Arsip Putusan DKPP RI

PUTUSAN Nomor 52/DKPP-PKE-VII/2018 DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA DEMI KEADILAN DAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU Memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir perkara Pengaduan Nomor 34/I-P/L/DKPP/2018 tanggal 14 Februari 2018 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 52/DKPP-PKE-VII/2018, menjatuhkan Putusan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu yang diajukan oleh:

[1.1.] PENGADU 1. Nama : Agus Irawan Hasbullah Pekerjaan/Lembaga : Bakal Calon Walikota Perseorangan Pilkada Kota Serang Tahun 2018 Alamat : Jl. Ayip Usman Lingk. Cikepuh RT 04/06 Kel. Unyur Kec. Serang Kota Kota Serang Provinsi Banten Selanjutnya disebut sebagai------------------------------------------------Pengadu I; 2. Nama : Cecep Azhar, S.H,.M.H Pekerjaan/Lembaga : Kuasa Hukum Pengadu Alamat : Kompleks Puri Serang Hijau Blok GI No. 15 Kel. Banjarsari Kec. Cipocok Jaya Kota Serang Provinsi Banten Selanjutnya disebut sebagai-----------------------------------------------Pengadu II; 3. Nama : Iwan Ridwan, S.H Pekerjaan/Lembaga : Kuasa Hukum Pengadu Alamat : Jl. Titihan IV Blok HF. 11 No. 5 RT 004/008 Kel. Parigi Kec. Pondok Aren Kota Tangerang Provinsi Banten Selanjutnya disebut sebagai----------------------------------------------Pengadu III; 4. Nama : Sobari Pekerjaan/Lembaga : Ketua Tim LO Alamat : Lingkungan Tegal Asem Rt 03/03 Kel. Banjar Agung Kec. Cipocok Jaya, Serang Provinsi Banten Selanjutnya disebut sebagai---------------------------------------------Pengadu IV; Pengadu I s.d. IV selanjutnya disebut sebagai----------------------Para Pengadu;

TERHADAP [1.2] TERADU 1. Nama : Heri Wahidin Pekerjaan/Lembaga : Ketua KPU Kota Serang Provinsi Banten Alamat : Jl. KH Abdul Fatah Hasan No. 247 Serang Provinsi Banten Selanjutnya disebut sebagai-----------------------------------------------Teradu I; 2. Nama : Fierly Murdiyat Mabruri Pekerjaan/Lembaga : Anggota KPU Kota Serang Provinsi Banten Alamat : Jl. KH Abdul Fatah Hasan No. 247 Serang Provinsi Banten Selanjutnya disebut sebagai----------------------------------------------Teradu II; 3. Nama : Akhmad Syarifudin Pekerjaan/Lembaga : Anggota KPU Kota Serang Provinsi Banten Alamat : Jl. KH Abdul Fatah Hasan No. 247 Serang Provinsi Banten Selanjutnya disebut sebagai---------------------------------------------Teradu III; 4. Nama : Durotul Bhaiyah Pekerjaan/Lembaga : Anggota KPU Kota Serang Provinsi Banten Alamat : Jl. KH Abdul Fatah Hasan No. 247 Serang Provinsi Banten Selanjutnya disebut sebagai--------------------------------------------Teradu IV; 5. Nama : Moh. Hopip Pekerjaan/Lembaga : Anggota KPU Kota Serang Provinsi Banten Alamat : Jl. KH Abdul Fatah Hasan No. 247 Serang Provinsi Banten Selanjutnya disebut sebagai----------------------------------------------Teradu V; Teradu I s.d. V selanjutnya disebut sebagai-----------------------Para Teradu; [1.3] Telah membaca dan mempelajari pengaduan Para Pengadu; Memeriksa dan mendengar keterangan para Pengadu; Memeriksa dan mendengar keterangan para Teradu; Memeriksa dan mendengar keterangan para Saksi; Memeriksa dan mempelajari dengan seksama semua dokumen dan segala bukti-bukti yang diajukan para Pengadu dan para Teradu.

ALASAN-ALASAN DAN POKOK PENGADUAN PENGADU [2.1] Menimbang bahwa Pengadu telah mengajukan pengaduan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut DKPP) dengan Nomor Pengaduan 34/I-P/L-DKPP/2018 tanggal 14 Februari 2018 yang diregistrasi dengan perkara Nomor 52/DKPP-PKE-VI/2018 yang pada pokoknya menguraikan dalil-dalil sebagai berikut: 1. Bahwa Bapaslon Agus-Syamsul menyerahkan KTP Pendukungnya sebanyak 45.932 Orang kepada KPU Kota Serang pada tanggal 25 November 2017. (Bukti P 1); 2. Bahwa Kemudian oleh KPU Kota Serang dilakukan Rekapitulasi Administrasi pada tanggal 27 November 2017 terhadap Data KTP Pendukung Bapaslon Agus-Syamsul ternyata hasil yang memenuhi syarat administrative adalah sebanyak 37.244 orang dan sisanya sejumlah 8156 dinyatakan tidak memenuhi syarat. (Bukti P 2); 3. Bahwa dalam menjalankan Rekapitulasi Administrasi tersebut TIM LO Bapaslon Agus-Syamsul menanyakan Bukti-bukti yang dikategorikan TMS sebagai dasar/acuan dalam perhitungan rekapitulasi administrasi tersebut. akan tetapi KPU Kota Serang tidak menunjukkannya sampai dengan saat ini dan yang menjadi dasar pembuktian dalam Rekapitulasi Administrasi menggunakan Silon saja; 4. Bahwa pada tanggal 12 Desember 2017 s/d tanggal 21 Desember 2017 oleh PPS terhadap data yang memenuhi syarat administrasi sebanyak 37.244 tersebut dilakukan Verifikasi Faktual dan hasilnya adalah: a. Memenuhi Syarat(MS) sejumlah 9.468 Pendukung; b. Belum Memenuhi Syarat (BMS) sejumlah 14.143 Pendukung; c. Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sejumlah 13.632 Pendukung; 5. Bahwa dalam perhitungan rekapitulasi faktual Tim LO Bapaslon Agus- Syamsul menanyakan Bukti-bukti yang dikategorikan BMS dan TMS akan tetapi tidak ditunjukkan oleh KPU Kota Serang yang notabenenya sebagai dasar/acuan atas hasil rekapitulasi tersebut; 6. Bahwa pada tanggal 27 Desember 2017 PPK mengadakan Rapat Pleno Rekapitulasi Dukungan Bapaslon Agus-Syamsul ditingkat kecamatan hasilnya data yang Memenuhi Syarat (MS) sejumlah 9.468 Orang dan data yang tidak memenuhi syarat sejumlah 27.776 orang; 7. Bahwa terkait hasil Rekapitulasi Faktual yang dilakukan oleh PPS, TIM LO Bapaslon Agus-Syamsul telah mengajukan keberatan dikarenakan PPS tidak melakukan Verifikasi Faktual kepada seluruh KTP Pendukung Bapaslon Agus-Syamsul akan tetapi surat keberatan tersebut tidak ditanggapi oleh KPU Kota Serang dan KPU Kota Serang dinyatakan telah melakukan pelanggaran terhadap Pasal 48 UU No. 8 tahun 2015, Pasal 18 ayat 2, Pasal 23 Ayat 1 Peraturan KPU No. 3 tahun 2017 dan Peraturan KPU No. 25 tahun 2013 dan melanggar Azas-azas Umum Pemerintahan yang baik tertuang dalam pasal 2 Peraturan KPU Pasal 2 (Bukti P3); 8. Bahwa pada tanggal 15 Januari 2018 Kuasa Hukum Bapaslon Agus- Syamsul menyampaikan surat No. 1/ACA-LAW/I/2018 Ke PANWASLU Kota Serang Perihal Laporan Aduan Terkait Hasil Rekapitulasi Verifikasi Faktual oleh PPS Kelurahan Masjid Priyai, Kelurahan Taktakan, Kelurahan Keagungan; 9. Bahwa pada tanggal 18 Januari 2018 Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Serang No. Laporan 02/LP/PILGBW/1/2018 Tentang Status Laporan memberikan rekomendasi kepada KPU Kota Serang agar melakukan verifikasi ulang terhadap Calon Perseorangan Pemohon dikelurahan Masjid Priyai, Kelurahan Keagungan Kelurahan Taktakan serta memberikan sanksi administratif kepada PPS Kelurahan Masjid Priyai, Kelurahan Taktakan dan Kelurahan Keagungan. ( Bukti P4) ; 10. Bahwa pada tanggal 20 Januari 2018 Bapaslon Agus-Syamsul menyerahkan KTP pendukung perbaikan sebanyak 59.685 kepada KPU Kota Serang (Bukti P5); 11. Bahwa kemudian pada tanggal 22 Januari 2018 s/d 26 januari 2018 telah dilakukan Verifikasi Administrasi oleh KPU Kota Serang hasil dari perhitungan rekapitulasi administrasi hasilnya sejumlah 23.203 orang yang memenuhi syarat (MS) disaksikan oleh TIM LO dan PANWASCAM Kota Serang. Dalam pelaksanaan rekapitulasi administrasi tersebut Tim LO menanyakan kembali Kepada KPU Kota Serang terkait Bukti-Bukti TMS 1, TMS 2, TMS, 4, TMS 5 dan TMS 6 serta Kegandaan 2 dan Kegandaan 4 yang dijadikan dasar Hasil Rekapitulasi tersebut akan tetapi oleh KPU Kota Serang tidak ditunjukkan hanya Silon saja; 12. Bahwa kemudian Kuasa Hukum Bapaslon Agus-Syamsul menyampaikan melalui surat perihal Permintaan Bukti-Bukti Kegandaan 2, Kegandaan 4 dan bukti-bukti lainnya. Akan tetapi yang diberikan hanya kegandaan 4 yaitu surat pernyataan tidak mendukung Bapaslon Agus-Syamsul ternyata data yang diberikan tersebut Fiktif/Palsu/Tidak Benar; 13. Bahwa bukti-bukti lainnya yang dimintakan oleh TIM LO dan Kuasa Hukumnya tidak diberikan seluruhnya / KPU Kota Serang tidak dapat membuktikannya, padahal menurut hukum, barang siapa yang mendalilkan sesuatu dia harus buktikan, apabila tidak dapat membuktikan maka secara hukum tidak sah rekapitulasi verifikasi administrasi perbaikan tersebut; 14. Bahwa kemudian telah dilaksanakan Rapat Pleno terkait Penetapan Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang dan hasilnya KPU Kota Serang tidak menerbitkan keputusan inlitis berkaitan dengan penetapan Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang bagi Bapaslon Agus-Syamsul. PERMOHONAN [2.2] Berdasarkan uraian di atas, para Pengadu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut: 1. Mengabulkan aduan para Pengadu untuk seluruhnya; 2. Menyatakan para Teradu telah melanggar kode etik penyelengara Pemilu; 3. Menjatuhkan sanksi tegas sesuai kadar pelanggaran yang dilakukan para Teradu. [2.3] Pengadu memperkuat dalil-dalilnya dengan mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda dengan bukti P-1 sampai dengan P-7, sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotocopy Berita Acara Hasil Verifikasi Administrasi Terhadap kesesuaian data pendukung dengan pernyataan dukungan dalam pemilihan walikota dan wakil walikota Serang tahun 2018 Model BA.2-KWK Perseorangan; 2. Bukti P-2 : Fotocopy Berita Acara Hasil verifikasi dugaan kegandaan dukungan pasangan calon perseorangan dalam pemilihan walikota dan wakil walikota serang tahun 2018 Model BA.4-KWK Perseorangan; 3. Bukti P-3 : Fotocopy Berita acara Model BA.5-KWK Perseorangan dan Surat Pernyataan tidak dilakukan Verifikasi Oleh PPS/PPK; 4. Bukti P-4 : Fotocopy Surat Laporan Aduan Kuasa Hukum Bapaslon Agus-Syamsul Ke PANWASLU Kota Serang; 5. Bukti P-5 : Fotocopy Surat Jawaban Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Serang No. Laporan 02/LP/PILGBW/1/2018; 6. Bukti P-6 : Fotocopy surat laporan aduan kuasa hukum Bapaslon Agus-syamsul ke Panwaslu Kota Serang; 7. Bukti P-7 : Fotocopy Surat Jawaban Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Serang No. Laporan 03/LP/PILGBW/1/2018; 8. Bukti P-8 : Fotocopy Surat berita acara Model BA.1 KWK Perseorangan perbaikan, Fotocopy Surat Berita Acara Model BA.2 KWK Perseorangan Perbaikkan, Fotocopy surat berita acara model BA.4-KWK Perseorangan; 9. Bukti P-9 Fotocopy surat pernyataan pendukung bapaslon agus- syamsul dan pengakuan tidak pernah menandatangani surat pernyataan tidak mendukung (lampiran BA.5-KWK) dari KPU Kota Serang; 10. Bukti P-10 Fotocopy Surat Berita Acara Model BA.7-KWK Perseorangan Perbaikkan dan Fotocopy Surat Berita Acara Model BA.HP KWK Perseoarangan Perbaikkan; 11. Bukti P-11 Fotocopy Dalam rapat pleno tersebut dibacakan Surat Keputusan Nomor:325/HK.03.01-Kpt/3673/KPU- Kot/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang 2018. PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN PARA TERADU [2.4] Para Teradu pada pokoknya menyampaikan jawaban dan penjelasan sebagai berikut: 1. Bahwa berdasarkan pokok pengaduan yang diajukan oleh para Pengadu pada poin 1 tentang tuduhan bahwa Teradu tidak melaksanakan verifikasi faktual sesuai dengan dengan ketentuan adalah tuduhan yang kabur dan tidak mendasar. Bahwa dalam hal melaksanakan verifikasi faktual dukungan bakal pasangan calon perseorangan, KPU dan Jajarannya sampai dengan Panitia Pemungutan Suara (PPS) sudah melaksanakan verifikasi faktual terhadap dukungan bakal pasangan calon perseorangan dengan mengikuti aturan yang berlaku sesuai dengan UU No 10 Tahun 2016, PKPU 3 Tahun 2017 dan PKPU 15 Tahun 2017. Dari awal tahapan penyerahan dukungan sampai verifikasi faktual, KPU dan Jajarannya selalu bersama-sama dengan pihak Panwaslu Kota Serang selaku pengawas pilkada dan selalu berkoordinasi dengan Tim Sukses/ LO Bapaslon Agus-Syamsul; 2. Bahwa dalam melaksanakan verifikasi faktual PPS setiap harinya membuat daftar kunjungan dan daftar hasil verifikasi faktual yang belum memenuhi syarat (BMS) ke dalam alat kerja. (T-01); 3. Bahwa data dukungan pengadu sebelum dibawa ke tahap verifikasi faktual dilakukan verifikasi administrasi terlebih dahulu sesuai dengan PKPU No 3 Tahun 2017. (T-02); 4. Bahwa dalam pokok pengaduan Pengadu pada poin 2 yang menyatakan pihak teradu tidak memenuhi permintaan Pengadu untuk menunjukan bukti hasil verifikasi administasi dukungan perbaikan bakal pasangan calon perseorangan dari pihak Pengadu. Bahwa dalam hal ini pihak teradu dalam melaksanakan verifikasi administrasi dukungan perbaikan bakal pasangan calon dari pihak Pengadu sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana dalam mengeksekusi yang termasuk dalam TMS 1, TMS 2, TMS 4 TMS 6, Kegandaan 2 dan Kegandaan 4 selalu diawasi oleh pihak Panwaslu Kota Serang dan Tim Sukses/LO Bapaslon Agus-Syamsul. Bahwa dalam eksekusi verifikasi administrasi dukungan perbaikan tersebut bahkan Tim Sukses/LO Bapaslon Agus-Syamsul yang dipersilahkan untuk mengeksekusi sendiri pada Form B1- KWK Perseorangan Perbaikan milik Pengadu sendiri. Jadi alasan atau pokok pengaduan yang diajukan Pengadu sangat bertolak belakang dengan proses verifikasi dukungan perbaikan calon perseorangan. Selanjutnya pihak teradu juga pernah memberikan data dukungan yang termasuk ke dalam Kegandaan 2 dan Kegandaan 4 langsung ke kediaman Bapaslon pihak Pengadu. (T-03); 5. Bahwa dalam pokok pengaduan Pengadu pada poin 3 yang menyatakan Teradu telah lalai dalam melaksanakan proses tahapan verifikasi faktual adalah pokok pengaduan yang mengada-ada dan kabur. Bahwa Teradu dan jajarannya sudah melaksanakan proses tahapan verifikasi faktual terhadap dukungan bakal pasangan calon perseorangan sesuai dengan peraturan yang berlaku. [2.5] PERMOHONAN Berdasarkan uraian di atas, para Teradu memohon kepada Majelis Sidang DKPP yang memeriksa dan mengadili pengaduan a quo untuk memberikan Putusan sebagai berikut: 1. Menolak Pengaduan Pengadu untuk seluruhnya; 2. Menyatakan para Teradu tidak melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum; 3. Merehabilitasi nama baik para Teradu; atau Apabila Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.6] Teradu telah memperkuat dalil-dalilnya dengan mengajukan bukti-bukti yang diberi tanda dengan bukti T1 sampai T6, sebagai berikut: 1. Bukti T1-1 : Alat kerja verifikasi factual dan BA.I-KWK dukungan awal dan perbaikan bapaslon perseorangan Agus Irawan Hasbullah dan Samsul Bahri; 2. Bukti T1-2 : BA.2-KWK dan BA.4-KWK dukungan awal dan perbaikan bapaslon perseorangan Agus Irawan Hasbullah dan Samsul Bahri; 3. Bukti T1-3 : Hasil Verifikasi Administrasi dukungna perbaikan bapaslon perseorangan Agus Irawan Hasbullah dan Smasul Bahri; 4. Bukti T1-4 : Kronologis Proses Tahapan Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Agus Irawan-Samsul Bahri. 5. Bukti T1-5 : Dokumentasi Tahapan Verifikasi dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Agus Irawan-Samsul Bahri; 6. Bukti T1-6 : Putusan sengketa oleh Panwaslu Kota Serang untuk permohonan yang diajukan oleh Penggugat (dalam hal ini Pengadu) dengan nomor: 001/PS/11.01/II/2018 untuk menguatkan bahwa yang sudah dilakukan oleh pihak Teradu sudah benar dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. [2.7] DKPP telah meminta keterangan Saksi dari para Pengadu sebagai berikut: 1. Ujang (Warga) Saksi merupakan warga Kota Serang dan tercatat sebagai pemilih. Saksi tidak pernah menandatangani form penarikan dukungan Bapaslon Agus Irawan- Samsul Bahri. Tanda tangan saksi pada formulir yang dilampirkan Teradu berbeda dengan tanda tangan Saksi. Saksi mengatakan mendukung Bapaslon Agus Irawan-Samsul Bahri; 2. Raka Raswan (Warga) Saksi berada di rumah setiap hari dan tidak pernah menemukan ada petugas yang melakukan verifikasi faktual. Saksi mengatakan mendukung Bapaslon Agus Irawan-Samsul Bahri. [2.8] Untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup dimuat dalam berita acara persidangan, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan pengaduan para Pengadu adalah terkait dengan dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh para Teradu; [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut sebagai DKPP) terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagaimana berikut: Kewenangan DKPP [3.3] Menimbang bahwa DKPP dibentuk untuk menegakkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Hal demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 155 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang menyebutkan: “DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan aduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota”. Selanjutnya ketentuan Pasal 159 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 mengatur wewenang DKPP untuk a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan; b. Memanggil Pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik; dan d. Memutus Pelanggaran Kode Etik. Ketentuan tersebut di atas, diatur lebih lanjut dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum yang menyebutkan: “Penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP”. [3.4] Menimbang bahwa pengaduan para Pengadu berkaitan dengan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh para Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus pengaduan a quo; Kedudukan Hukum [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 458 ayat (1) UU 7/2017 juncto Pasal 4 ayat (1) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas Pengadu kepada DKPP. Selanjutnya ketentuan tersebut di atas diatur lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2017 sebagai berikut: “Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh: a. Penyelenggara Pemilu; b. Peserta Pemilu; c. Tim kampanye; d. Masyarakat; dan/atau e. Pemilih”. [3.6] Menimbang bahwa para Pengadu adalah Bakal Calon Walikota dan Tim Kampanye Pasangan Bakal Calon Perseorangan Walikota Serang, yang memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; [3.7] Menimbang bahwa karena DKPP berwenang untuk mengadili pengaduan a quo dan Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan.

[4.1] Menimbang Pengaduan para Pengadu pada pokoknya mendalilkan para Teradu tidak profesional mengakibatkan kerugian hilangnya hak Pasangan Calon Agus-Syamsul dalam Pemilihan Walikota Serang 2018. [4.1.1] Para Teradu tidak melakukan verifikasi faktual sesuai ketentuan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2017 sehingga banyak pendukung para Pengadu tidak masuk dalam verifikasi faktual dan berdampak Bapaslon Agus- Syamsul tidak lolos sebagai Calon Walikota Serang karena syarat minimal dukungan tidak terpenuhi ; [4.1.2] Para Teradu tidak memberikan bukti-bukti TMS 1, TMS 2, TMS, 4, TMS 5 dan TMS 6 serta Kegandaan 2 dan Kegandaan 4 yang dijadikan dasar hasil rekapitulasi. Para Pengadu juga telah mengirim surat perihal permintaan bukti- bukti Kegandaan 2, Kegandaan 4 dan bukti-bukti lainnya, akan tetapi yang diberikan oleh para Teradu hanya bukti Kegandaan 4 yaitu surat pernyataan tidak mendukung Bapaslon Agus-Syamsul dan ternyata data yang diberikan tersebut tidak benar. Selain hal tersebut, para Teradu tidak memberikan bukti- bukti lainnya yang diminta oleh Tim Sukses/ LO Bapaslon Agus-Syamsul dan kuasa hukum; [4.2] Menimbang jawaban dan keterangan para Teradu pada pokoknya menolak seluruh dalil aduan para Pengadu. Teradu menyatakan telah melaksanakan tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; [4.2.1] Para Pengadu menuduh para Teradu tidak melakukan verifikasi faktual merupakan tuduhan yang kabur dan tidak mendasar. Bahwa dalam melaksanakan verifikasi faktual dukungan bakal pasangan calon perseorangan, KPU Kota Serang dan jajarannya sampai dengan Panitia Pemungutan Suara (PPS) sudah melaksanakan verifikasi faktual terhadap dukungan bakal pasangan calon perseorangan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 dan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2017. Dari awal tahapan penyerahan dukungan sampai verifikasi faktual, KPU Kota Serang dan jajarannya selalu bersama-sama dengan pihak Panwaslu Kota Serang dan berkoordinasi dengan Tim Sukses/LO Bapaslon Agus-Syamsul. Bahwa dalam melaksanakan verifikasi faktual, PPS setiap harinya membuat daftar kunjungan dan daftar hasil verifikasi faktual yang belum memenuhi syarat (BMS) ke dalam alat kerja; [4.2.2] Bahwa terkait permintaan untuk menunjukkan bukti-bukti kegandaan dukungan dalam melaksanakan verifikasi administrasi dukungan perbaikan bakal pasangan calon, hal tersebut sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, selain itu dalam menentukan status TMS 1, TMS 2, TMS 4 TMS 6, Kegandaan 2 dan Kegandaan 4 selalu dilakukan pengawasan oleh Panwaslu Kota Serang dan Tim Sukses/LO Bapaslon Agus- Syamsul. Bahkan dalam eksekusi verifikasi administrasi dukungan perbaikan tersebut Tim Sukses/ LO Bapaslon Agus-Syamsul dipersilahkan untuk mengeksekusi sendiri pada Form B1-KWK Perseorangan Perbaikan Bapaslon Agus-Syamsul. Dengan demikian pokok pengaduan para Pengadu sangat bertolak belakang dengan fakta proses verifikasi dukungan perbaikan calon perseorangan. Para Teradu telah memberikan data dukungan kategori Kegandaan 2 dan Kegandaan 4 yang secara langsung disampaikan ke kediaman Bapaslon Agus-Syamsul. [4.3] Menimbang jawaban dan keterangan para Pihak, dokumen, bukti dan fakta yang terungkap dalam persidangan, DKPP berpendapat: [4.3.1] Menimbang dalil aduan para Pengadu terkait verifikasi faktual, DKPP menilai bahwa para Teradu sudah melaksanakan verifikasi faktual di setiap jenjang berdasarkan alat kerja verifikasi faktual sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi Undang-Undang; dan Peraturan KPU Nomor 15 tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan KPU Nomor 3 tahun 2017 tentang pencalonan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati dan/atau walikota dan wakil walikota terhadap dukungan bakal pasangan calon perseorangan; serta sejak awal tahapan dihadiri oleh Tim Sukses/LO Bapaslon Agus-Syamsul dan Panwaslu Kota Serang. Namun dalam fakta persidangan terbukti: (1) adanya Saksi Raka Raswan sebagai Pemilih tidak dilakukan verifikasi faktual; (2) adanya surat pernyataan Saksi Ujang tidak mendukung Bapaslon Agus-Syamsul namun tandatangannya dipalsukan. Selain itu terdapat beberapa bukti surat pernyataan tidak mendukung yang diduga dipalsukan dan hal tersebut tidak dibantah oleh Teradu dalam fakta persidangan. Bukti kegandaan yang dibuktikan surat keterangan tidak mendukung Bapaslon Agus- Syamsul diduga dipalsukan tersebut merupakan tindakan yang tidak dibenarkan menurut hukum dan etika. Meskipun PPS memiliki kewenangan yang dominan sesuai alat kerja dalam pelaksanaan verifikasi faktual tersebut, namun para Teradu sebagai Ketua dan Anggota KPU Kota Serang memiliki fungsi supervisi sehingga bertanggung jawab atas kinerja jajaran PPS dalam pelaksanaan tugas tersebut. Bahwa adanya rekomendasi Panwaslu Kota Serang Nomor 02/LP/PILGBW/1/2018 agar KPU Kota Serang melakukan verifikasi faktual kembali dan memberikan sanksi kepada PPS, seharusnya para Teradu meningkatkan fungsi supervisi terhadap kinerja PPS, sehingga pelaksanaan verifikasi faktual dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Hal tersebut harus menjadi perhatian serius bagi para Teradu dalam melakukan langkah-langkah antisipatif sebagai upaya mewujudkan pelayanan prima dalam menjamin hak setiap Calon Peserta Pilkada. Berdasarkan hal tersebut, para Teradu terbukti melanggar Pasal 15 huruf d Peraturan DKPP Nomor 2 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum. Dengan demikian dalil aduan para Pengadu terbukti dan jawaban para Teradu tidak meyakinkan DKPP; [4.3.2] Dalil aduan para Pengadu yang menyebutkan para Teradu tidak mampu menunjukkan bukti Kegandaan TMS 1, TMS 2, TMS 4 TMS 6, Kegandaan 2 dan Kegandaan 4, dalam fakta persidangan terungkap bahwa para Teradu terlambat memberikan data yang diminta oleh para Pengadu sehingga berdampak tehadap munculnya kecurigaan para Pengadu. Para Pengadu telah mengirim surat kepada para Teradu perihal permintaan bukti-bukti Kegandaan 2, Kegandaan 4 dan bukti-bukti lainnya, akan tetapi Teradu hanya memberikan bukti Kegandaan 4 yaitu surat pernyataan tidak mendukung Bapaslon Agus-Syamsul dan ternyata data yang diberikan tersebut sebagian tidak benar yang dibuktikan oleh pernyataan Saksi dalam fakta persidangan. Fakta persidangan juga terungkap para Teradu pernah memberikan langsung data dukungan Kegandaan 2 dan Kegandaan 4 ke kediaman Bapaslon Agus-Syamsul. Para Teradu seharusnya segera memberikan data yang dimaksud serta memberikan pelayanan informasi yang jelas demi terwujudnya kepastian hukum bagi para pemangku kepentingan. Namun tindakan para Teradu dalam setiap tahapan melibatkan Panwaslu Kota Serang dan secara aktif memberikan informasi kepada Tim Sukses/LO Bapaslon Agus-Syamsul merupakan langkah positif dan patut diapresiasi. Berdasarkan hal tersebut, para Teradu terbukti melanggar Pasal 6 ayat (1), Pasal 15 huruf e, dan Pasal 16 huruf a dan d Peraturan DKPP Nomor 2 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum. Dengan demikian dalil aduan para Pengadu terbukti dan jawaban para Teradu tidak meyakinkan DKPP; [4.4] Menimbang terhadap dalil aduan para Pengadu selebihnya, DKPP tidak relevan untuk mempertimbangkan.

Berdasarkan penilaian atas fakta dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan para Pengadu, jawaban dan keterangan para Teradu, serta bukti-bukti dokumen yang disampaikan para Pengadu dan para Teradu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa: [5.1.] DKPP berwenang mengadili pengaduan Pengadu; [5.2.] Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan; [5.3.] Teradu I s.d. Teradu V terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu; Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas,

1. Mengabulkan pengaduan para Pengadu untuk sebagian; 2. Menjatuhkan sanksi Peringatan kepada Teradu I Heri Wahidin, Teradu II Fierly Murdiyat Mabruri, Teradu III Akhmad Syarifudin, Teradu IV Durotul Bhaiyah, dan Teradu V Moh. Hopip, selaku Ketua dan Anggota KPU Kota Serang sejak Putusan ini dibacakan; 3. Memerintahkan KPU Provinsi Banten untuk melaksanakan putusan ini terhitung 7 (tujuh) hari sejak Putusan ini dibacakan; dan 4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini. Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 5 (lima) anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Harjono, selaku Ketua merangkap Anggota, Muhammad, Teguh Prasetyo, Alfitra Salam, dan Ida Budhiati, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu tanggal Dua Puluh Satu bulan Maret tahun Dua Ribu Delapan Belas, dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari ini, Rabu tanggal Delapan Belas bulan April tahun Dua Ribu Delapan Belas oleh Harjono, selaku Ketua merangkap Anggota, Muhammad, Teguh Prasetyo, Alfitra Salam, Ida Budhiati, masing-masing sebagai Anggota, dengan dihadiri oleh para Pengadu dan para Teradu. KETUA Harjono ANGGOTA Muhammad Teguh Prasetyo Alfitra Salam Ida Budhiati Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya. SEKRETARIS PERSIDANGAN Osbin Samosir