Arsip Putusan DKPP RI

PUTUSAN Nomor 101/DKPP-PKE-VI/2017 DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA Memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir Pengaduan Nomor 171/VI-P/L- DKPP/2017, tanggal 12 Mei 2017 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 101/DKPP-PKE- VI/2017, menjatuhkan putusan dugaan pelanggaran kode etik yang diajukan oleh:

[1.1] PENGADU Nama : Busrang Riandhy Pekerjaan : Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat Alamat : Jl. Pongtiku Kompleks BTN Axuri, Kelurahan Rimuku, Mamuju, Sulawesi Barat Selanjutnya disebut sebagai--------------------------------------------------------Pengadu;

TERHADAP [1.2] TERADU 1. Nama : Hamdan Dangkang Pekerjaan : Ketua KPU Kabupaten Mamuju Alamat : Jl. Jend. Sudirman, Kompleks Graha Nusa, Mamuju Selanjutnya disebut sebagai------------------------------------------------------Teradu I; 2. Nama : H. Tri Winarno Pekerjaan : Anggota KPU Kabupaten Mamuju Alamat : Jl. Jend. Sudirman, Kompleks Graha Nusa, Mamuju Selanjutnya disebut sebagai------------------------------------------------------Teradu II; 3. Nama : Firman Haris Pekerjaan : Anggota KPU Kabupaten Mamuju Alamat : Jl. Jend. Sudirman, Kompleks Graha Nusa, Mamuju Selanjutnya disebut sebagai------------------------------------------------------Teradu III; 4. Nama : Bambang Arianto Pekerjaan : Anggota KPU Kabupaten Mamuju Alamat : Jl. Jend. Sudirman, Kompleks Graha Nusa, Mamuju Selanjutnya disebut sebagai------------------------------------------------------Teradu IV; 5. Nama : Alimin Muhammad Barangan Pekerjaan : Anggota KPU Kabupaten Mamuju Alamat : Jl. Jend. Sudirman, Kompleks Graha Nusa, Mamuju Selanjutnya disebut sebagai-----------------------------------------------------Teradu V; [1.3] Membaca dan mempelajari Pengaduan Pengadu Memeriksa dan mendengar keterangan Pengadu; Mendengar jawaban Para Teradu; Memeriksa dan mempelajari dengan seksama semua dokumen dan segala bukti yang diajukan Pengadu dan Para Teradu;

ALASAN-ALASAN DAN POKOK PENGADUAN PENGADU [2.1] Menimbang bahwa Pengadu, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: 1. Bahwa berdasarkan fakta persidangan DKPP atas Teradu Syaiful Kasim, diketahui Teradu dalam melakukan rekrutmen PPS Kelurahan Sinyonyoi Selatan tidak berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam proses perekrutan tersebut, para Teradu tidak melaksanakan secara terbuka. Para Teradu selaku Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Mamuju melanggar prinsip dasar etika dan perilaku sebagai penyelenggara Pemilu, yakni asas kepastian hukum dan tidak profesional; 2. Bahwa sesuai pengakuan Syaiful Kasim dalam persidangan DKPP, para Teradu dalam rekrutmen PPS Kelurahan Sinyonyoi hanya meminta berkas dan langsung menetapkan tanpa melalui proses wawancara dan ujian tertulis sebagaimana perekrutan PPS yang lain. Hal ini bertentangan dengan PKPU Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja dan Surat Edaran KPU RI No. 324/KPU/VI/2016 perihal rekrutmen anggota PPK, PPS dan KPPS tanggal 14 Juni 2016; 3. Bahwa pada tanggal 16 November 2016, Panwaslu Kabupaten Mamuju melayangkan Surat No. 140/K.Bawaslu-Prov.SR-03/HK-01.01/XI/2016 kepada para Teradu perihal penerusan Rekomendasi Panwaslu Kec. Kalukku atas dugaan pelanggaran Syaiful Kasim dinyatakan terbukti oleh Panwaslu Kabupaten Mamuju; 4. Bahwa sesuai dengan pengakuan Syaiful Kasim, para Teradu memberhentikan dirinya sebagai bawahannya (PPS Kelurahan Sinyonyoi) tanpa adanya proses klarifikasi yang dilakukan oleh para Teradu, namun langsung menyerahkan Surat Keputusan No. 47/KPTS/KPU-Kab.033.433438/XI/2016; 5. Bahwa berdasarkan fakta tersebut, Pengadu menyatakan para Teradu selaku penyelenggara Pemilu melanggar prinsip dasar etika dan perilaku sebagai penyelenggara Pemilu yakni asas kepastian hukum, asa profesional, asas tertib dan asas akuntabilitas dalam proses rekrutmen PPS Sinyonyoi; KESIMPULAN [2.2] Berdasarkan pengaduan dan keterangan yang disampaikan baik secara tertulis maupun dalam persidangan, Pengadu menyampaikan kesimpulan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari pengaduan bertanggal 30 Mei 2017 yang dirumuskan sebagai berikut: 1. Bahwa berdasarkan Data/Bukti yang diajukan KPU Mamuju dalam persidangan, terdapat 3 (tiga) surat yang seharusnya cukup jelas bagi KPU Mamuju untuk dijadikan pedoman utama dalam melakukan perekrutan anggota PPS dalam kondisi apapun dalam upaya menentukan kualitas dan integritas calon anggota PPS yang melaksanakan tugas sesuai dengan asas penyelenggara pemilihan. Ketiga surat dimaksud sebagai berikut: a. Surat Edaran Ketua KPU RI Nomor 324/KPU/VI/2016, Perihal Rekrutmen Anggota PPK, PPS dan KPPS, tanggal 14 Juni 2016; b. Surat Ketua KPU Provinsi Sulawesi Barat Nomor 140/KPU-Prov-033/VI/2016, Perihal Rekrutmen Anggota PPK dan PPS, tanggal 17 Juni 2016; c. Surat Ketua KPU Provinsi Sulawesi Barat Nomor 150/KPU-Prov-033/VI/2016, Perihal Penyampaian, tanggal 01 Juli 2016; 2. Bahwa berdasarkan point 1 di atas dan dipadukan dengan penjelasan dan pokok jawaban Syaiful Kasim pada point 11 sebagaimana putusan DKPP atas Perkara 28/DKPP-PKE-VI/2017 “Teradu menyampaikan bahwa dalam proses rekrutmen dirinya sebagai anggota PPS Kelurahan Sinyonyoi Selatan tidak dilakukan sesuai prosedur rekrutmen PPK dan PPS, Teradu hanya diminta menyerahkan syarat calon anggota PPS ke KPU Mamuju melalui PPK Kalukku”. Hal tersebut diakui KPU Mamuju sebagaimana jawaban teradu pada Point 1 “ Proses Pembentukan anggota PPK dan PPS dilaksanakan dari tanggal 21 Juni s/d 20 Juli 2016. KPU Mamuju telah menguraikan beberapa alasan tidak dilakukannya secara terbuka diantaranya adanya keterlambatan kepastian tindaklanjut penginputan dalam portal Sidalih oleh KPU RI untuk kelurahan Sinyonyoi Selatan dan Kelurahan Dayaginna baru diterima pada tanggal 22 Agustus 2016 sebagaima surat KPU Provinsi Sulawesi Barat Nomor:215/KPU-Prov- 033/VIII/2016, perihal Penyampaian. 3. Bahwa dalam pandangan Pengadu dalam situasi apapun, seharusnya pedoman perekrutan tetap dilaksanakan sesuai tahapan yakni melalukan wawancara terhadap calon anggota PPS sebelum ditetapkan menjadi anggota dengan maksud mengetahui latar belakang dan pengetahuan kepemiluan guna menghindari adanya keberpihakan terhadap peserta pemilihan; 4. Bahwa apabila para Teradu konsisten terhadap proses pembentukan dengan mengacu pada surat surat KPU Provinsi Sulawesi Barat Nomor: 215/KPU-Prov-033/VIII/2016, perihal Penyampaian, Pengadu mempertanyakan mengapa sebelum surat tersebut diterima KPU Mamuju sudah melakukan penetapan anggota PPS Kelurahan Sinyonyoi Selatan dan Kelurahan Dayaginna, jauh hari sebelum surat tersebut diterima. Hal ini dibuktikan dengan adanya 2 (dua) Keputusan sebagaimana bukti yang disampaikan para teradu sebagai berikut: a. Keputusan KPU Mamuju Nomor: 26/Kpts/KPU-Kab-033.433438/VII/2016 Tentang Perubahan Atas Lampiran Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Nomor 23/Kpts/KPU-Kab-033.433438/VII/2016 Tentang Penetapan Panitia Pemungutan Suara Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat 2017 tertanggal 29 Juli 2017; b. Keputusan KPU Mamuju Nomor: 27/Kpts/KPU-Kab-033.433438/VIII/2016 Tentang Pembentukan dan Penetapan Pantia Pemungutan Suara Kelurahan Dayanginna dan Kelurahan Sinyonyoi Selatan Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat 2017 tertanggal 1 Agustus 2017; 5. Bahwa apabila mencermati kedua keputusan KPU Mamuju tersebut, terdapat ketidakkonsistenan dengan keterangan sebelumnya dimana keterlambatan perekrutan karena baru menerima surat dari KPU Sulawesi Barat pada tanggal 22 Agustus 2016 dan KPU Mamuju tidak menyajikan administrasi pemilihan yang akurat; 6. Bahwa sebagaiman dalam lampiran 2 Nomor urut 10 dan lampiran 5 Nomor urut 14 Keputusan Nomor: 26/Kpts/KPU-Kab-033.433438/VII/2016 Tentang Perubahan Atas Lampiran Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Nomor 23/Kpts/KPU-Kab-033.433438/VII/2016 Tentang Penetapan Panitia Pemungutan Suara Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat 2017 tertanggal 29 Juli 2017, KPU Kabupaten Mamuju telah menetapkan anggota PPS Kelurahan Dayanginna yakni: Muh. Said, Hairul, Mulgawati, sedangkan anggota PPS Kelurahan Sinyonyoi Selatan yakni: Syaiful Kasim, Anry Dona Priadi, Gusti Irham; 7. Bahwa berselang waktu 3 (tiga) hari dari Surat Keputusan Nomor: 26/Kpts/KPU-Kab- 033.433438/VII/2016 Tentang Perubahan Atas Lampiran Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Nomor 23/Kpts/KPU-Kab-033.433438/VII/2016 Tentang Penetapan Panitia Pemungutan Suara Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat 2017 tertanggal 29 Juli 2017, KPU Mamuju kembali mengeluarkan Keputusan KPU Mamuju Nomor: 27/Kpts/KPU-Kab- 033.433438/VIII/2016 Tentang Pembentukan dan Penetapan Pantia Pemungutan Suara Kelurahan Dayanginna dan Kelurahan Sinyonyoi Selatan Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat 2017 tertanggal 01 Agustus 2017. Dalam keputusan tersebut ditetapkan anggota PPS Kelurahan Sinyonyoi Selatan dan PPS Kelurahan Dayanginna dengan nama yang sama pada point 7 di atas, hal tersebut menurut pengadu tidaklah penting karena sudah ditetapkan sebelumya; 8. Bahwa terhadap pengangkatan PPS se-Kabupaten Mamuju, KPU Mamuju melakukan perubahan Surat Keputusan sebanyak 11 (sebelas) kali, ini mencerminkan dalam proses rekrutmen tidak dilakukan secara transparan, karena kebanyakan yang diberhentikan adalah simpatisan Partai Politik diantaranya 1). Awaluddin, S.Pd (PPS Desa Kopeang Kecamatan Tapalang, Simpatisan Partai Hanura, dan 2). Syaiful Kasim (PPS Kelurahan Sinyonyoi Selatan Kecamatan Kalukku, Simpatisan Pasangan Calon). Adapun Surat Keputusan yang dikeluarkan KPU Mamuju terhadap penetapan anggota PPS se-Kabupaten Mamuju diantaranya sebagai berikut: a. Keputusan KPU Mamuju Nomor: 23/Kpts/KPU-Kab-033.433438/VII/2016 Tentang Penetapan Panitia Pemungutan Suara Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat 2017 tertanggal 19 Juli 2017; b. Surat Keputusan Nomor: 26/Kpts/KPU-Kab-033.433438/VII/2016 Tentang Pembentukan dan Penetapan Panitia Pemungutan Suara Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat 2017 tertanggal 29 Juli 2017; c. Surat Keputusan Nomor: 26/Kpts/KPU-Kab-033.433438/VII/2016 Tentang Perubahan Atas Lampiran Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Nomor 23/Kpts/KPU-Kab-033.433438/VII/2016 Tentang Penetapan Panitia Pemungutan Suara Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat 2017 tertanggal 29 Juli 2017; d. Keputusan KPU Mamuju Nomor: 27/Kpts/KPU-Kab-033.433438/VIII/2016 Tentang Pembentukan dan Penetapan Pantia Pemungutan Suara Kelurahan Dayanginna dan Kelurahan Sinyonyoi Selatan Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat 2017 tertanggal 01 Agustus 2017; e. Surat Keputusan Nomor: 37/Kpts/KPU-Kab-033.433438/IX/2016 Tentang Perubahan Ketiga Atas Lampiran Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Nomor 23/Kpts/KPU-Kab-033.433438/VII/2016 Tentang Penetapan Panitia Pemungutan Suara Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat 2017 tertanggal 13 September 2017; f. Surat Keputusan Nomor: 45/Kpts/KPU-Kab-033.433438/XI/2016 Tentang Perubahan Keempat Atas Lampiran Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Nomor 23/Kpts/KPU-Kab-033.433438/VII/2016 Tentang Penetapan Panitia Pemungutan Suara Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat 2017 tertanggal 03 Nopember 2017; g. Keputusan KPU Mamuju Nomor: 47/Kpts/KPU-Kab-033.433438/XI/2016 Tentang Pemberhentian Ketua Pantia Pemungutan Suara Kelurahan Sinyonyoi Selatan Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat 2017 tertanggal 21 Nopember 2017; h. Surat Keputusan Nomor: 48/Kpts/KPU-Kab-033.433438/XI/2016 Tentang Perubahan Kelima Atas Lampiran Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Nomor 23/Kpts/KPU-Kab-033.433438/VII/2016 Tentang Penetapan Panitia Pemungutan Suara Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat 2017 tertanggal 22 Nopember 2017; i. Surat Keputusan Nomor: 04/Kpts/KPU-Kab-033.433438/I/2017 Tentang Perubahan Keenam Atas Lampiran Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Nomor 23/Kpts/KPU-Kab-033.433438/VII/2016 Tentang Penetapan Panitia Pemungutan Suara Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat 2017 tertanggal 17 Januari 2017; j. Surat Keputusan Nomor: 06/Kpts/KPU-Kab-033.433438/I/2017 Tentang Perubahan Ketujuh Atas Lampiran Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Nomor 23/Kpts/KPU-Kab-033.433438/VII/2016 Tentang Penetapan Panitia Pemungutan Suara Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat 2017 tertanggal 30 Januari 2017; k. Surat Keputusan Nomor: 06.b/Kpts/KPU-Kab-033.433438/I/2017 Tentang Pemberhentian Anggota Pantia Pemungutan Suara Kelurahan Simboro Kecamatan Simboro Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat 2017 tertanggal 31 Januari 2017; 9. Bahwa Syaiful Kasim (PPS Sinyonyoi Selatan) sebagai bawahan para Teradu seharusnya dalam menindaklanjuti rekomendasi Panwaslu Kabupaten Mamuju, para Teradu berwenang memanggil dan memintai klarifikasi secara tertulis kepada Syaiful Kasim atas tindakan yang dilakukannya. Para Teradu juga harus cermat melihat hasil rekomendasi dari Panwaslu Kabupaten Mamuju, apakah rekomendasi ini sudah tepat ditindaklanjuti atau bagaimana sebelum mengeluarkan Keputusan KPU Mamuju Nomor : 47/Kpts/KPU-Kab-033.433438/XI/2016 Tentang Pemberhentian Ketua Pantia Pemungutan Suara Kelurahan Sinyonyoi Selatan Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat 2017 tertanggal 21 Nopember 2017; 10. Bahwa apabila para Teradu mengangap ini adalah pelanggaran etika atau administrasi, KPU Mamuju dapat menindaklanjuti dengan mengacu pada: a. Pasal 8 ayat 2 Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2013 Tentang Penyelesaian Administrasi Pemilihan Umum, menyebutkan bahwa KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten, PPK, PPS dalam menindaklanjuti laporan adminstrasi melakukan dengan tahapan: a) Menerima laporan b) Meneliti materi laporan c) Melakukan Klarifikasi; dan d) Melakukan Kajian dan mengambil Keputusan b. Pasal 10 ayat 1 Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2013 Tentang Penyelesaian Administrasi Pemilihan Umum, menyebutkan bahwa KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten, PPK, PPS dalam melakukan klarifikasi laporan administrasi dapat: a) menggali, mencari, dan menerima masukan dari berbagai pihak untuk kelengkapan dan kejelasan pemahaman laporan Pelanggaran Administrasi Pemilu; b) memanggil para pihak; c) meminta bukti-bukti pendukung; dan d) melakukan koordinasi dan/atau melibatkan Bawaslu atau Panwaslu sesuai dengan tingkatannya. 11. Bahwa Pernyataan para Teradu yang menyebutkan bahwa Panwaslu Kalukku, Bawaslu Provinsi dan DKPP RI sebagaimana keterangan pada angka 4 dalam jawaban atas pengaduan Nomor 171/VI-P/L-DKPP/2017, tidaklah memiliki dasar yang kuat atas hal tersebut; 12. Bahwa pernyataan para Teradu yang menyebutkan bahwa Pengadu telah melakukan pembohongan Publik/Keterangan Palsu/dan Pidana terhadap Surat Pernyataan Pengadu pada tanggal 12 Mei 2016 kepada DKPP tidak benar. Kasus dugaan pelanggaran sebagai hasil koordinasi dengan DKPP RI pada tanggal 9 Mei 2017 adalah perbuatan para Teradu sebagai berikut: a. Diduga melakukan rekrutmen PPS Kelurahan Sinyonyoi Selatan, KPU Mamuju tidak berpedoman pada ketentuan perundang-undangan pemilihan. Dengan tidak dilakukannya proses perekrutan secara terbuka tersebut , KPU Mamuju sebagai penyelenggara pemilu melanggar prinsip dasar etika dan perilaku sebagai penyelenggara pemilihan yakni asas kepastian hukum dan tidak profesional. b. Bahwa berdasarkan fakta persidangan DKPP atas Teradu Syaiful Kasim, diketahui bahwa teradu dalam melakukan menindaklanjuti rekomendasi dari Panwaslu Kecamatan Kalukku yang diteruskan Panwaslu Kabupaten Mamuju ke KPU Mamuju atas dugaan pelanggaran etik Syaiful Kasim tidak dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan pemilihan. Dengan tidak dilakukannya proses perekrutan secara terbuka tersebut , KPU Mamuju sebagai penyelenggara pemilu melanggar prinsip dasar etika dan perilaku sebagai penyelenggara pemilihan yakni asas kepastian hukum, asas profesional, asas tertib dan asas akuntabilitas. 13. Bahwa Pengaduan Askari (Panwaslu Kecamatan Kalukku) dengan yang meneruskan kepada Panwaslu Kabupaten Mamuju dengan Nomor: 038/K.Bawaslu- SR.03.03/HK.01.01/XI/2016, perihal Rekomendasi Penerusan Pelanggaran, tanggal 15 Nopember 2016, selanjutnya Panwaslu Kabupaten Mamuju meneruskan laporan tersebut ke KPU Mamuju dengan Surat Nomor: 140/K.Bawaslu- SR.03.03/HK.01.01/XI/2016, perihal Penerusan Rekomendasi Panwaslih Kecamatan Kalukku, tanggal 16 Nopember 2016, dimana Surat Tersebut ditembuskan ke Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat; 14. Bahwa pada tanggal 21 Nopember 2016, Askari membuat laporan Pengaduan dugaan pelanggaran Kode Etik dengan Pengaduan 230/I-P/L-DKPP/2016 yang diterima Tim Asistensi Koordiv Hukum dan penenganan Pelangaran. Dan selanjutnya Muhammad Saleh (Koordiv HPP Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat) menyampaikan Laporan ke DKPP pada tanggal 13 Desember 2016; 15. Bahwa apa yang dinyatakan oleh para Teradu dalam jawabannya bukanlah materi aduan yang sama sebagaimana Point 11 di atas. Laporan Pengaduan Askari adalah pengaduan terhadap Syaiful Kasim dengan dugaan perbuatan yang dilakukan adalah Indikasi dugaan Pelanggaran selaku ketua PPS Kelurahan Sinyonyoi yang ikut mendukung salah satu pasangan calon dalam kegiatan Pengukuhan TIM Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) SDK-KALMA Pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat Tahun 2017; 16. Bahwa terkait Putusan DKPP Nomor 28/DKPP-PKE-VI/2017 yang salah satu amar putusannya menjatuhkan sanksi berupa Peringatan kepada KPU Kabupaten Mamuju, KPU Mamuju tidak menerima keputusan tersebut dan melaporkan permasalahan itu ke Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat dengan Nomor Register: 0098/LM/V/2017/MMJ terkait Dugaan Penyimpangan Prosedur oleh TPD DKPP dalam melakukan pemeriksaan Pengaduan Pelanggaran kode etik Syaiful Kasim. Hal tersebut dibuktikan dengan diterimanya Surat Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat yang ditujukan ke Ketua TPD DKPP Provinsi Sulawesi Barat dengan Nomor: 0121/SRT/OR-MMJ/V/2017, tanggal 30 Mei 2017, perihal Undangan Klarifikasi Lisan; [2.3] PETITUM PENGADU Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pengadu memohon kepada DKPP berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut: 1. Mengabulkan Pengaduan Pengadu untuk seluruhnya; 2. Menjatukan sanksi kepada Para Teradu; 3. atau Putusan lain yang seadil-adilnya. [2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pengadu mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda dengan bukti P-1 sampai dengan P-21, sebagai berikut: DAFTAR ALAT BUKTI Tanda Bukti Keterangan P-1 Fotokopi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu; P-2 Fotokopi Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, dan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu; P-3 Fotokopi Surat KPU RI Nomor 324/KPU/VI/2016, perihal Rekrutmen Anggota PPK, PPS, dan KPPS, tanggal 14 Juni 2016; P-4 Fotokopi Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum; P-5 Fotokopi Maklumat DKPP RI No. 28/DKPP-PKE-VI/2017, tertanggal 6 April 2017; P-6 Fotokopi Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2013 tentang Tata Kerja KPU; P-7 Fotokopi Temuan Panwas Kecamatan Kalukku Nomor 04/TM/Pilgub/XI/2016; P-8 Fotokopi Undangan Klarifikasi Panwas Kecamatan Kalukku atas nama Syaiful Kasim; P-9 Fotokopi Undangan Klarifikasi Panwas Kecamatan Kalukku atas nama Rusdin; P-10 Fotokopi Undangan Klarifikasi Panwas Kecamatan Kalukku atas nama Febriyanto; P-11 Fotokopi Undangan Klarifikasi Panwas Kecamatan Kalukku atas nama Ashar S; P-12 Fotokopi Undangan Klarifikasi Panwas Kecamatan Kalukku atas nama Ketua/Anggota PPK Kalukku; P-13 Fotokopi Keterangan/Klarifikasi di Bawah Sumpah/Janji atas nama Askari; P-14 Fotokopi Keterangan/Klarifikasi di Bawah Sumpah/Janji atas nama Syaiful Kasim; P-15 Fotokopi Keterangan/Klarifikasi di Bawah Sumpah/Janji atas nama Rusdin M Sabing; P-16 Fotokopi Keterangan/Klarifikasi di Bawah Sumpah/Janji atas nama Febriyanto; P-17 Fotokopi Keterangan/Klarifikasi di Bawah Sumpah/Janji atas nama Rapi Hamdi Nur; P-18 Fotokopi Surat Panwas Kecamatan Kalukku Nomor 038/K.Bawaslu- SR.03.03/HK.01.01/XI/2016, perihal Rekomendasi Penerusan Pelanggaran; P-19 Fotokopi Berita Acara Panwas Kecamatan Kalukku Nomor 038/K.Bawaslu-SR.03.03/HK.01.01/XI/2016; P-20 Foto-foto kegiatan Kampanye Pasangan Calon Gubernur/Wakil Gubernur Sulawesi Barat SDK-Kalma; P-21 Fotokopi Surat Panwas Kabupaten Mamuju Nomor 140/K.Bawaslu- Prov.SR-03/HK-01.01/XI/2016, perihal Penerusan Rekomendasi Panwaslih Kecamatan Kalukku; PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU [2.5] Menimbang bahwa Para Teradu telah menyampaikan Jawaban dan Penjelasan pada saat Persidangan DKPP tanggal 30 Mei 2017 yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: 1. Bahwa berdasarkan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2016 Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017, proses pembentukan anggota PPK dan PPS dilaksanakan dari tanggal 21 Juni s/d 20 Juli 2016. KPU Kabupaten Mamuju telah melaksanakan tugas dan fungsinya seperti yang diamanahkan dalam Peraturan KPU tersebut untuk merekrut calon anggota PPS secara terbuka dan transparan untuk 99 Desa/Kelurahan se-Kabupaten Mamuju. Rekrutmen tersebut diumumkan secara resmi melalui media cetak (Radar Sulbar) dengan Surat Pengumuman Nomor: 20/KPU- Kab-033.433438/VI/2016 juga melalui laman website KPU Kabupaten Mamuju: www.kpud-mamujukab.go.id. Bahwa aduan Pengadu kepada para Teradu perihal perekrutan Syaiful Kasim sebagai salah satu anggota PPS Kelurahan Sinyonyoi Selatan yang tidak berpedoman pada ketentuan perundang-undangan pemilihan dan tidak secara terbuka sangatlah tidak mendasar. Beberapa alasan yang menyebabkan perekrutan calon anggota PPS Kelurahan Sinyonyoi Selatan Kecamatan Kalukku dan Kelurahan Dayanginna Kecamatan Tapalang tidak lagi mengikuti jadwal tahapan perekrutan sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 7 Tahun 2017 yakni dari tanggal 21 Juni s/d 20 Juli 2016, karena beberapa hal: a. Kedua Kelurahan tersebut adalah hasil pemekaran wilayah b. Pada saat KPU Kabupaten Mamuju menerima data DP4 dari KPU RI, dalam portal aplikasi Sidalih untuk nama kedua Kelurahan tersebut belum dimasukkan dalam aplikasi. Kepastian tindaklanjut penginputan dalam portal Aplikasi Sidalih oleh KPU RI untuk nama kedua Kelurahan tersebut kami terima pada tanggal 22 Agustus 2016 melalui Surat KPU Provinsi Sulawesi Barat Nomor: 215/Kpu-Prov- 033/VIII/2016 Perihal Penyampaian. c. KPU Provinsi Sulawesi Barat dalam menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat tahun 2017, belum memasukkan anggaran untuk kedua kelurahan wilayah pemekaran tersebut. KPU Provinsi Sulawesi Barat belum memasukkan kedalam anggaran untuk kedua kelurahan tersebut karena harus memasukkan terlebih dahulu SK Pembentukan/Pemekaran untuk 2 (dua) Kelurahan tersebut dari Kemendagri melalui Pemda Kabupaten Mamuju, hal ini langsung ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Mamuju dengan berkoordinasi dengan pihak Pemda Kabupaten Mamuju untuk meminta Surat yang yang dimaksud, sehingga diakhir bulan Juli 2017 surat tersebut telah Teradu terima dan menyerahkan kepada KPU Provinsi Sulawesi Barat. Berdasarkan hal tersebut, dilakukanlah revisi anggaran untuk dimasukkan d. Bahwa setelah adanya kepastian anggaran untuk kedua kelurahan tersebut, barulah kemudian para Teradu melakukan rekrutmen calon anggota PPS Kelurahan Sinyonyoi Selatan dan Kelurahan Dayanginna dengan tidak lagi mengumumkan seperti yang dilakukan untuk 99 desa/kelurahan disebabkan PPS harus membentuk dan melakukan Bimtek terhadap anggota PPDP pada tanggal 6 Agustus sampai dengan 5 September 2016, dan proses coklit data dilakukan pada tanggal 8 September sampai dengan 7 Oktober 2016. Jika mengacau pada PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal dalam hal perekrutan calon anggota PPS, berarti KPU Kabupaten Mamuju harus menggunakan waktu kurang lebih 1 (satu) bulan untuk kembali membuka pendaftaran baru calon anggota PPS untuk 2 (dua) kelurahan tersebut, sementara tahapan pembentukan PPDP dan proses coklit juga sudah berjalan. e. Perekrutan calon anggota PPS Kelurahan Sinyonyoi Selatan dan Kelurahan Dayanginna, dilakukan secara terbuka dengan mengirim surat ke PPK Kecamatan Kalukku dan PPK Kecamatan Tapalang untuk berkoordinasi dan meminta usulan nama calon anggota PPS kepada Kepala Kelurahan setempat dan sudah sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang ditetapkan dalam Pasal 37 Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja KPU Bagian Kedua Pembentukan PPS; f. Proses perekrutan ini juga sudah sesuai dengan beberapa surat yang dikeluarkan oleh KPU Provinsi Sulawesi Barat ke KPU Kabupaten diantaranya: 1) Surat KPU Provinsi Sulawesi Barat Nomor: 140/Kpu-Prov-033/VI/2016 tanggal 17 Juni 2016 perihal Rekrutmen Anggota PPK dan PPS, yang berisi diantaranya sebagai berikut:  Pembentukan PPK dan PPS pada berpedoman pada Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2015 dan Keputusan KPU Provinsi Sulawssi Baarat Nomor 02 Tahun 2016 tentang tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Permilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat Tahun 2017.  Dalam pembentukan PPS, Kepala Desa/Lurah dan Badan Permusyawaratan Desa/Lurah selain menyampaikan usulan nama calon anggota PPS juga menyampaikan pendaftar calon anggota PPS beserta dokumen syarat pendaftaran kepada KPU Kabupaten. 2) Surat KPU Provinsi Sulawesi Barat Nomor : 150/Kpu-Prov-033/VII/2016 tanggal 01 Juli 2016 perihal Penyampaian, yang berisi: a. Membuat pengumuman perpanjangan pendaftaran PPS bagi desa/kelurahan yang belum mencukupi kuota pendaftar, sampai batas waktu pelaksanaan tes tertulis. b. Dalam hal pendaftara dalam satu desa/kelurahan tidak ada yang memenuhi syarat, maka KPU Kabupaten dapat meminta kepala desa/lurah untuk dapat mengajukan usulan calon anggota PPS baru. c. Jika poin 2 (dua) telah dilaksanakan namun belum juga cukup, maka KPU Kabupaten dapat mengangkat anggota PPS dari tokoh masyarakat atau mahasiswa dengan tetap memperhatikan sumber daya manusianya. 2. Bahwa tidak dilakukannya proses wawancara dan tertulis dalam proses perekrutan calon anggota PPS Kelurahan Sinyonyoi dan Kelurahan Dayanginna, juga sudah sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja KPU. Tidak ada pasal yang menyebutkan bahwa proses perekrutan calon anggota PPS harus melalui proses seleksi wawancara ataupun seleksi tertulis, disamping hal tersebut juga dikarenakan waktu tahapan pemutakhiran data yang sudah harus dilaksanakan; 3. Pemberhentian Syaiful Kasim selaku Ketua PPS Kelurahan Sinyonyoi Selatan Kecamatan Kalukku telah sesuai dengan Pasal 8 huruf o Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja KPU, Bagian Ketiga Tugas, Wewenang dan Kewajiban KPU/KIP Kabupaten/Kota, yakni: Pasal 8 Huruf o "mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara PPK, PPS, Sekretaris KPU Kabupaten/Kota dan Pegawai Sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan". 4. Bahwa atas aduan Pengadu kepada Teradu atas pemberhentian Syaiful Kasim selaku Ketua PPS Kelurahan Sinyonyoi Selatan, tanpa klarifikasi terlebih dahulu kepada yang bersangkutan adalah tidak benar. Ketua KPU Kabupaten Mamuju sebelum memberhentikan Syaiful Kasim sebelumnya menerima laporan dari salah satu anggota PPK Kecamatan Kalukku atas nama Muhammad Yusuf akan dugaan keterlibatan Syaiful Kasim pada kegiatan kampanye salah satu pasangan calon, kemudian Ketua KPU Kabupaten Mamuju memerintahkan kepada Muhammad Yusuf untuk mengawasi kehadiran Syaiful Kasim pada kegiatan tersebut dan untuk segera menghubungi pihak Panwaslih setempat. KPU Kabupaten Mamuju memerintahkan kepada Ketua dan Anggota PPK Kecamatan Kalukku untuk melakukan klarifikasi kepada yang bersangkutan akan tujuan dan kapasitasnya menghadiri kegiatan tersebut. Hal ini dilakukan oleh 3 (tiga) orang anggota PPK Kecamatan Kalukku. Bahwa sesuai hasil klarifikasi tersebut, Syaiful Kasim mengakui kesalahannya dan siap menerima konsekuensinya. Disamping itu, pemberhentian Syaiful Kasim adalah bentuk pelaksanaan rekomendasi dari Panwaslih Kabupaten Mamuju Nomor 140/K.Bawaslu- Prov.SR-03/HK-01.01/Xl/2016 tanggal 16 November 2016 Perihal Penerusan Rekomendasi Panwaslih Kecamatan Kalukku yang pada point pertama berisi penegasan saudara Syaiful Kasim terbukti melanggar asas penyelenggara; 5. Bahwa Panwaslu Kecamatan Kalukku, Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat beserta DKPP RI telah melanggar: a. Peraturan DKPP RI Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (5): “Teradu dan/atau Terlapor adalah anggota KPU, anggota KPU Provinsi, KIP Aceh, anggota KPU Kabupaten/Kota, KIP Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota Pengawas Pemilu Lapangan, dan/atau anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri yang diduga melakukan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu”. b. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu Pasal 109 ayat (2): “DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota Pengawas Pemilu Lapangan dan anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri”. Bahwa merujuk pada kedua pasal yang disebutkan tersebut di atas, bahwa Syaiful Kasim pada saat dilaporkan dan disidangkan di DKPP RI statusnya tidak lagi sebagai penyelenggara pemilu (Ketua PPS Kelurahan Sinyonyoi) tetapi status yang bersangkutan sebagai masyarakat biasa, karena yang bersangkutan telah diberhentikan sejak tanggal 21 November 2016 dengan Surat Keputusan Nomor: 47/Kpts/KPU-Kab-033.433438/Xl/2016. c. Pelanggaran Peraturan DKPP RI Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum atas Pasal 32 ayat 3 point f yang berbunyi “mendengarkan keterangan pihak lain yang terkait. Dan ketentuan Pasal 111 ayat (4) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 mengatur wewenang DKPP untuk : (b. Memanggil Pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; dan). Tapi kenyataannya dalam proses persidangan terhadap Teradu Syaiful Kasim, pihak Tim Pemeriksa tidak sama sekali menghubungi dan memberitahukan kepada KPU Kabupaten Mamuju terhadap fakta persidangan yang ada untuk diklarifikasikan kepada pihak KPU Kabupaten Mamuju. 6. Bahwa Pengadu telah melakukan pembohongan publik/keterangan palsu dan pidana terhadap Surat Pernyataan yang dibuat pada tanggal 12 Mei 2016 kepada DKPP RI yang menyatakan bahwa: a. Pengaduan dan/atau laporan tidak pernah disampaikan kepada DKPP/Bawaslu Provinsi. (Laporan ini telah dilaporkan ke DKPP RI oleh Askari Anggota Panwaslih Kecamatan Kalukku dengan Pengaduan Nomor : 230/V-P/L-DKPP/2016 tanggal 21 November 2016 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 28/DKPP-PKE-VI/2017, tanggal 13 Desember 2016. b. Pengaduan dan/atau laporan tidak pernah diputus oleh DKPP (Pengaduan ini telah diputus oleh DKPP dengan Putusan Nomor : 28/DKPP-PKE-VI/2017, tanggal 06 April 2017); [2.6] PETITUM TERADU Bahwa berdasarkan uraian di atas, para Teradu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu untuk memutus Pengaduan ini, sebagai berikut: 1. Menolak Pengaduan Pengadu untuk seluruhnya; 2. Menyatakan para Teradu tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu; 3. Merehabilitasi para Teradu dalam kedudukannya sebagai penyelenggara pemilu; 4. Apabila Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.7] Menimbang bahwa untuk menguatkan jawabannya, para Teradu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 s/d T-19 sebagai berikut: DAFTAR ALAT BUKTI Tanda Bukti Keterangan T-1 Fotokopi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu; T-2 Fotokopi Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang; T-3 Foto Peraturan DKPP RI Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum; T-4 Fotokopi PKPU Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja KPU; T-5 Fotokopi PKPU Nomor 7 Tahun 2016 Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017; T-6 Fotokopi Surat Pengaduan Panwaslu Kecamatan Kalukku Nomor: 230/V- P/L-DKPP/2016; T-7 Fotokopi Putusan DKPP RI Nomor : 28/DKPP-PKE-VI/2017; T-8 Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Mamuju Nomor: 27/Kpts/KPU-Kab-033.433438/XIIl/2016 tentang Pembentukan dan Penetapan Penetapan Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Dayanginna dan Kelurahan Sinyonyoi Selatan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017; T-9 Surat Keputusan KPU Kabupaten Mamuju Nomor: 47/Kpts/KPU-Kab- 033.433438/Xl/2016 tentang Penetapan Pemberhentian Ketua PPS Kelurahan Sinyonyoi Selatan Kecamatan Kalukku An. Syaiful Kasim T-10 Fotokopi Surat Rekomendasi Panwaslih Kabupaten Mamuju Nomor: 140/K.Bawaslu-Prov.SR-03/HK-01.01/Xl/2016 Perihal Penerusan Rekomendasi Panwaslih Kecamatan Kalukku; T-11 Fotokopi Surat Pengumuman KPU Kabupaten Mamuju Nomor: 20/KPU- Kab-033.433438/VI/2016, tentang Pendaftaran Seleksi Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017; T-12 Fotokopi Surat KPU Provinsi Sulawesi Barat Nomor: 140/Kpu-Prov- 033/VI/2016 tanggal 17 Juni 2016 perihal Rekrutmen Anggota PPK dan PPS; T-13 Fotokopi Surat KPU Provinsi Sulawesi Barat Nomor: 150/Kpu-Prov- 033/VII/2016 tanggal 01 Juli 2016 perihal Penyampaian; T-14 Fotokopi Surat KPU Provinsi Sulawesi Barat Nomor : 215/Kpu-Prov- 033/VIII/2016 tanggal 22 Agustus 2016 perihal Penyampaian; T-15 Fotokopi Surat Pernyataan Saudara Pengadu Busrang Riandhy; T-16 Fotokopi Daftar Usulan Nama Calon Anggota PPS Kelurahan Sinyonyoi Selatan; T-17 Fotokopi Daftar Usulan Nama Calon Anggota PPS Kelurahan Dayanginna; T-18 Fotokopi RKA PILGUB Sulaweai Barat Sebelum Revisi, tanggal 03 Juni 2016; T-19 Fotokopi RKA PILGUB Sulawesi Barat Setelah Revisi, tanggal 5 Agustus 2016; [2.8] Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup dimuat dalam berita acara persidangan, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan Pengaduan Pengadu adalah terkait dengan dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh para Teradu; [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok Pengaduan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut sebagai DKPP) terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Pengaduan sebagai berikut: Kewenangan DKPP [3.3] Menimbang bahwa DKPP dibentuk untuk menegakkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Hal demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 109 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu yang menyebutkan: “DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan Pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota Pengawas Pemilu Lapangan dan anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri”. Selanjutnya ketentuan Pasal 111 ayat (4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu mengatur wewenang DKPP untuk: a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan; b. Memanggil Pengadu, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; dan c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik. Ketentuan tersebut di atas, diatur lebih lanjut dalam Pasal 3 Ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum: “ Penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP”. [3.4] Menimbang bahwa Pengaduan Pengadu adalah terkait pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh para Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus Pengaduan a quo. Kedudukan Pengadu [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (1) UU 15/2011 juncto Pasal 4 Ayat (1) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, pengaduan dugaan adanya pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, Tim Kampanye, Masyarakat, dan/atau Pemilih dilengkapi dengan identitas Pengadu kepada DKPP. Selanjutnya ketentuan tersebut di atas diatur lebih lanjut dalam Pasal 4 Ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 sebagai berikut: “Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh: a. Penyelenggara Pemilu; b. Peserta Pemilu; c. Tim kampanye; d. Masyarakat; dan/atau e. Pemilih”. [3.6] Menimbang, bahwa Pengadu adalah Penyelenggara Pemilu, yang memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; [3.7] Menimbang bahwa DKPP berwenang untuk mengadili pengaduan a quo, Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan;

[4.1] Menimbang Pengadu pada pokoknya mendalilkan bahwa para Teradu telah melakukan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Pengadu menyatakan para Teradu dalam melakukan rekrutmen PPS Kelurahan Sinyonyoi Selatan tidak berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam proses perekrutan tersebut, para Teradu hanya meminta berkas dan langsung menetapkan tanpa melalui proses wawancara dan ujian tertulis sebagaimana perekrutan PPS yang lain tidak melaksanakan secara terbuka. Para Teradu selaku Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Mamuju melanggar prinsip dasar etika dan perilaku sebagai penyelenggara Pemilu. Pengadu menyatakan hal ini sesuai dengan pengakuan Syaiful Kasim dalam persidangan DKPP. Para Teradu setelah menerima Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Mamuju atas dugaan pelanggaran PPS Kelurahan Sinyonyoi Selatan atas nama Syaiful Kasim, langsung memberhentikan yang bersangkutan tanpa adanya proses klarifikasi. Para Teradu langsung menyerahkan Keputusan No. 47/KPTS/KPU-Kab.033.433438/XI/2016 terkait pemberhentian tersebut. Berdasarkan fakta tersebut, Pengadu menyatakan para Teradu selaku penyelenggara Pemilu melanggar prinsip dasar etika dan perilaku sebagai penyelenggara Pemilu yakni asas kepastian hukum, asa profesional, asas tertib dan asas akuntabilitas dalam proses rekrutmen dan pemberhentian PPS Sinyonyoi Selatan atas nama Saful Kasim. Terhadap dalil-dalil pengaduan Pengadu tersebut, Pengadu mengkualifikasinya dengan menarik ke dalam konstruksi pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu dan memohon kepada DKPP untuk menjatuhkan sanksi kepada para Teradu; [4.2] Menimbang para Teradu dalam sidang pemeriksaan membantah dalil aduan Pengadu. Para Teradu menyatakan telah melaksanakan proses pembentukan anggota PPK dan PPS sesuai dengan ketentuan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2016 Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017. Proses pembentukan anggota PPK dan PPS dilaksanakan para Teradu tanggal 21 Juni s/d 20 Juli 2016. Rekrutmen secara terbuka dan transparan untuk 99 Desa/Kelurahan se-Kabupaten Mamuju telah melaksanakan oleh para Teradu sesuai dengan Pengumuman Nomor: 20/KPU-Kab-033.433438/VI/2016. Terkait dengan perekrutan Syaiful Kasim sebagai salah satu Anggota PPS Kelurahan Sinyonyoi Selatan telah sesuai ketentuan perundang-undangan. Para Teradu menyatakan perekrutan calon anggota PPS Kelurahan Sinyonyoi Selatan Kecamatan Kalukku dan Kelurahan Dayanginna Kecamatan Tapalang yang tidak mengikuti jadwal tahapan karena kedua Kelurahan tersebut adalah daerah pemekaran dan belum masuk dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat tahun 2017. Perekrutan calon anggota PPS Kelurahan Sinyonyoi Selatan dan Kelurahan Dayanginna, dilakukan secara terbuka dengan mengirim surat ke PPK Kecamatan Kalukku dan PPK Kecamatan Tapalang untuk berkoordinasi dan meminta usulan nama calon anggota PPS kepada Kepala Kelurahan sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang ditetapkan dalam Pasal 37 Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja KPU. Terkait dengan tidak dilakukannya proses wawancara dan tertulis dalam proses perekrutan calon anggota PPS Kelurahan Sinyonyoi dan Kelurahan Dayanginna sudah sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja KPU. Para Teradu menyatakan tidak ada keharusan seleksi wawancara ataupun seleksi tertulis, disamping itu waktu tahapan pemutakhiran data yang sudah harus dilaksanakan. Terkait dengan pemberhentian Syaiful Kasim selaku Ketua PPS Kelurahan Sinyonyoi Selatan Kecamatan Kalukku telah sesuai dengan Pasal 8 huruf o Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja KPU. Para Teradu juga sudah melakukan klarifikasi kepada kepada Syaiful Kasim melalui Ketua dan Anggota PPK Kecamatan Kalukku. Bahwa sesuai dengan fakta tersebut, para Teradu menyatakan tidak melanggar kode etik Penyelenggara Pemilu, dan memohon kepada DKPP untuk menolak dalil pengaduan Pengadu; [4.3] Menimbang jawaban dan keterangan Para Pihak, dokumen, bukti dan fakta yang terungkap dalam persidangan, tanggal 21 Juni s/d 20 Juli 2016 para Teradu melaksanakan pembentukan anggota PPK dan PPS se-Kabupaten Mamuju. Dalam sidang pemeriksaan terungkap fakta para Teradu melaksanakan rekrutmen secara terbuka dan transparan terhadap 99 Desa/Kelurahan se-Kabupaten Mamuju. Terkait dengan perekrutan calon anggota PPS Kelurahan Sinyonyoi Selatan, terungkap fakta dalam persidangan hal ini terjadi dikarenakan daerah tersebut merupakan pemekaran. Hal tersebut menyebabkan proses rekrutmen PPS Kelurahan Sinyonyoi Selatan tidak mengikuti jadwal tahapan yang telah ditentukan. Terungkap juga fakta bukan hanya PPS Kelurahan Sinyonyoi Selatan yang harus diundur pelaksanaan rekrutmennya melainkan juga PPS Kelurahan Dayanginna Kecamatan Tapalang yang juga merupakan daerah pemekaran. Berdasarkan fakta tersebut, DKPP berpendapat Para Teradu tidak memiliki niat buruk dalam proses rekrutmen PPS Kelurahan Sinyonyoi Selatan dan Kelurahan Dayanginna yang tidak sesuai tahapan. Terhambatnya proses rekrutmen terhadap kedua Kelurahan tersebut disebabkan administrasi daerah yang belum lengkap disebabkan daerah tersebut merupakan daerah pemekaran baru sehingga belum masuk dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat tahun 2017. Terkait dengan proses pemberhentian Syaiful Kasim selaku Ketua PPS Kelurahan Sinyonyoi Selatan, terungkap fakta dalam persidangan bahwa yang bersangkutan menghadiri dan memakai atribut dan ormas Pemuda Pancasila dalam acara pengukuhan Tim Kampanye Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Nomor Urut 1 Suhardi Duka & Kalma Katta. Bahwa sebelum melakukan pemberhentian terhadap Syaiful Kasim selaku Ketua PPS Sinyonyoi Selatan, para Teradu melalui PPK Kecamatan Kalukka telah melakukan klarifikasi terhadap yang bersangkutan. Berdasarkan fakta tersebut, DKPP berpendapat proses pemberhentian Ketua PPS Kelurahan Sinyonyoi atas nama Syaiful Kasim telah sesuai dengan prosedur dan mekanisme peraturan yang berlaku. Dengan demikian, fakta tersebut merupakan emendasi dari Putusan DKPP Nomor 28/DKPP-PKE-VI/2017 sebelumnya yang menjatuhkan sanksi peringatan kepada Para Teradu. Berdasarkan fakta tersebut dalil Pengadu tidak terbukti dan jawaban para Teradu dapat diterima dan meyakinkan DKPP. Para Teradu tidak terbukti melakukan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu; [4.4] Menimbang dalil Pengadu yang tidak terkait dalam putusan ini, DKPP tidak perlu menanggapi.

Berdasarkan penilaian atas fakta dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan Pengadu, memeriksa dan mendengar jawaban Para Teradu, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan Pengadu dan Para Teradu, DKPP menyimpulkan bahwa: [5.1] DKPP berwenang mengadili Pengaduan Pengadu; [5.2] Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan Pengaduan a quo; [5.3] Bahwa para Teradu tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu; [5.4] Bahwa DKPP harus merehabilitasi nama baik para Teradu;

1. Menolak pengaduan Pengadu untuk seluruhnya; 2. Merehabilitasi nama baik Teradu I atas nama Hamdan Dangkang selaku Ketua merangkap Anggota KPU Kabupaten Mamuju, Teradu II atas nama H. Tri Winarno, Teradu III atas nama Firman Haris, Teradu IV atas nama Bambang Arianto, dan Teradu V atas nama Alimin Muhammad Barangan selaku Anggota KPU Kabupaten Mamuju terhitung sejak dibacakannya Putusan ini; 3. Memerintahkan KPU Provinsi Sulawesi Barat untuk menindaklanjuti Putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak dibacakannya putusan ini; 4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini. Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 6 (enam) anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. sebagai Ketua merangkap Anggota, Prof. Dr. Anna Erliyana, SH., MH., Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th., Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si., Endang Wihdatiningtyas, S.H., dan Ida Budhiati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Anggota, pada hari Jumat tanggal Dua bulan Juni tahun Dua Ribu Tujuh Belas, dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal Delapan bulan Juni tahun Dua Ribu Tujuh Belas oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., sebagai Ketua merangkap Anggota, Dr. Valina Singka Subekti, M.Si., Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th., Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si., Endang Wihdatiningtyas, S.H., dan Ida Budhiati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Anggota, dengan dihadiri oleh Pengadu dan para Teradu. KETUA Ttd Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. ANGGOTA Ttd Ttd Prof. Dr. Anna Erliyana, SH., MH. Dr. Valina Singka Subekti, M.Si. Ttd Ttd Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th. Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si. Ttd Ttd Endang Wihdatiningtyas, S.H. Ida Budhiati, S.H., M.H. Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya. SEKRETARIS PERSIDANGAN Dr. Osbin Samosir, M.Si