II. DUDUK PERKARA
ALASAN-ALASAN DAN POKOK PENGADUAN PENGADU
Bahwa Pengadu I, dan Pengadu II telah mengajukan pengaduan kepada Dewan Kehormatan
Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut DKPP) dengan akta penerimaan pengaduan
Nomor 80/VI-P/L-DKPP/2017 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 74/DKPP-PKE-
VI/2017, dan Pengaduan Nomor 154/VI-P/L-DKPP/2017 yang diregistrasi dengan Perkara
Nomor 89/DKPP-PKE-VI/2017, dengan alasan-alasan pengaduan yang pada pokoknya
mendalilkan sebagai berikut:
[2.1] Bahwa Pengadu I dalam sidang DKPP tanggal 21 April 2017 menyampaikan aduan
tentang dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagai berikut:
1. Bahwa Pada tanggal 15 Februari 2017, pada sekitar atau setidak-tidaknya Pukul 18.00
WIT setelah pemungutan suara di TPS 3 Kampung Warari, Distrik Anotaurei, Pengadu
menemukan Teradu III Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Septinus Ruwayari
yang mengaku sebagai Divisi Hukum KPU Kabupaten Kepulauan Yapen dan Jhon Liston
Marpaung yang memaksa Petugas KPPS untuk menyerahkan Form C-KWK Hologram dan
Lampiran Form C1-KWK Hologram, namun hal tersebut dapat dicegah, dan kemudian
Pengadu menemukan bahwa keduanya telah mengambil beberapa Form C-KWK Hologram
dan Lampiran Form C1-KWK Hologram dari beberapa TPS yang antara lain adalah TPS 1
Kampung Kandowarira, TPS 1 dan TPS 2 Kampung Famboaman, TPS 1 dan TPS 6
Kampung Anotaurei;
2. Bahwa atas kejadian tersebut Pengadu langsung membuat pelaporan ke Panitia Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten kepulauan Yapen dengan Nomor Laporan:
09/LP/PILKADA/II/2017;
3. Bahwa dengan adanya kejadian tersebut, kecurigaan Pengadu mulai ada karena
bagaimana mungkin Teradu III sebagai Anggota Divisi Hukum KPU Kabupaten Kepulauan
Yapen (Septinus Ruwayari) tidak mengetahui bahwa Form C-KWK Hologram dan
Lampiran Form C1-KWK Hologram seharusnya berada didalam kotak suara, sebagaimana
yang diatur dalam Pasal 56 ayat (2) huruf a PKPU No. 14 Tahun 2016, hingga sejak awal
Pengadu telah memiliki kecurigaan bahwa akan terjadi manipulasi atau
penggelembungan suara yang direncanakan yang akan dilakukan untuk menguntungkan
kandidat tertentu;
4. Bahwa berdasarkan-fakta tersebut diatas sangat jelas bahwa:
a. Bahwa Teradu I Adam Arisoy selaku Ketua KPU Provinsi Papua telah melanggar kode
etik sebagaimana yang diatur dalam Peraturan bersama Komisi Pemilihan Umum,
Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan
Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 2012 Tentang Kode Etik
Penyelenggara Pemilihan Umum dalam Pasal 9 huruf d dengan mengikutsertakan atau
melibatkan kepetingan pribadi maupun keluarga dalam seluruh pelaksanaan tugas,
wewenang dan kewajibannya, hingga memerintahkan Teradu III Septinus Ruwayari
selaku Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Divisi Hukum untuk mengambil
Form C-KWK Hologram dan Lampiran Form C1-KWK Hologram dari beberapa TPS
melalui Petugas KPPS yang seharusnya Form C-KWK Hologram dan Lampiran Form
C1-KWK Hologram, dan Perintah Teradu I kepada Teradu III juga merupakan
pelanggaran terhadap Kode Etik sebagaimana yang diatur dalam Pasal 9 huruf c
dengan tidak menjaga netralitas, imparsialitas, dan asas-asas penyelenggaraan Pemilu
yang Jujur, adil, dan demokratis dan juga melanggar Pasal 9 huruf e dengan tidak
melaksanakan tugas-tugas sesuai jabatan dan kewenangan yang didasarkan pada
Undang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945, undang-undang,
peraturan perundang-undangan, dan keputusan yang berkaitan dengan
penyelenggaraan Pemilu;
b. Bahwa Teradu II Moris C Muabuai selaku Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Yapen
yang juga memerintahkan Teradu III Septinus Ruwayari untuk mengambil Form C-
3
KWK Hologram dan Lampiran Form C1-KWK Hologram seharusnya berada didalam
kotak suara dari Beberapa TPS di Distrik Anatourei merupakan pelanggaran kode etik
terhadap Ketentuan Pasal 9 huruf e Peraturan bersama Komisi Pemilihan Umum,
Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan
Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 2012 Tentang Kode Etik
Penyelenggara Pemilihan Umum berupa Pelanggaran tidak melaksanakan tugas-tugas
sesuai jabatan dan kewenangan yang didasarkan pada Undang-Undang Dasar
NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945, undang-undang, peraturan perundang-
undangan, dan keputusan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu dan juga
melanggar Ketentuan Pasal 9 huruf f yang seharusnya dengan kedudukannya sebagai
Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Yapen dan Ketua KPU Provinsi Papua dapat
bertindak untuk mencegah segala bentuk dan jenis penyalahgunaan tugas, wewenang,
dan jabatan, baik langsung maupun tidak langsung.
c. Teradu III Septinus Ruwayari selaku Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Divisi
Hukum telah melanggar kode Etik sebagaimana yang diatur dalam Pasal 9 huruf e
Peraturan bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11
Tahun 2012, Nomor 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum yaitu
Pelanggaran tidak melaksanakan tugas-tugas sesuai jabatan dan kewenangan yang
didasarkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
undang-undang, peraturan perundang-undangan, dan keputusan yang berkaitan
dengan penyelenggaraan Pemilu;
5. Bahwa pada tanggal 23 Februari 2017 diketahui Ketua Panwas Kabupaten Kepulauan
Yapen yang bernama Philipus Wairara telah mengajukan surat pengunduran diri sebagai
Ketua Panwas Kabupaten Kepulauan Yapen yang digantikan oleh Plt. Panwas yang
bernama Frank Wilhemus Pedai, S.H.;
6. Bahwa pada tanggal 24 Februari 2017, pada sekitar atau setidak-tidaknya pada Pukul
10.00 WIT, KPU Kabupaten Kepulauan Yapen mengadakan Rapat Pleno Terbuka
Rekapitulasi, Penetapan dan pengumuman Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat
Kabupaten yang bertempat di Gedung KNPI Kabupaten Kepulauan Yapen, yang mana
sejak awal Rapat Pleno tersebut dibuka oleh Teradu II selaku Ketua KPU Kabupaten
Kepulauan Yapen Moris C Muabuai telah menyampaikan bahwa 1 (satu) TPS di Kampung
Rembai Distrik Wonawa dan seluruh TPS di Distrik Yapen Barat menunggu rekomendasi
Panwas terkait akan diadakannya Pemungutan Suara Ulang (PSU), hingga rekapitulasi
untuk 2 (dua) Distrik yaitu Distrik Wonawa dan di Distrik Yapen Barat ditunda dalam
Rapat Pleno tersebut.
Bahwa sepengetahuan Pengadu di 2 (dua) Distrik yaitu Distrik Wonawa dan Distrik Yapen
Barat tersebut pelaksanaan pemungutan suara berjalan lancar dan tertib, tanpa adanya
pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, dan Pengadu sudah menerima lengkap semua
salinan Form C-KWK berikut lampiran C1-KWK dari Saksi Pengadu di TPS dan Pengadu
sudah menerima Form DA-KWK dan Lampiran DA1-KWK telah lengkap kami terima;
7. Bahwa pada saat yang sama pada sekitar Pukul 22.00 WIT pada Rapat Pleno Terbuka
Rekapitulasi, Penetapan dan pengumuman Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat
Kabupaten terjadi satu kejadian luar biasa yang terjadi pada Distrik Teluk Ampimoi, yang
mana diketahui Ketua PPD Distrik Teluk Ampimoi yang bernama Leonard Ruamba yang
menyatakan dalam Rapat Pleno tersebut telah membuat 2 (dua) hasil Rekapitulasi
Penghitungan Suara tingkat Distrik yang berbeda dan keduanya salah;
8. Bahwa atas kejadian tersebut Teradu II selaku Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Yapen
memerintahkan Panwas untuk membandingkan dengan data Form C-KWK dan Lampiran
Form C1-KWK Distrik Teluk Ampimoi milik Panwas yang juga sesuai Form C-KWK dan
Lampiran Form C1-KWK Distrik Teluk Ampimoi yang Pengadu miliki dari saksi-saksi
Pengadu di setiap TPS, dengan perincian sebagai berikut;
4
Jumlah Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Bupati &
Nama
No TPS Pemilih Wakil Bupati
Kampung
DPT 1 2 3 4 5 6
TPS
1 Ampimoi 664 99 57 10 14 117 13
(1)
TPS
2 Arareni 198 50 3 3 2 52 1
(1)
TPS
3 Ayari 456 101 11 9 8 72 22
(1)
TPS
4 Bareraipi 196 73 2 4 21 74 4
(1)
TPS
5 Koroaipi 367 66 65 23 31 155 23
(1)
TPS
6 Randawaya 538 295 25 36 8 137 39
(1)
TPS
7 Siromi 376 124 49 18 13 123 19
(1)
TPS
8 Tarei 302 132 10 10 21 67 12
(1)
TPS
9 Wabuayar 233 42 3 1 12 30 29
(1)
TPS
10 Waita 579 79 9 11 8 153 10
(1)
TPS
11 Warironi 541 109 13 9 8 130 23
(1)
TOTAL 11 4450 1.170 247 134 146 1.110 195
9. Bahwa kemudian atas Rekomendasi Panwas, KPU Kabupaten Kepulauan Yapen membuka
kotak suara yang berisi Form C-KWK dan Lampiran C1-KWK, namun sebelum kotak
suara dibuka Pengadu mengajukan permohonan agar Ketua dan/atau anggota KPPS
dihadirkan dari 11 (sebelas) TPS pada 11 (sebelas) Kampung pada Distrik Teluk Ampimoi
untuk didengar kesaksiannya, yang pada saat itu telah hadir di halaman luar tempat
rapat pleno diadakan, mengingat ketua PPD yang bernama Leonard Ruamba tersebut
memberikan kesaksian hanya seorang diri, sebagaimana ada asas “Unus Testis Nullus
Testis” yang artinya satu saksi bukan saksi, namun pengajuan kehadiran Ketua KPPS
dari 11 (sebelas) kampung Distrik Teluk Ampimoi untuk memberikan kesaksian ditolak
oleh Teradu II selaku Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Moris C Muabuai dengan
alasan hal tersebut membutuhkan Rekomendasi lagi dari Panwas, adapun hasil data dari
Form C-KWK dan Lampiran Form C1-KWK yang ada di dalam kotak suara adalah sebagai
berikut:
Jumlah Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Bupati &
Nama
No TPS Pemilih Wakil Bupati
Kampung
DPT 1 2 3 4 5 6
TPS
1 Ampimoi 664 99 57 10 14 471 13
(1)
TPS
2 Arareni 198 50 3 3 2 139 1
(1)
TPS
3 Ayari 456 101 11 9 8 298 22
(1)
TPS
4 Bareraipi 196 73 2 4 21 74 4
(1)
TPS
5 Koroaipi 367 66 65 23 31 155 23
(1)
5
Jumlah Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Bupati &
Nama
No TPS Pemilih Wakil Bupati
Kampung
DPT 1 2 3 4 5 6
TPS
6 Randawaya 538 295 25 36 8 137 39
(1)
TPS
7 Siromi 376 124 49 18 13 150 19
(1)
TPS
8 Tarei 302 132 10 10 21 117 12
(1)
TPS
9 Wabuayar 233 42 3 1 12 30 29
(1)
TPS
10 Waita 579 79 9 11 8 462 10
(1)
TPS
11 Warironi 541 109 13 9 8 374 23
(1)
TOTAL 11 4450 1.170 247 134 146 2.407 195
Berdasarkan Form C-KWK dan Lampiran C1-KWK dalam Kotak suara terjadi
penambahan suara hanya pada pasangan calon no urut 5 yaitu Benyamin Arisoy dan
Nathan Bonai yang berdasarkan Form Model C-KWK dan Lampiran C1-KWK milik Panwas
form C-KWK dan Lampiran Form C1-KWK milik Pengadu yang sama dengan data milik
Panwas Kabupaten Kepulauan Yapen yang berjumlah 1.110 (seribu seratus sepuluh)
suara menjadi 2.407 (dua ribu empat ratus tujuh) suara. Terlihat ada penambahan suara
sebanyak 1.297 (seribu dua ratus sembilan puluh tujuh) suara untuk pasangan calon no
urut 5 yaitu Benyamin Arisoy dan Nathan Bonai;
10. Bahwa Pengadu tetap mengajukan keberatan atas hal tersebut karena bagaimana
mungkin Panwas sebagai Panitia Pengawas Pemilihan memiliki data yang tidak valid, dan
atas manipulasi data yang telah dilakukan oleh ketua PPD Distrik Ampimoi Leonard
Ruamba, Pengadu memiliki video rekaman mengenai hasil perolehan suara pada saat
Rekapitulasi di Tingkat Distrik yang mana hasil perolehan suara yang dibacakan adalah
sesuai dengan data Salinan Form Model C-KWK dan Lampiran C1-KWK milik Pengadu
dan data milik Panwas Kabupaten Kepulauan Yapen bahwa perolehan suara yang
diperoleh oleh Pasangan Calon No 5 Benyamin Arisoy dan Nathan Bonai memperoleh
suara berjumlah 1.110 (seribu seratus sepuluh) suara;
11. Bahwa kemudian Panwas merekomendasikan lagi untuk membuka kotak suara yang
berisi Form C1 Plano kepada KPU, dan kembali Pengadu mengajukan agar saksi yaitu
ketua dan/atau anggota KPPS dari 11 (sebelas) TPS di 11 (sebelas) Kampung pada Distrik
Teluk Ampimoi yang sudah hadir dihalaman tempat rapat Pleno di adakan untuk
dihadirkan menjadi Saksi karena C1 Plano dibuat oleh KPPS namun tetap pengajuan
Pengadu ditolak oleh Teradu II selaku Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Yapen untuk
dihadirkan;
12. Bahwa hingga pada akhirnya Teradu II selaku Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Yapen
mengesahkan terhadap hasil rekapitulasi tingkat kampung yang dibacakan oleh Ketua
PPD sebagaimana yang tercantum dalam salinan Form C-KWK Hologram dan Lampiran
Form C1-KWK Hologram serta C1 Plano tanpa menggunakan data dari salinan Form C-
KWK dan Lampiran Form C1-KWK milik Panwas yang juga sesuai dengan Form C-KWK
dan Lampiran Form C1-KWK milik Pengadu, dan Teradu II selaku Ketua KPU Kabupaten
Kepulauan Yapen tidak pernah mengeluarkan data dari salinan Form C-KWK dan
Lampiran Form C1-KWK yang dimiliki oleh KPU sebagai data pembanding. Sehingga
sangat jelas bahwa sikap Teradu II selaku Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Yapen tidak
bersikap adil selaku penyelenggara pemilukada pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017;
13. Bahwa Teradu II selaku Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Yapen langsung mengesahkan
hasil rekapitulasi penghitungan suara di 11 (sebelas) kampung pada Distrik Ampimoi
6
merupakan tindakan yang tidak sesuai peraturan perundang-undangan sebab
berdasarkan peraturan perundang-undangan pengesahan yang dilakukan dalam pleno
terbuka tingkat kabupaten adalah Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di
Tingkat Distrik bukan hasil pembacaan perolehan suara masing-masing pasangan calon
di setiap TPS di tiap setiap Kampung sebanyak 11 (sebelas) kampung Distrik Teluk
Ampimoi sebagaimana tertera dalam Form Lampiran C1-KWK Hologram dan C1 Plano
Hologram;
14. Bahwa kemudian di ketahui bahwa C1 Plano untuk TPS di Kampung Ampimoi terjadi
pengelembungan suara untuk Pasangan Calon No 5 Benyamin Arisoy dan Nathan Bonai
(berdasarkan Salinan Form Model C KWK dan Lampiran C1 KWK Saksi dan Rekap
Panwas) semula berjumlah 117 suara menjadi 471 suara, Kampung Arareni semula
berjumlah 52 suara menjadi 139 suara, Kampung Ayari yang semula berjumlah 72 suara
menjadi 298 suara, Kampung Siromi yang semula berjumlah 123 suara menjadi 150
suara, Kampung Tarei yang semula berjumlah 67 suara menjadi 117 suara, Kampung
Waita yang semula berjumlah 153 suara menjadi 460 suara dan Kampung Warironi yang
semula berjumlah 130 suara menjadi 374 suara, ternyata Tulisan dalam C1 Plano 7
(tujuh) kampung tersebut memiliki tulisan yang sama satu sama lainnya
15. Bahwa diketahui pula terdapat C1 Plano Kampung Waita yang terletak dalam kotak suara
ternyata diketahui tidak berhologram dan data perolehan suara dalam C1 Plano Kampung
Waita tersebut tetap dibacakan oleh Ketua PPD Distrik Teluk Ampimoi Leonard Ruamba
dan disahkan oleh Teradu II selaku Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Moris C
Muabuai;
16. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Teradu II selaku Ketua KPU Kabupaten
Kepulauan Yapen Moris C Muabuai telah melakukan pelanggaran kode etik sebagaimana
yang diatur dalam Peraturan bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas
Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13
Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara
Pemilihan Umum sebagai berikut:
a. Teradu II telah melanggar Ketentuan Pasal 9 huruf c, yang mana Teradu II sebagai
Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Moris C Muabuai tidak menjaga dan
memelihara netralitas, imparsialitas, dan asas-asas penyelenggaraan yang jujur, adil,
dan demokratis, yang pada faktanya telah bertindak tidak jujur, tidak adil dan tidak
demokrasi dengan tidak memberikan kesempatan kepada Pengadu untuk
menghadirkan Saksi Ketua dan/atau Anggota KPPS dari 11 (sebelas) TPS di 11 (sebelas)
Kampung pada Distrik Teluk Ampimoi untuk bersaksi pada saat pembukaan kotak
Salinan Model Form C KWK dan Lampiran C1 KWK dan juga pembukaan kotak C1
Plano, dan hanya mendengarkan kesaksian dari Ketua PPD Distrik Teluk Ampimoi yang
secara fakta telah memanipulasi data perolehan suara yang diperoleh oleh Pasangan
Calon No Urut 5, Pasangan Calon Benyamin Arisoy dan Nathan Bonai dari jumlah
1.110 suara menjadi 2.407 suara pada Distrik Teluk Ampimoi;
b. Teradu II telah melanggar Ketentuan Pasal 10 huruf j dengan tidak mendengarkan
semua pihak yang berkepentingan dengan kasus yang terjadi dan mempertimbangkan
semua alasan yang diajukan secara adil, hal tersebut terbukti dengan tidak
diindahkannya permohonan Pengadu untuk menghadirkan seluruh Ketua dan/atau
Anggota KPPS dari 11 (sebelas) TPS di 11 (sebelas) Kampung pada Distrik Ampimoi
untuk memberikan keterangan mengenai fakta dan keterangan pada saat dilakukannya
rekapitulasi di tingkat Distrik Teluk Ampimoi sebagaimana adanya bukti Video pada
saat Rekapitulasi tingkat Distrik Teluk Ampimoi dilaksanakan
17. Bahwa sebagaimana yang diatur dalam Ketentuan dalam PKPU No. 10 Tahun 2015 pada
Bab V tentang Pemungutan Suara Ulang dan Penghitungan Suara Ulang pada Pasal 59
ayat (2) telah ditentukan dengan alasan yang bersifat limitatif yang diantaranya adalah:
a. Pembukaan kotak suara dan/atau berkas Pemungutan dan penghitungan Suara tidak
dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
7
b. Petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis
nama atau alamatnya pada Surat Suara yang sudah digunakan;
c. Petugas KPPS merusak lebih dari 1 (satu) Surat Suara yang sudah digunakan oleh
Pemilih sehingga Surat Suara tersebut menjadi tidak sah;
d. Lebih dari 1 (satu) orang Pemilih menggunakan Hak Pilih dari 1 (satu) kali pada TPS
yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau
e. Lebih dari 1 (satu) orang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih mendapat
kesempatan memberikan suara pada TPS.
18. Bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Panwas atau Panwaslih Kabupaten Kepulauan
Yapen Nomor: 22/Panwas-Kep.YP/K/2017 tertanggal 24 Februari 2017 yang
ditandatangani oleh Plt Ketua Panwas Kabupaten Kepulauan Yapen yang bernama Frank
W. Peday, S.H. tentang hal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilu yang dimana
surat tersebut ditujukan kepada KPU Kabupaten Kepulauan Yapen dengan tembusan
Bawaslu Provinsi Papua di Jayapura yang menyatakan bahwa terdapat dugaan
pelanggaran di 1 (satu) TPS 01 Kampung Rembai, Distrik Wonawa, terhadap Pasal 1 ayat
(6) dan Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati,
dan Walikota menjadi Undang-Undang yang berbunyi:
Pasal 1 ayat (6)
Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) Tahun atau sudah
pernah kawin yang terdaftar dalam pemilihan;
Pasal 57 ayat (1)
Untuk dapat menggunakan hak memilih warga Negara Indonesia harus terdaftar sebagai
pemilih
19. Bahwa berdasarkan Kesimpulan dalam Surat Rekomendasi Panwas atau Panwaslih
Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor: 22/Panwas-Kep.YP/K/2017 tertanggal 24 Februari
2017 disimpulkan bahwa:
1. Bahwa terlapor (Lois Kirihio) adalah anak dibawah umur yang belum dapat
memberikan hak suara pada saat pemungutan suara;
2. Bahwa terlapor telah melakukan tindakan yang melanggar peraturan perundang-
undanganpelenggaraan pemilu.
20. Bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Panwas atau Panwaslih Kabupaten Kepulauan
Yapen Nomor: 22/Panwas-Kep.YP/K/2017 tertanggal 24 Februari 2017 (BUKTI P-11)
Panwas Kabupaten Kepulauan Yapen memberikan rekomendasi untuk;
a. Dilakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS 01 Kampung Rembai, Distrik Wonawa
b. Meneruskan kepada KPU Kepulauan Yapen untuk ditindaklanjuti
c. Meneruskan Kepada Bawaslu Provinsi Papua.
21. Bahwa berdasarkan fakta dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), Terlapor (Lois Kirihio) dalam
Lampiran Surat Rekomendasi Panwas Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor: 22/Panwas-
Kep.YP/K/2017 tertanggal 24 Februari 2017 berupaLaporan Panwas Kabupaten
Kepulauan Yapen Nomor 20/PL/PILKADA/II/2017 yaitu Lois Kirihio, terdapat dalam
Daftar Pemilih Tetap (DPT) di TPS 01 Kampung Rembai, Distrik Wonawa pada Nomor
urutan 67 dan berdasar pada data dalam Daftar Pemilih Tetap, Lois Kirihio, lahir pada
tanggal 5 Desember 1997. Lois Kirihio pada hari pemungutan suara telah berumur 19
(sembilan belas) Tahun (di atas 17 tahun);
22. Bahwa terdapat kekeliruan yang juga terjadi pada bagian uraian singkat kejadian dalam
Laporan kepada Panwas Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 20/PL/PILKADA/II/2017
tertanggal 15 Februari 2017 tertulis sebagai berikut :
“Pada hari rabu tanggal 15 Februari 2017, sekitar pukul 11.00 WIT (11 siang) seorang
anak dibawah umur di panggil oleh petugas KPPS an. ELIA KENDI ke TPS 01
Kampung Rembai untuk memilih karena alasannya nama anak tersebut ada dalam
DPT maka kami tidak menahan anak tersebut untuk memilih, setelah itu anak
8
tersebut masuk dalam TPS dan melakukan pencoblosan sebagaimana dalam bukti foto
terlampir.”
23. Bahwa berdasarkan adanya kronologis uraian singkat kejadian dalam pelaporan tersebut,
menjadi pertanyaan bagi Pengadu, siapa sesungguhnya anak dibawah umur yang
melakukan pencoblosan di TPS 01 Kampung Rembai Distrik Wonawa, apakah bernama
ELIA KENDI atau bernama LOIS KIRIHIO?
Berdasarkan Daftar Pemilih Tetap di TPS 01 Kampung Rembai yang tercantum adalah
Lois Kirihio, dengan keterangan Lahir pada tanggal tanggal 5 Desember 1997, hingga
pada saat hari pencoblosan LOIS KIRIHIO telah berusia 19 tahun, bukanlah anak yang
berusia dibawah umur tetapi berdasarkan UU telah memiliki hak pilih;
24. Bahwa atas adanya Surat Rekomendasi Panwas/Panwaslih Kabupaten Kepulauan Yapen
Nomor: 22/Panwas-Kep.YP/K/2017 tertanggal 24 Februari 2017 yang ditandatangani
oleh Plt Ketua Panwas Kabupaten Kepulauan Yapen yang bernama Frank W. Peday, S.H.
Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwas) Distrik Wonawa Kabupaten Kepulauan
Yapen telah menyampaikan Surat kepada Ketua KPUD Kabupaten Kepulauan Yapen
Nomor : 13/PNWS-DW/PPSU/II/2017 Tertanggal 27 Februari 2017, Perihal Penolakan
PSU di TPS 01 Kampung Rembai Distrik Wonawa, yang menolak secara tegas untuk
dilakukannya PSU di TPS 01 Kampung Rembai Distrik Wonawa dengan alasan yang
antara lain bahwa Proses Rekomendasi Panwas Kabupaten Kepulauan Yapen seharusnya
dilakukan secara berjenjang melalui proses kajian masalah di Panwas Distrik selanjutnya
ke Tingkat Panwas Kabupaten. Pada saat Pleno terbuka Rekapitulasi hasil pemungutan
suara di Tingkat Panitia Pemilihan Distrik (PPD) tanggal 17 Februari 2017 tidak ada
permasalahan atau laporan resmi yang disampaikan oleh salah satu saksi pasangan calon
kepada Panwas Distrik;
25. Bahwa berdasar pada uraian di atas, maka dasar hukum Surat Rekomendasi Panwas
Kabupaten Kepulauan Yapen No. 22/Panwas-Kep.YP/K/2017 tertanggal 24 Februari 2017
tentang hal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilu, surat tersebut ditujukan kepada
KPU Kabupaten Kepulauan Yapen dengan tembusan Bawaslu Provinsi Papua di Jayapura
yang menyatakan bahwa terdapat dugaan pelanggaran di 1 (satu) TPS Kampung Rembai,
Distrik Wonawa, terhadap Pasal 1 ayat (6) dan Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Nomor
10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang adalah
kekeliruan yang sangat fatal;
26. Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas Teradu II telah melanggar kode etik
sebagaimana yang diatur dalam Peraturan bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan
Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum
Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 2012 Tentang Kode Etik
Penyelenggara Pemilihan Umum dalam Pasal 7 huruf e dengan tidak melakukan segala
upaya yang dibenarkan etika sepanjang tidak bertentangan dengan perundang-undangan
sehingga memungkinkan bagi setiap penduduk yang berhak memilih terdaftar sebagai
pemilih dan dapat menggunakan hak pilih, hal tersebut terjadi pada Lois Kirihio yang
dalam surat rekomendasi Panwas Kabupaten Kepulauan Yapen No. 22/Panwas-
Kep.YP/K/2017 tertanggal 24 Februari 2017 sebagai anak di bawah umur namun pada
faktanya Lois Kirihio adalah pemilih yang tercantum dalam DPT di TPS 01 Kampung
Rembai, Distrik Wonawa yang lahir pada 5 Desember 1997 yang telah berusia 19 tahun
pada saat hari pemungutan suara;
27. Bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Panwas Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor
23/Panwas-Kep.YP/K/2016 tertanggal 24 Februari 2017, yang ditandatangani oleh Plt
Ketua Panwas Kabupaten Kepulauan Yapen yang bernama Frank W. Peday, S.H. tentang
hal Penerusan Pelanggaran Administrasi yang mana surat tersebut ditujukan kepada KPU
Kabupaten Kepulauan Yapen dengan tembusan kepada Bawaslu Provinsi Papua di
Jayapura bahwa rekomendasi tersebut merekomendasikan untuk dilakukannya
Pemungutan Suara Ulang (PSU) di seluruh TPS di 17 (tujuh belas) Kampung pada Distrik
9
Yapen Barat yang terdiri dari 25 (dua puluh lima) TPS adalah adanya dugaan Pelanggaran
Administrasi Terhadap Pasal 73 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang No. 10 Tahun 2016
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang yang berbunyi :
Pasal 73
Ayat (1)
Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau
materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih.
Ayat (4)
Selain Calon atau Pasangan Calon, anggota Partai Politik, Tim Kampanye, dan
relawan, atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan
hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan
kepada warga Negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk:
a. Mempengaruhi Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih;
b. Menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara
tidak sah; dan
c. Mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu.
28. Bahwa yang menjadi dasar hukum Rekomendasi Panwas untuk dilakukannya PSU
dengan menggunakan Pasal 73 ayat (1) dan ayat (4) adalah tidak dapat dijadikan dasar
hukum untuk dapat dilakukannya PSU di semua TPS (sebanyak 25 TPS) di 17 (tujuh
belas) Kampung pada Distrik Yapen Barat, karena Penggunaan Dasar Hukum Pasal 73
ayat (1) dan ayat (4) Undang- Undang No. 10 Tahun 2016 merupakan tindak pidana
money politik sebagai yang diatur dalam ketentuan Pasal 187A ayat (1) yang mengatur
sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 73 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara
paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan
dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.
1.000.000.000,- ( satu milyar rupiah);
29. Bahwa Surat Rekomendasi Panwas Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 23/Panwas-
Kep.YP/K/2016 tertanggal 24 Februari 2017, dengan menggunakan dasar hukum yang
keliru yaitu dasar hukum mengenai dugaan pelanggaran Administrasi, dalam uraian
Fakta dan keterangan bahwa dugaan pelanggaran Administrasi (sedangkan Pasal yang
menjadi dasar Rekomendasi adalah Pasal 73 ayat (1) dan ayat (4) yang merupakan Tindak
Pidana Pemilu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 187 A Undang-Undang No 10 Tahun
2016) tersebut terjadi di 1 (satu) Kampung Wimoni pada Distrik Yapen Barat, namun
dugaan pelanggaran yang terjadi di 1 (satu) Kampung tersebut direkomendasikan oleh
Panwas Kabupaten Kepulauan Yapen untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di
seluruh TPS yang terdiri dari 17 (tujuh belas) Kampung pada Distrik Yapen Barat dengan
jumlah keseluruhan TPS sebanyak 25 (dua puluh lima) TPS;
30. Bahwa berdasarkan fakta tersebut sangat terang dan jelas, bagaimana mungkin dugaan
pelanggaran administrasi berdasarkan Rekomendasi Panwas Kabupaten Kepulauan
Yapen Nomor 23/Panwas-Kep.YP/K/2016 tertanggal 24 Februari 2017 terjadi dugaan
pelanggaran administrasi pemilu pada satu kampung Wimoni pada Distrik Yapen Barat,
tetapi yang direkomendasikan untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang dilakukan pada
17 (tujuh belas) Kampung pada Distrik Yapen Barat yang terdiri dari 25 (dua puluh lima)
TPS?;
31. berdasarkan fakta tersebut diatas sangat jelas bahwa dasar hukum untuk dilakukan
Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Distrik Yapen Barat tidak memiliki kekuatan hukum
yang mengikat hingga Rekomendasi yang telah dikeluarkan oleh Panwas Kabupaten
Kepulauan Yapen menjadi cacat hukum, sebab menggunakan Ketentuan Pasal 73 ayat (1)
dan ayat (4) sebagai bentuk pelanggaran administrasi adalah suatu kekeliruan yang
sangat fatal dan harus dilakukannya Pemungutan Suara Ulang pada 17 (tujuh belas)
Kampung pada Distrik Yapen Barat yang terdiri dari 25 (dua puluh lima) TPS akibat
10
adanya dugaan pelanggaran administrasi yang terjadi pada 1 (satu) kampung yaitu
Kampung Wimoni pada Distrik Yapen Barat;
32. Bahwa pada tanggal 25 Februari 2017, kami telah menerima Surat Tembusan dari Panitia
Pengawas Pemilihan Distrik Yapen Barat Kabupaten Kepulauan Yapen, Nomor :
006/PANWAS-YB/II/2017 tertanggal 24 Februari 2017 yang ditujukan kepada Ketua KPU
Kabupaten Kepulauan Yapen yang pada intinya isinya adalah mengenai Penolakan atas
Surat Rekomendasi Panwas Kabupaten Kepulauan Yapen tentang Rekomendasi
dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang (PSU)di Distrik Yapen Barat sebanyak 25
(dua puluh lima) TPS dikarenakan Rekomendasi PSU dari Panwas Kabupaten Kepulauan
Yapen cacat hukum;
33. Bahwa berdasar adanya Surat Tembusan dari Panitia Pengawas Pemilihan Distrik Yapen
Barat Kabupaten Kepulauan Yapen, Nomor : 006/PANWAS-YB/II/2017 tertanggal 24
Februari 2017 yang ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Yapen yang pada
intinya isinya adalah mengenai Penolakan atas Surat Rekomendasi Panwas Kabupaten
Kepulauan Yapen tentang Rekomendasi dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang (PSU)
di Distrik Yapen Barat sebanyak 25 (dua puluh lima) TPS menegaskan bahwa Panwas
Distrik Yapen Barat tidak sepandangan dengan Panwas Kabupaten Kepulauan Yapen
yang telah melakukan kesalahan dalam membuat Surat Rekomendasi tentang
Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 25 (dua puluh lima) TPS pada Distrik Yapen Barat;
34. Bahwa terkait adanya Surat Rekomendasi Panwaslih Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor
Komisi 22/Panwas-Kep.YP/K/2017 dan Nomor:23/Panwas-Kep.YP/K/2016 tertanggal 24
Februari 2017, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen melalui Surat
Nomor : 46/KPU-Kab/030.434110/II/2017 tertanggal 25 Februari 2017 (BUKTI P-18)
yang ditandatangani oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen
Moris C Muabuai telah meminta Permohonan Petunjuk Tertulis kepada Ketua KPU
Provinsi Papua yang bernama Adam Arisoy (yang tIdak lain adalah Saudara Kandung dari
Pasangan Calon Nomor Urut 5, Benyamin Arisoy yang berpasangan dengan Nathan Bonai
pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen – Papua Tahun
2017) tentang Permohonan Petunjuk Tertulis tentang Penerusan Pelanggaran
Administrasi Pemilu yang memuat Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang di TPS 01
Kampung Rembai Distrik Wonawa dan Surat Panwaslih Kepulauan Nomor 23/Panwas-
Kep.YP/K/2017 tanggal 24 Februari 2017 tentang Penerusan Pelanggaran Administrasi
Pemilu yang memuat Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS di Distrik
Yapen Barat maka KPU Kabupaten Kepulauan Yapen memohon petunjuk tertulis terkait
surat Panwaslih tersebut;
35. Bahwa terkait adanya Surat KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor : 46/KPU-
Kab/030.434110/II/2017 tertanggal 25 Februari 2017 perihal permohonan petunjuk
tertulis atas adanya Rekomendasi Panwaslih Kabupaten Kepulauan Yapen berturut-turut
Nomor : 22/Panwas-Kep.YP/K/2017 dan Nomor:23/Panwas-Kep.YP/K/2017 (FAKTANYA
SURAT REKOMENDASI TERSEBUT TERTULIS Nomor: 23/Panwas-Kep.YP/K/2016,
perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilu, Ketua Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Papua telah mengeluarkan Surat Petunjuk Pelaksanaan Rekomendasi Panwaslih
Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor : 76/F13/KPU-PROV.030/II/2017 tertanggal 27
Februari 2017 yang ditandatangani oleh Adam Arisoy yang tidak lain adalah saudara
kandung dari Pasangan Calon Nomor Urut 5, Benyamin Arisoy yang berpasangan dengan
Nathan Bonai pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen –
Papua Tahun 2017, maka disampaikan hal-hal berupa petunjuk tertulis yang diantaranya
adalah petunjuk untuk KPU Kabupaten Kepulauan Yapen untuk melaksanakan
Rekomendasi Panwaslih Kabupaten Kepulauan Yapen dengan agenda :
a. Adanya Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk 25 TPS di Distrik Yapen Barat dan 1
TPS di Kampung Rembai Distrik Wonawa harus segera dilaksanakan paling lambat 14
(empat belas) hari semenjak Pleno KPU Kabupaten Kepulauan Yapen;
11
36. Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas Teradu II Moris C Muabuai dan Teradu I Adam
Arisoy telah melanggar kode etik sebagaimana yang diatur dalam Peraturan bersama
Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan
Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor
2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum dalam Pasal 9 huruf e dengan
tidak melaksanakan tugas-tugas sesuai jabatan dan kewenangan yang didasarkan pada
Undang-Undang, peraturan perundang-undangan, dan keputusan yang berkaitan dengan
penyelenggaraan Pemilu, sebagaimana adanya fakta bahwa Surat Rekomendasi Panwas
Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 23/Panwas-Kep.YP/K/2016 tertanggal 24 Februari
2017 dengan menggunakan dasar hukum yang keliru yaitu dasar hukum mengenai
dugaan pelanggaran Administrasi, dalam uraian Fakta dan keterangan bahwa dugaan
pelanggaran Administrasi (sedangkan Pasal yang menjadi dasar Rekomendasi adalah
Pasal 73 ayat (1) dan ayat (4) yang merupakan Tindak Pidana Pemilu sebagaimana yang
diatur dalam Pasal 187 A Undang-Undang No 10 Tahun 2016) tersebut terjadi di 1 (satu)
Kampung Wimoni pada Distrik Yapen Barat, namun dugaan pelanggaran yang terjadi di 1
(satu) Kampung tersebut direkomendasikan oleh Panwas Kabupaten Kepulauan Yapen
untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di seluruh TPS yang terdiri dari 17
(tujuh belas) Kampung pada Distrik Yapen Barat dengan jumlah keseluruhan TPS
sebanyak 25 (dua puluh lima) TPS;
37. Bahwa Panwas Kabupaten Kepulauan Yapen mengeluarkan Surat Rekomendasi Nomor :
35/K.PANWAS-KAB.YP/III/2017 tanggal 13 Maret 2017 perihal Penerusan Pelanggaran
Administrasi Pemilu yang pada intinya isinya merekomendasikan kepada KPU Kabupaten
Kepulauan Yapen untuk menindaklanjuti Laporan atas nama Terlapor a.n. Tonny Tesar,
S.Sos sesuai dengan ketentuan Pasal 71 ayat (3) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 10
Tahun 2016;
38. Bahwa terkait adanya Surat Rekomendasi Nomor : 35/K.PANWAS-KAB.YP/III/2017
tanggal 13 Maret 2017, Teradu II mengirimkan surat kepada KPU RI dengan Surat
Nomor:60/KPU-Kab/030.434110/II/2017 tanggal 13 Maret 2017 perihal Mohon Petunjuk
Pelaksanaan Rekomendasi Panwas Nomor Nomor : 35/K.PANWAS-KAB.YP/III/2017
tanggal 13 Maret 2017 perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilu;
39. Bahwa terkait adanya Surat Rekomendasi Pengawas Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten
Kepulauan Yapen Nomor : 35/K.PANWAS-KAB.YP/III/2017 tanggal 13 Maret 2017 perihal
Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilu, Pengadu telah membuat Laporan di Bawaslu
Provinsi pada Bawaslu RI dengan Penerimaan Laporan Nomor: 011/LP/PGBW/III/2017
tanggal 17 Maret 2017 tentang Permohonan Pencabutan dan Pembatalan Surat
Rekomendasi Panwas Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor: 35/K.PANWAS-
KAB.YP/III/2017 dan Laporan dengan Penerimaan Laporan
Nomor:012/LP/PGBW/III/2017 tentang Laporan Atas Kinerja Panitia Pengawas
Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Terkait Beberapa Surat
Rekomendasi Yang Dikeluarkan Panwas Selalu Berpihak dan Menguntungkan Pasangan
Calon Tertentu dan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Yang Tidak Netral dan Berpihak
Dalam Melaksanakan Rekomendasi yang dikeluarkan Panwas Kabupaten Kepulauan
Yapen.
40. Bahwa pada tanggal 20 Maret 2017 KPU RI menindaklanjuti Surat dari Teradu II
Nomor:60/KPU-Kab/030.434110/II/2017 tanggal 13 Maret 2017 perihal Mohon Petunjuk
Pelaksanaan Rekomendasi Panwas dengan mengeluarkan Surat Nomor :
236/KPU/III/2017 tanggal 20 Maret 2017 (Bukti P-31) yang ditujukan kepada Teradu I
perihal Mohon Petunjuk Pelaksanaan Rekomendasi Panwas Kabupaten Kepulauan Yapen;
Namun pada faktanya, Surat KPU RI Nomor : 236/KPU/III/2017 tanggal 20 Maret 2017,
tidak mendapat tindak lanjut dari Teradu I hingga kemudian KPU Kabupaten Kepulauan
Yapen (Teradu II) mengeluarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan
Yapen Nomor : 24/Kpts/KPU.Kab/030.4341/Tahun 2017 tertanggal 21 Maret 2017
12
Tentang pembatalan Sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen
Tahun 2017;
41. Bahwa pada tanggal 21 Maret 2017 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan
Yapen (Teradu II) mengeluarkan Surat Keputusan KPU Nomor : 24/Kpts/KPU-
Kab/030.434110/TAHUN 2017 Tentang Pembatalan Sebagai Calon Bupati dan Wakil
Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal
21 Maret 2017 yang isinya Menetapkan Pembatalan Sebagai Calon Bupati dan Calon
Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor Urut 1 (satu) Atas Nama Tonny Tesar,
S.Sos dan Frans Sanadi, B.Sc., S.Sos., MBA.
42. Bahwa Surat Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor : 24/Kpts/KPU-
Kab/030.434110/TAHUN 2017 tanggal 21 Maret 2017 Tentang pembatalan Sebagai Calon
Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 dikeluarkan sehari
setelah Surat KPU RI Nomor : 236/KPU/III/2017 tanggal 20 Maret 2017 yang ditujukan
kepada Ketua KPU Provinsi perihal Mohon Petunjuk Pelaksanaan Rekomendasi Panwas
Kabupaten Kepulauan Yapen dikeluarkan, dan surat keputusan tersebut juga
dikeluarkan pada saat pelaporan Pemohon Nomor: 011/LP/PGBW/III/2017 dan
012/LP/PGBW/III/2017 di Bawaslu Provinsi Papua pada Bawaslu RI belum mendapat
jawaban dan penyelesaian dari Bawaslu Provinsi pada Bawaslu RI;
43. Bahwa pada tanggal 22 Maret 2017, Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik
Indonesia mengeluarkan Surat Nomor; 0195/K.Bawaslu/PM.05.00/III/2017 (Bukti P-33)
Perihal Penundaan Pelaksanaan SK 24/Kpts/KPU-Kab/030.434.10/Tahun 2017 yang
ditujukan kepada Ketua KPU RI.
44. Bahwa kemudian Bawaslu Provinsi Papua pada tanggal 23 Maret 2017 mengeluarkan
Surat Nomor: 005/K. BAWASLU-PROV.PA/PM06.01/III/2017 yang ditujukan kepada
Ketua Panwaslih Kabupaten Kepulauan Yapen tentang Peninjauan Ulang yang isinya:
Menindak lanjuti laporan Nomor: 011/LP/PGBW/III/2017 dan 012/LP/PGBW/III/2017
dengan Pelapor atas nama Tonny Tesar;
45. Bahwa terkait adanya Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor: 005/K. BAWASLU-
PROV.PA/PM06.01/III/2017 tanggal 23 Maret 2017 tersebut tidak ada tindak lanjut
apapun yang dilakukan oleh Panwaslih Kabupaten Kepulauan Yapen dan dari KPU
Kabupaten Kepulauan Yapen.
46. Bahwa tanggal 27 Maret 2017 Bawaslu Provinsi Papua telah mengeluarkan suratNomor:
006/K. BAWASLU-PROV.PA/PM06.01/III/2017 tentang Tindaklanjut Hasil Kajian
Bawaslu Papua Nomor: 011/LP/PGBW/III/2017 maka Bawaslu Provinsi Papua meminta
kepada KPU Provinsi Papua untuk melakukan supervisi dan memberikan arahan kepada
KPU Kabupaten Kepulauan Yapen untuk menunda pelaksanaan Pleno KPU Kabupaten
Kepulauan Yapen sambil menunggu hasil peninjauan Panwaslih Kabupaten Kepulauan
Yapen.
47. Bahwa pada tanggal 27 Maret 2017 Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah
mengeluarkan Surat Nomor : 242/KPU/III/2017 tanggal 27 Maret 2017 Perihal
Pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor:
24/Kpts/KPUKab/030.434110/TAHUN 2017 yang ditujukan kepada Ketua KPU Provinsi
Papua yang isinya sehubungan dengan Surat Bawaslu Republik Indonesia Nomor:
0205/K.Bawaslu/PM 06.00/III/2017tanggal 27 Maret 2017 Perihal koreksi terhadap
kajian Panwas Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor:32/LP/PILKADA/III/2017;
48. Bahwa berdasarkan Surat Nomor : 242/KPU/III/2017 tanggal 27 Maret 2017 Komisi
Pemilihan Umum Republik Indonesia telah mengembalikan kedudukan Pasangan Calon
Urut No 1 Tonny Tesar, S.Sos dan Frans Sanadi, B.Sc.,S.Sos.,MBA sebagai Pasangan
Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen dengan membatalkan
Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor : 24/Kpts/KPU-
Kab/030.434110/TAHUN 2017 tanggal 21 Maret 2017 tentang Pembatalan Sebagai
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017.
13
49. Bahwa pada tanggal 27 Maret 2017, Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Moris C
Muabuai tetap melaksanakan Rapat Pleno TentangRekapitulasi Hasil Penghitungan
Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Tahun 2017 tanpa menjalankan Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor: 005/K.
BAWASLU-PROV.PA/PM06.01/III/2017 tanggal 23 Maret 201 untuk melakukan
Peninjauan Ulang terhadap kajian laporan Nomor: 32/LP/PILKADA/III/2017 tanggal 12
Maret 2017 dan Surat Penerusan Nomor: 35/K.Panwas-Kab.YP/III/2017 tanggal 13 Maret
2013, Surat Bawaslu Provinsi Papua Nomor: 006/K. BAWASLU-PROV.PA/PM06.01/
III/2017 tentang Tindaklanjut Hasil Kajian Bawaslu Papua Nomor: 011/LP/PGBW/III/
2017 dan juga tidak melaksanakan SuratKomisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
Nomor : 242/KPU/III/2017 tanggal 27 Maret 2017 Perihal Pembatalan Keputusan KPU
Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor: 24/Kpts/KPUKab/030.434110/ TAHUN 2017yang
memerintahkan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen untuk membatalkan Keputusan KPU
Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 24/Kpts/KPU-Kab/030.434110/TAHUN 2017
tanggal 21 Maret 2017 tentang Pembatalan Sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil
Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017;
50. Bahwa Rapat Pleno TentangRekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat
Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 dijalankan
dengan melanggar ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum PKPU Nomor 63 Tahun
2009 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan
Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Pasal 33
ayat (1) yang berbunyi:
“Rapat Pleno KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sah apabila dihadiri oleh sekurang-
kurangnya 4 (empat) orang anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang
dibuktikan dengan daftar hadir”.
Sedangkan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten yang
dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Yapen hanya dihadiri oleh 3 (tiga) orang
anggota KPU Kabupaten Kepulauan Yapen, yang mana dalam Rapat Pleno tersebut
Pemohon sebagai pasangan calon No Urut 1 (satu) tidak diundang untuk hadir dalam
Pleno tersebut;
51. Bahwa Kemudian Rapat Pleno tersebut telah mengeluarkan Berita Acara Nomor:
25/BA/III/2017 Tanggal 27 Maret 2017 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan
Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Tahun 2017 Dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen
Nomor:26/Kpts/KPU-Kab/030.434110/TAHUN 2017 Tanggal 27 Maret 2017 Tentang
Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Kepulauan Yapen Tahun 2017 telah memutuskan Menetapkan hasil Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen Tahun 2017;
52. Bahwa atas dikeluarkannya Berita Acara Nomor: 25/BA/III/2017 Tanggal 27 Maret 2017
Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten/Kota
Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 Dan Surat Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor:26/Kpts/KPU-Kab/030.434110/
TAHUN 2017 Tanggal 27 Maret 2017 Tentang Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan
Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen Tahun 2017 Oleh
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen, kami telah mengajukan
Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
di Jakarta, pada tanggal 29 Maret 2017 dengan Register Perkara Nomor : 52/PHP.BUP-
XV/2017;
53. Bahwa pada tanggal 29 Maret 2017 Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua
mengeluarkan surat Nomor 109/F13/KPU-PROV.030/III/2017 Perihal Pembatalan
Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor: 24/Kpts/KPU-
Kab/030.434110/TAHUN 2017;
14
54. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 14 huruf (l) UU No 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan
Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, KPU Kabupaten Kepulauan
Yapen wajib melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi dan/atau
ketentuan peraturan perundang-undangan. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14
huruf (l) maka Wajib bagi KPU Kabupaten Kepulauan Yapen untuk melaksanakan Surat
KPU RI Nomor: 242/KPU/III/2017 tanggal 27 Maret 2017 Perihal Pembatalan Keputusan
KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor: 24/Kpts/KPU-Kab/030.434110/TAHUN 2017.
Adapun kewajiban lain tertuju pada isi surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua
Nomor 109/F13/KPU-PROV.030/III/2017 Perihal Pembatalan Keputusan KPU Kabupaten
Kepulauan Yapen Nomor: 24/Kpts/KPU-Kab/030.434110/TAHUN 2017;
55. Bahwa pada tanggal 31 Maret 2017, KPU Kabupaten Kepulauan Yapen kembali lagi tidak
melaksanakan Perintah dari KPU RI dan KPU Provinsi Papua dengan mengeluarkan Surat
Nomor 65/KPU-Kab/030.434110/III/2017 tentang Kronologis dan Tanggapan Surat KPU
Provinsi Papua yang inti suratnya adalah menyatakan bahwa KPU Kabupaten Kepulauan
Yapen tidak dapat membatalkan Keputusan Nomor: 24/Kpts/KPU-
Kab/030.434110/TAHUN 2017 sebagaimana surat KPU Provinsi Papua Nomor:
109/F13/KPU-PROV.030/III/2017 tertanggal 29 Maret 2017;
56. Bahwa pada tanggal 4 April 2017, KPU RI mengeluarkan Surat Nomor: 257/KPU/IV/2017
tentang Pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor: 24/Kpts/KPU-
Kab/030.434110/TAHUN 2017 yang ditujukan kepada Ketua KPU Provinsi Papua dengan
isi surat sebagai berikut:
Berdasarkan laporan KPU Provinsi tentang pelaksanaan supervisi kepada KPU Kabupaten
Kepulauan Yapen sebagaimana dimaksud dalam surat KPU RI Nomor:242/KPU/III/2017
tanggal 27 Maret 2017 tentang Pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen
Nomor : 24/Kpts/KPU-Kab/030.434110/TAHUN 2017, KPU Kabupaten Kepulauan Yapen
melalui surat Nomor: 65/KPU-Kab/030.434110/III/2017 tanggal 31 Maret 2017 pada
intinya menyatakan tidak dapat membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan
Yapen Nomor:24/Kpts/KPU-Kab/030.434110/TAHUN 2017 tentang Pembatalan Tonny
Tesar, S.Sos dan Frans Sanadi, B.Sc, S.Sos., MBA Sebagai Pasangan Calon Bupati dan
Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017.
57. Bahwa pada tanggal 5 April 2017 Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua telah
mengeluarkan Surat Nomor : 31/KPTS/KPU PROV.030/IV/2017 Tentang Pembatalan
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor: 24/Kpts/KPU-
Kab/030.434110/TAHUN 2017 tentang Pembatalan Pasangan Calon Bupati dan Wakil
Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017;
58. Bahwa pada tanggal 10 April 2017, Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten
Kepulauan Yapen mengeluarkan Surat Nomor: 059/Panws-Kep.YP/K/IV/2017 perihal
undangan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua yang isinya Panitia Pengawas
Pemilihan Umum Kepulauan Yapen memberitahukan kepada Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Papua sebagai Termohon dalam perkara permohonan tentang Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor: 31/KPTS/KPU PROV.030/IV/2017 Tentang
Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor
24/Kpts/KPU-Kab/030.434110/TAHUN 2017 yang telah didaftar dalam Buku Register
Perkara Penyelesaian Sengketa Nomor: 005/PANWAS-KEP.YP/IV/REGISTRASI/
PERMOHONAN/2017, untuk menghadiri musyawarah penyelesaian sengketa pertama-1,
yang akan diselenggarakan pada hari Selasa 11 April 2017, Jam 10.00 WIT, Tempat
Meeting Room Hotel Mutiara Kota Raja Dalam, dengan Acara Penyampaian Materi
Permohonan.
59. Bahwa terbukti adanya undangan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua yang
isinya Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepulauan Yapen memberitahukan kepada
Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua sebagai Termohon dalam perkara permohonan
tentang Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor: 31/KPTS/KPU
15
PROV.030/IV/2017 Tentang PEMBATALAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN NOMOR 24/Kpts/KPU-Kab/030.434110/TAHUN 2017
yang telah didaftar dalam Buku Register Perkara Penyelesaian Sengketa Nomor:
005/PANWAS-KEP.YP/IV/REGISTRASI/PERMOHONAN/2017, untuk menghadiri
musyawarah penyelesaian sengketa pertama-1, merupakan tindakan yang tidak netral
dan selalu berpihak pada pasangan calon No Urut 5 Benyamin Arisoi (yang adalah
Saudara Kandung dari Ketua KPU Provinsi Adam Arisoi) dan Nathan Bonai yang
dilakukan oleh Panwas Kabupaten Kepulauan Yapen, yang mana terhadap Laporan Kami
berupa Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Tentang Permohonan Pembatalan
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor: 24/Kpts/KPU-
Kab/030.434110/TAHUN 2017 Tentang Pembatalan Pasangan Calon Bupati dan Wakil
Bupati Kepulauan Yapen Tahun 2017 tidak pernah ada tanggapan apapun dari Panwas
Kabupaten Kepulauan Yapen;
60. Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas Teradu II telah melanggar terhadap Peraturan
bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan
Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun
2012, Nomor 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum Pasal 9 huruf e
dengan tidak melaksanakan tugas-tugas sesuai jabatan dan kewenangan yang didasarkan
pada Undang-Undang, peraturan perundang-undangan, dan keputusan yang berkaitan
dengan penyelenggaraan Pemilu, yang mana Teradu II mengeluarkan SK 24/Kpts/KPU-
Kab/030.434110/TAHUN 2017 Tentang Pembatalan Sebagai Calon Bupati dan Wakil
Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal
21 Maret 2017 tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
61. Bahwa Teradu II telah direkomendasikan oleh KPU RI yang meminta kepada teradu I
untuk melaporkan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Teradu II
berdasarkan Surat KPU RI Nomor: 257/KPU/IV/2017 tentang Pembatalan Keputusan
KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor: 24/Kpts/KPU-Kab/030.434110/TAHUN 2017
(Bukti P-42) yang ditujukan kepada Ketua KPU Provinsi Papua;
62. Bahwa Teradu II telah terbukti melanggar terhadap Peraturan bersama Komisi Pemilihan
Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara
Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 2012 Tentang
Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum Pasal 10 huruf j dengan tidak mendengarkan
semua pihak yang berkepentingan dengan kasus yang terjadi dan mempertimbangkan
semua alasan yang diajukan secara adil dengan mengeluarkan SK Nomor:26/Kpts/KPU-
Kab/030.434110/TAHUN 2017 Tanggal 27 Maret 2017 Tentang Penetapan Hasil
Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan
Yapen Tahun 2017.
63. Dan Terbukti Teradu I telah terbukti melanggar terhadap Peraturan bersama Komisi
Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan
Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor
2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum Pasal 9 huruf e dengan tidak
melaksanakan tugas-tugas sesuai jabatan dan kewenangan yang didasarkan pada
Undang-Undang, peraturan perundang-undangan, dan keputusan yang berkaitan dengan
penyelenggaraan Pemilu yang tidak melaporkan Teradu II atas dugaan pelanggaran kode
etik Ketua dan/atau Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Yapen kepada Dewan
Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) berdasarkan Surat KPU RI Nomor:
257/KPU/IV/2017 tentang Pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen
Nomor: 24/Kpts/KPU-Kab/030.434110/TAHUN 2017 yang ditujukan kepada Teradu I.
[2.2] Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pengadu I mengajukan bukti-
bukti/keterangan sebagai berikut :
16
NO NO BUKTI ALAT BUKTI
1 BUKTI P-1 Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen
Nomor:56/Kpts/KPU-Kab/030.434110/X/2016 tanggal 24 Oktober 2017
2 BUKTI P-2 Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen
Nomor : 58/Kpts/KPU-Kab/030.434110/X/2016 tanggal 25 Oktober 2017
3 BUKTI P-3 Kartu Tanda Penduduk NIK 9105010611580001
4 BUKTI P-4 Kartu Tanda Penduduk NIK 910501110520002
5 BUKTI P-5 Form Salinan C 1 KWK Hologram dan Form Lampiran C1 KWK Hologram
dari 5 TPS di Distrik Anotaurei
6 BUKTI P-6 Penerimaan Laporan Nomor:09/LP/PILKADA/II/2017 Panwas Kabupaten
Kepulauan Yapen tanggal 15 Februari 2017 dengan Terlapor Septinus
Ruwayari Anggota KPU Divisi Hukum Kabupaten Kepulauan Yapen.
7 BUKTI P-7 Form C1 KWK dan Lampiran Salinan C1 KWK Distrik Teluk Ampimoi terdiri
dari 11 TPS
8 BUKTI P-8 Rekapitulasi Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Daerah Distrik Teluk
Ampimoi
9 Bukti P-9 Form C1 KWK Plano Di Distrik Teluk Ampimoi pada 7 Kampung yang terjadi
manipulasi atau penggelembungan Suara untuk Paslon No Urut 5 Benyamin
Arisoy dan Nathan Bonay
10 Bukti P-10 Form C1 KWK Plano Di Distrik Teluk Ampimoi pada 4 Kampung yang tidak
terjadi manipulasi atau penggelembungan Suara untuk Paslon No Urut 5
Benyamin Arisoy dan Nathan Bonay.
11 Bukti P-11 Surat Rekomendasi Panwas No. 22/Panwas-Kep.YP/K/2017 tentang
penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilu tertanggal 24 Februari 2017,
dengan Terlapor Lois Kirihio yang merekomendasikan untuk dilakukan
Pemungutan Suara Ulang di TPS 01 Kampung Rembai Distrik Wonawa
dengan dasar Pasal 57 ayat (1) yang berbunyi Untuk dapat menggunakan
hak memilih, warga negara Indonesia harus terdaftar sebagai pemilih.
12 Bukti P-12 Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 1 Kampung Rembai Distrik Wonawa
13 Bukti P-13 Surat Panitia Pengawas pemilihan Umum Distrik Wonawa Kabupaten
Kepulauan Yapen Nomor: 13/PNWS-DW/PPSU/II/2017 tentang Penolakan
PSU di TPS 01 Kampung Rembai Distrik Wonawa
14 Bukti P-14 Surat Rekomendasi Panwas No. 23/Panwas-Kep.YP/K/2016 tentang
penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilu tertanggal 24 Februari 2017
tentang adanya dugaan pelanggaran Administrasi dengan dasar hukum
Pasal 73 ayat (1) dan ayat (4) dengan Rekomendasi perlu
dilakukanPemungutan Suara Ulang untuk seluruh TPS di Distrik Yapen
Barat.
15 Bukti P-15 Surat Panwas Distrik Yapen Barat Nomor : 06/PANWAS-YB/II/2017 tanggal
24 Februari 2017 perihal Penolakan PSU Distrik Yapen Barat yang
ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Yapen.
16 Bukti P-16 Surat Rekomendasi Panwas Kabupaten Kepulauan Yapen No.
07/Rekom/Panwas-Kep.YP/K/II/2017 tanggal 23 Februari 2017.
17 Bukti P-17 Surat Panwas Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 25/PANWAS-
Kep.YP/K/II/2017 tentang tanggapan Surat Nomor: 11/Paslon-
Tofan/II/2017.
18 Bukti P-18 Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor:
46/KPU-Kab/030.434110/II/2017 tanggal 25 Februari 2017 perihal
Permohonan Petunjuk Tertulis yang ditujukan kepada Ketua KPU Provinsi
17
Papua.
19 Bukti P-19 Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor : 76/F13/KPU-
PROV.030/II/2017 tanggal 27 Februari 2017 perihal Petunjuk Tentang
Pelaksanaan Rekomendasi Panwaslih Kabupaten Kepulauan Yapen yang
ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Yapen.
20 Bukti P-20 Surat Mandat Nomor: 105/MANDAT/II/2017 tanggal 13 Februari 2017 yang
dikeluarkan oleh Tim Sukses Pasangan Calon No Urut 5 Benyamin Arisoy
dan Nathan Bonai.
21 Bukti P-21 Surat Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen No 17/Kpts/KPU-
Kab/030 4341 10/TAHUN 2017
22 Bukti P-22 Bukti Rekaman Video Pengakuan Anggota KPU Divisi Hukum Kabupaten
Kepulauan Yapen
23 Bukti P-23 Bukti Rekaman Video Mengenai Hasil Rekapitulasi Suara Di Tingkat Distrik
Teluk Ampimoi.
24 Bukti P-24 Form Model BB:KWK
25 Bukti P-25 Surat Rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten
Kepulauan Yapen Nomor: 35/K.PANWAS-KAB.YP/III/2017 tanggal 13 Maret
2017.
26 Bukti P-26 Penerimaan Laporan Nomor: 011/LP/PGBW/III/2017 tanggal 17 Maret 2017
dari Bawaslu RI
27 Bukti P-27 Penerimaan Laporan Nomor: 012/LP/PGBW/III/2017 tanggal 17 Maret 2017
dari Bawaslu RI
28 Bukti P-28 Berita Acara Klarifikasi Paslon No Urut 1 Tonny Tesar di Panitia Pengawas
Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen
29 Bukti P-29 Surat Gubernur Papua No 910/1135/SET, Perihal Dukungan Anggaran
Kegiatan Penegasan Batas Wilayah Tanggal 1 Februari 2017
30 Bukti P-30 Surat KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor:60/KPU-
Kab/030.434110/II/2017 tanggal 13 Maret 2017
31 Bukti P-31 Surat KPU RI Nomor : 236/KPU/III/2017 tanggal 20 Maret 2017 yang
ditujukan kepada Ketua KPU Provinsi
32 Bukti P-32 Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen
Nomor:24/Kpts/KPU.Kab/030.434110/TAHUN 2017
33 Bukti P-33 Surat Ketua Bawaslu Republik Indonesia
Nomor:0195/K.Bawaslu/PM.05.00/III/2017 Perihal Penundaan
Pelaksanaan SK 24/Kpts/KPU-Kab/030.434.10/Tahun 2017
34 Bukti P-34 Surat Bawaslu Provinsi Papua Nomor: 005/K.BAWASLU-
PROV.PA/PM06.01/III/2017 tanggal 23 Maret 2017
35 Bukti P-35 Berita Acara Serah Terima Dokumen dari Panwas Kabupaten Kepulauan
Yapen tgl 24 Maret 2017
36 Bukti P-36 Surat Bawaslu RI No 0205/K/Bawaslu/PM 06.00/III/2017
37 Bukti P-37 Surat KPU RI Nomor : 242/KPU/III/2017 tanggal 27 Maret 2017 Perihal
Pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor:
24/Kpts/KPUKab/030.434110/TAHUN 2017
38 Bukti P-38 Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen
Nomor:26/Kpts/KPU-Kab/030.434110/TAHUN 2017 Tanggal 27 Maret
2017.
39 Bukti P-39 Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua mengeluarkan surat Nomor:
18
109/F13/KPU-PROV.030/III/2017 tanggal 29 Maret 2017.
40 Bukti P-40 Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor :
65/KPU-Kab/030.434110/III/2017 tanggal 31 Maret 2017
41 Bukti P-41 Surat KPU RI Nomor 259/KPU/IV/2017 tentang Penjelasan Rekomendasi
Panwaslu Kabupaten Kepulauan tanggal 4 April 2017
42 Bukti P-42 Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor :
257/KPU/IV/2017 tanggal 4 April 2017
43 Bukti P-43 Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor:
31/KPTS/KPU PROV.030/IV/2017 Tanggal 5 April 2017 Tentang
Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan
Yapen Nomor:24/Kpts/KPU-Kab/030.434110/TAHUN 2017 Tentang
Pembatalan Sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan
Yapen
44 Bukti P-44 Surat Keputusan Sengketa Panitia Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten
Kepulauan Yapen Nomor: 001/KS/PWSL.KEP-YP.33.12/IV/2017 tanggal 13
April 2017
45 Bukti P-45 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017;
46 Bukti P-46 Surat Bawaslu RI Nomor S-0204/K.Bawaslu/HK.01.00V/2017 tertanggal 9
Mei 2017;
[2.3] PETITUM
Berdasarkan uraian di atas, Pengadu I memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara
Pemilu berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:
1. Mengabulkan Pengaduan Pengadu untuk seluruhnya;
2. menyatakan bahwa para Teradu terbukti melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
3. menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap;
Apabila Majelis Sidang DKPP berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.
[2.4] Bahwa Pengadu II dalam sidang DKPP tanggal 22 Mei 2017 menyampaikan aduan
tentang dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagai berikut:
1. Panwaslih Kabupaten Kepulauan Yapen mengeluarkan Kajian laporan Nomor
32/LP/PILKADA/III/2017 tanggal 12 Maret 2017 dan Surat Penerusan Pelanggaran
Administrasi Pemilu Nomor 35/K.Panwas-Kab.YP/III/2017 tanggal 13 Maret 2017 yang
ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Yapen;
2. Menindaklanjuti kajian dan rekomendasi Panwaslih, KPU Kabupaten Kepulauan Yapen
mengeluarkan surat Nomor 60/KPU-Kab/030.434110/II/2017 perihal Mohon Petunjuk
Pelaksanaan Rekomendasi Panwas tertanggal 13 Maret 2017 yang ditujukan kepada
Ketua KPU Republik Indonesia;
3. Menanggapi Surat KPU Kabupaten Kepulauan Yapen, KPU RI mengeluarkan surat Nomor
236/KPU/III/2017 dengan perihal Tindak Lanjut Rekomendasi Panwaslih Kabupaten
Kepulauan Yapen tertanggal 20 Maret 2017, dengan tujuan surat kepada Ketua KPU
Provinsi Papua, yang isinya 2 (dua ) poin, yakni :
a. Memerintahkan KPU Provinsi agar melakukan supervisi dan monitoring pelaksanaan
tugas KPU Kabupaten Kepulauan Yapen dalam menindaklanjuti rekomendasi Panwas
Kabupaten Kepulauan Yapen dan ;
b. Dengan memperhatikan bahwa Ketua KPU Provinsi Papua mempunyai hubungan
kekerabatan dengan salah satu pasangan calon Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen
maka Ketua KPU Provinsi Papua tidak dilibatkan dalam supervisi dan/atau
pengambilan keputusan dalam Pilkada Kabupaten Kepulauan Yapen.
4. Satu hari setelah KPU Provinsi Papua menerima surat dan KPU Kabupaten Kepulauan
Yapen menerima tembusan surat KPU RI sebagaimana point (3) diatas, KPU Kabupaten
19
Kepulauan Yapen mengeluarkan SK Nomor 24/Kpts/KPU-Kab/030.434110/Tahun 2017
tentang Pembatalan sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen
tahun 2017 an Paslon Tonny Tesar,S.Sos dan Frans Sanadi,B.Sc,S.Sos,MBA. Surat
Keputusan ini dihasilkan dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten Kepulauan Yapen pada
tanggal 21 Maret 2017 di Hotel Cemara Jakarta. Pleno termaksud dihadiri oleh Ketua dan
anggota KPU Kepulauan Yapen serta beberapa anggota KPU Provinsi Papua (Sesuai
pengakuan Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Yapen dalam pengantar Pleno Rekapitulasi
Perolehan suara pada tanggal 27 Maret 2017 di Serui, note : ada record statement-nya).
Dalam sambutan tersebut Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Yapen tidak menyebutkan
nama anggota KPU Provinsi Papua yang mendampingi mereka dalam Pleno Penetapan
Pembatalan Pasangan Calon TOFAN di Hotel Cemara Jakarta, tetapi menurut asumsi
kami yang sudah pasti hadir adalah yang berkepentingan langsung dengan masalah
Pilkada Kepulauan Yapen yaitu Adam Arisoy sebagai Ketua KPU Provinsi Papua dan
Sombuk Musa Yoseph sebagai anggota KPU Provinsi Papua yang menjadi Korwil untuk
Kabupaten Kepulauan Yapen.
Kehadiran Adam Arisoy dan Sombuk Musa Yoseph dalam pleno KPU Kabupaten
Kepulauan Yapen yang memutuskan pembatalan paslon TOFAN pada tanggal 21 Maret
2017 di Hotel Cemara, menimbulkan berbagai pertanyaan, antara lain :
a. Mengapa pleno dilaksanakan di Jakarta dan bukan di Serui, Apa tujuan KPU
Kabupaten Kepulauan Yapen ke Jakarta. Padahal diketahui bahwa pada tanggal 19
Mareth 2017, KPU Kabupaten Kepulauan Yapen baru menghadiri undangan klarifikasi
Bawaslu Papua di Jayapura. Bila KPU Kabupaten Kepulauan Yapen berada di Jakarta,
mengapa sebelum pleno, tidak datang terlebih dahulu untuk konsultasi dengan KPU
RI;
b. Apakah ada undangan dari KPU Kabupaten Kepulauan Yapen kepada kedua anggota
KPU Provinsi Papua untuk menghadiri pleno di Hotel Cemara. Mengapa kedua anggota
KPU Provinsi Papua ini tidak mendampingi KPU Kabupaten Kepulauan Yapen untuk
berkonsultasi ke KPU RI
c. Mengapa baru satu hari KPU Provinsi Papua menerima surat KPU RI tetapi tidak
bahas dalam pleno KPU Provinsi untuk menyusun rencana supervisi, dan lain-lain
tetapi dengan tiba-tiba hadir dalam pleno KPU Kepulauan Yapen di hotel cemara
Jakarta. Mengapa tidak kembali ke Jayapura atau Serui terlebih dahulu untuk
mengkaji hasil rekomendasi Panwaslih dapa urgensinya tergesa-gesa dilakukan pleno
pembatalan di Jakarta
d. Apakah kebetulan Ketua dan anggota KPU Kabupaten Kepulauan Yapen berada di
Jakarta bersamaan dengan Kedua Anggota KPU Provinsi ini atau memang sudah
diatur rencana bersama untuk membatalkan Paslon Tofan agar mengamankan Paslon
Nomor 5 yang masih ada hubungan saudara kandung dengan Sdr. Adam Arisoy
e. Bila kehadiran kedua anggota KPU Provinsi ini dalam rangka supervisi dan monitoring
KPU Kabupaten Kepulauan Yapen, maka yang dipertanyakan adalah mengapa anggota
KPU Provinsi lainnya tidak dilbatkan dan Sdr. Adam Arisoy yang sesuai surat KPU RI
diinstruksikan tidak boleh terlibat tetapi justru hadir. Mengapa monitoring/klarifikasi
tidak dilakukan juga kepada Panwaslih sebagai Pihak yang mengeluarkan kajian dan
rekomendasi;
f. Bila merupakan supervisi dan monitoring kedua anggota KPU Provinsi ini apakah
sudah ada hasil dan apakah sudah dilaporkan kembali kepada KPU RI, bagaimana
tanggapan KPU RI;
g. KPU Kabupaten Kepulauan Yapen dalam Surat Nomor 65/KPU-
Kab/030.434110/III/2017 perihal Kronologis dan Tanggapan surat KPU Provinsi
Papua tertanggal 31 Maret 2017 yang ditujukan kepada Ketua KPU Provinsi Papua,
sebagaimana isi surat pada point (7) menyebutkan bahwa KPU Kabupaten Kepulauan
Yapen melaksanakan pleno pada pembatalan calon tanggal 21 Maret 2017 jam 20.30
Wib, dan point (8) menyebutkan baru menerima surat tembusan KPU RI nomor
20
236/KPU/2017 pada jam 23.30 Wib. Pertanyaannya, kalau surat dari KPU RI Nomor
236/KPU/III/2017 baru diterima pada jam 23.30 Wib, mengapa dalam SK Nomor
24/Kpts/KPU-Kab/030.434110/Tahun 2017 tentang Pembatalan sebagai Calon
Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen tahun 2017 bagian
“Memperhatikan” pada point 6 tercantum konsideran “Surat KPU RI Nomor
236/KPU/III/2017”. Ini mengindikasikan bahwa surat tersebut sudah diketahui pada
rapat pleno jam 20.30 Wib sehingga dimasukan dalam konsideran SK termaksud. Ini
merupakan pembohongan administrasi dan kontradiksi dengan keputusan itu sendiri,
karena justru dengan “memperhatikan surat KPU RI” tersebut justru keputusan
tersebut belum dilakukan sampai proses supervisi dan monitoring dilakukan KPU
Provinsi, hasilnya dilaporkan kepada KPU RI, dan diberikan petunjuk lebih lanjut oleh
KPU RI barulah dibuat keputusan terkait hal tersebut.
5. Tim Koalisi Pasangan Calon Tonny Tessar dan Frans Sanadi, sesuai ketentuan pasal 135A
ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, melakukan pendaftaran pelanggaran
administrasi Pemilihan di Bawaslu Provinsi Papua dan Bawaslu RI pada tanggal 22 Maret
2017.
6. Bawaslu RI mengeluarkan Surat Nomor 0195/K.bawaslu/PM 05.00/III/2017, Sifat
Segera, Perihal Penundaan Pelaksanaan SK 24/Kpts/KPU-Kab/030.434.10/Tahun 2017,
tertanggal 22 Maret 2017 yang ditujukan kepada Ketua KPU RI, yang isinya dua poin,
yakni
a. Meminta KPU RI agar memastikan kebsahan Surat Keputusan KPU Kabupaten
Kepulauan Yapen Nomor 24/Kpts/KPU-Kab/030.434.10/Tahun 2017, tertanggal 22
Maret 2017 tentang Pembatalan sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten
Kepulauan Yapen Tahun 2017 yang dikeluarkan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen;
b. Dalam hal surat yang dimaksud dapat dipastikan keabsahannya, agar kiranya KPU RI
dapat memerintahkan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen untuk menunda pelaksanaan
Surat Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 24/Kpts/KPU-
Kab/030.434.10/Tahun 2017, tertanggal 22 Maret 2017 tentang Pembatalan sebagai
Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 sampai
dengan proses tindaklanjut laporan yang sedang ditangani oleh Bawaslu Provinsi
Papua selesai.
7. Bawaslu Provinsi Papua juga mengeluarkan Surat Nomor 005/K.BAWASLU-PROV
PA/PM.06.01/III/2017 Sifat Sangat Segera, Perihal Peninjauan Ulang, tertanggal 23 Maret
2017, yang ditujukan kepada Ketua Panwaslih Kabupaten Kepulauan Yapen, berisi tiga
point, yakni :
a. Terhadap laporan yang masuk, Bawaslu Provinsi Papua telah menindaklanjuti dengan
melakukan klarifikasi, penelitian dan kajian laporan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan;
b. Bawaslu Provinsi Papua merekomendasikan kepada Panwaslih Kabupaten Kepulauan
Yapen untuk melakukan peninjauan ulang terhadap kajian laporan nomor
32/LP/PILKADA/III/2017 tanggal 12 Maret 2017 dan Surat Penerusan Nomor
35/K.Panwas-Kab.YP/III/2017 tanggal 13 Maret 2017;
c. Terhadap rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua tersebut, Panwaslih segera
melaporkan hasil peninjauan ulang tersebut kepada Bawaslu Provinsi Papua.
8. KPU Kabupaten Kepulauan Yapen pada tanggal 25 Maret 2017 mengeluarkan Undangan
Kelanjutan Pleno Rekapitulasi Pengumuman Hasil Penghitungan Suara Tingkat
Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 63/KPU-Kab/040.434110/III/2017, tetapi baru
didistribusikan kepada lima pasangan calon nomor urut 2 sd 6 pada hari minggu 26
Maret 2017 malam hari. Sedangkan, pasangan Calon nomor urut 1 tidak diberikan
undangan.
9. Pada tanggal 27 Maret 2017, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan Surat Nomor
006/K.BAWASLU-PROV.PA/PM.06.01/III/2017 yang ditujukan kepada Ketua KPU
Provinsi Papua, perihal Tindaklanjut Hasil Kajian Bawaslu Papua Nomor
21
011/LP/PGBW/III/2017, tertanggal 27 Maret 2017, yang isinya “meminta KPU Provinsi
Papua untuk melakukan supervisi dan memberikan arahan kepada KPU Kabupaten
Kepulauan Yapen untuk Menunda Pelaksanaan Pleno KPU Kabupaten Kepulauan Yapen
sambil menunggu hasil peninjauan Panwaslih Kabupaten Kepulauan Yapen”.
10. Pada tanggal 27 Maret 2017 juga KPU RI mengeluarkan Surat Nomor 242/KPU/III/2017,
perihal Pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor
24/Kpts/KPUKab/030.434110/Tahun 2017, sifat segera, tertanggal 27 Maret 2017, yang
ditujukan kepada Ketua KPU Provinsi Papua, yang berisi 3 (tiga) instruksi, yakni :
1. Memerintahkan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen untuk membatalkan Keputusan
KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 24/Kpts/KPU-Kab/030.434110/TAHUN
2017 tanggal 21 Maret 2017 tentang Pembatalan sebagai Pasangan Calon Bupati dan
Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017;
2. Melakukan supervisi dan memerintahkan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen segera
melaksanakan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 dengan memperhatikan pembatalan
Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen sebagaimana dimaksud pada huruf a;
3. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada KPU Republik Indonesia paling lambat 3 x 24
jam sejak diterimanya surat ini.
Dengan surat ini merupakan pernyataan bahwa produk hukum KPU Kabupaten
Kepulauan Yapen melalui Keputusan Nomor 24/Kpts/KPU-Kab/030.434110/TAHUN
2017 tanggal 21 Maret 2017 tentang Pembatalan sebagai Pasangan Calon Bupati dan
Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017adalah tidak benar atau salah.
Dengan demikian semua anggota KPU Kepulauan Yapen dan kedua anggota KPU Provinsi
Papua yang bersama-sama membahas keputusan pembatalan Paslon TOFAN dalam pleno
tanggal 21 Maret 2017 di Hotel Cemara Jakarta adalah orang-orang yang tidak benar,
gagal paham, dan salah dalam mengambil keputusan. Pengambilan keputusan ini tidak
terjadi secara kebetulan, karena bila dilihat dari rentang waktu surat KPU RI tertanggal
20 Maret 2017 dan keputusannya tanggal 21 Maret 2017 atau hanya sehari saja dan
lokasi pengambilan keputusan yang dilaksanakan di Jakarta dan tidak dilaksanakan di
Serui menunjukkan bahwa ini merupakan tindakan terencana secara cepat yang
dilakukan guna mengantisipasi terjadinya koreksi terhadap rekomendasi Panwaslih
apabila surat KPU RI Nomor 236/KPU/2017 tersebut dilaksanakan oleh KPU Provinsi
Papua.
11. KPU Kabupaten Kepulauan Yapen memaksakan diri untuk tetap menggelar lanjutan
pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara pada hari Senin, 27 Maret 2017,
padahal salah satu anggota KPU Provinsi Papua yaitu Sdr. Izak R. Hikoyabi yang datang
ke arena pleno di Serui, sudah mengingatkan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen bahwa
telah menerima pesan dari Ketua KPU RI terkait Pleno harus ditunda sampai rekomendasi
Bawaslu dan surat KPU RI ditindaklanjuti. Sdr. Izak Hikoyabi menyampaikan bahwa
sudah ada surat dari Bawaslu Provinsi Papua untuk menunda pleno tetapi karena
jaringan sedang terganggu tidak bisa mengupload surat tersebut, sedangkan pesan Ketua
KPU RI di WA Group chat KPU RI-KPU Provinsi Papua bahwa surat secara tertulis akan
menyusul. Namun dengan dihadiri hanya 3 (tiga) anggota KPU Kabupaten Kepulauan
Yapen, pleno tetap dilanjutkan dengan merekapitulasi hasil perolehan suara pasangan
calon nomor urut 2 s/d 6 (tanpa merekapitulasi hasil perolehan suara pasangan calon
nomor urut 1) sampai selesai dengan menghasilkan Berita Acara Nomor 25/BA/III/2017
tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten/Kota
Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 tertanggal 27 Maret 2017, yang
kemudian dituangkan dalam surat Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor :
26/Kpts/KPU-Kab/030.434110/Tahun 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan
Yapen Tahun 2017 tertanggal 27 Maret 2017.
22
12. Menindaklanjuti Surat KPU RI Nomor 35/K.Panwas-Kab.YP/III/2017 sebagaiman point
(11) diatas, dua hari setelah itu, KPU Provinsi Papua mengeluarkan Surat Nomor
209/F13/KPU-PROV.030/III/2017, perihal Pembatalan Keputusan KPU Kabupaten
Kepulauan Yapen Nomor 24/Kpts/KPU Kab/030.434110/Tahun 2017, tertanggal 29
Maret 2017, yang ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Yapen, yang berisi
3 (tiga) instruksi, yakni :
1. KPU Kabupaten Kepulauan Yapen segera membatalkan Keputusan KPU Kabupaten
Kepulauan Yapen Nomor Nomor 24/Kpts/KPU-Kab/030.434110/TAHUN 2017;
2. KPU Kabupaten Kepulauan Yapen segera melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan
Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen dengan
memperhatikan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen
sebagaimana dimaksud pada angka 1 diatas;
3. Sesuai point 1 dan 2 diatas, agar KPU Kabupaten Kepulauan Yapen segera
melaksanakan ketentuan tersebut dan melaporkan kepada KPU Provinsi Papua dalam
kesempatan pertama.
Sesuai konfirmasi Pengadu dengan salah satu anggota KPU Provinsi Papua bahwa surat
termaksud sudah disiapkan sejak tanggal 29 Maret 2017, tetapi Sdr. Adam Arisoy sebagai
Ketua KPU Provinsi Papua terus menghindar untuk menandatanganinya, sampai baru
ditanda-tanganinya kemarin 30 Maret 2017 dan diserahkan secara langsung dan diterima
oleh Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Yapen dalam pertemuan di Kantor KPU Provinsi
Papua.
13. Dalam beberapa media online (salah satunya Wartaplus.com), Ketua KPU Kepulauan
Yapen, Morrys Muabuay menegaskan bahwa ia akan mengabaikan rekomendasi dari KPU
RI untuk membatalkan hasil keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen mengenai
diskualifikasi pasangan Pertahana nomor urut 1, Tonny Tesar-Frans Sanadi, dan Morris
minta agar KPU RI menghargai keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen
14. KPU Kabupaten Kepulauan Yapen mengeluarkan surat nomor 65/KPU-
Kab/030.434110/III/2017 Perihal Kronologis dan Tanggapan Surat KPU Provinsi Papua,
tempat tertanggal Serui, 31 Maret 2017 yang intinya menolak membatalkan Keputusan
KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 24/Kpts/KPU-Kab/030.434110/Tahun 2017.
Tanggapan kami atas surat ini adalah bahwa surat ini merupakan pembangkangan
kepada pimpinan atau subordinasi yang terjadi dalam tubuh KPU. Terkesan juga surat ini
juga tidak cermat karena alasan akhir dalam penolakan melaksanakan pembatalan SK 24
atas dasar pasal 139 ayat (2) dan (3) UU 10 Tahun 2016, yang ternyata pasal tersebut
tidak ada dalam UU 10 Tahun 2016. Surat ini kesesungguhnya menggambarkan
kronologis penyelenggaraan pemilihan abal-abal yang berusaha merasionalisasikan
peraturan perundang-undangan yang tidak tepat.
15. Pada tanggal 04 April 2017, KPU RI mengeluarkan Surat Nomor 257/KPU/IV/2017, Sifat
Penting/Segera, Perihal Pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Kepulaun Yapen Nomor :
24/Kpts/KPU-Kab/030.434110/Tahun 2017 tertanggal 4 April 2017 yang ditujukan
kepada KPU Provinsi Papua dengan perintah sebagai berikut :
1. Memberikan sanksi administrasi berupa pemberhentian sementara kepada Ketua dan
atau Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Yapen yang terbukti tidak bersedia
melaksanakan Surat KPU Provinsi Papua Nomor 109/F13/KPU-Prov.030/III/2017
tanggal 29 Maret 2017;
2. Mengambil alih tugas dan wewenang KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Untuk
Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor
24/Kpts/KPUKab/030.434110/Tahun 2017 Tentang Pembatalan Pasangan Calon
Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017
3. Melaporkan dugaan pelanggaran kode etik Ketua dan/atau Anggota KPU Kabupaten
Kepulauan Yapen kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). KPU
Provinsi Papua diminta melaporkan pelaksanaan tugas tersebut paling lambat 1 x 24
jam.
23
16. KPU Provinsi Papua mengeluarkan Keputusan Nomor 31/KPT/KPU PROV.030/IV/2017
Tentang Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen
Nomor 24/Kpts/KPU-Kab/030.43410/III/Tahun 2017 Tentang Pembatalan Sebagai Calon
Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 Tertanggal 5 April
2017.
17. Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Keputusan Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017 yang
mengabulkan sebagian permohonan pemohon dimana Paslon Nomor urut 1 Tonny
Tesar,S.Sos dan Frans Sanadi,B.Sc,MBA dimasukkan kembali sebagai Paslon yang ikut
dalam Pemungutan Suara Ulang pada semua TPS dan PSU ini dilaksanakan oleh KPU
Provinsi Papua. Pada pertimbangan hukum dari Mahkamah Konstitusi (hal 216)
disebutkan bahwa “Mahkamah menilai tindakan Termohon yang tidak menindaklanjuti
surat KPU RI, beserta KPU Provinsi Papua dan Bawaslu Provinsi Papua merupakan
tindakan insubordinasi yang tidak boleh terjadi”. “Apalagi terhadap surat Panwaslih
Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 35/K.PANWASKAB.YP/III/2017 telah dikoreksi oleh
Bawaslu Provinsi Papua. Oleh karena itu demi menjaga kewibawaan dan integritas Komisi
Pemilihan Umum dan guna mencegah terulangnya peristiwa serupa di kemudian hari
yang berpotensi menjadi preseden buruk, khususnya dalam penyelenggaraan pemilihan
kepala daerah, Mahkamah harus mengambil langkah-langkah sebagaimana tertuang
dalam amar putusan ini”. “Langkah Mahkamah ini dilakukan untuk menegaskan bahwa
Komisi Pemilihan Umum sesungguhnya adalah satu kesatuan sehingga tidak dapaat
ditolerir adanya tindakan insubordinasi sebagaimana dilakukan KPU Kabupaten
Kepulauan Yapen
18. Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor S
0209/K.Bawaslu/HK 01.00/V/2017P Tertanggal 9 Mei 2017 Perihal Jawaban atas Surat
Sdr. Tonny Tesar,S.Sos Nomor : 011/TOFAN/IV/2017 berisi penegasan bahwa Bawaslu
Provinsi Papua telah memberhentikan sementara Ketua dan Anggota Panwaslih
Kabupaten Kepulauan Yapen tanggal 24 April 2017 dan tugas kewenangannya diambil
alih oleh Bawaslu Provinsi Papua. Ini menunjukkan bahwa kajian dan laporan nomor
32/LP/PILKADA/III/2017 tanggal 12 Maret 2017 sebagaimana point (1) diatas adalah
salah, mengada-ada, dan tidak sesuai fakta serta peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
[2.5]Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pengadu II mengajukan bukti-
bukti/keterangan yakni sebagai berikut:
1. Bukti P-1 : Surat KPU RI Nomor 236/KPU/III/2017 dengan perihal Tindak
Lanjut Rekomendasi Panwaslih Kabupaten Kepulauan Yapen
tertanggal 20 Maret 2017;
2. Bukti P-2 : Surat Bawaslu RI Nomor 0195/K.bawaslu/PM 05.00/III/2017,
Sifat Segera, Perihal Penundaan Pelaksanaan SK 24/Kpts/KPU-
Kab/030.434.10/Tahun 2017, tertanggal 22 Maret 2017 yang
ditujukan kepada Ketua KPU RI;
3. Bukti P-3 : Surat Bawaslu Provinsi Papua Nomor 005/K.BAWASLU-PROV
PA/PM.06.01/III/2017 Sifat Sangat Segera, Perihal Peninjauan
Ulang, tertanggal 23 Maret 2017, yang ditujukan kepada Ketua
Panwaslih;
4. Bukti P-4 : Surat Bawaslu Provinsi Papua Nomor 006/K.BAWASLU-
PROV.PA/PM.06.01/III/2017 yang ditujukan kepada Ketua KPU
Provinsi Papua, perihal Tindaklanjut Hasil Kajian Bawaslu
Papua Nomor 011/LP/PGBW/III/2017, tertanggal 27 Maret
2017;
24
5. Bukti P-5 : Surat KPU RI Nomor 242/KPU/III/2017, perihal Pembatalan
Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor
24/Kpts/KPUKab/030.434110/Tahun 2017, sifat segera,
tertanggal 27 Maret 2017;
6. Bukti P-6 : Surat KPU Provinsi Papua Nomor 109/F13/KPU-
PROV.030/III/2017, perihal Pembatalan Keputusan KPU
Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 24/Kpts/KPU
Kab/030.434110/Tahun 2017, tertanggal 29 Maret 2017;
7. Bukti P-7 : Surat KPU RI Nomor 257/KPU/IV/2017, Sifat Penting/Segera,
Perihal Pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Kepulaun
Yapen Nomor : 24/Kpts/KPU-Kaab/030.434110/Tahun 2017
tertanggal 4 April 2017;
8. Bukti P-8 : Surat Keputusan KPU Provinsi Nomor 31/KPT/KPU
PROV.030/IV/2017 Tentang Pembatalan Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor
24/Kpts/KPU-Kab/030.43410/III/Tahun 2017 Tentang
Pembatalan Sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten
Kepulauan Yapen Tahun 2017 Tertanggal 5 April 2017
9. Bukti P-9 : Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-
XV/2017;
10. Bukti P-10 : Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia
Nomor S 0209/K.Bawaslu/HK 01.00/V/2017P Tertanggal 9 Mei
2017 Perihal Jawaban atas Surat Sdr. Tonny Tesar,S.Sos
Nomor : 011/TOFAN/IV/2017;
11. Bukti P-11 : Kajian laporan Nomor 32/LP/PILKADA/III/2017 tanggal 12
Maret 2017 dan Surat Penerusan Pelanggaran Administrasi
Pemilu Nomor 35/K.Panwas-Kab.YP/III/2017 tanggal 13 Maret
2017 yang ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Kepulauan
Yapen;
12. Bukti P-12 : Surat KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 60/KPU-
Kab/030.434110/II/2017 perihal Mohon Petunjuk Pelaksanaan
Rekomendasi Panwas tertanggal 13 Maret 2017 yang ditujukan
kepada Ketua KPU Republik Indonesia;
13. Bukti P-13 : SK KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 24/Kpts/KPU-
Kab/030.434110/Tahun 2017 tentang Pembatalan sebagai
Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen
tahun 2017 an Paslon Tonny Tesar,S.Sos dan Frans
Sanadi,B.Sc,S.Sos,MB;
14. Bukti P-14 : KPU Kabupaten Kepulauan Yapen pada tanggal 25 Maret 2017
mengeluarkan Undangan Kelanjutan Pleno Rekapitulasi
Pengumuman Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten
Kepulauan Yapen Nomor 63/KPU-Kab/040.434110/III/2017;
15. Bukti P-15 : Berita Acara Nomor 25/BA/III/2017 tentang Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten/Kota
Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017
tertanggal 27 Maret 2017;
16. Bukti P-16 : Rekaman Pernyataan Ketua KPU Kabupaten Kepulauaan Yapen
tentang kehadiran dan arahan Ketua dan anggota KPU Provinsi
25
Papua dalam Pleno Pembatalan Pasangan Calon tanggal 21
Maret 2017 di Hotel Cemara Jakarta;
17. Bukti P-17 : Berita Media Online Warta Plus.con tentang komentar Morris
Muabuay sebagai Ketua KPU Kabupaten Kepuauan Yapen yang
menolak melaksanakan surat KU RI dan KPU Provinsi Papua;
18. Bukti P-18 : Surat KPU Kabupaten Kepulauan Yapen nomor 65/KPU-
Kab/030.434110/III/2017 Perihal Kronologis dan Tanggapan
Surat KPU Provinsi Papua, tempat tertanggal Serui, 31 Maret
2017 yang intinya menolak membatalkan Keputusan KPU
Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 24/Kpts/KPU-
Kab/030.434110/Tahun 2017;
19. Bukti P-19 : Surat Undangan Panwaslih Kabupaten Kepulauan Yapen
Nomor 059/Panwas-Kep.YP/IV/2017 tertanggal 10 April 2017
yang ditujukan kepada KPU Provinsi Papua untuk penyelesaian
sengketa;
20. Bukti P-20 : Berita Acara Pleno Bawaslu Provinsi Papua Nomor
036/Bawaslu-Prov.PA/TV.03.01/IV/2017 tertanggal 24 April
2017 yang isinya menyatakan rekomendasi Panwaslih
Kabupaten Kepulauan Yapen kepada KPU Provinsi Papua
adalah cacat formil
[2.6] PETITUM
Berdasarkan uraian di atas, Pengadu II memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara
Pemilu berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:
1. Mengabulkan Pengaduan Pengadu untuk seluruhnya;
2. menyatakan bahwa Teradu terbukti melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
3. menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap;
Apabila Majelis Sidang DKPP berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.
PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN PARA TERADU TERHADAP PENGADU I
[2.7] Menimbang bahwa Teradu I dan Teradu II telah menyampaikan jawaban dan penjelasan
pada tanggal 21 April 2017 yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:
1. Sesuai Pengaduan Pengadu yang disampaikan pada pokok aduan bahwa pada tanggal 15
Februari 2017 telah terjadi pengambilan from C KWK Hologram dan lampiran from C1
KWK Hologram yang dilakukan saudara Septinus Ruwayari Anggota KPU Kepulauan
Yapen (Teradu III) yang dituduhkan bahwa perintah penjemputan fprm-form tersebut
berasal dari Adam Arisoy Ketua KPU Provinsi Papua (Teradu I) dan saya Moris C Muabuai
Ketua KPU Kepulauan Yapen (Teradu II) adalah tidak benar dan tidak sesuai fakta;
2. Terkait butir 1 diatas bahwa sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 11 Tahun
2015 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan
Gubenur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil
Walikota Pasal 6 ayat (1) yang berbunyi : “ PPS melalui PPK meneruskan salinan formulir
model C1 KWK dan lampirannya kepada KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan
pemindaian atau scan dan diumumkan di laman KPU/KIP Kabupaten/Kota” bedasarkan
ayat tersebut Teradu III melaksanakan penjemputan salinan formulir model C1 KWK dan
lampirannya namun telah terjadi kesalahan prosedur dalam pelaksanaan penjemputan
formulir dimaksud. Berikut adalah kronologis kejadian kesalahan prosedur :
a. Pada tanggal 14 Februari 2017 sekitar jam 16.00 WIT, saya Ketua KPU Kabupaten
Kepulauan Yapen menerima telepon dari saudara Sekertaris KPU Kabupaten
Kepulauan Yapen yang mana menyampiakan bahwa telah dilaksanakan rapat
pembagian tugas penjemputan salinan formulir model C1 KWK di Distrik Kosiwo,
26
Distrik Yapen Selatan, Distrik Anotaurei, Distrik Angkaisera, dan Distrik Yawakukat,
kemudian saya memerintahkan saudara Sekertaris KPU Kabupaten Kepulauan Yapen
untuk menyiapkan kendaraan penjemputan salinan formulir model C1 KWK dan
lampirannya;
b. Selanjutnya pada tanggal 15 Februari 2017 sekitar pukul 14:29 WIT saya menerima
SMS dari Teradu III dengan isi smsnya “ ijin pak..ketua..kita..bisa
jemput.C.kwk.skrg..?” dan kemudian pada pukul 14.30 WIT saya membalas sms
Teradu III yang isinya “Iya” dan di balas oleh Teradu III “Ship”. Dari sms ini
pemahaman saya adalah, saudara Teradu III mengerti terhadap tugas penjemputan
salinan formulir model C1 KWK sesuai ketentuan PKPU nomor 11 Tahun 2015 Pasal 6
ayat (1) tersebut diatas. Selanjutnya sekitar pukul 19.00 WIT saya menerima telpon
dari mantan Ketua Panwas Kabupaten Kepulauan Yapen atas nama Philipus Wairara
yang menyampaikan agar saya segera ke Polres Kepulauan Yapen dan setelah itu saya
langsung menuju Polres Kepulauan Yapen dan bertemu dengan saudara Teradu III,
Kasubag Hukum KPU Kabupaten Kepulauan Yapen atas nama Jhon Marpauang dan
beberapa orang yang merupakan keluarga dari Pasangan Calon Nomor Urut 1.
Dalam pertemuan itu ada sekitar 5 (lima) amplop berwarna coklat dengan posisi
terbuka dari segel KPU, di pegang salah satu keluarga Paslon 1.
Selanjutnya terjadi saling menyalahkan antara keluarga paslon nomor urut 1 dengan
saudara Teradu III terhadap posisi formulir model C1 KWK Hologram yang telah di
jemput oleh saudara Teradu III dan dalam posisi terbuka sehingga legitimasi isi
formulir model C KWK Hologram dari perolehan suara sah pasangan calon di
pertanyakan, jangan sampai ada perubahan. Selanjutnya mantan Ketua Panwas
Kabupaten Kepulauan Yapen mengarahkan kepada semua yang hadir, bahwa formulir
model C KWK Hologram dan C1 KWK Hologram akan di cocokan dengan from model
C1 Plano sesuai dengan masing-masing TPS.
c. Terkait dengan pernyataan Pengadu bahwa saya hadir dalam pertemuan di Polres
Kepulauan Yapen namun tidak berkomentar. Saya tidak berkomentar dan memilih
diam karena bukan pada tempatnya kita menyelesaikan persoalan tersebut apa lagi di
ruang penjagaan Polres Kepulauan Yapen. Tempat penyelesaian sengketa administrasi
adalah kantor Panwaslu Kabupaten Kepulauan Yapen.
d. Selanjutnya pada tanggal 17 Februari 2017 Mantan Ketua Panwas Kabupaten
Kepulauan Yapen mengundang KPU Kabupaten Kepulauan Yapen dan saksi dari
masing-masing Pasangan Calon untuk hadir dalam acara pencocokan data Model C1-
KWK hologram dan C1-Plano bertempat di Polres Kepulauan Yapen. Dan hasil dari
pencocokan data tersebut adalah tidak terdapat perubahan dalam data tesebut.
Peristiwa penjemputan yang dilakukan oleh Septinus Ruwayari dan Jhon Liston
Marpaung bukan merupakan suatu perintah dari Ketua KPU Kabupaten Kepulauan
Yapen ataupun Ketua KPU Provinsi Papua, dan tidak dapat di buktikan dengan
pengakuan saudara Teradu III karena itu merupakan kesalahan prosedur
penjemputan yang mana sesuai dengan ketentuan adalah salinan Model C1-KWK dan
lampirannya yang seharusnya di jemput oleh Terlapor III bukan Model C1 KWK
Hologram.
3. Terkait Pengaduan Pengadu bahwa pada acara Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan
Yapen Tahun 2017, tanggal 24 Februari 2017 telah terjadi Penolakan oleh saya selaku
Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Yapen terhadap permintaan saksi Paslon Nomor Urut 1
untuk menghadirkan Saksi dari Ketua dan/Anggota KPPS dari 11 (sebelas) TPS pada
Distrik Teluk Ampimoi adalah benar, hal tersebut dilakukan karena sesuai Ketentuan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 11 Tahun 2015 Tentang Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubenur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Pasal 22 ayat (2) yang
27
berbunyi ”Peserta rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) terdiri atas:
a. Saksi;
b. Panwas Kabupaten/Kota; dan
c. PPK.”
Dengan demikian bahwa diluar dari peserta rapat yang tertera pada ketentuan tersebut
tidak dapat dihadirkan pada acara rapat pleno dimaksud.
4. Bahwa pada tanggal 23 Februari 2017, Panwas Kabupaten Kepulauan menerbitkan surat
nomor 05/Rekom/Panwas-Kep.YP/K/II/2017 tanggal 23 Februari 2017 tentang
Rekomendasi yang pada intinya meminta KPU Kabupaten Kepulauan Yapen untuk
menunda pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan
Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen Tahun 2017 pada
tanggal 24 Februari 2017.
5. Terkait butir 4 (empat) diatas KPU Kabupaten Kepulauan Yapen menanggapi surat
Panwas tersebut (Vide Bukti T-4) dengan surat nomor 45/KPU-Kab/030.434110/II/2017
tanggal 23 Februari 2017 perihal Tindak Lanjut Surat Panwas Nomor
05/Rekom/Panwas-Kep.YP/K/II/2017 yang pada intinya KPU Kabupaten Kepulauan
Yapen tidak dapat menunda pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan
Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen Tahun
2017 pada tanggal 24 Februari 2017.
6. Bahwa terkait dengan Rekomendasi Panwas Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor
22/Panwas-Kep.YP/K/2017 tertanggal 24 Februari 2017 dan Nomor 23/Panwas-
Kep.YP/K/2017 tertanggal 24 Februari 2017, dapat di jalaskan bahwa KPU Kabupaten
Kepulauan Yapen hanya menindaklanjuti Rekomendasi Panwas Nomor 22/Panwas-
Kep.YP/K/2017 tertanggal 24 Februari 2017.
7. Terhadap Rekomendasi Panwas Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 23/ Panwas-
Kep.YP/K/2017 tertanggal 24 Februari 2017 dikembalikan KPU Kabupaten Kepulauan
Yapen karena belum cukup bukti untuk pelaksanaan Rekomendasi dimaksud;
8. Bahwa terkait dengan Rekomendasi Panwas Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor
23/Panwas-Kep.YP/K/2017 tertanggal 24 Februari 2017 yang dikembalikan, selanjutnya
Panwas Kabupaten Kepulauan Yapen menyerahkan Rekomendasi Nomor 24/Panwas-
Kep.YP/K/2017 tertanggal 24 Februari 2017, yang mana pada lampiran Rekomendasi
tersebut terdapat kajian laporan pelanggaran yang cukup lengkap untuk pelaksanaan
Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS Distrik Yapen Barat, sehingga KPU Kabupaten
kepulauan Yapen memutuskan Penundaan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan
Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen Tahun
2017 dan menyurati KPU Provinsi Papua melalui surat nomor 46/KPU-
Kab/030.434110/II/2017 tanggal 25 Febuari 2017, Perihal permohonan petunjuk tertulis
atas adanya Rekomendasi Panwaslih Kabupaten Kepulauan Yapen, selanjutnya KPU
Provinsi Papua menjawab dengan Surat Nomor 76/F13/KPU-PROV.030/II/2017
tertanggal 27 Febuari 2017 Perihal Petunjuk Tentang Pelaksanaan Rekomendasi
Panwaslih Kabupaten Kepulauan Yapen, selanjutnya KPU Kabupaten Kepulauan Yapen
menerbitkan Surat Keputusan Nomor 11/Kpts/KPU-Kab/030.434110/Tahun 2017
Tanggal 2 Maret 2017 Tentang Penundaan Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Perhitungan
Suara Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen
Tahun 2017 dan Surat Keputusan Nomor 13/Kpts/KPU-Kab/030.434110/Tahun 2017
Tanggal 2 Maret 2017, Tentang Penetapan Tahapan, Program dan Jadwal Pemungutan
Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen Tahun 2017 Pada 25
TPS Distrik Yapen Barat dan 1 TPS Kampung Rembai Distrik Wonawa dengan Lampiran
Surat Keputusan tentang Jadwal Tahapan Pelaksanaan PSU dimaksud, serta Surat
Keputusan nomor 15/Kpts/KPU-Kab/030.434110/Tahun 2017 Tanggal 2 Maret 2017
tentang Penetapan hari dan Tanggal Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati Kepulauan Yapen Tahun 2017 pada 25 TPS Distrik Yapen Barat dan 1 TPS
28
Kampung Rembai Distrik Wonawa. Atas dasar beberapa Keputusan KPU Kabupaten
Kepulauan Yapen sebagaimana maka Pemungutan Suara Ulang di 25 TPS Distrik Yapen
Barat dan 1 TPS Kampung Rembai Distrik Wonawa di laksanakan pada tanggal 10 Maret
2017.
9. Terkait pernyataan Pengadu bahwa saya selaku Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Yapen
menyampaikan bahwa 1(satu) TPS di Kampung Rembai Distrik Wonawa dan seluruh TPS
di Distrik Yapen Barat menunggu Rekomendasi Panwas terkait akan diadakannya
Pemungutan Suara Ulang (PSU), hingga rekapitulasi untuk 2 Distrik yaitu Distrik
Wonawa dan di Distrik Yapen Barat ditunda dalam rapat pleno tersebut adalah tidak
benar. Faktanya adalah pada tanggal 24 Februari 2017 KPU Kabupaten Kepulauan Yapen
melaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen Tahun 2017.
Kemudian saya mendapat informasi lisan dari Ketua Panwas Kabupaten Kepulauan
Yapen Bahwa sedang diadakan Kajian masalah terhadap Laporan pelanggaran
administrasi terkait pelaksanaan pemungutan suara tanggal 15 Februari 2017 di Distrik
Yapen Barat dan Distrik Wonawa selanjutnya dalam rapat pleno tersebut saya
menyampaikan bahwa untuk 14 (empat belas) Distrik yang tidak bermasalah akan tetap
dilaksanaka rekapitulasinya sedangkan untuk Distrik Yapen Barat dan Distrik Wonawa
diundurkan ke bagian terakhir rekapitulasi sambil menunggu Rekomendasi Panwas
Kabupaten Kepulauan Yapen. Jadi bukan menunda pelakasanaan rekapitulasi terhadap 2
(dua) Distrik dimaksud.
10. Bahwa pada Butir 8 (delapan) pernyataan Pengadu, saya selaku Ketua KPU Kabupaten
Kepulauan Yapen memerintahkan Panwas untuk membandingkan dengan data Form C-
KWK dan Lampiran Form C1-KWK Ditrik Teluk Ampimoi milik Panwas yang juga sesuai
Form C-KWK dan Lampiran Form C1-KWK Distrik Teluk Ampimoi yang Pengadu miliki
dari saksi-saksi Pengadu di setiap TPS.
11. Terhadap hal tersebut dapat saya sampaikan bahwa KPU Kabupaten Kepulauan Yapen
tidak pernah mengeluarkan perintah kepada Panwas Kabupaten Kepulauan Yapen untuk
pencocokan data dimaksud dan dalam bentuk apapun KPU Kabupaten Kepulauan Yapen
tidak berkewenangan memerintah Panwas Kabupaten Kepulauan Yapen. Yang terjadi
adalah, ditemukanya 2 (dua) data Formulir Model DA-KWK dan DA1-KWK serta
lampirannya yang pengisian perolehan suara sah kedua Formulir tersebut berbeda
sebagaimana tabel rincian Pengadu dalam pengaduan halaman 13 dan 14. Selanjutnya
KPU Kabupaten Kepulauan Yapen melakukan pencocokan dengan data pembanding
salinan Formulir Model C-KWK, C1-KWK yang dimiliki Panwas dan saksi Pasangan Calon
Nomor Urut 1 dan ternyata antara data pembanding tersebut berbeda dengan DA1-KWK.
selanjutnya sesuai Ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 11 Tahun 2015
Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubenur
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
Pasal 35 ayat (2) yang berbunyi : “Dalam hal terdapat keberatan saksi atau Panwas
Kabupaten/Kota, KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib menjelaskan/atau mencocokkan selisih
rekapitulasi hasil penghitungan sura dengan formulir Model DAA-KWK Plano dan/atau
Model DA1-KWK Plano”
Selanjutnya KPU Kabupaten Kepulauan Yapen memerintahkan Ketua PPK/PPD Teluk
Ampimoi agar meminta rekomendasi Panwas guna membuka Kotak Suara dalam rangka
pencocokan data DA1-KWK dengan C1-KWK Hologram dan Panwas pun memberikan
Rekomendasi nomor 06/Rekom/Panwas-Kep.YP/K/II/2017 tanggal 24 Februari
2017.Selanjutnya proses pembukaan kotak suara di lanjutkan dan pencocokan DA1-KWK
dengan C1-KWK Hologram dilaksanakan dan ternyata antara C1-KWK Hologram dan
DA1-KWK sebagaiman sama perolehan suara sahnya.
Selanjutnya Komisioner KPU Kabupaten Kepulauan Yapen meminta agar data DA1-KWK
sebagaiman dicocokan dengan C1-Plano maka kami memerintahkan Ketua PPK/PPD
Teluk Ampimoi untuk meminta rekomendasi Panwas untuk maksud tersebut, setelah itu
29
Panwas memberikan rekomendasi dan pencocokan data di laksanakan namun hasil yang
di temukan tetap sama. Selanjutnya saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 meminta
rekomendasi Panwas untuk penghitungan surat suara ulang namun Panwas tidak
memberikan rekomendasi dengan alasan bahwa hal tersebut bukan menjadi kewenangan
Panwas.
Selanjutnya KPU Kabupaten Kepulauan Yapen menanyakan kepada para saksi terhadap
hasil pencocokan tersebut dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 , Nomor Urut 3,
Nomor Urut 4, Nomor Urut 5, dan Nomor Urut 6 menyetujui hasil tersebut sedangkan
saksi Nomor Urut 1 tidak berkomentar, selanjutnya KPU Kabupaten Kepulauan Yapen
menyakan Panwas dan Panwas mengebalikan kepada KPU Kabupaten Kepulauan Yapen
untuk menetapkan hasil tersebut sesuai pencocokan DA1-KWK sebagaiman dengan C1-
KWK Hologram dan CI-Plano Hologram.
12. Selanjutnya KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Menetapkan Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Ditrik
Teluk Ampimoi sesuai Formulir Model DA1-KWK.
13. Terkait dengan surat Panwas Distrik Yapen Barat Nomor 006/Panwas-YB/II/2017 tanggal
24 Februari 2017 tentang Penolakan PSU Distrik Yapen Barat dan surat Panwas Distrik
Wonawa Nomor 13/PNWS-DW/PSU/II/2017 tanggal 27 Februari 2017 bahwa KPU
Kabupaten Kepulauan Yapen telah melakukan klarifikasi ke Panwas Kabupaten
Kepulauan Yapen dengan hasil klarifikasi adalah:
a. Panwas Kabupaten Kepulauan Yapen telah memanggil Ketua dan Anggota Panwas
masing-masing Distrik tersebut namun khusus Panwas Distrik Wonawa tidak
menghadiri panggilan klarifikasi dimaksud tanpa alasan yang jelas.
b. Pada tanggal 2 Maret 2017, Ketua Panwas Distrik Yapen Barat atas nama saudara
Marten Talemba berkenan hadir pada klarifikasi saudara tersebut mengakui bahwa
konseptor surat Nomor 006/Panwas-YB/II/2017 adalah Kepala Distrik Yapen Barat
atas nama Viktor Worabay.
Terhadap hasil klarifikasi tersebut KPU Kabupaten Kepulauan Yapen berkesimpulan
bahwa surat penolakan PSU dari Panwas Distrik Yapen Barat dan Distrik Wonawa
tidak dapat ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Kepulauan Yapen.
Perlu di ketahui bahwa dari pengakuan Marten Talemba terindikasi adanya
keterlibatan Aparatur Sipil Negara dalam hal ini Kepala Distrik Yapen Barat yang juga
sebagai bawahan lansung dari Bupati Kepulauan Yapen Calon Petahana (Pengadu).
14. Bahwa Pada tanggal 27 Februari 2017 KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Menerima Surat
dari Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pengadu) Nomor 12/Paslon-Tofan/II/2017
perihal Penolakan PSU (Pemungutan Suara Ulang) di Distrik Yapen Barat dan Wonawa
serta Percepat Pelaksanaan Pleno KPU yang tertunda (skorsing).
15. Terkait butir 15 diatas, KPU Kabupaten Kerpulauan Yapen telah di menjawab surat
tersebut dengan surat Nomor 48/KPU-Kab/030.434110/II/2017 tanggal 28 Februari
perihal Tanggapan Surat Nomor : 12/Paslon-Tofan/II/2017 dengan isi surat sebagai
berikut :
a. Berdasarkan hasil koordinasi KPU Kabupaten Kepulauan Yapen dan telah mendapat
Petunjuk Tertulis KPU Provinsi Papua terhadap tindaklanjut Rekomendasi Panwasli
Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor : 22/Panwas-Kep-YP/K/2017 dan Nomor :
23/Panwas-Kep-YP/K/2017 Perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilu, serta
Rekomendasi Panwasli Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor : 07/Rekom/Panwas-
Kep.YP/K/II/2017.
b. Sesuai Ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Pasal 13 huruf p bahwa KPU
Kabupaten/Kota menindak lanjuti dengan segera Rekomendasi Panwaslu
Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan Pelanggaran Pemilihan,
Maka dengan ini KPU Kabupaten Kepulauan Yapen akan tetap melaksanakan
Pemungutan Suara Ulang di 25 TPS di Distrik Yapen Barat dan 1 TPS Kampung
Rembai Distrik Wonawa.
30
c. Sesuai Ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5656) sebagaimana telah di ubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun
2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) Pasal 30 Tugas dan Wewenang
Panwas dalam mengawasi semua Tahapan Pilkada dapat memberikan Rekomendasi
apabila ditemukan Pelanggaran Sengketa Tahapan antara lain :
Daftar Pemilih Tetap,
Pencalonan,
Desain Surat Suara,
Alat Peraga dan Bahan Kampanye,
Pembatalan Calon Perseorangan
dan semua Keputusan KPU terkait dengan Tahapan Pilkada kecuali Penetapan
hasil Perhitungan Suara.
Hal yang bukan ranah Panwas hanya Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) yang menjadi
Kewenangan Mahkama Konstitusi (MK) dengan demikian KPU Kabupaten Kepulauan
Yapen tidak dapat menindak lanjuti Rekomendasi Panwasli Kabupaten Kepulauan
Yapen Nomor : 07/Rekom/Panwas-Kep.YP/K/II/2017.
16. Terkait pengaduan Pengadu butir 34, butir 35, dan butir 36 sangatlah tidak benar dan
cenderung mengada-ada, karena Keputusan Pelaksanaan Rekomendasi Panwas
Kabupaten Kepulauan Yapen dalam rangka PSU 1 TPS Kampung Rembai Distrik Wonawa
dan 25 TPS Distrik Yapen Barat tidak di Putuskan sepihak oleh saya selaku Ketua KPU
Kabupaten Kepulauan Yapen tetapi diputuskan dalam rapat Pleno Ketua dan Anggota
KPU Kabupaten Kepulauan Yapen pada tanggal 2 April 2017.
17. Perlu diketahui bahwa sebelum pelaksanaan PSU dan pada saat pelaksanaan PSU di 2
(dua) Distrik tersebut, KPU Provinsi Papua mengutus Komisioner KPU Provinsi Papua atas
nama Bapak Musa Sombuk untuk melakukan supervisi dan monitoring ke KPU
Kabupaten Kepulauan Yapen.
18. Terhadap tuduhan bahwa saya selaku Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Yapen telah
melanggar ketentuan Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas
Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13
Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012 dan Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik
Penyelenggara Pemilihan Umum Pasal 9 huruf c tidak dapat dibuktikan oleh Pengadu
karena Proses penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen
telah dilaksanakan sesuai ketentuan Perundang-Undangan.
Perlu di ketahui bahwa setiap pelaksanaan dan pengambilan keputusan tidak hanya
dilakukan oleh saya selaku Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Yapen tetapi selalu
diputuskan dalam Rapat Pleno Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Yapen.
Terkait dengan tuduhan bahwa telah melanggar Ketentuan Peraturan Bersama Komisi
Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan
Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012 dan
Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum Pasal 9 huruf e,
huru f adalah tidak benar dan mengada-ada
19. Pada halaman 7 (Tujuh) Pengaduan Pengadu bahwa kami Teradu II mengeluarkan Surat
Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor : 24/Kpts/KPU-
Kab/030.434110/TAHUN 2017 Tentang Pembatalan Sebagai Calon Bupati dan Wakil
Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal
21 Maret 2017, yang isinya Menetapkan Pembatalan Sebagai Calon Bupati dan Wakil
Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor Urut 1 (satu) Atas Nama Tonny Tesar, S.Sos
dan Frans Sanadi, B.Sc., S.Sos., MBA.
31
20. Terhadap hal tersebut diatas dapat di jelaskan bahwa, Surat Keputusan KPU Kabupaten
Kepulauan Yapen Nomor : 24/Kpts/KPU-Kab/030.434110/TAHUN 2017 tidak keluar
berdasarkan inisiatif kami Teradu II, tetapi Surat Keputusan tersebut berdasarkan :
1) Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Kepulauan Yapen 35/K.PANWAS-
KAB.YP.YP/III/2017 Tanggal 13 Maret 2017 Perihal Penerusan Pelanggaran
Administrasi Pemilu;
2) Sesuai Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Kepulauan Yapen tersebut, KPU
Kepulauan Yapen melakukan Rapat Pleno Tertutup pada tanggal 13 Maret 2017 dan
memutuskan :
a. KPU Kabupaten Kepulauan Yapen melakukan Penundaan Rekapitulasi, Penetapan
dan Pengumuman Hasil Perhitungan Suara Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen Tahun 2017 yang termuat dalam
Berita Acara No. 20/BA/III/2017 Tanggal 13 Maret 2017;
b. KPU Kabupaten Kepulauan Yapen melakukan Klarifikasi ke Panwas Kabupaten
Kepulauan Yapen terhadap Rekomendasi Panwaslu tersebut yang termuat dalam
Berita Acara No. 21/BA/III/2017 Tanggal 13 Maret 2017. Bahwa terkait dengan
klarifikasi tersebut, Panwas Kabupaten Kepulauan Yapen telah menyerahkan
bukti-bukti pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor urut 1
kepada KPU Kabupaten Kepulauan Yapen, berupa foto, rekaman video, foto copy
surat keterangan domisili yang sudah digunakan, yang termuat dalam 1 (satu)
buah flasdish;
c. KPU Kabupaten Kepulauan Yapen melakukan Konsultasi ke KPU Provinsi Papua
pada tanggal 18 Maret 2017 guna membahas pelanggaran-pelanggaran yang
dilakukan oleh Pasangan Calon nomor urut 1, sebagaimana termuat dalam Berita
Acara No. 22/BA/III/2017 tanggal 18 Maret 2017 dan Tabel Laporan Dugaan
Pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 an. Tonny
Tesar/Pengadu sebagaimana Rekomendasi Panwas Kabupaten Kepulauan Yapen
Nomor : 35/K.PANWAS-KAB.YP.YP/III/2017 tanggal 13 Maret 2017 dimaksud;
d. Selanjutnya meminta Petunjuk tertulis kepada KPU RI. Bahwa pada tanggal 13
Maret 2017 KPU Kabupaten Kepulauan Yapen menyurati KPU RI melalui surat
Nomor 60/KPU-Kab/030.434110/III/2017 tanggal 13 Maret 2017, Perihal Mohon
Petunjuk Pelaksanaan Rekomendasi Panwaslu;
3) Berdasarkan huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d diatas, maka pada tanggal 21
Maret 2017 Pukul 20.30 WIB KPU Kabupaten Kepulauan Yapen melaksanakan Rapat
Pleno Tertutup Pembatalan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan
Yapen Tahun 2017 dengan Berita Acara Nomor 23/BA/III/2017 dan Surat Keputusan
Nomor 24/Kpts/KPU-Kab/030.434110/Tahun 2017 dan dibuktikan dengan daftar
hadir pleno dimaksud;
4) Selanjutnya pada tanggal 22 Maret 2017 sekitar pukul 01.06 WIB (subuh) KPU
Kabupaten Kepulauan Yapen menerima surat tembusan KPU RI nomor
236/KPU/2017 tanggal 20 Maret 2017 Perihal Tindak Lanjut Rekomendasi Panwas
Kabupaten Kepulauan Yapen;
5) Bahwa sebagaimana surat KPU RI dengan nomor 236/KPU/III/2017 tersebut (Vide
Bukti T-30) diterima oleh KPU Kabupaten Kepulauan Yapen setelah pelaksanaan pleno
rekapitulasi. Namun berdasarkan surat KPU RI tersebut, KPU Kabupaten Kepulauan
Yapen berkesimpulan bahwa pengambilan keputusan atas keputusan nomor
24/Kpts/KPU-Kab/030.434110/Tahun 2017, sudah sesuai dengan tujuan surat KPU
RI dimaksud;
6) Berdasarkan penjelasan pada butir 1 (satu) sampai dengan butir 5 (lima) diatas,
Pengadu tidak dapat membuktikan bahwa kami Teradu II telah melanggar ketentuan
Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Pasal 9 huruf e.
32
7) Terkait legalitas Surat Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor :
24/Kpts/KPU-Kab/030.434110/TAHUN 2017 pernah disengketakan Teradu di
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makasar dan telah ditolak melalui surat
pengembalian berkas gugatan dari Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar
dengan Nomor WA-TUN/423/PL.01/III/2017, tertanggal 24 Maret 2017, Perihal
Penjelasan.
8) Bahwa sebagaimana butir 7 (tujuh) diatas, hal ini merupakan bentuk upaya hukum
yang telah dilakukan oleh pasangan calon atau Pengadu yang merasa dirugikan atas
Surat Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen dimaksud, namun upaya hukum
tersebut tidak sesuai dengan prosedur tahapan penyelesaian sengketa serta melebihi
batas waktu, sebagaimana ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10
Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang,
Pasal 143 Ayat (1) yang berbunyi ; “Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota
berwenang menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142”; Dan
Peraturan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang
Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Pasal 9 Ayat (1) yang
berbunyi : “ permohonan penyelesaian sengketa pemilihan diajukan dalam waktu
paling lambat 3 (tiga) hari sejak obyek sengketa dalam pemilihan diketahui atau sejak
keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota ditetapkan dan/diumumkan. Ayat
(2) berbunyi : “ dalam hal permohonan diajukan melebihi jangka waktu sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) , Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota tidak
menerima permohonan”.
9) Berdasarkan penjelasan pada butir 8 (delapan) diatas, Pengadu tidak dapat
membuktikan bahwa kami Teradu II telah melanggar ketentuan Peraturan Bersama
Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan
Penyelenggara Pemilihan Umum Pasal 9 huruf j.
21. Selanjutnya pada halaman 8 (delapan) Pengaduan Pengadu terkait tempat Kejadian Rapat
Pleno Terbuka Rekapitulasi, Penetapan dan Pengumuman Hasil Penghitungan Suara
Tingkat Kabupaten Kepulauan Yapen di Gedung KNPI Serui adalah tidak benar, tempat
Pelaksanaan Rapat Pleno dimaksud adalah halaman Kantor KPU Kabupaten Kepulauan
Yapen.
22. Bahwa, pada tanggal 26 Maret 2017 atau H-1 sebelum Rapat Pleno Rekapitulasi,
Penetapan dan Pengumuman Hasil Perhitungan Suara Tingkat Kabupaten, Kantor KPU
Kabupaten Kepulauan Yapen dibakar oleh 3 (tiga) orang pelaku yang mana salah satunya
adalah tim sukses Pengadu dan sementara ini para pelaku tersebut sedang dalam
penahanan dan pemeriksaan/penyidikan oleh Polres Kepulauan Yapen. Bukti-bukti
terlampir. Berdasarkan bukti-bukti terkait kebakaran tersebut diduga ada upaya
kesengajaan yang dilakukan oleh Tim pendukung Pengadu untuk menggagalkan Rapat
Pleno Rekapitulasi, Penetapan dan Pengumuman Hasil Penghitungan Suara pada tanggal
27 Maret 2017.
23. Bahwa terkait dengan kasus tersebut, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia Perwakilan Papua telah mengeluar surat Nomor : 009/3. 5. 6/IV/2017 tanggal
29 Maret 2017 Perihal Pemantauan Kasus Pilkada Kabupaten Kepulauan dan pada
tembusan surat tersebut di tembuskan kepada Ketua DKPP RI, yang pada intinya
menjelaskan soal keterkaitan pembakaran Kantor KPU Kabupaten Kepulauan Yapen
dengan Tim Sukses Pengadu.
24. Selanjutnya pada halaman 8 (delapan) Pengaduan Pengadu, terkait perbuatan yang
dilakukan oleh kami Teradu II mengeluarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten
Kepulauan Yapen Nomor : 26/Kpts/KPU-Kab/030.434110/Tahun 2017 tanggal 27 Maret
2017 Tentang Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati
33
dan Wakil Bupati Kepulaan Yapen Tahun 2017, perlu di jelaskan bahwa penerbitan Surat
Keputusan tersebut bukanlah inisiatif kami Teradu II, tetapi pernebitannya atas dasar :
1) KPU Kabupaten Kepulauan Yapen melaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi,
Penetapan dan Pengumuman Hasil Perhitungan Suara Tingkat Kabupaten dalam
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen Tahun 2017, yang dihadiri oleh
Panwas Kabupaten Kepulauan Yapen dan Para Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2,
3, 4, 5 dan 6, yang dibuktikan dengan daftar hadir.
2) Selanjutnya diterbitkanlah Berita Acara Nomor : 25/BA/III/2017 Tentang
Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 serta Surat Keputusan Nomor 26/Kpts/KPU-
Kab/030.434110/TAHUN 2017 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan
Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen
Tahun 2017;
25. Bahwa dalil Pengadu pada halaman 33 butir 39, Pengadu telah membuat laporan di
Bawaslu Provinsi pada Bawaslu RI dengan Penerimaan Laporan Nomor
011/LP/PGBW/III/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Permohonan Pencabutan dan
Pembatalan Surat Rekomendasi Panwas Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor :
35/K.PANWAS-KAB.YP.YP/III/2017 tanggal 13 Maret 2017, yang mana surat
Rekomendasi Panwas tersebut telah di bacakan oleh kami Teradu II secara resmi di depan
para saksi Pasangan Calon dan Pengadu pada tanggal 13 Maret 2017.
26. Terkait dengan tanggal pengaduan 17 Maret 2017 dan disesuaikan dengan tanggal
penerbitan Rekomendasi Panwas 13 Maret 2017 maka hal tersebut dapat dikategorikan
kadaluarsa, hal ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2015
Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 9 ayat (1) yang
berbunyi :
Permohonan penyelesaian sengketa pemilihan diajukan paling lambat 3 (tiga) hari
terhitung sejak objek sengketa dalam pemilihan diketahui atau sejak Keputusan KPU
Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota di Tetapkan dan/atau diumumkan.
27. Bahwa dalil Pengadu pada halaman 35 butir 43, pada tanggal 22 Maret 2017, Badan
Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia mengeluarkan Surat Nomor :
0195/K.Bawaslu/PM 05.00/III/2017 Perihal Penundaan Pelaksanaan SK 24/Kpts/KPU-
Kab/030.434110/TAHUN 2017 yang ditujukan kepada Ketua KPU RI, surat Bawaslu RI
dimaksud, pada pokoknya Bawaslu RI menindaklanjuti sebuah informasi yang
disampaikan oleh Anggota DPR RI atas nama Bapak Libert Kristo Ibo, S,Sos. S.H, M.H.
Hal ini bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10
Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, Pasal
134 ayat (2) yang berbunyi “ Laporan pelanggaran pemilihan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat disampaikan oleh : a. Pemilih; b. Pemantau Pemilihan; atau. c. Peserta
pemilihan. Dan Ayat (3) yang berbunyi “laporan pelanggaran Pemilihan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis yang memuat paling sedikit ; a. nama
dan alamat pelapor; b. pihak pelapor; c. waktu dan tempat kejadian perkara; dan d.
Uraian kejadian.
28. Bahwa pada tanggal 25 Maret 2017 sekitar pukul 20:00 WIT KPU Kabupaten Kepulauan
Yapen menerima print out copyan Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor
005/K.BAWASLU-PROV.PA/PM.06.01/III/2017, tertanggal 23 Maret 2017 Perihal,
Peninjauan Ulang, rekomendasi tersebut diterima dari tim pasangan calon nomor urut 1
(pengadu).
29. Bahwa dalil Pengadu pada halaman 37 butir 45, Bawaslu Provinsi Papua pada tanggal 23
Maret 2017 mengeluarkan Surat Nomor : 005/K.BAWASLU-PROV.PA/PM06.01/III/2017
yang di tujukan kepada Ketua Panwaslu Kabupaten Kepulauan Yapen tentang Peninjauan
34
Ulang yang isinya: Menindaklanjuti laporan Nomor : 011/LP/PGBW/III/2017 (Bukti T-
39) dan 012/LP/PGBW/III/2017, tidak di tindaklanjuti Panwas Kabupaten Kepulauan
Yapen dan dari KPU Kabupaten Kepulauan Yapen.
30. Bahwa, pada tanggal 26 Maret 2017 KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Melakukan Rapat
Koordinasi dengan Panwas Kabupaten Kepulauan Yapen terkait Rekomendasi Bawaslu
Provinsi Papua Nomor 005/K.BAWASLU-PROV.PA/PM.06.01/III/2017, tertanggal 23
Maret 2017 Perihal, Peninjauan Ulang. Bukti berita acara rapat koordinasi Nomor
25/BA/III/2017.
31. Selanjutnya dalil Pengadu pada halaman 37 butir 46, bahwa Bawaslu Provinsi Papua
telah mengeluarkan surat Nomor : 006/K.BAWASLU-PROV.PA/PM06.01/III/2017
Tentang Tindaklanjut Hasil Kajian Bawaslu Papua Nomor : 011/LP/PGBW/III/2017 maka
Bawaslu Provinsi Papua meminta kepada KPU Provinsi Papua untuk melakukan supervisi
dan memberikan arahan kepada KPU Kabupaten Kepulauan Yapen untuk menunda
pelaksanaan pleno KPU Kabupaten Kepulauan Yapen sambil menunggu hasil peninjauan
ulang Panwaslih Kabupaten Kepulauan Yapen.
32. Bahwa berdasarkan angka Romawi XII diatas KPU Kabupaten Kepulauan Yapen telah
melakukan Rapat Koordinsi dengan Panwas Kabupaten Kepulauan Yapen terkait
Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor 005/K.BAWASLU-
PROV.PA/PM.06.01/III/2017, tertanggal 23 Maret 2017 Perihal, Peninjauan Ulang yang
mana bersumber dari Hasil Kajian Bawaslu Papua Nomor : 011/LP/PGBW/III/2017
dimaksud (Vide Bukti T-39).
33. Bahwa pada tanggal 30 Maret 2017 Panwas Kabupaten Kepulauan Yapen telah
menindaklanjuti Surat Nomor : 005/K.BAWASLU-PROV.PA/PM06.01/III/2017, dengan
Surat Nomor : 057/K. Panwas-Kab.YP/III/2017, Hal Peninjauan Ulang dengan hasil
peninjauan bahwa Panwas Kabupaten berpendapat terhadap kajian laporan dengan
Nomor 32/LP/PILKADA/III/2017 tertanggal 12 Maret 2017 dan Surat Penerusan Nomor
35/K. Panwas-Kab.YP/III/2017 tertanggal 13 Maret 2017 telah dilaksanakan sesuai
mekanisme dan alur penanganan laporan berdasarkan ketentuan perundang-undangan
yang berlaku dan juga telah diputuskan dalam rapat pleno komisioner Panwaslukada
Kabupaten Kepulauan Yapen. Sehingga Secara hukum sekalipun terdapat Penafsiran
hukum yang berbedaterhadap penerapan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 10 tahun
2016.
34. Terkait dengan tidak lanjut peninjauan ulang Panwas Kabupaten Kepulauan Yapen
tersebut diatas maka KPU Kabupaten Kepulauan Yapen berpendapat bahwa Surat
Keputusan Nomor : 24/Kpts/KPU-Kab/030.434110/TAHUN 2017 tanggal 21 Maret 2017
dan Surat Keputusan Nomor : 26/Kpts/KPU-Kab/030.434110/TAHUN 2017 tanggal 27
Maret 2017 sudah sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang
berlaku.
35. Selanjutnya dalil Pengadu pada halaman 37 butir 47 dan 48 dapat di jelaskan bahwa
sesuai penjelasan pada angka Romawi VII dan VIII diatas bahwa semua proses surat
menyurat Bawaslu RI, KPU RI dan Bawaslu Provinsi Papua bersumber dari laporan
Pengadu kepada Bawaslu RI pada tanggal 17 Maret 2017 dan sebuah informasi yang
disampaikan oleh Anggota DPR RI atas nama Bapak Libert Kristo Ibo, S,Sos. S.H, M.H.
yang mana proseses surat menyurat tersebut tidak melalui proses peradilan sengketa
administrasi pemilu dan juga menyalahi ketentuan Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun
2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 9 ayat (1) yang
berbunyi : Permohonan penyelesaian sengketa pemilihan diajukan paling lambat 3 (tiga)
hari terhitung sejak objek sengketa dalam pemilihan diketahui atau sejak Keputusan KPU
Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota di Tetapkan dan/atau diumumkan. Dan ketentuan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati,
35
dan Walikota menjadi Undang-Undang, Pasal 134 ayat (2) yang berbunyi “ Laporan
pelanggaran pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan oleh : a.
Pemilih, b. Pemantau Pemilihan atau c. Peserta pemilihan. Dan Ayat (3) yang berbunyi
“laporan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara
tertulis yang memuat paling sedikit ; a. nama dan alamat pelapor; b. pihak pelapor; c.
waktu dan tempat kejadian perkara; dan d. Uraian kejadian”
36. Selanjutnya dalil Pengadu dalam Pengaduan halaman 39 butir 49, bahwa kami Teradu II
selaku Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Yapen tetatap melaksanakan Rapat Pleno
Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota
dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017, tanpa menjalankan Rekomendasi
Bawaslu Provinsi Papua Nomor 005/K.BAWASLU-PROV.PA/PM.06.01/III/2017 tertanggal
23 Maret 2017, Surat Bawaslu Provinsi Papua Nomor : 006/K.BAWASLU-
PROV.PA/PM06.01/III/2017 dan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
Nomor : 242/KPU/III/2017 tanggal 27 Maret 2017;
37. Selaku Ketua KPU Kabuapaten Kepulauan Yapen, kami bertanggungjawab secara keluar
maupun kedalam, namun dalam hal pelaksanaan rapat pleno tidak diputuskan sepihak
oleh kami melainkan diputuskan bersama 4 Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Yapen.
Terhadap rapat pleno tanggal 27 April 2017 tersebut telah kami sampaikan pada angka
Romawi V diatas bahwa dihadiri oleh Panwas Kabupaten Kepulauan Yapen, Saksi
Pasangan Calon Nomor Urut 2, 3, 4, 5 dan 6 dibuktikan dengan daftar hadir.
1) Terkait Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor 005/K.BAWASLU-
PROV.PA/PM.06.01/III/2017, tertanggal 23 Maret 2017, dan Surat Bawaslu Provinsi
Papua Nomor : 006/K.BAWASLU-PROV.PA/PM06.01/III/2017, telah kami jelaskan
pada angka Romawi IX, sampai dengan XVIII diatas.
2) Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 242/KPU/III/2017
tanggal 27 Maret 2017 baru diterima oleh KPU Kabupaten Kepulauan Yapen tanggal
28 Maret 2017, dimana surat tersebut KPU Kabupaten terima setelah pelaksanaan
Rapat Pleno dimaksud.
38. Selanjutnya dalil Pengadu pada halaman 43 butir 56, halaman 44 butir 57 bahwa pada
tanggal 4 April 2017, KPU RI Mengeluarkan Surat Nomor 257/KPU/IV/2017,
sebagaimana telah dijelaskan isi surat dimaksud oleh Pengadu, maka KPU Kabupaten
Kepulauan Yapen berpendapat bahwa :
1) Pembatalan Surat Keputusan KPU Nomor 24/Kpts/KPU-Kab/030.434110/TAHUN
2017 (tanggal 21 Maret 2017, hanya bisa dilakukan melalui lembaga Peradilan
administrasi Pemilu;
2) Bahwa Surat Keputusan KPU Nomor 24/Kpts/KPU-Kab/030.434110/TAHUN 2017
tanggal 21 Maret 2017 pernah disengketakan Teradu di Pengadilan Tinggi Tata Usaha
Negara Makasar dan telah ditolak melalui surat pengembalian berkas gugatan dari
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makasar dengan Nomor WA-
TUN/423/PL.01/III/2017, tertanggal 24 Maret 2017, Perihal Penjelasan;
3) Selanjutnya terkait Pemberhentian Sementara Anggota KPU Kabupaten Kepulauan
Yapen yang diperintahkan KPU RI melalui Surat Nomor : 257/KPU/IV/2017 tanggal 4
April 2017 dan di tidaklanjuti KPU Provinsi Papua dengan Surat Keputusan Nomor :
29/KPTS/KPU-PROV/030/IV/2017, tanggal 5 April 2017 tidak sesuai dengan
ketentuan Undang-Undang Nomor : 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu
Pasal 28 ayat (3) disebutkan bahwa “dalam hal rapat pleno DKPP memutuskan
pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota yang bersangkutan
diberhentikan sementara sebagai anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU
Kabupaten/Kota sampai dengan diterbitkannya Keputusan Pemberhentian”
Selanjutnya pada Pasal 29 ayat (1) di sebutkan Bahwa “Anggota KPU, KPU Provinsi,
dan KPU Kabupaten/Kota diberhentikan sementara karena :
a. Menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana yang diancam dengan pidana
penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
36
b. Menjadi terdakwa dalam tindak pidana Pemilu; atau
c. Memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3)”
4) Dengan demikian proses pemberhentian sementara anggota KPU Kabupaten
Kepulauan Yapen atas dasar perintah KPU RI merupakan pengambil-
alihan/sabotase/perampasan kewenangan DKPP yang dilakukan KPU RI;
5) Hal tersebut perlu menjadi pertimbangan DKPP untuk mengaktifkan kembali Ketua
dan Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Yapen dalam rangka penegakan supremasi
hukum administrasi Negara.
39. Berdasarkan angka Romawi I sampai dengan XX diatas, KPU Kabupaten Kepulauan
Yapen berpendapat bahwa surat-menyurat yang dilakukan Bawaslu RI, KPU RI dan
Bawaslu Provinsi terkesan terdesak dan terlambat di berikan pada KPU Kabupaten
Kepulauan Yapen serta prosesnya tidak melalui sebuah sengketa administrasi yang telah
ditentukan dalam Peraturan Perundang-Undangan. Dengan demikian semua Pengaduan
Pengadu tidak perlu lagi di pertimbangkan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara
Pemilu.
[2.8] Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Teradu I mengajukan bukti-bukti/keterangan
yakni sebagai berikut :
KODE
NAMA BUKTI
BUKTI
T-1 Bukti SMS Septinuis Ruayari;
T-2 Data Model C1-KWK hologram;
T-3 Data Model C1-Plano;
Surat Panwas Kabupaten Kepulauan nomor 05/Rekom/Panwas-
T-4
Kep.YP/K/II/2017 tanggal 23 Februari 2017 tentang Rekomendasi;
Suarat KPU Kabuapaten Kepulauan Yapen nomor 45/KPU-
T-5 Kab/030.434110/II/2017 tanggal 23 Februari 2017 perihal Tindak Lanjut
Surat Panwas Nomor 05/Rekom/Panwas-Kep.YP/K/II/2017;
Rekomendasi Panwas Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 22/Panwas-
T-6
Kep.YP/K/2017 tertanggal 24 Februari 2017;
Rekomendasi Panwas Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 23/Panwas-
T-7
Kep.YP/K/2017 tertanggal 24 Februari 2017;
T-8 Rekomendasi Nomor 24/Panwas-Kep.YP/K/2017 tertanggal 24 Februari 2017;
Surat KPU Kabuapaten Kepulauan Yapen Nomor 46/KPU-
Kab/030.434110/II/2017 tanggal 25 Febuari 2017, Perihal permohonan
T-9
petunjuk tertulis atas adanya Rekomendasi Panwaslih Kabupaten Kepulauan
Yapen;
Surat KPU Provinsi Papua Nomor 76/F13/KPU-PROV.030/II/2017 tertanggal
T-10 27 Febuari 2017 Perihal Petunjuk Tentang Pelaksanaan Rekomendasi
Panwaslih Kabupaten Kepulauan Yapen;
Surat Keputusan KPU Kabuapaten Kepulauan Yapen Nomor 11/Kpts/KPU-
Kab/030.434110/Tahun 2017 Tanggal 2 Maret 2017 Tentang Penundaan
T-11
Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Tingkat Kabupaten
Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen Tahun 2017;
Surat Keputusan KPU Kabuapaten Kepulauan Yapen Nomor 13/Kpts/KPU-
Kab/030.434110/Tahun 2017 Tanggal 2 Maret 2017, Tentang Penetapan
Tahapan, Program dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati
T-12
dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen Tahun 2017 Pada 25 TPS Distrik Yapen
Barat dan 1 TPS Kampung Rembai Distrik Wonawa dengan Lampiran Surat
Keputusan tentang Jadwal Tahapan Pelaksanaan PSU dimaksud;
Surat Keputusan KPU Kabuapaten Kepulauan Yapen nomor 15/Kpts/KPU-
T-13 Kab/030.434110/Tahun 2017 Tanggal 2 Maret 2017 tentang Penetapan hari
dan Tanggal Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
37
Kepulauan Yapen Tahun 2017 pada 25 TPS Distrik Yapen Barat dan 1 TPS
Kampung Rembai Distrik Wonawa;
T-14 Formulir Model DA1-KWK PPDDistrik Teluk Tampimoi;
Rekomendasi Panwas Kab. Kepulauan Yapen nomor 06/Rekom/Panwas-
T-15
Kep.YP/K/II/2017 tanggal 24 Februari 2017;
Surat Panwas Distrik Yapen Barat Nomor 006/Panwas-YB/II/2017 tanggal 24
T-16
Februari 2017 tentang Penolakan PSU Distrik Yapen Barat;
Surat Panwas Distrik Wonawa Nomor 13/PNWS-DW/PSU/II/2017 tanggal 27
T-17
Februari 2017;
Surat Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pengadu) Nomor 12/Paslon-
Tofan/II/2017, tanggal 27 Februari 2017 perihal Penolakan PSU (Pemungutan
T-18
Suara Ulang) di Distrik Yapen Barat dan Wonawa serta Percepat Pelaksanaan
Pleno KPU yang tertunda (skorsing);
Surat KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 48/KPU-
T-19 Kab/030.434110/II/2017 tanggal 28 Februari perihal Tanggapan Surat
Nomor : 12/Paslon-Tofan/II/2017;
Surat Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor : 24/Kpts/KPU-
T-20 Kab/030.434110/TAHUN 2017 Tentang Pembatalan Sebagai Calon Bupati
dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017;
Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Kepulauan Yapen 35/K.PANWAS-
T-21 KAB.YP.YP/III/2017 Tanggal 13 Maret 2017 Perihal Penerusan Pelanggaran
Administrasi Pemilu;
Berita Acara No. 20/BA/III/2017 Tanggal 13 Maret 2017, Tentang Penundaan
Rekapitulasi, Penetapan dan Pengumuman Hasil Perhitungan Suara Tingkat
T-22
Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen
Tahun 2017;
Berita Acara No. 21/BA/III/2017 Tanggal 13 Maret 2017 Tentang Klarifikasi
T-23 KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Panwas Kabupaten Kepulauan Yapen
terhadap Rekomendasi Panwaslih;
Bukti-bukti pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor urut 1
yang di serahkan Panwas Kabupaten Kepulauan Yapen kepada KPU
T-24 Kabupaten Kepulauan Yapen, berupa foto, rekaman video, foto copy surat
keterangan domisili yang sudah digunakan, yang termuat dalam 1 (satu) buah
flasdisk;
Berita Acara No. 22/BA/III/2017 tanggal 18 Maret 2017 tentang Konsultasi
T-25 ke KPU Provinsi Papua membahas pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan
oleh Pasangan Calon nomor urut 1;
Tabel Laporan Dugaan Pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon
Nomor Urut 1 an. Tonny Tesar/Pengadu sebagaimana Rekomendasi Panwas
T-26
Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor : 35/K.PANWAS-KAB.YP.YP/III/2017
tanggal 13 Maret 2017;
Surat KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 60/KPU-
T-27 Kab/030.434110/III/2017 tanggal 13 Maret 2017, Perihal Mohon Petunjuk
Pelaksanaan Rekomendasi Panwaslih;
Berita Acara Nomor 23/BA/III/2017, tanggal 21 Maret 2017 Tentang Rapat
T-28 Pleno Tertutup Pembatalan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten
Kepulauan Yapen Tahun 2017;
Daftar Hadir Pleno Tertutup Pembatalan Calon Bupati dan Wakil Bupati
T-29
Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017, tanggal 21 Maret 2017;
Surat tembusan KPU RI nomor 236/KPU/2017 tanggal 20 Maret 2017 Perihal
T-30
Tindak Lanjut Rekomendasi Panwas Kabupaten Kepulauan Yapen;
T-31 Surat Pengembalian Berkas Gugatan dari Pengadilan Tinggi Tata Usaha
38
Negara Makassar dengan Nomor WA-TUN/423/PL.01/III/2017, tanggal 24
Maret 2017, Perihal Penjelasan;
Foto bukti-bukti terkait kebakaran Kantor KPU Kabupaten Kepulauan Yapen
T-32
Tanggal 26 Maret 2017;
Surat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Perwakilan
T-33 Papua Nomor 009/3. 5. 6/IV/2017 tanggal 29 Maret 2017 Perihal
Pemantauan Kasus Pilkada Kabupaten Kepulauan Yapen;
Surat Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 26/Kpts/KPU-
Kab/030.434110/Tahun 2017 tanggal 27 Maret 2017 Tentang Penetapan
T-34
Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Kepulaan Yapen Tahun 2017;
Berita Acara Rapat Pleno Nomor 25/BA/III/2017 Tentang Rekapitulasi Hasil
T-35 Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati Tahun 2017;
Surat Penerimaan Laporan Nomor 011/LP/PGBW/III/2017 tanggal 17 Maret
2017 tentang Permohonan Pencabutan dan Pembatalan Surat Rekomendasi
T-36
Panwas Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 35/K.PANWAS-
KAB.YP.YP/III/2017 tanggal 13 Maret 2017;
Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia mengeluarkan
T-37
Nomor : 0195/K.Bawaslu/PM 05.00/III/2017;
Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor 005/K.BAWASLU-
T-38 PROV.PA/PM.06.01/III/2017, tertanggal 23 Maret 2017, Perihal Peninjauan
Ulang;
T-39 Surat Laporan Nomor : 011/LP/PGBW/III/2017;
T-40 Surat Laporan Nomor : 012/LP/PGBW/III/2017;
Berita Acara Rapat Koordinasi KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Panwas
Kabupaten Kepulauan Yapen terkait Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua
T-41
Nomor 005/K.BAWASLU-PROV.PA/PM.06.01/III/2017, tertanggal 23 Maret
2017 Nomor 25/BA/III/2017, tanggal 26 Maret 2017;
Surat Bawaslu Provinsi Papua Nomor 006/K.BAWASLU-
T-42
PROV.PA/PM06.01/III/2017;
T-43 Surat Nomor 057/K. Panwas-Kab.YP/III/2017, Hal Peninjauan Ulang;
Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 242/KPU/III/2017
T-44
tanggal 27 Maret 2017;
T-45 Surat KPU RI Surat Nomor 257/KPU/IV/2017;
Surat Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 29/KPTS/KPU-
T-46
PROV/030/IV/2017, tanggal 5 April 2017;
[2.9] Menimbang bahwa Teradu II telah menyampaikan jawaban dan penjelasan pada tanggal
21 April 2017 yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:
1. Pengadu sudah menafsirkan tugas KPU dan mengada-ada alias pembohongan karena
Koomisioner adalah petugas resmi yang tidak boleh diintervensi oleh siapapun termasuk
Pengadu, KPU bekerja secara independen dan berpedoman pada PKPU Nomor 7 Tahun
2015 pada Pasal 2 Penyelenggaraan Pemilihan berpedoman pada asas:
1) Mandiri
2) Jujur
3) Adil
4) Kepastian hokum
5) Tertib
6) Kepentingan umum
7) Tertib
8) Kepentingan umum
39
9) Keterbukaan
10) Proporsional
11) Professional
12) Akuntabilitas
13) Efisiensi
14) Efektifitas
15) Aksebilitas.
2. Di dalam Undang-Undang RI nomor 1 Tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan
Walikota,KPU menjunjung tinggi asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil.
3. Yang dimaskud Pengadu Pasal 71 bukan 73 itu mengada-ada. Bunyi Pasal 71 adalah,(1)
Pejabat Negara,pejabat Daerah, Pejabat Aparatur Sipil Negara, Anggota TNI / Polri dan
Kepala Desa atau sebutan lain / lurah dilarang membuat keputusan dan atau tindakan
yang menguntungkan atau merugikan satu Pasangan Calon
4. Gubernur/ Wakiladalah,(1) Pejabat Negara,pejabat Daerah, Pejabat Aparatur Sipil Negara,
Anggota TNI / Polri dan Kepala Desa atau sebutan lain / lurah dilarang membuat
keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan satu Pasangan
Calon
5. Gubernur/ Wakil Gubernur, Bupati/ Wakil Bupati dan Walikota/ Wakil Walikota dilarang
melakukan penggantian pejabat 6 bulan sebelum tanggal penetapan Pasangan Calon
sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari menteri.
6. Gubernur/ Wakil Gubernur, Bupati/ Wakil Bupati dan Walikota/ Wakil Walikota dilarang
menggunakan kewenangan program dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan
selaku satu Pasangan Calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6
bulan sebelum tanggal penetapan Pasangan Calon terpilih.
7. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) berlaku juga
untuk pejabat Gubernur atau pejabat Bupati Walikota.
8. Dalam hal gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota atau
Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan
ayat (3) Petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai Calon oleh KPU Provinsi
atau KPU kabupaten/Kota.
[2.10] PERMOHONAN
Berdasarkan uraian di atas, Para Teradu memohon kepada Majelis Sidang DKPP yang
memeriksa dan mengadili pengaduan a quo untuk memberikan Putusan sebagai berikut:
1. Menolak Pengaduan Pengadu untuk seluruhnya;
2. Merehabilitasi nama baik para Teradu.
Apabila Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berpendapat lain, mohon putusan yang
seadil-adilnya.
PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN PARA TERADU TERHADAP PENGADU II
[2.11] Menimbang bahwa Teradu I, Teradu II, Teradu III, TEradu IV, dan Teradu V telah
menyampaikan jawaban dan penjelasan pada tanggal 22 Mei 2017 yang pada pokoknya
menguraikan hal-hal sebagai berikut:
1. Bahwa Pengaduan Pengadu telah diadukan dalam Perkara Nomor : 80/I-P/L-
DKPP/2017, dan telah di jawab oleh kami pada tanggal 22 April 2017 lalu. Dengan
demikian menurut hemat kami aduan ini tidak perlu lagi disidangkan, namun apabila
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum berpendapat lain maka sudah
menjadi kewajiban kami untuk menjawab aduan tersebut;
2. Pengaduan Pengadu pada halaman 8 point (4) bahwa : Satu hari setelah KPU Provinsi
Papua menerima surat dan KPU Yapen menerima tembusan surat dengan masa bodoh
terhadap surat KPU RI sebagai mana point (3) diatas, KPU Kabupaten Kepulauan Yapen
mengeluarkan SK Nomor : 24/Kpts/KPU-Kab/030.434110/TAHUN 2017, Tentang
Pembatalan Sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen Tahun 2017 an
Paslon Tonny Tesar, S.Sos dan Frans Sanadi, B,Sc., S.Sos., MBA Suarat Keputusan ini
40
dihasilkan pada tanggal 21 Maret 2017 dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten Kepulauan
Yapen di Hotel Cemara Jakarta dengan dihadiri Ketua dan Anggota KPU Kabupaten
Kepulauan Yapen serta beberapa anggota KPU Provinsi Papua (Sesuai pengantar Pleno
Rekapitulasi Perolehan suara pada tanggal 27 Maret 2017 di Serui, note : ada record
statement-nya).
3. Sesuai point (2) diatas bahwa KPU Kabupaten Kepulauan Yapen bersikap masa bodoh
Surat KPU RI nomor 236/KPU/III/2017. Dapat kami jelaskan bahwa pada faktanya Surat
KPU RI tersebut di terima pada tanggal 22 Maret 2017 sekitar pukul 01.06 WIB (shubuh).
Bahwa sebagaimana surat KPU RI dengan nomor 236/KPU/III/2017 tersebut diterima
oleh KPU Kabupaten Kepulauan Yapen setelah pelaksanaan pleno Pembatalan Calon
Bupati dan Wakil Bupati tanggal 21 Maret 2017, namun berdasarkan surat KPU RI
tersebut, KPU Kabupaten Kepulauan Yapen berkesimpulan bahwa pengambilan
keputusan atas keputusan nomor 24/Kpts/KPU-Kab/030.434110/Tahun 2017, sudah
sesuai dengan tujuan surat KPU RI dimaksud. Sehingga mana mungkin KPU Kabupaten
Kepulauan Yapen bersikap masa bodoh terhadap surat yang sebenarnya menjadi bagian
yang di laksanakan KPU Kabupaten kepulauan Yapen. dengan demikian kami
berpendapat bahwa Pengadu hanya berandai-andai dalam mengajukan Pengaduan tanpa
melihat dan mengerti proses yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Yapen;
4. Terhadap point (3) diatas dapat di jelaskan bahawa, Surat Keputusan KPU Kabupaten
Kepulauan Yapen Nomor : 24/Kpts/KPU-Kab/030.434110/TAHUN 2017 di terbitkan atas
dasar beberapa hal sebagai berikut:
1. Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Kepulauan Yapen 35/K.PANWAS-
KAB.YP.YP/III/2017, Tanggal 13 Maret 2017 Perihal Penerusan Pelanggaran
Administrasi Pemilu yang di terima KPU Kabuapaten Kepulauan Yapen tanggal 13
Maret 2017;
2. Sesuai Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Kepulauan Yapen tersebut, KPU
Kepulauan Yapen melakukan Rapat Pleno Tertutup pada tanggal 13 Maret 2017 dan
memutuskan :
a. Penundaan Rapat Pleno Rekapitulasi, Penetapan dan Pengumuman Hasil
Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Kepulauan Yapen Tahun 2017 yang termuat dalam Berita Acara No.
20/BA/III/2017 Tanggal 13 Maret 2017;
b. KPU Kabupaten Kepulauan Yapen melakukan Klarifikasi ke Panwas Kabupaten
Kepulauan Yapen terhadap Rekomendasi Panwaslu tersebut yang termuat dalam
Berita Acara No. 21/BA/III/2017 Tanggal 13 Maret 2017. Bahwa terkait dengan
klarifikasi tersebut, Panwas Kabupaten Kepulauan Yapen telah menyerahkan
bukti-bukti pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor urut 1
kepada KPU Kabupaten Kepulauan Yapen, berupa :
Foto, kegiatan Pelantikan Pengurus KNPI, foto kegiatan Musrembang, pemilih
anak dibawah umur yang telah melakukan pencoblosan. Foto Formulir C6 yang
di pegang Para Kepala Kampung dan di bagikan ke warga pemilih yang tidak
terdaftar dalam DPT pada setiap TPS. Foto keterangn domisili yang sengaja di
terbitkan Kadis Dukcapil atas dasar perintah Tonny Tesar (pengakuannya suket
dmisili pada saat tertangkap mobilisasi masa) surat keterangan domisili
tersebut diterbitkan untuk penduduk yang tidak terdaftar dalam DPT (masa
yang di mobilisasi) agar dapat menggunakan hak pilih pada daerah yang akan
dilakukan PSU. Foto Perampasan Kotak Suara oleh saudara Tonny Tesar dari
tangan KPU dan PPD Distrik Yapen Barat
Rekaman video mobilisasi masa yang langsung dilakukan oleh aktor utamanya
Tonny Tesar (Calon Bupati Nomor Urut 1), video Peletakan Batu Pertama Tapal
BatasWilayah Daerah Otonomi Baru Yapen Barat Utara (Yabaru). Perlu
diketahui bahwa ini merupakan penipuan publik yang di lakukan Bupati
41
Kepulauan Yapen Tonny Tesar yang juga sebagai calon petahana, dimana
moratorium DOB belum di cabut sampai dengan saat ini.
Fotocopy surat keterangan domisili yang di terbitkan Kadis Dukcapil yang
sudah digunakan,
Perlu diketahui bahwa terhadap surat keterangan domisili KPU Kabupaten
Kepulauan Yapen telah mengeluarkan surat nomor 59 /KPU-
Kab/030.434110/III/2017 tanggal 08 Maret 2017 Perihal Pemberitahuan
Penggunaan Surat Keterangan Domisili dengan isi surat Bahwa pemilih yang
dapat menyalurkan hak pilihnya pada PSU adalah Pemilih yang tercatat pada
DPT, DPPh dan DPTb pada tanggal 15 Februari 2017;
Terkait dengan penjelasan diatas, maka tidak diperkenankan penggunaan Surat
Keterangan Domisili yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang untuk
dipergunakan oleh Pemilih yang menggunakan hak pilih pada Pemungutan
Suara Ulang (PSU) pada tanggal 10 Maret 2017 diluar Pemilih yang tercantum
dalam DPT, DPPh dan DPTb pada tanggal 15 Februari 2017, namun hal
tersebut diabaikan oleh Calon Petahana tersebut dengan memerintahkan Kadis
Dukcapil menerbitkan Surat Keterangan Domisili guna kepentingan PSU.
c. Selanjutnya terkait pelaksanaan pasal 193A ayat (2) jo. Pasal 193 ayat (3) Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 1 tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
Menjadi Undang-Undang, Ketentuan Pasal 193A ayat (2) berbunyi : ”Ketua
dan/atau Anggota KPU Kabupaten/Kota yang melanggar kewajiban sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 14, dipidana dengan Pidana Penjara paling singkat 12 (dua
belas) bulan dan paling lama 144 (seratus empat puluh empat) bulan dan denda
paling sedikit Rp. 12.000.000.- (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp.
144.000.000,- (seratus empat puluh empat juta rupiah)” yang termuat dalam
Rekomendasi Panwas tersebut;
d. Sebagaimana huruf c tersebut diatas KPU Kabupaten juga mempertimbangkan
Ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur,
Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Pasal 140 ayat (1) berbunyi : “KPU
Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota memeriksa dan memutuskan
pelanggaran administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (2) paling
lama 7 (tujuh) hari sejak rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu
Kabupaten/Kota diterima”
e. KPU Kabupaten Kepulauan Yapen melakukan Konsultasi ke KPU Provinsi Papua
pada tanggal 18 Maret 2017 guna membahas pelanggaran-pelanggaran yang
dilakukan oleh Pasangan Calon nomor urut 1, sebagaimana termuat dalam Berita
Acara No. 22/BA/III/2017 tanggal 18 Maret 2017 dan Tabel Laporan Dugaan
Pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 an. Tonny Tesar
sebagaimana Rekomendasi Panwas Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor :
35/K.PANWAS-KAB.YP.YP/III/2017 tanggal 13 Maret 2017 dimaksud;
f. Selanjutnya meminta Petunjuk tertulis kepada KPU RI. Bahwa pada tanggal 13
Maret 2017 KPU Kabupaten Kepulauan Yapen menyurati KPU RI melalui Surat
Nomor 60/KPU-Kab/030.434110/III/2017 tanggal 13 Maret 2017, Perihal Mohon
Petunjuk Pelaksanaan Rekomendasi Panwaslu dan di jawab oleh KPU RI
sebagaimana telah kami jelaskan pada point 3 diatas.
5. Pada dasarnya KPU Kabupaten Kepulauan Yapen telah bekerja semaksimal mungkin
dalam proses Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah Tahun 2017 lalu, namun Pasangan
Calonlah yang tidak bekerja efektif dan cenderung melanggar aturan main sehingga dalam
proses Pemilu dimaksud berbagai laporan yang masuk ke Panwas Kabupaten Kepulauan
42
Yapen menerbitkan Rekomendasi untuk Pelaksanaan PSU di beberapa TPS, yang
selanjutnya KPU Kabupaten Kepulauan Yapen menindaklanjuti Rekomendasi PSU
tersebut dengan harapan bahwa dalam Pelaksanaan PSU tersebut dapat memperbaiki
proses demokrasi yang salah, namun tenyata perlakuan Pasangan Calon malah lebih
brutal dan tanpa rasa malu terjun sendiri sebagai aktor utama merampas Dokumen
Kotak Suara, memobilisasi masa, melakukan kegiatan-kegiatan Pemerintahan di daerah
yang akan dilaksanakan PSU mempengaruhi publik pemilih dan menggunakan
kewenangan serta jabatannya memerintahkan para Kepala Dinas Kepala Distrik, dan
Kepala Desa untuk turun dan bermain dalam proses PSU tersebut.
6. Bahwa pelaksanaan Rapat Pleno Tertutup tanggal 21 Maret 2017 dalam rangka
pembahasan tindak lanjut Rekomendasi Panwas Nomor 35/K.PANWAS-
KAB.YP.YP/III/2017 tanggal 13 Maret 2017 dimaksud dimana sesuai tuduhan Pengadu
bahwa peserta rapat pleno juga dihadiri beberapa Anggota KPU Provinsi Papua. Terhadap
hal tersebut dapat dijelaskan bahwa sesuai mekanisme rapat pleno tertutup maka KPU
Kabupaten Kepulauan Yapen tidak mengundang dan menghadirkan siapapun selain
Ketua dan Anggota KPU Kabuapaten Kepulauan Yapen, hal tersebut dapat di buktikan
dengan Daftar Hadir Rapat Pleno dimaksud. Dengan demikian tuduhan pengadu tersebut
tidak jelas dan cenderung tidak benar sesuai fakta yang terjadi, sehingga kami meminta
kepada Majalis Hakim yang mulia untuk tidak lagi melanjutkan sidang ini terkait
kebohongan, penipuan, memutar balikan fakta, dan fitnah yang dilakukan Pengadu
dalam aduannya;
7. Bahwa terkait tindak lanjut rekomendasi Panwas yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten
Kepulauan Yapen merupakan bentuk penyelesaian pelanggaran administrasi pemilihan,
sebagaimana ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, Pasal 139 Ayat (3) yang
berbunyi ; “ KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota menyelesaikan pelanggaran
administrasi pemilihan berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu
Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya”.
8. Terkait legalitas Surat Keputusan KPU Kabupaten Kepulaua Yapen Nomor 24/Kpts/KPU-
Kab/030.434110/TAHUN 2017, pernah disengketakan Pasangan Calon Tonny Tesar dan
Frans Sanadi di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makasar dan telah ditolak melalui
surat pengembalian berkas gugatan dari Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makasar
dengan Nomor WA-TUN/423/PL.01/III/2017, tertanggal 24 Maret 2017, Perihal
Penjelasan.
9. Bahwa sebagaimana butir 8 (delapan) diatas, hal ini merupakan bentuk upaya hukum
yang telah dilakukan oleh pasangan calon yang merasa dirugikan atas Surat Keputusan
KPU Kabupaten Kepulauan Yapen dimaksud, namun upaya hukum tersebut tidak sesuai
dengan prosedur tahapan penyelesaian sengketa serta melebihi batas waktu,
sebagaimana ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, Pasal 143 Ayat (1) yang
berbunyi ; “Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan
sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142”; Dan Peraturan Badan Pengawas
Pemilu Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian
Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta
Walikota dan Wakil Walikota Pasal 9 Ayat (1) yang berbunyi : “ permohonan penyelesaian
sengketa pemilihan diajukan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari sejak obyek
sengketa dalam pemilihan diketahui atau sejak keputusan KPU Provinsi atau KPU
Kabupaten/Kota ditetapkan dan/diumumkan. Ayat (2) berbunyi : “ dalam hal
43
permohonan diajukan melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ,
Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota tidak menerima permohonan”.
10. Selanjutnya pada halaman 8 (delapan) poin 5 (lima) aduan Pengadu menyatakan bahwa
Tim Koalisi Pasangan Calon Tonny Tesar dan Frans Sanadi, sesuai ketentuan Pasal 135A
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, melakukan Pendaftaran pelanggaran
administrasi Pemilihan di Bawaslu Provinsi Papua dan Bawaslu RI pada tanggal 22 Maret
2017.
11. Terhadap poin 10 (sepuluh) di atas tidak jelas pelanggaran administrasi Pemilihan apa
yang di daftarkan, dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang apa, sebab ada
beberapa Undang-Undang yang bernomor 10 Tahun 2016 sehingga para Teradu
berpendapat bahwa Pengadu tidak serius dalam menyusun pengaduannya serta hanya
menerima informasi tampa melihat dan mencermati pasal apa yang disebutkan terkait
aduannya.
12. Selanjutnya pada halaman 8 (delapan) poin 6 (enam) aduan Pengadu menyatakan bahwa,
Bawaslu RI mengeluarkan Surat Nomor 0195/K.Bawaslu/PM 05.00/III/2017, Sifat
Segera, Perihal Penundaan Pelaksanaan SK 24/Kpts/KPU-Kab/030.434110/TAHUN 2017
tertanggal 22 Maret 2017 yang ditujukan Ketua KPU RI, yang isinya telah dijabarkan
dalam aduan Pengadu;
13. Bahwa surat Bawaslu RI dimaksud, pada pokoknya Bawaslu RI menindaklanjuti sebuah
informasi yang disampaikan oleh Anggota DPR RI atas nama Libert Kristo Ibo, S,Sos. S.H,
M.H. Hal ini bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, Pasal
134 ayat (2) yang berbunyi “ Laporan pelanggaran pemilihan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat disampaikan oleh : a. Pemilih; b. Pemantau Pemilihan; atau. c. Peserta
pemilihan. Ayat (3) yang berbunyi “laporan pelanggaran Pemilihan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis yang memuat paling sedikit ; a. nama
dan alamat pelapor; b. pihak pelapor; c. waktu dan tempat kejadian perkara; dan d.
Uraian kejadian”;
14. Selanjutnya pada halaman 9 (sembilan) point tujuh (7) aduan Pengadu bahwa Bawaslu
Provinsi Papua juga mengeluarkan Surat Nomor 005/K.BAWASLU-
PROV.PA/PM.06.01/III/2017 Sifat Segera Perihal Peninjauan Ulang, tertanggal 23 Maret
2017, yang ditujukan kepada Ketua Panwaslih Kabupaten Kepulauan Yapen, yang isinya
telah dijabarkan dalam aduan Pengadu;
15. Terhadap point 14 (empat belas) diatas dapat dijelaskan bahwa, pada tanggal 25 Maret
2017 sekitar pukul 20:00 WIT KPU Kabupaten Kepulauan Yapen menerima print out
Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor 005/K.BAWASLU-PROV.PA/
PM.06.01/III/2017, tertanggal 23 Maret 2017 Perihal, Peninjauan Ulang, rekomendasi
tersebut diterima dari tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 Tonny Tesar dan Frans Sanadi;
16. Bahwa, pada tanggal 26 Maret 2017 KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Melakukan Rapat
Koordinasi dengan Panwas Kabupaten Kepulauan Yapen terkait Rekomendasi Bawaslu
Provinsi Papua Nomor 005/K.BAWASLU-PROV.PA/PM.06.01/III/2017, tertanggal 23
Maret 2017 Perihal, Peninjauan Ulang. Bukti berita acara rapat koordinasi Nomor
25/BA/III/2017, dan Daftar Hadir Rapat;
17. Bahwa pada tanggal 30 Maret 2017 Panwas Kabupaten Kepulauan Yapen telah
menindaklanjuti Surat Nomor : 005/K.BAWASLU-PROV.PA/PM06.01/III/2017, melalui
Surat Nomorn : 057/K. Panwas-Kab.YP/III/2017 , Hal Peninjauan Ulang dengan hasil
peninjauan bahwa Panwas Kabupaten Kepulauan Yapen berpendapat terhadap kajian
laporan dengan Nomor 32/LP/PILKADA/III/2017 tertanggal 12 Maret 2017 dan Surat
Penerusan Nomor 35/K. Panwas-Kab.YP/III/2017 tertanggal 13 Maret 2017 telah
dilaksanakan sesuai mekanisme dan alur penanganan laporan berdasarkan ketentuan
perundang-undangan yang berlaku dan juga telah diputuskan dalam rapat pleno
44
komisioner Panwaslukada Kabupaten Kepulauan Yapen. Secara hukum sekalipun
terdapat Penafsiranhukum yang berbeda terhadap penerapan Pasal 71 Undang-Undang
Nomor 10 tahun 2016;
18. Terkait halaman 9 (sembilan) point 8 (delapan) pengaduan Pengadu tentang undangan
Kelanjutan Rapat Pleno RekapitulasiPengumuman Hasil Perhitungan Suara Tingkat
Kabupaten Nomor 63/KPU-Kab/040.434.110/III/2017 yang di keluarkan dan baru
didistribusikan hari Minggu tanggal 26 Maret 2017 malam hari dan terhadap Pasangan
Calon Nomor Urut 1 tidak diberikan undangan;
19. Terkait point 18 (delapan belas) diatas dapat di jelaskan bahwa, dalam rangka
Pelaksanaan rapat pleno tersebut kami tidak didukung tenaga staf administrasi
sekretariat KPU Kabupaten Kepulauan Yapen di karenakan interfensi Calon Nomor Urut 1
sebagai Petahana mengakibatkan Komisioner harus bekerja sendiri namun oleh loyalitas
yang tinggi dari beberapa Anggota Panitia Pemilihan Distrik Yapen Selatan dan Anggota
Panitia Pemilihan Distrik Yapen Timur untuk membantu kami dalam melaksanakan rapat
pleno tersebut. Selanjutnya perlu diketahui bahwa pada tanggal 26 Maret 2017 atau H-1
sebelum rapat Rapat Pleno Rekapitulasi, Penetapan dan Pengumuman Hasil Perhitungan
Suara Tingkat Kabupaten, Kantor KPU Kabupaten Kepulauan Yapen dibakar oleh 3 (tiga)
orang Pendukung Pasangan Calon Nomor urut 1 atas nama Tonny Tesar – Frans Sanadi,
dan sementara ini para pelaku tersebut sedang dalam penahanan dan
pemeriksaan/penyidikan oleh Polres Kepulauan Yapen. Berdasarkan bukti-bukti terkait
kebakaran tersebut diduga ada upaya kesengajaan yang dilakukan oleh Tim pendukung
Pasangan calon nomor urut 1 untuk menggagalkan Rapat Pleno rekapitulasi, penetapan
dan pengumuman hasil penghitungan suara pada tanggal 27 Maret 2017;
20. Bahwa pada tanggal 26 Maret 2017 KPU Kabupaten Kepulauan Yapen menerima surat
dari Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 270/526/SET, tertanggal 25
Maret 2017, Perihal Penundaan Pleno, surat tersebut mengacu pada rapat
FORKOMPIMDA Kabupaten Kepulauan Yapen yang dilaksanakan pada tanggal 25 Maret
2017, pukul 19:30 WIT, bertempat di rumah Jabatan Bupati, dihadiri oleh Bupati
Kabupaten Kepulauan Yapen (Tonny Tesar), dan Muspida serta perwakilan Muspida
daftar hadir rapat dimaksut yang pada pokoknya dimohon agar rapat pleno rekapitulasi
penghitungan suara dan penetapan calon bupati terpilih periode 2012-2017 untuk tidak
dilaksanakan, sambil menunggu petunjuk lebih lanjut sesuai dengan surat KPU-RI Nomor
: 236/KPU/III/2017, tanggal 20 Maret 2017;
21. Bahwa, terkait dengan point 20 (dua pulu) diatas, diduga bahwa hal tersebut merupakan
bentuk intervensi Pemerintah Daerah terhadap penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh
Bupati selaku Petahana dengan cara menggunakan kewenangan untuk melaksanakan
hal-hal yang menguntungkan kepentingannya dalam penyelenggaraan Pemilu;
22. Bahwa sesuai point 19 (sembilan belas), point 20 (dua pulu), dan 21 (dua pulu satu)
diatas yang mengakibatkan pendistribusian undangan Nomor 63/KPU-
Kab/040.434.110/III/2017, terdistribusi pada malam hari;
23. Terkait Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang oleh KPU Kabupaten Kepulauan Yapen tidak
diberikan Undangan dalam rangka rapat pleno tanggal 27 Maret 2017 dibenarkan dengan
alasan kami bahwa, sesuai Surat Keputusan KPU Kabuapaten Kepulauan Yapen Nomor :
24/Kpts/KPU-Kab/030.434110/TAHUN 2017, Tentang Pembatalan Sebagai Calon Bupati
dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen Tahun 2017 an Paslon Tonny Tesar, S.Sos dan Frans
Sanadi, B,Sc., S.Sos., MBA sehingga yang bersangkutan tidak diundang pada rapat pleno
tersebut, dapat dijelaskan bahwa yang bersangkutan bukan lagi peserta pemilu pada saat
SK tersebut di terbitkan sehinga calon yang bersangkutan tidak diundang;
24. Bahwa pada tanggal 28 Maret 2017 Pukul 05.37 WIT KPU Kabupaten Kepulauan Yapen
menerima tembusan Surat KPU RI Nomor 242/KPU/III/2017, tanggal 27 Maret 2017
Perihal Pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor :24/Kpts/KPU-
Kab/030.434110/Tahun 2017 dari bapak Nur Shaid via WA yang mana surat KPU RI
tersebut di terima sehari setelah Pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil
45
Penghitungan suara sehingga kami berpendapat bahwa surat tersebut terlambat
diberikan, selanjutnya bahwa Surat Keputusan KPU Kabuapten Kepulauan Yapen hanya
dapat di batalkan melalui lembaga peradilan;
25. Bahwa pada tanggal 28 Maret 2017, KPU Kabupaten Kepulauan Yapen menerima Surat
Panggilan Klarifikasi dari KPU Provinsi Papua Nomor : 104/F13/KPU-PROV.030/III/2017,
tertanggal 28 Maret 2017 guna penyampaian laporan pelaksanaan pleno rekapitulasi
perhitungan suara tingkat Kabupaten tanggal 27 Maret 2017, dan pada tanggal 30 Maret
2017 KPU Kabupaten Kepulauan Yapen baru dapat menghadiri panggilan klarifikasi
tersebut;
26. Bahwa sebagaimana surat KPU Provinsi Papua Nomor 109/F13/KPU-PROV.303/III/2017,
tertanggal 29 Maret 2017 Perihal; Pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Kepuluan
Yapen Nomor 24/Kpts/KPU-Kab/030.434110/TAHUN 2017, telah ditanggapi oleh KPU
Kabupaten Kepulauan Yapen dengan surat Nomor 65/KPU-Kab/030.434110/III/2017,
tanggal 31 Maret 2017 yang pada pokoknya Tidak Dapat Membatalkan Keputusan KPU
Nomor 24/Kpts/KPU-Kab/030.434110/Tahun 2017;
27. Bahwa terkait point 26 (dua pulu enam) diatas KPU Kabupaten Kepulauan Yapen
menolak untuk Pembatalan SK dimaksud karena proses pembatalan SK haruslah melaui
Lembaga Peradilan Administrasi Pemilu yang telah di tentukan dalam peraturan
Perundang-Undanga, dan bukan melalui surat-menyurat biasa lalu SK tersebut di
batalkan, jika harus dilakukan pembatalan melalui suarat-menyurat biasa maka tidak
perlu lagi lembaga peradilan administrasi Pemilu ada dan KPU lah yang langsung
mengadili serta menjadi peradilan administrasi Pemilu. Perlu di ketahui juga bahwa yang
bersangkutan telah melakukan upaya hukum ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
(PTTUN) Makasar namun upaya tersebut di tolak oleh PTTUN Makasar seperti yang telah
kami jelaskan pada point 8 (delapan) dan point 9 (sembilan) diatas dengan demikian Surat
Keputusan KPU dimaksud telah berkekuatan hukum tetap;
28. Bahwa ada surat Pernyataan Dukungan yang ditanda tangani oleh 4 (empat) saksi
pasangan calon masing-masing saksi pasangan nomor urut 2 ,3, 5, dan 6, tertanggal 27
Maret 2017, yang pada pokoknya bersepakat mendukung Keputusan KPU Kabupaten
Kepulauan Yapen Nomor 26/Kpts/KPU-Kab/030.434110/Tahun 2017 Tentang
Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati
dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen Tahun 2017, surat pernyataan terlampir;
29. Bahwa ada surat KPU RI nomor 257/KPU/IV/2017, Perihal Pembatalan Keputusan KPU
Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 24/Kpts/KPU-Kab/030.434110/Tahun 2017,
tertanggal 4 April 2017;
30. Bahwa memperhatikan surat KPU RI nomor 257/KPU/IV/2017, Hal ini merupakan
bentuk intervensi KPU RI terhadap penyelesaian pelanggaran administrasi pemilihan serta
membuat keputusan yang bukan menjadi kewenangannya dalam memutuskan perkara
pemilihan secara hukum. Sebagaimana fakta-fakta tahapan penyelesaian pelanggaran
yang telah di uraikan pada butir 1 (satu) sampai dengan butir 30 (tiga puluh);
31. Selanjutnya disampaikan beberapa hal terkait surat KPU RI nomor 264/KPU/IV/2017,
tanggal 4 April 2017 Perihal Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Sura Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen Provinsi Papua, yang tidak sesuai dengan
Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku ;
32. Bahwa surat KPU RI nomor 264/KPU/IV/2017, tanggal 4 April 2017 dimaksud pada point
31(tiga puluh satu) menjelaskan tentang koreksi yang dilakukan oleh Bawaslu RI melalui
surat nomor 0205/K.Bawaslu/PM.06.00/III/2017, tanggal 27 Maret 2017, perihal Koreksi
terhadap Tahapan Kajian Panwaslu Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor
32/LP/PILKADA/III/2017, dan telah membatalkan Rekomendasi Panwaslu Kabupaten
Kepulauan Yapen Nomor : 35/K.PANWAS-KAB.YP/III/2017 tanggal 13 Maret 2017 Perihal
Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilu. Selanjutnya KPU RI Menindaklanjuti Surat
Bawaslu tersebut dengan menerbitkan surat nomor 242/KPU/III/2017 tanggal 27 Maret
2017 yang pada intinya meminta KPU Provinsi Papua memerintahkan KPU Kabuapaten
46
Kepulauan Yapen Untuk Membatalkan Keputusan nomor 24/Kpts/KPU-
Kab/030.434110/Tahun 2017;
33. Bahwa pada tanggal 17 Maret 2017 Pasangan Calon Nomor Urut 1 an. Tonny Tesar dan
Frans Sanadi mengajukan Pengaduan/Laporan ke Bawaslu RI terkait Rekomendasi
Panwaslu Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor : 35/K.PANWAS-KAB.YP/III/2017 tanggal
13 Maret 2017;
34. Bahwa Surat Bawaslu RI Nomor 0205/K.Bawaslu/PM.06.00/III/2017 tanggal 27 Maret
2017, tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Bawaslu nomor 8 Tahun 2015
Pasal 9 ayat (1) yang berbunyi : Permohonan penyelesaian sengketa pemilihan diajukan
paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak objek sengketa dalam pemilihan diketahui atau
sejak Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota di Tetapkan dan/atau
diumumkan. Hal ini jika di sesuaikan dengan tanggal Rekomendasi Panwaslu Kabupaten
Kepulauan Yapen Nomor : 35/K.PANWAS-KAB.YP/III/2017 tanggal 13 Maret 2017 dan
tanggal Pengaduan/laporan 17 Maret 2017 maka telah melewati atau melampaui batas
pendaftaran permohonan sengketa sesuai pasal dimaksud (kadaluarsa);
35. Bahwa sesuai surat Bawaslu tersebut KPU RI menerbitkan suarat nomor
242/KPU/III/2017 tanggal 27 Maret 2017;
36. Bahwa sesuai surat KPU RI nomor 242/KPU/III/2017 tanggal 27 Maret 2017 KPU
Provinsi Papua telah menerbitkan surat Nomor 109/F13/KPU-PROV.030/III/2017,
tertanggal 29 Maret 2017, Perihal Pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan
Yapen Nomor 24/Kpts/KPU-Kab/030.434110/Tahun 2017;
37. Bahwa bedasarkan surat KPU RI nomor 242/KPU/III/2017 tanggal 27 Maret 2017 KPU
Provinsi Papua telah menerbitkan surat Nomor 109/F13/KPU-PROV.030/III/2017,
tertanggal 29 Maret 2017, Perihal Pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan
Yapen Nomor 24/Kpts/KPU-Kab/030.434110/Tahun 2017;
38. Bahwa mencermati point 33 (tiga puluh tiga) sampai dengan 37 (tiga puluh tujuh) diatas
KPU Kabupaten Kepulauan Yapen telah menjawab surat KPU Provinsi Papua tersebut
melalui Surat Nomor 65/KPU-Kab/030.434110/III/2017 tanggal 31 Maret 2017 perihal
Kronologis dan Tanggapan Surat KPU Provinsi Papua yang pada intinya tidak dapat
membatalkan Surat Keputusan Nomor 24/Kpts/KPU-Kab/030.434110/Tahun 2017,
disebapkan Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor : 35/K.PANWAS-
KAB.YP/III/2017 tanggal 13 Maret 2017 Perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi
Pemilu masih berlaku dan juga seluruh Proses surat-menyurat Bawaslu RI, KPU RI,
Bawaslu Provinsi Papua, dan KPU Provinsi Papua tidak sesuai dengan ketentuan
penanganan sengketa administrasi pemilu yang telah kami uraikan diatas;
39. Sesuai aduan Pengadu halaman 11 point 11 disebutkan bahwa Izak Hikoyabi
menyampaikan sudah ada surat dari Bawaslu Provinsi Papua untuk menunda pleno
tetapi karena jaringan sedang terganggu tidak bisa mengupload surat tersebut, sedangkan
pesan Ketua KPU RI di WA Group cahat KPU RI – KPU Provinsi Papua bahwa suarat
secara tertulis akan menyusul;
40. Terkait point 39 (tiga puluh sembilan) diatas penyataan Izak Hikoyabi bahwa sudah ada
surat dari Bawaslu Provinsi Papua untuk menunda pleno tetapi karena jaringan sedang
terganggu tidak bisa mengupload surat tersebut, hal tersebut tidak benar karena jaringan
pada saat itu cukup baik.
41. Terkait point 39 (tiga puluh sembilan) diatas dapat di jelaskan bahwa keterangan Saudara
Izak Hikoyabi hadir pada acara rapat pleno tanggal 27 Maret 2017 hanya menunjukan
pesan Ketua KPU RI di WA Group chat KPU RI – KPU Provinsi Papua bahwa surat secara
tertulis akan menyusul. Kami telah menyampikan hal tersebut kepada saksi pasangan
calon namun saksi pasangan calon dan masa pendukung yang hadir meminta bukti
tertulis surat KPU RI dimaksud dan tetap menghendaki agar rapat pleno tersebut
dilanjutkan.
42. Selanjutnya rapat pleno pada tanggal 27 Maret 2017 KPU Kabupaten Kepulauan Yapen
melaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi, Penetapan dan Pengumuman Hasil Perhitungan
47
Suara Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen
Tahun 2017, dalam rapat pleno tersebut telah terjadi kesepakatan agar Rapat Pleno
Rekapitulasi, Penetapan dan Pengumuman Hasil Perhitungan Suara Tingkat Kabupaten
dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen Tahun 2017 tetap
dilaksanakan oleh 3 (tiga) Komisioner KPU Kabupaten Kepulauan Yapen tanpa
ketidakhadiran Awal Rahmadi dan Max Paduli Komisioner KPU Kabupaten Kepulauan
Yapen, dengan memperhatikan :
1. Surat Ijin berobat oleh saudara Awal Rahmadi yang ditujukan kepada Ketua KPU
Kabupaten Kepulauan Yapen, tertanggal 22 Maret 2017;
2. Surat Pernyataan Awal Rahmadi, tertanggal 27 Maret 2017, yang ditanda tangani
bermeterai 6000 (enam ribu) pada pokoknya mempersilahkan dan menyetujui rapat
pleno tersebut dilaksanakan tanpa kehadiran yang bersangkutan karena tengah
melanjutkan pemeriksaan dan pengobatan medis serta alternatif di Yogyakarta;
3. Ketidakhadiran Max Paduli tanpa alasan yang jelas.
Selanjutnya Rapat Pleno tersebut dilanjutkan tanpa mengikut sertakan Pasangan
Calon Nomor Urut 1.
43. Bahwa pada aduan pengadu halaman 11 Point 12 disebutkan -Menindaklanjuti Surat
KPU RI Nomor 35/K.Panwas-Kab.YP/III/2017 sebagaimana point (11) diatas, dua hari
setelah itu KPU Provinsi Papua mengeluarkan Surat KPU Provinsi Papua 209 /F13/KPU-
PROV.030/III/2017;
44. Terkait point 43 diatas dapat dijelaskan bahwa tidak jelas surat KPU RI yang
dimaksudkan pengadu dengan nomor 35/K.Panwas-Kab.YP/III/2017, sehingga kami
berpendapat bahwa pengadu tidak serius dan cenderung mengada-ada dalam menyusun
gugatannya;
45. Bahwa di duga keterangan yang diberikan Izak Hikoyabi tersebut tidak benar dan hanya
untuk memperkuat gugatan yang mana menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 1.
Dengan demikian Izak Hikoyabi telah menujukan sikap tidak netral dan berpihak
terhadap pasangan calon tersebut, dan juga sikap perlawanan terhadap KPU. Hal ini
perlu mendapat pertimbangan Majelis Hakim Yang Mulia untuk memberikan sanksi
terhadap Izak Hikoyabi.
46. Selanjutnya pada halaman 12 pengaduan Pengadu disebutkan bahwa Sesuai konfirmasi
kami (Pengadu) dengan salah satu anggota KPU Provinsi Papua bahwa surat termaksud
sudah disiapkan sejak tanggal 29 Maret 2017, tetapi Adam Arisoy sebagai Ketua KPU
Provinsi Papua terus menghindar untuk menandatanganinya, sampai baru di
tandatangani kemarin 30 Maret 2017 dan di serahkan secara langsung dan diterima oleh
Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Yapen dalam pertemuan di Kantor KPU Provinsi Papua;
47. Terhadap point 46 diatas bahwa pengadu harus menyebutkan sipa nama anggota KPU
Provinsi Papua yang telah dikonfirmasi oleh pengadu dan memberikan informasi yang
justru melawan KPU Provinsi Papua dan juga terkesan keterangannya mengutungkan
Pasangan Calon Nomor Urut 1, sehingga kepada anggota yang bersangkutan perlu di
berikan sanksi oleh Majelis Hakim Yang Mulia;
48. Terhadap point 46 diatas dapat dijelaskan bahwa Ketua dan Anggota KPU Kepulauan
Yapen pada tanggal 29 Maret 2017 pagi baru berada di Kota Biak dan karena
keterlambatan pesawat sehingga baru bisa tiba di Kota Jayapura pada tanggal 30 Maret
2017 dan menghadiri pertemuan dengan KPU Provinsi Papua di siang harinya;
49. Untuk itu seluruh aduan Pengadu dapat di katakan mengada-ada dan tidak pada pokok
masalah pelanggaran etika sehingga Majelis Hakim Yang Mulia tidak perlu lagi
mempertimbangkan aduan Pengadu ini;
50. Bahwa diduga pada akhir masa jabatan Ketua dan Anggota KPU RI dan Ketua dan
Anggota Bawaslu RI telah menyalahgunakan kewenangan dengan mengeluarkan beberapa
surat untuk menganulir Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor :
35/K.PANWAS-KAB.YP/III/2017 tanggal 13 Maret 2017 Perihal Penerusan Pelanggaran
Administrasi Pemilu dan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor
48
24/Kpts/KPU-Kab/030.434110/Tahun 2017 tanggal 21 Maret 2017 Tentang Pembatalan
Sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017;
51. Perlu diketahui oleh Majelis Hakim Yang Mulia bahwa prosedur Pengambilan Keputusa
yang dilakukan KPU Provinsi Papua terhadap Pemberhentian sementara Ketua dan
Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Yapen melalui Surat Keputusan Nomor :
29/KPTS/KPU-PROV/030/IV/2017, tanggal 5 April 2017 tidak sesuai dengan ketentuan
Undang-Undang Nomor : 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu Pasal 28 ayat (3)
disebutkan bahwa “dalam hal rapat pleno DKPP memutuskan pemberhentian
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota yang bersangkutan diberhentikan
sementara sebagai anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota sampai dengan
diterbitkannya Keputusan Pemberhentian” Selanjutnya pada Pasal 29 ayat (1) di sebutkan
Bahwa “Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota diberhentikan sementara
karena:
a. Menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana yang diancam dengan pidana
penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
b. Menjadi terdakwa dalam tindak pidana Pemilu; atau
c. Memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3)”
52. Dengan demikian proses pemberhentian sementara Ketua dan Anggota KPU Kabupaten
Kepulauan Yapen atas dasar perintah KPU RI merupakan pengambil-
alihan/sabotase/perampasan kewenangan DKPP yang dilakukan KPU RI;
53. Hal tersebut perlu menjadi pertimbangan DKPP untuk mengaktifkan kembali Ketua dan
Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Yapen.
[2.12] PERMOHONAN
Berdasarkan uraian di atas, Para Teradu memohon kepada Majelis Sidang DKPP yang
memeriksa dan mengadili pengaduan a quo untuk memberikan Putusan sebagai berikut:
1. Menolak Pengaduan Pengadu untuk seluruhnya;
2. Mencabut/ Membatalkan Surat Keputusan Nomor 29/KPTS/KPU-PROV/030/IV/2017,
tanggal 5 April 2017 Tentang Pemberhentian Sementara Ketua dan Anggota KPU
Kabupaten Kepulauan Yapen;
3. Merehabilitasi nama baik Teradu I Moris C. Muabuai, Teradu II Awal Rahmadi, Teradu III
Max Paduli, Teradu IV Ruben DL. Arebo, dan Teradu V Septinus Ruwayari, Ketua dan
Anggota Komisi Pemilihan Umu Kabupaten Kepulauan Yapen;
Apabila Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berpendapat lain, mohon putusan yang
seadil-adilnya.
[2.13]Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Para Teradu mengajukan bukti-
bukti/keterangan yakni sebagai berikut:
KODE
NAMA BUKTI
BUKTI
T-1 Jawaban Teradu Pada Perkara Nomor : 80/I-P/L-DKPP/2017;
SK KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 24/Kpts/KPU-
Kab/030.434110/TAHUN 2017, tanggal 21 Maret 2017 Tentang Pembatalan
T-2
Sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen Tahun 2017 an
Paslon Tonny Tesar, S.Sos dan Frans Sanadi, B,Sc., S.Sos., MBA;
Surat KPU RI nomor 236/KPU/III/2017, tanggal 20 Maret 2017 Perihal
T-3
Tindak Lanjut Rekomendasi Panwas Kabupaten Kepulauan Yapen;
Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Kepulauan Yapen 35/K.PANWAS-
T-4 KAB.YP.YP/III/2017, tanggal 13 Maret 2017 Perihal Penerusan Pelanggaran
Administrasi Pemilu;
Berita Acara No 20/BA/III/2017 Tanggal 13 Maret 2017 Tentang Penundaan
Rapat Pleno Rekapitulasi, Penetapan dan Pengumuman Hasil Penghitungan
T-5
Suara Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Kepulauan Yapen Tahun 2017;
49
Berita Acara No. 21/BA/III/2017 Tanggal 13 Maret 2017 Tentang Klarifikasi
T-6
ke Panwas Kabupaten Kepulauan Yapen terhadap Rekomendasi Panwaslu;
Foto Perampasan Kotak Suara oleh saudara Tonny Tesar dari tangan KPU
dan PPD Distrik Yapen Barat, Rekaman video mobilisasi masa, video
Peletakan Batu Pertama Tapal Batas Wilayah Daerah Otonomi Baru Yapen
T-7 Barat Utara (Yabaru), Foto copy surat keterangan domisili yang di terbitkan
Kadis Dukcapil yang sudah digunakan, Foto P Kegiatan Pelantikan Pengurus
KNPI Distrik Yapen Barat, Rekama Suara Calon Nomor Urut 1 pada Kegiatan
Pelantikan Dimaksud;
Surat KPU Kabuapaten Kepulauan Yapen nomor 59 /KPU-
T-8 Kab/030.434110/III/2017, 08 Maret 2017 Perihal Pemberitahuan
Penggunaan Surat Keterangan Domisili;
Berita Acara No. 22/BA/III/2017 tanggal 18 Maret 2017 tentang Konsultasi
T-9 ke KPU Provinsi Papua membahas pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan
oleh Pasangan Calonnomor urut 1;
Tabel Laporan Dugaan Pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon
T-10
Nomor Urut 1 an. Tonny Tesar;
Surat KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 60/KPU-
T-11 Kab/030.434110/III/2017 tanggal 13 Maret 2017, Perihal Mohon Petunjuk
Pelaksanaan Rekomendasi Panwaslu;
Daftar Hadir Rapat Pleno Ketua dan Anggota KPU Kabuapaten Kepulauan
Yapen dalam rangka pembahasan tindak lanjut Rekomendasi Panwas Nomor
T-12
: 35/K.PANWAS-KAB.YP.YP/III/2017 tanggal 13 Maret 2017Tanggal 21 Maret
2017;
Surat Pengembalian Berkas Gugatan dari Pengadilan Tinggi Tata Usaha
T-13 Negara Makasar dengan Nomor WA-TUN/423/PL.01/III/2017, tertanggal
24 Maret 2017, Perihal Penjelasan;
Surat Bawaslu RI Nomor 0195/K.Bawaslu/PM 05.00/III/2017, Sifat
T-14 Segera, Perihal Penundaan Pelaksanaan SK 24/Kpts/KPU-
Kab/030.434110/TAHUN 2017, tanggal 22 Maret 2017;
Print out copyan Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor
T-15 005/K.BAWASLU-PROV.PA/PM.06.01/III/2017, tertanggal 23 Maret 2017
Perihal, Peninjauan Ulang, rekomendasi;
Berita Acara Nomor 25/BA/III/2017, tanggal 26 Maret 2017, Tentang
Rapat Koordinasi KPU Kabupaten Kepulauan Yapen dengan Panwas
T-16
Kabupaten Kepulauan Yapen terkait Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua
Nomor 005/K.BAWASLU-PROV.PA/PM.06.01/III/2017;
Daftar Hadir Rapat Rapat Koordinasi KPU Kabupaten Kepulauan Yapen
T-17
dengan Panwas Kabupaten Kepulauan Yapen tanggal 26 Maret 2017;
Surat Panwas Kabupaten Kepualauan Yapen Nomor : 057/K. Panwas-
T-18
Kab.YP/III/2017, tanggal 30 Maret 2017 Hal Peninjauan Ulang;
Kajian Laporan Panwas Kabuapaten Kepulauan Yapen dengan Nomor
T-19
32/LP/PILKADA/III/2017, tanggal 12 Maret 2017;
Bukti Foto Pembakaran Kantor KPU Kabuapaten Kepulauan Yapen Tanggal
T-20
26 Maret 2017;
Surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor
T-21 270/526/SET, tanggal 26 Maret 2017, tanggal 25 Maret 2017, Perihal
Penundaan Pleno;
T-22 daftar hadir rapat FORKOPIMDA Kabupaten Kepulauan Yapen;
Surat KPU RI Nomor 242/KPU/III/2017, tanggal 28 Maret 2017 Perihal
T-23 Pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor
:24/Kpts/KPU-Kab/030.434110/Tahun 2017;
50
Surat Panggilan Klarifikasi dari KPU Provinsi Papua Nomor : 104/F13/KPU-
T-24
PROV.030/III/2017,tanggal 28 Maret 2017;
Surat KPU Provinsi Papua Nomor 109/F13/KPU-PROV.303/III/2017, tanggal
T-25 29 Maret 2017 Perihal Pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Kepuluan
Yapen Nomor 24/Kpts/KPU-Kab/030.434110/TAHUN 2017
Surat KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 65/KPU-
Kab/030.434110/III/2017, tanggal 31 Maret 2017, Perihal Tangapan Surat
T-26
KPU Provinsi Papua surat KPU Provinsi Papua Nomor 109/F13/KPU-
PROV.303/III/2017;
Surat Pernyataan Dukungan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 ,3, 5, dan
T-27
6, tertanggal 27 Maret 2017;
Surat KPU RI Nomor 257/KPU/IV/2017, tanggal 4 April 2017, Perihal
T-28 Pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor
24/Kpts/KPU-Kab/030.434110/Tahun 2017;
Surat KPU RI nomor 264/KPU/IV/2017, tanggal 4 April 2017 Perihal
T-29 Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Sura Pemilihan Bupati dan
Wakil Bupatpi Kepulauan Yapen Provinsi Papua;
Surat Bawaslu RI melalui nomor 0205/K.Bawaslu/PM.06.00/III/2017,
T-30 tanggal 27 Maret 2017, perihal Koreksi terhadap Tahapan Kajian Panwaslu
Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 32/LP/PILKADA/III/2017;
Surat Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 29/KPTS/KPU-
T-31 PROV/030/IV/2017, tanggal 5 April 2017 tentang Pemberhentian Sementara
Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen;
[2.14] Menimbang bahwa Teradu VI, Teradu VII, dan Teradu VIII telah menyampaikan
jawaban dan penjelasan pada tanggal 22 Mei 2017 yang pada pokoknya menguraikan hal-hal
sebagai berikut:
1. Bahwa Bahwa Panwaslih mengeluarkan kajian laporan Nomor 32/LP/PILKADA/III/2017
tanggal 12 Maret 2017 dan surat penerusan pelanggaran administrasi pemilu nomor
35/K.Panwas-Kab.YP/111/2017 Tanggal 13 Maret 2017 (Bukti T-1) yang di tujukan
kepada KPU Kabupaten Kepulauan Yapen, merupakan tindak lanjut laporan
pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut l atas nama Tonny
tesar dan Frans Sanadi. Tindak lanjut laporan tersebut merupakan tugas dan
wewenang Panwaslu sebagaimana ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggara pemilihan umum Pasal 77 ayat (1) huruf
d yang berbunyi " menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Kabupaten/Kota
untuk ditindaklanjuti;
2. Surat KPU Kabupaten Kepulauan Yapen nomor 60/KPU-Kab/030.434110/III/2017
tertanggal 13 Maret 2017 ditujukan kepada KPU RI, bukan merupakan Tindak lanjut
dari Kajian rekomendasi Panwaslih tetapi merupakan koordinasi antara penyelenggara
pemilu yaitu KPU Kabupaten Kepulauan Yapen dengan KPU RI. Beda halnya antara
Tindaklanjut kajian rekomendasi Panwaslih dengan koordinasi antara KPU Kabupaten
dengan KPU RI. Apabila dimaknai bahwa KPU Kabupaten Kepulauan Yapen menindak
lanjuti kajian rekomendasi Panwas maka, pada saat KPU Kabupaten menerima kajian
rekomendasi Panwaslih, KPU langsung mengeluarkan suatu keputusan. Keputusan KPU
Kabupaten Kepulauan Yapen dikeluarkan setelah KPU Kabupaten melakukan koordinasi
dengan KPU RI;
3. Surat KPU RI nomor 236/KPU/111/2017tertanggal 20 Maret 2017, merupakan hasil
koordinasi antara KPU RI dengan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen;
4. Terkait surat menyurat antar KPU RI dengan KPU Provinsi Papua dan KPU Kabupaten
Kepulauan Yapen, serta pelaksanaan pleno tanggal 21 Maret 2017 di hotel Cemara
sebagaimana uraian pengadu pada poin 4 (empat), dapat disampaikan bahwa Panwaslu
Kabupaten Kepulauan Yapen tidak dapat mengintervensi tingkat koordinasi antara KPU
51
RI, KPU Provinsi Papua, dan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen, namun kami
berpendapat bahwa tindakan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen merupakan bentuk
konsistensi penyelenggara pemilu terhadap peraturan Perundang-Undangan Pemilu;
5. Ada kekeliruan dalam pengaduan Pengadu pada poin 5 (lima), yang mana Pangadu
menyampaikan bahwa sesuai Pasal 135A ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun
2016. Pengadu tidak menjelaskan bahwa Undang-Undang tersebut mengatur tentang
apa?, mengingat ada banyak Undang-Undang yang digunakan oleh Pemerintah Republik
Indonesia sehingga dalam penulisan Undang-Undang haruslah jelas.
Terkait dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur,
Bupati dan Walikota Pasal 135A ayat (2) berbunyi "Laporan tindak pidana Pemilihan
sebagaimana ayat (1) huruf d diteruskan kepada Kepolisan Negara Republik Indonesia
paling lama 1 x 24 jam (satu kali dua puluh empat) jam sejak diputuskan 1 oleh Bawaslu
Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, dan/atau Panwas Kecamatan". Hal ini dapat
disampaikan bahwa Tim koalisi pasangan calon Tony Tesar dan Frans Sanadi salah
menerapkan Pasal dalam pendaftaran pelanggaran kepada Bawaslu Provinsi Papua dan
Bawaslu RI pada tanggal 22 Maret 2017, Pasal yang digunakan adalah Pasal Pelanggaran
Pidana Pemilihan bukan Pasal Pelanggaran Administrasi Pemilihan;
6. Surat Bawaslu RI nomor 0195/K.Bawaslu/PM.05.00/111/2017tertanggal 22 Maret
2017, Para Teradu berpendapat bahwa surat tersebut bertentangan dengan Peraturan
Perundang-Undangan Pemilu, karena dalam isi surat tersebut Bawaslu RI hanya
menindaklanjuti informasi berupa foto dokumen surat keputusan KPU Kabupaten
Kepulauan Yapen nomor 24/Kpts/KPU-Kab/030.43410/Tahun 2017 yang disampaikan
oleh anggota DPR RI atas nama Libert Kristo Ibo, S.Sos.,SH.,MH yang pada intinya
meminta KPU RI agar memastikan keabsahan surat keputusan KPU Kabupaten
Kepulauan Yapen tersebut dan memerintahkan KPU RI agar memerintahkan KPU
Kabupaten kepulauan Yapen untuk menunda pelaksanaan surat keputusan dimaksud,
maka dengan demikian kami sampaikan bahwa :
a. Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen nomor 24/Kpts/KPU-
Kab/030.43410/Tahun 2017, merupakan suatu obyek yang harus di sengketakan
oleh Panwas Kabupaten Kepulauan Yapen, sebagaimana ketentuan Peraturan Badan
Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara
Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Pasal 2 ayat (2) berbunyi sengketa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) timbul karena adanya;
1) perbedaan penafsiran atau suatu ketidakjelasan tertentu mengenai suatu masalah
kegiatan dan/atau peristiwa yang berkaitan dengan pelaksanaan pemilihan
sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan Perundang-Undangan;
2) keadaan dimana terdapat pengakuan yang berbeda dan/atau penolakan
penghindaran antar peserta pemilihan dengan penyelenggara pemilihan;dan
3) Keputusan KPU Provinsi atau KeputusanKPUKabupaten/Kota.
b. KPU RI tidak memiliki kewenangan dalam memastikan keabsahan atas suatu
keputusan KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota ataupun membatalkan suatu
Keputusan KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota, Karena yang memiliki
kewenangan untuk memastikan keabsahan dan membatalkan suatu Keputusan KPU
Provinsi, KPU kabupaten/kota adalah Bawaslu Provinsi terkait Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur, dan Panwas Kabupaten/Kota terkait Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati, dan/atau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota, serta lembaga peradilan
tinggi, dengan terlebih dahulu dilakukan Musyawarah penyelesaian sengketa
Pemilihan oleh Bawaslu Provinsi atau Panwas kabupaten/kota dengan merujuk pada
tata cara penyelesaian sengketa sebagaimana ketentuan Peraturan Badan Pengawas
Pemilu Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara
PenyelesaianSengketa Pemilihan Gubernur don Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
52
7. Surat nomor 005/K.BAWASLU-PROV.PA/PM.06.01/III/2017 tertanggal 27 Maret 2017,
Perihal Peninjauan Ulang, ditujukan kepada ketua Panwaslih Kabupaten kepulauan
Yapen dengan kajian laporan nomor 11/LP/BAWASLU- PAPUA/PILKADA/III/2017 dan
nomor 12/LP/BAWASLU-PAPUA/PILKADA/III/2017. Kami berpendapat bahwa Bawaslu
Provinsi Papua telah salah mengeluarkan rekomendasi karena tidak diatur dalam
peraturan perundang-undangan pemilu bahwa sebuah lembaga pengawas pemilihan
tingkat provinsi dapat mengeluarkan sebuah rekomendasi kepada pengawas pemilihan
tingkat kabupaten/kota untuk melakukan peninjauan ulang atas rekomendasi yang
telah dikeluarkan oleh pengawas pemilihan pada tingkat dibawahnya; sebagaimana
ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 Tentang
Penyelenggara Pemilihan Umum Pasal 75 ayat (2) berbunyi 11 Dalam melaksanakan
tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bawaslu Provinsi dapat:
a. Memberikanrekomendasi kepada KPU untuk menonaktifkan sementara dan/atau
mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf f;dan
b. Memberikan rekomendasi kepada yang berwenang atas temuan dan laporan terhadap
tindakan yang mengandung unsur tindak pidana pemilu;
Atas surat Bawaslu Provinsi Papua tersebut maka, Panwaslu Kabupaten Kabupaten
Kepulauan Yapen menanggapi dengan surat nomor 057/K.Panwas-Kab.YP/III/2017 ,
yang pada intinya panwaslu berpendapat bahwa terhadap kajian pelanggaran dengan
Nomor 32/LP/PILKADA/III/2017dengan surat penerusan nomor 35/K.Panwas-
Kab.YP/111/2017 telah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme dan alur penanganan
laporan pelanggaran berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan Pemilu.
8. Terkait dengan pendistribusian undangan kepada pasangan calon dalam rangka
persiapan pelaksanaan rekapitulasi yang dilakukan terlambat merupakan hal teknis
antara komisioner KPU Kabupaten Kepulauan Yapen bersama staf seketariat KPU
Kabupaten Kepulauan Yapen;
9. Kami tidak mengetahui adanya surat Bawaslu Provinsi Papua nomor 006/K.BAWASLU-
PROV.PA/PM.06.01/III/2017;
10. Pleno kelanjutan rekapitulasi KPU Kabupaten Kepulauan Yapen tanggal 27 Maret 2017,
kami berpendapat bahwa hal tersebut bukan suatu tindakan memaksakan diri yang
dilakukan oleh KPU Kabupaten kepulauan Yapen namun merupakan tindak lanjut dari
rekomendasi Panwas 035/K.PANWAS-KAB.YP/III/2017, karena memperhatikan, dan
mengengingat,ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati, dan Walikota:
Pasal 139 Ayat (2) berbunyi " KPU Provinsi dan/atau KPU kabupaten/Kota wajib
menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/ atau Panwaslu Kabupaten/Kota
sebagaimana ketentuan dimaksud pada ayat (1);
Pasal 140 ayat (1) berbunyi “KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota memeriksa
dan memutuskan pelanggaran administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasl 139 ayat
(2) paling lama 7 (tujuh) hari sejak rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Ka
bupaten/Kota diterima;
11. Ada kekeliruan atas pengaduan Pengadu, pada poin 12 (dua belas), Pengadu salah
menempatkan nomor surat yang mana nomor tersebut adalah nomor surat Panwaslu
Kabupaten Kepulauan Yapen, sehingga kami berpendapat bahwa Pengadu tidak
memahami surat menyurat yang dilakukan oleh KPU RI dan KPU Kabupaten Kepulauan
Yapen;
12. Pernyataan Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Yapen, Moris C. Muabuay sebagaimana
dalam pengaduan Pengadu pada poin 13 (tiga belas), kami berpendapat bahwa
pernyataan tersebut sudah benar, karena seharusnya KPU RI memperhatikan tingkat
kerja antara penyelenggara pemilu sebagaimana ketentuan Undang-Undang nomor 10
Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Pasal 139 ayat (3)
berbunyi " KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota menyelesaikan pelanggaran
53
administrasi pemilihan berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu
Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya;
13. Bahwa Surat KPU Kabupaten Kepulauan Yapen nomor 65/KPU- Kab/
030.434.110/III/2017 tertanggal 31 Maret 2017, kami berpendapat bahwa tanggapan
surat tersebut merupakan hal yang wajar karena KPU Kabupaten Kepulauan Yapen perlu
menyampaikan tanggapannya kepada KPU RI selaku pimpinan atas sebab akibat yang
nantinya akan diterima apabila KPU Kabupaten Kepulauan Yapen tidak menindaklanjuti
rekomendasi panwaslu kabupaten kepulauan yapen;
14. Terkait surat KPU RI nomor 257/KPU/IV/2017 tertanggal 04 April 2017, kami
berpendapat bahwa KPU Provinsi Papua sudah melaksanakan perintah surat tersebut
sebagaimana dikeluarkannya keputusan KPU Provinsi Papua nomor 29/KPTS/KPU
PROV.030/IV/2017, dan Keputusan Nomor 30/KPTS/KPU PROV.030/IV/2017, serta
Keputusan Nomor 31/KPTS/KPU PROV.030/IV/2017;
15. Pada poin 16 (enam belas) yang diadukan oleh Pengadu terkait dengan keputusan KPU
Provinsi Papua nomor 31/KPTS/KPU PROV.030/IV/2017, kami berpendapat bahwa
surat KPU RI tersebut merupakan tindaklanjut surat KPU RI oleh KPU Provinsi Papua
sebagaimana dijelaskan oleh Pengadu dalam pengaduan pengadu pada poin 15 (lima
belas);
[2.15] Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Teradu VI, Teradu VII, dan Teradu VIII
mengajukan bukti-bukti/keterangan yakni sebagai berikut :
KODE
NAMA BUKTI
BUKTI
Surat Panwaslih Kabupaten Kepualauan Yapen Nomor 35/K.PANWAS-
T-1 KAB.YP/III/2017 Perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilu
tertanggal 13 Maret 2017;
Surat KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 60/KPU-
T-2 Kab/030.434110/III/2017 Perihal Mohon Petunjuk Pelaksanaan
Rekomendasi Panwaslih Tertanggal 13 Maret 2017;;
Surat KPU RI Nomor 236/KPU/III/2017 Perihal Tindak Lanjut Rekoemndasi
T-3
Panwas Kabupaten Kepulauan Yapen tertanggal 20 Maret 2017;
Surat Bawaslu RI Nomor 045/K.Bawaslu/PM05.00/III/2017 Perihal
T-4 Penundaan pelaksanaan SK 24/Kpts/KPU-Kab/030.434.10/III/TAHUN 2017
tertanggal 22 Maret 2017;
Surat Bawaslu RI Nomor 005/K.Bawaslu/PM05.00/III/2017 Perihal
T-5
Peninjauan Ulang tertanggal 23 Maret 2017;
Surat Panwaslih Kabupaten Kepualauan Yapen Nomor 057/K.PANWAS-
T-6
KAB.YP/III/2017 Perihal Hasil Peninjauan Ulang tertanggal 30 Maret 2017;
Surat KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 65/KPU-
T-7 Kab/030.434110/III/2017 Perihal Kronologis dan Tanggapan SUrat KPU
Provinsi Papua;
Surat KPU RI Nomor 257/KPU/IV/2017 Perihal Pembatalan Keputusan KPU
T-8 Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 24/Kpts/KPU-Kab/030.434110/TAHUN
2017 tertanggal 4 April 2017;
Surat Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 29/KPTS/KPU
T-9 PROV.030/IV/2017 Tentang Pemberhentian Sementara Anggota KPU
Kabupaten Kepulauan Yapen Provinsi Papua;
Surat Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 30/KPTS/KPU
PROV.030/IV/2017 Tentang Pengambilalihan Tugas, Wewenang, dan
T-10 Kewajiban KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Provinsi Papua dalam
Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan
Yapen tahun 2017;
54
Surat Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 31/KPTS/KPU
PROV.030/IV/2017 Tentang Pembatalan Keputusan KPU Kabupaten
T-11 Kepulauan Yapen Nomor 24/Kpts/KPU-Kab/030.434110/TAHUN 2017
Tentang pembatalan Sebagai CAlon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten
Kepulauan Yapen Tahun 2017;;
KETERANGAN PIHAK TERKAIT
Dalam sidang tanggal 22 Mei 2017 di Kantor Polda Provinsi Papua Majelis Sidang Tim
Pemeriksa Daerah memberikan kesempatan kepada Saksi dalam hal ini Adam Arisoi, Yosep
Musa Sombuk, dan Beatrix Wanane selaku Ketua dan Anggota KPU Provinsi Papua dan
Dulius Wanimbo selaku Tim Pemenangan Pasangan Calon Briyur Wenda dan Paulus Kogoya.
Keterangan Saksi tersebut sebagai berikut:
Adam Arisoi (Ketua KPU Provinsi Papua)
Pihak Terkait menyatakan bahwa dirinya diterima menjadi Anggota KPU Provinsi Papua
disaat regulasi Pemilu telah berubah,sehingga Pihak Terkait paham dan sangat mengerti
mengenai regulasi tersebut. Pada tanggal 29 Oktober 2016 Pihak Terkait membuat
pernyataan dan Pihak Terkait membacakan terbuka di depan ribuan orang di Talkote. Pihak
Terkait mempertanyakan saksi yang diajukan oleh Pengadu berbeda dengan yang diajukan
waktu sidang. Pihak Terkait membantah apa yang diadukan oleh Pengadu. Mengenai
keterlibatan Anggota KPU Provinsi Papua yaitu Izak Hikoyabi yang memberikan informasi.
Pihak terkait memakai contoh kasus KPU Kota Jayapura dimana salah satu anggota yang
memberikan informasi kepada para Calon diberhentikan. Dalam mengakses informasi dari
KPU provinsi Papua keluar, mereka membangun opini bahwa KPU Provinsi Papua tidak
pernah bekerja. Dan ini terbukti dimana semua akses surat masuk keluar difoto dan diakses
keluar ke tim sukses dan lain-lain. Pihak Terkait menyatakan bahwa Pengadu waktu menjadi
Anggota KPU Kabupaten Keerom dalam situasi regulasi belum berubah sehingga Pengadu
tidak paham mengenai bagaimana cara mengakses informasi keluar. Mengenai surat Nomor
242, waktu dibuat surat tersebut di meja Pihak Terkait. Begitu Pihak Terkait tanda tangan
maka akan diupload keluar oleh mereka. Oleh karena itu Pihak Terkait sengaja tidak tanda
taangan. Dan Pihak Terkait sudah memdapat konfirmasi dari KPU Kepulauan Yapen sudah
di Biak akan menuju Jayapura oleh karena itu surat tersebut Pihak Terkait amankan.
Mengenai persoalan Hotel Cemara Pihak Terkait mengatakan berada disana karena hotel
tersebut menjadi tempat KPU Provinsi Papua dalam membuat jawaban sidang KPU Tolikara
dan lain-lain. Mengenai Rekomendasi Panwaslih Kabupaten Kepulauan Yapen Pihak Terkait
menyarankan agar diklarifikasi dan dikaji ulang apakah memenuhi unsur atau tidak
sebelum KPU Kepulauan Yapen mengambil Keputusan. Pihak Terkait meminta kepada DKPP
pihak yang membocorkan rahasia dokumen Negara dalam lembaga dipertimbangkan.
Mengenai kakak Pihak Terkait yang menjadi Paslon Bupati Kepulauan Yapen. Pihak Terkait
membacakan Surat bermaterai di depan ribuan orang yang isinya adalah berdasarkan Pasal
9 huru I Peraturan bersama tentang Kode Etik yang menyatakan secara terbuka dalam rapat
apabila memiliki hubungan keluarga dengan calon peserta pemilu atau tim kampanye Pihak
Terkait meyatakan bahwa mempunyai hubungan keluarga dengan Calon Bupati Kepulauan
Yapen atas nama Abraham Arisoi. Bahwa sebagai Penyelenggara Pemilu Pihak Terkait akan
tetap menjunjung tinggi asas-asas penyelenggara Pemilu dengan mengedepankan sikap
integritas, profesionalisme dan akuntabel. Apabila Pihak Terkait di kemudian hari tidak
melaksanakan maka siap diberi sanksi. Pihak Terkait membuktikan pertama tentang
rekoemendasi Panwaslih KPU Kepulauan Yapen, Pihak terkait memberi petunjuk bahwa
rekomendasi Panwaslih harus dilaksanakan karena perintah UU 10 pasal 13 huruf q, Pihak
Terkait tanda tangan bukan atas nama Adam Arisoi tetapi atas nama KPU Provinsi Papua.
Mengenai surat yang lambat ditandatangani bukan niat lambat tetapi surat tersebut menjadi
permainan KPU Provinsi dengan tim-timnya diluar, itu belum melebihi 3x24 jam. Pihak
Terkait menjalankan semua tugas dengan menandatangani dan membatalkan SK 24 serta
memberhentikan sementara KPU Kepulauan Yapen.
55
Yosep Musa Sombuk (Anggota KPU Provinsi Papua)
Karena nama Pihak Terkait disebut maka Pihak Terkait akan memberikan klarifikasi. Pihak
Terkait mengikuti dari awal proses Pilkada di Kepulauan Yapen. Pihak Terkait selalu
menekankan kepada KPU Kepulauan Yapen untuk selalu mengikuti aturan. Pihak Terkait
mempertanyakan bagaimana Pengadu tahu kalau dirinya mengikuti Pleno Yapen di Jakarta.
Apakah Pengadu melihat sendiri. Pihak Terkait bukan bagian dari Pleno KPU Kepulauan
Yapen, dan tahu diri karena tahu aturan. Pihak Terkait sebagai atasan memberi masukan
bahwa mereka diancam pidana. Hal tersebut tidak main-main, dan hati-hati dengan
rekomendasi Panwaslih. Pihak Terkait menyatakan bahwa tidak pernah hadir di Pleno KPU
kepulauan Yapen di Jakarta hal ini bisa dibuktikan dengan daftar hadir. Pihak Terkait
menyatakan bahwa Paslon No urut 1 tersebut memang terbukti melakukan pelanggaran-
pelanggaran. Bahkan pengaduan-pengaduan di Gakkumdu tidak ditindaklanjuti karena
intervensi kekuasan. Ketika berhadapan anak buah masuk penjara atau menjalankan
Rekomendasi Panwas Pihak terkait memerintahkan untuk melaksanakan rekomendasi
Panwas.
Beatrix Wanane (Anggota KPU Provinsi Papua)
Pihak Terkait menyatakan sikap KPU Provinsi Papua pada pleno,kalau dikatakan Ketua KPU
Provinsi Papua tidak independen Pihak Terkait menolak pernyataan tersebut. Ketika KPU
Provinsi Papua rapat mengenai Pilkada di Yapen, Pihak Terkait menjadi lampu kuning untuk
memberikan arah Ketua KPU Papua. Pihak Terkait selalu mengingatkan agar Ketua tidak
berpendapat tentang Yapen. Sampai pada meminta keluar ketika ada pembahasan KPU
Kepulauan Yapen karena Ketua punya hubungan dengan Paslon di Yapen dan hal itu selalu
dipatuhi oleh Ketua KPU Provinsi Papua. Kalau ada surat dari KPU RI atau dari KPU
kepulauan Yapen dibawa dalam rapat pleno, Ketua KPU Provinsi hanya diminta untuk tanda
tangan. Menurut Pihak Terkait Ketua KPU Papua telah melaksanakan tugas dan tanggung
jawab. Pihak Terkait menyatakan bahwa Ketua harus menjaga sikap dan Pihak Terkait akan
menjadi lampu kuning. Mengenai pertemuan di Hotel Cemara menjadi tempat pertemuan
untuk beberapa kabupaten. Mengenai sikap KPU Kepualaun Yapen, Pihak Terkait
menyatakan baca, pahami dan ambil keputusan sesuai dengan keyakinan kalian. Sejak PSU
Kepulauan Yapen yang pertama dan kedua tidak pernah turun sendiri.
KETERANGAN SAKSI
Dalam sidang tanggal 22 Mei 2017 di Kantor Polda Provinsi Papua Majelis Majelis Sidang
Tim Pemeriksa Daerah memberikan kesempatan kepada Saksi dalam hal ini Uria Yikwa dan
Dulius Wanimbo selaku Tim Pemenangan Pasangan Calon Briyur Wenda dan Paulus Kogoya.
Keterangan Saksi tersebut sebagai berikut:
Joseph Pieter Liklikwatil (Tim Sukses Paslon No Urut 1 )
Saksi menyatakan bahwa menjalankan strategi pemenangan sesuai dengan aturan
Perundang-Undangan, ketika Teradu menyatakan seolah-olah PAslon saksi menghalalkan
segala cara. Ketika tahapan sejak pendaftaran sampai kampanye terjalin kerja sama yang
baik dengan Panwaslih Kabupaten Intan Jaya. Saksi juga ikut menjaga apabila terjadi
pelanggaran. Pada saat perta ada PSU di 4 TPS di Distrik Yapen Selatan saksi bingung apa
kesalahan Paslon No Urut 1. Pada saat itu yang diminta keterangan oleh Gakkumdu
dinyatakan bahwa ada pengerahan massa dari Mamberamo, padahal saksi sendiri bingung
mengenai hal tersebut. Kemudian terjadi lagi PSU lagi di distrik Yapen Barat.kemudian ada
penggelembungan suara di teluk Ampimoi. Saksi berusaha bagaimana agar suara itu kembali
ke yang sebenarnya. Pada Pleno tanggal 24 Februari 2017 menurut saksi ada
penggelembungan suara untuk Paslon No Urut 5. Tanggal 13 Maret 2017 dibuat rapat Pleno
tetapi tidak dibuka dan para Teradu hanya datang dan membacakan rekomendasi Panwas.
Tim Paslon Nomor Urut 1 tidak pernah dipanggil oleh Panwas. setelah itu Tim Paslon Nomor
Urut 1 meminta keadilan di Bawaslu Provinsi Papua. Saksi menjelasakan pada waktu itu
memang pakai kapal karena mereka adalahtim sukses untuk mengawasi karena banyak
maka menggunakan kapal dan ada bahan makanan yang dibawa bersama. Mengenai C6
saksi juga kaget dan tidak tahu. Setelah keluar SK 24 saksi menyatakan tidak paham. Pada
56
saat pleno Tim Paslon Nomor Urut 1 berusaha datang tetapi sudah tidak bisa mengikuti
karena sudah digugurkan. Situasi saat itu justru Tim Paslon Nomor Urut 1 yang kesulitan
bertemu dengan para Teradu untuk meminta penjelasan.
[2.] Untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di
persidangan cukup dimuat dalam berita acara persidangan, yang merupakan bagian tak
terpisahkan dari putusan ini.
