 2019, PPK Mamuju membacakan hasil DA1 untuk 5 (lima) Jenis Pemilihan pada pleno rekapitulasi Kabupaten Mamuju maka KPU Kabupaten Mamuju menuntaskan rekapitulasi penghitungan perolehan suara dan menetapkan hasil perolehan suara pada tanggal 09 Mei 2019 pukul 00.30 Wita. Terkait keterangan Pengadu bahwa pada tanggal 24 April 2019, KPU Kabupaten Mamuju mengeluarkan surat penyampaian yang berisi Pemungutan Suara Ulang (PSU) adalah memang benar. Karena pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di beberapa TPS di Kabupaten Mamuju dilaksanakan pada tanggal 27 April 2019, hal ini diatur dalam PKPU Nomor 3 Tahun 2019 pasal 94 bahwa “Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara lanjutan atau susulan dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan dan/atau Penghitungan Suara”. Jadi adalah benar jika KPU Kabupaten Mamuju menyampaikan Surat Penyampaian tentang Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) tertanggal 24 April 2019, karena pada tanggal 27 April 2019 adalah hari pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) setelah 10 (sepuluh) hari dari hari Pemungutan dan atau/ Penghitungan Suara. (Bukti T-9 dan T-10) 3. Bahwa tidak benar Teradu 1, 2, 3, 4 dan 5 lalai dalam mendistribusikan logistik Pemilu sehingga mengakibatkan dilakukannya Pemilihan Suara Lanjutan. Hal ini dikarenakan proses distribusi logistik Pemilu untuk KPU Kabupaten Mamuju sudah diluar jadwal seperti yang kami telah usulkan ke KPU Provinsi guna diteruskan di KPU RI. Adapun jadwal yang teradu usulkan sebagai berikut : JADWAL NO KEGIATAN KET AWAL AKHIR 10 MARET 23 MARET 1. PELIPATAN KERTAS SUARA 2018 2018 24 MARET 31 MARET 2. PENSORTIRAN KERTAS SUARA 2018 2018 PENGESETAN DAN 01 APRIL 10 APRIL 3. PENGEPAKAN 2018 2018 PENDISTRIBUSIAN DARI KAB. 4. KE KEC. 1. KECAMATAN BALA- 11 APRIL 13 APRIL BALAKANG 2018 2018 14 APRIL 15 APRIL 2. KECAMATAN KALUMPANG 2018 2018 15 APRIL 15 APRIL 3. KECAMATAN BONEHAU 2018 2018 15 APRIL 15 APRIL 4. KECAMATAN TAPALANG 2018 2018 5. KECAMATAN TAPALANG 15 APRIL 15 APRIL BARAT 2018 2018 15 APRIL 15 APRIL 6. KECAMATAN TOMMO 2018 2018 15 APRIL 15 APRIL 7. KECAMATAN PAPALANG 2018 2018 15 APRIL 15 APRIL 8. KECAMATAN SAMPAGA 2018 2018 15 APRIL 15 APRIL 9. KECAMATAN KALUKKU 2018 2018 15 APRIL 15 APRIL 10. KECAMATAN MAMUJU 2018 2018 15 APRIL 15 APRIL 11. KECAMATAN SIMBORO 2018 2018 PENDISTRIBUSIAN DARI PPK 15 APRIL 16 APRIL 5. KE PPS 2018 2018 PENDISTRIBUSIAN DARI PPS 16 APRIL 17 APRIL 6. KE TPS 2018 2018 Tapi pada kenyataannya, logistik Pemilu (Surat Suara) baru disistribusikan oleh pihak perusahaan percetakan pada tanggal 01 April 2019 pukul 15.00 wita dan sampai ke Mamuju pada tanggal 02 April 2019 pukul 07.00 wita, sehingga kami membuat jadwal baru sebagai berikut : JADWAL NO KEGIATAN KET AWAL AKHIR 02 APRIL 05 APRIL 1. PELIPATAN KERTAS SUARA 2018 2018 03 APRIL 05 APRIL 2. PENSORTIRAN KERTAS SUARA 2018 2018 PENGESETAN DAN 06 APRIL 10 APRIL 3. PENGEPAKAN 2018 2018 PENDISTRIBUSIAN DARI KAB. 4. KE KEC. 1. KECAMATAN BALA- 11 APRIL 12 APRIL BALAKANG 2018 2018 11 APRIL 12 APRIL 2. KECAMATAN KALUMPANG 2018 2018 12 APRIL 13 APRIL 3. KECAMATAN BONEHAU 2018 2018 12 APRIL 13 APRIL 4. KECAMATAN TAPALANG 2018 2018 5. KECAMATAN TAPALANG 12 APRIL 13 APRIL BARAT 2018 2018 14 APRIL 15 APRIL 6. KECAMATAN TOMMO 2018 2018 14 APRIL 15 APRIL 7. KECAMATAN PAPALANG 2018 2018 14 APRIL 15 APRIL 8. KECAMATAN SAMPAGA 2018 2018 15 APRIL 16 APRIL 9. KECAMATAN KALUKKU 2018 2018 15 APRIL 16 APRIL 10. KECAMATAN MAMUJU 2018 2018 15 APRIL 16 APRIL 11. KECAMATAN SIMBORO 2018 2018 PENDISTRIBUSIAN DARI PPK 12 APRIL 16 APRIL 5. KE PPS 2018 2018 PENDISTRIBUSIAN DARI PPS 12 APRIL 16 APRIL 6. KE TPS 2018 2018 Proses pelipatan surat suara dimulai pada pukul 15.00 wita setelah proses pembongkaran selesai, sehingga dengan keadaan waktu yang sangat terbatas kami berusaha bekerja semaksimal mungkin guna merampungkan seluruhan tahapan pelipatan, penyortiran, pengesetan dan pengepakan kedalam kotak suara sebanyak 3.785 kotak dengan waktu kurang lebih 9 hari. Dengan waktu yang tidak lagi sesuai dengan tahapan yang ada sangatlah dimungkinkan terjadi kesalahan tertukarnya surat suara di beberapa TPS seperti yang disebutkan oleh Pengadu. Serta Kejadian tertukarnya surat suara, bukan hanya terjadi di KPU Kabupaten Mamuju namun beberapa KPU Kabupaten se Indonesia juga terjadi demikian seperti di Kabupaten Mamuju Tengah, Kabupaten Pasangkayu bahkan di Batam sempat ditunda Pemilihan dikarenkan proses pendistrubusian logistik yang tidak rampung. Namun kejadian kekurangan surat suara di beberpa TPS yang ada di wilayah KPU Kabupaten Mamuju telah diselesaikan dengan mengambil surat suara sisa di TPS terdekat. Juga telah dilakukan Pemilihan Suara Lanjutan di 3 TPS. (Bukti T-11 dan T-12). 4. Bahwa tidak benar Para Teradu 1, 2, 3, 4 dan 5 tidak mendistribusikan logistik Pemilu khususnya Form Model A.DPK-KPU dalam kotak suara sehingga seluruh Pengguna DPK pada Kabupaten Mamuju yang tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK). Kenyataannya Form Model A.DPK-KPU memang tidak ada ditingkat KPU Kabupaten Mamuju, karena form ini berisi nama-nama Daftar Pemilih Kategori Daftar Pemilih Khusus yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb. KPU Kabupaten Mamuju pada tanggal 11 April 2019 telah mengadakan Rapat Pleno Terbuka Pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Mamuju Nomor: 162.a/HK.03.1-Kpt/7602/KPU-Kab/IV/2019 Tentang Pembatalan Surat Keputusan Nomor: 162/HK.03.1-Kpt/7602/KPU-Kab/IV/2019 Tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga, Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Tingkat Kabupaten Mamuju Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Tanggal 11 April 2019. Hal tersebut Berdasarkan Surat Eadaran KPU Republik Indonesia Nomor: 651/PL.02.1-SD/01/KPU/IV/2019 Prihal: Pelaksanaan Putusan MK Nomor: 20/PUU-XVII/2019 dan Tindak Lanjut Rapat Pleno Rekapitulasi DPT Hasil Perbaikan Ketiga Tanggal 9 April 2019. KPU Kabupaten Mamuju tidak lagi mempunyai Daftar Pemilih Khusus untuk disampaikan ke masing-masing TPS dikarenakan telah dibatalkan. Hal tersebut juga didasari dengan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 1376/PP.10.2-SD/07/KPU/XI/2018 Perihal Pengadaan Logistik di Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun Angaran 2018. KPU Kabupeten Mamuju tidak memiliki wewenang dalam hal pengadaan Formulir Model A.DPK- KPU, karena segala jenis formulir diadakan oleh KPU Provinsi. KPU Kabupaten hanya diberi wewenang untuk mengadakan salinan A.DPT, A.DPTb (berisi nama- nama Pemilih yang telah ditetapkan melalui rapat pleno). 5. Berdasarkan fakta dan bukti yang telah disampaikan, Para Teradu telah melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana prosedur yang berlaku serta telah melaksanakan Azas Berkepastian Hukum, sehingga tidak terbukti adanya pelanggaran/penyimpangan terhadap Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana yang telah didalilkan oleh Pengadu. [2.7] PETITUM PARA TERADU Berdasarkan uraian di atas, para Teradu memohon kepada Majelis Sidang DKPP yang memeriksa dan mengadili pengaduan a quo untuk memberikan Putusan sebagai berikut: 1. Menolak Pengaduan Pengadu untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Para Teradu tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu; 3. Merehabilitasi nama baik Para Teradu dalam kedudukannya sebagai penyelenggara pemilu; dan 4. Apabila Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.8] BUKTI PARA TERADU Bahwa untuk membuktikan jawaban dan pembelaannya, para Teradu mengajukan alat bukti berupa T-1 s.d T-17, sebagai berikut: NO. BUKTI KETERANGAN 1. T-1 PKPU Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum; 2. T-2 Surat Mandat Saksi PDPI Kecamatan Simboro; 3. T-3 Surat Mandat Saksi PDPI Kecamatan Mamuju; 4. T-4 DA.DH PPK Kecamatan Simboro; 6. T-6 PKPU Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum; 7. T-7 Berita Acara Penetapan DPTHP2; 8. T-8 Surat Edaran Nomor 653/PL.02.6-SD/06/KPU/IV/2019 tentang Penyelenggaraan Pemungutan dan Penghitungan Suara, serta Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu 2019; 9. T-9 Surat Penyampaian PSU; 10. T-10 PKPU Nomor 3 Tahun 2019; 11. T-11 Jadwal Pensortiran, Pengesetan dan Pengepakan dan Pendistribusian Logistik Pemilu 2019 Kabupaten Mamuju (Usulan Pertama dan Usulan Kedua) 12. T-12 Tanda Terima Logistik dari Percetakan; 13. T-13 Nomor: 162.a/HK.03.1-Kpt/7602/KPU-Kab/IV/2019 Tentang Pembetalan Surat Keputusan Nomor: 162/HK.03.1-Kpt/7602/KPU- Kab/IV/2019 Tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Tingkat Kabupaten Mamuju Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Tanggal 11 April 2019; 14. T-14 Surat Eadaran KPU Republik Indonesia Nomor: 651/PL.02.1- SD/01/KPU/IV/2019 Prihal: Pelaksanaan Putusan MK Nomor: 20/PUU-XVII/2019 dan Tindak Lanjut Rapat Pleno Rekapitulasi DPT Hasil Perbaikan Ketiga Tanggal 9 April 2019; 15. T-15 Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 1376/PP.10.2- SD/07/KPU/XI/2018 Perihal Pengadaan Logistik di Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun Angaran 2018 16. T-16 Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 600/HK.03.1- Kpt/07/KPU/III/2019 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 999/HK.03.1-Kpt/07/Kpu/VII/2018 Tentang Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum; 17. T-17 Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 279/PP.10.4- Kpt/07/KPU/I/2019 Tentang Pedoman Teknis Pendistribusian dan Pengembalian Perlengkapan Pemungutan Suara dan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum [2.9] SAKSI TERADU Bahwa untuk membuktikan jawaban dan pembelaannya, para Teradu mengajukan saksi, 1. AKP Agus Salim Memberikan keterangan dibawah sumpah dihadapan Majelis sidang DKPP bahwa: a. Berada di lokasi saat terjadi perdebatan antara Pengadu dengan PPK Kecamatan Mamuju. Pada saat itu hadir Asriani, Anggota KPU Mamuju, yang meminta kepada aparat keamanan mengeluarkan dari forum rapat pleno kalau tidak memiliki mandat. b. Saksi sebagai penaggung jawab keamanan hanya bertugas untuk menjaga pelaksanaan kegiatan berlangsung aman dan tertib. Dan melaksanakan permintaan penyelenggara Pemilu untuk terlaksananya rapat pleno dengan lancar. c. Mengenai mandat Saksi Parpol untuk menghadiri rapat pleno, merupakan kewenangan penyelenggara Pemilu. d. Melakukan tindakan secara proporsional terhadap permintaan Anggota KPU Kabupaten Mamuju dengan meminta Pengadu meninggalkan lokasi jika tidak memiliki mandat sebagaimana yang telah ditetntukan. e. Setiap tindakan sebagai aparat keamanan, dilakukan sesuai prosedur yang telah ditetapkan (Protap) dan petunjuk Kapolres Mamuju sebagai penanggung jawab keamanan Pemilu. 2. AKP Yulianus Memberikan keterangan dibawah sumpah dihadapan Majelis sidang DKPP bahwa: a. Berada di lokasi sebagai Pamtup (pengamanan tertutup) yang bertugas melakukan pemantauan situasi, untuk mengantisipasi kejadian yang tidak diharapkan dan dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan Pemilu setiap tahapan. b. Melihat terjadinya perdebatan Pengadu dengan PPK Kecamatan yang mempersoalkan data pemilih, masalah daftar pemilih khusus (DPK), dan mengenai mandat saksi peserta Pemilu untuk mengikuti rapat pleno. [2.10] KESIMPULAN PARA TERADU Setelah sidang pemeriksaan digelar, para Teradu memberikan kesimpulan jawaban bahwa: 1. Bahwa Para Teradu menolak seluruh dalil yang diadukan pengadu dalam pokok aduan Pengadu karena Para Teradu telah menjalankan proses pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum di tingkat Kecamatan Mamuju berdasarkan PKPU Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum pada Pasal 10 Ayat (2) point g 'saksi wajib membawa dan menyerahkan surat mandat yang ditandatangani oleh : 1. Pasangan Calon atau Tim Kampanye tingkat Kabupaten/Kota atau tingkat di atasnya, untuk Pemilu Presiden dan WakiL Presiden; 2. Pimpinan Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota atau tingkat di atasnya, untuk Pemilu anggta DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota; dan 3. Calon anggota DPD untuk Pemilu anggota DPD". Dan Surat Dinas KPU Rl Nomor 653/PL.02.6-SD/06/KPU/IV/2019 Perihal Penyelenggaraan Pemungutan dan Penghitungan Suara, serta Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu 2019 pada bagian (C) bahwa "Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan memperhatikan tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten/Kota, dan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut : 1. jumlah I s.d 200 TPS dapat dilaksanakan paling lama 5 (lima) hari, 2. Jumlah 201 s.d 400 TPS dapat dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hri, 3. Jumlah 401 s.d 600 TPS dapat dilaksanakan paling lama 15 (lima belas) hari, 4. jumlah lebih dari 600 TPS dapat dilaksanakan paling lama 17 (tujuh belas) hari". Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara di tingkat Kecamatan Mamuju berlangsung sejak tanggal 20 April sampai 8 Mei 2019 dan diketahui bahwa jumlah TPS untuk Kecamatan Mamuju adalah 151 TPS. Jadi normalnya pelaksanaan rekapitulasi dengan jumlah TPS 151 dilaksanakan paling lama 5 (lima) hari. Perdebatan yang menganggu proses pelaksanaan rekapitulasi di Kecamatan Mamuju disebabkan karena Pengadu tidak memiliki mandat dan menghambat rekapitulasi yang telah berlangsung selama 17 (tujuh belas). Dan berdasarkan fakta persidangan pada tanggal 3 September 2019 di ruang Aula KPU Provinsi, Pengadu tidak dapat membuktikan secara tertulis surat mandat bahwa Pengadu merupakan salah satu Saksi yang dimandat oleh partai dalam rangka mengikuti proses Rekapitulasi di Kecamatan Mamuju, justru Pengadu, membuat Surat Mandat baru dengan nomor, tanggal yang sama yang dijadikan sebagai alat bukti, dengan dasar inilah Pihak Teradu 2, Teradu 5 dan Teradu 7 mengeluarkan Pengadu dalam ruang forum Rekapitulasi dengan berpedoman pada tata Tertib Pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara. 2. Bahwa Para Teradu terutama Teradu 2 yang menurut Pengadu telah menggunakan kekuasaan yang berlebihan (abuse of power) dengan tegas menolak seluruh dalil yang diadukan Pengadu dalam pokok aduan Pengadu, karena PPK Kecamatan Mamuju telah mengkonfirmasikan perdebatan yang terjadi dan meminta Teradu 2 yang menyaksikan keributan tersebut untuk menertibkan Pengadu. Selain itu, Teradu 2 memilikl tugas dan tanggungjawab untuk memonitoring dan mendampingi pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kecamatan Mamuju, berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Nomor 96/HK.04.1-Kpt/7602/KPU-Kab/X/2018 tentang Penetapan Penanggungjawab Divisi dan Koordinator Wilayah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Periode 2018-2023. Dan Teradu 2 merupakan Koordinator Divisi Teknis Penyelenggaraan, yang salah satu tugasnya adalah memiliki Kebijakan dalam tahapan "Pemungutan, Penghitungan Suara don rekapitulasi penghitungan suara", berdasatkan Surat Dinas KPU Rl Nomor 1170/ORT/02-SD/01/KPU/X/2018 Perihal Pembagian Divisi Anggota KPU, KPU Provinsi/KlP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota. (Bukti T-1 dan T-2) 3. Bahwa Para Teradu menolak seluruh dalil yang diadukan Pengadu dalam pokok aduan Pengadu bahwa tidak terdistribusinya Formulir A.DPK-KPU di TPS disebabkan KPU Kabupaten Mamuju mengacu pada Surat Dinas KPU Rl Nomor 1543/ PL.02.1 -SD/01 /KPU/XII/2018 Perihal Pencetakan by name DPTH P-2, Rekap DPK dan DPTb. Di Surat Dinas tersebut tidak menyebutkan dengan specifik Mencetak/print out by name DPK, karena diketahui bahwa penyusunan DPK ke dalam DPTHP-3 Kabupaten Mamuju dibatalkan. (BuktiT-3) Proses pembatalannya disebabkan adanya Surat Dinas bahwa Surat Suara tidak mampu lagi disediakan dalam waktu dekat untuk Surat Suara DPK sebagaimana disebutkan dalam Surat Dinas KPU Rl Nomor 651/PL.02.1-SD/01/KPU/\V/2019 Perihal Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 20lPUU-XVll/2019 dan Tindak Lanjut Rapat Pleno Rekapitulasi DPT Hasil Perbaikan Ketiga. (Bukti T- 4) Sebagai tindak lanjut Surat Dinas tersebut, maka KPU Kabupaten Mamuju melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Tindak Lanjut Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Pasca Putusan MK Nomor:20/PUU- XVll/2019 Tingkat Kabupaten Mamuju Pemilihan Umum Tahun 2019 dan membatalkan DPTHP-3 berdasarkan Berita Acara Nomor 50/PL.01.2- BA/7602/KPU-Kab/IV/2019 dan Surat Keputusan KPU Kabupaten Mamuju Nomor 162.a/HK.03.1-Kpt/7602/KPU-Kab/lV/2019 Tentang Pembatalan Surat Keputusan Nomor 162/HK.03.1-Kpt/7602/KPU-KAB/lV/2019 Tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Tingkat Kabupaten Mamuju dalam Pemilihan Umum Tahun 2019. (Bukti T-5 dan T-6). [2.11] PIHAK TERKAIT BAWASLU KABUPATEN MAMUJU Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu memanggil Ketua dan/atau Bawaslu Kabupaten Mamuju Selaku Pihak Terkait dan memberikan keterangan bahwa berdasarkan Pengawasan Logostik, tidak ditemukan adanya Form A.DPK.KPU dari Provinsi ke Kabupaten. Bahwa telah ditanyakan kepada para Teradu dan disarankan segera untuk berkoordinasi ke KPU Provinsi Sulawesi Barat. Pihak Terkait menjelaskan bahwa logistik pemilu yang terlambat di distribusikan. Bahwa pada tanggal 20 dilakukan Rekapitulasi dan 8 Partai yang mengikuti. Terdapat laporan dari Panwascam terdapat keberatan dari Pengadu terkait Form A.DPK dan berdasarkan Pengawasan, Pengadu tidak memiliki Mandat dari Partai.

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan pengaduan Pengadu adalah terkait dengan dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Para Teradu; [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan Pengadu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut sebagai DKPP) terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagaimana berikut: Kewenangan DKPP [3.3] Menimbang bahwa DKPP dibentuk untuk menegakkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Hal demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyebutkan: “DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan aduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota”. Selanjutnya ketentuan Pasal 159 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengatur wewenang DKPP untuk: a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan; b. Memanggil Pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik; dan d. Memutus Pelanggaran Kode Etik Ketentuan di atas, diatur lebih lanjut dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang menyebutkan bahwa penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP. [3.4] Menimbang bahwa pengaduan Pengadu Terkait dengan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh para Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus pengaduan a quo; Kedudukan Hukum [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 458 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 juncto Pasal 4 ayat (1) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu, pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas Pengadu kepada DKPP. Selanjutnya ketentuan di atas diatur lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagai berikut: “Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh: a. Penyelenggara Pemilu; b. Peserta Pemilu; c. Tim Kampanye; d. Masyarakat; dan/atau e. Pemilih”. [3.6] Menimbang bahwa Pengadu adalah Masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu, dengan demikian Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; [3.7] Menimbang bahwa DKPP berwenang untuk mengadili pengaduan a quo, para Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan.

[4.1] Menimbang pengaduan Pengadu pada pokoknya mendalilkan bahwa Para Teradu diduga melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu dalam tindakannya sebagai berikut : [4.1.1] Teradu II, VI dan VII bersama-sama mengeluarkan Pengadu sebagai saksi mandat PDIP pada Rapat Terbuka Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Pileg dan PPWP tingkat Kecamatan Mamuju; [4.1.2] Teradu I, II, III, IV dan V tidak cermat dalam pendistribusian logistik Pemilu dengan tidak menyiapkan Form Model A.DPK-KPU dan menyebabkan seluruh pengguna DPK pada Kabupaten Mamuju tidak mencantumkan NIK. [4.2] Menimbang keterangan dan jawaban Para Teradu pada pokoknya menolak seluruh dalil aduan Pengadu dengan alasan: [4.2.1] Teradu II, Teradu VI dan VII tidak benar telah bekerja sama mengeluarkan Pengadu sebagai Saksi Mandat PDI Perjuangan pada PPK Kecamatan Mamuju dari ruang rapat terbuka Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Pileg dan Pilpres Tingkat Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju. Berdasarkan PKPU Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Pasal 10 ayat (2) huruf f “setiap Saksi hanya dapat menjadi Saksi untuk 1 (satu) Peserta Pemilu dan huruf g “Saksi wajib membawa dan menyerahkan surat mandat yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik tingkat kabupaten/kota atau tingkat di atasnya, untuk Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota. Dalam hal ini pada tanggal 20 April 2019 Pengadu mengikuti Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan dan Perolehan Suara di tingkat PPK Mamuju, namun Pengadu bukan saksi yang mendapat mandat oleh DPC PDIP Kabupaten Mamuju untuk mengikuti Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan dan Perolehan Suara di tingkat PPK Mamuju serta Pengadu hadir pada Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan dan Perolehan Suara di tingkat PPK Mamuju pukul 20.00 Wita langsung mempertanyakan keberadaan formulir Model A.DPK dan meragukan Pemilih DPT yang kemungkinan adalah Pemilih DPK juga. Pertanyaan tersebut dijawab oleh Anggota PPK Mamuju atas nama Muh. Zabir Saleh sebagai Teradu VII dengan menjelaskan bahwa “Tahapan yang sementara berlangsung adalah rekapitulasi, bukan tahap untuk memverifikasi data karena DPT telah ditetapkan”. Keterangan tersebut diperkuat oleh salah satu anggota Panwascam Mamuju atas nama Imat Totori. Pengadu kemudian keluar dari Rapat Rekapitulasi Kecamatan Mamuju dan mengikuti Rapat Rekapitulasi Kecamatan Simboro. Para Teradu menjelaskan Rekapitulasi kecamatan Simboro dan Keccamatan Mamuju dilaksanakan pada tempat yang sama di Aula Asrama Haji Provinsi Sulawesi Barat. Teradu VI menerangkan bahwa Pengadu bukan saksi Mandat dari DPC PDIP Kabupaten Mamuju untuk mengikuti Rekapitulasi di kecamatan Mamuju. Bahwasanya yang dimandat di Kecamatan Mamuju adalah Jabir dan Firman. Selanjutnya pada tanggal 23 April 2019, Rekapitulasi Kecamatan Mamuju dan Kecamatan Simboro dibagi menjadi 2-3 kelompok/paralel. Pengadu kembali komplain tentang pembagian kelompok tersebut, menurutnya pembagian tersebut melanggar PKPU. Sementara telah disampaikan sebelum rekapitulasi dimulai oleh anggota PPK untuk meminta kesediaan dan persetujuan saksi membagi kelompok selama rekapitulasi berlangsung. Hal ini tidak disetujui oleh saksi karena dianggap masih normal, tetapi setelah berjalan selama 2 (dua) hari pembagian kelompok akhirnya disetujui karena pertimbangan kondisi dan waktu yang lama dengan proses buka kotak dan hitung suara ulang. Pembagian kelompok ini disampaikan dan dibicarakan bersama oleh KPU Kabupaten Mamuju bersama Polres, saksi–saksi Peserta Pemilu dan Bawaslu Kabupaten Mamuju. Adapun aturan tentang pembagian kelompok dalam rekapitulasi hasil penghitungan dan perolehan suara di tingkat kecamatan dijelaskan dalam PKPU Nomor 4 Tahun 2019 Pasal 17 ayat (7). Setelah mendengar penjelasan tentang pembagian kelompok ini, Pengadu meminta kepada Teradu VII untuk mengizinkan beberapa saksi PDIP mengikuti rekapitulasi Kecamatan Mamuju dengan meminta surat mandat untuk kelompok lain menyusul kemudian. Surat mandat saksi PDIP untuk kelompok lain akhirnya diserahkan pada tanggal 24 April 2019 kepada PPK Kecamatan Mamuju, namun tidak ada saksi atas nama Pengadu dalam surat mandat saksi PDIP di Kecamatan Mamuju. Selama proses rekapitulasi di 2 (dua) kecamatan, Pengadu aktif dan terbukti sebagai saksi dari PDIP di Kecamatan Simboro. Diketahui bahwa rekapitulasi Kecamatan Simboro berlangsung sejak tanggal 20 April – 03 Mei 2019. Pada tanggal 6 – 7 Mei 2019, Pengadu mengikuti Rapat pleno rekapitulasi di kecamatan Mamuju dan mempertanyakan ketimpangan data Pengguna Hak Pilih DPT dan DPK pada 5 (lima) jenis pemilihan. Terkait pertanyaan Pengadu tentang ketimpangan data tersebut telah dijelaskan oleh anggota PPK atau Teradu VII bahwa tidak ada sama sekali tindakan merubah data pada perolehan hasil suara, namun yang dicermati adalah Data Pemilih DPT yang harus sesuai dengan DPTHP-2 berdasarkan Hasil Pleno Rekapitulasi DPTHP-2 KPU Kabupaten Mamuju. Penjelasan tersebut tidak diterima oleh Pengadu dan meminta untuk mencermati ulang dan membuka plano DAA1. Permintaan tersebut tidak diindahkan oleh PPK dan peserta rapat lainnya karena harus membuka kotak suara dan hitung ulang suara yang telah diinput dalam DAA1. Anggota PPK kemudian meminta Pengadu untuk menuliskan keberatannya selama rekapitulasi berlangsung ke dalam formulir Model DA2.KPU. Akan tetapi Pengadu masih bersikeras dan memaksa untuk dilakukan pencermatan kembali. Melihat kondisi tersebut, anggota KPU Kabupaten Mamuju Divisi Teknis Penyelenggaraan atas nama Asriani atau Teradu II yang mendampingi rekapitulasi Kecamatan Mamuju pada saat itu kemudian mengambil alih forum. Dalam proses debat yang terjadi, anggota KPU Kabupaten Mamuju (Teradu II) menyampaikan bahwa “Jika Pengadu keberatan terhadap proses rekapitulasi, mohon dituangkan dalam Formulir Model DA2.KPU”. Hal tersebut kembali tidak diindahkan oleh Pengadu, akhirnya Teradu II meminta aparat keamanan untuk mengeluarkan Pengadu dari forum rapat rekapitulasi. Mengingat bahwa Pengadu bukan saksi yang dimandat oleh PDIP untuk mengikuti rekapitulasi di Kecamatan Mamuju. Kejadian tersebut terjadi pada tanggal 7 Mei 2019 setelah PPK menuntaskan pembacaan DAA1 dan akan lanjut mengikuti pleno rekapitulasi di tingkat Kabupaten Mamuju pada tanggal 8 Mei 2019. Tidak benar jika PPK Mamuju menghilangkan mandat Pengadu karena memang dari awal pembukaan rekapitulasi di Kecamatan Mamuju, Pengadu tidak menyerahkan mandat atas nama dirinya meskipun Pengadu adalah Pengurus yaitu Sekretaris DPC PDIP Kabupaten Mamuju. Keterangan Pengadu tentang Teradu II yang mempersulit Pengadu dalam membuat surat pencabutan mandat juga tidak benar, karena surat pencabutan mandat saksi PDIP dan mandat baru atas nama Pengadu dimasukkan oleh Pengadu sendiri pada tanggal 08 Mei 2019. Akan tetapi Pengadu tidak hadir mengikuti rapat pleno Kecamatan Mamuju pada tanggal tersebut. Dan memang benar bahwa penarikan atau pencabutan mandat saksi tidak diatur dalam PKPU Nomor 4 Tahun 2019, akan tetapi dipertegas dalam PKPU tersebut bahwa saksi wajib membawa dan menyerahkan surat mandat sebagaimana yang ditugaskan dalam mandat tersebut. [4.2.2] Para Teradu menjelaskan terkait dalil aduan poin [4.1.3], tidak benar tidak mendistribusikan logistik Pemilu khususnya Form Model A.DPK-KPU dalam kotak suara sehingga seluruh Pengguna DPK pada Kabupaten Mamuju tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK). Kenyataannya Form Model A.DPK-KPU memang tidak ada ditingkat KPU Kabupaten Mamuju, karena form ini berisi nama-nama Daftar Pemilih Kategori Daftar Pemilih Khusus yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb. Para Teradu pada tanggal 11 April 2019 telah mengadakan Rapat Pleno Terbuka Pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Mamuju Nomor: 162.a/HK.03.1-Kpt/7602/KPU- Kab/IV/2019 Tentang Pembatalan Surat Keputusan Nomor: 162/HK.03.1- Kpt/7602/KPU-Kab/IV/2019 Tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Tingkat Kabupaten Mamuju Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Tanggal 11 April 2019. Hal tersebut berdasarkan Surat Eadaran KPU Republik Indonesia Nomor: 651/PL.02.1-SD/01/KPU/IV/2019 Prihal: Pelaksanaan Putusan MK Nomor: 20/PUU-XVII/2019 dan Tindak Lanjut Rapat Pleno Rekapitulasi DPT Hasil Perbaikan Ketiga Tanggal 9 April 2019. Para Teradu tidak lagi mempunyai Daftar Pemilih Khusus untuk disampaikan ke masing-masing TPS dikarenakan telah dibatalkan. Hal tersebut juga didasari dengan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 1376/PP.10.2-SD/07/KPU/XI/2018 Perihal Pengadaan Logistik di Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun Angaran 2018. KPU Kabupeten Mamuju tidak memiliki wewenang dalam hal pengadaan Formulir Model A.DPK-KPU, karena segala jenis formulir diadakan oleh KPU Provinsi. KPU Kabupaten hanya diberi wewenang untuk mengadakan salinan A.DPT, A.DPTb (berisi nama-nama Pemilih yang telah ditetapkan melalui rapat pleno), [4.3] Menimbang jawaban dan keterangan Pengadu, Para Teradu, dan bukti dokumen serta fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan, DKPP berpendapat; [4.3.1] Dalil Teradu II, VI dan VII bersama-sama mengeluarkan Pengadu pada Pleno Rekapitulasi tingkat PPK Kecamatan Mamuju, terungkap fakta Pengadu hadir pada pleno yang dilaksanakan pada tanggal 20 April 2019 tersebut tanpa membawa mandat dari DPC PDI-Perjuangan Kabupaten Mamuju. Berdasarkan bukti Surat Mandat DPC PDI-Perjuangan Kabupaten Mamuju Nomor 0870/SM.DPC-03/IV/2019 tanggal 14 April 2019 tertera nama Jabir dan Samsu Alam selaku saksi mandat PDIP untuk Rekapitulasi tingkat Kecamatan Mamuju. Pengadu hadir pada pukul 20.00 WITA dan langsung mempertanyakan keberadaan Formulir Model A.DPK serta meragukan Pemilih DPT yang diduga sebagai Pemilih DPK. Teradu VII menjelaskan kepada Pengadu bahwa tahapan yang sedang berlangsung adalah rekapitulasi perolehan suara, bukan verifikasi data pemilih. Setelah mendapat penjelasan tersebut, Pengadu kemudian berpindah mengikuti pleno Rekapitulasi di tingkat Kecamatan Simboro yang dilaksanakan bersamaan di Asrama Haji Provinsi Sulawesi Barat. Selanjutnya pada tanggal 23 April 2019, untuk mempercapat proses rekapitulasi pleno di Kecamatan Mamuju dan Simboro, pleno rekapitulasi dilaksanakan dengan 3 s.d 4 panel. Oleh karena itu dibutuhkan tambahan saksi dari partai politik untuk mengikuti masing- masing panel rekapitulasi. Teradu VI sempat mengizinkan Pengadu mengikuti rekapitulasi tingkat kecamatan Mamuju dengan catatan segera menyusulkan surat mandat. Namun pada tanggal 24 April 2019 surat mandat dari DPC PDI-Perjuangan yang diterima Teradu VI tetap tidak mencantumkan nama Pengadu sebagai saksi. Kemudian pada tanggal 7 Mei 2019, Pleno Rekapitulasi tingkat Kecamatan Mamuju masih berlangsung, Pengadu kembali hadir serta mempertanyakan ketimpangan data pengguna hak pilih DPT dan DPK. Saat itu Teradu VI menjelaskan tidak ada tindakan mengubah data perolehan hasil suara, namun hanya mencermati DPT yang harus sesuai dengan DPTHP-2. Setelah tidak dapat menerima penjelasan Teradu VI, Pengadu memaksa untuk melakukan pencermatan ulang dan membuka Plano DAA-1 serta menolak mengisi Form Model DA2.KPU. Terungkap fakta Teradu II yang melakukan monitoring rekapitulasi tingkat PPK Mamuju turut menyarankan Pengadu untuk mengisi Form keberatan. Pengadu tetap menolak sehingga menyebabkan keributan di lokasi rekapitulasi. Untuk mengendalikan suasana, Teradu II meminta aparat keamanan mengeluarkan Pengadu dari forum pleno. DKPP berpendapat tindakan Teradu II tersebut dapat dibenarkan menurut hukum dan etika. Teradu II ikut bertanggungjawab untuk menjamin pelaksanaan pleno rekapitulasi tingkat PPK Kecamatan Mamuju berjalan dengan tertib. Sebagaimana ketentuan Pasal 10 ayat (2) huruf f Peraturan KPU Nomor 4 tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, saksi wajib membawa dan menyerahkan surat mandat yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik tingkat kabupaten/kota atau tingkat di atasnya. Selain harus membawa mandat, Pengadu semestinya tidak memicu keributan dalam pleno rekapitulasi. Sebagai Sekretaris DPC PDIP Kabupaten Mamuju, Pengadu semestinya mempercayakan proses rekapitulasi kepada saksi yang telah dimandatkan, serta meminta saksi untuk mengisi formulir keberatan jika tetap tidak dapat menerima penjelasan penyelenggara Pemilu tingkat kecamatan. Dengan demikian dalil aduan Pengadu tidak terbukti dan jawaban para Teradu meyakinkan DKPP; [4.3.2] Dalil Teradu I, II, III, IV dan V tidak cermat dalam pendistribusian logistik Pemilu dengan tidak menyiapkan Form Model A-DPK-KPU, Para Teradu beralasan Form Model A.DPK-KPU memang tidak tersedia di tingkat KPU Kabupaten Mamuju. Form Model A.DPK-KPU yang dimaksud para Teradu berupa Form yang berisi nama- nama Daftar Pemilih Khusus (DPK) yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb. Hal itu disebabkan KPU Kabupaten Mamuju telah melakukan Rapat Pleno Terbuka Pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Mamuju Nomor 162.a/HK.03.1- Kpt/7602/KPU-Kab/IV/2019 tentang Pembatalan Surat Keputusan Nomor 162/HK.03.1-Kpt/7602/KPU-Kab/IV/2019 tentang Penetapan DPT Hasil Perbaikan Ketiga tanggal 11 April 2019. Rapat Pleno tersebut berdasarkan Surat Edaran KPU RI Nomor 651/PL.02.1-SD/01/KPU/IV/2019 perihal Pelaksanaan Putusan MK Nomor 20/PUU-XVII/2019 dan Tindak Lanjut Rapat Pleno Rekapitulasi DPT Hasil Perbaikan Ketiga tanggal 9 April 2019. Dengan demikian menurut Para Teradu tidak ada lagi DPK untuk disampaikan ke masing-masing TPS karena telah dibatalkan. Selain itu Para Teradu juga merujuk Surat KPU RI Nomor 1376/PP.10.2-SD/07/KPU/XI/2018 perihal Pengadaan Logistik di Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018, dimana Para Teradu merasa tidak memiliki kewenangan mengadakan Formulir Model A.DPK- KPU. Para Teradu hanya dapat mengadakan salinan A.DPT dan A.DPTb yang telah ditetapkan melalui rapat pleno. Akan tetapi dalam persidangan terungkap para Teradu tidak mengetahui pasti siapa yang harus menyiapkan Form A.DPK-KPU. Terkait penggunaan hak pilih bagi Pemilih katagori DPK pada hari pemungutan, Para Teradu beralasan tidak perlu didaftar terlebih dahulu dalam Form A.DPK-KPU, tetapi cukup mengacu pada C7.DPK-KPU. DKPP berpendapat alasan para Teradu tidak dapat dibenarkan menurut hukum dan etika. Berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (4) dan (5) Peraturan KPU Nomor 11 tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri, Pemilih dalam DPK didaftar di TPS sesuai dengan alamat yang tertera dalam KTP-el menggunakan Formulir Model A.DPK.KPU. Selain itu mengacu pada ketentuan Pasal 27 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 15 tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum, intinya mengatur Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota melaksanakan pengadaan dukungan perlengkapan lainnya berupa alat perlengkapan TPS. Para Teradu seharusnya memahami Formulir Model A.DPK.KPU merupakan bagian dari kebutuhan alat perlengkapan pemungutan suara di TPS yang harus disiapkan Para Teradu. Hal itu untuk menjamin transparansi daftar pemilih dalam proses pemungutan suara, baik pemilih katagori DPT, DPTb., maupun DPK. Dengan demikian dalil aduan Pengadu terbukti dan Jawaban Para Teradu tidak meyakinkan DKPP. Para Teradu terbukti melanggar ketentuan Pasal 15 huruf e dan Pasal 17 huruf b Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu; [4.3.3] Berkenaan dengan Teradu VI dan Teradu VI berdasarkan Pasal 32 ayat 1 huruf b Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu, DKPP melakukan pemeriksaan terhadap PPK yang diduga melakukan pelanggaran kode etik bersama KPU Kabupaten/Kota. Dalam sidang pemeriksaan tanggal 2 September 2019 terungkap fakta Teradu VI dan Teradu VII telah berakhir masa jabatannya dan tidak lagi berkedudukan sebagai Penyelenggara Pemilu. [4.4] Menimbang dalil Pengadu selebihnya, DKPP tidak relevan untuk mempertimbangkan.

Berdasarkan atas penilaian fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan Pengadu, memeriksa jawaban dan keterangan Para Teradu, dan memeriksa segala bukti dokumen Pengadu dan Para Teradu, serta keterangan Pihak Terkait dan saksi, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa: [5.1] Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili pengaduan Pengadu; [5.2] Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; [5.3] Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu IV dan Teradu V terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu; Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas;

1. Mengabulkan Pengaduan Pengadu untuk sebagian; 2. Menjatuhkan Sanksi Peringatan Keras kepada Teradu I Hamdan Dangkang, Teradu II Asriani, Teradu III Ahmad Amran Nur, Teradu IV Hasdaris dan Teradu V Muhammad Rivai masing-masing selaku Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju; 3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak dibacakan; dan 4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini. Demikian diputuskan dalam Rapat Pleno oleh 6 (enam) anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Harjono selaku Ketua merangkap Anggota; Alfitra Salam, Teguh Prasetyo, Muhammad, Ida Budhiati, dan Rahmat Bagja masing- masing sebagai Anggota, pada hari Rabu tanggal Sembilan bulan Oktober tahun Dua Ribu Sembilan Belas dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari ini Rabu tanggal Enam bulan November tahun Dua Ribu Sembilan Belas oleh Alfitra Salam, Teguh Prasetyo, Muhammad, Ida Budhiati masing-masing sebagai Anggota. ANGGOTA Ttd Ttd Alfitra Salam Teguh Prasetyo Ttd Ttd Muhammad Ida Budhiati Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya. SEKRETARIS PERSIDANGAN Osbin Samosir