Arsip Putusan DKPP RI

PUTUSAN Nomor 20/DKPP-PKE-VI/2017 DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA Memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir Pengaduan Nomor 241/V-P/L- DKPP/2017 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 20/DKPP-PKE-VI/2017, menjatuhkan Putusan dugaan pelanggaran kode etik yang diajukan oleh:

[1.1] PENGADU Nama : Boy Markus Dawir Pekerjaan/Lembaga : Bakal Pasangan Calon Walikota Jayapura Alamat : Jl. Sungai Hanyaan No. 4 Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura Provinsi Papua MEMBERI KUASA KHUSUS KEPADA Nama : Bolivar Sigalingging Pekerjaan/Lembaga : Aliansi Masyarakat Papua Peduli Demokrasi Alamat : Perumnas IV, Blok I/74, Padang Bulan, Kota Jayapura Provinsi Papua Selanjutnya disebut sebagai----------------------------------------------------------Pengadu;

Terhadap: [1.2] TERADU 1. Nama : Juri Ardiantoro Pekerjaan/Lembaga : Ketua KPU Republik Indonesia Alamat : Jl. Imam Bonjol No. 9, Jakarta Pusat Selanjutnya disebut sebagai----------------------------------------------------------Teradu I; 2. Nama : Ida Budhiati Pekerjaan/Lembaga : Anggota KPU Republik Indonesia Alamat : Jl. Imam Bonjol No. 9, Jakarta Pusat Selanjutnya disebut sebagai----------------------------------------------------------Teradu II; 3. Nama : Arief Budiman Pekerjaan/Lembaga : Anggota KPU Republik Indonesia Alamat : Jl. Imam Bonjol No. 9, Jakarta Pusat Selanjutnya disebut sebagai----------------------------------------------------------Teradu III; [1.3] Membaca dan mempelajari pengaduan Pengadu; Memeriksa dan mendengar keterangan Pengadu; Memeriksa dan mendengar keterangan Para Teradu; Memeriksa dan mempelajari dengan seksama semua dokumen dan segala bukti-bukti yang diajukan Pengadu dan Teradu.

ALASAN-ALASAN DAN POKOK PENGADUAN PENGADU [2.1] Pengadu dalam perkara ini mengadukan Para Teradu selaku Ketua dan Anggota KPU Republik Indonesia karena diduga telah melakukan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu dengan alasan-alasan pengaduan yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut: 1. Bahwa KPU Republik Indonesia (RI) mengeluarkan Surat dengan Nomor 688/KPU/XII/2016 perihal Pelaksanaan Putusan Nomor 21/G/Pilkada/2016/PT TUN MKS tanggal 6 Desember 2016 yang ditujukan kepada Ketua KPU Provinsi Papua; 2. Bahwa berdasarkan Surat tersebut, KPU Provinsi Papua menindaklanjuti dengan mengeluarkan Surat Nomor 506/B2/KPU-Prov.030/XII/2016 tertanggal 22 Desember 2016 perihal Pencabutan Permohonan Kasasi atas Putusan Nomor 21/G/Pilkada/2016/PT TUN MKS yang ditujukan kepada Ketua KPU Kota Jayapura; 3. Bahwa Pasal 8 ayat (3) huruf a sampai dengan f Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, tugas dan kewenangan KPU RI dalam penyelenggaran pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, maka tidak ada/tidak terlihat kewenangan KPU RI yang bisa dijabarkan dan dijustifikasi Surat KPU RI Nomor 688/KPU/XII/2016 dapat dikatakan inkostitusional karena mengandung Intervensi guna menekan KPU Kota Jayapura agar tidak konsukuen dan konsisten terhadap keputusan yang dibuat diindikasikan sebagai berikut: a. KPU RI telah menerima Surat Pemberitahuan KPU Kota Jayapura Nomor 248/KPU-KT/030- 434279/XII/2016 perihal Pemberitahuan Upaya Hukum Kasasi tertanggal 9 Desember 2016, tetapi KPU RI merespon surat tersebut tanggal 20 Desember 2016, padahal bila KPU RI tidak menyetujui langkah KPU Kota Jayapura dapat menyampaikan secara lisan atau membalas surat tersebut sebelum tanggal 13 Desember 2016; b. Penjelasan KPU RI dalam merespons pertimbangan hukum judex factie PT TUN Makassar terkait dengan keabsahan DPN PKP Indonesia adalah tindakan memalukan diri sendiri dan mencoreng wajah sendiri, karena proses klarifikasi dan verifikasi factual terhadap DPN PKP Indonesia yang telah dilaksanakan KPU Kota Jayapura adalah atas konsultasi dan bimbingan KPU RI, dengan pendampingan melekat dari Panwaslu Kota Jayapura dan KPU Provinsi Papua yang menghasilkan kesimpulan dan keputusan KPU Kota Jayapura tentang Penetapan 2 (dua) Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Jayapura Memenuhi Syarat; c. Perintah mencabut permohonan kasasi kepada KPU Kota Jayapura sebagaimana terdapat pada hal di atas, padahal bila dilihat hanya tersisa 10 (sepuluh) hari kerja lagi Mahkamah Agung akan mengeluarkan keputusan telah menggambarkan KPU RI sedang mengekspresikan ketakutan pihak tertentu terhadap keputusan kasasi Mahkamah Agung RI nantinya; 4. Bahwa Pasal 154 ayat (7) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menyatakan bahwa “Terhadap putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) hanya dapat dilakukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia”; 5. Bahwa Pasal 154 ayat (8) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menyatakan bahwa “Permohonan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diajukan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya putusan”; 6. Bahwa Pasal 154 ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menyatakan “Mahkamah Agung Republik Indonesia wajib memberikan putusan atas permohonan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak permohonan kasasi diterima”; 7. Bahwa Pasal 154 ayat (11) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menyatakan bahwa “KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) atau putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) Hari”; [2.2] PETITUM PENGADU Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pengadu memohon kepada DKPP berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut: 1. Mengabulkan aduan Pengadu seluruhnya; 2. Menyatakan bahwa para Teradu telah melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu; 3. Memohon agar supaya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia segera memproses Laporan Pengadu atau Putusan lain yang seadil-adilnya. [2.3] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pengadu mengajukan bukti-bukti sebagai berikut: Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-19- AH.11.01 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKP Indonesia); Bukti P-2 : Fotokopi Anngaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PKP Indonesia; Bukti P-3 : Fotokopi Surat KPU RI Nomor 528/KPU/IX/2016 tertanggal 22 September 2016; Bukti P-4 : Fotokopi Surat DPN PKP Indonesia Nomor 006/DPN PKP IND/XII/2016 tertanggal 22 Desember 2016; Bukti P-5 : Fotokopi Surat Penegasan Susunan Personalia DPN PKP Indonesia Nomor AHU.4.AH.11.01-84 tertanggal 20 September 2016; Bukti P-6 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Hasil Penelitian Syarat Pencalonan Bagi Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Dalam Pilkada Kota Jayapura Periode 2017-2022 Nomor 43/PL/KPU-KT-JPR/X/2016 tertanggal 1 Oktober 2016; Bukti P-7 : Fotokopi Keputusan KPU Kota Jayapura Tentang Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Jayapura Nomor 56/kpts/KPU-KT-JPR/X/2016; Bukti P-8 : Fotokopi Putusan Sengketa Panitia Pengawas Pemilu Nomor 001/KS/PWSL JYP-3301/X/2016 tertanggal 18 Oktober 2016; Bukti P-9 : Fotokopi Putusan Sengketa Panitia Pengawas Pemilu Nomor 003/KS/PWSL JYP-3301/X/2016 tertanggal 11 November 2016; Bukti P-10 : Fotokopi Surat Bawaslu RI Nomor 0729/K.Bawaslu/PM.07.00/XI/2016 tertanggal 22 November 2016; Bukti P-11 : Fotokopi Surat Bawaslu RI Nomor 0775/K.Bawaslu/PM.06.00/XII/2016 tertanggal 6 Desember 2016; Bukti P-12 : Fotokopi Surat Bawaslu RI Nomor 0708/K.Bawaslu/PM.07.00/XI/2016 tertanggal 14 November 2016; Bukti P-13 : Fotokopi Keputusan Sengketa Panwaslu Kota Jayapura Nomor 001/KS/PWSL.JYP.33.01/2016; Bukti P-14 : Fotokopi KPU RI Nomor 688/KPU/XII/2016 tertanggal 20 Desember 2016; PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU [2.4] Menimbang bahwa para Teradu secara bersama-sama telah menyampaikan jawaban dan penjelasan pada saat persidangan yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: [2.4.1] Secara umum Para Teradu sebelumya membantah seluruh aduan Pengadu dan menyatakan telah melaksanakan seluruh proses pendaftaran sesuai prosedur yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan; [2.4.2] Bahwa untuk selanjutnya, masing-masing Teradu memberikan jawaban dan penjelasan secara tertulis sebagai berikut: 1. Bahwa Pengadu tidak menguraikan secara jelas dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh masing-masing Teradu dalam kedudukannya sebagai Ketua merangkap Anggota maupun Anggota KPU RI. Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (5) Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu, Pengadu mempunyai kewajiban menguraikan dengan jelas alasan pengaduan yang meliputi waktu perbuatan dilakukan, tempat perbuatan dilakukan, perbuatan yang dilakukan dan dengan cara apa perbuatan dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu sehingga patut diduga melakukan pelanggaran kode etik; 2. Bahwa pokok pengaduan Pengadu mempermasalahkan terbitnya Surat KPU Nomor 688/KPU/XII/2016 tanggal 20 Desember 2016 perihal Pelaksanaan Putusan Nomor 21/G/ Pilkada/2016/PT.TUN.MKS tanggal 6 Desember 2016 yang dinilai sebagai bentuk intervensi dan melanggar kode etik penyelenggara Pemilu. Bahwa memperhatikan angka 1 di atas, pengaduan Pengadu tidak memenuhi syarat formil dan selayaknya dinyatakan tidak dapat diterima; 3. Bahwa meskipun ditinjau dari aspek formil, pengaduan Pengadu tidak sesuai dengan Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013, dalam rangka memenuhi standar etika Penyelenggara Pemilu, Para Teradu beritikad baik memberi penjelasan terkait terbitnya Surat KPU Nomor 688/KPU/XII/2016 tanggal 20 Desember 2016 sebagai berikut: a. Bahwa Keputusan KPU Kota Jayapura Nomor 56/Kpts/KPU-KT- Jpr/V/2016 tanggal 24 Oktober 2016 menetapkan Boy Markus Dawir-Nur Alam sebagai Pasangan Calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Jayapura Tahun 2017. Keputusan KPU Kota Jayapura tersebut diajukan oleh Benhur Tomi Mano dan Rustan Saru sebagai obyek sengketa Tata Usaha Negara (TUN) Pemilihan kepada Panwas Kota Jayapura. Selanjutnya, Panwas Kota Jayapura menerbitkan keputusan Nomor 003/PS/PWSL.JYP.33.01/X/2016 tanggal 11 November 2016 yang intinya menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya; b. Bahwa memperhatikan Putusan Panwas Kota Jayapura sebagaimana huruf a, Benhur Tomi Mano dan Rustan Saru menempuh upaya hukum kepada Pengadilan Tinggi TUN Makassar. Selanjutnya, PT TUN Makassar menerbitkan Putusan Nomor 21/G/Pilkada/2016/PT.TUN.MKS yang intinya menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya, menyatakan batal dan memerintahkan KPU Kota Jayapura untuk mencabut Keputusan KPU Kota Jayapura Nomor 56/Kpts/KPU-KT- Jpr/V/2016 tanggal 24 Oktober 2016 serta memerintahkan KPU Kota Jayapura untuk menerbitkan keputusan baru tentang penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Jayapura yang memenuhi syarat yaitu Benhur Tomi Mano dan Rustan Saru dan tidak mencantumkan Pasangan Calon yang tidak memenuhi syarat yaitu Boy Markus Dawir dan Nur Alam; c. Bahwa terhadap Putusan PT TUN Makassar sebagaimana huruf b, KPU Kota Jayapura menempuh upaya hukum kasasi kepada Mahkamah Agung. Kebijakan KPU Kota Jayapura tersebut dilaporkan kepada KPU RI melalui surat Nomor 248/KPU- KT/030-434279/XII/2016 tanggal 7 Desember 2016 perihal Pemberitahuan Upaya Hukum Kasasi KPU Kota Jayapura yang diterima oleh KPU RI pada tanggal 9 Desember 2016; d. Bahwa memperhatikan laporan KPU Kota Jayapura sebagaimana huruf c, KPU RI melakukan konfirmasi kepada KPU Provinsi Papua dan mencermati salinan putusan PT TUN Nomor 21/G/Pilkada/2016/ PT.TUN.MKS; e. Bahwa memperhatikan laporan KPU Provinsi Papua tentang kronologis pencalonan Bakal Pasangan Calon yang diusung oleh PKP Indonesia di Kota Jayapura, serta pertimbangan hukum dan amar putusan Nomor 21/G/Pilkada/2016/PT.TUN.MKS, KPU RI berpendapat KPU Kota Jayapura tidak mempunyai alasan hukum untuk melakukan kasasi; f. Bahwa pertimbangan hukum judex factie (PT TUN Makassar) pada pokoknya menyatakan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH- 19.AH.11.01 TAHUN 2015 tanggal 10 November 2015 jo. surat Plh. Direktur Tata Negara a.n. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum No. AHU.4.AH.11.01-84 tanggal 20 September 2016 ditegaskan susunan Personalia DPN PKP Indonesia adalah Ketua Umum Isran Noor dan Sekretaris Jenderal Semuel Samson; g. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, judex factie menilai keputusan persetujuan Model B1-KWK Parpol DPN PKP Indonesia tanggal 28 Juli 2016 yang memberikan persetujuan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Jayapura atas nama Boy Markus Dawir, SP dan DR. Nur Alam, SE., M. SI ditandatangani oleh Ketua Umum Isran Noor dan Wakil Sekretaris Jenderal Takudaeng Parawansa adalah cacat hukum karena bertentangan dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-19.AH.11.01 TAHUN 2015 tanggal 10 November 2015 jo. surat Plh. Direktur Tata Negara a.n. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum No. AHU.4.AH.11.01-84 tanggal 20 September 2016. Dengan demikian secara substansi pertimbangan Majelis Hakim PT TUN Makassar sudah tepat dan benar; h. Bahwa memperhatikan laporan KPU Provinsi dan Putusan PT TUN Makassar Nomor 21/G/Pilkada/2016/PT.TUN.MKS, KPU RI perlu melakukan supervisi kepada KPU Kota Jayapura melalui KPU Provinsi Papua dengan menerbitkan Surat Nomor 688/KPU/XII/2016 tanggal 20 Desember 2016 yang intinya memerintahkan KPU Kota Jayapura melaksanakan Putusan PT TUN Makassar dan mencabut permohonan kasasi; i. Bahwa tindakan KPU Kota Jayapura yang melaksanakan tahapan pencalonan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta mengabaikan perintah atasan, telah diberikan sanksi oleh DKPP berupa pemberhentian tetap kepada Ketua merangkap Anggota dan 1 (satu) orang Anggota, memberikan sanksi berupa peringatan keras terakhir kepada 2 (orang) Anggota dan peringatan kepada 1 (satu) orang Anggota KPU Kota Jayapura; j. Bahwa terhadap upaya hukum kasasi yang dilakukan oleh KPU Kota Jayapura telah diterbitkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 575 K/TUN/PILKADA/2016 yang amarnya menyatakan menolak permohonan kasasi KPU Kota Jayapura; k. Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung tersebut huruf j, KPU Kota Jayapura menerbitkan Keputusan Nomor 03/Kpts/KPU-KT- JPR/I/2017 tanggal 11 Januari 2017 tentang Pembatalan dan Pencabutan Surat Keputusan KPU Kota Jayapura Nomor 56/Kpts/KPU- KT-Jpr/V/2016 tentang Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Jayapura Tahun 2017, yang menetapkan Benhur Tomi Mano dan Rustan Saru sebagai Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai peserta pemilihan. 4. Bahwa berdasarkan fakta dan bukti, Para Teradu telah melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta kode etik penyelenggara pemilu. Untuk itu, Para Teradu mohon kepada Yang Mulia Majelis Pemeriksa menolak seluruh dalil pengaduan Pengadu dan merehabilitasi Para Teradu; [2.4.3] PETITUM TERADU Bahwa berdasarkan uraian di atas, Para Teradu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu untuk memutus pengaduan ini, sebagai berikut: 1. Menolak pengaduan Pengadu untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Para Teradu tidak terbukti melakukan Pelanggaran kode etik selaku Penyelenggara Pemilu; 3. Merehabilitasi nama baik Para Teradu, atau Putusan lain yang seadil-adilnya. [2.5] Menimbang bahwa untuk menguatkan jawabannya, maka Teradu mengajukan bukti- bukti sebagai berikut: Bukti T-1 : Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 21/G/Pilkada/ 2016/ PT.TUN.MKS; Bukti T-2 : Fotokopi Surat KPU Nomor 688/KPU/XII/2016 tanggal 20 Desember 2016; Bukti T-3 : Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Nomor 575 K/TUN/PILKADA/ 2016;

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan pengaduan Pengadu adalah terkait dengan dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu; [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut sebagai DKPP) terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagaimana berikut: Kewenangan DKPP [3.3] Menimbang bahwa DKPP dibentuk untuk menegakkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Hal demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 109 ayat (2) UU Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu yang menyebutkan: “DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Anggota KPU, Anggota KPU Provinsi, Anggota KPU Kabupaten/Kota, Anggota PPK, Anggota PPS, Anggota PPLN, Anggota KPPS, Anggota KPPSLN, Anggota Bawaslu, Anggota Bawaslu Provinsi, dan Anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, Anggota Panwaslu Kecamatan, Anggota Pengawas Pemilu Lapangan dan Anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri”. Selanjutnya ketentuan Pasal 111 ayat (4) UU Nomor 15 Tahun 2011 mengatur wewenang DKPP untuk a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan; b. Memanggil Pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; dan c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik. Ketentuan tersebut di atas, diatur lebih lanjut dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum yang menyebutkan: “ Penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP”. [3.4] Menimbang bahwa pengaduan Pengadu berkait dengan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus pengaduan a quo; Kedudukan Hukum [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (1) UU 15 Tahun 2011 juncto Pasal 4 ayat (1) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, Tim Kampanye, Masyarakat, dan/atau Pemilih dilengkapi dengan identitas Pengadu kepada DKPP. Selanjutnya ketentuan tersebut di atas diatur lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 sebagai berikut: “Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh: a. Penyelenggara Pemilu; b. Peserta Pemilu; c. Tim Kampanye; d. Masyarakat; dan/atau e. Pemilih”. [3.6] Menimbang bahwa Pengadu adalah Peserta Pilkada sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013, dengan demikian memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; [3.7] Menimbang bahwa DKPP berwenang untuk mengadili pengaduan a quo, Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan;

[4.1] Menimbang pengaduan Pengadu, pada pokoknya mendalilkan bahwa para Teradu telah mengeluarkan Surat dengan Nomor 688/KPU/XII/2016 perihal Pelaksanaan Putusan Nomor 21/G/Pilkada/2016/PT TUN MKS tanggal 6 Desember 2016 yang ditujukan kepada Ketua KPU Provinsi Papua. Berdasarkan Surat tersebut, KPU Provinsi Papua menindaklanjuti dengan mengeluarkan Surat Nomor 506/B2/KPU-Prov.030/XII/2016 tertanggal 22 Desember 2016 perihal Pencabutan Permohonan Kasasi atas Putusan Nomor 21/G/Pilkada/2016/PT TUN MKS yang ditujukan kepada Ketua KPU Kota Jayapura. Dikeluarkannya Surat Nomor 688/KPU/XII/2016 oleh para Teradu merupakan bentuk intervensi terhadap KPU Kota Jayapura agar tidak konsisten terhadap keputusannya; [4.2] Menimbang jawaban dan keterangan Para Teradu pada pokoknya menolak seluruh dalil aduan Pengadu. Para Teradu menjelaskan bahwa dikeluarkannya Surat Nomor 688/KPU/XII/2016 perihal Pelaksanaan Putusan Nomor 21/G/Pilkada/2016/PT TUN MKS tanggal 6 Desember 2016 yang ditujukan kepada Ketua KPU Provinsi Papua merupakan bentuk supervisi para Teradu sebagai atasan KPU Kota Jayapura. Langkah supervisi dilakukan oleh para Teradu terhadap Pelaksanaan Putusan Nomor 21/G/Pilkada/2016/PT TUN MKS berdasarkan pertimbangan judex factie menilai keputusan persetujuan Model B1- KWK Parpol DPN PKP Indonesia tanggal 28 Juli 2016 yang memberikan persetujuan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Jayapura Boy Markus Dawir, SP dan DR. Nur Alam, SE., M. SI ditandatangani oleh Ketua Umum Isran Noor dan Wakil Sekretaris Jenderal Takudaeng Parawansa adalah cacat hukum karena tidak sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-19.AH.11.01 TAHUN 2015 tanggal 10 November 2015 jo. surat Plh. Direktur Tata Negara a.n. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU.4.AH.11.01-84 tanggal 20 September 2016. Berdasarkan hal tersebut menurut Para Teradu, secara substansi pertimbangan Majelis Hakim PT TUN Makassar, sudah tepat dan benar. Oleh sebab itu, langka supervisi Teradu kepada KPU Kota Jayapura melalui KPU Provinsi Papua, pada intinya memerintahkan KPU Kota Jayapura melaksanakan Putusan PT TUN Makassar dan mencabut permohonan kasasi ke Mahkamah Agung. Meskipun demikian, KPU Kota Jayapura tetap melakukan upaya hukum kasasi dan telah diputus Mahkamah Agung Nomor 575 K/TUN/PILKADA/2016 dengan amar putusan menyatakan menolak permohonan kasasi KPU Kota Jayapura. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung, KPU Kota Jayapura menerbitkan Keputusan Nomor 03/Kpts/KPU-KT- JPR/I/2017 tanggal 11 Januari 2017 Tentang Pembatalan dan Pencabutan Surat Keputusan KPU Kota Jayapura Nomor 56/Kpts/KPU- KT-Jpr/V/2016 Tentang Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Jayapura Tahun 2017, yang menetapkan Benhur Tomi Mano dan Rustan Saru sebagai Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai peserta pemilihan. Tindakan KPU Kota Jayapura dalam melaksanakan tahapan pencalonan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta mengabaikan perintah atasan. Terkait hal tersebut DKPP telah menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian tetap kepada Ketua merangkap Anggota bersama 1 (satu) orang Anggota lainnya serta menjatuhkan sanksi peringatan keras kepada 2 (dua) orang Anggota dan peringatan kepada 1 (satu) orang Anggota KPU Kota Jayapura. Para Teradu telah melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta kode etik penyelenggara pemilu; [4.3.] Menimbang jawaban dan keterangan Para Pihak, bukti, dokumen dan fakta yang terungkap dalam Sidang Pemeriksaan DKPP yang dilaksanakan pada 14 Maret 2017 di Kantor DKPP Lantai 5, Pengadu tidak hadir tanpa alasan dan keterangan yang jelas. DKPP melalui Sekretariat telah memanggil Pengadu secara patut baik melalui surat, pesan singkat, maupun melalui telepon. Sampai pada hari sidang pemeriksaan yang ditentukan, Sekretariat DKPP terus berusaha menghubungi melalui telepon tetapi Pengadu tidak mengangkat bahkan mematikan panggilan telepon. Untuk alasan tertentu, Pengadu juga tidak menyampaikan permohonan penundaan sidang kepada DKPP. Ketidakhadiran Pengadu tanpa alasan yang patut menurut DKPP dengan sendirinya menghilangkan hak dan kesempatan Pengadu membuktikan dalil-dalil pokok aduannya. Berdasarkan hal tersebut dalil aduan Pengadu tidak terbukti. Jawaban dan keterangan Para Teradu dapat diterima dan meyakinkan DKPP; [4.4] Menimbang dalil Pengadu selebihnya dalam putusan ini, DKPP tidak perlu menanggapi.

Berdasarkan penilaian atas fakta dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan Pengadu, memeriksa dan mendengar jawaban Para Teradu, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan Pengadu dan Para Teradu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa: [5.1] Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili pengaduan Pengadu; [5.2] Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; [5.3] Para Teradu tidak terbukti telah melakukan pelanggaran kode etik dalam kedudukan dan jabatannya sekarang; [5.3] DKPP merehabilitasi nama baik Para Teradu; Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas,

1. Menolak pengaduan Pengadu untuk seluruhnya; 2. Merehabilitasi nama baik kepada Teradu I atas nama Juri Ardiantoro, Teradu II atas nama Ida Budhiati, Teradu III atas nama Arief Budiman selaku Ketua dan Anggota KPU RI terhitung sejak dibacakannya Putusan ini; 3. Memerintahkan KPU RI untuk menindaklanjuti Putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak Putusan dibacakan; dan 4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini. Demikian diputuskan dalam Rapat Pleno oleh 6 (enam) Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. selaku Ketua merangkap Anggota; Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H., Dr. Valina Singka Subekti, M.Si., Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th., Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si., dan Endang Wihdatiningtyas, S.H., masing-masing sebagai Anggota, pada hari Jum’at tanggal Dua Puluh Empat bulan Maret tahun Dua Ribu Tujuh Belas, dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari Jum’at tanggal tujuh bulan April tahun Dua Ribu Tujuh Belas oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. selaku Ketua merangkap Anggota; Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H., Dr. Valina Singka Subekti, M.Si., Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th., dan Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si., masing-masing sebagai Anggota, dihadiri oleh Pengadu dan dihadiri oleh Teradu. KETUA Ttd Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. ANGGOTA Ttd Ttd Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H.,M.H. Dr. Valina Singka Subekti, M.Si. Ttd Ttd Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th. Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si. Ttd Ttd Endang Wihdatiningtyas, S.H Ida Budhiati, S.H., M.H. Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya. SEKRETARIS PERSIDANGAN Dr. Osbin Samosir, M.Si