Arsip Putusan DKPP RI

PUTUSAN No. 138 /DKPP-PKE-III/2014 DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA Yang memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir perkara pengaduan Nomor 336/I-P/L-DKPP/2014, yang diregistrasi dengan Perkara Nomor: 138/DKPP-PKE- III/2014, menjatuhkan putusan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang diajukan oleh:

[1.1] PENGADU Nama : Jautir Simbolon Pekerjaan : Pengurus DPD Partai Gerindra Sumatera Utara Alamat Tinggal : Jl. Kapt. Pattimura No. 342 Medan Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------------Pengadu;

Terhadap: [1.2] TERADU 1. Nama : Hasiholan Manullang Jabatan : Ketua PPS Desa Hariara Pintu Alamat Kantor : Kec. Harian Kab. Samosir Sumut Selanjutnya disebut sebagai---------------------------------------------------Teradu I; 2. Nama : Petrus H. Situmorang Jabatan : Ketua PPK Desa Hariara Pintu Alamat Kantor : Kec. Harian Kab. Samosir Sumut Selanjutnya disebut sebagai---------------------------------------------------Teradu II; 3. Nama : Barungun Sigalingging Jabatan : Panwas Kecamatan Harian Kab. Samosir Alamat Kantor : Kec. Harian Kab. Samosir Sumut Selanjutnya disebut sebagai---------------------------------------------------Teradu III; 4. Nama : Suhadi S. Situmorang 1  Jabatan : Ketua KPU Kab. Samosir Alamat Kantor : Jl. Hadrianus Sinaga Pangururan Kab. Samosir Selanjutnya disebut sebagai---------------------------------------------------Teradu IV; 5. Nama : Tumbur Sitanggang Jabatan : Ketua Panwas Kab. Samosir Alamat Kantor : Jl. Air Hangat Pangururan Kab. Samosir Selanjutnya disebut sebagai---------------------------------------------------Teradu V. [1.3] Membaca dan mempelajari pengaduan Pengadu; Memeriksa dan mendengar keterangan Teradu; Mememeriksa dan mendengar keterangan para saksi; Memeriksa dan mempelajari dengan seksama semua dokumen dan segala bukti- bukti yang diajukan Pengadu dan Teradu.

ALASAN-ALASAN DAN POKOK PENGADUAN PENGADU [2.1] Menimbang bahwa Pengadu menyampaikan Pengaduan melalui form Pengaduan DKPP Nomor: 336/I-P/L-DKPP/2014 tanggal 20 Mei 2014 perihal Laporan Pengaduan dugaan Pelanggaran Kode Etik Ketua PPS Desa Hariara Pintu, Ketua PPK Desa Hariara Pintu, Panwas Kecamatan Harian Kab. Samosir, Ketua KPU Kab. Samosir, dan Ketua Panwas Kab. Samosir dengan identitas lengkap Pengadu maupun Teradu, meminta kepada DKPP untuk memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu dengan pokok Pengaduan sebagai berikut: 1. bahwa Ketua dan anggota KPPS di TPS I Desa Hariara Pintu tidak membuat daftar hadir pemilih dan terdapat keadaan lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali; 2. bahwa di Kantor PPS Desa Hariara Pintu, PPS tidak menanggapi keberatan lisan dari saksi Partai Gerindra di TPS II yaitu jumlah suara sah=274 sementara pengguna hak pillih=251; 3. bahwa PPK tidak menanggapi keberatan lisan dari partai Partai Gerindra di TPS II yaitu jumlah suara sah=274 sementara pengguna hak pillih=251. Setelah dari saksi Partai Gerindra mengajukan keberatan atas pembetulan kertas plano C1, salah seorang Panwaslu kecamatan Harian menyatakan bertanggung jawab pada perbaikan angka-angka pada Plano Model C1 DPRD Kab/Kota untuk ketiga TPS Desa Hariara Pintu; 4. bahwa KPU Kab. Samosir tidak menanggapi semua keberatan yang disampaikan oleh saksi Partai Gerindra dimana ada indikasi penggelembungan suara di 3 TPS di Desa Hariara Pintu Kec. Harian, namun KPU tetap melanjutkan penghitungan rekapitulasi 2  suara dan KPU Kab. Samosir menyatakan bahwa penghitungan suara ulang bukan wewenangnya; 5. bahwa Panwas Kab. Samosir tidak mengindahkan keberatan saksi-saksi partai Gerindra hanya merekomendasikan penghitungan suara dilanjutkan yang seolah-olah tidak ada persoalan meskipun laporan sudah dibuat oleh DPC partai Gerindra Kab. Samosir. [2.2] PETITUM PENGADU Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pengadu memohon kepada DKPP berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut: 1. Mengabulkan pengaduan Para Pengadu seluruhnya; 2. Menyatakan bahwa para Teradu telah melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu dan; 3. Memohon agar supaya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia segera memberhentikan seluruh para Teradu; 4. Atau Putusan lain yang seadil-adilnya. [2.3] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, maka Pengadu mengajukan bukti-bukti P-1 sampai dengan P-7, sebagai berikut: Bukti P-1 : Formulir Model DB Kabupaten Samosir Bukti P-2 : Formulir Model DA Kecamatan Harian Bukti P-3 : Formulir Model D1 Desa Hariara Pintu Bukti P-4 : Formulir Model C1 TPS I, II, III desa Hariara Pintu. Bukti P-5 : Surat DPC Gerindra Kab. Samosir. Bukti P-6 : Formulir DA-2 Kecamtan Harian Bukti P-7 : Formulir DB-2 Kab. Samosir. PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU [2.5] Menimbang bahwa Para Teradu telah menyampaikan jawaban di depan sidang DKPP yang dilaksanakan tanggal 19 Juni tahun 2014 di hadapan para majelis yang pada pokoknya masing-masing menyampaikan jawaban dan penjelasan sebagai berikut: Jawaban Teradu I: Hasiholan Manullang (Ketua PPS Desa Hariara Pintu) 1. Pada waktu pemungutan dan penghitungan suara di TPS 1, 2 dan 3 Desa Hariara Pintu, saksi dari Partai Gerindra tidak ada satupun yang hadir, sedangkan ketika rekapitulasi tingkat Desa/PPS, saksi Gerindra atas nama MANAHAN NAIBAHO, hadir sekitar Pukul 11.00 WIB, tetapi sebelum proses rekapitulasi selesai yang bersangkutan meninggalkan tempat rekapitulasi. 2. Terkait dengan Pengaduan Pengadu di mana Ketua dan anggota KPPS di TPS I Desa Hariara Pintu tidak membuat daftar hadir pemilih dan terdapat keadaan seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, adalah tidak benar. Tetapi pada 3  waktu pelaksananaan Penghitungan Suara di TPS, pada saat itu telah terjadi gangguan alam yang tidak bisa dihindarkan, di mana hujan lebat telah terjadi sehingga proses rekapitulasi tidak bisa dilaksanakan di tempat itu, dan terpaksa dipindahkan ke tempat yang lebih aman, dengan tidak sengaja sewaktu pemindahan seluruh perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara, dalam hal ini termasuk Daftar hadir Pemilih di TPS tersebut tercecer dan hilang tanpa diketahui di mana keberadaannya. Begitu juga dengan keterangan seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, adalah tidak benar. 3. Karena KPPS memanggil setiap pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya di bilik suara, dan salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT) sudah diserahkan masing-masing satu rangkap kepada satiap saksi yang hadir, serta ditempel di papan pengumuman yang telah disediakan. 4. Terkait Pengaduan Pengadu yang menyatakan bahwa di Kantor PPS Desa Hariara Pintu, PPS tidak menanggapi keberatan lisan dari saksi Partai Gerindra di TPS II yaitu jumlah suara sah=274 sementara pengguna hak pillih=251. Adalah tidak benar, tetapi telah terjadi kesalahan dalam Penulisan angka oleh KPPS di TPS 2 Hariara Pintu. Hal ini disebabkan oleh faktor kelelahan yang dialami petugas KPPS karena harus mengisi berita Acara rekapitulasi di TPS sampai lebih dari 10 (sepuluh) rangkap yang memakan waktu sampai pukul 02.00 WIB dini hari, sehingga terjadi kesalahan penulisan yaitu: Jumlah Suara Sah tertulis : 274 Seharusnya : 247 suara tidak sah :4 sehingga Total Pengguna hak pilih adalah : 251 5. Bahwa berdasarkan uraian TERADU I tersebut di atas, maka dengan ini TERADU I menyatakan bahwa tidak benar apa yang dikatakan Pengadu di mana PPS Hariara Pintu tidak menanggapi semua keberatan yang disampaikan oleh saksi Partai GERINDRA ketika berlangsung proses rekapitulasi penghitungan suara tingkat Desa Hariara Pintu. 6. Adapun untuk terhadap jawaban kami tersebut di atas didasarkan pada bukti-bukti yang turu kami lampirkan : a. Model C1 dan Lampirannya TPS 1,2 dan 3 Desa Hariara Pintu Kecamatan Harian; b. Model D, D1 Desa Hariara Pintu Kecamatan Harian. Jawaban Teradu II: Petrus H. Situmorang (Ketua PPK Desa Hariara Pintu) 1. Bahwa kronologis Jalannya Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Harian Kabupaten Samosir adalah sebagai berikut adalah Pada hari Senin, 14 April 2014 diadakan Rekapitulasi tingkat Kecamatan Harian. Dari 13 Desa yang di Kecamatan Harian, 11 Desa diantaranya tidak ada permasalahan. Desa ke-12 yaitu Hariara Pintu, ketika membacakan perolehan hasil Rekapitulasi MODEL D1, seperti biasa PPS Desa tersebut mebuka kotak suara untuk selanjutnya membacakan Model D1. Setelah membacakan Model D1 tersebut, saksi dari Partai Gerakan Indonesai Raya a.n EDISON NAIBAHO, 4  mengajukan keberatan, dan meminta bahwa yang menjadi acuan untuk dibacakan oleh PPS tersebut adalah Model C1 dan lampirannya. PPS membacakan Model CI beserta Lampirannnya sesuai Permintaan Saksi Partai Gerindra, tetapi ditemukan adanya perbedaan atau salah jumlah dalam penulisan Surat Suara yang diterima dengan surat suara yang digunakan serta salah penulisan dan penjumlahan Pemilih Laki-laki dan Perempuan; 2. Terhadap keadaan tersebut di atas, Saksi dari Partai Gerindra mengajukan keberatan untuk tidak melanjutkan Rapat Pleno tersebut di atas dan meminta supaya membuka Model C1 Plano tetapi Saksi dari Partai Politik lainnya tidak ada yang mengajukan keberatan; 3. Maka Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) meminta usul dari Panwas Kecamatan Harian, dan oleh Panwas Kecamatan Harian merekomendasikan supaya membuka Model C1 Plano; 4. Tetapi berhubung karena sudah larut malam, dan semuanya sudah lelah maka atas kesepakatan bersama, Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Harian di skors, untuk hari itu juga dan akan dilanjutkan besok harinya (Selasa, 15 April 2014) Pkl. 10.00 Wib.). dan atas kesepakan bersama juga, di hadapan seluruh saksi dan Panwas, serta Pihak Kepolisian, Kotak disegel kembali; 5. Pada tanggal 15 April 2014, Rapat Pleno dilanjutkan kembali yang dihadiri oleh Panwaslu Kabupaten Samosir, Panwas Kecamatan Harian, KPU Kabupaten Samosir yang pada waktu itu datang untuk memonitoring dan sekaligus mensupervisi PPK Kecamatan Harian dalam pelaksanaan proses rekapitulasi, Pihak Keamanan, PPK, PPS Desa Hariara Pintu serta KPPS (TPS I,II dan III) dan saksi dari Partai Politik dan Calon DPD; 6. Panwaslu Kecamatan Harian, merekomendasikan kepada PPK supaya membuka Model C1 Plano, dan sebelum Model C1 Plano dibacakan, terlebih dahulu diadakan kesepakatan bersama antara saksi Partai dan Panwaslu Kecamatan Harian, dan seluruh peserta rapat, bahwa pembukaan Model C1 Plano, adalah untuk memperbaiki Model C1 dan lampirannya serta Model D1 dan lampirannya berdasarkan C1 Plano (Jika ditemukan kesalahan baik dalam penjumlahan maupun dalam penulisan/angka dan huruf); 7. Terkait pengaduan Pengadu yang menyatakan PPK tidak menanggapi keberatan lisan dari partai Partai Gerindra di TPS II yaitu jumlah suara sah=274 sementara pengguna hak pillih=251. Adalah tidak benar, tetapi telah terjadi kesalahan dalam Penulisan angka oleh KPPS di TPS 2 Hariara Pintu. Jumlah Suara Sah tertulis : 274; Seharusanya : 247; suara tidak sah : 4; sehingga Total Pengguna hak pilih adalah : 251 8. Terhadap seluruh perbaikan di atas seluruh Saksi Partai dan Calon telah menyetujui sebab perbaikan tersebut tidak mengakibatkan berkurang/bertambahnya (mempengaruhi) Perolehan Suara Parpol dan Calon termasuk Saksi Partai Gerindra; 5 9. Tetapi Setelah itu, saksi Partai Gerindra kembali meminta supaya dilakukan penghitungan surat suara ulang untuk Desa Hariara Pintu; 10. Pada sore hari sekitar jam 16.45 Wib, rapat pleno rekapituasi tingkat Kecamatan Harian, ditutup dengan terlebih dahulu dilakukan penandatanganan Berita Acara Rekapitulasi tingkat Kecamatan (Model DA-1 dan Lampirannya). Serta ditandatangani oleh semua saksi Parpol dan Calon DPD yang hadir, termasuk Saksi dari Partai Gerindra a.n Edison Naibaho ; 11. 30 menit kemudian saksi Partai Gerindra a.n Edison Naibaho datang membawa dan menyerahkan keberatan saksi (DA-2) dan sekaligus meminta PPK Kecamatan Harian untuk menandatanganinya; 12. Bahwa berdasarkan uraian Teradu II tersebut diatas, maka dengan ini Teradu II menyatakan bahwa tidak benar apa yang dikatakan Pengadu dimana PPK Kecamatan Harian tidak menanggapi semua keberatan saksi yang disampaikan oleh saksi Partai Gerindra ketika berlangsung proses rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kecamatan Harian; 13. Adapun untuk terhadap jawaban kami tersebut di atas didasarkan pada bukti-bukti yang turut kami lampirkan : 1. Model C1 dan Lampirannya TPS 1,2 dan 3 Desa Hariara Pintu Kecamatan Harian; 2. Model D, D1 Desa Hariara Pintu Kecamatan Harian; 3. Model DA Kecamatan Harian; 4. Berita Acara Pembukaan Kotak C1 Plano di Kecamatan Harian pada tanggal 15 April 2014; 5. Surat Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Harian tertanggal 15 April 2014. Jawaban Teradu IV: Suhadi S. Situmorang (Ketua KPU Kab. Samosir): 1. Sebelumnya Ketua KPU Kabupaten Samosir selaku TERADU IV menjelaskan tentang keberadaan Anggota KPPS yang ada di Kabupaten Samosir dan secara khusus di Desa Hariara Pintu. KPU Kabupaten Samosir, PPK Kecamatan Harian, PPS Desa Hariara Pintu sangat kesulitan dalam merekrut anggota KPPS sesuai ketentuan yang berlaku yaitu minimal memiliki Pendidikan SLTA sederajat, fakta di lapangan minimnya masyarakat yang memiliki latar pendidikan tersebut, sehingga banyak petugas KPPS yang berlatar belakang Pendidikan SMP atau bahkan SD direkrut oleh PPS menjadi anggota KPPS, hal tersebut dilakukan oleh KPU Kabupaten Samosir sebagai bentuk apresiasi untuk menghargai semangat mereka ikut berpartisipasi dalam mensukseskan Pesta Demokrasi; 2. Selanjutnya Pada tanggal 14-15 April 2014, KPU Kabupaten Samosir melaksanakan monitoring dan supervisi terhadap jalannya proses Rekapitulasi ke seluruh Kecamatan yang ada di Kabupaten Samosir termasuk Kecamatan Harian. Pada waktu Rekapitulasi tersebut, PPK Harian melaporkan jalannya proses dimaksud ke KPU Kabupaten Samosir terkait adanya keberatan saksi Partai GERINDRA tingkat Kecamatan Harian, khususnya TPS 1,2 dan 3 Desa Hariara Pintu. Ketua PPK Kecamatan Harian memohon kepada KPU Kabupaten Samosir 6  supaya datang ke kecamatan Harian untuk mensupervisi PPK terkait proses rekapitulasi penghitungan suara tingkat kecamatan Harian. KPU Kabupaten Samosir segera turun memonitoring dan mensupervisi PPK Kecamatan Harian pada tanggal 15 April 2014. 3. Bahwa ketika proses rekapitulasi tingkat kecamatan harian berlangsung, saksi Partai Gerindra meminta supaya PPK Kecamatan Harian menunjukkan daftar hadir pemilih di TPS 1,2 dan 3 Desa Hariara Pintu Kec. Harian, selain itu saksi tersebut juga meminta supaya dihitung ulang surat suara di TPS 1,2 dan 3 tersebut. Atas permintaan tersebut KPU Kab. Samosir menyampaikan kepada PPK Kec. Harian supaya menanyakan pendapat dari Panwas Kecamatan Harian. Selanjutnya KPU Kab. Samosir yang mensupervisi PPK Harian, bersama dengan PPS Desa Hariara Pintu beserta Panwaslu Kab. Samosir, Panwas Kecamatan Harian dan Panwas Lapangan Desa Hariara Pintu melakukan Rapat Koordinasi. Hasil Rapat Koordinasi tersebut adalah bahwa Panwas Kecamatan Harian merekomendasikan kepada PPK Kec. Harian supaya membuka kotak suara dan melakukan penghitungan ulang C1 Plano pada TPS 1,2 dan 3 Desa Hariara Pintu. Rekomendasi tersebut segera pada hari itu juga ditindaklanjuti oleh PPK Kec. Harian. 4. Selanjutnya, dijelaskan bahwa ketika proses Rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat Kabupaten Samosir yang dilaksanakan oleh KPU Kab. Samosir tanggal 19 sampai 21 April 2014 berlangsung, dimana pada tanggal 21 April 2014, saksi Partai Gerinda Sdr. Jautir Simbolon meminta kepada KPU Kab. Samosir supaya menunda proses Rekapitulasi Penghitungan Suara untuk kecamatan Harian karena menurut saksi tersebut terdapat indikasi penggelumbungan suara di Desa Hariara Pintu Kec. Harian. Pada kesempatan lain dan masih dalam hari yang sama ketika proses Rekapitulasi tingkat Kabupaten Samosir berlangsung, Saksi Partai Gerindra Sdr. Edison Naibaho meminta kepada KPU Kab. Samosir supaya memperlihatkan daftar hadir pemilih pada TPS 1,2,3 Desa Hariara Pintu Kecamatan Harian dan juga meminta supaya dilakukan penghitungan ulang surat suara; 5. Atas permintaan tersebut oleh KPU Kabupaten Samosir tidak disetujui karena sudah pernah disampaikan ketika Rekapitulasi tingkat Kecamatan Harian tanggal 14-15 April 2014, dan terhadap permintaan saksi Gerindra tersebut Panwaslu Kecamatan Harian memberi rekomendasi kepada PPK Kec. Harian yakni supaya membuka kotak suara pada TPS 1,2,3 Desa Hariara Pintu. Rekomendasi tersebut ditindaklanjuti oleh PPK Kec. Harian pada tanggal 15 April 2014. Setelah dilakukan penghitungan ulang model C1 Plano pada TPS 1,2,3 Desa Hariara Pintu tersebut ternyata tidak terdapat perbedaan perolehan suara sah partai politik dan suara sah calon legislatif di TPS 1,2,3 Desa Hariara Pintu Kec. Harian terhadap Model D dan D1 pada Desa Hariara Pintu Kec. Harian; 7  6. Selanjutnya terhadap permintaan Saksi Partai Gerindra kepada KPU Kab. Samosir ketika proses Rekapitulasi tingkat Kabupaten berlangsung, maka KPU Kab. Samosir meminta masukan atau tanggapan dari Panwaslu Kabupaten Samosir. Kemudian dengan bijaksana Panwaslu Kab. Samosir menyatakan dalam rapat pleno terbuka rekapitulasi tersebut supaya proses rekapitulasi tingkat Kabupaten Samosir tetap dilanjutkan karena permasalahan yang diajukan oleh Partai Gerindra tersebut telah diselesaikan pada rekapitulasi tingkat kecamatan Harian tanggal 15 April 2014 lalu. Atas masukan Panwaslu Kabupaten Samosir tersebut, maka KPU Kab. Samosir melanjutkan proses rekapitulasi tingkat kabupaten Samosir. 7. Bahwa untuk mendukung jawaban TERADU IV tersebut, terlampir kami lampirkan bukti-bukti : a. Model C1 Plano TPS 1, 2 dan 3 Desa Hariara Pintu Kecamatan Harian; b. Model C1 dan Lampirannya TPS 1,2 dan 3 Desa Hariara Pintu Kecamatan Harian; c. Model D, D1 Desa Hariara Pintu Kecamatan Harian; d. Model DA Kecamatan Harian e. Model DB Kabupaten Samosir. 8. Bahwa berdasarkan uraian TERADU IV tersebut di atas, maka dengan ini TERADU IV menyatakan bahwa tidak benar apa yang dikatakan Pengadu yaitu bahwa KPU Kabupaten Samosir tidak menanggapi semua keberatan saksi yang disampaikan oleh saksi Partai GERINDRA ketika berlangsung proses rekapitulasi penghitungan suara tingkat kabupaten Samosir. 9. Bahwa oleh karena tidak terbukti dalil yang disampaikan oleh Pengadu, maka TERADU IV memohon kepada Majelis Hakim Etik yang mulia sudi kiranya menyatakan menolak untuk seluruhnya pengaduan Pengadu dan menyatakan bahwa Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Umum Legislatif tahun 2014 yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Samosir beserta segenap jajaran penyelenggaran Ad Hoc adalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; 10. Menyatakan bahwa tidak terbukti terjadi penggelembungan suara pada TPS 1, 2 dan 3 Desa Hariara Pintu Kecamatan Harian Kabupaten Samosir dan oleh karena tidak benar terjadi pelanggaran etik oleh PPS Desa Hariara Pintu, PPK Kecamatan Harian dan KPU Kabupaten Samosir; 11. Apabila Majelis Hakim Etik yang Mulia yang memeriksa, mengadili dan memutus pengaduan ini, TERADU IV memohon kepada Majelis Hakim Etik yang mulia untuk memberi putusan yang seadil-adilnya. 12. Sebelumnya Ketua KPU Kabupaten Samosir selaku Teradu IV menjelaskan tentang keberadaan Anggota KPPS yang ada di Kabupaten Samosir dan secara khusus di Desa Hariara Pintu. KPU Kabupaten Samosir, PPK Kecamatan Harian, PPS Desa 8  Hariara Pintu sangat kesulitan dalam merekrut anggota KPPS sesuai ketentuan yang berlaku yaitu minimal memiliki Pendidikan SLTA sederajat, fakta di lapangan minimnya masyarakat yang memiliki latar pendidikan tersebut, sehingga banyak petugas KPPS yang berlatar belakang Pendidikan SMP atau bahkan SD direkrut oleh PPS menjadi anggota KPPS, hal tersebut dilakukan oleh KPU Kabupaten Samosir sebagai bentuk apresiasi untuk menghargai semangat mereka ikut berpartisipasi dalam mensukseskan Pesta Demokrasi; 13. Selanjutnya Pada tanggal 14-15 April 2014, KPU Kabupaten Samosir melaksanakan monitoring dan supervisi terhadap jalannya proses Rekapitulasi ke seluruh Kecamatan yang ada di Kabupaten Samosir termasuk Kecamatan Harian. Pada waktu Rekapitulasi tersebut, PPK Harian melaporkan jalannya proses dimaksud ke KPU Kabupaten Samosir terkait adanya keberatan saksi Partai GERINDRA tingkat Kecamatan Harian, khususnya TPS 1,2 dan 3 Desa Hariara Pintu. Ketua PPK Kecamatan Harian memohon kepada KPU Kabupaten Samosir supaya datang ke kecamatan Harian untuk mensupervisi PPK terkait proses rekapitulasi penghitungan suara tingkat kecamatan Harian. KPU Kabupaten Samosir segera turun memonitoring dan mensupervisi PPK Kecamatan Harian pada tanggal 15 April 2014. 14. Bahwa ketika proses rekapitulasi tingkat kecamatan harian berlangsung, saksi Partai Gerindra meminta supaya PPK Kecamatan Harian menunjukkan daftar hadir pemilih di TPS 1,2 dan 3 Desa Hariara Pintu Kec. Harian, selain itu saksi tersebut juga meminta supaya dihitung ulang surat suara di TPS 1,2 dan 3 tersebut. Atas permintaan tersebut KPU Kab. Samosir menyampaikan kepada PPK Kec. Harian supaya menanyakan pendapat dari Panwas Kecamatan Harian. Selanjutnya KPU Kab. Samosir yang mensupervisi PPK Harian, bersama dengan PPS Desa Hariara Pintu beserta Panwaslu Kab. Samosir, Panwas Kecamatan Harian dan Panwas Lapangan Desa Hariara Pintu melakukan Rapat Koordinasi. Hasil Rapat Koordinasi tersebut adalah bahwa Panwas Kecamatan Harian merekomendasikan kepada PPK Kec. Harian supaya membuka kotak suara dan melakukan penghitungan ulang C1 Plano pada TPS 1,2 dan 3 Desa Hariara Pintu. Rekomendasi tersebut segera pada hari itu juga ditindaklanjuti oleh PPK Kec. Harian. 15. Selanjutnya, dijelaskan bahwa ketika proses Rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat Kabupaten Samosir yang dilaksanakan oleh KPU Kab. Samosir tanggal 19 sampai 21 April 2014 berlangsung, dimana pada tanggal 21 April 2014, saksi Partai Gerinda Sdr. JAUTIR SIMBOLON meminta kepada KPU Kab. Samosir supaya menunda proses Rekapitulasi Penghitungan Suara untuk kecamatan Harian karena menurut saksi tersebut terdapat indikasi penggelembungan suara di Desa Hariara Pintu Kec. Harian. Pada kesempatan lain dan masih dalam hari yang sama ketika proses Rekapitulasi tingkat Kabupaten Samosir berlangsung, Saksi Partai 9  Gerindra Sdr. Edison Naibaho meminta kepada KPU Kab. Samosir supaya memperlihatkan daftar hadir pemilih pada TPS 1,2,3 Desa Hariara Pintu Kecamatan Harian dan juga meminta supaya dilakukan penghitungan ulang surat suara; 16. Atas permintaan tersebut oleh KPU Kabupaten Samosir tidak disetujui karena sudah pernah disampaikan ketika Rekapitulasi tingkat Kecamatan Harian tanggal 14-15 April 2014, dan terhadap permintaan saksi Gerindra tersebut Panwaslu Kecamatan Harian memberi rekomendasi kepada PPK Kec. Harian yakni supaya membuka kotak suara pada TPS 1,2,3 Desa Hariara Pintu. Rekomendasi tersebut ditindaklanjuti oleh PPK Kec. Harian pada tanggal 15 April 2014. Setelah dilakukan penghitungan ulang model C1 Plano pada TPS 1,2,3 Desa Hariara Pintu tersebut ternyata tidak terdapat perbedaan perolehan suara sah partai politik dan suara sah calon legislatif di TPS 1,2,3 Desa Hariara Pintu Kec. Harian terhadap Model D dan D1 pada Desa Hariara Pintu Kec. Harian; 17. Selanjutnya terhadap permintaan Saksi Partai Gerindra kepada KPU Kab. Samosir ketika proses Rekapitulasi tingkat Kabupaten berlangsung, maka KPU Kab. Samosir meminta masukan atau tanggapan dari Panwaslu Kabupaten Samosir. Kemudian dengan bijaksana Panwaslu Kab. Samosir menyatakan dalam rapat pleno terbuka rekapitulasi tersebut supaya proses rekapitulasi tingkat kabupaten Samosir tetap dilanjutkan karena permasalahan yang diajukan oleh Partai Gerindra tersebut telah diselesaikan pada rekapitulasi tingkat kecamatan Harian tanggal 15 April 2014 lalu. Atas masukan Panwaslu Kabupaten Samosir tersebut, maka KPU Kab. Samosir melanjutkan proses rekapitulasi tingkat kabupaten Samosir. Jawaban Teradu V: Tumbur Sitanggang (Ketua Panwas Kab. Samosir) 1. Bahwa rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara parpol peserta pemilu dan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di PPK Kecamatan Harian dilaksanakan pada tanggal 14 s/d 15 April 2014. 2. Bahwa pada tanggal 14 April 2014 pada saat pembacaan formulir D1 desa Hariara Pintu akan dimulai, saksi partai Gerindra tingkat kecamatan Harian atas nama Edison Naibaho menyampaikan keberatan dan permintaan (secara lisan) yang pada pokoknya, tidak menyetujui pelaksanaan rekapitulasi untuk kecamatan Harian dengan mempergunakan formulir model D1 desa Hariara Pintu dan meminta untuk membacakan/mempergunakan formulir model C1 dari TPS 1, 2 dan 3 Hariara Pintu. 3. Bahwa terhadap keberatan dan permintaan saksi Partai Gerindra atas nama Edison Naibaho dimaksud, PPK Kecamatan Harian meminta pendapat dan tanggapan dari Panwaslu Kecamatan Harian. Terhadap keberatan dan permintaan saksi Partai Gerindra atas nama Edison Naibaho tersebut, Panwaslu Kecamatan Harian melalui Ketua Barugun Sigalingging telah merekomendasikan (secara lisan) kepada PPK 10  Kecamatan Harian untuk melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang dengan membuka dan mempedomani formulir model C1 plano TPS 1, 2 dan 3 Desa Hariara Pintu. 4. Bahwa mengingat waktu pelaksanaan rekapitulasi tingkat PPK Kecamatan Harian pada 14 April 2014 sudah sampai pada sekitar pukul 20.00 WIB, peserta rapat pleno rekapitulasi bersama petugas keamanan setuju untuk melanjutkan rapat pleno rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara parpol peserta pemilih dan calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota pada besok harinya tanggal 15 April 2014 dan rapat pleno rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara parpol peserta pemilu dan calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tingkat kecamatan Harian diskors pada hari itu dan dilanjutkan pada tanggal 15 April 2014. 5. Bahwa Ketua Panwaslu Kecamatan Harian segera melaporkan dan mengkonsultasikan adanya keberatan dan permintaan saksi Partai Gerindra atas nama Edison Naibaho pada pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara parpol peserta pemilih dan calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota pada tanggal 14 April 2014. Untuk menyikapi dan menindaklanjuti laporan dan konsultasi ketua Panwaslu Kab. Samosir Tumbur Sitanggang bersama anggota Panwaslu Kab. Samosir Manatar Situmorang datang menghadiri rapat pleno rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara parpol peserta pemilih dan calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota pada tanggal 15 April 2014. 6. Bahwa pada waktu rapat pleno rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara parpol peserta pemilih dan calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Dimulai, saksi Partai Gerindra atas nama Edison Naibaho kembali menyampaikan keberatan dan permintaan untuk ditindaklanjuti di dalam rapat pleno rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara parpol peserta pemilih dan calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tingkat kecamatan Harian yang pada pokoknya mengenai: a) Dugaan terhadap perbedaan jumlah pemilih yang hadir dan menggunakan hak pilih lebih besar daripada jumlah pemilih yang terdaftar di DPT. b) Terdapat perbedaan data atau angka mengenai jumlah surat suara diterima dengan surat suara terpakai dan surat suara tidak dipakai serta surat suara cadangan dengan pemilih suara sah dan tidak sah yang terdapat di formulir model C1, D1 di TPS 1,2 dan 3 Desa Hariara Pintu. 7. Bahwa terhadap keberatan dan permintaan saksi Partai Gerindra atas nama Edison Naibaho, Panwaslu Kab. Samosir melalui Panwaslu Kecamatan Harian merekomendasikan kepada PPK Kecamatan Harian untuk melakukan penghitungan ulang rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara parpol peserta pemilih dan calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dengan 11  membuka dan atau mempergunakan/mempedomani formulir model C1 plano tingkat Kabupaten Samosir dari TPS 1, TPS 2, dan TPS 3 tingkat Kab. Samosir Desa Hariara Pintu. 8. Bahwa rekomendasi Panwaslu Kab. Samosir melalui Panwaslu Kec. Harian tersebut dimaksud diterima dan disetujui oleh saksi partai Gerindra atas nama Edison Naibaho di dalam rapat pleno rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara parpol peserta pemilih dan calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tingkat PPK Kec. Harian dan PPK melaksanakan rekomendasi dimaksud. 9. Bahwa Panwaslu Kab. Samosir melalui Panwaslu Kec. Harian menugaskan di dalam rapat pleno rekapitulasi tingkat PPK Kec. Harian supaya PPK melaksanakan kewenangannya sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 229 ayat (1): “ Dalam hal terjadi perbedaan jumlah suara dalam sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara dari PPS dengan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang diterima oleh PPK dan KPU kabupaten/kota, saksi Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota dan saksi Peserta Pemilu tingkat kecamatan, Panwaslu kabupaten/kota, atau Panwaslu Kecamatan, maka KPU kabupaten/kota melakukan pembetulan data melalui pengecekan dan/atau rekapitulasi ulang data yang termuat dalam sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk PPS yang bersangkutan.” Untuk membetulkan perbedaan angka-angka yang terdapat di formulir model C1 TPS 1, 2 dan 3 Desa Hariara Pintu dan formulir model D1 Desa Hariara Pintu dengan mempedomani formulir model C1 plano dari TPS 1,2 dan 3 Desa Hariara Pintu. 10. Bahwa pada rapat pleno rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara parpol peserta pemilih dan calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di tingkat KPU Samosir pada 18 s/d 21 April 2014 saksi Partai Gerindra atas nama Jautir Simbolon dan Edison Naibaho menyampaikan keberatan agar rapat pleno rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara parpol peserta pemilih dan calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tidak turut melaksanakan perhitungan formulir model DA 1 dari Kecamatan Harian khususnya formulir model C1 dari TPS 1,2 dan 3 Desa Hariara Pintu dan formulir model D1 Desa Hariara Pintu dan meminta agar dilakukan pemungutan dan penghitungan suara ulang di TPS 1,2 dan 3 Desa Hariara Pintu dengan pokok keberatan : a) Diduga jumlah pemilih yang hadir/menggunakan hak pilih lebih banyak dari jumlah pemilih yang terdaftar di DPT b) Diduga ada pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari 1 (satu) kali 12  c) Saksi Partai Gerindra memiliki masing-masing 2 (dua) eksemplar formulir model C1, baik dari TPS 1, 2 dan 3 dimana data dan angka-angka yang terdapat di antara formulir model C1 dari TPS 1,2 dan 3 masing-masing berbeda. Saksi Partai Gerindra menegaskan bahwa mereka mengusahakan dan mendapatkan formulir model C1 untuk TPS 1,2 dan 3 dengan mendownload dari website KPU dan dari KPPS TPS 1,2 dan 3. 11. Bahwa terhadap keberatan dan permintaan saksi Partai Gerindra atas nama Jautir Simbolon dan Edison Naibaho tersebut, Panwaslu menegaskan bahwa keberatan saksi Partai Gerindra dimaksud sudah disampaikan pada rapat pleno rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara parpol peserta pemilih dan calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di tingkat PPK Kecamatan Harian yang disampaikan dan diikuti oleh saudara Edison Naibaho (sebagaimana diterangkan diatas) dan merekomendasikan kepada KPU Kab. Samosir untuk meneruskan dan melanjutkan pelaksanaan rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara parpol peserta pemilih dan calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. 12. Bahwa terhadap aduan Pengadu yang menyatakan formulir C1 plano TPS 1,2 dan 3 Desa Hariara Pintu sudah dalam keadaan coret-coretan , untuk membuktikan bahwa klaim pengadu tersebut tidak benar dan tidak berdasar. KPU Kabupaten Samosir setelah berkoordinasi dengan Panwaslu Kab. Samosir telah membawa (barang bukti) formulir C1 plano dimaksud pada waktu persidangan di ruangan sidang Kejati Sumatera Utara. [2.4] PETITUM Berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum di atas, para Teradu memohon kepada Majelis DKPP yang memeriksa Pengaduan a quo untuk memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut: 1. Bahwa Para Teradu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menolak pengaduan Pengadu untuk seluruhnya 2. Menyatakan bahwa para Teradu telah melakukan tugas sesuai dengn peraturan perundang-undangan secara tepat dan benar. 3. Memohon kepada DKPP untuk merehabilitasi nama baik para Teradu dan memulihkan nama baiknya; 4. Memohon kepada DKPP untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan pengaduan Pengadu adalah terkait dengan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh para Teradu; [3.2]Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut sebagai DKPP) terlebih dahulu 13  akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagaimana berikut: Kewenangan DKPP [3.3] Menimbang ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang kewenangan DKPP untuk menegakkan kode etik penyelenggara Pemilu yang berbunyi: Pasal 109 ayat (2) UU Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu “DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota Pengawas Pemilu Lapangan dan anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri”. Pasal 111 ayat (4) UU Nomor 15 Tahun 2011 DKPP mempunyai wewenang untuk : a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan; b. Memanggil Pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; dan c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik. Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum: “ Penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP”. [3.4] Menimbang bahwa oleh karena pengaduan Pengadu adalah terkait pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus pengaduan a quo; Kedudukan Hukum [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (1) UU 15/2011 juncto Pasal 4 ayat (1) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, yang dapat mengajukan pengaduan dan/atau laporan dan/atau rekomendasi DPR: Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2011 “Pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas pengadu kepada DKPP”. Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh: a. Penyelenggara Pemilu; b. Peserta Pemilu; c. Tim kampanye; 14  d. Masyarakat; dan/atau e. Pemilih [3.6] Menimbang bahwa Para Pengadu adalah pihak yang mengajukan pengaduan pelanggaran kode etik. Hal mana Pengadu adalah masyarakat (Vide; P-1), Para Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing)untuk mengajukan pengaduan a quo; [3.7] Menimbang bahwa karena DKPP berwenang untuk mengadili pengaduan aquo, Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing)untuk mengajukan pengaduan a quo, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan;

[4.1] Menimbang pengaduan Pengadu pada pokoknya mendalilkan bahwa perbuatan para Teradu yang tidak menanggapi keberatan yang disampaikan saksi Partai Gerindra terkait indikasi penggelembungan suara pada 3 (tiga) TPS di Desa Hariara Pintu Kecamatan Harian merupakan bentuk pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Pada TPS II diketahui jumlah suara sah sebanyak 274 sementara pengguna hak pilih hanya sejumlah 251 suara. Teradu III dan Teradu V tidak mengindahkan keberatan saksi partai Gerindra dan merekomendasikan penghitungan suara dilanjutkan dan terkesan seolah-olah tidak ada persoalan meskipun laporan sudah dibuat oleh DPC partai Gerindra Kabupaten Samosir; [4.2] Menimbang, keterangan dan jawaban Teradu yang pada pokoknya menolak aduan Pengadu dan menyatakan bahwa Pengadu ketika proses rekapitulasi di tingkat TPS, saksi Partai Gerindra tidak hadir. Saat rekapitulasi di TPS terjadi hujan deras, maka tempat rekaptulasi dipindahkan ke rumah penduduk yang menyebabkan daftar hadir pemilih hilang. Selain itu Teradu I telah melakukan pembetulan atas kesalahan penjumlahan pada formulir model C-1 Plano sehingga atas kesepakatan para saksi dan PPL maka dilakukan pembetulan C-1 Plano dan formulir D-1. Pada rapat pleno rekapitulasi tingkat PPS, saksi Partai Gerindra tidak mengikuti proses sampai selesai. Setelah rapat pleno selesai saksi yang bernama Manahan Naibaho datang menemui Teradu I untuk meminta berita acara dan formulir D-1. Menurut Teradu II, Teradu III Teradu IV dan Teradu V bahwa formulir C1 dibetulkan/dikoreksi berdasarkan C-1 plano yang ada di dalam kotak suara sehingga data yang tertulis sejumlah 274 suara sah kemudian dibetulkan menjadi 247 suara. Keberatan Pengadu telah ditindaklanjuti oleh Teradu IV dengan merekomendasikan kepada Teradu III untuk dilakukan pembetulan. Teradu I mengakui tidak memberikan salinan formulir C-1 kepada Partai Gerindra tingkat Kecamatan dengan alasan formulir C1 hanya bisa diberikan oleh penyelenggara pada tingkat KPPS. Selain itu formulir C-1 yang dimuat di website KPU Kab Samosir tidak ditandatangani oleh saksi di TPS, padahal menurut Teradu I bahwa ada 11 orang saksi di tiga TPS di Desa Hariara Pintu. [4.3] Berdasarkan keterangan dan jawaban para pihak, keterangan saksi, dokumen tertulis, barang bukti serta fakta yang terungkap di persidangan, DKPP berkesimpulan 15 bahwa kesalahan pengimputan data dalam Model C1 Plano seharusnya tertulis 247 tetapi ditulis 274. Tindakan demikian merupakan bentuk ketidaktelitian dan kekurang hati- hatian yang tidak dapat dibenarkan oleh karena terkait dengan hal fundamental yang dapat mencederai integritas dan marwah pemilu. Rangkaian kekeliruan Teradu I semakin lengkap dengan hilangnya daftar hadir pemilih serta tindakan tidak membagikan salinan C-1 yang merupakan hak para saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (5) dan (6) UU Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPR. Kekeliruan dalam pengimputan data pada Form C-1 Plano telah dilakukan pembentulan oleh Teradu II dan Teradu IV atas Rekomendasi Teradu V melalui Teradu II. Hal demikian menunjukkan itikad baik Teradu II, Teradu III, Teradu IV dan Teradu V untuk bertindak sesuai dengan prosedur yang ditentukan dalam Pasal 184 ayat (9), Pasal 189 ayat (1), (2), (3) dan Pasal 194 ayat (1), (2), dan (3) UU Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD. Dengan demikian dalil Pengadu terhadap Teradu I dapat diterima dan teradu I terbukti melakukan pelanggaran kode etik. Teradu II, Teradu III, Teradu IV dan Teradu V telah melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai ketentuan perundang-undangan dan dengan demikian terbukti tidak melakukan pelanggaran kode etik. [4.4]. Menimbang terkait dalil Pengadu selebihnya yang tidak ditanggapi dalam putusan ini, menurut DKPP, dalil Pengadu tersebut tidak meyakinkan DKPP bahwa perbuatan Teradu tersebut merupakan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang menjadi kewenangan DKPP.

Berdasarkan penilaian atas fakta dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan Pengadu, memeriksa dan mendengar jawaban Teradu, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan Pengadu dan Teradu serta Pihak Terkait, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa : [5.1] Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili pengaduan Pengadu; [5.2] Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; [5.3] Bahwa Teradu I terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik sangat serius sesuai dengan kedudukan dan jabatannya sekarang sebagai penyelenggara pemilu sehingga Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu harus memberikan sanksi sesuai tingkat kesalahan Teradu I; [5.4] Bahwa Teradu II, III, IV dan V tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik sesuai dengan kedudukan dan jabatannya sekarang sebagai penyelenggara pemilu sehingga DKPP harus dipulihkan nama baiknya.

16 1. Menerima pengaduan Pengadu untuk sebahagian; 2. Menjatuhkan sanksi berupa Pemberhentian Tetap kepada Teradu I sdr. Hasiholan Manullang sebagai Ketua merangkap Anggota PPS Desa Hariara Pintu terhitung sejak dibacakannya Putusan ini; 3. Merehabilitasi nama baik Teradu II sdr. Petrus H. Situmorang sebagai Ketua PPK Desa Hariara Pintu, Teradu III sdr. Barungun Sigalingging sebagai Anggota Panwas Kecamatan Harian Kabupaten Samosir, Teradu IV sdr. Suhadi S. Situmorang sebagai Ketua KPU Kabupaten Samosir, dan Teradu V sdr. Tumbur Sitanggang sebagai Ketua Panwas Kabupaten Samosir terhitung sejak dibacakannya Putusan ini; 4. Memerintahkan KPU Provinsi Sumatera Utara dan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, KPU Kabupaten Samosir untuk melaksanakan Putusan ini; dan 5. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini. Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 5 (lima) anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. selaku Ketua merangkap Anggota; Dr. Valina Singka Subekti, M.Si., Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th., Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si, dan Ida Budhiati SH, MH, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis tanggal dua puluh enam bulan Juni tahun Dua Ribu Empat Belas, dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal empat bulan Juli tahun Dua Ribu Empat Belas oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. selaku Ketua merangkap Anggota; Prof. Dr. Anna Erliyana, SH.,MH., Dr. Valina Singka Subekti, M.Si., Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th., dan Ida Budhiati, SH.,MH., masing-masing sebagai Anggota, dengan dihadiri oleh Pengadu dan/atau Kuasanya serta dihadiri oleh para Teradu dan /atau kuasanya. KETUA Ttd Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. ANGGOTA Ttd Ttd Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H.,M.H. Dr. Valina Singka Subekti, M.Si. Ttd Ttd 17 Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si. Ttd Ttd Ir. Nelson Simanjuntak, S.H. Ida Budhiati, S.H., M.H. Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya. SEKRETARIS PERSIDANGAN Dr. Osbin Samosir, M.Si 18