III. DUDUK PERKARA
ALASAN-ALASAN DAN POKOK PENGADUAN PENGADU
[2.1] Menimbang bahwa Pengadu pada tanggal 8 Maret 2019 telah mengajukan
pengaduan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut
DKPP) dengan pokok-pokok aduan sebagai berikut:
1. Bahwa Tahapan Pembentukan Badan Penyelenggara yang termasuk di dalamnya
PPK dan PPS yang menjadi salah satu bagian penting dalam Tahapan Pemilu
Tahun 2019 sesuai dengan Ketentuan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017
Lampiran Nomor 6 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan
Pemilihan Umum Tahun 2019, untuk itu dalam melaksanakan Tahapan
Pembentukan PPK dan PPS oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota harus sesuai dengan
Tahapan, Jadwal, dan Persyaratan yang diatur dalam ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa pada bulan Januari sampai Maret 2018 Pengadu mengikuti seleksi Calon
Anggota PPK Pemilu Tahun 2019 yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten
Minahasa dengan mekanisme Seleksi Terbuka sesuai dengan ketentuan pada
Keputusan KPU Nomor 31/PP.05-KPT/03/I/2018 Tentang Petunjuk Teknis
Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan
Umum, BAB I huruf C angka 1 huruf a. Seleksi Terbuka, atau huruf b
Pengangkatan Kembali; (Bukti P-1)
3. Bahwa sekalipun KPU Kabupaten Minahasa menyelenggarakan Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Tahun 2018 (Pilkada Kabupaten
Minahasa Tahun 2018), namun dalam Proses Pembentukan PPK Pemilu Tahun
2019 pada bulan Januari sampai Maret 2108, KPU Kabupaten Minahasa
31922450, Fax. (021) 3192245,
melaksanakannya dengan mekanisme Seleksi Terbuka yang salah satu
Tahapannya adalah Seleksi Wawancara, bukan dengan Proses Pengangkatan
Kembali dengan Tahapan Evaluasi terhadap anggota PPK Pilkada Kabupaten
Minahasa 2018, terbukti dengan dikeluarkannya Pengumuman Nomor:
005/PP.01.02/PU/Kab-7102/K1/I/2018 Tentang: Pendaftaran Calon Anggota
Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Untuk
Pemilihan Umum Tahun 2018 (Bukti P-2) dan Pengumuman Nomor: 19/PP.01.2-
PU/Kab-7102/II/2018 Tentang: Pengumuman Tes Seleksi Wawancara Calon
Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Dalam Penyelenggaraan Pemilihan
Umum (Bukti P-3)yang ditanda tangani oleh Meidy Yafeth Tinangon selaku Ketua
KPU Kabupaten Minahasa periode tahun 2013-2018 yang saat ini menjabat
Anggota KPU Provinsi Sulawesi Utara/Ketua Divisi Hukum, untuk itu walaupun
Pengadu bukan Anggota PPK Pilkada Kabupaten Minahasa 2018 namun dapat
mengikuti Proses Seleksi Pembentukan PPK Pemilu Tahun 2019 karena
dilaksanakan dengan Mekanisme Seleksi Terbuka yang salah satu Tahapan
nya adalah Seleksi Wawancara;
4. Bahwa pada hasil Tahapan Seleksi Wawancara yang dilaksanakan pada tanggal
1 Maret 2018 Pengadu menempati peringkat ke 5 (lima) dari 6 (enam) calon
anggota PPK Pemilu 2019 untuk Kecamatan Sonder sesuai dengan
Pengumuman Nomor: 21/PP.05.1.PU/Kab-7102/III/2018 Tentang: Calon
Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Terpilih Dalam Pemilihan Umum Tahun
2019, Mengumumkan Calon Anggota PPK Terpilih (Nomor Urut 1 s.d 3) dan
Peringkat Keseluruhan Peserta Seleksi Wawancara (Bukti P-4). Bahwa pasca
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XVI/2018, KPU mengeluarkan:
a. Surat Edaran Nomor: 1373/PP.05-SD/01/KPU/XI/2018 Tentang Proses
Penambahan Jumlah Anggota PPK Pada Pemilu Tahun 2019 Pasca Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor: 31/PUU-XVI/2018 ( Bukti P-5 )pada tanggal 5
November 2018; dan
b. Peraturan KPU Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan
KPU Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia
Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok
Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum yang
diundangkan pada tanggal 9 November 2018 (Bukti P-6)
Sebagai pedoman bagi KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam rangka melaksanakan
Proses Penambahan Jumlah Anggota PPK Penyelenggaraan Pemilihan Umum
Tahun 2019 yang semula 3 (tiga) orang menjadi 5 (lima) orang di setiap
Kecamatan;
5. Bahwa syarat Utama bagi Calon Anggota PPK Tambahan sesuai dengan
ketentuan Peraturan KPU Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas
Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2018 diatur dalam ketentuan:
a. Pasal 79 A ayat 1, Calon Anggota PPK yang masuk dalam 3 (tiga) peringkat
bawah hasil Seleksi Wawancara sebelum berlakunya Peraturan Komisi ini
dinyatakan tetap berlaku dan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan harus di
verifikasi sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Komisi ini, atau
b. Pasal 79 B huruf a angka 1, 2 (dua) orang Anggota PPK Penyelenggara
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/
atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2018 yang tidak terpilih pada
tahapan evaluasi anggota PPK untuk Penyelenggara Pemilu 2019.
Sama halnya dengan ketentuan Persyaratan yang terdapat pada Surat Edaran
KPU Nomor: 1373/PP.05-SD/01/KPU/XI/2018 (Bukti P-5);
31922450, Fax. (021) 3192245,
6. Bahwa karena Pengadu merasa memiliki Hak Konstitusional dan Kesempatan
menjadi Anggota PPK Tambahan Dalam Penyelenggaraan Pemilu 2019(Bukti P-4)
yang sesuai dengan ketentuan persyaratan yang terdapat pada Pasal 79 A ayat 1
Peraturan KPU Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU
Nomor 3 Tahun 2018, yaitu Calon Anggota PPK Pemilu yang masuk 3 (tiga)
peringkat bawah hasil seleksi wawancara Pengadu melihat dan memperhatikan
Pengumuman KPU Kabupaten Minahasaa Nomor: 42/SDM.02.1-PU/7102 /KPU-
Kab/XI/2018 Tentang Penetapan Nama Nama Calon Anggota PPK Yang
Memenuhi Syarat Dalam Proses Penambahan Calon Anggota PPK (Bukti P-7)
yang dipublikasikan melalui akun facebook dan website KPU Kabupaten
Minahasa, namun Nama Pengadu dan Nama Nama Calon Anggota PPK Pemilu
Tahun 2019 yang masuk 3 (tiga) peringkat bawah hasil Seleksi Wawancara
(Bukti P-4), namun bukan Anggota dan Calon Anggota PPK Pilkada Kabupaten
Minahasa Tahun 2018, tidak tercantum dalam Pengumuman tersebut;
7. Bahwa setelah Pengadu membandingkan nama-nama calon PPK Tambahan yang
dinyatakan Memenuhi Syarat pada Pengumuman Nomor: 42/SDM.02.1-
PU/7102/KPU-Kab/XI/2018 (Bukti P-7) dengan nama-nama Hasil Tes Tertulis
PPK Pilkada Kabupaten Minahasa Tahun 2018 pada Pengumuman Nomor:
281/KPU-Kab-023.436239/X/2017 (Bukti P-8) dan nama-nama Calon Anggota
PPK Pilkada Kabupaten Minahasa Tahun 2018 Terpilih pada Pengumuman
Nomor 288/KPU-Kab-023.436239/X/2017 (Bukti P-9) dapat diambil beberapa
kesimpulan bahwa:
a. Nama-Nama yang dinyatakan Memenuhi Syarat Sebagai Calon Anggota PPK
Tambahan, padaPengumuman Nomor 42/SDM.02.1-PU/7102/KPU-
Kab/XI/2018 (Bukti P-7) tersebut adalah Anggota PPK dan Calon Anggota
PPK Pilkada Kabupaten Minahasa Tahun 2018 (Bukti P-8, P-9) yang tidak
menjadi Anggota PPK Pemilu Tahun 2019 (Bukti P-4)
b. Persyaratan yang diterapkan oleh KPU Kabupaten Minahasa tehadap Calon
PPK Tambahan dalam Proses Penambahan Jumlah anggota PPK Pemilu
2019 adalah yang terdapat pada ketentuan Pasal 79 B huruf a angka 1, dan
angka 2 PKPU Nomor 36 Tahun2018,yang pada intinya adalah: 2 (dua)
orang Anggota PPK Pilkada 2018 yang tidak terpilih menjadi PPK Pemilu
2019 pada Tahapan Evaluasi, ditambah dengan 5 (lima) calon anggota PPK
Pilkada 2018 peringkat 6 (enam) sampai 10 (sepuluh)
8. Bahwa penerapan persyaratan yang sesuai dengan ketentuan pada Pasal 79 B
huruf a angka 1, dan angka 2 Peraturan KPU Nomor 36 Tahun 2018 tentang
Perubahan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2018, oleh KPU Kabupaten Minahasa
bagi calon Anggota PPK Tambahan tidak dapat dibenarkan, karena:
a. Walaupun adanya ketentuan dimana kondisi KPU/KIP Kabupaten/Kota
yang menyelenggarakan Pilkada 2018 dan yang tidak menyelenggarakan
Pilkada 2018 pada ketentuan Surat Edaran KPU Nomor: 1373/PP.05-
SD/01/KPU/XI/2018 (Bukti P-5),namun “Kondisi” tersebut bukanlah
merupakan syarat utamayang harus dipenuhi bagi Calon Anggota PPK
Tambahan, karena syarat yang utama bagi para Calon Anggota PPK
Tambahan adalah yang termasuk 3 (tiga) peringkat bawah hasil seleksi
Wawancara, atau 2 (dua) orang Anggota PPK Pilkada 2018 yang tidak terpilih
pada Tahapan Evaluasi PPK Pemilu 2019;
b. Meskipun KPU Kabupaten Minahasa termasuk dalam KPU/KIP
Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilihan Bupati Dan Wakil
Bupati Kabupaten Minahasa Tahun 2018, namun pada kenyataannya
Mekanisme dalam Proses Pembentukan PPK Pemilu Tahun 2019 pada bulan
31922450, Fax. (021) 3192245,
Januari sampai Maret 2018 dilaksanakan dengan Seleksi Terbuka yang
dengan salah satu Tahapannya adalah Seleksi Wawancara (Bukti P-2 , P-3),
bukan dengan Tahapan Evaluasi terhadap Anggota PPK Pilkada Kabupaten
Minahasa Tahun 2018 dengan sistem pengisian kuisoner;
9. Bahwa pelanggaran tersebut menjadikan beberapa Anggota dan Calon Anggota
PPK Pilkada Kabupaten Minahasa Tahun 2018 yang dicalonkan sebagai Anggota
PPK Pemilu 2019 Tambahan dan Terpilih sebagai Anggota PPK Pemilu 2019
Tambahan, Legalitasnya saat ini jelas Cacat Hukum, karena tidak termasuk
dalam3 (tiga) peringkat bawah hasil Seleksi Wawancara (Bukti P-4) dalam proses
pembentukan PPK Pemilu 2019 yang dilaksanakan pada tanggal 1 Maret
2018(Bukti P-3), dan juga tidak termasuk dalam2 (dua) orang Anggota PPK
Pilkada Tahun 2018 yang tidak terpilih pada Tahapan Evaluasi, karena memang
KPU Kabupaten Minahasa tidak melaksanakan Tahapan Evaluasi terhadap
Anggota PPK Pilkada Kabupaten Minahasa Tahun 2018 dalam Proses
Pembentukan PPK Pemilu 2019 di bulan Januari sampai Maret 2018. Kedua
Persyaratan tersebut terdapat pada Ketentuan Pasal 79A ayat 1, dan Pasal 79B
huruf a angka 1 Peraturan KPU Nomor 36 Tahun 2018, Nama Nama tersebut
adalah:
1) Suharto Supit, Kecamatan Tombariri
2) Vidi F Kapoh, Kecamatan Tombariri Timur
3) Olivia M Pontoh, Kecamatan Tombariri Timur
4) Yunus Senaen, Kecamatan Mandolang
5) Landi Wohon, Kecamatan Tombulu
6) Adri Kindangen, Kecamatan Tombulu
7) Daniel Korang, Kecamatan Pineleng
8) Yudi C. R. Rempas, Kecamatan Pineleng
9) Regen F Malonda, Kecamatan Tondano Barat
10) Maikel Rau, Kecamatan Tondano Barat
11) Jerry L Sangari, Kecamatan Tondano Timur
12) Lingkan Kerap, Kecamatan Tondano Timur
13) Gerry C. T. Mowilos, Kecamatan Tondano Utara
14) Jouber Supit, Kecamatan Tondano Selatan
15) Maxi Pasulatan, Kecamatan Tondano Selatan
16) Micky M Kaloh, Kecamatan Remboken
17) Deiby M Sambul, Kecamatan Eris
18) James Manaroinsong, Kecamatan Kakas Barat
19) Inggrit E Limpele, Kecamatan Lembean Timur
20) Jeane G Massie, Kecamatan Langowan Timur
21) Linda S. E. Pontoh, Kecamatan Langowan Barat
22) Jorry R Makalaw, Kecamatan Langowan Barat
23) Meike S Katuhe, Kecamatan Langowan Utara
24) Meydie Sambuaga, Kecamatan Langowan Utara
25) Argina S Bolung, Kecamatan Tompaso
26) Nevy Manorek, Kecamatan Tompaso Barat
27) Stevy J. P. Saleh, Kecamatan Kawangkoan
28) Jimmy Ravis, Kecamatan Kawangkoan
29) Meilin L. Y. Regar, Kecamatan Kawangkoan Utara
30) Audi. S Rakian, Kecamatan Kawangkoan Utara
31) Jeffry Oroh, Kecamatan Sonder
32) Glen A Keintjem, Kecamatan Sonder
31922450, Fax. (021) 3192245,
Nama-Nama tersebut di atas sesuai dengan Pengumuman KPU Kabupaten
Minahasa Nomor: 46/SDM.02.1-PU /7102/ KPU-Kab/XI/2018 Tentang Anggota
Panitia Pemilihan Kecamatan Terpilih Pemilihan Umum Tahun 2019 (Bukti P-10)
Pengumuman tersebut tidak dipublikasikan melalui akun Facebook dan Website
KPU Kabupaten Minahasa;
10. Bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut dapat dipastikan KPU Kabupaten
Minahasa telah melanggar Pasal 79 A ayat 1 dan Pasal 79 B huruf a angka 1
Peraturan KPU Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU
Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan
Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara
Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum,yang merupakan
ketentuan Persyaratan Utama bagi Calon Anggota PPK Tambahan Dalam
Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019;
11. Bahwa dengan tidak terpenuhinya satupun syarat dari dua syarat yang
ditentukan dalam Pasal 79A ayat 1 dan Pasal 79B huruf a angka 1 Peraturan
KPU Nomor 36 Tahun 2018, bagi para calon Anggota PPK Pemilu 2019
Tambahan hal tersebut memperlihatkan dengan jelas bahwa KPU Kabupaten
Minahasa dengan sadar dan sengaja telah menerapkan Peraturan dan
Persyaratan yang dibuat sendiri bagi para Calon Anggota PPK Tambahan. Bahwa
tindakan KPU Kabupaten Minahasa yang dengan sadar dan sengaja menerapkan
Peraturan dan Persyaratan yang dibuat sendiri bagi para calon Anggota PPK
Tambahan, juga terbukti dengan hanya ada 2 (dua) orang yang dinyatakan
Memenuhi Syarat sebagai calon Anggota PPK Tambahan pada Pengumuman
Nomor: 45/SDM.02.1-PU/7102/KPU-Kab/XI/2018 Tentang: Perubahan
Pengumuman Nomor: 42/SDM.02.1-PU/7102/KPU-Kab/XI/2018 Tentang:
Penetapan Nama Nama Calon Anggota PPK Yang Memenuhi Syarat Dalam Proses
Penambahan Calon Anggota PPK di 8 Kecamatan se-Kabupaten Minahasa (Bukti
P-11) yang termasuk dalam 3 (tiga) peringkat bawah hasil Seleksi Wawancara
(Bukti P-4) namun bukan Anggota dan Calon Anggota PPK Pilkada Kabupatan
Minahasa Tahun 2018 (Bukti P-8 , P-9), 2 ( dua ) orang tersebut adalah:
1) Xenna Rambing, Kecamatan Pineleng
2) Danny Pantow, Kecamatan Tombariri Timur
Serta 2 (dua) orang yang temasuk dalam 3 (tiga) peringkat bawah hasil Seleksi
Wawancara (Bukti P-4) namun bukan Anggota dan Calon Anggota PPK Pilkada
Kabupaten Minahasa Tahun 2018 (Bukti P-8, P-9) tetapi terpilih menjadi
Anggota PPK Tambahan (Bukti P-10), 2 (dua) orang tersebut adalah:
1) Rival S Luly, Kecamatan Langowan Selatan
2) Herlina Pangemanan, Kecamatan Langowan Selatan
12. Bahwa Pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Minahasa dalam
Proses Perekrutan PPK Tambahan Dalam Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019
berakibat fatal yaitu:
a. Terjadinya Pembodohan publik oleh KPU Kabupaten Minahasa dengan
memanipulasi data dalam menerapkan Peraturan Persyaratan yang dibuat
sendiri pada saat menetapkan Nama-Nama calon Anggota PPK Tambahan
yang Memenuhi Syarat, padahal sama sekali tidak memenuhi satu
syaratpun dari dua syarat yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 79 A ayat
1 dan Pasal 79B huruf a angka 1 Peraturan KPU Nomor 36 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2018 tentang
Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia
Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam
Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
31922450, Fax. (021) 3192245,
b. Seluruh Proses Penambahan jumlah Anggota PPK Pemilu 2019 Cacat
Hukum karena sejak awal dalam Penetapan Nama-Nama Calon Anggota PPK
Pemilu 2019 Tambahan telah melanggar Peraturan yang berlaku, karena
Persyaratan yang diterapkan kepada seluruh Calon Anggota PPK Tambahan
yang dinyatakan Memenuhi Syarat tidak memiliki Dasar Hukum yang jelas.
Dengan kata lain KPU Kabupaten Minahasa tidak mempedulikan Peraturan
yang berlaku dalam menerapkan Persyaratan terhadap seluruh Calon
Anggota PPK Tambahan Dalam Penyelenggaraan Pemilu 2019, yang dengan
sadar dan sengaja menerapkan Peraturan Persyaratan yang dibuat sendiri
oleh KPU Kabupaten Minahasa;
c. Berpotensi menimbulkan Masalah Hukum dikemudian hari dengan
mempertahankan keberadaan 2 (dua) orang Anggota PPK Tambahan yang
Legalitasnya Terbukti Cacat Hukum bahkan dapat berujung pada Pemilihan
Ulang di seluruh Kabupaten Minahasa, mengingat Legalitas seorang Anggota
PPK sangat berpengaruh dalam menentukan Sah dan tidaknya proses
Tahapan Pemilihan Umum;
d. Hilangnya Rasa Keadilan, Hak Konstitusional, dan Kesempatan untuk
menjadi Penyelengara Pemilu 2019 khususnya PPK terhadap sedikitnya 23
(dua puluh tiga) orang Warga Negara Indonesia yang masuk dalam 3 (tiga)
peringkat bawah hasil Seleksi Wawancara (Bukti P-4), namun yang bukan
Anggota dan Calon Anggota PPK Pilkada Kabupaten Minahasa Tahun 2018
(Bukti P-8, P-9) yang seharusnya sesuai dengan Ketentuan Pasal 79 A ayat 1
Peraturan KPU Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan
KPU Nomor 3 Tahun 2018 secara Jelas dan Tegas dinyatakan “Tetap Berlaku
dan Harus di Verifikasi”, namun tidak dicalonkan sebagai Calon Anggota
PPK Tambahan Dalam Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 oleh KPU
Kabupaten Minahasa (Bukti P-10, P-11), nama-nama tersebut adalah:
1) Viane Mamuaya, Kecamatan Mandolang
2) Yoris Terok, Kecamatan Tombariri Timur
3) Gloria D. C. Lele, Kecamatan Tondano Timur
4) Sindy Kawilarang, Kecamatan Tondano Timur
5) Diana K Rumbajan, Kecamatan Tondano Utara
6) Hasna Said, Kecamatan Tondano Utara
7) Rokando T. H. Rompas, Kecamatan Tondano Barat
8) Chindy .I . Kabesi, Kecamatan Tondano Selatan
9) Niny Makaliwe, Kecamatan Tondano Selatan
10) Romeo R Suamana, Kecamatan Lembean Timur
11) Ryta D Tampi, Kecamatan Eris
12) Diegi Irene Tasik, Kecamatan Langowan Utara
13) Rety R Rawung, Kecamatan Langowan Utara
14) Hetty Grace Woran, Kecamatan Langowan Barat
15) Heidy . R. Tulangow, Kecamatan Langowan Barat
16) Vano. Y. Sumilat, Kecamatan Tompaso
17) Prastika. P . Rorinpandey, Kecamatan Tompaso
18) Yano P. A. Maki, Kecamatan Sonder
19) Stella Karundeng, Kecamatan Sonder
20) Jovanny Matindas, Kecamatan Kombi
21) Lyvia. R . Rumawow, Kecamatan Kombi
22) Octaviani Rondonuwu, Kecamatan Kawangkoan Utara
23) Hanny . H. Mundung, Kecamatan Kawangkoan Barat
31922450, Fax. (021) 3192245,
13. Bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Minahasa beserta
dengan akibatnya tidak terlepas dari tanggung jawab Bawaslu Kabupaten
Minahasa yang ke 3 (tiga) Komisioner tersebut sebenarnya sudah
berpengalaman dalam Pengawasan Proses Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS
Pilkada Kabupaten Minahasa Tahun 2018, karena terpilih kembali dari
Panwaslu Kabupaten Minahasa;
14. Bahwa Bawaslu Kabupaten Minahasa jelas terlihat telah melakukan Pembiaran
dalam Proses Penambahan Jumlah Anggota PPK Pemilu 2019 tanpa melakukan
pengawasan melekat yang menjadi Tugas dan Kewajiban BAWASLU Kabupaten
Minahasa dalam mengawasi seluruh Proses Tahapan Pemilu 2019 termasuk
Proses Penambahan Jumlah Anggota PPK Pemilu 2019;
15. Bahwa Bawaslu Kabupaten Minahasa hanya bersikap pasif dan tidak proaktif
dan terkesan hanya menunggu laporan dari masyarakat serta hanya
mementingkan kesibukan Bimtek, Pelatihan, Rakor, dan sebagainya, tanpa
menyadari Proses Penambahan Jumlah Anggota PPK adalah bagian yang Penting
dalam Tahapan Pemilu.Bahwa Bawaslu Kabupaten Minahasa sebagai Lembaga
terdepan dalan penegakan Hukum Pemilu seharusnya lebih Peka terhadap Hak
Konstitusional yang dimiliki oleh Warga Negara Indonesia sebagai Pemilih,
Peserta Pemilu, dan Penyelenggara Pemilu yang harus di Lindungi, sama halnya
dengan yang dilakukan oleh Juhardin, Iswanto, dan Rusdi selaku Ketua dan
Anggota Panwaslu Kabupaten Kolaka dalam melindungi Hak Konstitusional dan
Kesempatan 2 (dua) orang untuk menjadi Penyelenggara Pemilu yaitu sebagai
Anggota PPK Pilkada Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018, yang dengan
Pengawasan Melekat serta Kecermatan dalam melaksanakan Tugas dan
Tanggung jawab yang menemukan Nama 2 (dua) orang Calon Anggota PPK yang
tidak mengikuti Tahapan Seleksi Tes Tertulis namun dinyatakan Lulus dalam
Pengumuman Hasil Seleksi Tes Tertulis yang mengakibatkan 2 (dua) orang calon
Anggota PPK yang benar-benar mengikuti Seleksi Tes Tertulis tidak masuk
dalam daftar nama Calon Anggota PPK yang Lulus Seleksi Tertulis, Namun hal
temuan tersebut diproses serta dikeluarkan Rekomendasi kepada KPU
Kabupaten Kolaka agar mengadakan perubahan terhadap Pengumuman Hasil
Seleksi Tes Tertulis tersebut, Bahkan sampai membuat Laporan Dugaan
Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu kepada DKPP dengan Nomor
Perkara: 40/DKPP-PKE-VII/2018.Bahwa hal tersebut menunjukan cara kerja
yang Profesional dan sangat mengedepankan Kepastian Hukum, dan Rasa
Keadilan bagi para Calon Anggota PPK pada saat Proses Perkrutan, oleh
Panwaslu Kabupaten Kolaka dalam melindungi Hak Konstitusional dan
Kesempatan menjadi Penyelenggara Pemilu, walaupun hanya 2 (dua) orang;
16. Bahwa pelanggaran juga terjadi pada saat Proses Pembentukan PPK dan PPS
Pemilu 2019 pada bulan Januari sampai Maret 2018 yang dilaksanakan dengan
Mekanisme Seleksi Terbuka (Bukti P-2 ) oleh KPU Kabupaten Minahasa periode
2013-2018 yang termasuk didalamnya Teradu I, dan Teradu II, sebagai Anggota
KPU Kabupaten Minahasa Periode 2013-2018 yang dalam Pengawasan Teradu
VI, Teradu VII, dan Teradu VIII selaku Panwaslu Kabupaten Minahasa sebelum
diangkat menjadi Bawaslu Kabupaten Minahasa;
17. Bahwa dalam rangka Proses Pembentukan PPS Pemilu 2019, pada tanggal 26
Februari 2018 KPU Kabupaten Minahasa mengeluarkan Pengumuman Nomor:
20/PP.01.2-PU/Kab-7102/ II/2018 Tentang: Nama Nama Calon Anggota Panitia
Pemungutan Suara (PPS) Yang Lulus Seleksi Administrasi Dalam
Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Bukti P-12) yangditandatangani oleh Meidy
Yafeth Tinangon selaku Ketua KPU Kabupaten Minahasa Periode 2013-2018
31922450, Fax. (021) 3192245,
yang saat ini menjabat Anggota KPU Provinsi Sulawesi Utara Divisi Hukum.
Bahwa pada Pengumuman Nomor: 20/PP.01.2-PU/Kab-7102/II/2018 tersebut
terdapat adanya beberapa kejanggalan yaitu:
a. Adanya Status BMS/Belum Memenuhi Syarat pada kolom keterangan untuk
beberapa Nama calon anggota PPS Pemilu di beberapa Desa dan Kelurahan
(Bukti P-12)
b. Pada bagian akhir Pengumuman tersebut pada poin nomor 1 menyatakan
bahwa bagi para calon Anggota PPS yang dinyatakan Lulus Seleksi
Administrasi namun dengan catatan masih diberikan kesempatan untuk
melengkapi berkas Administrasi sampai sesaat sebelum wawancara
dimulai.(Bukti P-12)
18. Bahwa pada tanggal 2 Maret 2018 bertempat di Kantor Kecamatan Sonder
dilaksanakan seleksi wawancara Calon PPS Pemilu 2019 untuk desa-desa se-
Kecamatan Sonder (Bukti P-12), Pengadu melihat proses sebelum wawancara
dilakukan, para calon PPS Pemilu 2019 mendaftarkan diri di meja pendaftaran
dan terlihat beberapa calon PPS menunjukkan Ijazah asli kepada petugas di
meja pendaftaran tanpa memberikan fotokopi ijazah yang dilegalisir. Setelah
hanya menunjukkan ijazah asli kepada petugas di meja pendaftaran para Calon
Anggota PPS dipersilahkan untuk duduk untuk menunggu giliran wawancara;
19. Bahwa KPU Kabupaten Minahasa Periode 2013-2018 jelas telah melanggar
Ketentuan Tahapan Proses Pembentukan PPK dan PPS Pemilu 2019 yang
terdapat padaBAB II huruf A poin f, poin g, huruf B ayat 1 poin a dan b
Keputusan KPU Nomor: 31/PP.05-KPT/03/1/2018 Tentang Petunjuk Teknis
Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan
Umum, dan melanggar Etika selaku Penyelenggara Pemilihan Umum,
dikarenakan:
a. Status Belum Memenuhi Syarat (BMS) tidak dapat dicantumkan pada
Pengumuman Tentang Nama-Nama yang dinyatakan Lulus Seleksi
Administrasi, karena pada saat dikeluarkannya Pengumuman tersebut
secara otomatis Tahapan Pemeriksaan Kelengkapan Berkas Administrasi
dinyatakan sudah berakhir dan ditutup, bahkan Tahapan Pendaftaran
sudah lebih dahulu ditutup, dan seharusnya pada Tahapan Pendaftaran
para calon Anggota PPS sudah harus melengkapi Berkas Persyaratan
Administrasi, dan Nama-Nama yang tercantum pada Pengumuman tersebut
hanya Nama-Nama yang dinyatakan Lulus Seleksi Administrasi;
b. Sesuai dengan ketentuan bahwa berkas yang harus dipenuhi oleh calon
anggota PPK dan PPS adalah Fotokopi KTP Elektronik sesuai dengan
Domisili Wilayah Kerja PPK dan PPS, bukan dengan KTP Manual dan
berdomisili diluar Wilayah Kerja PPK dan PPS, Fotokopi Ijazah yang di
Legalisir oleh pejabat yang berwenang, bukan fotokopi ijazah yang tidak di
Legalisir dan hanya dengan menunjukan Ijazah asli, atau Ijazah yang di
scan, yang tidak ada dalam ketentuan kelengkapan Berkas Administrasi;
c. Tindakan KPU Kabupaten Minahasa tidak mencerminkan Rasa Keadilan
bagi para Calon Anggota PPS Pemilu 2019 yang telah berupaya sejak awal
pada saat Tahapan Pendaftaran Memenuhi Seluruh Kelengkapan Berkas
Persyaratan Administrasi sesuai dengan Ketentuan Persyaratan yang
berlaku(Bukti P-1, P-2);
d. Perpanjangan waktu bagi para Calon Anggota PPK dan PPS Pemilu 2019
dalam melengkapi persyaratan Berkas Administrasi dapat dilaksanakan
31922450, Fax. (021) 3192245,
pada saat Perpanjangan waktu Pendaftaran sebelum Tahapan Penelitian
Administrasi;
e. Belum atau tidak terpenuhinya jumlah calon Anggota PPK dan PPS pada
Tahapan Pendaftaran tidak dapat di jadikan Alasan untuk dapat melanggar
Aturan yang berlaku, karena apabila hal itu terjadi sesuai dengan Peraturan
yang berlaku KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat bekerja sama dengan
Lembaga Pendidikan dan Lembaga lainnya dalam memenuhi jumlah calon
Anggota PPK dan PPS (Bukti P-1);
20. Bahwa dengan meluluskan dan mewawancarai Calon Anggota PPS Pemilu 2019
yang berstatus Belum Memenuhi Syarat (BMS) setelah Tahapan Pendaftaran dan
Tahapan Penelitian Administrasi berakhir ke Tahapan Wawancara bahkan
sampai terpilih sebagai Anggota PPS oleh KPU Kabupaten Minahasa, hal ini
menunjukan adanya Perlakuan Khusus terhadap sebagian Calon Anggota PPS
yang menjadikan Legalitas beberapa Anggota PPS Pemilu 2019 terpilih menjadi
Cacat Hukum, karena pada saat Seleksi Administrasi dapat Lulus dengan
menyalahi Prosedur dan ketentuan Persyaratan yang berlaku.Bahwa hal
tersebut terbukti dengan beberapa Nama Anggota PPS Pemilu 2019 di beberapa
Desa di Kecamatan Sonder yang berstatus Belum Memenuhi Syarat (BMS) pada
Pengumuman Lulus Seleksi Administrasi , namun Terpilih sebagai anggota PPS
Pemilu 2019 yang Nama-Namanya terdapat pada Pengumuman Nomor:
26/PP.05.1-PU/7102/KPU-Kab/III/2018 Tentang Pengumuman Nama Nama
Calon Terpilih Dan Peringkat Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS)
Yang Mengikuti Seleksi Wawancara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (Bukti
P-13), Nama-Nama tersebut adalah:
1) Jola Manarisip, Desa Kauneran, BMS (Ijazah Tidak Legalisir)
2) Stella Karundeng, Desa Rambunan, BMS (Hanya Ada Daftar Nilai)
3) Griver Umboh, Desa Rambunan, BMS (Ijazah Foto Copy Legalisir)
4) Meyli .I. Kambey, Desa Sawangan, BMS (KTP Tombulu Dapil 1)
5) Eva . J. Kaunang, Desa Tounelet, BMS (Ijazah Tidak Legalisir)
6) Wendy .A. Rampi, Desa Sendangan, BMS (Ijazah Tidak Legalisir)
7) Youke Momuat, Desa Tounelet Satu, BMS (Ijazah Tidak Legalisir)
8) Jansje H. A. Sendow, Desa Kauneran Satu, BMS (Ijazah Tidak Legalisir)
21. Bahwa pelanggaran juga terjadi oleh KPU Kabupaten Minahasa pada Proses
Tahapan Pembentukan PPK Pemilu 2019, dengan adanya kejanggalan pada
Pengumuman Nomor: 08/PP.01.2-PU/Kab-7102/I/2018 Tentang: Nama Nama
Calon Anggota Panitia Penilihan Kecamatan Yang Lulus Seleksi Administrasi
Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Bukti P-14) tertanggal 4 Februari
2018,yang pada bagian akhir Pengumuman tersebut poin nomor 1. menyatakan
bahwa bagi para Calon Anggota PPK yang belum melengkapi Berkas Persyaratan
Administrasi masih diberikan kesempatan sampai 1 (satu) jam sebelum Seleksi
Tes Tertulis di mulai, dan hal ini menandakan beberapa Calon Anggota PPK
Pemilu 2019 tidak melengkapi Berkas Persyaratan Administrasi pada saat
Tahapan Pendaftaran. Bahwa KPU Kabupaten Minahasa seharusnya sudah
dapat menilai, dengan tidak melengkapi berkas Persyaratan Administrasi pada
saat waktu Pendaftaran hal tersebut menunjukan bahwa calon PPK dan PPS
tersebut Tidak Memiliki Integritas Pribadi Yang Kuat, Jujur dan Adil yang
merupakan salah satu Persyaratan menjadi Anggota PPK dan PPS, dan tidak
layak Menjadi Penyelenggara Pemilu, namun dengan adanya penambahan waktu
bahkan melewati satu tahapan yaitu tahapan Penelitian Administrasi dalam
melengkapi berkas Persyaratan Administrasi hal ini menunjukan bahwa KPU
Kabupaten Minahasa juga tidak Beritegritas, Jujur dan Adil;
31922450, Fax. (021) 3192245,
22. Bahwa pada tanggal 6 Februari 2018 bertempat di Gedung BPU Tondano,
Pengadu melihat adanya beberapa calon Anggota PPK Pemilu 2019, yang bukan
hanya menunjukan KTP asli kepada Petugas di Meja Pendaftaran namun juga
menunjukan Ijazah Asli sesaat sebelum Tes Tertulis dimulai.Bahwa pada saat
Seleksi Wawancara Calon PPK Pemilu 2019 pada tanggal 1 Maret 2019
bertempat di Kantor KPU Kabupaten Minahasa, wawancara dilaksanakan
dengan cara 1 (satu) orang Calon PPK di wawancarai oleh 1 (satu) orang
Komisioner selaku Kordinator masing masing Wilayah, bukan dengan sistem
Panel, hal ini sangat menguntungkan bagi Calon Anggota PPK Pemilu 2019 yang
saat itu sedang menjabat sebagai Anggota PPK Pilkada Kabupaten Minahasa
2018 karena di wawancarai oleh Kordinator Wilayahnya, namun sangat
merugikan bagi para calon yang pada saat wawancara tidak/bukan menjabat
Anggota PPK Pilkada Kabupaten Minahasa Tahun 2018;
23. Bahwa sewajarnya KPU Kabupaten Minahasa lebih mengedepankan Asas
Keadilan terhadap para calon Anggota PPK Pemilu 2019 dengan menerapkan
sistem Panel pada saat seleksi Wawancara pada tanggal 1 Maret 2018, karena
dengan sistem Panel seorang Calon Anggota PPK Pemilu 2019 akan
mendapatkan penilaian dari beberapa orang Komisioner dan nilai tersebut
akan diakumulasi, dan bukan hanya penilaian dari 1 (satu) orang Komisioner
saja.Bahwa sistem Panel dalam Tahapan Wawancara terhadap Calon Anggota
PPK banyak dilaksanakan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota diseluruh Indonesia
hal ini dilakukan agar tercipta Rasa Keadilan, Transparansi, dan Akuntabilitas
mengingat dalam pengambilan keputusan seluruh jajaran KPU dari Pusat
sampai kedaerah bersifat Kolektif Kolegial. Bahwa banyaknya Calon PPK yang
akan di wawancara, serta sempitnya waktu, dan juga tidak diatur secara
Eksplisit sistem yang harus digunakan pada Tahapan Wawancara dalam
Peraturan yang berlaku, tidak dapat dijadikan alasan untuk tidak menerapkan
wawancara dengan sistem Panel yang mencerminkan Asas Keadilan dan Etika,
karena salah satu Tugas dan Tanggung Jawab KPU/KIP Kabupaten Kota adalah
Membentuk PPK dan PPS dengan berKeadilan dan berEtika;
24. Bahwa tindakan KPU Kabupaten Minahasa dalam melaksanakan Proses
Pembentukan PPK dan PPS Pemilu Tahun 2019 pada bulan Januari sampai
Maret 2018, serta Proses Penambahan Jumlah Anggota PPK Pemilu 2019 pada
bulan November 2018 sampai Januari 2019, tidak dapat dibenarkan menurut
Hukum dan Etika, dan sangat bertentangan dengan Program Pencapaian Visi
Komisi Pemilihan Umum Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang Mandiri,
Profesional, dan Berintegritas, yang terdapat dalam Surat Edaran KPU Nomor:
265/PW.02.6-SD/05/KPU/III/2018 Perihal: Integritas dan Profesionalisme
Jajaran KPU, tertanggal 7 Maret 2018; (Bukti P-15)
25. Bahwa Pelanggaran dalam Proses Pembentukan PPK dan PPS Pemilu 2019 telah
dilaporkan oleh Pengadu kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara dan di proses
oleh Panwaslu Kabupaten Minahasa yang saat itu di jabat oleh Teradu VI,
Teradu VII, dan Teradu VIII, dengan Nomor Laporan: 01/BAWASLU-
SULUT/III/2018 dan Nomor Laporan: 02/BAWASLU-SULUT/III/2018 (Bukti P-
16). Dengan hasil status Laporan Tidak Ditindaklanjuti dan dinyatakan Laporan
yang diberikan tidak memenuhi unsur-unsur Pelanggaran Pemilu, juga tidak
diadukan/dilaporkan adanya Dugaan Pelanggara Kode Etik Penyelenggara
Pemilu kepada DKPP;
26. Bahwa berdasarkan bukti-bukti diatas dapatlah dinyatakan terbukti KPU
Kabupaten Minahasa dan Bawaslu Kabupaten Minahasa telah melakukan
Pelanggaran Kode Etik Berat sebagai Penyelenggara Pemilu karena tidak
31922450, Fax. (021) 3192245,
mengedepankan Asas Keadilan, Asas Kepastian Hukum, Asas Profesional, dan
Asas Akuntabilitas serta menciderai Integritas selaku Penyelenggara Pemilu
dalam Melaksanakan dan Pengawasan dalam Proses Pembentukan PPK dan PPS
Pemilu Tahun 2019 pada bulan Januari sampai Maret 2018, dan Penambahan
Jumlah Anggota PPK Pemilu Tahun 2019 pada bulan November 2018 sampai
Januari 2019;
27. Bahwa tindakan KPU kabupaten Minahasa dan Bawaslu Kabupaten Minahasa
yang melanggar Prinsip Etika selaku Penyelenggara Pemilu dapat berdampak
luas yaitu;
a. Menurunkan tingkat Kepercayaan Masyarakat terhadap Kredibilitas
Penyelenggara Pemilu;
b. Menurunkan tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilu;
c. Menimbulkan kerugian Hak Konstitusional Warga Negara khususnya
Peserta Seleksi PPK dan PPS Pemilu 2019;
d. Merusak Tatanan Demokrasi.
KESIMPULAN
[2.2] Berdasarkan pengaduan dan keterangan yang disampaikan baik secara tertulis
maupun dalam persidangan, Pengadu menyampaikan kesimpulan yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari pengaduanyang dirumuskan sebagai berikut:
1. Bahwa sekalipun tidak sesuai dengan faktanya, Teradu tidak melaksanakan
Tahapan Evaluasi terhadap Anggota PPK Pilkada Kabupaten Minahasa 2018
dalam menerapkan ketentuan Pasal 79 BPeraturan KPU Nomor 36 Tahun 2018
dan Surat Edaran KPU RI Nomor: 1373/PP.05-SD/01/KPU/XI/2018 Lampiran
Surat Huruf B, terbukti Pasal tersebut juga dilanggar Teradu, yaitu dengan
adanya 6 (enam) Kecamatan yang 3 (tiga) Anggota PPK Pilkada 2018 dinyatakan
lulus verifikasi. Bahwa menurut ketentuan Pasal tersebut, Anggota PPK Pilkada
2018 yang diverifikasi adalah 2 (dua) orang yang tidak terpilih dalam tahapan
evaluasi. Ke 6 (enam) Kecamatan tersebut adalah:
a. Kecamatan Tondano Timur: Novembri O Tubagus, Susanti Bilakonga, Jerry L
Sangari
b. Kecamatan Tondano Barat: Dellaya Ch Bernadus, Clement M Gerungan,
Joyner Sembur
c. Kecamatan Kombi: Yani G Pandey, Meidy Sumeleh, Ketsia J Mamahit
d. Kecamatan Langowan Timur: Steva Koagow, Meitty L Giroth, Jeane G Massie
e. Kecamatan Tompaso Barat: Cherly Manongko, Meiske Kilantow, Lucky D
Mantur
f. Kecamatan Kawangkoan Barat: Lenda I A Kapero, Herri N Kumarahang, Maya
I Panatik ( Bukti P-7 dan P-9)
2. Teradu tidak dapat membuktikan bahwa ke 4 (empat) Calon PPK Tambahan
Pemilu 2019, yaitu: Xenna Rambing Kecamatan Pineleng, Danny Pantow
Kecamatan Tombariri Timur, Rival L Luly Kecamatan Langowan Selatan, dan
Herlina Pangemanan Kecamatan Langowan Selatan direkomendasikan oleh
Pemerintah, Lembaga Pendidikan atau Lembaga Profesional. Karena faktanya ke
4 (empat) orang tersebut adalah Peserta Seleksi Calon Anggota PPK Pemilu 2019
yang masuk dalam 3 (tiga) urutan bawah hasil seleksi Wawancara, dan bukan
Anggota atau Calon PPK Pilkada Kabupaten Minahasa Tahun 2018, sama seperti
Pengadu. Bukti T-15 Teradu bukanlah surat rekomendasi melainkan surat
Permintaan kepada Pemerintah atau lembaga Pendidikan agar dapat
merekomendasikan Calon Anggota PPK Tambahan Pemilu 2019l;
31922450, Fax. (021) 3192245,
3. Calon terpilih Penambahan Anggota PPK Pemili 2019 Kecamatan Langowan
Selatan yaitu Rival S Luly dan Herlina Pangemanan nama keduanya tidak
tercantum dalam Pengumuman Nomor 42/SDM.02.1-PU/7102/KPU-
Kab/XI/2018 tentang Penetapan Nama-Nama Calon Anggota PPK Yang
Memenuhi Syarat Dalam Proses Penambahan Calon Anggota PPK tanggal 10
November 2018 (Bukti P-7), dan juga pada Pengumuman Nomor: 45/SDM.02.1-
PU/7102/KPU-Kab/XI/2018 tentang Penetapan Nama-Nama Calon Anggota PPK
yang Memenuhi Syarat Dalam Proses Penambahan Calon Anggota PPK di 8
Kecamatan Kabupaten Minahasa tanggal 19 November 2018 (Bukti T-11).
Namun kedua nama tersebut langsung tercantum dalam Pengumuman Nomor:
46/SDM.02.1-PU/7102/KPU-Kab/XI/2018 tentang Anggota PPK Terpilih Pemilu
Tahun 2019 tanggal 20 November 2018 (Bukti T-10);
4. Teradu terbukti tidak melakukan koordinasi dengan KPU Provinsi Sulawesi
Utara dalam Proses Pembentukan PPK dan PPS Pemilu Tahun 2019 serta
Penambahan Jumlah Anggota PPK Pemilu Tahun 2019. Terbukti dengan tidak
adanya keterangan atau penjelasan dalam jawaban Teradu dan juga tidak
adanya bukti secara tertulis/Surat yang menerangkanadanya koordinasi dengan
KPU Provinsi Sulawesi Utara;
5. Pada saat diterbitkannya Pengumuman KPU Kabupaten Minahasa Nomor:
20/PP.01.2-PU/Kab-7102/II/2018 tentang Nama Nama Calon Anggota PPS yang
lulus seleksi administrasi dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, tertanggal
26 Februari 2018 (Bukti P-12 dan Bukti T-6). Teradu I Anggota KPU Kabupaten
Minahasa Periode 2013-2018 bersama dengan Teradu II selaku Anggota dan
Ketua Divisi SDM pada Pengumuman tersebut terdapat 173 (seratus tujuhpuluh
tiga) Calon PPS yang berstatus BMS dan 2 (dua) calon yang berstatus TMS
namun dapat mengikuti Tahapan Wawancara, bahkan terpilih dan dilantik,
yaitu:
1) Meike V Kairupan (Desa Sendangan Kecamatan Remboken)
2) Jillia F Kaloh (Desa Parepei Kecamatan Remboken)
(Bukti P-12, Bukti T-6 dan Bukti T-13)
6. Bahwa pada jawaban Teradu pada poin 16, 17, 18, dan 19 terlihat dengan jelas
bahwa Teradu dengan sadar dan sengaja mmbuat aturan sendiri dalam
kelengkapan Dokumen Persyaratan Administrasi Calon PPk dan PPS Pemilu
Tahun 2019, yang seharusnya fotokopi ijazah yang dilegalisir , namun beberapa
calon yang berstatus BMS diperbolehkan melengkapi persyaratan dokumen
Kelengkapan Syarat Administrasi dengan hanya menunjukkan Ijazah Asli. Hal
ini melanggara ketentuan yang terdapat pada Bab II Huruf h Keputusan KPU RI
Nomor: 31/PP.05-KPT/03/kpu/I/2018. Hal ini juga menunjukkan kesewenang-
wenangan Teradu dalam menentukan syarat dokumen administrasi serta rasa
ketidakadilan diantara para Calon PPK dan PPS. Bukti T-17, fotokopi ijazah yang
tidak dilgalisir menunjukkan bahwa benar calon PPS yang berstatus BMS hanya
dengan menunjukkan ijazah Asli kepada petugas secretariat dalam melengkapi
dokumen;
[2.3] PETITUM PENGADU
Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pengadu memohon kepada DKPP berdasarkan
kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:
1. Mengabulkan aduan Pengadu seluruhnya;
2. Menyatakan Para Teradu telah melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
3. Menjatuhkan sanksi kepada Para Teradu; dan
31922450, Fax. (021) 3192245,
4. Apabila Majelis Sidang DKPP berpendapat lain, kami mohon putusan yang
seadil-adilnya
[2.4] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pengadu mengajukan
bukti-bukti sebagai berikut:
Bukti P-1 : Keputusan KPU Nomor: 31/Pp.05-Kpt/Kpu/I/2018 Tentang
Petujuk Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan,
Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara
Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
Bukti P-2 : Pengumuman Nomor : 005/PP.01.02/ PU /K1/I/2018 tentang
Pendaftaran Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)
Dan Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Umum Tahun
2018;
Bukti P-3 : Pengumuman Nomor: 19/PP.01.2-PU/Kab-7102/III/2018 tentang
Pengumuman Tes Seleksi Wawancara Calon Panitia Pemilihan
Kecamatan (PPK) Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
Bukti P-4 : Pengumuman Nomor: 21/PP/.05.1.PU/Kab-7102/III/2018
tentang Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Terpilih
Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
Bukti P-5 : Surat Edaran KPU Nomor: 1373/PP.05-SD/01/KPU/XI/2018
Tentang Proses Penambahan Jumlah Anggota PPK pada Pemilu
Tahun 2019 Pasca Putusan Mahkama Konstitusi Nomor: 31/PUU-
XVI/2018
Bukti P-6 : Peraturan KPU Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas
Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan Dan
Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan
Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam
Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
Bukti P-7 : Pengumuman Nomor: 42/SDM.02.1-PU/7102/KPU-Kab/XI/2018
tentang Penetapan Nama Nama Calon Anggota PPK Yang
Memenuhi Syarat Dalam Proses Penambahan Calon Anggota PPK;
Bukti P-8 : Pengumuman Nomor: 281/KPU-Kab-023.436239/X/2017 tentang
Perubahan Pengumuman Nomor : 270/KPU-Kab-
023.436239/X/2017 tentang Hasil Seleksi Tertulis Calon Anggota
Panitia Pemilihan Kecamatan ( PPK ) Dalam Pemilihan Bupati Dan
Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Tahun 2018 Di Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa;
Bukti P-9 : Pengumuman Nomor: 288/KPU-Kab-023. 436239/X/2017 tentang
Calon Anggota PPK Terpilih Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil
Bupati Kabupaten Minahasa Tahun 2018;
Bukti P-10 : Foto Pengumuman Nomor: 46/SDM.02.1-PU/7102/KPU-
Kab/XI/2018 tentang Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan
Terpilih Pemilihan Umum Tahun 2019;
Bukti P-11 : Foto Pengumuman Nomor: 45/SDM.02.01-PU/7102/ KPU-
Kab/XI/2018 tentang Perubahan Pengumuman Nomor:
42/SDM.02.01-PU/7102/KPU-Kab/XI/2018 Tentang Penetapan
Nama Nama Calon Angota PPK Yang Memenuhi Syarat Dalam
Proses Penambahan Calon Anggota PPK Di 8 Kecamatan Di KPU
Kabupaten Minahasa;
Bukti P-12 : Pengumuman Nomor : 20/PP.01.2-PU/Kab-7102/II/2018
Tentang: Pengumuman Nama Nama calon Anggota Panitia
31922450, Fax. (021) 3192245,
Pemungutan Suara (PPS) yang Lulus Seleksi Administrasi Dalam
Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
Bukti P-13 : Pengumuman Nomor: 26/PP.05.1-PU/7102/KPU-Kab/III/2018
tentang Pengumuman Nama Nama Calon Terpilih Dan Peringkat
Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Yang Mengikuti
Seleksi Wawancara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
Bukti P-14 : Pengumuman Nomor: 008/PP.01.2-PU/Kab-7102/I/2018 tentang
Nama-Nama Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Yang
Lulus Seleksi Administrasi Dalam Penyelenggaran Pemilihan
Umum;
Bukti P-15 : Surat Edaran KPU Nomor: 265/PW.02.6-SD/05/KPU/III/2018
Perihal: Integritas Dan Profesionalisme Jajaran KPU;
Bukti P-16 : Pemberitahuan Tentang Status Laporan/Temuan Panitia
Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa tanggal 3 April
2018;
Bukti P-17 : Jadwal Seleksi Penambahan Calon Anggota PPK Kabupaten
Minahasa Pemilu 2019;
PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU
[2.5] Bahwa Para Teradu telah menyampaikan jawaban dan penjelasan dalam
persidangan DKPP pada 4 April 2019 yang pada pokoknya menguraikan hal-hal
sebagai berikut:
[2.5.1] Jawaban Teradu I s.d V selaku Ketua dan Anggota KPU Kabupaten
Minahasa
1. Bahwa pemahaman Pengadu pada Pokok Pengaduan nomor 1 dalam tahapan
pembentukan PPK, KPU Kabupaten/Kota harus sesuai dengan tahapan, jadwal
dan persyaratan yang diatur dalam ketentuan yang berlaku yaitu Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan
Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, karena Teradu
melaksanakan tugas telah sesuai dengan tahapan, jadwal dan persyaratan
dengan rentan waktu pelaksanaan adalah tanggal 9 Januari sampai dengan 8
Maret 2018 (Bukti T-1) dengan proses pembentukan badan penyelenggara
sebagai berikut:
a. Pengumuman KPU Kabupaten Minahasa Nomor: 005/PP.01.02-PU/Kab-
7102/K1/I/2018 tentang Pendaftaran Calon Anggota PPK dan PPS untuk
Pemilihan Umum tahun 2019 tertanggal 22 Januari 2018 (Bukti T-2)
- Pendaftaran PPK tanggal 25 s/d 31 Januari 2018;
- Pendaftaran PPS tanggal 6 s/d 12 Januari 2018;
b. Pengumuman KPU Kabupaten Minahasa Nomor: 008/PP.01.2-PU/Kab-
7102/I/2018 tentang Nama-nama Calon Anggota PPK yang lulus seleksi
administrasi tertanggal 4 Februari 2018 (Bukti T-3);
c. Pengumuman KPU Kabupaten Minahasa Nomor: 13/PP.01.02-PU/
7102/Kab/II/2018 tentang Perpanjangan Pendaftaran PPS Dalam Pemilihan
Umum Tahun 2019 yang belum memenuhi syarat minimal pendaftaran
diperpanjang dari tanggal 15 s/d 20 Februari 2018 tertanggal 14 Februari
2018 (Bukti T-4);
d. Pengumuman KPU Kabupaten Minahasa Nomor: 009/PP.01.2-PU/Kab-
7102/II/2018 tentang Pengumuman nama-nama Calon Anggota PPK yang
lulus seleksi tes tertulis dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum tertanggal
7 Februari 2018 (Bukti T-5);
31922450, Fax. (021) 3192245,
e. Pengumuman KPU Kabupaten Minahasa Nomor: 20/PP.01.2-PU/Kab-
7102/II/2018 tentang Pengumuman nama-nama Calon Anggota PPS yang
lulus seleksi administrasi dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum
tertanggal 26 Februari 2018 (Bukti T-6);
f. Pengumuman KPU Kabupaten Minahasa Nomor: 19/PP.01.2-PU/Kab-
7102/II/2018 tentang Pengumuman tes seleksi wawancara Calon anggota
PPK dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum tertanggal 26 Februari 2018
(Bukti T-7);
g. Pengumuman KPU Kabupaten Minahasa Nomor: 21/PP/05.1.PU/
7102/Kab/III/2018 tentang Calon anggota PPK Terpilih dalam Pemilihan
Umum Tahun 2019 tertanggal 2 Maret 2018 (Bukti T-8);
h. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja
Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok
Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum
Tahun 2019 (Bukti T-9);
i. Keputusan KPU RI Nomor 31/PP.05-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk
Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan
Suara, dan Kelompok Penyelenggaran Pemungutan Suara Dalam
Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Bukti T-10);
j. Bahwa berdasarkan fakta dan data dimaksud pada huruf a sampai huruf i
sangat jelas dan terang bahwa Teradu telah melaksanakan tahapan
Pembentukan Badan Penyelenggara dalam hal ini PPK dan PPS sudah sesuai
dengan peraturan peundang-undangan dan juga tidak melewati batas waktu
yang ditentukan pada Peraturan KPU Nomor 7 tahun 2017 tentang Tahapan,
Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Bukti
T-1) dan telah melaksanakan penelitian administrasi, seleksi tertulis, dan
seleksi wawancara sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2018
tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia
Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam
Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Bukti T-9) dan Keputusan
KPU RI Nomor 31/PP.05-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis
Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan
Kelompok Penyelenggaran Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan
Pemilihan Umum (Bukti T-10);
2. Bahwa Pengadu mempertanyakan KPU Kabupaten Minahasa melaksanakan
seleksi terbuka yang salah satu tahapannya adalah seleksi wawancara, bukan
dengan proses pengangkatan kembali dengan tahapan evaluasi terhadap
anggota PPK Pilkada Kabupaten Minahasa 2018. Teradu dalam mengambil
keputusan melaksanakan pembentukan Badan Penyelenggara PPK, PPS untuk
Pemilihan Umum Tahun 2019 sudah sesuai dengan Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 31/PP.05-Kpt/03/KPU/I/2018
tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia
Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam
Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana penjelasan dalam Lampiran I
BAB II huruf B Pembentukan PPK dan PPS mengamanatkan KPU
Kabupaten/Kota untuk dapat memilih apakah seleksi terbuka atau
pengangkatan dengan evaluasi, berdasarkan ketentuan tersebut Teradu
mengambil keputusan untuk memilih seleksi terbuka dengan alasan:
a. Karena Teradu menemukan banyaknya anggota PPK Pilkada 2018 ketentuan
khusus persyaratan anggota PPK sudah menjabat 2 (dua) periode berturut-
turut antara lain:
31922450, Fax. (021) 3192245,
1) Johanis Tambahani PPK Periode 2013 dan 2017 Kec. Tombariri Timur;
2) Djemmy L. Bogia PPK Periode 2012 dan 2015 Kec. Tombulu;
3) Clief M. Sangian PPK Periode 2012 dan 2014 Kec. Pineleng;
4) Eddie Paseki PPK Periode 2013, 2018 Kec. Tondano Timur;
5) Jeinny Turang PPK Periode 2012 dan 2014 Kec. Remboken;
6) Albert Sumarandak PPK Periode 2012 dan 2014 Kec. Kakas;
7) Noldy Kaeng PPK Periode 2012 dan 2014 Kec. Kakas Barat;
8) Stenly Rantung PPK Periode 2007 dan 2018 Kec. Kakas Barat;
9) Fransye Tampi PPK Periode 2012 dan 2014 Kec. Langowan Timur;
10) Norita Besauw PPK Periode 2012 dan 2014 Kec. Langowan Barat;
11) Djonly Koampa PPK Periode 2012 dan 2014 Kec. Langowan Selatan;
12) Jemsy Piong PPK Periode 2014 dan 2018 Kec. Langowan Selatan;
13) Jemmy Momongan Periode 2012, 2013, 2015, 2018 PPK Kec. Tompaso;
14) Evie A. Dajoh PPK Periode 2012, 2014, dan 2018 Kec. Kawangkoan;
15) Fermiyanto Sajow PPK Periode 2012 dan 2014 Kec. Kawangkoan Utara;
15 (lima belas) nama diatas TMS karena sudah masuk dalam 2 (dua) periode
sebagai Penyelenggara (Bukti T-11)
b. bahwa Teradu melaksanakan pembentukan Badan Penyelenggara dalam hal
ini Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) melalui mekanisme seleksi terbuka
dengan pertimbangan pula untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya
kepada warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk menjadi
Penyelenggara Pemilu, sehingga hak konstitutional sebagai warga negara
tidak terabaikan yang dibuktikan adalah Pengadu itu sendiri telah diberikan
kesempatan mendaftar dalam seleksi terbuka;
3. Bahwa dalil Pengadu pada pokok pengaduan nomor 3 menyadari bahwa proses
pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) oleh Teradu sudah
berdasarkan mekanisme peraturan perundang-undangan, sehingga Teradu
dapat menerangkan dengan jelas mekanisme pembentukan Panitia Pemilihan
Kecamatan (PPK) sebagai berikut:
a. Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) bulan Januari s/d Maret
2018 menggunakan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum, Peraturan KPU Nomor 7 tahun 2017 tentang Tahapan,
Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019,
Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja
Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok
Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum
Tahun 2019, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
Nomor 31/PP.05-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis
Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan
Pemilihan Umum;
b. Penambahan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada tanggal 10
sampai 20 November 2018 merujuk pada Surat Edaran KPU RI Nomor
1373/PP.05-SD/01/KPU/XI/2018 tentang proses penambahan jumlah
anggota PPK Pemilu Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-
XVI/2018 tertanggal 5 November 2018 (Bukti T-12), dan Peraturan KPU
Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 3
Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan
Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara
Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Bukti T-13);
31922450, Fax. (021) 3192245,
4. Bahwa dalil aduan pada nomor 4, Pengadu tidak memahami dengan benar
terkait dengan penambahan 2 (dua) anggota PPK sesuai Surat Edaran KPU RI
Nomor 1373/PP.05-SD/01/KPU/XI/2018 tentang proses penambahan jumlah
anggota PPK Pemilu Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-
XVI/2018 sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan KPU Nomor 36 Tahun
2018 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2018 tentang
Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan
Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan
Pemilihan Umum, Pasal 79 A ayat (1) digunakan untuk KPU Kabupaten/Kota
yang tidak melaksanakan Pilkada sesuai dengan Surat Edaran KPU RI Nomor
1373/PP.05-SD/01/KPU/XI/2018 huruf A yaitu mekanisme rekrutmen 2 (dua)
anggota PPK pasca Putusan Mahkamah Konstitusi bagi KPU Kabupaten/Kota
yang tidak melaksanakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2018, sedangkan
Pasal 79 B sesuai dengan Surat Edaran KPU RI Nomor 1373/PP.05-
SD/01/KPU/XI/2018 huruf B yang menerangkan secara jelas dan tegas untuk
penyesuaian jumlah anggota PPK pada daerah yang telah menyelenggarakan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau
Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2018 dilakukan dengan mekanisme
sebagai berikut:
a. KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan verifikasi terhadap:
1) 2 (dua) orang anggota PPK penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali
Kota Tahun 2018 yang tidak terpilih pada tahapan evaluasi anggota PPK
untuk penyelenggaraan Pemilu 2019; dan
2) 5 (lima) orang calon anggota PPK peringkat keenam sampai dengan
peringkat kesepuluh hasil seleksi calon anggota PPK pada
penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2018;
5. Bahwa dalil Pengadu pada nomor 5 relevan dengan KPU Kabupaten/Kota yang
tidak melakukan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2018 sedangkan Teradu
adalah sebagai Penyelenggara yang melaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Tahun 2018 sehingga hak konstitusional Pengadu tidak terabaikan
dikarenakan Teradu menggunakan acuan peraturan perundang-undangan
sebagaimana yang diatur dalam Peraturan KPU Nomor 36 Tahun 2018 tentang
Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan
Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan
Umum Pasal 79 B sesuai juga dengan Surat Edaran KPU RI Nomor 1373/PP.05-
SD/01/KPU/XI/2018 huruf B yang menerangkan secara jelas dan tegas untuk
penyesuaian jumlah anggota PPK pada daerah yang telah menyelenggarakan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau
Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2018 dilakukan dengan mekanisme
sebagai berikut:
a. KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan verifikasi terhadap:
1) 2 (dua) orang anggota PPK penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali
Kota Tahun 2018 yang tidak terpilih pada tahapan evaluasi anggota PPK
untuk penyelenggaraan Pemilu 2019; dan
31922450, Fax. (021) 3192245,
2)5 (lima) orang calon anggota PPK peringkat keenam sampai dengan
peringkat kesepuluh hasil seleksi calon anggota PPK pada
penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2018;
6. Bahwa dalil Pengadu pada poin 6 yang mengambil kesimpulan pertama adalah
keliru dengan mengabaikan Peraturan KPU Nomor 36 Tahun 2018 tentang
Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan
Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan
Umum pada Pasal 79 B sesuai juga dengan Surat Edaran KPU RI Nomor
1373/PP.05-SD/01/KPU/XI/2018 huruf B yang menerangkan secara jelas dan
tegas untuk penyesuaian jumlah anggota PPK pada daerah yang telah
menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2018 dilakukan dengan
mekanisme sebagai berikut:
a. KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan verifikasi terhadap:
1) 2 (dua) orang anggota PPK penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali
Kota Tahun 2018 yang tidak terpilih pada tahapan evaluasi anggota PPK
untuk penyelenggaraan Pemilu 2019; dan
2) 5 (lima) orang calon anggota PPK peringkat keenam sampai dengan
peringkat kesepuluh hasil seleksi calon anggota PPK pada
penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2018;
Selanjutnya kesimpulan Pengadu yang kedua mengakui bahwa proses
penambahan jumlah anggota PPK Pemilu 2019 mengacu pada Pasal 79 B
Peraturan KPU Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan KPU
Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan
Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara
Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
7. Bahwa dalil Pengadu padanomor 1-7 pemahaman Pengadu keliru karena sesuai
dengan Surat Edaran KPU RI Nomor 1373/PP.05-SD/01/KPU/XI/2018 tentang
proses penambahan jumlah anggota PPK Pemilu Pasca Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 31/PUU-XVI/2018 tertanggal 5 November 2018 sebagaimana
juga diatur dalam Peraturan KPU Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas
Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja
Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok
Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum
adalah aturan terbaru yang harus ditaati sebagai pedoman penyelenggara
Pemilu dalam penambahan 2 (dua) orang PPK pasca Putusan Mahkamah
Konstitusi. Pengadu pada Nomor 2-7tidak memahami penggunaan peraturan
pelaksanaan rekrutmen pada bulan Januari sampai Maret 2018 yang pada saat
itu Teradu menggunakan pedoman aturan Keputusan KPU Nomor 31/PP.05-
Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan
Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara
Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilhan Umum sebagaimana
penjelasan dalam Lampiran I BAB II huruf B Pembentukan PPK dan PPS
mengamanatkan KPU Kabupaten/Kota untuk dapat memilih seleksi terbuka
atau pengangkatan dengan evaluasi, berdasarkan ketentuan tersebut Teradu
mengambil keputusan untuk memilih seleksi terbuka dengan alasan:
31922450, Fax. (021) 3192245,
a. Karena Teradu menemukan banyaknya anggota PPK Pilkada 2018 ketentuan
khusus persyaratan anggota PPK sudah menjabat 2 (dua) periode berturut-
turut antara lain:
1) Johanis Tambahani PPK Periode 2013 dan 2017 Kec. Tombariri Timur;
2) Djemmy L. Bogia PPK Periode 2012 dan 2015 Kec. Tombulu;
3) Clief M. Sangian PPK Periode 2012 dan 2014 Kec. Pineleng;
4) Eddie Paseki PPK Periode 2013, 2018 Kec. Tondano Timur;
5) Jeinny Turang PPK Periode 2012 dan 2014 Kec. Remboken;
6) Albert Sumarandak PPK Periode 2012 dan 2014 Kec. Kakas;
7) Noldy Kaeng PPK Periode 2012 dan 2014 Kec. Kakas Barat;
8) Stenly Rantung PPK Periode 2007 dan 2018 Kec. Kakas Barat;
9) Fransye Tampi PPK Periode 2012 dan 2014 Kec. Langowan Timur;
10) Norita Besauw PPK Periode 2012 dan 2014 Kec. Langowan Barat;
11) Djonly Koampa PPK Periode 2012 dan 2014 Kec. Langowan Selatan;
12) Jemsy Piong PPK Periode 2014 dan 2018 Kec. Langowan Selatan;
13) Jemmy Momongan Periode 2012, 2013, 2015, 2018 PPK Kec. Tompaso;
14) Evie A. Dajoh PPK Periode 2012, 2014, dan 2018 Kec. Kawangkoan;
15) Fermiyanto Sajow PPK Periode 2012 dan 2014 Kec. Kawangkoan Utara;
15 (lima belas) nama diatas TMS karena sudah masuk dalam 2 (dua)
periode sebagai Penyelenggara (Bukti T-11)
b. Bahwa Teradu melaksanakan pembentukan Badan Penyelenggara dalam hal
ini Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) melalui mekanisme seleksi terbuka
dengan pertimbangan pula untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya
kepada warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk menjadi
Penyelenggara Pemilu, sehingga hak konstitutional sebagai warga negara
tidak terabaikan yang dibuktikan adalah Pengadu itu sendiri telah diberikan
kesempatan mendaftar dalam seleksi terbuka;
8. Bahwa dalil Pengadu Nomor 8 tidak memahami dengan benar terkait dengan
penambahan 2 (dua) anggota PPK sesuai Surat Edaran KPU RI Nomor
1373/PP.05-SD/01/KPU/XI/2018 tentang proses penambahan jumlah anggota
PPK Pemilu Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XVI/2018
sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan KPU Nomor 36 Tahun 2018
tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2018 tentang
Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan
Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan
Pemilihan Umum, Pasal 79 A ayat (1) digunakan untuk KPU Kabupaten/Kota
yang tidak melaksanakan Pilkada sesuai dengan Surat Edaran KPU RI Nomor
1373/PP.05-SD/01/KPU/XI/2018 huruf A yaitu mekanisme rekrutmen 2 (dua)
anggota PPK pasca Putusan Mahkamah Konstitusi bagi KPU Kabupaten/Kota
yang tidak melaksanakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2018, sedangkan
Pasal 79 B sesuai dengan Surat Edaran KPU RI Nomor 1373/PP.05-
SD/01/KPU/XI/2018 huruf B yang menerangkan secara jelas dan tegas untuk
penyesuaian jumlah anggota PPK pada daerah yang telah menyelenggarakan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau
Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2018 dilakukan dengan mekanisme
sebagai berikut:
a. KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan verifikasi terhadap:
1) 2 (dua) orang anggota PPK penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali
31922450, Fax. (021) 3192245,
Kota Tahun 2018 yang tidak terpilih pada tahapan evaluasi anggota PPK
untuk penyelenggaraan Pemilu 2019; dan
2) 5 (lima) orang calon anggota PPK peringkat keenam sampai dengan
peringkat kesepuluh hasil seleksi calon anggota PPK pada
penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2018;
Dalil Pengadu juga menyampaikan bahwa tidak dipublikasikan nama-nama
sesuai dengan Pengumuman KPU Kabupaten Minahasa Nomor 46/SDM.02.1-
PU/7102/KPU-Kab/XI/2018 tentang Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan
terpilih Pemilihan Umum tahun 2019 tertanggal 19 November 2018 berdasarkan
Pasal 79 B huruf i Peraturan KPU Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan
atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja
Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok
Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum,
yaitu KPU/KIP Kabupaten/Kota mengumumkan penambahan anggota PPK hasil
verifikasi dan wawancara pada laman KPU/KIP Kabupaten/Kota dan/atau
papan pengumuman. Atas ketentuan tersebut Teradu telah mengumumkan PPK
Terpilih Pemilihan Umum Tahun 2019 di papan pengumuman pada tanggal 20
November 2018;(Bukti T-14)
9. Bahwa dalil Pengadu pada nomor 9 adalah anggapan yang tidak mendasar
karena kurang memahami proses pembentukan Badan Penyelenggara yang
dilakukan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa yang setiap tahapan
telah dilaksanakan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku sesuai
dengan jawaban Teradu diatas pada poin jawaban nomor 8;
10. Bahwa dalil Pengadu pada nomor 10 merupakan anggapan Pengadu yang
kurang memahami satu kesatuan pemahaman peraturan dalam proses
pembentukan Badan Penyelenggara Pemilu Tahun 2019, karena Teradu sebagai
Penyelenggara Pemilu dalam melaksanakan semua tahapan Pemilu termasuk
pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) berdasarkan pada:
a. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
b. Peraturan KPU Nomor 7 tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal
Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimna telah beberapa
kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 32 Tahun 2018;
c. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja
Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok
Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 36 Tahun 2018
tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2018 tentang
Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia
Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam
Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
d. Keputusan KPU RI Nomor 31/PP.05-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk
Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan
Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam
Penyelenggaraan Pemilhan Umum;
e. Surat Edaran KPU RI Nomor 1373/PP.05-SD/01/KPU/XI perihal proses
penambahan jumlah anggota PPK pada Pemilu Tahun 2019 pasca Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XVI/2018;
f. Bahwa dalil Pengadu yang beranggapan bahwa terjadi kesalahan yang
ditempuh Teradu melaksanakan proses penambahan calon anggota PPK
Pemilu 2019 bukanlah anggota dan calon anggota PPK Pilkada Tahun 2018
31922450, Fax. (021) 3192245,
tidak benar dikarenakan Pengadu tidak memahami secara menyeluruh
dasar aturan Surat Edaran KPU RI Nomor 1373/PP.05-
SD/01/KPU/XI/2018 tentang proses penambahan jumlah anggota PPK
Pemilu Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XVI/2018
tertanggal 5 November 2018 karena Teradu merujuk Pasal 79 B huruf c
Peraturan KPU Nomor 36 Tahun 2018 dalam melakukan proses
penambahan anggota PPK Pemilu 2019 yang mengamanatkan dalam hal
berdasarkan hasil verifikasi calon anggota PPK tidak memenuhi persyaratan
sebagaimana dimaksud dalam huruf b, KPU/KIP Kabupaten/Kota bekerja
sama dengan lembaga pendidikan dan/atau lembaga profesi untuk meminta
2 (dua) kali jumlah calon anggota PPK yang dibutuhkan, karena Teradu
dalam proses verifikasi evaluasi nama-nama PPK Pilkada terdapat 19
(sembilan belas) kecamatan yang tidak lagi memenuhi kuota untuk masuk
dalam seleksi wawancara, sehingga Teradu berkoordinasi dengan lembaga
pendidikan dan/atau lembaga profesi untuk meminta penambahan calon
anggota PPK (Bukti T-15)sehingga 4 (empat) nama-nama tersebut dibawah
ini:
1) Xenna Rambing, Kecamatan Pineleng
2) Danny Pantouw, Kecamatan Tombariri Timur
3) Rival S. Luly, Kecamatan Langowan Selatan
4) Herlina Pangemanan, Kecamatan Langowan Selatan
Merupakan 3 (tiga) kecamatan dari 19 (sembilan belas) kecamatan yang KPU
Kabupaten Minahasa mintakan rekomendasinya; (Bukti T-15)
11. Bahwa dalil Pengadu pada nomor 11 tidak berdasar dan keliru, karena Teradu
dalam proses penambahan anggota PPK Pemilu 2019 telah dilakukan secara
baik dan benar dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku, sehingga hasil pembentukan anggota PPK Tambahan
pada Pemilu 2019 adalah sah dan akuntabel.
a. Bahwa dalil Pengadu pada nomor 11.1 dan 11.2 yang ditujukan kepada
Teradu terkait dengan membuat aturan sendiri adalah tidak mendasar,
karena Teradu dalam menetapkan nama-nama calon Anggota PPK
Tambahan, Teradu mengacu pada Surat Edaran KPU RI Nomor 1373/PP.05-
SD/01/KPU/XI perihal proses penambahan jumlah anggota PPK pada
Pemilu Tahun 2019 pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-
XVI/2018 dan Pasal 79 B Peraturan KPU Nomor 36 Tahun 2018, sebagai
data pendukung Teradu mengajukan bukti nama-nama calon anggota PPK
Tambahan yang memenuhi syarat yang mengacu pada Pengumuman KPU
Kabupaten Minahasa Nomor 281/KPU-Kab-023.436239/X/2017 tentang
Perubahan Pengumuman Nomor 270/KPU-Kab-0234326239/X/2017
tentang Hasil Seleksi Tertulis Calon Anggota Paniti Pemilihan Kecamatan
(PPK) dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Tahun
2018 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa tertanggal 25
Oktober 2017 (Bukti T-16) yang adalah merupakan daftar calon pengganti
antar waktu sehingga tidak ada aturan yang dibuat sendiri oleh Teradu
dalam menetapkan nama-nama calon anggota PPK Tambahan;
b. Bahwa dalil Pengadu pada nomor 11.3 tidak beralasan dan Pengadu tidak
mengetahui dasar hukum secara baik tentang proses pelaksanaan
penambahan anggota PPK Pemilu 2019 dikarenakan pada kenyataannya
Teradu telah melaksanakan proses perekrutan sampai dengan beberapa
tahapan yang telah dilalui PPK sampai saat ini legalitas PPK tidak pernah
digugat oleh peserta Pemilu ataupun lembaga lainnya dalam melaksanakan
31922450, Fax. (021) 3192245,
tugas. Bahwa legalitas atau legal standing anggota PPK Tambahan pada
Pemilu 2019 yang telah ditetapkan Teradu adalah sah karena melalui proses
berdasarkan Surat Edaran KPU RI Nomor 1373/PP.05-SD/01/KPU/XI
perihal proses penambahan jumlah anggota PPK pada Pemilu Tahun 2019
pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XVI/2018 dan
Peraturan KPU Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja
Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok
Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan
Umum;
c. Bahwa dalil Pengadu pada nomor 11.4 adalah tidak benar apalagi menuduh
Teradu menghilangkan rasa keadilan, dan hak konstitusional 23 (dua puluh
tiga) orang, karena pada proses rekrutment yang dilakukan oleh Teradu
mengikuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
terbaru dengan mekanisme penambahan anggota Panitia Pemilihan
Kecamatan (PPK) pada tanggal 10 sampai 20 November 2018 merujuk pada
Surat Edaran KPU RI Nomor 1373/PP.05-SD/01/KPU/XI/2018 tentang
proses penambahan jumlah anggota PPK Pemilu Pasca Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 31/PUU-XVI/2018 tertanggal 5 November 2018, dan
Peraturan KPU Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan
KPU Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia
Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok
Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan
Umum;
d. Bahwa dalil Pengadu pada nomor 11 poin 1-4 sangat mengada-ada, kabur
dan tidak mendasar, karena Teradu yang adalah Penyelenggara Pemilu di
Kabupaten Minahasa telah melaksanakan tahapan Pemilu untuk menjaga
integritas dan profesionalitas seperti dituangkan pada Peraturan Dewan
Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2
Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Perilaku Penyelenggara Pemilihan
Umum BAB II Pasal 6 Ayat (1) dan Ayat (2);
12. Bahwa dalil Pengadu nomor 16 terkait proses pembentukan PPS yang
memberikan keterangan adanya status Belum Memenuhi Syarat (BMS) Teradu
dapat menjelaskan terkait istilah BMS dikhususkan kepada PPS yang telah
menyampaikan berkas perekrutan PPS akan tetapi perlu waktu untuk dapat
menunjukan dokumen asli yang dibuktikan pada bagian akhir Pengumuman
KPU Kabupaten Minahasa Nomor 20/PP.01.2-PU/Kab-7102/II/2018 tentang
nama-nama calon anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang lulus seleksi
administrasi dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum poin nomor 1 yang
berbunyi “nama-nama tersebut di atas dinyatakan lulus seleksi administrasi, dan
beberapa diantaranya lulus dengan catatan. Bersama dengan pengumuman ini,
disampaikan bahwa nama-nama yang tercantum dalam pengumuman ini
diwajibkan menghubungi KPU Kabupaten Minahasa untuk mengkonfirmasi
kelengkapan administrasi dan apabila masih ada yang perlu dilengkapi diberikan
kesempatan sampai sebelum wawancara. Apabila sampai dengan batas waktu
yang ditentukan tidak memperbaiki berkas pendaftaran maka akan dinyatakan
tidak memenuhi syarat.”
13. Bahwa dalil Pengadu nomor 17 menggambarkan Teradu dalam menjalankan
tugas dilaksanakan dengan baik, benar dan konsisten sesuai dengan keputusan
Pengumuman KPU Kabupaten Minahasa Nomor 20/PP.01.2-PU/Kab-
7102/II/2018 tentang nama-nama calon anggota Panitia Pemungutan Suara
(PPS) yang lulus seleksi administrasi dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
31922450, Fax. (021) 3192245,
14. Bahwa dalil Pengadu nomor 18 berdasarkan KPU RI Nomor 31/PP.05-
Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan
Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara
Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilhan Umum BAB II huruf d
angka 1.b dalam hal penelitian administrasi tidak mencantumkan pelarangan
penggunaan kata BMS sehingga Teradu mengambil langkah untuk memberikan
kesempatan yang seluas-luasnya kepada pendaftar calon anggota PPK dan PPS
yang telah lengkap menyerahkan dokumen persyaratan calon akan tetapi butuh
kepastian terkait legalitas dokumen yang masih diberikan keterangan BMS yang
ditandai dengan keterangan Pengumuman KPU Kabupaten Minahasa Nomor
20/PP.01.2-PU/Kab-7102/II/2018 tentang nama-nama calon anggota Panitia
Pemungutan Suara (PPS) yang lulus seleksi administrasi dalam Penyelenggaraan
Pemilihan Umum (Bukti T-6) Pengadu kurang memahami pemberian status BMS
kepada calon anggota PPK dan PPS bukan pada calon anggota PPK dan PPS yang
tidak lengkap memasukkan dokumen persyaratan akan tetapi Teradu
menggunakan istilah BMS bagi calon anggota PPK dan PPS yang telah
memasukkan dokumen dengan lengkap tetapi membutuhkan pembuktian
selanjutnya;
15. Bahwa dalil Pengadu nomor 19 yang mempertanyakan legalitas dari 8 (delapan)
calon anggota PPS sesuai dengan pengumuman KPU Kabupaten Minahasa
Nomor: 26/PP.05.1-PU/7102/KPU-Kab/III/2018 tentang Pengumuman nama-
nama calon terpilih dan peringkat calon anggota Panitia Pemungutan Suara
(PPS) yang mengikuti seleksi wawancara dalam Pemilihan Umum Tahun 2019
setelah diverifikasi oleh pihak Teradu melalui Pegawai Sekretariat KPU
Kabupaten Minahasa bahwa benar ke 8 (delapan) calon anggota PPS tersebut
yang berstatus BMS telah diverifikasi sebelum melaksanakan wawancara, yaitu:
1) Jola Manarisip, Desa Kauneran, BMS (Ijazah Tidak Legalisir)
saat verifikasi telah memperlihatkan Ijazah asli
2) Stella Karundeng, Desa Rambunan, BMS (Hanya ada daftar nilai);
saat verifikasi telah memperlihatkan Ijazah asli
3) Griver Umboh, Desa Rambunan, BMS (Ijazah fotocopy legalisir);
saat verifikasi telah memperlihatkan Ijazah asli
4) Meyli I. Kambey, Desa Sawangan, BMS (KTP Tombulu Dapil I);
saat verifikasi telah memperlihatkan KTP Elektronik Desa Sawangan
5) Eva J. Kaunang, Desa Tounelet, BMS (Ijazah Tidak Legalisir);
saat verifikasi telah memperlihatkan Ijazah asli
6) Wendy A. Rampi, Desa Sendangan, BMS (Ijazah Tidak Legalisir);
saat verifikasi telah memperlihatkan Ijazah asli
7) Youke Momuat, Desa Tounelet Satu, BMS (Ijazah Tidak Legalisir);
saat verifikasi telah memperlihatkan Ijazah asli
8) Jansje H. A. Sendow, Desa Kauneran 1, BMS (Ijazah Tidak Legalisir);
saat verifikasi telah memperlihatkan Ijazah asli(Bukti T-17)
16. Bahwa dalil Pengadu nomor 20 terkait proses pembentukan PPK yang
memberikan keterangan adanya status Belum Memenuhi Syarat (BMS) Teradu
dapat menjelaskan terkait istilah BMS dikhususkan kepada PPK yang telah
menyampaikan seluruh berkas perekrutan PPK akan tetapi membutuhkan
verifikasi selanjutnya untuk dapat menunjukan dokumen asli yang dibuktikan
pada bagian akhir Pengumuman KPU Kabupaten Minahasa Nomor 008/PP.01.2-
PU/Kab-7102/I/2018 tentang nama-nama calon anggota Panitia Pemilihan
Kecamatan (PPK) yang lulus seleksi administrasi dalam Penyelenggaraan
Pemilihan Umum poin nomor 1 yang berbunyi “nama-nama tersebut di atas
31922450, Fax. (021) 3192245,
dinyatakan lulus seleksi administrasi, dan beberapa diantaranya lulus dengan
catatan. Bersama dengan pengumuman ini, disampaikan bahwa nama-nama
yang tercantum dalam pengumuman ini diwajibkan menghubungi KPU Kabupaten
Minahasa untuk mengkonfirmasi kelengkapan administrasi dan apabila masih
ada yang perlu dilengkapi diberikan kesempatan sampai dengan tanggal 6
Februari 2018, Pukul 09.00 Wita. Apabila sampai dengan batas waktu yang
ditentukan tidak memperbaiki berkas pendaftaran maka akan dinyatakan tidak
memenuhi syarat.”
17. Bahwa dalam proses diatas (poin 20) Teradu menegaskan tidak ada
penambahan waktu pemasukan berkas akan tetapi hanya sebatas memastikan
berkas yang lengkap bagi calon anggota PPK yang telah memenuhi syarat
administrasi tapi masih berstatus BMS untuk dapat diverifikasi secara faktual
dengan menunjukan dokumen aslinya;
18. Bahwa dalil Pengadu nomor 21 menggambarkan Teradu dalam menjalankan
tugas dilaksanakan dengan baik, benar dan konsisten sesuai dengan keputusan
Pengumuman KPU Kabupaten Minahasa Nomor 008/PP.01.2-PU/Kab-
7102/I/2018 tentang nama-nama calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan
(PPK) yang lulus seleksi administrasi dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum
yang berstatus BMS untuk dapat menunjukan KTP dan Ijazah asli sedangkan
sistem wawancara yang ditetapkan oleh Teradu yaitu 1 (satu) orang calon
diwawancarai oleh 1 (satu) orang Komisioner pada dasarnya tidak bertentangan
dengan aturan yang berlaku sepanjang mekanisme dan materi wawancara
seperti yang diamanatkan oleh Pasal 44 ayat (3) PKPU Nomor 3 Tahun 2018
tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia
Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam
penyelenggaraan Pemilihan umum terpenuhi, yaitu:
a. rekam jejak calon anggota PPK;
b. pengetahuan tentang Pemilu, yang mencakup tugas, wewenang, dan
kewajiban PPK, penelitian syarat dukungan calon perseorangan Anggota
Dewan Perwakilan Daerah, teknis pemungutan suara, penghitungan
perolehan suara, dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara;
c. klarifikasi tanggapan masyarakat.
dan sesudah dalam proses wawancara selesai hasil poin-poin diatas
disampaikan pewawancara dalam rapat pleno untuk mengambil keputusan
secara kolektif kolegial.
19. Selanjutnya juga dalil Pengadu pada nomor 21 menggambarkan Pengadu tidak
memahami dengan baik dan benar proses tahapan seleksi wawancara calon
anggota PPK karena Pengadu mencantumkan peristiwa yang tidak sesuai
dengan fakta dan data proses seleksi, contohnya pada tanggal 1 Maret 2019 KPU
Kabupaten Minahasa tidak melaksanakan seleksi wawancara;
20. Bahwa dalil Pengadu nomor 22 tidak mendasar, karena Teradu melaksanakan
wawancara bagi calon anggota PPK yang dilakukan oleh 1 (satu) orang
Komisioner adalah sah. Pembatasan hanya 1 (satu) Komisioner dalam
mekanisme wawancara tidak diatur dalam ketentuan. Yang utama dalam proses
wawancara harus sesuai dengan amanat PKPU Nomor 3 Tahun 2018 tentang
Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan
Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan
Pemilihan Umum Tahun 2019 Pasal 44 ayat (3) meliputi:
a. rekam jejak calon anggota PPK;
b. pengetahuan tentang Pemilu, yang mencakup tugas, wewenang, dan
kewajiban PPK, penelitian syarat dukungan calon perseorangan Anggota
31922450, Fax. (021) 3192245,
Dewan Perwakilan Daerah, teknis pemungutan suara, penghitungan
perolehan suara, dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara;
c. klarifikasi tanggapan masyarakat.
21. Bahwa Teradu setelah melaksanakan wawancara mengadakan rapat pleno
membahas nilai yang disampaikan oleh masing-masing pewawancara untuk
diambilkan keputusan secara kolektif kolegial;
22. Bahwa dalil Pengadu nomor 23 yang menyatakan bahwa proses pembentukan
PPK tidak dibenarkan secara hukum dan etika adalah keliru karena proses
pembentukannya sebagai berikut:
a. pembentukan PPK dan PPS pada bulan Januari s/d Maret 2018
menggunakan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum, Peraturan KPU Nomor 7 tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan
Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, Peraturan KPU
Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia
Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok
Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum
Tahun 2019, dan Keputusan KPU RI Nomor 31/PP.05-Kpt/03/KPU/I/2018
tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia
Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam
Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
b. penambahan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada tanggal 10
sampai 20 November 2018 merujuk pada Surat Edaran KPU RI Nomor
1373/PP.05-SD/01/KPU/XI/2018 tentang proses penambahan jumlah
anggota PPK Pemilu Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-
XVI/2018 tertanggal 5 November 2018, dan Peraturan KPU Nomor 36 Tahun
2018 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2018 tentang
Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia
Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam
Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
c. bahwa proses yang di lakukan oleh Teradu dalam pembentukan Badan
Penyelenggara seperti pada poin 23a dan 23b tersebut diatas adalah amanat
Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum yang berbunyi KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota bersifat
hierarkis, termasuk KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota pada satuan
pemerintahan daerah yahg bersifat khusus atau istimewa yang diatur
dengan undang-undang;
23. Bahwa dengan demikian berdasarkan proses diatas tergambar Teradu
menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terus
mengedepankan integritas, profesionalisme dalam menjalankan tugas,
wewenang dan kewajiban sebagai Penyelenggara Pemilu/Pemilihan;
24. Bahwa dalil Pengadu nomor 25 adalah persepsi pribadi sebagai Pengadu yang
memahami regulasi berdasarkan pemahaman pribadi sendiri, melainkan sebagai
Teradu berdasarkan bukti dan jawaban Teradu diatas telah melaksanakan
semua tahapan, jadwal, program sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku dan tetap menjunjung kode etik sebagai
Penyelenggara Pemilu yang mengedepankan asas keadilan, kepastian hukum,
profesional, akuntabilitas serta menjaga integritas selaku Penyelenggara
Pemilu/Pemilihan sesuai dengan Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara
Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik
dan Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum BAB II Pasal 6 Ayat (1) dan Ayat
(2); (Bukti T-18)
31922450, Fax. (021) 3192245,
25. Bahwa dalil Pengadu nomor 26 tidak mendasar karena Teradu dalam
melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban mengedepankan etika sebagai
Penyelenggara Pemilu.
a. bahwa berdasarkan dalil Pengadu nomor 26 poin 1 sampai 4
memperlihatkan terlalu dini menilai hasil dan dampak Pemilu 2019 karena
berdasarkan fakta, data dan pengalaman dilapangan:
1) sampai saat ini Teradu sebagai Penyelenggara di Tingkat KPU Kabupaten
Minahasa masih tetap dipercaya oleh masyarakat dalam melaksanakan
tahapan Pemilu Tahun 2019 yang ditandai tidak pernah di demo oleh
pribadi atau masyarakat umum;
2) tingkat partisipasi pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Minahasa Tahun 2018 mencapai 81,49% melampaui target tingkat
partisipasi pemilih yang ditetapkan secara nasional oleh KPU RI sebesar
75%;
3) sejauh ini KPU Kabupaten Minahasa dalam melaksanakan tugas dan
kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
tanpa mengabaikan hak konstitusional warga negara;
4) kedamaian, ketertiban, dan kebebasan mengeluarkan pendapat sangat
dirasakan dalam berdemokrasi di tanah Minahasa.
[2.5.2] Jawaban Teradu VI s.d VIII selaku Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten
Minahasa
1. Bahwa Teradu VI, VII, dan VIII telah melaksanakan tugas, kewajiban dan
kewenangan yang melekat pada Kelembagaan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Termasuk didalamnya terkait
dengan pengawasan Pembentukan Badan Ad Hoc (PPK,PPS, KPPS) pada KPU
Kabupaten Minahasa, sejak menjadi Panwaslu Kabupaten Minahasa Tahun
2017 s.d 2018 dan menjadi Anggota Bawaslu Kabupaten Minahasa 2018-2023
yang dilantik pada tanggal 15 Agustus tahun 2018;
2. Bahwa Teradu VI,VII, dan VIII dalam melakukan tugas pengawasannya, selalu
berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa pada tahapan Pembentukan PPK,PPS dan KPPS pada Pemilihan Bupati
dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Tahun 2018, Panwaslu Minahasa telah
melakukan pegawasan aktif terhadap semua proses rekrutmen yang dilakukan
oleh KPU Kabupaten Minahasa, dan telah menyampaikan sedikitnya 5 temuan
melalui pengawasan aktif, berkaitan dengan Domisili calon anggota PPK
Pemilihan (3 temuan) dan PPK yang adalah Pengurus Parpol, yang telah
direkomendasikan kepada KPU Kabupaten Minahasa dan ditindaklanjuti;
4. Bahwa sebagaimana Panwaslu Minahasa, demikian juga Bawaslu Kabupaten
Minahasa yang beranggotakan Teradu VI, VII, dan VIII tidak pernah melakukan
Pembiaran terhadap semua proses yang terjadi selama tahapan Pemilihan
Umum Tahun 2019, termasuk pada rekrutmen penambahan dua anggota PPK
pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XVI/2018 sebagaimana
yang diadukan oleh Pengadu;
5. Bahwa pengawasan Bawaslu Kabupaten Minahasa (Teradu VI,VII, dan VIII) pada
proses penambahan PPK pasca Putusan MK tersebut, dilakukan untuk
memastikan KPU Minahasa melaksanakannya sesuai ketentuan, prosedur dan
mekanisme yang berlaku;
6. Bahwa Bawaslu Minahasa dalam menangani dugaan pelanggaran pemilu lewat
mekanisme Temuan dan Laporan sebagaimana Pasal 454 Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Temuan pelanggaran pemilu
31922450, Fax. (021) 3192245,
merupakan hasil hasil pengawasan aktif Bawaslu Kabupaten pada setiap
tahapan penyelenggaraan pemilu. Dan laporan merupakan laporan langsug
warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, Peserta Pemilu dan
Pemantau Pemilu kepada Bawaslu artinya bahwa baik temuan dan laporan
adalah mekanisme yang diatur terkait penanganan pelanggaran Pemilu.
Tidaklah benar jika Bawaslu Kabupaten Minahasa hanya menunggu Laporan
karena laporan adalah merupakan laporan dari Pelapor yang memiliki Lagal
standing, dan sikap proaktif Bawaslu Kabupaten Minahasa adalah lewat temuan
lewat pengawasan aktif terhadap tahapan Pemilu;
7. Bahwa Bimbingan Teknis, Pelatihan,serta Rapat Koordinasi adalah merupakan
salah satu elemen penting dalam tugas-tugas Pengawasan Bawaslu yang telah
diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
8. Bahwa terkait dengan PerkaraNomor: 40/DKPP-PKE-VII/2018, kasusnya
berbeda dengan yang diadukan oleh Pengadu. Dimana yang diadukan oleh
Juhardin, Iswanto dan Rusdi Ketua dan Anggota Panwas Kabupaten Kolaka
adalah terkait pelanggaran kode etik yang dilakukan KPU Kabupaten Kolaka
karena meloloskan 2 orang calon anggota PPK yang tidak mengikuti seleksi
tertulis dan tidak mengindahkahkan rekomendasi dari Panwaslu Kabupaten
Kolaka Nomor: 001/TM/PIlkada-Kolaka/X/2017 terkait tentang pembatalan
Pengumuman Nomor 206/PP.05.3-PU/7401/KPU-KAB/X/2017 tetang seleksi
tertulis calon anggota Panitia pemilihan Kecamatan (PPK) se-Kabupaten Kolaka.
Hal tersebut adalah hal yang sangat fatal bahwa yang tidak mengikuti seleksi
tertulis lalu dinyatakan lolos seleksi tertulis oleh KPU Kabupaten Kolaka;
9. Bahwa pelanggaran etik yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Kolaka adalah
pertama sudah meloloskan orang yang sudah jelas-jelas tidak mengikuti seleksi
tertulis kedua tidak menindaklanjuti rekomendasi Panwaslu Kabupaten Kolaka;
10. Bahwa hal yang sama juga telah dilakukan Panwaslu Kabupaten Minahasa
dengan Temuan 01/TM/PB/Kab/25.09/X/2017 dengan Terlapor/Pelaku atas
nama Donny Lumenta, SE yang lolos seleksi Administrasi dan tertulis PPK
namun berdomisili di Kecamatan yang berbeda, yang melanggar ketentuan Pasal
18 Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2017.Terkait syarat domisili dan integritas,
direkomendasikan ke KPU Kabupaten Minahasa dan ditindaklanjuti dengan
mencoret nama yang bersangkutan.Temuan 02/TM/PB/Kab/25.09/X/2017
Terlapor/Pelaku atas nama Debby Sambul, yang lolos seleksi Administrasi dan
tertulis PPK namun berdomisili di Kecamatan yang berbeda, yang melanggar
ketentuan Pasal 18Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2017 terkait syarat domisili
dan integritas, direkomendasikan ke KPU Kabupaten Minahasa dan
ditindaklanjuti dengan mencoret nama yang bersangkutan. Temuan
03/TM/PB/Kab/25.09/X/2017 dengan Terlapor/Pelaku atas nama Yeanne
Surentu dan Temuan 04/TM/PB/Kab/25.09/X/2017 atas nama Greyri
Korompis yang lolos seleksi dan saat akan mengikuti wawancara, diketahui
sebagai keduanya sebagai Pengurus Partai Politik tingkat Kecamatan, dan
direkomendasikan ke KPU Kabupaten Minahasa dan ditindaklanjuti dengan
mencoret nama yang bersangkutan;
11. Bahwa Temuan-Temuan Panwaslu Kabupaten Minahasa, terkait pengawasan
rekrutmen PPK dan PPS sebagaimana yang dicontohkan oleh pengadu tersebut,
sama-sama pada proses pemilihan Kepala Daerah, namun jelas sekali
perbedaannya, dimana KPU Kabupaten Kolaka melakukan kesalahan fatal dan
serius berupa manipulasi hasil seleksi tertulis, diloloskan padahal tidak ikut
seleksi, telah ada temuan Panwas Kolaka yang direkomendasikan, namun tidak
dijalankan oleh KPU Kabupaten Kolaka. Sementara itu Temuan-Temuan
31922450, Fax. (021) 3192245,
Panwaslu Kabupaten Minahasa langsung ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten
Minahasa. Dengan demikian Panwaslu Kabupaten Minahasa telah
melaksanakan Tugas-Tugas Pengawasannya dan mengawasi tindaklanjut dari
rekomendasi-rekomendasi temuan tersebut, sehingga tidaklah benar dalil
Pengadu yang mengatakan Teradu VI,VII dan VIII melakukan pembiaran dan
tidak melindungi hak konstitusional warga Negara dalam konteks Pemilu
melalui kerja-kerja Pengawasan Pemilu dan Pemilihan;
12. Bahwa Panwaslu Kabupaten Minahasa telah melakukan pengawasan secara
aktif pada saat proses rekrutmen Panitia Pemilihan Kecamatan(PPK) dan Panitia
Pemungutan Suara (PPS), diselaitu juga Panwas Kabupaten Minahasa juga
melakukan Pengawasan tahapan Pemilihan Umum yaitu Verifikasi Partai Peserta
Pemilu tahun 2019 dan Panwaslu Kabupaten Minahasa juga melakukan
penagwasan aktif terkait Tahapan Kamapanye Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Minahasa Tahun 2018 (Bukti Dokumentasi dan Laporan);
13. Bahwa Bawaslu Kabupaten Minahasa telah melakukan penanganan pelanggaran
melalui penerusan laporan oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara Nomor:
01/Bawaslu-Sulut/III/2018, sebagai Pelapor Yano P A Maki dan telah
mengklarifikasi Pelapor Yano PA Maki pada tanggal 18 bulan Maret Tahun 2018
Pukul 16.00 WITA. Terlapor atas nama Kristoforus Ngantung Anggota KPU
Minahasa telah diklarifikasi pada hari Senin 17 Maret 2018 dan saksi saksi atas
Nama Olga Sjane Pangkey dan Meilani Afni Tani pada tanggal 18 Maret 2018
dengan hasil penanganan dihentikan karena tidak terpenuhi unsur pelanggaran
kode etik;
14. Bahwa rekrutmen PPK dan PPS ada sepenuhnya kewenangan KPU Kabupaten
Minahasa lewat pleno penetapan;
15. Bahwa Pengadu melaporkan dugaan pelanggaran pada bulan Maret 2018 adalah
terkait seleksi PPK dan PPS Pemilu 2019 pada bulan Januari Februari Tahun
2018;
16. Bahwa Pengadu tidak pernah melaporkan terkait proses penambahahan PPK
pasca putusan MK pada bulan November-Desember 2018 kepada Bawaslu
Kabupaten Minahasa terkait dengan hak konstitusional Pengadu yang merasa
dirugikan secara konstitusional oleh pihak KPU Minahasa, untuk mendapatkan
keadilan pemilu sebagaimana yang didalilkan oleh Pengadu;
17. Bahwa Bawaslu Kabupaten Minahasa telah memastikan bahwa KPU Kabupaten
Minahasa dalam menjalankan tugasnya sudah sesuai dengan peraturan
perundang-undangan;
18. Bahwa Bawaslu Kabupaten Minahasa dalam Pengawasan Proses Penambahan
PPK Pemilu 2019, adalah untuk MEMASTIKAN Komisi Pemilihan Umum KPU
Kabupaten Minahasa melaksanakannya sesuai dengan Ketentuan yang berlaku;
19. Bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud diatas adalah melalui Peraturan KPU
Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun
2018 tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan,
Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara
Dalam Penyelenggaraan Pemilu, dan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum
Republik Indonesia Nomor 1373/PP.c5-SD/01/KPU/XI/2018 tanggal 5
November 2018 perihal Surat Edaran tentang Proses Penambahan jumlah
anggota PPK pada Pemilu tahun 2019 pasca Putusan Mahkamah Konstitusi
nomor 31/PUU-XVI/2018;
20. Bahwa ketentuan yang mengatur terkait penambahan jumlah Anggota PPK pada
Pemilu 2019 adalah mengacu pada Pasal 79B huruf a angka 1 Peraturan KPU
Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun
31922450, Fax. (021) 3192245,
2018 tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan,
Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara
Dalam Penyelenggaraan Pemilu, yang berbunyi:
“Penyesuaian jumlah anggota PPK pada daerah yang telah menyelenggarakan
Pemilihan Gubernur dan Wakil GUbernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau
Walikota dan Wakil Walikota tahun 2018 dilakukan dengan mekanisme sebagai
berikut:
a. KPU/KIP Kabupaten/kota melakukan verifikasi terhadap:
(1) 2 (dua) orang anggota PPK penyelenggara pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali
Kota Tahun 2018 yang tidak terpilih pada tahapan evaluasi anggota PPK
untuk penyelenggaran pemilu 2019 dan
(2) 5 (lima) orang calon anggota PPK peringkat keenam sampai dengan
peringkat kesepuluh hasil seleksi calon anggota PPK pada
penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Walikota Tahun 2018.
21. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1373/PP.c5-
SD/01/KPU/XI/2018 tanggal 5 November 2018 perihal Surat Edaran tentang
Proses Penambahan jumlah anggota PPK pada Pemilu tahun 2019 pasca
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XVI/2018.
A. Mekanisme Rekrutmen 2 (dua) Anggota PPK pasca putusan Mahkamah
Konstitusi bagi KPU/KIP Kabupaten/kota yang Tidak melaksanakan
pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati
dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2018. Dstnya.
B. Mekanisme Rekrutmen 2 (dua) Anggota PPKpasca putusan Mahkamah
Konstitusi bagi KPU/KIP Kabupaten/kota yang melaksanakan pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota
dan Wakil Walikota tahun 2018.
1. KPU/KIP Kabupaten/kota melakukan verifikasi terhadap:
a. 2 (dua) orang anggota PPK penyelenggara Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan
Wakil Walikota tahun 2018 yang tidak terpilih pada tahapan evaluasi
anggota PPK untuk penyelenggaraan pemilu 2019 dan
b. 5 (lima) orang calon anggota PPK peringkat keenam sampai dengan
peringkat kesepuluh hasil seleksi calon anggota PPK pada
penyelenggaraan Pemilihan Gunernur dan Wakil Gubernur, Bupati
dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan/atau Walikota tahun 2018.
Dstnya.
22. Bahwa Bawaslu Kabupaten Minahasa dalam tugas-tugas Pengawasanya terkait
Penambahan dua anggota PPK pasca Putusan Mahkamah Konstitusi,
memastikan bahwa KPU Kabupaten Minahasa menjalankan Ketentuan yang
berlaku, sebagaimana PKPU dan Surat Edaran KPU RI pada poin 2.1 dan 2.2
diatas, dan dalam pelaksanaanya bahwa KPU Kabupaten Minahasa telah
melaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.
KESIMPULAN
[2.6] Berdasarkan pengaduan dan keterangan yang disampaikan baik secara tertulis
maupun dalam persidangan, Teradu I s.d V selaku Ketua dan Anggota KPU
Kabupaten Minahasa menyampaikan kesimpulan yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari jawaban Teradu I s.d V yang dirumuskan sebagai berikut:
31922450, Fax. (021) 3192245,
1. Bahwa pemahaman Pengadu mempertanyakan adanya beberapa Calon PPS
pada pengumuman KPU Kabupaten Minahasa Nomor: 20/PP.01.2-PU/Kab-
7102/II/2018 tentang Pengumuman Nama-Nama Calon Anggota PPS Yang Lulus
Seleksi Administrasi Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, dalam kolom
keterangan BMS dan TMS tetapi pada pengumuman KPU Kabupaten Minahasa
Nomor: 26/PP.05.1-PU/7102/KPU-Kab/III/2018 tentang Pengumuman Nama-
Nama Calon Terpilih dan Peringkat Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara
(PPS) Yang Mengikuti Seleksi Wawancara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019,
Calon PPS yang dimaksud dinyatakan PPS Terpilih;
- Bahwa Teradu dalam melaksanakan proses pembentukan Badan
Penyelenggara (PPS) Pemilu 2019 adalah berdasarkan ketentuan peraturan
yang berlaku:
a. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum,
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2017 tentang
Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun
2019;
b. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata
Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan
Pemilihan Umum; dan
c. Keputusan KPU RI Nomor 31/PP.05-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang
Petunjuk Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia
Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara
Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
Sehingga dokumen calon PPS Pemilu 2019 telah diverifikasi administrasi dengan
hasil pada pengumuman KPU Kabupaten Minahasa Nomor: 20/PP.01.2-PU/Kab-
7102/II/2018 tentang Pengumuman Nama-Nama Calon Anggota PPS Yang Lulus
Seleksi Administrasi Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- Bahwa pada pengumuman KPU Kabupaten Minahasa Nomor: 20/PP.01.2-
PU/Kab-7102/II/2018 tentang Pengumuman Nama-Nama Calon Anggota
PPS Yang Lulus Seleksi Administrasi Dalam Penyelenggaraan Pemilihan
Umum, disertai 2 (dua) penjelasan sebagai berikut:
1) Nama-nama tersebut di atas dinyatakan lulus seleksi administrasi, dan
beberapa diantaranya lulus dengan catatan. Bersama dengan
pengumuman ini, disampaikan bahwa nama-nama yang tercantum
dalam pengumuman ini diwajibkan menghubungi KPU Kabupaten
Minahasa untuk mengkonfirmasi kelengkapan administrasi dan apabila
masih ada yang perlu dilengkapi diberikan kesempatan sampai sebelum
wawancara. Apabila sampai dengan batas waktu yang ditentukan tidak
memperbaiki berkas pendaftaran maka akan dinyatakan tidak memenuhi
syarat;
2) Nama-nama yang tercantum dalam pengumuman yang sudah
memenuhi persyaratan administrasi diundang menghadiri tahapan
selanjutnya yaitu seleksi wawancara.
- Bahwa secara yuridis formal telah terpenuhi dengan catatan nama-nama
calon dimaksud untuk mengkonfirmasikan dokumen:
Desa/ Keterangan
No Nama Kecamatan
Kelurahan saat konfirmasi
1 Naning Malohing Tateli Pineleng Desa Tateli termasuk Desa
Pemekaran dan masuk pada
Kecamatan Mandolang
31922450, Fax. (021) 3192245,
Desa/ Keterangan
No Nama Kecamatan
Kelurahan saat konfirmasi
2 Hanok Pangemanan Borgo Tombariri Ijazah asli hilang dan memiliki
Surat Keterangan Sekolah
Nomor:
205/F16.17/SMA.1/MN/2008
3 Dirk De’Frets Borgo Tombariri Ijazah asli hilang dan memiliki
Surat Keterangan Sekolah
Nomor:
660/1.16.17.8/SMAN1/MN/IX
/2017
4 Hesti Lisa Lemoh Barat Tombariri Timur Akta mengajar juga
merupakan tanda telah
mengikuti ujian Strata Satu
(S1) dan mendapatkan gelar
sarjana
5 Ryana Tombiling Kali Pineleng Memperlihatkan Ijazah asli
6 Reni Rompas Kalasey Dua Mandolang Memperlihatkan Ijazah asli
7 Kurnia Tulung Koha Timur Mandolang Memperlihatkan Ijazah asli
8 Joseph Walujan Rumengkor Satu Tombulu Memperlihatkan Ijazah asli
9 Pricilia Tandiapa Wulauan Tondano Utara Memperlihatkan Ijazah asli
10 Seska Tumuju Kembuan Satu Tondano Utara Memperlihatkan Ijazah asli
11 Donny Kiroyan Marawas Tondano Utara Memperlihatkan Ijazah asli
12 Larry Toar Ranowangko Tondano Timur Memperlihatkan Ijazah asli
13 Jeavy Mukuan Paleloan Tondano Selatan Memperlihatkan Ijazah asli
14 Fifian Polii Tonsaru Tondano Selatan Memperlihatkan Ijazah asli
15 Jilia Kaloh Parepei Remboken Memperlihatkan Ijazah asli
16 Nova Mantak Kasuratan Remboken Memperlihatkan Ijazah asli
17 Claudia Memah Amongena III Langowan Timur Memperlihatkan Ijazah asli
18 Samsia Adiko Amongena I Langowan Timur Memperlihatkan Ijazah asli
19 Jenly Momor Waleure Langowan Timur Memperlihatkan Ijazah asli
20 Maykel Sumigar Waleure Langowan Timur Memperlihatkan Ijazah asli
21 Recy Wantania Waleure Langowan Timur Memperlihatkan Ijazah asli
22 Jemmy Sumilat Tonsewer Tompaso Barat Memperlihatkan Ijazah asli
23 Enggelin Poluakan Uner 1 Kawangkoan Memperlihatkan Ijazah asli
24 Maikel Najoan Tondegesan Kawangkoan Memperlihatkan Ijazah asli
25 Maria Moniung Kanonang 3 Kawangkoan Memperlihatkan Ijazah asli
26 Herke Senduk Kiawa Kawangkoan Utara Memperlihatkan Ijazah asli
27 Jois Najoan Kiawa 2 Kawangkoan Utara Memperlihatkan Ijazah asli
28 Griver Umboh Rambunan Sonder Memperlihatkan Ijazah asli
- Bahwa sesuai fakta dan data tersebut diatas saat konfirmasi pada Calon PPS
dimaksud oleh pihak KPU Kabupaten Minahasa memenuhi syarat yuridis
formil untuk mengikuti seleksi wawancara dan ditetapkan sebagai Calon PPS
Terpilih Pemilu 2019.
2. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 36 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 3
Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan,
Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara
Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang mengamanatkan dalam hal
persyaratan pendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h bagi PPS dan KPPS tidak dapat
dipenuhi, dapat diisi oleh orang yang mempunyai kemampuan dan kecakapan
dalam membaca, menulis dan berhitung yang dibuktikan dengan surat
pernyataan, maka beberapa calon PPS yang status Belum Memenuhi Syarat
(BMS) karena Ijazah tidak dilegalisir dapat ditetapkan sebagai calon PPS Terpilih
dengan pertimbangan:
a. Calon PPS memperlihatkan Ijazah asli;
3. Pada beberapa Desa/Kelurahan yang walaupun telah diadakan perpanjangan
pendaftaran calon PPS tetapi yang mendaftar hanya 3 (tiga) orang. Dengan
demikian syarat pendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas atau
31922450, Fax. (021) 3192245,
Sederajat tidak dipenuhi oleh calon PPS dapat diisi oleh orang yang mempunyai
kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung.
[2.7] PETITUM PARA TERADU
[2.7.1] Petitum Teradu I s.d V selaku Ketua dan Anggota KPU Kabupaten
Minahasa
TeraduI s.d V memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu
berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:
1. Menolak aduan Pengadu untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Teradu I s.d V tidak melakukan pelanggaran Kode Etik; dan
3. Apabila Majelis Sidang DKPP yang memeriksa dan mengadili pengaduan a quo
berpendapat lain, maka dimohon dapat kiranya memberikan putusan yang
seadil-adilnya.
[2.7.2] Petitum Teradu VI s.d VIII selaku Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten
Minahasa
Teradu VI s.d VIII memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu
berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:
1. Menolak aduan Pengadu untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Teradu VI s.d VIII tidak melakukan pelanggaran Kode Etik; dan
3. Apabila Majelis Sidang DKPP yang memeriksa dan mengadili pengaduan a quo
berpendapat lain, maka dimohon dapat kiranya memberikan putusan yang
seadil-adilnya.
[2.8] Bahwa untuk menguatkan jawabannya Teradu I s.d V telah menyerahkan alat
bukti sebagai berikut:
Bukti T-1 : Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program,
dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
Bukti T-2 : Pengumuman KPU Kabupaten Minahasa Nomor: 005/PP.01.02-
PU/Kab-7102/K1/I/2018 tentang Pendaftaran Calon Anggota PPK
dan PPS untuk Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 22
Januari 2019;
Bukti T-3 : Pengumuman KPU Kabupaten Minahasa Nomor: 008/PP.01.2-
PU/Kab-7102/I/2018 tentang Nama-Nama Calon Anggota PPK
Pendaftara Calon Anggota PPK dan PPS untuk Pemilihan Umum
Tahun 2019, tertanggal 22 Januari 2019;
Bukti T-4 : Pengumuman KPU Kabupaten Minahasa Nomor: 13/PP.01.02-
PU/7102/Kab/II/2018 tentang Perpanjangan PendaftaranPPS
Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 14 Februari 2019;
Bukti T-5 : Pengumuman KPU Kabupaten Minahasa Nomor: 009/PP.01.2-
PU/Kab-7102/II/2018 tentang Pengumuman Nama-Nama Calon
Anggota PPK yang lulus Seleksi Tes Tertulis dalam Pemilihan
Umum Tahun 2019, tertanggal 7 Februari 2019;
Bukti T-6 : Pengumuman KPU Kabupaten Minahasa Nomor: 20/PP.01.2-
PU/Kab-7102/II/2018 tentang Nama-Nama Calon Anggota PPS
yang lulus Seleksi Administrasi dalam Pemilihan Umum Tahun
2019, tertanggal 26 Februari 2019;
Bukti T-7 : Pengumuman KPU Kabupaten Minahasa Nomor: 19/PP.01.2-
PU/Kab-7102/II/2018 tentang Pengumuman Tes Seleksi
Wawancara Calon Anggota PPK Dalam Penyelenggaraan Pemilihan
Umum Tahun 2019, tertanggal 26 Februari 2019;
31922450, Fax. (021) 3192245,
Bukti T-8 : Pengumuman KPU Kabupaten Minahasa Nomor: 21/PP.05.1.
PU/Kab.7102/III/2018 tentang Calon Anggota PPK Terpilih Dalam
Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 2 Maret 2019;
Bukti T-9 : Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan
Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan
Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam
Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
Bukti T-10 : Keputusan KPU RI Nomor 31/PP.05-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang
Petunjuk Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan,
Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara
Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
Bukti T-11 : Surat Keputusan KPU Kabupaten Minahasa Nomor: 61/Kpts/KPU-
Min-023.436239/2012 tentang Pengangkatan PPK Pemilihan
Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten
Minahasa Tahun 2012;
Bukti T-12 : Surat Edaran KPU RI Nomor: 1373/PP.05-SD/01/KPU/XI/2018
Tentang Proses Penambahan Jumlah Anggota PPK Pada Pemilu
Tahun 2019 Pasca Putusan Mahkama Konstitusi Nomor: 31/PUU-
XVI/2018, tanggal 5 November 2018
Bukti T-13 : Peraturan KPU Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas
Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan Dan
Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan
Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam
Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
Bukti T-14 : Pengumuman KPU Kabupaten Minahasa Nomor: 46/SDM.02.1-
PU/7102/KPU-Kab/XI/2018 tentang Anggota PPK Terpilih
Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 19 November 2018;
Bukti T-15 : Surat KPU Kabupaten Minahasa Nomor: 429/PL.03.3-
SD/7102/KPU-Kab/XI/2018 tentang Penambahan Calon Anggota
PPK, tanggal 13 November 2018;
Bukti T-16 : Surat Pengumuman KPU Kabupaten Minahasa Nomor: 281/KPU-
Kab-023.436239/X/2017 tentang Perubahan Pengumuman Nomor:
270/KPU-Kab-023.436239/X/2017 tentang Hasil Seleksi Tertulis
Calon Anggota PPK Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Kabupaten Minahasa Tahun 2018, tanggal 25 Oktober 2017;
Bukti T-17 : Lampiran Foto Ijazah dan KTP Asli 8 Calon Anggota PPK;
Bukti T-18 : Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum
Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku
Penyelenggara Pemilihan Umum;
Pihak Terkait KPU Provinsi Sulawesi Utara
1. Bahwa pada prinsipnya pembentukan PPK dalam Pemilu Tahun 2019
mengalami 2 (dua) tahap rekrutmen, yaitu: Tahap Pertama merekrut 3 (tiga)
orang PPK sesua dengan ketentuan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017, dan
Tahap Kedua dilaksanakan untuk merekrut 2 (dua) orang PPK tambahan pasca
Putusan MK Nomor 31/PUU-XVI/2018, sehingga secara keseluruhan Anggota
PPK berjumlah 5 (lima) orang;
2. Pasca Putusan MK, KPU RI mengusulkan Perubahan Peraturan KPU Nomor 3
Tahun 2018 tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan,
31922450, Fax. (021) 3192245,
Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara
Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
3. Bahwa sementara proses sinkronisasi di Kemenkumham berlangsung KPU RI
mengeluarkan instruksi melalui Surat Dinas Nomor: 1373/PP.05-
SD/01/KPU/XI/2018 Tentang Proses Penambahan Jumlah Anggota PPK Pada
Pemilu Tahun 2019 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 31/PUU-
XVI/2018, tanggal 5 November 2018;
4. Bahwa pada pokoknya Surat KPU RI Nomor: 1373/PP.05-SD/01/KPU/XI/2018
Tentang Proses Penambahan Jumlah Anggota PPK Pada Pemilu Tahun 2019
Pasca Putusan Mahkama Konstitusi Nomor: 31/PUU-XVI/2018, tanggal 5
November 2018, dua bentuk perekrutan dikategorisasi berdasarkan KPU
Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pilkada Tahun 2018 dan yang tidak
melaksanakan Pilkada Tahun 2018;
5. Bahwa KPU Kabupaten Minahasa merupakan salah satu penyelenggara Pilkada
Tahun 2018 dengan jumlah PPK dan PPS terbanyak di Sulawesi Utara (25 PPK
dan 270 PPS);
6. Bahwa sebagai KPU yang melaksanakan Pilkada Tahun 2018, maka
petunjuknya sudah jelas melalui Surat KPU RI Nomor: 1373/PP.05-
SD/01/KPU/XI/2018 pada lampiran huruf B (Mekanisme Rekrutmen 2 (dua)
Anggota PPK Pasca Putusan MK);
7. Bahwa petunjuk teknis rekrutmen sebagaimana dimaksud di atas adalah:
a. KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan verifikasi terhadap:
1) 2 (dua) orang anggota PPK penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali
Kota Tahun 2018 yang tidak terpilih pada tahapan evaluasi anggota PPK
untuk penyelenggaraan Pemilu 2019; dan
2) 5 (lima) orang calon anggota PPK peringkat keenam sampai dengan
peringkat kesepuluh hasil seleksi calon anggota PPK pada
penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2018;
8. Bahwa berdasarkan instruksi institusi hirarki tertinggi KPU RI wajib hukumnya
harus dilaksanakan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Berdasarkan
supervisi dan monitoring KPU Provinsi, maka KPU Kabupaten Minahasa telah
melaksanakan rekrutmen sesuai dengan ketentuan;
9. Bahwa setelah diundangkannya Peraturan KPU Nomor 36 Tahun 2018 tentang
Perubahan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan Dan Tata
Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok
Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum,
ternyata norma terkait dengan tata cara rekrutmen bag KPU Kabupaten yang
menyelenggakan Pilkada Tahun 2018 sinergi dan konsisten dengan Surat KPU
RI Nomor: 1373/PP.05-SD/01/KPU/XI/2018, Khususnya Pasal 79 B yang
secara jelas dan tegas menyatakan penyesuaian jumlah anggota PPK pda daerah
yang telah melaksanakan Pemilihan Gubernurdan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 dilakukan dengan
mekanisme sebagaimana angka 9 yang sama dengan substansi Surat KPU RI
Nomor: 1373/PP.05-SD/01/KPU/XI/2018;
10. Bahwa benar KPU Kabupaten Minahasa dalam awal rekrutmen PPK Pemilu
Tahun 2019 memilih mekanisme rekrutmen ulang terbuka dibanding rekrutmen
evaluasi. Hal tersebut sudah tepat dengan mempertimbangkan supaya PPK
Pilkada fokus pad tahapan Pilkada dan PPK Pemilu 2019 dengan personil yang
tidak sama persis dengan PPK Pilkada akan fokus dalam tahapan Pemilu;
31922450, Fax. (021) 3192245,
11. Bahwa masuk akal juka Pengadu berasumsi seharusnya penambahan 2 (dua)
orang PPK diambil dari urutan selanjutnya dari daftar calon anggota PPK Pemilu.
Namun perlu dipahami bahwa tidak semua yang masuk aakl tepat. Bagi KPU
yang tepat dan etis adalah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan,
termasuk Peraturan KPU;
12. Bahwa jika dalam hal ini Peraturan KPU dianggap tidak adil atau ada keliruan,
maka KPU Kabupaten/kota sebagai pelaksana peraturan tidak bisa disalahkan.
Karena Undang Undang mewajibkan KPU untuk melaksanakan Tahapan sesuai
peraturan perundang-undangan;
13. Bahwa KPU Kabupaten Minahasa juga telah pernah berkonsultasi terkait hal ini
dengan KPU Provinsi Sulaweai Utara dan diarahkan melaksankan sesuai dengan
ketentuan;
14. Bahwa terkait dengan status Belum Memenuhi Syarat (BMS) bukan istilah yang
asing dalam Pemilu. Status BMS juga ada di tahapan pencalonan. Dalam
penilaian KPU Provinsi Sulawesi Utara, tindakan memberikan status BMS untuk
calon yang berkasnya belum terverifikasi dengan baik, lebih baik disbanding
menyakatan Memenuhi Syarat (MS) untuk hal yang belum bisa dipastikan
kebenarannya. Disilah sebenarnya prinsisp-prinsip perilaku profesional
ditujukan dengan kerja cermat/teliti. Disamping itu, KPU Minahasa menyatakan
secara terbuka status BMS tersebut dalam pengumuman sebagai bentuk
transparansi. Hal ini sebenarnaya adalah kiat teknis dan kiat etis yang
dilakukan berdasarkan keputusan Pleno;
15. KPU Provinsi Sulawesi Utara tidak pernah menerima pengaduan pelanggaran
yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Minahasa untuk trahapan ini;
16. Pihak terkait berkeyakinan KPU Kabupaten Minahasa mash konsisten dengan
penegakan kode etik yang dibuktikan dimana KPU Kabupaten Minahasa adalah
Pelapor dalam laporan pelanggaran etik oleh PPS, dimana laporan tersebut baru
saja diputus oleh DKPP.
