Arsip Putusan DKPP RI

PUTUSAN Nomor 135/DKPP-PKE-V/2016 DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA Memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir Pengaduan Nomor 192/V-P/L-DKPP/2016 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 135/DKPP-PKE- V/2016, menjatuhkan Putusan atas dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang diajukan oleh:

[1.1.] PENGADU Nama : Gede Suardana Pekerjaan/Lembaga : Apoteker/Ketua Dewan Pembina LSM FPMK Buleleng Alamat Kantor : Jln. Raya Singaraja – Air Sanih, KM. 11, 5, Banjar Kaje Kangin, Desa/Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng. Selanjutnya disebut sebagai------------------------------------------------------------Pengadu;

TERHADAP [1.2] TERADU Nama : Gede Suardana Pekerjaan/Lembaga : Ketua KPU Kabupaten Buleleng Alamat : Jalan Ahmad Yani Nomor 95, Singaraja, Kabupaten Buleleng. Selanjutnya disebut sebagai------------------------------------------------------------Teradu I; Nama : I Ketut Dipa Wirya kerjaan/Lembaga : Anggota PPS Desa Bila Alamat : Desa Bila, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng. Selanjutnya disebut sebagai-----------------------------------------------------------Teradu II; Nama : Ketut Ariyani 1  Pekerjaan/Lembaga : Ketua Panwaslih Kabupaten Buleleng Alamat : Jalan Pramuka, Singaraja, Kabupaten Buleleng Selanjutnya disebut sebagai----------------------------------------------------------Teradu III; [1.3] Membaca dan mempelajari pengaduan Pengadu; Memeriksa dan mendengarkan keterangan Pengadu; Mendengarkan jawaban para Teradu; Memeriksa dan mendengarkan keterangan para Teradu; Mendengarkan keterangan Pihak Terkait; Mendengarkan keterangan saksi Pengadu; Memeriksa dan mempelajari dengan seksama semua dokumen dan bukti yang diajukan Pengadu dan para Teradu.

Pengadu telah mengajukan pengaduan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut DKPP) yang dicatat dengan Pengaduan Nomor 192/V- P/L-DKPP/2016, yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 135/DKPP-PKE-V/2016, yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut: ALASAN-ALASAN DAN POKOK PENGADUAN PARA PENGADU [2.1] Pengadu dalam Sidang DKPP tanggal 30 November 2016 menyampaikan aduan tentang dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagai berikut: 1. Pada tanggal 15 Oktober 2016, Teradu I atas nama Gede Suardana selaku Ketua KPU Kabupaten Buleleng memberikan pengarahan kepada PPK se-Kabupaten Buleleng terkait mekanisme verifikasi dan rekapitulasi pendukung bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang maju melalui jalur perseorangan atas nama Dewa Nyoman Sukrawan dan I Gede Dharma Wijaya (SURYA) di tingkat kecamatan yang intinya menyatakan bahwa: pendukung bakal pasangan calon SURYA yang belum bisa hadir atau belum bisa dihadirkan pada saat verifikasi faktual ditingkat desa dapat dihadirkan kembali ditingkat kecamatan yang akan diverifikasi oleh PPK pada tanggal 18 Oktober 2016; 2. Pada tanggal 16 Oktober 2016, anggota KPU Kabupaten Buleleng divisi sosialisasi, pendidikan pemilih, penggembangan sumber daya manusia didampingi PPK Kecamatan Kubutambahan atas nama Komang Leni Sawitri memberikan sosialisasi terkait mekanisme verifikasi faktual seperti arahan Ketua KPU Kabupaten Buleleng ke PPS dan LO tim bakal pasangan calon SURYA, saya juga mendapatkan informasi yang sama dari anggota PPK Kecamatan Kubutambahan atas nama Diana Asmara yang menyatakan bahwa: pendukung SURYA yang belum terverifikasi faktual di tingkat desa sampai tanggal 17 Oktober 2016, bisa dihadirkan kembali ditingkat kecamatan saat pleno PPK tanggal 18 Oktober 2016; 2 3. Pada tanggal 16 Oktober 2016, Ketua KPU kabupaten Buleleng melaksanakan pers realease dikantor KPU Kabupaten Buleleng yang menyatakan: Kalau sudah memasuki masa akhir, maka KPU melalui PPS akan membuat berita acara rekap hasil verifikasi faktual calon perseorangan, bagi pendukung yang tidak dapat dihadirkan oleh LO ditingkat desa maka statusnya akan menjadi tidak memenuhi syarat atau dicoret pada hari terakhi. Jadi konsekuensinya seperti itu, soalnya saat ini ada desa yang tidak ada LO nya, dan belum pernah mendatangkan atau mengumpulkan pendukungnya. Maka konsekuensinya, jika berlangsung sampai tanggal 17 Oktober 2016 pukul 24.00 WITA, maka dukungan yang ada di B1 akan dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) atau tidak memenuhi syarat oleh PPS; 4. Saat dilaksanakannya pers realese dimaksud, wartawan menanyakan jadwal ditingkat PPK kapan dilaksanakan. Ketua KPU kabupaten Buleleng menyatakan bahwa proses rekapitulasi hasil rekap ditingkat kecamatan akan berlangsung dari tanggal 18 sampai 19 Oktober 2016 hingga pukul 24.00 WITA. Pada saat itu prosesnya pendukung atau tim penghubung ditingkat kecamatan dapat menghadirkan pendukungnya ke kecamatan untuk mengajukan keberatan, jika pendukungnya dinyatakan TMS karena tidak dapat dihadirkan pada saat rekapitulasi ditingat desa. Yang TMS ditingkat desa dapat dihadirkan kembali ditingkat kecamatan pada saat proses rekapitulasi berlangsung sepanjang mereka menghadirkan pendukungnya ditingkat kecamatan, kemudian nanti PPK akan melakukan verifikasi faktual terhadap pendukung-pendukung yang dihadirkan; 5. Pada tanggal 17 Oktober 2016, anggota PPK Kecamatan Kubutambahan atas nama Dina Asmara meralat informasi yang diberikan tanggal 16 Oktober 2016 yang semula pendukung pasangan calon SURYA yang tidak memenuhi syarat boleh dihadirkan kembali di PPK saat pleno tanggal 18 Oktober 2016 menjadi tidak boleh karena ada surat edaran dari Ketua KPU Kabupaten Buleleng terkait mekanisme pleno ditingkat PPK; 6. Point 6 surat edaran yang dikeluarkan Ketua KPU Kabupaten Buleleng terkait mekanisme rekapitulasi hasil verifikasi faktual ditingkat kecamatan berbunyi: Pendukung bakal pasangan calon perseorangan yang dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) karena pendukung bakal pasangan calon perseorangan yang dicoret dari daftar dukungan karena tidak datang ke PPS atau tidak pernah dikumpulkan oleh tim bakal pasangan calon perseorangan sampai dengan batas waktu terakhir masa verifikasi faktual tanggal 17 Oktober 2016, tidak dapat dihadirkan ke PPK untuk diverifikasi faktual pada rapat pleno terbuka rekapitulasi dukungan perbaikan; Aturan Hukum Terkait Pemilihan Kepala Daerah Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan 3 Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang. Pasal 48 (1) Pasangan Calon atau tim yang diberikan kuasa oleh pasangan calon menyerahkan dokumen syarat dukungan pencalonan untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur kepada KPU Provinsi untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota kepada KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan verifikasi administrasi dan dibantu oleh PPK dan PPS; (2) Verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan: a) Mencocokkan dan meneliti berdasarkan nomor induk kependudukan, nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, dan alamat dengan mendasarkan pada Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil; dan b) Berdasarkan Daftar Pemilih Tetap pemilu terakhir dan Daftar Penduduk Potensial pemilih pemilihan dari Kemetrian Dalam Negeri. (3) Verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dan dapat berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi atau Kabupaten/Kota. (4) KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dibantu oleh pasangan calon perseorangan atau tim yang diberikan kuasa oleh pasangan calon menyerahkan dokumen syarat dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PPS untuk dilakukan verifikasi faktual paling lambat 28 (dua puluh delapan) hari sebelum waktu pendaftaran pasangan calon dimulai. (5) Verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak dokumen syarat dukungan pasangan calon perseorangan diserahkan ke PPS. (6) Verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dilakukan dengan metode sensus dengan menemui langsung setiap pendukung pasangan calon. (7) Verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (5), terhadap pendukung calon yang tidak dapat ditemui pada saat verifikasi faktual, pasangan calon diberikan kesempatan untuk menghadirkan pendukung calon yang dimaksud di kantor PPS paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak PPS tidak menemui pendukung tersebut. (8) Jika pasangan calon tidak dapat menghadirkan pendukung calon dalam verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (7), maka dukungan calon dinyatakan tidak memenuhi syarat. (9) Hasil verifikasi faktual berdasarkan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ayat (7) dan ayat (8) tidak diumumkan. (10) Hasil verifikasi dokumen syarat dukungan pasangan calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) dituangkan dalam berita acara yang selanjutnya diteruskan kepada PPK dan salinan hasil verifikasi disampaikan kepada pasangan calon. (11) PPK melakukan verifikasi dan rekapitulasi jumlah dukungan pasangan calon untuk menghindari adanya seseorang yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) pasangan calon dan adanya informasi manipulasi dukungan yang dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari. (12) Hasil verifikasi dukungan pasangan calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dituangkan dalam berita acara selanjutnya 4  diteruskan kepada KPU Kabupaten/Kota dan salinan hasil verifikasi dan rekapitulasi disampikan kepada pasangan calon. (13) Dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, dan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota, salinan hasil verifikasi dan rekapitulasi sebagimana dimaksud pada ayat (12) dipergunakan oleh pasangan calon perseorangan sebagai bukti pemenuhan persyaratan dukungan pencalonan. (14) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi dan rekapitulasi jumlah dukungan pasangan calon untuk menghindari adanya seseorang yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) pasangan calon dan adanya informasi menipulasi dukungan yang dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari. (15) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara diatur dalam Peraturan KPU. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Pasal 23 (1) PPS melakukan verifikasi faktual dengan cara mendatangi setiap tempat tinggal pedukung yang telah dinyatakan memenuhi syarat administratif untuk mencocokkan kebenaran nama, alamat pendukung, dan dukungannya kepada bakal pasangan calon. (2) Dalam hal pendukung menyatakan kebenaran dukungannya, dukungan yang bersangkutan dinyatakan sah dan memenuhi syarat. (3) Dalam hal pendukung menyatakan tidak memberikan dukungannya, pendukung mengisi lampiran berita acara model BA.5-KWK Perseorangan, dan namanya dicoret dari daftar dukungan. (4) Dalam hal pendukung menyatakan tidak memberikan dukungannya, tetapi yang bersangkutan tidak bersedia mengisi lampiran berita acara model BA.5- KWK Perseorangan, dukungannya tetap dinyatakan sah. (5) Dalam hal seseorang atau lebih pendukung menarik dukungan kepada Bakal Pasangan Calon pada tahap verifikasi faktual, dukungan dimaksud tetap dinyatakan sah. (6) Dalam hal terdapat pendukung yang tidak dapat ditemui atau alamat tempat tinggal pendukung yang tidak ditemukan, PPS memberikan catatan pada kolom keterangan. (7) Dalam hal terdapat bukti fotokopi identitas yang meragukan, PPS dapat meminta pendukung untuk menunjukkan identitas kependudukan yang asli. (8) Dalam hal terdapat pendukung memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) bakal pasangan calon, PPS menanyakan kepada pendukung kepastian dukungannya terhadap 1 (satu) bakal pasangan calon dan pendukung membubuhkan tanda tangan /cap jempol terhadap bakal pasangan calon yang didukung, dan mencoret nama pendukung dalam daftar nama pendukung dari bakal pasangan calon yang didukung. (8a) Dalam hal pendukung tidak membubuhkan tanda tangan atau cap jempol pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan dan menyatakan kebenaran dukungannya, dukungan dinyatakan sah dan diwajibkan membubuhkan tanda tangan atau cap jempol pada kolom tanda tangan atau cap jempol. (8b) Dalam hal pendukung tidak membubuhkan tanda tangan atau cap jempol pada formulir Model B.1-KWK perseorangan dan menyatakan tidak mendukung 5  mengisi lampiran berita acara Model BA.5-KWK perseorangan, dukungan dinyatakan tidak memenui syarat dan dicoret dari daftar dukungan. (8c) Dalam hal pendukung yang tercantum dalam formulir Model B.1-KWK perseorangan yang tidak terdapat tanda tangan bakal calon perseorangan dan materi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3), menyatakan kebenaran dukungannya, bakal calon perseorangan membubuhkan tanda tangan pada formulir Model B.1-KWK perseorangan yang diserahkan pada masa perbaikan syarat pencalonan. (9) PPS dan/atau petugas verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib meminta kepala desa atau sebutan lain/lurah setempat untuk menandatangani formulir Model B.1-KWK perseorangan dan membubuhkan cap/stempel desa atau sebutan lain/kelurahan di atas tanda tangan. (10) PPS dan/atau petugas verifikasi faktual wajib mendokumentasikan kegiatan verifikasi faktual. 21. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) Pasal 24 diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut: Pasal 24 (1) Dalam hal pendukung tidak dapat ditemui sebagimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (6), PPS melakukan verifikasi faktual dengan cara berkoordinasi dengan bakal pasangan calon dan/atau tim penghubung bakal pasangan calon menghadirkan seluruh pendukung di wilayah desa atau sebutan lain/kelurahan pada tempat yang telah ditentukan paling lambat 3 (tiga) hari sejak pendukung tidak dapat ditemui, guna mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungan. (2) Dalam hal bakal pasangan calon dan/atau tim penghubung bakal pasangan calon tidak dapat menghadirkan seluruh pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPS hanya melakukan verifikasi faktual terhadap pendukung yang hadir. (3) Dalam hal pendukung tidak hadir, pendukung diberi kesempatan untuk datang langsung ke PPS guna membuktikan dukungannya paling lambat sebelum batas akhir verifikasi faktual. (4) Dalam hal pendukung tidak hadir sampai dengan batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dukungan bakal pasangan calon yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat dan nama pendukung tersebut dicoret dari daftar dukungan. Pasal 26 (1) PPK melaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi dukungan hasil verifikasi faktual di wilayah kerjanya paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berita acara dari PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b. (2) Rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh: a) Bakal pasangan calon atau tim penghubung; b) Panwas Kecamatan; dan c) PPS (3) Bakal pasangan calon atau tim penghubung, dan Panwas Kecamatan dapat mengajukan keberatan dengan menunjukkan bukti pendukung. (4) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diterima, PPK melakukan pembetulan dan mencatat ke dalam lampiran berita acara Model BA.6-KWK Perseorangan. (5) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan bakal pasangan calon atau tim penghubung 6  tidak dapat menerima, bakal pasangan calon atau tim penghubung mengisi lampiran berita acara Model CA.6-KWK perseorangan. 7. Pada tanggal 17 Oktober 2016, Pasangan Calon SURYA kurang dukungan sebanyak 235 dari 40.238 syarat minimal calon perseorangan; 8. Pada tanggal 21 Oktober 2016, pendukung pasangan calon SURYA datang ke kantor KPU Kabupaten Buleleng untuk diverifikasi faktual, namun ditolak oleh KPU Kabupaten Buleleng, sehingga tim pasangan calon SURYA berinisiatif mengundang Notaris untuk melakukan verifikasi faktual sebanyak 318 (tiga ratus delapan belas) pendukung pasangan calon SURYA sesuai yang tercantum dalam akta notaris berita acara verifikasi faktual tanggal 21 Oktober 2016 Nomor 1/02/Not-PKOS/X/2016; 9. Bahwa aturan mekanisme rekapitulasi dukungan hasil verifikasi faktual di tingkat kecamatan yang dibuat oleh Ketua KPU Kabupaten Buleleng dan ditanda tangani langsung oleh Ketua KPU Kabupaten Buleleng pada tanggal 17 Oktober 2016, terlihat jelas bahwa Ketua KPU Kabupaten Buleleng membuat defenisi sendiri tentang tidak memenuhi syarat yang : a) Tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, dan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota menjadi Undang-Undang. b) Tidak sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Perubahan ke 2 atas Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 Tentang pencalonan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Terutama pada Pasal 26 ayat (3). c) Tidak sesuai dengan pernyataannya sendiri yang sudah dirilis ke media massa pada tanggal 17 Oktober 2016. d) Dibuat mendadak yakni tanggal 17 Oktober 2016 untuk diterapkan tanggal 18 Oktober 2016. e) Merugikan salah satu pasangan calon. 10. Berdasarkan fakta, Ketua KPU Kabupaten Buleleng terindikasi dengan sengaja membuat aturan mekanisme tersebut diatas, Ketua KPU Kabupaten Buleleng mengetahui Pasangan Calon SURYA kurang dukungan sebanyak 235 dari 40.238 persyaratan minimal lolos sebagai pasangan calon perseorangan yang mengakibatkan pasangan calon SURYA gagal menjadi pasangan calon yang sah; Terhadap Teradu II Anggota PPS Desa Bila 11. Pada tanggal 16 Oktober 2016, LO pasangan SURYA sudah sepakat dengan PPS Desa Bila untuk melakukan verifikasi faktual, namun setelah pendukung pasangan calon SURYA berkumpul ternyata anggota PPS Desa Bila I Ketut 7  Dipawirya tidak membawa data pendukung B1-KWK Perseorangan karena alasan dipinjam oleh PPK Kecamatan Kubutambahan atas nama I Made Sukawibawa; 12. Akibat ketidak profesionalan anggota PPS tersebut, verifikasi faktual pasangan calon SURYA batal dilaksanakan, sehingga pasangan calon SURYA jelas dirugikan karena kehilangan dukungan yang telah dikumpulkan yang berdampak tidak lolosnya pasangan calon SURYA menjadi calon tetap; 13. Pasangan calon SURYA melaporkannya ke Panwaslih Kabupaten Buleleng, namun Panwaslih Kabupaten Buleleng hanya merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Buleleng untuk melakukan pembinahan kepada anggota PPS Desa Bila tersebut; 14. Bahwa melihat kesalahan yang dilakukan oleh anggota PPS Desa Bila yang dianggap sangat fatal, Pengadu beranggapan sanksi yang dijatuhkan kepada anggota PPS Desa Bila tersebut sangat ringan dan tidak sesuai dengan perbuatan yang dilakukan; Terhadap Teradu III Ketua Panwaslih Kabupaten Buleleng 15. Bahwa laporan masyarakat atas nama Ketut Suartika alias Nyok terkait pengerahan massa dari aparat pemerintahan Kabupaten Buleleng oleh Petahana tidak diproses dengan baik; 16. Laporan dugaan intimidasi terhadap pendukung dan tim pasangan calon SURYA yang terjadi di lingkungan Taman Sari saat verifikasi faktual berlangsung juga tidak ditangani dengan baik oleh Panwaslih Kabupaten Buleleng; 17. Laporan dugaan intervensi dan intimidasi terhadap pendukung pasangan calon SURYA saat verifikasi faktual berlangsung di lingkungan Kalibaru, Kelurahan Banjar Jawa juga tidak ditangani dengan baik oleh Panwaslih Kabupaten Buleleng; 18. Laporan dugaan intervensi dan intimidasi terhadap pendukung pasangan calon SURYA saat verifikasi faktual berlangsung di Desa Gerogak juga tidak ditangani dengan baik oleh Panwaslih Kabupaten Buleleng; 19. Berbeda dengan laporan pasangan calon lain yang diajukan ke Panwaslih Kabupaten Buleleng berbeda penanganannnya dan memprosesnya dengan sungguh-sungguh, hal mana berbeda dengan perlakuan penanganann laporan yang diajukan oleh pasangan calon SURYA 20. Berdasarkan fakta diatas Panwaslih Kabupaten Buleleng diduga telah bekerja tidak netral; 21. Ketua Panwaslih Kabupaten Buleleng adalah saudara ipar dari I Nyoman Suradaya alias Om Baya asal lingkungan Taman Sari, I Nyoman Suradaya adalah tokoh senior PDI Perjuangan Kabupaten Buleleng yang menjadi orang kepercayaan Petahana; 22. Anggota Panwaslih Kabupaten Buleleng atas nama I Putu Sugiardana merupakan staf ahli hukum Pemerintah Kabupaten Buleleng yang diangkat oleh Petahana. KESIMPULAN 8 [2.2] Dari uraian sebagaimana dikemukakan di atas, Pengadu menyampaikan kesimpulan Pengaduan sebagai berikut: 1. Teradu I Selaku Ketua KPU Kabupaten Buleleng mengetahui pasangan calon SURYA kekurangan dukungan sebanyak 238 dari 40.238 persyaratan minimal lolos calon perseorangan; 2. Teradu II Selaku Anggota PPS Desa Bila telah bekerja secara tidak profesional sehingga mengakibatkan pasangan calon SURYA tidak lolos tahap pencalonan; 3. Teradu III Selaku Ketua Panwaslih Kabupaten Buleleng bekerja tidak netral dalam menindaklanjuti semua laporan pasangan calon SURYA yang diadukan ke Panwaslih Kabupaten Buleleng. PETITUM [2.3] Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pengadu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut: 1. Mengabulkan pengaduan Pengadu untuk seluruhnya; 2. Menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap kepada Teradu I, Teradu II, dan Teradu III Demi tegaknya asas penyelenggara pemilihan Umum yang profesional dan tidak memihak; 3. Apabila DKPP berpendapat lain, mohon Putusan seadil-adilnya (ex a quo et bono). [2.4] Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pengadu mengajukan alat bukti yang diberi tanda dengan bukti P-1 sampai dengan P-21 sebagai berikut: Bukti P-1 : Fotokopi KTP atas nama Gede Suardana; Bukti P-2 : Fotokopi Putusan Panwaslih Kabupaten Buleleng, Putusan Sengketa Nomor 001/PS/PWSL.BLG.17.04/10/2016; Bukti P-3 : Fotokopi SK Bupati Buleleng Nomor 180/199/Hk/2015 Tentang Pembentukan Tim Asistensi Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2016 tertanggal 31 Desember 2015 dimana Putu Sugiardana Selaku Anggota Panwaslih Kabupaten Buleleng tercantum namanya didalam SK dimaksud; Bukti P-4 : Fotokopi Berita Acara Keberatan Pasangan Calon SURYA di Desa Bila, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng; Bukti P-5 : Artikel Internet “Mobilisasi Massa PASS, terindikasi libatkan Kades dan Pegawai Kontrak”; Bukti P-6 : Artikel Internet “Dari Kades Hingga Pegawai Kontrak dilaporkan FKMBB ke Panwaslih”; Bukti P-7 : Artikel Internet “Sidang Sengketa Pilkada Buleleng: Ketua Bawaslu Bali, “KPU harus laksanakan Putusan Panwaslih”; Bukti P-8 : Fotokopi Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng Tentang Mekanisme Rekapitulask Dukungan Hasil Verifikasi faktual di tingkat Kecamatan tertanggal 17 Oktober 2016; 9 Bukti P-9 : Fotokopi tanda terima dokumen yang diserahkan Panwaslih Kabupaten Buleleng yang ditujukan kepada pemohon bakal pasangan calon SURYA tertanggal 5 November 2016; Bukti P-10 : Fotokopi Surat Pengantar Panwaslih Nomor 444/BAWASLU-PROV.BA- 03/HM.02.00/11/2016 Perihal naskah dinas Putusan Nomor 001/PS/PWSL.BLG.17.04/10/2016 tertanggal 5 November 2016; Bukti P-11 : CD Rom video pengerahan aparat Pemerintah Kabupaten Buleleng oleh Petahana; Bukti P-12 : CD Rom rekaman pernyataan Ketua KPU Kabupaten Buleleng yang bertentangan dengan surat edaran Ketua KPU Kabupaten Buleleng tanggal 16 Oktober dan 17 Oktober 2016; Bukti P-13 : Lampiran rekaman KPU Kabupaten Buleleng serta video pengerahan massa dan aparat Pemerintah Kabupaten Buleleng; Bukti P-14 : Fotokopi KTP I Gusti Bagus Adi Suartana Desa Gerogak, Kecamatan Gerogak, Kabupaten Buleleng; Bukti P-15 : Fotokopi KTP Elias Elo, Desa Banyuening, Kecamatan Buleleng; Bukti P-16 : Fotokopi surat Panwaslih Kabupaten Buleleng Nomor 383/Bawaslu- Prov.BA-03/HM.02.03/10/2016 perihal penerusan rekomendasi tertanggal 23 Oktober 2016; Bukti P-17 : Fotokopi akta Notaris/PPAT Adriana Else Meoko, SH perihal berita acara verifikasi faktual tanggal 21 Oktober 2016 Nomor L/02/Not- PKOS/X/2016; Bukti P-18 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapatan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang- Undang; Bukti P-19 : Fotokopi formulir Model PS-14 Status Penyelesaian Sengketa Pemilih Panwaslih Kabupaten Buleleng Nomor 001/PS/PWSL.BLG.17.04/10/2016 tertanggal 5 November 2016; Bukti P-20 : Fotokopi Formulir Model A.3 Tanda bukti penerimaan laporan Nomor 020/LP/PILKADA/11/2016 tertanggal 11 November 2016; Bukti P-21 : Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 5/G.PILKADA/2016/PT.TUN.SBY; [2.5] Menimbang pada 30 November 2016, DKPP Juga telah mendengarkan keterangan saksi Pengadu yang pada pokoknya menyampaikan hal sebagai berikut : Elias Elo (Desa Banyuening, Kecamatan Buleleng) Pelaksanaan verifikasi faktual ulang sesuai jadwal KPU Kabupaten Buleleng dari tanggal 9 November 2016 sampai tanggal 11 November 2016 meliputi empat desa dan satu kelurahan sebagai berikut: 1) Desa Man Geming : 16 Pendukung : 16 Memenuhi Syarat 2) Desa Bila : 112 Pendukung : 80 Memenuhi Syarat 3) Desa Gerogak : 142 Pendukung : 28 Memenuhi Syarat 10  4) Desa Plapuam : 285 Pendukung : 1 Memenuhi Syarat 5) Kelurahan Bandar Jawa : 306 Pendukung : 63 Memenuhi Syarat I Nyoman Gita alias Silut mendapat surat mandat dari tim pemenangan pasangan calon SURYA selaku LO memngantar jemput pendukung pasangan calon SURYA dari lingkungan Kali Baru menuju kantor KPU Kabupaten Buleleng untuk diverifikasi faktual ulang. Pada tanggal 9 November 2016 Pukul 15.00 WITA, istri I Nyoman Gita alias Silut menelepon I Wayan Sumadra dan menginformasikan bahwa suaminya dimarahi oleh I Made Suarsana alias Anggur. Mendapat informasi dimaksud, tim pemenangan pasangan calon SURYA langsung berkoordinasi yang jumlahnya sekitar 6 (enam) orang dan langsung berangkat kekediaman I Nyoman Gita alias Silut. Setelah tiba dilokasi I Nyoman Gita alias Silut, kami melihat dan menyaksikan I Nyoman Gita, Istri, dan Anaknya sedang duduk di teras rumahnya dan mukanya tunduk kebawah. Posisi I Made Suarsana alias Anggur berdiri dihadapan I Nyoman Gita alias Silut sambil memarahi yang bersangkutan dengan kata-kata kasar dan menuding (menggunakan tangan kiri kearah mukanya I Nyoman Gita alias Silut) sebagai berikut: “Gara-gara kamu nama saya hancur, Sebelumnya saya kan sudah memberitau kamu jangan mau membantu pasangan calon SURYA untuk verifikasi faktual. Apa yang kamu dapatkan dari pasangan calon SURYA? Saya kan sudah sering membantu kamu! Pak Elo ityu tau datanya, saya serahkan fotokopi KTP kurang lebih 200 KTP ke pasangan calon SURYA”. Dikediaman I Nyoman Gita alias Silut, I Made Suarsana alias Anggur bertanya bapak-bapak ini darimana (menanyakan kepada kami)? dijawab oleh I Wayan Sumadra bahwa kami berasal dari desa Panca Sari dan I Nyoman Gita alias Silut adalah Keluarga saya. I Made Suarsana mengusir kami bersama aparat penegak hukum dari Kepolisian Polsek Kota Singaraja dan Polres Buleleng. Bapak-bapak silahkan tinggalkan tempat ini karena ini adalah wilayah saya. Salah seorang Intel dari Polsek Kota Singaraja berdiri berhadapan dengan I Made Suarsana alias Anggur sambil berkata saya ini petugas, saya datang kesini karena ada laporan. Setelahnya kami meninggalkan lokasi dan langsung berangkat menuju kantor Mapolres Buleleng dan diterima petugas jaga. I Wayan Sumadra menjelaskan kronologi kejadian yang terjadi dilingkungan Kali Baru, Kelurahan Banjar Jawa. Petugas jaga Polres Buleleng mengarahkan kami untuk melaporkan ke Panwaslih Kabupaten Buleleng karena berkaitan dengan Pemilukada. Selanjutnya kami melanjutkan perjalanan ke kantor panwaslih Kabupaten Buleleng dan diterima oleh anggota Panwaslih Kabupaten Buleleng I Putu Sugiardana. I Wayan Sumadra melaporkan tentang intimidasi yang dilakukan oleh I Made Suarsana alias Anggur terhadap LO pasangan calon SURYA atas nama I Nyoman Gita alias Silut. Kami diperintahkan oleh anggota Panwaslih Kabupaten Buleleng I Putu Sugiardana agar melaporkan kepetugas kemanan Polres Buleleng 11 dengan kata lain laporan kami tidak ditindaklanjuti oleh Panwaslih Kabupaten Buleleng sehingga kami kembali ke posko SURYA. Pada tanggal 11 November 2016 sekitar pukul 13.30 WITA kami tim pemenangan pasangan calon SURYA melakukan pemantauan diwilayah kelurahan Banjar Jawa tepatnya dikantor Kelurahan Banjar Jawa lokasi verifikasi faktual ulang. Setelah tiba dilokasi, kami turun dari mobil dan bertemu dengan oknum Kelian Adat Kelurahan Banjar Jawa atas nama I Nyoman Prity Adyana menggunakan/memakai celana pendek dan baju kaos berdiri di samping pintu masuk. Kehadirannya patut diduga ada apa dibaliknya dan patut dipertanyakan kapasitasnya sebagai apa? Pada tanggal 11 November 2016 sekitar pukul 14.30 WITA kami tim pemenangan pasangan calon SURYA sejumlah 25 orang mendatangi kantor KPU Kabupaten Buleleng dan kami diterima oleh Ketua KPU Kabupaten Buleleng diruangan rapat KPU. Tujuan kedatangan kami untuk menginformasikan kepada Ketua KPU Kabupaten Buleleng tentang situasi dan kondisi selama pelaksanaan verifikasi faktual ulang yang penuh intimidasi kepada LO pasangan calon SURYA dilingkungan Kali Baru, Kelurahan Banjar Jawa. Petunjuk Ketua KPU Kabupaten Buleleng agar dilaporkan kepada Panwaslih Kabupaten Buleleng, kami langsung merespon dan melaporkan kejadian tersebut kepada Panwaslih Kabupaten Buleleng. Jumlah penduduk Kabupaten Buleleng berdasarkan data statistik pada tahun 2009 sekitar 624.125 Jiwa, sementara jumlah pemilih pada tahun 2014 berdasarkan data KPU Kaupaten Buleleng adalah sekitar 537.103 Jiwa. Pasangan calon SURYA menyerahkan KTP dukungan kepada KPU untuk tahap I adalah 45.397 KTP dan hasil verifikasi faktual sebesar 18.685 KTP. Setelah itu untuk tahap II, pasangan calon SURYA menyerahkan KTP kepada KPU Kabupaten Buleleng sebanyak 49.392 KTP dan hasil verifikasi faktual sebesar 21.236 KTP, hasil verifikasi faktual secara keseluruhan sebanyak 40.236 KTP sehingga kekuranganya sebanyak 47 KTP. Dimana syarat calon perseorangan 7,5 % x 537.103 Pendukung dan didapati syaratnya sebanyak 40.283 Pemilih. I Gusti Bagus Adi Suartana (Desa Gerogak, Kecamatan Gerogak) Pada tanggal 11 November 2016 sekitar pukul 18.30 WITA saya ditelepon oleh Ketut Ngurah Arya (Anggota DPRD Kabupaten Buleleng) yag dimana saat saya datang kerumahnya diterima didepan rumah dipinggir jalan raya umum, yang dimana saya terkejut karena sudah berdiri pasangan calon Petahana. Pada saat itu, Ketut Ngurah Arya berbicara dengan nada tinggi sambil menunjuk kearah saya sambil berbicara Gus kamu jadi apa disini? Ngapain cari masyarakat disini? Gus sekarang bermasalah disini. Pada saat akhir pembicaraan Ketut Ngurah Arya menyuruh saya mendatangkan teman yang saya ajak mendatangi masyarakat saat itu. tangan Ketut Ngurah Arya menyentuh dada saya, dan setelah itu saya merasa ketakutan dan mengiyakan perintah dari Ketut Ngurah Arya, akan tetepi setelah saya pikir dengan 12 matang saya akhirnya datang ke Panwaslih Kabupaten Buleleng untuk melaporkan intimidasi yang saya alami. Saya menuu Panwaslih Kabupaten Buleleng sekitar pukul 22.35 WITA dan diterima pukul 22.45 WITA, laporan saya tersebut tidak dapat ditindaklanjuti karena saksinya tidak ada, tidak ada yang mendengar apa yang dibicarakan pelapor dengan terlapor. Tetapi, Panwaslih tidak menerangkan kesaksian dari terlapor, maksud terlapor menunjuk-nunjuk saya sampai mengenai dada saya yag ujung-ujungnya saya kena sanksi penundaan gaji, tetapi aparat/kepala desa yang ada di Desa Gerogak tidak diberikan sanksi apapun. Jadi saya merasa adanya ketidaknetralan dari tim pemeriksa Panwaslih Kabupaten Buleleng. Ketut Ngurah Arya adalah Anggota DPRD Kabupaten Buleleng, Nyoman Wijaya adalah Ketua PPS Desa Gerogak, dan Sudina (Anggota PPS/Kepala Dusun). Dimana Nyoman Wijaya merupakan kakak kandung dari Ketut Ngurah Arya yang merupakan ketua tim pemenangan PASS di Kecamatan Gerogak. I Wayan Sumadra Pada tanggal 9 November 2016 dilaksanakan verifikasi faktual berjalan dari pukul 09.00 WITA hingga pukul 14.00 WITA berjalan dengan lancar. Pada pukul 14.00 WITA LO kami meminta untuk istirahat untuk makan, pada saat itulah LO kami I Nyoan Gita alias Silut dimarahi oleh I Made Suarsana alias Anggur dengan kata-kata karena kamulah yang menyebabkan nama saya hancur. Mulai sekarang akhiri pelaksanaan verifikasi faktual ini, keamanan kamu ada pada saya, jangan macam-macam lagi, ngerti kamu? Lanjut I Made Suarsana alias Anggur menanyakan kepada saya, kamu siapa? Dan darimana? Apa tujuan kamu kesini? Saya jawab I Nyoman Gita alias Silut ini adalah LO saya, pokoknya kamu keluar dari sini, ini adalah wilayah saya, pokoknya kamu termasuk bapak-bapak polisi semua harus keluar. Akhirnya saya dan petugas kepolisian mundur, kemudian saya melaporkan kejadian tersebut ke Polres Kabupaten Buleleng dan Panwaslih Kabupaten Buleleng. Jawaban yang diberikan Panwaslih Kabupaten Buleleng, apabila yang mengalami Intimidasi tidak bisa dihadirkan maka laporan saya menjadi gugur. Begitu ada intimidasi, saya sudah melaporkan tetapi tidak bisa ditindaklanjuti karena yang diintimidasi I Nyoman Gita alias Silut sudah ketakutan dan menghilang dari rumahnya. Pelaksanaan verifikasi faktual di Desa Gerogak lebih menjadi-jadi karena tidak ada tindakan dari Panwaslih Kabupaten Buleleng agar intimidasi dihentikan. PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU I [2.6] Bahwa para Teradu telah menyampaikan jawaban dan penjelasan pada persidangan tanggal 30 November 2016 yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: 13 1. Bahwa KPU Kabupaten Buleleng mengundang 9 (sembilan) Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk melakukan rapat koordinasi pra rekapitulasi hasil verifikasi faktual syarat dukungan perbaikan bakal pasangan calon perseorangan Dewa Nyoman Sukrawan dan I Gede Dharma Wijaya di Kantor KPU Kabupaten Buleleng untuk persiapan penyusunan BA5-KWK Perseorangan Perbaikan di tingkat desa dan penyusunan BA6-KWK Perseorangan Perbaikan pada tahapan rekapitulasi di tingkat Kecamatan pada tanggal 16 Oktober 2016. Rapat koordinasi dihadiri oleh Divisi Teknis Penyelenggaraan Nyoman Gede Cakra Budaya dan Teradu bersama ketua dan anggota PPK di 9 (sembilan) kecamatan; 2. Berdasarkan konsultasi Teradu bersama Anggota KPU Kabupaten Buleleng dengan KPU Provinsi Bali dalam hal ini Divisi Teknis Penyelenggara Ni Putu Ayu Winariati, dalam rapat koordinasi pada point a, Teradu menyampaikan mekanisme rekapitulasi verifikasi faktual syarat dukungan perbaikan bakal pasangan calon perseorangan di tingkat kecamatan bahwa pendukung yang dinyatakan tidak memenuhi syarat karena tidak bisa dikumpulan atau dihadirkan ke sekretariat PPS pada masa verifikasi faktual tanggal 12-17 Oktober 2016, dapat dihadirkan untuk menyampaikan keberatan dengan bukti pendukung pada saat rekapitulasi di tingkat PPK; 3. Teradu diwawancarai oleh wartawan dan menyampaikan mekanisme rekapitulasi hasil verifikasi faktual syarat dukungan perbaikan sesuai point b. Hasil wawancara tersebut terpublikasi di media Balipost tertanggal 17 Oktober 2016; 4. Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Buleleng kembali melakukan koordinasi tentang mekanisme rekapitulasi hasil verifikasi faktual syarat dukungan perbaikan bakal pasangan calon perseorangan di tingkat PPK dengan KPU Provinsi Bali, yaitu Ketua KPU Bali Dewa Wiarsa Raka Sandi dan Anggota Divisi Teknis Penyelenggaraan, Putu Winariati. KPU Provinsi Bali kemudian melakukan koordinasi dengan Komisioner KPU Republik Indonesia, yaitu Ida Budhiati, Hadar Nafis Gumay, dan Ferry Kurnia Rizkyansyah. Koordinasi kepada KPU Provinsi Bali dan KPU Republik Indonesia dilaksanakan pada 17 Oktober hingga 18 Oktober 2016. Hasil koordinasi tersebut menyatakan bahwa verifikasi faktual hanya bisa dilakukan di tingkat PPS pada tanggal 12 Oktober 2016 hingga 17 Oktober 2016. KPU RI memberikan arahan bahwa tidak dapat melakukan verifikasi faktual dukungan pada rekapitulasi hasil verfifikasi faktual syarat dukungan perbaikan bakal pasangan calon perseorangan pada rekapitulasi di tingkat PPK; 5. Konsultasi Teradu dan komisioner KPU Buleleng kepada KPU Provinsi Bali dan KPU RI yang dilakukan melalui sambungan telepon dan pesan layanan instan Whatsapp bertujuan agar mendapatkan kepastian hukum mengenai proses rekapitulasi di tingkat PPK. Teradu berkeyakinan bahwa KPU RI yang membuat regulasi, maka KPU RI yang memahami teknis rekapitulasi di tingkat kecamatan; 14 6. Berdasarkan hasil konsultasi tersebut, Teradu telah menyampaikan kepada PPK melalui pesan layanan instan Whatsapp untuk menunggu mekanisme rekapitulasi di tingkat PPK setelah Teradu dan komisioner KPU Buleleng melakukan hasil konsultasi dengan KPU Provinsi Bali dan KPU RI pada tanggal 17 Oktober 2016; 7. Berdasarkan hasil konstultasi Teradu dan komisioner KPU Buleleng dengan KPU Provinsi Bali dan KPU RI, Teradu dan komisioner KPU Buleleng melaksanakan rapat pleno mekanisme rekapitulasi hasil verifikasi faktual di tingkat PPK pada tanggal 17 Oktober 2016. Rapat pleno menetapkan mekanisme teknis rapat pleno rekapitulasi dukungan syarat perbaikan bakal calon perseorangan di tingkat PPK pada tanggal 18-19 Oktober 2016; 8. Teradu telah mempublikasikan mekanisme rekapitulasi hasil verifikasi faktual syarat dukungan bakal pasangan calon perseorangan di tingkat PPK ke media massa yang termuat di harian Radar Bali pada tanggal 18 Oktober 2016; 9. Teradu telah menyampaikan mekanisme rekapitulasi di tingkat PPK kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dewa Nyoman Sukrawan melalui sambungan telepon pada tanggal 17 Oktober 2016 pukul 16.00 WITA; 10. PPK melaksanakan rapat pleno rekapitulasi dukungan syarat pencalonan Perbaikan Bakal Pasangan Calon pada tanggal 18-19 Oktober 2016 dengan mempedomani mekanisme rekapitulasi hasil verifikasi faktual syarat dukungan perbaikan di tingkat PPK dan KPU Kabupaten, sebagai berikut: bahwa berdasarkan regulasi pasal 65, pasal 23 ayat (2) sampai (10), pasal 24 ayat (3) dan (4) dan pasal 24A, serta pasal 26 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No 5 2016 tentang perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang pencalonan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau walikota dan wakil walikota yang menyatakan bahwa verifikasi faktual dilakukan secara kolektif, di mana menjadi kewajiban bagi Bakal Pasangan Calon untuk mengumpulkan pendukung dan/atau menghadirkan ke PPS. Sehingga, pendukung yang dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) karena tidak dapat dikumpulkan dan/atau dihadirkan ke PPS oleh Pemohon tidak dapat diverifikasi faktual kembali pada rapat pleno rekapitulasi hasil verifikasi faktual syarat dukungan perbaikan di tingkat PPK dan KPU; 11. Mekanisme rekapitulasi verifikasi faktual dukungan perbaikan bakal pasangan calon perseorangan di tingkat kecamatan yang dikeluarkan Teradu bukan berupa surat edaran sehingga tidak disampaikan secara formal kepada pihak Pemohon. Dalam mekanisme rekapitulasi hasil verifikasi faktual syarat dukungan perbaikan tersebut di tingkat kecamatan, hasilnya dituangkan dalam model BA.6-KWK Perseorangan Perbaikan; 15 12. Dalam Model BA.6-KWK Perseorangan Perbaikan hasil rekapitulasi dibuat dalam rangkap 4 (empat), yaitu: a. 1 (satu) rangkap untuk setiap Bakal Pasangan Calon; b. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten Buleleng; c. 1 (satu) rangkap untuk Panwas Kecamatan; dan d. 1 (satu) rangkap untuk arsip PPK; 13. Jadi Teradu tidak melanggar kode etik penyelenggara karena tidak merugikan pihak bakal pasangan calon perseorangan karena mekanisme rekapitulasi hasil verifikasi syarat dukungan perbaikan yang diterbitkan Teradu telah sesuai dengan mekanisme rekapitulasi tersebut sesuai pasal 23 ayat (2) sampai (10), 24 ayat (3) dan (4), pasal 24A, pasal 26 serta Pasal 65 PKPU 5 Tahun 2016. Dalam mekanisme tersebut, disebutkan bahwa Teradu diwajibkan memberikan Berita Acara Rekapitulasi kepada Pemohon. Untuk itu, Termohon berkeyakinan tidak melakukan pelanggaran dalam proses menerbitkan mekanisme tahapan rekapitulasi dukungan syarat perbaikan pasangan calon perseorangan di tingkat kecamatan karena mekanisme tersebut telah sesuai dengan pasal 65 ayat 3, pasal 23, pasal 24 ayat (3) dan (4), pasal 26 PKPU 5 tahun 2016. Terbukti di mana bakal pasangan calon perseorangan dan/atau tim, menerima rekapitulasi hasil verifikasi faktual syarat dukungan perbaikan di tingkat PPK dan KPU Kabupaten Buleleng; PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU II 1. Pengadu dalam mengadukan teraduan ke Dewan Kehormatan Penyelengara Pemilu (DKPP) tidak memiliki kedudukan hukum karena tidak termasuk dalam tim Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dewa Nyoman Sukrawan dan I Gede Dharma Wijaya; 2. Pokok perkara aduan Pengadu kabur karena aduan yang dilakukan oleh teradu tentang verifikasi faktual di Desa Bila telah sesuai prosedur, yaitu Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; 3. Bahwa memang benar PPK Kubutambahan terlambat tiba di tempat pengumpulan pendukung oleh tim Penghubung pada tanggal 16 Oktober 2016. PPS Desa Bila, yaitu atas nama I Made Sumabawa Ariana, I Made Buda Arsama, I Ketut Dipa Wirya telah berkoordinasi dengan PPK Kubutambahan atas nama Komang Leni Sawitri untuk segera membawa formulir B.1-KWK Perseorangan Perbaikan ke tempat pengumpulan pendukung yang dikumpulkan oleh Tim Penghubung Pemohon. PPK Kubutambahan atas nama Komang Leni Sawitri terlambat selama 30 menit tiba di tempat pengumpulan pendukung Pemohon sebanyak 40 pendukung. Setelah tiba di lokasi 16  pengumpulan pendukung, sebagian pendukung Pemohon telah meninggalkan lokasi dan sebagian pendukung lainnya masih ada di lokasi pengumpulan. Kemudian sebagai bentuk asaz profesional dan bertanggungjawab, teradu dan angggota PPS Bila menawarkan untuk memfasilitasi dilakukan verifikasi faktual terhadap pendukung yang sebagian masih berada di lokasi, namun fasilitasi tersebut ditolak oleh Tim Penghubung di tingkat Desa dengan memerintahkan sebagian yang masih berada di lokasi untuk meninggalkan tempat; 4. Teradu dan anggota PPS Desa Bila telah melakukan verifikasi faktual syarat dukungan perbaikan bakal calon perseorangan pada tanggal 12 Oktober 2016 hingga 17 Oktober 2016 dengan hasil verifikasi faktual telah dituangkan dalam BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan, yaitu dukungan yang memenuhi syarat sebanyak 112 dukungan dan dukungan yang tidak memenuhi syarat sebanyak 113 dukungan; 5. Selanjutnya, pada saat rekapitulasi verifikasi faktual di tingkat Kecamatan PPK Kubutambahan pada tanggal 18 Oktober 2016, tidak ada keberatan yang diajukan oleh tim penghubung atas nama Made Budi Ariasa terkait verifikasi faktual di Desa Bila, sesuai lampiran model BA.6-KWK Perseorangan; 6. Pada saat rekapitulasi di tingkat Kabupaten pada tanggal 21 Oktober 2016, KPU Kabupaten Buleleng telah berupaya memfasilitasi untuk dilakukan verifikasi faktual terhadap pendukung di Desa Bila yang tidak terverifikasi faktual pada tanggal 16 Oktober 2016, namun ditolak oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan sesuai bukti rekaman video; 7. Fasilitasi verifikasi faktual yang dilakukan, karena KPU Kabupaten Buleleng melalui PPK dan PPS melakukan keterlambatan dalam mendatangkan formulir B1-KWK Perseorangan Perbaikan. KPU Kabupaten Buleleng melakukan perbaikan atas keterlambatan tersebut dengan memfasilitasi verifikasi faktual di tingkat PPS pada tanggal 16 Oktober 2016 dan pada tahapan rekapitulasi di tingkat kabupaten. Keterlambatan Termohon melalui PPK dan PPS, dinyatakan dengan rekomendasi dari Panwaslih Kabupaten Buleleng nomor: 383/BAWASLU-PROV.BA.03/HM.02.03/10/2016 tertanggal 23 Oktober 2016 perihal penerusan rekomendasi untuk melakukan pembinaan terhadap penyelenggara tingkat PPK Kubutambatan dan PPS Desa Bila dari KPU Kabupaten Buleleng; 8. Sebagai tanggungjawab penyelenggara yang menganut azas profesional, mandiri, bertintegritas, dan bertanggungjawab, KPU Kabupaten Buleleng memfasilitasi proses verifikasi faktual syarat dukungan perbaikan terhadap 40 pendukung yang ada di Desa Bila, Kecamatan Kubutambahan meskipun tidak ada rekomendasi dari Panwaslih Kabupaten Buleleng pada saat rekapitulasi hasil verifikasi faktual dukungan perbaikan di tingkat kabupaten, namun 17  fasilitasi tersebut ditolak oleh Pemohon. Sedangkan, proses verifikasi faktual syarat dukungan perbaikan di 147 desa lainnya, telah sesuai dengan regulasi, sehingga KPU Kabupaten Buleleng akan melakukan verifikasi faktual dukungan perbaikan tahapan rekapitulasi hasil verifikasi faktual perbaikan di tingkat kabupaten, jika terdapat rekomendasi dari Panwaslih Kabupaten Buleleng; 9. PPS Bila telah melaksanakan putusan sengketa Panwaslih No. 001/PS/PWSL.BLG.17.04/10/2016 dengan melaksanakan verifikasi faktual di Desa Bila terhadap 112 pendukung bakal pasangan calon perseorangan; PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU III 1. Tindak pidana intimidasi yang dilakukan oleh Perbekel/Kepala Desa Celukan Bawang, Kec. Gerokgak, Kab. Buleleng, pada tanggal 23 Agustus 2016 yang mengancam salah satu LO/Tim Penghubung Bakal Paslon Perseorangan untuk menghentikan verifikasi faktual di Desa Celukan Bawang, yang telah dilaporkan ke Panwaslih Kabupaten Buleleng. 1.1 Jawaban : Panwaslih Kabupaten Buleleng menerima Laporan: Nomor Laporan : 002/BAWASLU-PROV.BA- 03/PM.06.02/VIII/2016 Dilaporkan ke Panwaslih Buleleng : 25 Agustus 2016 Hari dan Tanggal Kejadian : Rabu, 24 Agustus 2016, Waktu kejadian : pukul 10.00 wita . Pelapor : Made Widiasa Peristiwa yang dilaporkan : Kepala Desa Celukan Bawang dengan marah- marah mendatangi pelapor (Made Widiasa) gara-gara pelapor mengumpulkan KTP di Banjar Dinas Berongbong, serta mengancam pelapor dan mencari pimpinan perusahaan agar pelapor dikeluarkan dari perusahaannya. Status Laporan : Memenuhi Syarat Pelanggaran Administrasi Diteruskan kepada : Bupati Buleleng Tindak Lanjut : Bupati Buleleng menindaklanjuti dengan mengirimkan tindak lanjut rekomendasi dari Panwaslih Kabupaten Buleleng dengan Nomor 140/926/Bid.5/BPMPD tanggal 5 September 2016, perihal teguran yang ditujukan kepada Perbekel Celukan Bawang Kecamatan Gerokgak Catatan: Jadi ada ketidaksesuaian laporan yg disampaikan ke DKPP oleh Pelapor atas nama Gede Suardana dengan Laporan yg disampaikan oleh Made Widiasa ke Panwaslih Kabupaten Buleleng yaitu : waktu kejadian 2. Pada saat pendaftaran Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Buleleng atas nama Putu Agus Suradnyana dan Nyoman Sutjidra (Pertahana) tanggal 21 September 2016 bertempat di Gedung Kesenian Gde Manik Jalan Udayana Singaraja telah terjadi pengarahan aparat Pemerintahan Kabupaten Buleleng mulai dari Kepala Lingkungan, Kepala Desa, Pegawai Pemkab Buleleng, Pegawai 18 BUMD Buleleng dan Pejabat BUMD Buleleng, yang sudah dilaporkan ke Panwaslih Kabupaten Buleleng namun belum mendapatkan respon yang sesuai dengan aturan hukum dan keadilan. Jawaban : Panwaslih Kabupaten Buleleng menerima Laporan: 2.1. Nomor Laporan : 004/LP/PILKADA/09/2016 Dilaporkan ke Panwaslih Buleleng : Sabtu, 24 September 2016 Hari dan Tanggal Kejadian : Rabu, 21 September 2016 Waktu kejadian : Sekitar pukul 10.00 wita Pelapor : Ketut Suartika Peristiwa yang dilaporkan : Keberadaan Kepala Desa Celukan Bawang yang ada di Kerumunan orang-orang yang membawa bendera Hanura Status Laporan : Tidak Memenuhi Syarat Pelanggaran Administrasi 2.2. Nomor Laporan : 005/LP/PILKADA/09/2016 Dilaporkan ke Panwaslih Buleleng : Sabtu, 24 September 2016 Hari dan Tanggal Kejadian : Rabu, 21 September 2016 Waktu kejadian : Sekitar pukul 11.00 wita Pelapor : Ketut Suartika Peristiwa yang dilaporkan : Kepala Desa Tejakula mengikuti Deklarasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Buleleng (Putu Agus Suradnyana, ST dan dr. Nyoman Sutjidra, Sp.OG) Status Laporan : Memenuhi Syarat Pelanggaran Administrasi Diteruskan kepada : Bupati Buleleng 2.3. Nomor Laporan : 006/LP/PILKADA/09/2016 Dilaporkan ke Panwaslih Buleleng : Sabtu, 24 September 2016 Hari dan Tanggal Kejadian : Rabu, 21 September 2016 Waktu kejadian : Sekitar pukul 11.00 wita Pelapor : Ketut Suartika Peristiwa yang dilaporkan : Lurah Kampung Singaraja (Sutrisman) berada di suatu tempat dengan menggunakan kaos yang beratribut “Pass di hati”. Status Laporan : Memenuhi Syarat Pelanggaran Administrasi Diteruskan kepada : Bupati Buleleng Tindak Lanjut : Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Buleleng Bersurat Kepada Bupati Buleleng dengan Nomor Surat : 263/BAWASLU- PROV.BA- 03/HM.02.03/9/2016 Tanggal 29 September 2016. dengan Perihal : Penerusan Rekomendasi 2.4. Nomor Laporan : 007/LP/PILKADA/09/2016 Dilaporkan ke Panwaslih Buleleng : Sabtu, 24 September 2016 Hari dan Tanggal Kejadian : Rabu, 21 September 2016 Waktu kejadian : Sekitar pukul 11.00 wita Pelapor : Ketut Suartika Peristiwa yang dilaporkan : Direktur Operasional BUMD PD Pasar Buleleng mengikuti Deklarasi pasangan 19  calon Bupati dan Wakil Bupati Buleleng (Putu Agus Suradnyana dan Nyoman Sutjidra) Status Laporan : Tidak Memenuhi Syarat Pelanggaran Administrasi 2.5. Nomor Laporan : 008/LP/PILKADA/09/2016 Dilaporkan ke Panwaslih Buleleng : Sabtu, 24 September 2016 Hari dan Tanggal Kejadian : Rabu, 21 September 2016 Waktu kejadian : Sekitar pukul 11.00 wita Pelapor : Ketut Suartika Peristiwa yang dilaporkan : Kedua Kepala Lingkungan (Kepala Lingkungan Kelurahan Kaliuntu dan Kepala Lingkungan Kayubuntil Timur, Kelurahan Kampung Anyar) mengikuti Deklarasi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Buleleng (Putu Agus Suradnyana dan Nyoman Sutjidra) Status Laporan : Tidak Memenuhi Syarat Pelanggaran Administrasi 2.6. Nomor Laporan : 009/LP/PILKADA/09/2016 Dilaporkan ke Panwaslih Buleleng : Sabtu, 24 September 2016 Hari dan Tanggal Kejadian : Rabu, 21 September 2016 Waktu kejadian : Sekitar pukul 12.00 wita Pelapor : Ketut Suartika Peristiwa yang dilaporkan : Kepala Lingkungan Kampung Bugis mengikuti Deklarasi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Buleleng (Putu Agus Suradnyana dan Nyoman Sutjidra). Status Laporan : Tidak Memenuhi Syarat Pelanggaran Administrasi 2.7. Nomor Laporan : 010/LP/PILKADA/09/2016 Dilaporkan ke Panwaslih Buleleng : Sabtu, 24 September 2016 Hari dan Tanggal Kejadian : Rabu, 21 September 2016 Waktu kejadian : Sekitar pukul 11.00 wita Pelapor : Ketut Suartika Peristiwa yang dilaporkan : Kepala Lingkungan Kampung Anyar mengikuti Deklarasi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Buleleng (Putu Agus Suradnyana dan Nyoman Sutjidra). Status Laporan : Tidak Memenuhi Syarat Pelanggaran Administrasi 2.8. Nomor Laporan : 011/LP/PILKADA/09/2016 Dilaporkan ke Panwaslih Buleleng : Sabtu, 24 September 2016 Hari dan Tanggal Kejadian : Rabu, 21 September 2016 Waktu kejadian : Sekitar pukul 12.00 wita Pelapor : Ketut Suartika Peristiwa yang dilaporkan : Karyawan PD Pasar Kecamatan Seririt selesai mengikuti deklarasi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Buleleng (Putu 20  Agus Suradnyana dan Nyoman Sutjidra) dengan menggunakan atribut Partai (PDI-P) Status Laporan : Tidak Memenuhi Syarat Pelanggaran Administrasi 2.9. Nomor Laporan : 012/LP/PILKADA/09/2016 Dilaporkan ke Panwaslih Buleleng : Sabtu, 24 September 2016 Hari dan Tanggal Kejadian : Rabu, 21 September 2016 Waktu kejadian : Sekitar pukul 12.00 wita Pelapor : Ketut Suartika Peristiwa yang dilaporkan : Kepala Lingkungan Kayubuntil Barat mengikuti deklarasi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Buleleng (Putu Agus Suradnyana dan Nyoman Sutjidra). Status Laporan : Tidak Memenuhi Syarat Pelanggaran Administrasi 3. Tindak pelanggaran intimidasi yang dilakukan oleh Gede Widiada ( komo ) pada tanggal 16 Oktober 2016 terhadap salah satu Korcam Bakal Paslon Surya atas nama Arjun Safari, sehingga verifikasi faktual di Lingkungan Taman Sari, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Buleleng tidak bisa di teruskan, kejadian tersebut telah di dilaporkan oleh Dewa Gede Purnajaya ke Panwaslih Buleleng, namun Arjun Safari selaku korban merasa sangat ketakutan dan menghilang/bersembunyi sehingga tidak dapat dihadirkan pada saat proses pemeriksaan di Panwaslih Kabupaten Buleleng Jawaban : Panwaslih Kabupaten Buleleng menerima Laporan: 3.1. Nomor Laporan : 014/LP/PILKADA/10/2016 Dilaporkan ke Panwaslih Buleleng : Selasa, 18 Oktober 2016 Hari dan Tanggal Kejadian : Jumat, 14 Oktober 2016 Waktu kejadian : Sekitar pukul 19.30 wita Pelapor : Dewa Gede Purnajaya Peristiwa yang dilaporkan : Melaporkan Made Widiada mengintervensi warga untuk tidak datang ke tempat verifikasi faktual Status Laporan : Tidak Memenuhi Syarat Untuk Ditindaklanjuti Alasan : Berdasarkan keterangan saksi bahwa kegiatan verifikasi faktual untuk pendukung bakal pasangan calon paket SURYA pada tanggal 14 Oktober 2016 di lingkungan Taman Sari berjalan dengan lancar dan tidak ada intervensi dari terlapor. Catatan: Bahwa, nama terlapor yang dilaporkan oleh Dewa Gede Purnajaya ke Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Buleleng, bernama Made Widiada, tetapi, nama terlapor yang dilaporkan oleh pelapor atas nama Gede Suardana, S.Farm, Apt ke DKPP bernama Gede Widiada (komo) 4. Pada tanggal 16 Oktober 2016 PPS Desa Bila, Kec. Kubutambahan, atas nama I Ketut Dipawirya, tidak melakukan tugasnya memverifikasi secara faktual pendukung Bakal Paslon SURYA di Desa Bila karena Data Pendukung Model B.1- 21  KWK Perseorangan di Pinjam oleh Anggota PPK Kecamatan Kubutambahan atas nama I Made Sukabawa Ariana, sehingga Bakal Paslon SURYA sangat dirugikan. Jawaban : Panwaslih Kabupaten Buleleng menerima Laporan: 4.1. Nomor Laporan : 016/LP/PILKADA/10/2016 Dilaporkan ke Panwaslih Buleleng : Rabu, 19 Oktober 2016 Hari dan Tanggal Kejadian : Minggu, 16 Oktober 2016 Waktu kejadian : Pukul 09.00 wita Pelapor : I Made Budiariasa Peristiwa yang dilaporkan : PPS Desa Bila, Kecamatan Kubutambahan tidak membawa daftar dukungan untuk Desa Bila Kecamatan Kubutambahan, pada saat akan melakukan verifikasi faktual terhadap calon pendukung. Status Laporan : Memenuhi Syarat Untuk Ditindaklanjuti Diteruskan kepada : KPU Kabupaten Buleleng Tindak Lanjut :Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Buleleng Bersurat Kepada KPU Kabupaten Buleleng dengan Nomor Surat : 383/BAWASLU-PROV.BA- 03/HM.02.03/10/2016 Tanggal 23 Oktober 2016 5. Panwaslih Kabupaten Buleleng sejak awal terlihat tidak netral, hal ini bisa terjadi karena : 5.1. Ketua Panwaslih buleleng atas Nama Ketut Ariyani adalah saudara ipar dari Nyoman Suradaya (Om Baya) yang nota bene adalah tim sukses dari Paslon Putu Agus Suradnyana dan I Nyoman Sutjidra (petahana) yang juga merupakan tokoh sentral PDI P Buleleng. Jawaban: Berdasarkan Surat Keputusan Nomor 011/KPTS/DPC- 03.04A/IX/2016 tanggal 17 September 2016 TENTANG STRUKTUR KOMPOSISI DAN PERSONALIA TIM PEMENANGAN CALON BUPATI DAN CALON WAKIL BUPATI PASS DIHATI, Tidak ada tim sukses, yang ada tim pemenangan dan dalam tim pemenangan dari Paslon Putu Agus Suradnyana dan I Nyoman Sutjidra (Petahana) yang disampaikan kepada KPU Kabupaten Buleleng tidak ada tercantum dengan nama Nyoman Suradaya, SH (Om Baya) 5.2. Anggota Panwaslih Kabupaten Buleleng yang juga ketua sidang musyawarah gugatan sengketa atas nama Putu Sugiardana juga ternyata adalah staf ahli bidang hukum Pemerintah Kabupaten Buleleng yang di angkat oleh petahana per tanggal 4 Januari 2016 sesuai surat Keputusan Bupati Buleleng Nomor 180/999/HK/2015. Jawaban : 1. Bahwa, Teradu bukan sebagai Staff Ahli Bidang hukum Pemerintah Daerah, tetapi teradu berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 180 /999/HK/2015 Tanggal 31 Desember 2015, adalah sebagai Anggota Tim Asistensi Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2016, yang berasal dari Unsur Perguruan Tinggi. 2. Bahwa, unsur Perguruan Tinggi sebagaimana yang dimaksud pada Point 1 didasari adanya Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Buleleng dengan Universitas Panji Sakti Tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat) dan Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kabupaten Buleleng Dengan Universitas Panji Sakti tentang pelaksanaan Tri Dharma 22  Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat) di mana Teradu Sebagai Dosen Tetap Yayasan Panji Sakti. (foto copy perjanjian kerjasasama dan kesepakatan bersama terlampir). 3. Bahwa, Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan salah satu dharma dari Tri Dharma Perguruan Tinggi yang ditujukan untuk menerapkan dan mengamalkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi hasil kegiatan Penelitian dan maupun Pendidikan dan Pengajaran, yang dapat dilaksanakan oleh tenaga Akademik secara perseorangan atau kelompok. 4. Bahwa, menjadi salah satu anggota Tim Asistensi Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2016 berdasar Keputusan Bupati Buleleng, dari unsur Perguruan Tinggi merupakan bentuk pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu Pengabdian Kepada Masyarakat. KESIMPULAN [2.7] Dari uraian sebagaimana dikemukakan di atas, Teradu I, Teradu II, dan Teradu III, menyampaikan kesimpulan Pengaduan sebagai berikut: 1. Bahwa Teradu I, Teradu II, dan Teradu III tidak melakukan kecurangan dan bersikap tidak netral sebagaimana yang diindikasikan oleh pengadu, teradu telah menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 2. Teradu tidak melakukan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu sebagaimana yang diadukan oleh Pengadu. 3. Teradu I selaku Ketua KPU Kabupaten Buleleng mendapatkan amanat dari negara untuk menyelenggarakan Pemilukada di Kabupaten Buleleng dan saat akan mengambil keputusan kami selalu melakukan koordinasi ke atasan kami; 4. Teradu II menginginkan Pemilukada berjalan dengan damai dan lancar, oleh karenanya Teradu II selaku Anggota PPS Desa Bila mengajak semua elemen untuk bersatu mensukseskan Pemilukada di Kabupaten Buleleng’; 5. Teradu III selaku Ketua Panwaslih Kabupaten Buleleng mengajak semua kompone bangsa yang ada di kabupaten Buleleng untuk menyelenggarakan Pemerintahan yang bersih. [2.8] PERMOHONAN Berdasarkan uraian di atas, Teradu I, Teradu II, dan Teradu III meminta kepada Majelis Sidang DKPP yang memeriksa dan mengadili pengaduan a quo untuk memberikan Putusan sebagai berikut: 1. Menolak seluruh permohonan Pengadu. 2. Menyatakan Teradu tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu. 3. Mohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) merehabilitasi nama baik Teradu. 4. Apabila DKPP berpendapat lain, mohon Putusan seadil-adilnya (ex a quo et bono). 23 [2.9] Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, maka Teradu I mengajukan bukti- bukti yang diberi tanda dengan bukti T-1 sampai dengan T-8 sebagai berikut: Bukti T-1 : Fotokopi Surat Undangan, daftar hadir dan dokumentasi rapat koordinasi pra rekapitulasi hasil penelitian syarat dukungan perbaikan bakal pasangan calon perseorangan tanggal 16 Oktober 2016; Bukti T-2 : Kliping Koran Bali Post Tanggal 17 Oktober 2016; Bukti T-3 : Fotokopi berkas arahan KPU Provinsi Bali dan KPU RI via Whatsapp; Bukti T-4 : Fotokopi berkas arahan KPU Kabupaten Buleleng kepada PPK melalui Whatsapp; Bukti T-5 : Fotokopi undangan, daftar hadir dan berita acara rapat pleno KPU Kabupaten Buleleng tentang mekanisme rekapitulasi hasil penelitian faktual syarat dukungan perbaikan bakal pasangan calon perseorangan; Bukti T-6 : Kliping koras radar bali tanggal 18 Oktober 2016; Bukti T-7 : Fotokopi Model BA.6-KWK Perseorangan Perbaikan tentang rekapitulasi dukungan bakal pasangan calon perseorangan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buleleng di tingkat Kecamatan (Tahap II); Bukti T-8 : Fotokopi Model BA.7-KWK Perseorangan Perbaikan tentang rekapitulasi dukungan bakal pasangan calon perseorangan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buleleng di tingkat Kecamatan (Tahap II); Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, maka Teradu II mengajukan bukti-bukti yang diberi tanda dengan bukti T-1 sampai dengan T-9 sebagai berikut: Bukti T-1 : Fotokopi Model BA.5-KWK Persorangan Perbaikan PPS Desa Bila Kecamatan Kubutambahan; Bukti T-2 : Fotokopi Model BA.6-KWK Perseorangan Perbaikan PPK Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng; Bukti T-3 : Dokumentasi Photo dan Rekaman Suara Rapat Rekapitulasi Hasil Penelitian Faktual Tingkat Kabupaten tanggal 21 Oktober 2016; Bukti T-4 : Fotokopi Rekomendasi Panwaslih Kabupaten Buleleng Nomor 383/BAWASLU-PROV.BA.03/HM.02.03/10/2016 Tertanggal 23 Oktober 2016 Perihal penerusan rekomendasi untuk melakukan pembinaan terhadap penyelenggara tingkat PPK Kubutambahan dan PPS Desa Bila dari KPU Kabupaten Buleleng; Bukti T-5 : Fotokopi surat pengantar ke Panwaslih Kabupaten Buleleng; Bukti T-6 : Fotokopi Risalah Tindak Lanjut Rekomendasi Panwaslih Kabupaten Buleleng; Bukti T-7 : Fotokopi daftar hadir tindak lanjut rekomendasi Panwaslih Kabupaten Buleleng; Bukti T-8 : Fotokopi Putusan Sengketa Panwaslih Nomor Permohonan: 001/PS/PWSL.BLG.17.04/10/2016; Bukti T-9 : Fotokopi Model BA.5-KWK Perseorangan PPS Desa Bila, Kecamatan Kubutambahan Tindak Lanjut Putusan Sengketa Panwaslih Kabupaten Buleleng Nomor 001/PS/PWSL.BLG.17.04/10/2016; Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, maka Teradu III mengajukan bukti-bukti yang diberi tanda dengan bukti T-1 sampai dengan T-16 sebagai berikut: 24 Bukti T-1 : Fotokopi Laporan Nomor: 002/BAWASLU-PROV.BA- 03/PM.06.02/VIII/2016 Tanggal 25 Agustus 2016 dengan pelapor bernama Made Widiasa; Bukti T-2 : Fotokopi Laporan Nomor 004/LP/PILKADA/09/2016 Tanggal 24 September 2016 dengan pelapor bernama Ketut Suartika; Bukti T-3 : Fotokopi Laporan Nomor 005/LP/PILKADA/09/2016 Tanggal 24 September 2016 dengan pelapor bernama Ketut Suartika; Bukti T-4 : Fotokopi Laporan Nomor 006/LP/PILKADA/09/2016 Tanggal 24 September 2016 dengan pelapor bernama Ketut Suartika; Bukti T-5 : Fotokopi Laporan Nomor 007/LP/PILKADA/09/2016 Tanggal 24 September 2016 dengan pelapor bernama Ketut Suartika; Bukti T-6 : Fotokopi Laporan Nomor 008/LP/PILKADA/09/2016 Tanggal 24 September 2016 dengan pelapor bernama Ketut Suartika; Bukti T-7 : Fotokopi Laporan Nomor 009/LP/PILKADA/09/2016 Tanggal 24 September 2016 dengan pelapor bernama Ketut Suartika; Bukti T-8 : Fotokopi Laporan Nomor 010/LP/PILKADA/09/2016 Tanggal 24 September 2016 dengan pelapor bernama Ketut Suartika; Bukti T-9 : Fotokopi Laporan Nomor 011/LP/PILKADA/09/2016 Tanggal 24 September 2016 dengan pelapor bernama Ketut Suartika; Bukti T-10 : Fotokopi Laporan Nomor 012/LP/PILKADA/09/2016 Tanggal 24 September 2016 dengan pelapor bernama Ketut Suartika; Bukti T-11 : Fotokopi Laporan Nomor 014/LP/PILKADA/09/2016 Tanggal 18 Oktober 2016 dengan pelapor bernama Dewa Gede Purnajaya; Bukti T-12 : Fotokopi Laporan Nomor 016/LP/PILKADA/09/2016 Tanggal 19 Oktober 2016 dengan pelapor bernama I Made Budiariasa; Bukti T-13 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 011/KPTS/DPC-03.04A/IX/2016 tanggal 17 September 2016 TENTANG STRUKTUR KOMPOSISI DAN PERSONALIA TIM PEMENANGAN CALON BUPATI DAN CALON WAKIL BUPATI PASS DIHATI; Bukti T-14 : Fotokopi KEPUTUSAN BUPATI BULELENG NOMOR 180/999/HK/2015 TENTANG PEMBENTUKAN TIM ASISTENSI PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2016; Bukti T-15 : Fotokopi KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG DENGAN UNIVERSITAS PANJI SAKTI NOMOR : 075/05/KB/2016 NOMOR : 054/UNIPAS/UM.01.01/V/2016 TENTANG PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI (PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT); Bukti T-16 : Fotokopi PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN DENGAN UNIVERSITAS PANJI SAKTI NOMOR : 075/06/KS/2016 NOMOR : 055/UNIPAS/UM.01.01/V/2016 TENTANG PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI (PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT); 25 [2.9.1] Menimbang pada 30 November 2016, DKPP Juga telah mendengarkan keterangan Pihak Terkait Anggota KPU Kabupaten Buleleng, Anggota Panwaslih Kabupaten Buleleng, PPS Desa Bila yang pada pokoknya menyampaikan hal sebagai berikut : Anggota KPU Kabupaten Buleleng Terkait Permasalahan ini, Anggota KPU Kabupaten Buleleng menyampaikan keterangnya yaitu: 1. Terkait dengan Informasi sebagaimana di dalilkan oleh Pengadu bahwa saat itu yang diwawancara oleh Wartawan adalah Ketua Sendiri; 2. Selanjutnya keterangan yang kami sampaikan adalah sebagaimana yang diuraikan oleh Ketua KPU Kabupaten Buleleng dalam persidangan; Anggota Panwaslih Kabupaten Buleleng atas nama Putu Sugiardana dan Abu Bakar Terkait Permasalahan ini, pihak terkait Putu Sugiardana Menyampaikan keterangnya sebagai berikut: 1. Tindak pidana intimidasi yang dilakukan oleh Perbekel/Kepala Desa Celukan Bawang, Kec. Gerokgak, Kab. Buleleng, pada tanggal 23 Agustus 2016 yang mengancam salah satu LO/Tim Penghubung Bakal Paslon Perseorangan untuk menghentikan verifikasi faktual di Desa Celukan Bawang, yang telah dilaporkan ke Panwaslih Kabupaten Buleleng. 2. Pada saat pendaftaran Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Buleleng atas nama Putu Agus Suradnyana dan Nyoman Sutjidra (Pertahana) tanggal 21 September 2016 bertempat di Gedung Kesenian Gde Manik Jalan Udayana Singaraja telah terjadi pengarahan aparat Pemerintahan Kabupaten Buleleng mulai dari Kepala Lingkungan, Kepala Desa, Pegawai Pemkab Buleleng, Pegawai BUMD Buleleng dan Pejabat BUMD Buleleng, yang sudah dilaporkan ke Panwaslih Kabupaten Buleleng namun belum mendapatkan respon yang sesuai dengan aturan hukum dan keadilan. 3. Tindak pelanggaran intimidasi yang dilakukan oleh Gede Widiada ( komo ) pada tanggal 16 Oktober 2016 terhadap salah satu Korcam Bakal Paslon Surya atas nama Arjun Safari, sehingga verifikasi faktual di Lingkungan Taman Sari, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Buleleng tidak bisa di teruskan, kejadian tersebut telah di dilaporkan oleh Dewa Gede Purnajaya ke Panwaslih Buleleng, namun Arjun Safari selaku korban merasa sangat ketakutan dan menghilang/bersembunyi sehingga tidak dapat dihadirkan pada saat proses pemeriksaan di Panwaslih Kabupaten Buleleng 4. Pada tanggal 16 Oktober 2016 PPS Desa Bila, Kecamatan Kubutambahan, atas nama I Ketut Dipawirya, tidak melakukan tugasnya memverifikasi secara faktual 26  pendukung Bakal Paslon SURYA di Desa Bila karena Data Pendukung Model B.1- KWK Perseorangan di Pinjam oleh Anggota PPK Kecamatan Kubutambahan atas nama I Made Sukabawa Ariana, sehingga Bakal Paslon SURYA sangat dirugikan. 5. Anggota Panwaslih Kabupaten Buleleng yang juga ketua sidang musyawarah gugatan sengketa atas nama Putu Sugiardana juga ternyata adalah staf ahli bidang hukum Pemerintah Kabupaten Buleleng yang di angkat oleh petahana per tanggal 4 Januari 2016 sesuai surat Keputusan Bupati Buleleng Nomor 180/999/HK/2015. 6. Semua penjelasan yang kami sampikan sebagai pihka terkait sebagaimana didalilkan oleh Pengadu adalah sama dengan Jawaban yang telah disampaikan oleh Teradu III atas Nama Ketut Ariyani selaku Ketua Panwaslih Kabupaten Buleleng dalam penjelasan lisan maupun tertulisnya. Ketua PPS Bila, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng Saya selaku Ketua PPS Desa Bila terhadap dalil yang disampaikan Teradu II atas nama I Ketut Dipa Wirya seperti itu keadaanya dan kami setuju sebagaimana disampikan oleh Teradu II. [3.0] Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putus.

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan pengaduan Pengadu adalah terkait dengan dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Para Teradu; [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut sebagai DKPP) terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagaimana berikut: Kewenangan DKPP [3.3] Menimbang bahwa DKPP dibentuk untuk menegakkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Hal demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 109 ayat (2) UU Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu yang menyebutkan: “DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Panwaslih Kabupaten/Kota, anggota PanwaslihlihlihKecamatan, anggota Pengawas Pemilu Lapangan dan anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri”. Selanjutnya ketentuan Pasal 111 ayat (4) UU Nomor 15 Tahun 2011 mengatur wewenang DKPP untuk: 27  a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan; b. Memanggil Pelapor, saksi, dan/ataupihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; dan c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik. Ketentuan tersebut di atas, diatur lebih lanjut dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum yang menyebutkan:“ Penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP”. [3.4] Menimbang bahwa pengaduan Pengadu terkait dengan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus pengaduan a quo. Kedudukan Hukum [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2011 juncto Pasal 4 ayat (1) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, pengaduan dugaan adanya pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas Pengadu kepada DKPP. Selanjutnya ketentuan tersebut di atas diatur lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 sebagai berikut: “Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh: a. Penyelenggara Pemilu; b. Peserta Pemilu; c. Tim kampanye; d. Masyarakat; dan/atau e. Pemilih”. [3.6] Bahwa Pengadu adalah Ketua Dewan Pembina LSM-FPMK Kabupaten Buleleng sekaligus Tim Pemenangan Pasangan Calon Dewa Nyoman Sukrawan dan I Gede Dharma Wijaya, maka dengan demikian Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; [3.7] Menimbang bahwa karena DKPP berwenang untuk mengadili pengaduan a quo, Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan.

[4.1] Menimbang Pengaduan Pengadu pada pokoknya mendalilkan para Teradu diduga melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu atas tindakannya sebagai berikut: [4.1.1] Teradu I Selaku Ketua KPU Kabupaten Buleleng melanggar kode etik penyelenggara pemilu karena Pada tanggal 16 Oktober 2016 menyatakan bahwa Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan SURYA (Dewa Nyoman Sukrawan dan Gede Dharma Wijaya) yang belum bisa hadir saat verifikasi faktual ditingkat desa boleh dihadirkan kembali pada tanggal 18 Oktober 2016 yakni pada saat Pleno PPK di 28 Kecamatan. Pada pelaksanaannya, PPK menolak dengan alasan ada perintah dari Ketua KPU Kabupaten Buleleng melalui surat edaran pada point 6 yang berbunyi, “Pendukung bakal pasangan calon perseorangan yang dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) karena pendukung bakal pasangan calon perseorangan yang dicoret dari daftar dukungan karena tidak datang ke PPS atau tidak pernah dikumpulkan oleh tim bakal pasangan calon perseorangan sampai dengan batas waktu terakhir masa verifikasi faktual tanggal 17 Oktober 2016, tidak dapat dihadirkan ke PPK untuk diverifikasi faktual pada rapat pleno terbuka rekapitulasi dukungan perbaikan”. Hal tersebut menyebabkan bakal Pasangan Calon SURYA tidak lolos karena kekurangan dukungan KTP sebanyak 235 padahal dukungan KTP menurut Pengadu masih banyak; [4.1.2] Teradu II selaku Anggota PPS Desa Bila, pada tanggal 16 Oktober 2016 bertindak tidak profesional karena diduga tidak melaksanakan tugas dalam memverifikasi faktual pendukung bakal Pasangan Calon SURYA di Desa Bila karena data pendukung Model B.1-KWK Perseorangan dipinjam oleh Anggota PPK Kecamatan Kubutambahan atas nama I Made Sukabawa sehingga bakal Pasangan Calon SURYA dirugikan; [4.1.3] Teradu III selaku Ketua Panwaslih Kabupaten Buleleng diduga sejak awal bersikap tidak netral. Hal ini terjadi karena Teradu III adalah saudara ipar dari Nyoman Suradaya (TIM Sukses Petahana) dan I Nyoman Sutijdra (Calon Wakil Bupati/Petahana). Laporan masyarakat atas nama Ketut Suartika alias Nyok terkait pengerahan massa dari aparat pemerintahan Kabupaten Buleleng oleh Petahana tidak diproses dengan baik. Laporan dugaan intimidasi terhadap pendukung dan tim pasangan caon SURYA yang terjadi di lingkungan taman sari saat verifikasi faktual berlangsung juga tidak ditangani dengan baik oleh Panwaslih Kabupaten Buleleng. Laporan dugaan intervensi dan intimidasi terhadap pendukung pasangan calon SURYA saat verifikasi faktual berlangsung di lingkungan Kalibaru, Kelurahan Banjar Jawa juga tidak ditangani dengan baik oleh Panwaslih Kabupaten Buleleng. Demikian pula laporan dugaan intervensi dan intimidasi terhadap pendukung pasangan calon SURYA saat verifikasi faktual berlangsung di Desa Gerogak juga tidak ditangani dengan baik oleh Panwaslih Kabupaten Buleleng. Perlakuan berbeda dilakukan Teradu III terhadap laporan pasangan calon lain yang diajukan ke Panwaslih Kabupaten Buleleng. Anggota Panwaslih Kabupaten Buleleng atas nama I Putu Sugiardana merupakan staf ahli hukum Pemerintah Kabupaten Buleleng yang diangkat oleh Petahana; [4.2.] Menimbang jawaban dan keterangan para Teradu pada pokoknya menolak seluruh dalil pengaduan Pengadu: [4.2.1] Verifikasi faktual sebagaimana didalilkan Pengadu tidak sepenuhnya benar. Pada 12 s.d 17 Oktober 2016 dilaksanakan verifikasi faktual dukungan pasangan calon perseorangan. Pada tanggal 16 Oktober 2016 KPU Kabupaten Buleleng 29 melakukan Bimtek tentang pra penyusunan Model BA.5-KWK calon perseorangan dan rekapitulasi jumlah dukungan perbaikan syarat dukungan calon perseorangan di tingkat Kecamatan. Pada pukul 13.00 WITA, Teradu I di wawancarai oleh media terkait mekanisme rekapitulasi di tingkat PPK. Teradu I menyampaikan proses rekapitulasi hasil rekap di tingkat kecamatan akan berlangsung 18-19 hingga pukul 24.00 WITA. Tim penghubung di tingkat kecamatan dapat menghadirkan pendukungnya ke kecamatan untuk mengajukan keberatan dengan bukti pendukung pada saat rekapitulasi di tingkat PPK. Dukungan pasangan calon perorangan dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) jika pendukung tidak hadir saat rekap di Kantor PPS. Pukul 16.40 WITA, Teradu I berkonsultasi dengan Komisioner KPU Provinsi Bali Ni Putu Ayu Winariati terkait mekanisme verifikasi faktual, dan menyampaikan bahwa bakal calon perseorangan berkewajiban menghadirkan pendukungnya di kantor PPS. Pendukung yang tidak bisa dikumpulkan di Kantor PPS oleh bakal pasangan calon perseorangan dapat kembali di verifikasi faktual secara kolektif pada saat rekapitulasi di tingkat PPK. Pukul 17.00 WITA, Komisioner KPU Provinsi Bali Ni Putu Ayu Winiarti berkonsultasi dengan Pimpinan KPU RI Ida Budhiati dan diperoleh jawaban bahwa verifikasi harus dilaksanakan sesuai jadwal. Pada tanggal 17 Oktober 2016, Teradu I kembali melakukan jumpa pers terkait mekanisme rekapitulasi di tingkat PPK. Pada tanggal 18 Oktober 2016, KPU Kabupaten Buleleng mendapatkan arahan dari Pimpinan KPU RI, Hadar Nafis Gumay, Ferry Kurnia Rizkiansyah, Ida Budhiati dan Ketua KPU Provinsi Bali Dewa Wiarsa Raka Sandi melalui pesan Whatsapp bahwa masa verifikasi faktual dukungan perbaikan hanya dapat dilakukan secara kolektif di tingkat PPS sehingga dengan demikian verifikasi faktual hanya bisa dilaksanakan sampai tanggal 17 Oktober 2016 hingga pukul 24.00 WITA; [4.2.2] Bahwa Teradu II membenarkan dalil Pengadu, namun Teradu II perlu menjelaskan duduk persoalannya. PPK Kecamatan Kubutambahan terlambat tiba di tempat pengumpulan pendukung pasangan calon SURYA. PPK Kecamatan Kubutambahan atas nama Komang Leni Sawitri terlambat selama 30 menit sampai di tempat verifikasi faktual akan dilaksanakan. Sebagai bentuk profesionalitas dan tanggungjawab Teradu II, Teradu II menawarkan untuk memfasilitasi verifikasi faktual terhadap pendukung pasangan calon SURYA yang masih berada di lokasi. Tetapi tawaran tersebut ditolak oleh LO bakal pasangan calon SURYA dan memerintahkan pendukung yang masih berada dilokasi untuk meninggalkan tempat; [4.2.3] Dalil Pengadu bahwa Teradu III selaku Ketua Panwaslih Kabupaten Buleleng sejak awal diduga bertindak tidak netral karena memiliki hubungan kekerabatan dengan Petahana tidak sepenuhnya benar. Bahwa benar Teradu III adalah saudara Ipar Nyoman Suradaya. Namun berdasarkan Surat Keputusan Nomor 011/KPTS/DPC-03.04A/IX/2016 Tanggal 17 September 2016 Tentang Struktur Komposisi dan Personalia Tim Pemenangan Calon Bupati dan Wakil Bupati PASS 30 DIHATI, tidak menggunakan istilah Tim Sukses, tetapi Tim Pemenangan. Dalam Tim Pemenangan Pasangan Calon Putu Agus Suradaya dan I Nyoman Sutijdra (Petahana) yang disampaikan ke KPU Kabupaten Buleleng tidak ada atau tidak tercantum nama Nyoman Suradaya. Laporan intimidasi terhadap salah satu Korcam Bakal Paslon Surya a.n Arjun Safari yang dilakukan Gede Widiada (komo) pada 16 Oktober 2016, saat verifikasi faktual di Lingkungan Taman Sari, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Buleleng sehingga tidak dapat dilanjutkan oleh karena saksi korban ketakutan dan bersembunyi sehingga laporan tidak dapat ditindak lanjuti oleh Panwaslih Kabupaten Buleleng. Laporan dugaan intervensi dan intimidasi terhadap pendukung pasangan calon SURYA saat verifikasi faktual berlangsung di lingkungan Kalibaru, Kelurahan Banjar Jawa dan dan Desa Gerogak tidak dapat ditindaklanjuti oleh karena tidak memenuhi syarat. Berdasarkan keterangan saksi menjelaskan bahwa kegiatan verifikasi faktual untuk pendukung bakal pasangan calon paket SURYA pada tanggal 14 Oktober 2016 di lingkungan Taman Sari berjalan dengan lancar dan tidak ada intervensi dari terlapor. Menurut Terkait Anggota Panwaslih Kabupaten Buleleng atas nama Putu Sugiardana, dirinya bukan sebagai Staf Ahli Bidang hukum Pemerintah Daerah, tetapi berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 180 /999/HK/2015 Tanggal 31 Desember 2015, Terkait sebagai Anggota Tim Asistensi Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2016, yang berasal dari unsur Perguruan Tinggi. Hal tersebut sesuai dengan perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Buleleng dengan Universitas Panji Sakti Tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi. [4.3.] Menimbang jawaban dan keterangan para pihak, saksi, pihak terkait, dokumen, dan fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan pada 30 November 2016, DKPP berpendapat: [4.3.1] Teradu I selaku Ketua KPU Kabupaten Buleleng mengakui bahwa pada tanggal 16 Oktober 2016 menyatakan Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan SURYA yang belum hadir saat verifikasi faktual di tingkat Desa (PPS) dapat dihadirkan saat rapat pleno pada 18 Oktober 2016 untuk diverifikasi di tingkat PPK. Kebijakan tersebut disosialisasikan kepada PPK dan PPS serta Bakal Pasangan Calon Perseorangan SURYA. Kebijakan Tersebut ditempuh Teradu I tanpa sebelumnya berkoordinasi dengan Anggota KPU Kabupaten Buleleng lainnya. Kebijakan diambil oleh Teradu I semata-mata untuk menyelamatkan hak konstitusional warga negara yang dukungannya tidak dapat diverifikasi karena diintimidasi oleh pihak-pihak tertentu. Sebelum dilaksanakan, kebijakan Teradu I segera dianulir setelah berkoorodinasi dan konsultasi kepada KPU Provinsi Bali dan KPU RI. Kebijakan yang ditempuh Teradu I sesungguhnya berangkat dari motivasi dan niat yang baik untuk menyelamatkan hak konstitusional warganegara, baik hak pemilih dalam memberikan dukungan kepada pasangan calon yang didukung maupun hak bakal pasangan calon untuk memperoleh dukungan dari pemilih. Namun demikian lahirnya suatu kebijakan tidak cukup hanya dengan motivasi dan niat baik dari Teradu I tetapi 31 senantiasa memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum sebagai kerangka kerja tugas, fungsi dan wewenang diselenggarakan. Ketentuan Pasal 7 huruf e Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, DKPP Nomor 13, 11, 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu secara tegas membenarkan penyelenggara melakukan segala upaya yang dibenarkan etika sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang memungkinkan setiap penduduk yang memiliki hak memilih, terdaftar sebagai pemilih dan dapat menggunakan hak pilihnya. Ketentuan a quo mengingatkan kepada penyelenggara, agar dalam mengambil suatu kebijakan semaksimal mungkin tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Kebijakan Teradu I yang memungkinkan verifikasi faktual dukungan calon perorangan saat rapat pleno rekapitulasi dukungan pada tingkat PPK. Meskipun belum sempat dilaksanakan, kebijakan a quo bertentangan dengan Pasal 48 ayat (7) UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi UU. Tindakan mengubah sebagai langka koreksi atas kebijakan yang keliru merupakan suatu sikap bijak, namun demikian hal tersebut telah menciptakan masalah ketidakpastian yang dapat mengganggu tertib penyelenggaraan pemilukada dan kepentingan umum sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf d, e dan f Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, DKPP Nomor 13, 11, 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Berdasarkan hal tersebut, dalil aduan Pengadu terbukti dan alasan Teradu tidak meyakinkan DKPP; [4.3.2] Teradu II mengakui bahwa formulir Model B1-KWK Perseorangan dipinjam oleh Anggota PPK Kecamatan Kubutambahan. Sebagai atasan langsung Teradu II, peminjaman Model B1-KWK perseorangan kepada anggota PPK Kecamatan Kubutambahan sama sekali tidak menaruh curiga. Anggota PPK Kecamatan Kubutambahan yang meminjam Model B1-KWK a.n Komang Leni Sawitri terlambat sekitar 30 menit sampai di tempat verifikasi faktual yang menyebabkan sebagian pendukung bakal Pasangan Calon SURYA meninggalkan tempat verifikasi. Dalam Persidangan Teradu II mengakui kesalahan meminjamkan Model B1-KWK kepada Komang Leni Sawitri sebagai anggota PPK Kecamatan Kubutambahan yang menyebabkan verifikasi faktual tidak dapat dilaksanakan sesuai rencana. Dokumen Model B1-KWK dukungan calon perorangan merupakan suatu dokumen penting bagi bakal pasangan calon perorangan maupun pendukungnya dalam menggunakan hak- hak konstitusional untuk memilih dan dipilih dalam kontestasi Pemilukada. Tindakan Teradu II sebagai anggota PPS meminjamkan Model B1-KWK kepada Komang Leni Sawitri merupakan suatu tindakan yang tidak dapat dibenarkan menurut hukum dan etika. Kesalahan dan kelalaian Teradu meminjamkan dokumen B1-KWK yang menyebabkan gagalnya verifikasi faktual dilaksanakan, merupakan suatu tindakan baik secara langsung maupun tidak langsung merugikan hak-hak konstitusional pemilih maupun bakal pasangan calon pilkada dari jalur perseorangan. Tindakan 32 Teradu II tidak mencerminkan sebagai penyelenggara pemilu profesional yang menjamin kualitas layanan kepada pemilih dan peserta sesuai dengan standar profesional administrasi penyelenggara pemilu. Tindakan Teradu II melanggar Pasal 5 huruf c dan huruf f juncto Pasal 15 huruf a, huruf b dan huruf d Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, DKPP Nomor 13, 11, 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu; [4.3.3] Teradu III mengakui memiliki hubungan kekerabatan dengan Nyoman Suradaya, tetapi bukan sebagai Tim Sukses sebagaimana didalilkan Pengadu. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan Surat Keputusan Nomor 011/KPTS/DPC- 03.04A/IX/2016 Tanggal 17 September 2016 Tentang Struktur Komposisi dan Personalia Tim Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati PASS DIHATI. Dalam Surat Keputusan tersebut, nama Nyoman Suradaya tidak ditemukan. Oleh sebab itu, sepanjang aduan Pengadu yang mendalilkan bahwa Teradu III bertindak tidak netral karena memiliki hubungan kekeratan dengan Tim Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati PASS DIHATI tidak terbukti. Teradu III selaku Ketua Panwaslih Kabupaten Buleleng, dalam persidangan terungkap bahwa dalam melayani pemilih dan peserta kurang responsif terhadap berbagai laporan masyarakat atas dugaan berbagai pelanggaran yang terjadi dalam tahapan Pemilukada khususnya intimidasi saat verifikasi faktual dilaksanakan. Terungkap dalam persidangan bahwa telah terjadi tindakan intimidasi yang dilakukan salah satu tim sukses pasangan calon. Hal tersebut telah diketahui umum. Oleh sebab itu, sepatutnya Teradu III dalam menerima dan menangani laporan, tidak sekedar memeriksa syarat formal suatu laporan tetapi laporan tersebut semestinya dapat dijadikan sebagai informasi awal untuk menelusuri terjadi pelanggaran pemilu dan menjadikan sebagai temuan. Hal tersebut sangat jelas diatur dalam Pasal 33 ayat (3) Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pengawasan Pemilu yang berbunyi, “Dalam hal Laporan Dugaan Pelanggaran yang tidak memenuhi syarat formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2), menjadi informasi awal adanya dugaan pelanggaran yang ditindaklanjuti oleh Pengawas Pemilu dengan melakukan penelusuran untuk dapat dijadikan Temuan”. Sepatutnya Teradu III lebih proaktif sebagai lembaga yang diberi tugas dan wewenang oleh peraturan perundang-undangan melakukan pengawas dan tindakan nyata di tengah meluasnya informasi mengenai terjadinya intimidasi pada masyarakat pemilih di beberapa tempat dalam tahapan proses Pemilukada. Teradu III terkesan melakukan pembiaran atau menangani dengan tindakan seadanya sebagai mekanisme menggugurkan kewajiban dan tanggungjawab sebagai pengawas pilkada. Teradu III tidak menunjukkan sikap profesional serta berkomitmen tinggi sebagai penyelenggara pilkada dalam menjamin kualitas layanan kepada pemilih dan peserta pemilu sesuai dengan standar pengawasan penyelenggaraan pilkada. Teradu III terbukti melanggar Pasal 5 huruf I juncto Pasal 15 huruf a dan huruf d Peraturan 33 Bersama KPU, Bawaslu, DKPP Nomor 13, 11, 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu; [4.4] Menimbang dalil Pengadu selebihnya dalam Putusan ini, DKPP tidak perlu menanggapi.

Berdasarkan penilaian atas fakta dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan Pengadu, memeriksa jawaban dan keterangan para Teradu, mendengar keterangan saksi Pengadu, mendengarkan keterangan Pihak Terkait, memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan Pengadu dan para Teradu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa: [5.1] Bahwa DKPP berwenang mengadili pengaduan Pengadu; [5.2] Bahwa Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; [5.3] Bahwa Para Teradu terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu; [5.4] Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu harus memberikan sanksi sesuai kadar pelanggaran yang dilakukan oleh para Teradu; Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas,

1. Mengabulkan pengaduan Pengadu untuk sebagian; 2. Menjatuhkan sanksi Peringatan kepada Teradu I atas nama Gede Suardana Selaku Ketua KPU Kabupaten Buleleng, Teradu II atas nama I Ketut Dipa Wirya selaku Anggota PPS Desa Bila, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, dan Teradu III atas nama Ketut Ariyani selaku Ketua Panwaslih Kabupaten Buleleng, terhitung sejak dibacakannya Putusan ini; 3. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Buleleng untuk menindaklanjuti Putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak Putusan dibacakan; 4. Memerintahkan kepada KPU Provinsi Bali untuk menindaklanjuti Putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak Putusan dibacakan; 5. Memerintahkan kepada Bawaslu Provinsi Bali untuk menindaklanjuti Putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak Putusan dibacakan; dan 6. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini. Demikian diputuskan dalam Rapat Pleno oleh 5 (Anggota) anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. selaku Ketua merangkap Anggota, Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H., Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th., Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si., dan Ida Budhiati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa tanggal Dua Bulan 34 Desember tahun Dua Ribu Enam Belas, dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari ini, Rabu tanggal Dua Puluh Satu bulan Desember tahun Dua Ribu Enam Belas oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. selaku Ketua merangkap Anggota, Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H., M.Si, Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th., Dr. Nur Hidayat Sardini, M.Si., dan Ida Budhiati, S.H., M.H., masing- masing sebagai Anggota, dengan dihadiri oleh Pengadu dan dihadiri Para Teradu. KETUA ttd Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. ANGGOTA Ttd Ttd Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H. Dr. Valina Singka Subekti, M.Si. Ttd Ttd Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th. Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si. Ttd Ttd Endang Wihdatiningtyas, S.H. Ida Budhiati, S.H., M.H. Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya. SEKRETARIS PERSIDANGAN AHMAD KHUMAIDI 35