Arsip Putusan DKPP RI

PUTUSAN Nomor 177/DKPP-PKE-III/2014 DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA Yang memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir Pengaduan Nomor 396/I- P/L-DKPP/2014, yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 177/DKPP-PKE-III/2014, menjatuhkan putusan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang diajukan oleh: 1. IDENTITAS PENGADU DAN TERADU [1.1] PENGADU Nama : Wahyu Andika Putra Tempat/Tanggal Lahir : Mawan, 27 Juli 1981 Pekerjaan : Anggota Partai Demokrat Alamat : Jln. Kalimantan No. 17 Kedamir Hilir Kec. Patussibau Selatan Kabupaten. Kapuas Hulu, Kalimantan Barat Selanjutnya disebut sebagai -----------------------------------------------------------Pengadu; Terhadap: [1.2] TERADU 1. Nama : Sabni Pekerjaan : Ketua Panwaslu Kabupaten Kapuas Hulu Alamat : Jln. Kom Yos Sudarso, Kecamatan Putussibau Utara Selanjutnya disebut sebagai----------------------------------------------------------Teradu I; 2. Nama : H. Seno Hartono Pekerjaan : Anggota Panwaslu Kabupaten Kapuas Hulu Alamat : Jln. Kom Yos Sudarso, Kecamatan Putussibau Utara Selanjutnya disebut sebagai---------------------------------------------------------Teradu II; 3. Nama : Theodorus Lanting Pekerjaan : Anggota Panwaslu Kabupaten Kapuas Hulu Alamat : Jln. Kom Yos Sudarso, Kecamatan Putussibau Utara Selanjutnya disebut sebagai---------------------------------------------------------Teradu III; 1 [1.3] Membaca dan mempelajari pengaduan Pengadu; Memeriksa dan mendengar keterangan Pengadu; Memeriksa dan mendengar keterangan Para Teradu; Memeriksa dan mendengar keterangan pihak terkait; Memeriksa dan mempelajari dengan seksama semua dokumen dan segala bukti-bukti yang diajukan Pengadu dan para Teradu.

ALASAN-ALASAN DAN POKOK PENGADUAN PENGADU [2.1] Menimbang bahwa Pengadu pada tanggal 26 Mei 2014 telah mengajukan pengaduan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut DKPP) dengan Nomor 396/I-P/L-DKPP/2014 yang diregistrasi dengan Nomor Perkara 177/DKPP-PKE- III/2014, yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut: 1. Bahwa berdasarkan sertifikat rekapitulasi penghitungan perolehan suara setiap Kelurahan di tingkat Kecamatan hasil Pemilihan Umum Legislatif 9 April 2014 untuk Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 di Kecamatan Bika, Kabupaten Kapuas Hulu, Daerah Pemilihan Kapuas Hulu 2 diperoleh rincian jumlah perolehan suara Partai Politik dan suara Calon Partai Demokrat pada kolom 6 (enam) Desa Bika Hulu, sebagai berikut: No Nomor/Nama Partai dan Calon Partai Demokrat Perolehan Suara 7 Partai Demokrat 1 1 Iman Sabirin, S.Pd 18 2 Edduardus Hels Merry, SP 0 3 Muflihatun, A.Md 0 4 Wahyu Andika Putra, S.Sos.I 0 5 Rafael Leonardus Sampe, S.H 0 6 Getru Ida 2 7 Kamaruzaman, S.Sos 1 8 Maryati Sunut 0 9 Welly Munandar 0 10 Lasah Agustinus 19 11 Ida Mustika Weni 0 12 Buhari Muslim, S.HI 0 Jumlah 41 2. Bahwa perolehan suara calon atas nama Iman Sabirin, S.Pd sebanyak 18 (delapan belas) suara bukan merupakan perolehan suara yang saha karena perolehan suara tersebut didapat dengan memanipulasi/menggeser perolehan suara calon atas nama Edduardus 2  Hels Merry, SP dari TPS 1, TPS 2, dan TPS 3 Desa Bika Hulu, rincian jumlah perolehan suara partai politik dan suara calon Partai Demokrat di 3 (tiga) TPS tersebut; 3. Bahwa berdasarkan angka 1 dan 2 di atas, sangat nyata telah terjadi pencurian suara yang dilakukan oleh calon atas nama Iman Sabirin dan perbuatan ini telah dilaporkan ke Panwaslu Kabupaten Kapuas Hulu dengan Nomor 11/LP/Panwaslu/KKH/ Pileg/IV/2014. Ketua Panwaslu Kabupaten Kapuas Hulu telah memanggil Ketua PPK Bika Hulu, Ketua PPS Bika Hulu dan Ketua KPPS TPS 1 Bika Hulu melalui undangan, dan Panwaslu Kabupaten Kapuas Hulu telah menerbitkan kajian laporan pada tanggal 24 April 2014. Untuk pengaduan dimaksud, tanggal 25 April 2014, Panwaslu Kabupaten Kapuas Hulu mengeluarkan Pemberitahuan Tentang Status Laporan dengan Nomor Laporan 11/LP/Panwaslu/KKH/Pileg/IV/2014 dengan status laporan TIDAK DAPAT DITINDAKLANJUTI; 4. Bahwa tindakan Panwaslu Kabupaten Kapuas Hulu yang tidak dapat menindaklanjuti laporan Pengadu diduga kuat sebagai upaya untuk melindungi pelaku pelanggaran pidana Pemilu. Adanya dugaan yang kuat tersebut bila terbukti maka Ketua dan Anggota Panwaslu Kabupaten Kapuas Hulu dapat dihukum sesuai dengan ketentuan Pasal 320 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. [2.2] PETITUM PENGADU Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pengadu memohon kepada DKPP berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut: 1. Mengabulkan Pengaduan Pengadu untuk seluruhnya; 2. Menyatakan bahwa Para Teradu telah melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu; 3. Memohon agar Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia segera memproses Laporan Pengadu atau Putusan lain yang seadil-adilnya. [2.3] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, maka Pengadu mengajukan bukti- bukti sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi sertifikat rekapitulasi penghitungan perolehan suara dari setiap Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Kecamatan Bika, Kabupaten Kapuas Hulu, Daerah Pemilihan Kapuas Hulu 2; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Model C1 DPRD Kabupaten/Kota TPS 1 Desa Bika Hulu; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Model C1 DPRD Kabupaten/Kota TPS 2 Desa Bika Hulu; 4. Bukti P-4 : Fotokopi Model C1 DPRD Kabupaten/Kota TPS 3 Desa Bika Hulu; 5. Bukti P-5 : Fotokopi bukti laporan ke Panwaslu Kabupaten Kapuas Hulu dengan Nomor Laporan 11/LP/Panwaslu/KKH/Pileg/IV/2014; 6. Bukti P-6 : Fotokopi undangan klarifikasi yang ditujukan kepada Ketua PPK 3  Bika Hulu, Ketua PPS Bika Hulu dan Ketua KPPS Bika Hulu; 7 Bukti P-7 : Fotokopi kajian laporan Panwaslu Kabupaten Kapuas Hulu pada tanggal 24 April 2014; 8 Bukti P-8 : Fotokopi pemberitahuan tentang Status Laporan dengan Nomor Laporan 11/LP/Panwaslu/KKH/Pileg/IV/2014; 9 Bukti P-9 : Fotokopi rekaman video; PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU [2.4] Menimbang bahwa para Teradu secara bersama-sama telah menyampaikan jawaban dan penjelasan pada saat persidangan yang mana Para Teradu membantah seluruh pengaduan Pengadu dan menyatakan telah melaksanakan seluruh proses pendaftaran sesuai prosedur yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Jawaban para Teradu tersebut diuraikan demikian, 1. Bahwa benar Pengadu atas nama Wahyu Andika Putra menyampaikan laporan kepada Panwaslu Kabupaten Kapuas Hulu melalui laporan Nomor 11/LP/Panwaslu/KKH/Pileg/IV/2014 pada tanggal 19 April 2014 tentang dugaan penambahan suara yang dilakukan oleh PPK Kecamatan Bika. Laporan tersebut mengindikasikan terjadinya dugaan pelanggaran pada tanggal 13 April 2014 dan Pengadu melampirkan bukti-bukti foto C1 TPS 01 Desa Bika Hulu, fotokopi DA 1 Kecamatan Bika dan Video rekaman. Para Teradu telah memeriksa barang bukti dimaksud dan melakukan pengecekan terhadap C1 di TPS 01 Desa Bika Hulu yang dimiliki Teradu, dan didapatkan kesamaan dengan yang disampaikan oleh Pengadu; 2. Bahwa benar Para Teradu telah menyampaikan undangan klarifikasi kepada Ketua TPS 01 Desa Bika Hulu, Ketua PPS Bika Hulu dan Ketua PPK Kecamatan Bika melalui surat tertanggal 22 April 2014 untuk hadir pada tanggal 23 April 2014 pukul 13.00 WIB di Sekretariat Panwaslu Kabupaten Kapuas Hulu. Seluruh pihak tidak menghadiri undangan klarifikasi yang disampaikan oleh Panwaslu Kabupaten Kapuas Hulu karena berbagai alasan namun proses tersebut tetap sah sesuai peraturan perundang- undangan; 3. Bahwa pada tanggal 24 April 2014 Mohd. Ali Hasbi staf Sekretariat Panwaslu Kabupaten Kapuas Hulu (Anggota Sentra Gakkumdu) telah melakukan klarifikasi terhadap saksi Pengadu atas nama Eduardus Helm Merry, Sp) terkait laporan tersebut; 4. Bahwa Panwaslu Kabupaten Kapuas Hulu telah melakukan pengecekan untuk membandingkan data yang disampaikan oleh Pengadu dengan form C1 di TPS 01 Desa Bika Hulu, form D-1 Desa Bika Hulu dan DA-1 Kecamatan Bika yang dimiliki oleh Panwaslu Kabupaten Kapuas Hulu, ditemukan kesamaan antara kedua data tersebut; 5. Bahwa benar dari hasil perbaikan data dimaksud telah terjadi proses penambahan dan pengurangan perolehan suara a.n. Edduardus Held Mery yang sebelumnya berjumlah 18 suara di TPS 01, 02, dan 03 Desa Bika Hulu berubah menjadi nol (kosong), sedangkan 4  suara a.n. Imam Sabirin sebelumnya 2 (dua) suara berubah menjadi 20 (dua puluh) suara. Keduanya adalah Calon Anggota DPRD Kabupaten Kapuas Hulu dapil 2 dari Partai Demokrat; 6. Bahwa Panwaslu Kabupaten Kapuas Hulu menindaklanjuti dengan merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 140/Panwaslu/KKH/IV/2014, pokok rekomendasinya adalah KPU Kabupaten Kapuas Hulu untuk mengecek form C1 Plano doi TPS 01 Desa Bika Hulu Kecamatan Bika; 7. Bahwa KPU Kabupaten Kapuas Hulu telah menindaklanjuti rekomendasi Panwaslu Kabupaten Kapuas Hulu dengan melakukan perbaikan atas perolehan suara calon nomor urut 1 dan nomor urut 2 Partai Demokrat Dapil 2 Kapuas Hulu; 8. Bahwa benar berdasarkan keterangan Sdr. Wahyu Andika Putra mengetahui dugaan pelanggaran dimaksud pada tanggal 13 April 2014 saat pelaksanaan rekapitulasi di tingkat PPK Kecamatan Bika; [2.4.3] PETITUM TERADU Bahwa berdasarkan uraian di atas, Para Teradu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu untuk memutus pengaduan ini, sebagai berikut: 1. Menolak pengaduan Pengadu untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Teradu tidak terbukti melakukan Pelanggaran kode etik selaku Penyelenggara Pemilu; 3. Merehabilitasi nama baik Teradu, atau Putusan lain yang seadil-adilnya. [2.5] Menimbang bahwa untuk menguatkan jawabannya, maka Teradu mengajukan bukti- bukti sebagai berikut: 1. Bukti T-1 : Fotokopi kajian laporan Nomor 11/LP/Panwaslu/KKH/IV/2014; 2. Bukti T-2 : Fotokopi tanda terima laporan; 3. Bukti T-3 : Fotokopi Model DA1 DPRD Kabupaten/Kota; 4. Bukti T-4 : Fotokopi Model C1 DPRD Kabupaten/Kota; 5. Bukti T-5 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 156/UND/IV/2014 perihal Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten/Kota tertanggal 15 April 2014; 6. Bukti T-6 : Fotokopi surat Panwaslu Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 140/Panwaslu/KKH/IV/2014 perihal Rekomendasi tertanggal 19 April 2014; 7 Bukti T-7 : Fotokopi Hasil Pembahasan di GAKKUMDU tertanggal 22 April 2014; 8 Bukti T-8 : Fotokopi Surat Panwaslu Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 51/TM/Panwaslu/KKH/Pileg/IV/2014 perihal Undangan 5  Klarifikasi tertanggal 22 April 2014; 9 Bukti T-9 : Fotokopi Berita Acara tertanggal 24 April 2014; 10 Bukti T-10 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Tentang Status Laporan tertanggal 25 April 2014; KETERANGAN PIHAK TERKAIT 1. Bahwa pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten tahun 2014 di Kabupaten Kapuas Hulu berjalan aman dan lancar sesuai dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil; 2. Bahwa pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten tahun 2014 di TPS 1, 2 dan 3, Desa Bika Hulu, Kecamatan Bika, Kabupaten Kapuas Hulu berjalan aman dan lancar sesuai dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil; 3. Bahwa sesuai fakta yang ada, tidak terbukti adanya pemindahan perolehan suara dari Edduardus Hels Merry ke perolehan suara Iman Shabirin seperti yang sampaikan pihak Pengadu di TPS 1, 2 dan 3, Desa Bika Hulu, Kecamatan Bika, Kabupaten Kapuas Hulu; 4. Bahwa telah dilakukan koreksi pada model DA-1 DPRD Kab/Kota halaman 5 Kecamatan Bika pada kolom Desa Bika Hulu, dan juga koreksi terhadap model D-1 DPRD Kab/Kota halaman 6, Desa Bika Hulu, Kecamatan Bika.

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan pengaduan Pengadu adalah terkait dengan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Para Teradu; [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut sebagai DKPP) terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagaimana berikut: Kewenangan DKPP [3.3] Menimbang ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang kewenangan DKPP untuk menegakkan kode etik penyelenggara Pemilu yang berbunyi: Pasal 109 ayat (2) UU 15/2011 “DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota Pengawas Pemilu Lapangan dan anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri”. 6 Pasal 111 ayat (4) UU 15/2011 DKPP mempunyai wewenang untuk : a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan; b. Memanggil Pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; dan c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik. Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum: “ Penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP”. [3.4] Menimbang bahwa oleh karena pengaduan Pengadu adalah terkait pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus pengaduan a quo; Kedudukan Hukum [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (1) UU 15/2011 juncto Pasal 4 ayat (1) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, yang dapat mengajukan pengaduan dan/atau laporan dan/atau rekomendasi DPR: Pasal 112 ayat (1) UU 15/2011 “Pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas pengadu kepada DKPP”. Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh: a. Penyelenggara Pemilu; b. Peserta Pemilu; c. Tim kampanye; d. Masyarakat; dan/atau e. Pemilih [3.6] Menimbang bahwa Para Pengadu adalah pihak yang mengajukan pengaduan pelanggaran kode etik. Hal mana Pengadu adalah Peserta Pemilu (Vide; P-1), Para Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; [3.7] Menimbang bahwa karena DKPP berwenang untuk mengadili pengaduan a quo, Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan; 7

[4.1] Menimbang pengaduan Pengadu pada pokoknya mendalilkan bahwa para Teradu telah melakukan pelanggaran kode etik dengan memindahkan perolehan suara dari Edduardus Hels Merry ke perolehan suara Imam Shabirin sebanyak 18 suara di TPS 1, TPS 2 dan TPS 3 Desa Bika Hulu. Pada hari Minggu 13 April 2014 tiba-tiba perolehan suara Imam Shabirin bertambah sebanyak 18 Suara di TPS Desa Bika Hulu. Padahal dari data fromulir C.1 yang dipegang Pengadu, nama Imam Shabirin tidak mendapatkan suara di TPS Desa Bika Hulu. Pengadu melaporkan pertambahan suara ini kepada para Teradu dengan pengaduan Nomor 11/LP/Panwaslu/KKH/Pileg/IV/2014, tetapi para Teradu tidak dapat menindaklanjuti dengan alasan Ketua KPPS di TPS 01, TPS 02 dan TPS 03 Desa Bika Hulu dan Ketua PPS Desa Bika Hulu serta Ketua PPK Kecamatan Bika tidak bisa hadir sehingga tidak bisa ditindaklanjuti karena batas waktu telah habis; [4.2] Menimbang jawaban para Teradu membantah seluruh dalil Pengadu, dengan menyatakan bahwa para Teradu telah menerima laporan dari Wahyu Andika Putra melalui laporan Nomor 11/LP/Panwaslu/KKH/Pileg/IV/2014 pada tanggal 19 April 2014 tentang dugaan penambahan suara yang dilakukan oleh PPK Kecamatan Bika Hulu. Berdasarkan laporan Pengadu tersebut, para Teradu melakukan pengecekan terhadap formulir C1 di TPS 01 Desa Bika Hulu yang dimiliki para Teradu, dan diperoleh kesamaan dengan yang disampaikan oleh Pengadu sehingga para Teradu memberikan rekomendasi kepada KPU Kabupaten Kapuas Hulu untuk melakukan pencocokan data ke formulir C1. Berdasarkan rekomendasi tersebut, KPU Kabupaten Kapuas Hulu telah melaksanakan rekomendasi para Teradu. Para Teradu juga telah melakukan undangan klarifikasi kepada Ketua TPS 01 Desa Bika Hulu, Ketua PPS Bika Hulu dan Ketua PPK Kecamatan Bika melalui surat tertanggal 22 April 2014 untuk hadir pada tanggal 23 April 2014 pukul 13.00 WIB di Sekretariat Panwaslu Kabupaten Kapuas Hulu, tetapi seluruh pihak tidak menghadiri undangan klarifikasi yang disampaikan oleh para Teradu. Kemudian Panwaslu Kabupaten Kapuas Hulu melakukan rapat pleno pada tanggal 24 April 2014 dan pada tanggal 25 April 2014 para Teradu mengumumkan status laporan Pengadu Nomor 11/LP/Panwaslu/KKH/Pileg/IV/2014. [4.3] Dalam sidang pemeriksaan, para Teradu terbukti telah melaksanakan tugas dan kewenangannya dengan melakukan pencocokan data terhadap formulir C1 di TPS 01 Desa Bika Hulu dan menyampaikan undangan klarifikasi kepada Ketua TPS 01 Desa Bika Hulu, Ketua PPS Bika Hulu, dan Ketua PPK Kecamatan Bika, melalui surat tertanggal 22 April 2014 untuk hadir pada tanggal 23 April 2014 pukul 13.00 WIB di Sekretariat Panwaslu Kabupaten Kapuas Hulu. Kemudian para Teradu memberikan rekomendasi kepada KPU Kabupaten Kapuas Hulu untuk pencocokan data formulir C, dan KPU Kabupaten Kapuas Hulu telah melaksanakan rekomendasi para Teradu. Berdasarkan hasil pencocokan data tersebut, Para Teradu bersama KPU Kabupaten Kapuas Hulu tidak menemukan adanya pemindahan perolehan suara dari Edduardus Hels Merry ke perolehan suara Imam Shabirin 8 sebanyak 18 suara dari TPS 1, TPS 2 dan TPS 3 Desa Bika Hulu. Berdasarkan hal tersebut di atas, tindakan Para Teradu menurut DKPP merupakan suatu sikap bertanggungjawab dan profesional dalam menjaga integritas Pemilu. Untuk itu, dalil pokok aduan Pengadu tidak terbukti dan jawaban Para Teradu dapat diterima. [4.4] Menimbang terkait dalil Pengadu selebihnya, DKPP tidak perlu menanggapi dalam Putusan ini.

Berdasarkan penilaian atas fakta dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan Pengadu, memeriksa dan mendengar jawaban Teradu, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan Pengadu dan Teradu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa: [4.1] Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili pengaduan Pengadu; [4.2] Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; [4.3] Bahwa para Teradu tidak terbukti telah melakukan pelanggaran kode etik dalam kedudukan dan jabatannya sekarang; [4.4] Bahwa Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu perlu merehabilitasi nama baik para Teradu; Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas maka DKPP:

1. Menolak permohonan Pengadu untuk seluruhnya; 2. Merehabilitasi Teradu I atas nama Sabni, Teradu II atas nama H. Seno Hartono, dan Teradu III atas nama Theodorus Lanting selaku Ketua dan Anggota Panwaslu Kabupaten Kapuas Hulu; 3. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat untuk melaksanakan Putusan ini; dan 4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini. Demikian diputuskan dalam Rapat Pleno oleh 7 (tujuh) Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. selaku Ketua merangkap Anggota; Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H., Dr. Valina Singka Subekti, M.Si., Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th., Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si., Ir. Nelson Simanjuntak, S.H., dan Ida Budhiati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Anggota, pada hari Jum’at tanggal Tiga Puluh Satu bulan Oktober tahun Dua Ribu Empat Belas, dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari Senin Tanggal Dua Puluh Empat bulan November tahun Dua Ribu Empat Belas oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. selaku Ketua merangkap Anggota; Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H., Dr. 9  Valina Singka Subekti, M.Si., Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th., Ir. Nelson Simanjuntak, S.H., dan Ida Budhiati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Anggota, dihadiri oleh Pengadu dan/atau Kuasanya serta dihadiri oleh para Teradu dan /atau Kuasanya. KETUA Ttd Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. ANGGOTA Ttd Ttd Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H.,M.H. Dr. Valina Singka Subekti, M.Si. Ttd Ttd Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si. Ttd Ttd Ir. Nelson Simanjuntak, S.H. Ida Budhiati, S.H., M.H. Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya. SEKRETARIS PERSIDANGAN Dr. Osbin Samosir, M.Si 10