Arsip Putusan DKPP RI

PUTUSAN Nomor 38-PKE-DKPP/II/2023 DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA DEMI KEADILAN DAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU Memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir Pengaduan Nomor 41- P/L-DKPP/II/2023 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 38-PKE-DKPP/II/2023, menjatuhkan Putusan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang diajukan oleh:

[1.1] PENGADU Nama : Dahli Saptini Pekerjaan : Wiraswasta/LSM GEMPITA Alamat : Dusun I Desa Mataram, Kecamatan Tugumulyo, Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------- Pengadu;

Terhadap: [1.2] TERADU Nama : Oktureni Sandhra Kirana Pekerjaan : Ketua Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Alamat : Dusun I Desa Tanah Periuk, Kecamatan Muara Beliti, Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------- Teradu; [1.3] membaca pengaduan Pengadu; membaca jawaban Teradu; memeriksa dan mendengar keterangan Teradu; memeriksa dan mendengar keterangan Pihak Terkait; memeriksa dan mempelajari dengan seksama semua dokumen dan segala bukti-bukti yang diajukan Pengadu dan Teradu.

[2.1] POKOK PENGADUAN PENGADU Bahwa Pengadu telah menyampaikan Pengaduan tertulis kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut DKPP) yang disampaikan secara lisan dalam sidang DKPP dengan pokok-pokok aduan sebagai berikut: 1. Bahwa LSM Gempita telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada dugaan salah satu anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas merupakan anggota Partai Republik; 2. Bahwa atas nama Oktureni Sandhra Kirana adalah Anggota sekaligus Ketua Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Terpilih; (Bukti P-1 dan P-6) 3. Bahwa pada tanggal 18 April 2022, LSM Gempita melakukan penelusuran ke KPU Kabupaten Musi Rawas dengan mengajukan surat permintaan data anggota Partai Republik Kabupaten Musi Rawas; 4. Bahwa pada tanggal 20 April 2022 KPU Kabupaten Musi Rawas melalui Sdri. Ismi Khadijah (Staf Pelaksana KPU Kabupaten Musi Rawas) memberikan: a. Salinan/Fotokopi berkas Kartu Tanda Anggota (KTA) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Partai Republik Kabupaten Musi Rawas Tahun 2017; b. Salinan/Fotokopi data nama-nama anggota Partai Republik Kabupaten Musi Rawas Tahun 2017 yang ada di SIPOL; (Bukti P-2 s/d P-4) 5. Bahwa dari hasil penelusuran tersebut kami menemukan adanya KTA Partai Republik atas nama Oktureni Sandhra Kirana beserta KTP atas nama Oktureni Sandhra Kirana dengan NIK 1673024110830004, Tempat/Tanggal Lahir Palembang 01 Oktober 1983, Alamat Dusun I Muara Beliti Tanah Periuk I Setelah kami sandingkan dengan data Ketua Bawaslu Kabupaten Musi Rawas atas nama Oktureni Sandhra Kirana adalah memiliki kesesuaian data sehingga patut diduga bahwa Ketua Bawaslu Kabupaten Musi Rawas merupakan salah satu Anggota Partai Republik; (Bukti P-5) 6. Bahwa dalam Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjelaskan tentang syarat untuk menjadi calon anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa, serta Pengawas TPS adalah “mempunyai integritas, kepribadian yang kuat, jujur, dan adil” (Pasal 117 ayat (1) huruf d dan “mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun pada saat mendaftar sebagai calon” (Pasal 117 ayat (1) huruf i; 7. Bahwa dalam perekrutan Anggota Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Tahun 2018 Teradu/Terlapor patut diduga tidak memberikan dan/atau memberikan keterangan palsu tentang surat keterangan tidak pernah aktif pada partai politik saat mengikuti seleksi anggota Bawaslu Kabupaten Musi Rawas; 8. Bahwa berdasarkan uraian diatas, Teradu patut diduga telah melanggar: a. Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 117 ayat (1) huruf d: mempunyai integritas, kepribadian yang kuat, jujur, dan adil” dan Pasal 117 ayat (1) huruf i: mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun pada saat mendaftar sebagai calon” b. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggaran Pemilu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu: 1) Pasal 1 ayat (4) berbunyi Kode Etik Penyelenggara Pemilu adalah suatu kesatuan asas moral, etika, dan filosofi yang menjadi pedoman perilaku bagi Penyelenggara Pemilu berupa kewajiban atau larangan, tindakan dan/atau ucapan yang patut atau tidak patut dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu. 2) Pasal 2 yang berbunyi Setiap penyelenggara Pemilu wajib bekerja, bertindak, menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban sebagai penyelenggara Pemilu dengan berdasarkan Kode Etik dan pedoman perilaku Penyelenggara Pemilu, serta sumpah/janji jabatan; 3) Pasal 14 huruf a yang berbunyi mengumumkan adanya hubungan atau keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan situasi konflik kepentingan dalam pelaksanaan tugas Penyelenggara Pemilu; 4) Pasal 15 huruf a yang berbunyi memelihara dan menjaga kehormatan lembaga Penyelenggara Pemilu; 5) Pasal 19 huruf a yang berbunyi menjunjung tinggi Pancasila Undang- Undang Dasar Negara republik Indonesia tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan. 9. Adanya bukti-bukti atas dugaan Teradu yang namanya terdapat pada keanggotaan Partai Republik yang Pengadu dapatkan datanya dari KPU Kabupaten Musi Rawas, Pengadu sebagai anggota LSM GEMPITA yang mewakili masyarakat Musi Rawas tidak percaya lagi atas integritas dan netralitas dari Teradu apalagi Teradu saat ini menjabat sebagai Ketua Bawaslu Kabupaten Musi Rawas; 10. Bahwa walaupun Teradu tercatat sebagai anggota Partai Republik pada tahun 2017 dan sekarang sudah masuk tahun 2023, namun Teradu menjadi anggota Bawaslu Kab. Musi Rawas sejak tahun 2018, artinya belum sampai 5 (lima) tahun Teradu masih aktif keanggotaannya di Partai Politik yang artinya Teradu tidak diperbolehkan menjadi penyelenggara pemilu sesuai dengan ketentuan Undang_Undang Pemilu Pasal 117 ayat (1) huruf i; 11. Teradu juga tidak pernah berupaya menyampaikan secara terbuka di publik atas dugaannya terlibat di Partai Republik, artinya Teradu menyembunyikan syarat yang tidak sah sebagai penyelenggara pemilu. Hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 14 huruf a Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggaran Pemilu Nomor 2 Tahun 2017; 12. Bahwa Teradu merupakan Ketua Bawaslu Kabupaten Musi Rawas, yang mana jabatan tersebut mewakili lembaga dan representasi dari penyelenggara pemilu di Kabupaten Musi Rawas yang semestinya memberikan contoh yang baik kepada struktur penyelenggara pemilu dibawahnya dan penyelenggara pemilu lainnya serta menjadikan kepercayaan publik atas professional dan netralitas dari penyelenggara pemilu. Sehingga kami selaku Lembaga Swadaya Masyarakat Gempita sangat meragukan dan tidak mempercayai Teradu sebagai ketua Bawaslu Kabupaten Musi Rawas untuk bekerja sesuai prinsip penyelenggara pemilu yaitu netral dan profesional. [2.2] PETITUM PENGADU Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pengadu memohon kepada DKPP berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut: 1. Mengabulkan Pengaduan Pengadu untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Teradu terbukti melanggar kode etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu; 3. Memberikan sanksi sesuai tingkat kesalahannya kepada Teradu atas Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu, dalam hal ini Pengadu meminta agar Teradu diberhentikan dengan tidak hormat sebagai Penyelenggara Pemilu; 4. Apabila Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum berpendapat lain mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.3] BUKTI PENGADU Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pengadu mengajukan bukti- bukti sebagai berikut: Bukti P-1 : Pengumuman calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota Terpilih Masa Jabatan 2018-2023 di 16 (enam belas) Provinsi Nomor: 0612/BAWASLU/SJ/HK.01.00/VIII/2018; Bukti P-2 : Surat permohonan permintaan salinan data nama-nama anggota Partai Republik di Musi Rawas Pada Tahun 2017 ke KPU Kabupaten Musi Rawas; Bukti P-3 : Tanda terima data nama-nama anggota Partai Republik di Musi Rawas pada tahun 2017 dari KPU Kabupaten Musi Rawas; Bukti P-4 : Salinan/Fotokopi berkas Kartu Tanda Anggota (KTA) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Partai Republik Kabupaten Musi Rawas Tahun 2017; Bukti P-5 : Salinan/Fotokopi data nama-nama anggota Partai Republik Kabupaten Musi Rawas Tahun 2017 yang ada di SIPOL; Bukti P-6 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Oktureni Sandhra Kirana; [2.4] PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU Bahwa Teradu telah menyampaikan jawaban dan penjelasan dalam persidangan DKPP pada tanggal 17 Maret dan 6 April 2023 yang pada pokoknya menguraikan hal- hal sebagai berikut: 1. Bahwa Teradu telah menjadi Penyelenggara Pemilu sejak tahun 2012. Pada tahun 2012, Teradu bertugas sebagai anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Lubuk Linggau Barat I Kota Lubuk Linggau untuk pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Lubuk Linggau Tahun 2012 (Vide Bukti T-1). Selanjutnya pada tahun 2015, Teradu bertugas sebagai anggota Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) Kecamatan Muara Beliti pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Tahun 2015 (Vide Bukti T-2). Kemudian pada tahun 2017, Teradu terpilih sebagai anggota Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Musi Rawas berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan Nomor 13/SK/Bawaslu-Prov.SS/ HK.01.01/ VIII/ 2017 tertanggal 28 Agustus 2017 dan Surat Keputusan Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan Nomor 30/ SK/Bawaslu-Prov.SS/ HK.01.01/ VIII/ 2017 tertanggal 28 Agustus 2017 (Vide Bukti T-3); 2. Bahwa selanjutnya Teradu pada tahun 2018 terpilih sebagai anggota Bawaslu Kabupaten Musi Rawas berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor: 0627/K.Bawaslu/HK.01.01/VIII/2018 tertanggal 14 Agustus 2018 (Vide Bukti T-4); 3. Bahwa untuk menjadi penyelenggara pemilu, baik sebagai anggota PPK, anggota Panwascam, dan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota berdasarkan Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 101), maupun sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 182), harus melalui proses seleksi dan penelitian persyaratan yang ketat baik oleh Tim Seleksi maupun oleh Bawaslu, termasuk mengenai syarat “mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun pada saat mendaftar sebagai calon” sebagaimana termaktub dalam Pasal 117 ayat (1) huruf i Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; 4. Bahwa sebagai Penyelenggara Pemilu sejak tahun 2011 hingga saat ini teradu secara sadar menjaga netralitasnya sehingga tidak akan terlibat menjadi anggota partai politik dan menjunjung tinggi asas-asas penyelenggara pemilu serta Kode Etik dan Perilaku Penyelenggara Pemilu; 5. Bahwa sebelum menjadi penyelenggara pemilu, sejak tahun 2014 hingga 2017 Teradu mengabdikan diri sebagai Pendamping Desa Kecamatan Jayaloka, Kabupaten Musi Rawas (Vide Bukti T-5). Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dengan tegas melarang pendamping desa berafiliasi dengan partai politik sebagai mana yang diatur dalam kode etik pendamping desa yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Permendes Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pendamping Desa (Vide Bukti T-6); 6. Bahwa pada sekitar tahun 2016, saat masih bertugas Pendamping Desa, Teradu sempat kehilangan dompet yang antara lain berisi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Izin Mengemudi (SIM) Kartu ATM dan surat-surat berharga lainnya. Kemungkinan besar dompet tersebut terjatuh saat teradu menjadi penumpang angkutan umum dalam perjalanan dari Desa Simpang Gegas Temuan menuju Desa Jaya Loka, Kecamatan Jayaloka, Kabupaten Musi Rawas. Peristiwa kehilangan dompet tersebut, telah dilaporkan ke Polsek Muara Beliti. Kuat dugaan KTP teradu yang hilang tersebut disalahgunakan oleh pihak-pihak untuk kepentingan tertentu (Vide Bukti T-7); 7. Bahwa Teradu mengetahui Nama Teradu dicatut sebagai anggota Partai Republik setelah pada tanggal 14 Juli 2020, Teradu dipanggil pimpinan Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan mengenai informasi dicatutnya nama Teradu sebagai anggota Partai Republik Kabupaten Musi Rawas. Saat memberikan keterangan kepada Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan kala itu, teradu dengan tegas menyatakan tidak pernah menjadi anggota partai politik manapun (Vide Bukti T-8); 8. Bahwa setelah mendapatkan informasi pencatutan tersebut, sepulangnya dari Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan Teradu langsung menyiapkan Surat Keberatan yang ditujukan kepada pengurus Partai Republik Kabupaten Musi Rawas. Namun karena Teradu tidak mengetahui alamat kantor Partai Republik Kabupaten Musi Rawas, Teradu menanyakannya ke KPU Musi Rawas. Menurut penjelasan Apandi selaku Anggota KPU Musi Rawas yang mengampu Divisi Teknis, kantor Partai Republik di Musi Rawas sudah tidak ada lagi. Teradu lalu mengganti tujuan Surat Keberatan tersebut kepada DPD Partai Republik Provinsi Sumatera Selatan. Dalam surat tertanggal 22 Juli 2020, Teradu antara lain menyatakan keberatan telah dicatut namanya oleh partai tersebut dan meminta agar partai tersebut menghapus nama Teradu dari lembar penelitian administrasi Partai Republik; (Vide Bukti T-9) 9. Bahwa kemudian pada tahun 2022, setelah adanya instruksi dari Ketua Bawaslu RI Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pencermatan Nama dan NIK Pada Data Keanggotaan Partai Politik di Lingkungan Bawaslu, Teradu dan seluruh pimpinan serta staf Bawaslu Kabupaten Musi Rawas mengakses laman https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Cari_nik dan mendapati nama Teradu, dan tiga orang staf Bawaslu Kabupaten Musi Rawas dicatut sebagai anggota partai politik. Hasil temuan itu kemudian dilaporkan ke Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan (Vide Bukti T-10); 10. Bahwa selain melapor ke Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan, Teradu juga melakukan mekanisme pelaporan ke KPU Kabupaten Musi Rawas dengan mengisi form tanggapan masyarakat untuk menyampaikan keberatan karena dicatut sebagai anggota Partai Republik Kabupaten Musi Rawas. (Vide Bukti T- 11); 11. Bahwa terkait laporan Teradu sebagaimana dicantumkan pada angka 7 (tujuh) Teradu juga telah diklarifikasi oleh KPU Kabupaten Musi Rawas dan menyatakan bahwa Teradu bukan merupakan anggota partai politik (Vide Bukti T-12); 12. Bahwa setelah melakukan seluruh mekanisme pelaporan sebagaimana disebutkan dalam angka 7 (tujuh) dan 8 (delapan), setelah dicek kembali di laman https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Cari_nik, nama Teradu sudah tidak lagi tercantum sebagai anggota partai politik manapun (Vide Bukti T-13); [2.5] KESIMPULAN TERADU Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam Persidangan, Teradu menyampaikan kesimpulan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa Teradu telah menjadi penyelenggara pemilu sejak tahun 2012. Pada tahun 2012 Teradu bertugas sebagai anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Lubuk Linggau Barat I Kota Lubuk Linggau untuk pemilihan wali kota dan wakil wali kota Lubuk Linggau Tahun 2012 (Vide Bukti T-1). Selanjutnya pada tahun 2015, Teradu bertugas sebagai anggota Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) Kecamatan Muara Beliti pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Tahun 2015 (Vide Bukti T-2). Kemudian pada tahun 2017, teradu terpilih sebagai anggota Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Musi Rawas berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan Nomor 13/SK/Bawaslu-Prov.SS/ HK.01.01/ VIII/ 2017 tertanggal 28 Agustus 2017 dan Surat Keputusan Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan Nomor 30/ SK/Bawaslu-Prov.SS/ HK.01.01/ VIII/ 2017 tertanggal 28 Agustus 2017 (Vide Bukti T-3); 2. Bahwa selanjutnya Teradu pada tahun 2018 terpilih sebagai anggota Bawaslu Kabupaten Musi Rawas berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor : 0627/K.Bawaslu/HK.01.01/VIII/2018 tertanggal 14 Agustus 2018 (Vide Bukti T-4); 3. Bahwa untuk menjadi penyelenggara pemilu, baik sebagai anggota PPK, anggota Panwascam, dan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota berdasarkan Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 101), maupun sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 182), harus melalui proses seleksi dan penelitian persyaratan yang ketat baik oleh Tim Seleksi maupun oleh Bawaslu, termasuk mengenai syarat “mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun pada saat mendaftar sebagai calon” sebagaimana termaktub dalam pasal 117 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum; 4. Bahwa sebagai Penyelenggara Pemilu sejak tahun 2011 hingga saat ini teradu secara sadar menjaga netralitasnya sehingga tidak akan terlibat menjadi anggota partai politik dan menjunjung tinggi asas-asas penyelenggara pemilu serta Kode Etik dan Perilaku Penyelenggara Pemilu; 5. Bahwa sebelum menjadi penyelenggara pemilu, sejak tahun 2014 hingga 2017 teradu mengabdikan diri sebagai Pendamping Desa Kecamatan Jayaloka, Kabupaten Musi Rawas (Vide Bukti T-5). Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dengan tegas melarang pendamping desa berafiliasi dengan partai politik sebagai mana yang diatur dalam kode etik pendamping desa yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Permendes Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pendamping Desa (Vide Bukti T-6); 6. Bahwa pada sekitar tahun 2016, saat masih bertugas Pendamping Desa, Teradu sempat kehilangan dompet yang antara lain berisi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Izin Mengemudi (SIM) Kartu ATM dan surat-surat berharga lainnya. Kemungkinan besar dompet tersebut terjatuh saat teradu menjadi penumpang angkutan umum dalam perjalanan dari Desa Simpang Gegas Temuan menuju Desa Jaya Loka, Kecamatan Jayaloka, Kabupaten Musi Rawas. Peristiwa kehilangan dompet tersebut, telah dilaporkan ke kepolisian Polsek Muara Beliti. Kuat dugaan KTP teradu yang hilang tersebut disalahgunakan oleh pihak-pihak untuk kepentingan tertentu (Vide Bukti T-7); 7. Bahwa Teradu mengetahui nama teradu dicatut sebagai anggota Partai Republik setelah pada tanggal 14 Juli 2020, teradu dipanggil pimpinan Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan mengenai informasi dicatutnya nama teradu sebagai anggota Partai Republik Kabupaten Musi Rawas. Saat memberikan keterangan kepada Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan kala itu, teradu dengan tegas menyatakan tidak pernah menjadi anggota partai politik manapun (Vide Bukti T-8); 8. Bahwa setelah mendapatkan informasi pencatutan tersebut, sepulangnya dari Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan Teradu langsung menyiapkan Surat Keberatan yang ditujukan kepada pengurus Partai Republik Kabupaten Musi Rawas. Namun karena teradu tidak mengetahui alamat kantor Partai Republik Kabupaten Musi Rawas, Teradu menanyakannya ke KPU Musi Rawas. Menurut penjelasan Apandi, Komisioner KPU Musi Rawas yang mengampu Divisi Teknis, kantor Partai Republik di Musi Rawas sudah tidak ada lagi, begitupula dengan nomor kontak pengurus yang ada dalam dokumen sudah tidak bisa dihubungi lagi. Teradu lalu mengganti tujuan Surat Keberatan tersebut kepada DPD Partai Republik Provinsi Sumatera Selatan. Dalam surat tertanggal 22 Juli 2020, teradu antara lain menyatakan keberatan telah dicatut namanya oleh partai tersebut dan meminta agar partai tersebut menghapus nama teradu dari lembar penelitian administrasi Partai Republik (Vide Bukti T-9); 9. Bahwa selain upaya tersebut, Teradu telah beberapa kali mendatangi Polres Musi Rawas untuk melaporkan penggurus Partai Republik yang telah mencatut nama Teradu. Namun atas pertimbangan sudah dalam tahapan Pilkada 2020, pihak kepolisian meminta agar Teradu menunda penyampaian laporan tersebut; 10. Bahwa kemudian pada tahun 2022, setelah adanya instruksi dari Ketua Bawaslu RI Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pencermatan Nama dan NIK Pada Data Keanggotaan Partai Politik di Lingkungan Bawaslu, teradu dan seluruh pimpinan serta staf Bawaslu Kabupaten Musi Rawas mengakses laman https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Cari_nik dan mendapati nama Teradu, dan tiga orang staf Bawaslu Kabupaten Musi Rawas dicatut sebagai anggota partai politik. Hasil temuan itu kemudian dilaporkan ke Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan (Vide Bukti T-10); 11. Bahwa selain melapor ke Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan, Teradu juga melakukan mekanisme pelaporan ke KPU Kabupaten Musi Rawas dengan mengisi form tanggapan masyarakat untuk menyampaikan keberatan karena dicatut sebagai anggota Partai Republik Kabupaten Musi Rawas; (Vide Bukti T- 11); 12. Bahwa terkait laporan Teradu sebagaimana dicantumkan pada angka 7 (tujuh) Teradu juga telah diklarifikasi oleh KPU Kabupaten Musi Rawas dan menyatakan bahwa Teradu bukan merupakan anggota partai politik (Vide Bukti T-12); 13. Bahwa setelah melakukan seluruh mekanisme pelaporan sebagaimana disebutkan dalam angka 7 (tujuh) dan 8 (delapan), setelah dicek kembali di laman https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Cari_nik, nama teradu sudah tidak lagi tercantum sebagai anggota partai politik manapun (Vide Bukti T-13); 14. Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan di atas saya berkesimpulan: a. Bahwa Pengadu menyampaikan pengaduan bohong terhadap saya, terbukti bahwa pengadu tidak menghadiri dua kali panggilan sidang majelis Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP), untuk membuktikan pengaduannya apalagi menghadirkan saksi-saksi yang memperkuat dalil-dalil pengaduannya; b. Bahwa Teradu terbukti tidak terlibat partai politik manapun. dalil pengadu yang menyatakan bahwa teradu melanggar Undang-Undang dan Kode Etik Perilaku Penyelenggara Pemilu adalah mengada-ada. Buktinya nama dan NIK teradu yang sebelumnya dicatut oleh Partai Republik saat ini sudah tidak lagi tercantum sebagai anggota partai politik manapun di SIPOL; c. Bahwa sebagai penyelenggara pemilu sejak tahun 2012 sebagai anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Lubuklinggau Timur I, sebagai Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Panwascam) Muara Beliti, Kabupaten Musi Rawas, Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Musi Rawas hingga sampai saat ini terpilih dan dipercaya sebagai anggota sekaligus Ketua Bawaslu Kabupaten Musi Rawas, Teradu telah menjaga integritas dan profesionalisme dengan baik. [2.6] PETITUM TERADU Teradu memohon kepada DKPP berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut: 1. Menyatakan aduan Pengadu tidak terbukti untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Para Teradu tidak terbukti melakukan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu; 3. Merehabilitasi nama baik Para Teradu sebagai Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Aru; atau 4. Apabila DKPP berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. [2.7] BUKTI TERADU Bahwa untuk menguatkan jawabannya Teradu telah menyerahkan alat bukti sebagai berikut: Bukti T-1 : Fotokopi petikan Keputusan KPU Kota Lubuklinggau Nomor 12 /kpts/KPU-Kota.006.435523/V/2012 tentang Pengangkatan Anggota PPK pada pemilihan umum wali kota dan wakil wali kota Lubuklinggau tahun 2012, Bukti T-2 : Fotokopi Surat Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Musi Rawas Nomor 05/SK/Panwas-Mura/2015 tentang Penetapan Anggota Panwaslu Kecamatan Kabupaten Musi Rawas; Bukti T-3 : Fotokopi Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan Nomor 13/SK/Bawaslu- Prov.SS/ HK.01.01/ VIII/ 2017 tertanggal 28 Agustus 2017 Tentang Penetapan Anggota Panwas Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan dan Surat Keputusan Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan Nomor 30/ SK/Bawaslu-Prov.SS/ HK.01.01/ VIII/ 2017 tertanggal 28 Agustus 2017 Tentang Penetapan Anggota Panwaslu Kabupaten Musi Rawas; Bukti T-4 : Fotokopi Surat Keputusan Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor: 0627/K.Bawaslu/ HK.01.01/VIII/2018 tertanggal 14 Agustus 2018; Bukti T-5 : Fotokopi Surat Perintah Tugas Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Nomor 414.2/001/PPPMD/2015 tanggal 12 November 2015 tentang Pendamping Desa dan Lokasi Penempatan hasil pratugas 2015 Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Sumatera Selatan, berikut surat perjanjian kerja Pendamping Desa tahun 2016 dan 2017; Bukti T-6 : Cetakan (print out) tangkapan layar artikel laman Kementerian Desa, Pembangnuan Daerah Tertinggal berjudul “Dituding Politisasi, Kemendes Sebut Pendamping Desa Punya Kode Etik” tanggal 29 Maret 2016; Bukti T-7 : Fotokopi Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan Nomor SKTLK/C-61/VII/2016/Beliti yang dikeluarkan SPKT Polsek Muara Beliti tanggal 27 Juli 2016; Bukti T-8 : Fotokopi Berita Acara Permintaan Keterangan Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan terhadap Oktureni Sandhra Kirana (teradu) tanggal 14 Juli 2020; Bukti T-9 : Fotokopi Surat Keberatan atas pencatutan nama teradu, yang ditujukan kepada DPD Partai Republik Provinsi Sumatera Selatan tertanggal 22 Juli 2020, berikut bukti pengiriman pos tertanggal 23 Juli 2020; Bukti T-10 : Fotokopi Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Nomor 07/PM.00.01/SS.06/8/2022 tanggal 11 Agustus 2022 tentang Pencermatan Nama dan NIK Pda data Keanggotaan Partai Politik; Bukti T-11 : Fotokopi Surat keberatan terhadap data teradu di Sipol dan email jawaban admin helpdesk KPU Bukti T-12 : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Musi Rawas Nomor 38/PL.01-1-BA/1605/2022 tanggal 14 September 2022 tentang Berita Acara Hasil Klarifikasi Tanggapan Masyarakat Terhadap Keabsahan dokumen persyaratan partai politik; Bukti T-13 : Cetakan (print out) tangkapan layar hasil pengecakan NIK teradu dalam keanggotana parpol di SIPOL pada laman https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Cari_nik; [2.8] KETERANGAN PIHAK TERKAIT [2.8.1] KPU Kabupaten Musi Rawas Bahwa DKPP memanggil KPU Kabupaten Musi Rawas sebagai Pihak Terkait yang pada sidang pemeriksaan menerangkan hal-hal sebagai berikut: 1. Pihak Terkait menyatakan terdapat surat dari Pengadu yang isinya meminta Salinan data kepengurusan dan keanggotaan Partai Republik Tahun 2017; 2. Bahwa surat Pengadu tersebut, merupakan surat biasa dan bukan permohonan informasi yang diajukan kepada PPID KPU Kabupaten Musi Rawas; 3. Bahwa Sekretaris KPU Kabupaten Musi Rawas menugaskan Staf Sekretariat KPU Kabupaten Musi Rawas atas nama Ismi Khadijah menjawab surat tersebut dan memberikan salinan data sebagaimana permintaan Pengadu; 4. Bahwa Anggota KPU Musi Rawas Apandi mengatakan data kepengurusan dan keanggotaan Partai Republik tersebut merupakan data lama sebelum mereka menjadi anggota KPU Musi Rawas dan bukan merupakan data SIPOL; 5. Bahwa Anggota KPU Kabupaten Musi Rawas atas nama Apandi mengakui mengenai adanya kedatangan Teradu sekitar tahun 2020 yang meminta alamat dan nomor kontak pengurus Partai Republik Musi Rawas. Pada saat itu Apandi menyampaikan kepada Teradu bahwa kantor Partai Republik di Kabupaten Musi Rawas sudah tidak ada lagi. Berdasarkan data yang dimiliki oleh KPU Kabupaten Musi Rawas, kantor Partai Republik berada di sekitar kantor KPU Kabupaten Musi Rawas. Bahwa setelah dilakukan penelusuran, kantor Partai Republik sudah tidak ada lagi; 6. Bahwa pada bulan Desember 2022 saat tahapan verifikasi Parpol, Teradu menyampaikan keberatan (helpdesk) terkait adanya Nama Teradu di Sipol Partai Republik. Keberatan tersebut ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Musi Rawas, dan nama Teradu sudah tidak ada lagi dalam SIPOL sejak Desember 2022; [2.8.2] Staf Sekretariat KPU Kabupaten Musi Rawas Bahwa DKPP memanggil Staf Sekretariat KPU Kabupaten Musi Rawas atas nama Ismi Khadijah sebagai Pihak Terkait, yang pada sidang pemeriksaan menerangkan hal-hal sebagai berikut: 1. Bahwa Pihak Terkait merupakan Staf Sekretariat KPU Kabupaten Musi Rawas pada Divisi Hukum dan SDM; 2. Pihak Terkait mengetahui adanya permintaan data Nama-Nama Anggota Partai Republik Tahun 2017 dari Pengadu (LSM Gempita) berdasarkan surat permohonan tertanggal 18 April 2022, setelah diperintahkan oleh Kasubbag Hukum dan SDM sesuai disposisi dari Sekretaris KPU Kabupaten Musi Rawas untuk menjawab dan memenuhi permintaan data tersebut; 3. Bahwa pada tanggal 20 April 2022, Pihak Terkait menyampaikan permintaan data sebagaimana dimaksud Pengadu. Pihak Terkait menyampaikan salinan/fotokopi berkas Kartu Tanda Anggota (KTA) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Partai Republik Kabupaten Musi Rawas Tahun 2017;

[3.1] Menimbang maksud dan tujuan pengaduan Pengadu adalah terkait dengan dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu; [3.2] Menimbang sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut sebagai DKPP) terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagaimana berikut: Kewenangan DKPP [3.3] Menimbang bahwa DKPP dibentuk untuk menegakkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang didasarkan pada ketentuan Pasal 155 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang menyebutkan: DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan aduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota. Selanjutnya ketentuan Pasal 159 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengatur wewenang DKPP untuk: a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan; b. Memanggil Pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik; dan d. Memutus Pelanggaran Kode Etik. Ketentuan di atas diatur lebih lanjut dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang menyebutkan bahwa penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP. [3.4] Menimbang bahwa pengaduan Pengadu terkait dengan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan Teradu, maka DKPP berwenang memutus pengaduan a quo. Kedudukan Hukum [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 458 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 juncto Pasal 4 ayat (1) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu, pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas Pengadu kepada DKPP. Selanjutnya ketentuan di atas diatur lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagai berikut: “Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh: d. Masyarakat [3.6] Menimbang bahwa Pengadu adalah Masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu, dengan demikian Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; [3.7] Menimbang bahwa DKPP berwenang mengadili pengaduan a quo, Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) mengajukan pengaduan a quo, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan.

[4.1] Menimbang Pengadu pada pokoknya mendalilkan bahwa Teradu diduga melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu dengan tindakan Teradu tercatat sebagai anggota Partai Republik Kabupaten Musi Rawas Tahun 2017 sehingga melanggar ketentuan Pasal 117 ayat (1) huruf d dan huruf i Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. [4.2] Menimbang jawaban dan keterangan Teradu pada pokoknya menolak seluruh dalil aduan Pengadu. Teradu menyatakan telah menjadi Penyelenggara Pemilu sejak tahun 2012, hingga sidang pemeriksaan DKPP. Pada tahun 2012 Teradu sebagai anggota PPK Kecamatan Lubuk Linggau Barat untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Lubuk Linggau Tahun 2012. Tahun 2015 Teradu sebagai anggota Panwaslu Kecamatan Muara Beliti pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Tahun 2015. Pada tahun 2017 Teradu sebagai anggota Panwaslu Kabupaten Musi Rawas, dan pada tahun 2018 Teradu Terpilih menjadi anggota Bawaslu Kabupaten Musi Rawas masa jabatan 2018 s.d. 2023. Bahwa selama mengikuti seleksi menjadi Penyelenggara Pemilu, baik sebagai anggota PPK, anggota Panwascam, dan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota berdasarkan Undang Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, maupun sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota berdasarkan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Teradu mengikuti seluruh proses seleksi dan penelitian persyaratan sebagaimana Ketentuan a quo. Bahwa pada sekitar tahun 2016, saat masih bertugas Pendamping Desa, Teradu sempat kehilangan dompet yang antara lain berisi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Izin Mengemudi (SIM) Kartu ATM dan surat-surat berharga lainnya. Teradu menduga KTP tersebut disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk kepentingan keanggotaan Partai Politik. Berkenaan dicatutnya nama Teradu oleh Partai Republik baru diketahui oleh Teradu pada tanggal 14 Juli 2020, ketika Teradu diklarifikasi oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan. Pada saat klarifikasi, Teradu secara tegas membantah pernah menjadi anggota Partai Republik. Menindaklanjuti pencatutan nama tersebut, Teradu telah menyiapkan Surat Keberatan kepada pengurus Partai Republik Kabupaten Musi Rawas. Namun hal tersebut tidak terlaksana karena Partai Republik tidak memiliki Kantor tetap lagi di Kabupaten Musi Rawas. Kemudian Teradu menyampaikan Surat Keberatan tersebut kepada DPD Partai Republik Provinsi Sumatera Selatan tertanggal 22 Juli 2020. Mengingat nama Teradu masih terdaftar dalam Sipol sebagai anggota Partai Republik, kemudian Teradu melakukan mekanisme pelaporan ke KPU Kabupaten Musi Rawas. Selanjutnya, pada tanggal 14 September 2022, Teradu telah diklarifikasi oleh KPU Kabupaten Musi Rawas. Bahwa pada awal bulan Maret 2023, Teradu mengecek kembali secara online pada laman https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Cari_nik, dan hasilnya nama Teradu sudah tidak lagi tercantum sebagai anggota Parpol manapun. [4.3] Menimbang jawaban dan keterangan para pihak, bukti, dokumen, dan fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan, DKPP berpendapat: [4.3.1] Menimbang bahwa Pengadu tidak hadir dalam sidang pemeriksaan pertama Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia (DKPP RI) yang dilaksanakan pada tanggal 17 Maret 2023 berdasarkan surat Panggilan sidang Nomor 314/PS.DKPP/SET04/III/2023 pada tangga 10 Maret 2023. Selanjutnya, DKPP RI Pada tanggal 6 April 2023 melaksanakan sidang pemeriksaan kedua dengan memanggil Pengadu melalui surat Panggilan sidang Nomor 451/PS.DKPP/SET-04/III/2023, namun Pengadu kembali tidak hadir dalam sidang. Terkonfirmasi bahwa Pengadu tidak hadir dengan alasan bahwa kedua orang tuanya meninggal pada saat sidang dilaksanakan. Meskipun demikian, DKPP tetap melakukan persidangan untuk dilakukan pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu. [4.3.2] Menimbang jawaban dan keterangan para pihak, bukti, dokumen dan fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan, DKPP berpendapat terhadap dalil aduan Pengadu yang pada pokoknya mendalikan Teradu tercatat sebagai anggota Partai Republik Kabupaten Musi Rawas Tahun 2017. Terungkap fakta dalam sidang, pada tanggal 18 April 2023 Pengadu mendapat informasi Teradu menjadi salah satu anggota Partai yang kemudian meminta data keanggotaan Partai ke KPU Kabupaten Musi Rawas. Data tersebut diserahkan oleh pihak Terkait staf KPU Kabupaten Musi Rawas atas nama Ismi Khodijah. Pihak Terkait Ismi Khodijah selanjutnya menyerahkan data keanggota Partai Republik Tahun 2017 sesuai dengan keterangannya. Setelah mendapat data keanggotan Partai Republik tahun 2017, diketahui Teradu tercatat dalam anggota Partai Republik Kabupaten Musi Rawas tahun 2017. Informasi terkait nama Teradu tercatat dalam keanggotaan Partai Republik juga sebelumnya diketahui Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan sejak tahun 2020 yang juga telah dilakukan klarifikasi oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 14 Juli 2020. Pada pokoknya, dalam klarifikasi Teradu tidak pernah mendaftar sebagai anggota Partai Politik khususnya Partai Republik. Teradu yang sejak tahun 2012 telah menjadi Penyelenggara Pemilu sampai dengan sidang pemeriksaan dilaksanakan, mengetahui betul syarat menjadi penyelenggara Pemilu salah satunya tidak menjadi anggota Partai Politik. Menindaklanjuti klarifikasi, Teradu yang merasa namanya dicatut, tanggal 22 Juli 2020 membuat surat keberatan kepada Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Republik Provinsi Sumatera Selatan namun tidak mendapat tanggapan. Mengetahui namanya masih tercatat dalam keanggotan Partai Republik pada tahun 2020 dan tahun 2022, Teradu telah berupaya untuk menghapus namanya dalam kepengurusan Partai Republik, namun SIPOL belum dapat diakses pada tahun tersebut. Pada tahun 2022, berdasarkan instruksi dari Ketua Bawaslu RI Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pencermatan Nama dan NIK pada Data Keanggotaan Partai Politik di Lingkungan Bawaslu, Teradu bersama Ketua dan Anggota lainnya serta jajaran Sekretariat Bawaslu Kabupaten Musi Rawas mengakses laman https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Cari_nik. Hasilnya ditemukan nama Teradu, dan 3 (tiga) orang staf dicatut sebagai anggota partai politik. Temuan itu kemudian dilaporkan ke Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan. Bahwa selain melapor ke Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan, Teradu juga telah melakukan mekanisme pelaporan ke KPU Kabupaten Musi Rawas dengan mengisi formulir tanggapan masyarakat untuk menyampaikan keberatan karena namanya dicatut sebagai anggota Partai Republik Kabupaten Musi Rawas. Menindaklanjuti tanggapan Teradu beserta 3 (tiga) orang staf Bawaslu Kabupaten Musi Rawas, KPU Kabupaten Musi Rawas melakukan klarifikasi kepada Teradu beserta 3 (tiga) orang yang namanya tercatut dalam SIPOL. Setelah melakukan seluruh mekanisme pelaporan, dan memeriksa kembali di laman https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Cari_nik, nama Teradu dan 3 (tiga) orang staf Bawaslu Kabupaten Musi Rawas sudah tidak lagi tercatat sebagai anggota partai politik manapun. Berdasarkan fakta di atas, DKPP menilai bahwa dalil aduan Pengadu tidak beralasan menurut hukum dan etika. Teradu telah berupaya dengan bersungguh-sungguh menjaga nama baiknya sebagai Penyelenggara Pemilu yang mandiri dan tidak berpihak pada partai politik manapun khususnya Partai Republik. Selain itu, Teradu juga telah berupaya menghapus namanya dalam keanggotaan Partai Republik melalui mekanisme keberatan dalam masa tanggapan masyarakat terkait keanggotan Partai Politik untuk Pemilu Serentak Tahun 2024 yang dibuktikan dalam SIPOL nama Teradu tidak tercatat dalam Partai manapun. Dengan demikian, dalil aduan Pengadu tidak terbukti dan jawaban Teradu meyakinkan DKPP. Teradu tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu. [4.4] Menimbang dalil Pengadu selebihnya, DKPP tidak relevan untuk mempertimbangkan.

Berdasarkan penilaian atas fakta persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan Pengadu, jawaban dan keterangan Teradu, Pihak Terkait dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan Pengadu, DKPP menyimpulkan bahwa: [5.1] DKPP berwenang mengadili pengaduan Pengadu; [5.2] Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; [5.3] Teradu tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu. Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas,

1. Menolak pengaduan Pengadu untuk seluruhnya; 2. Merehabilitasi nama baik Teradu Oktureni Sandhra Kirana selaku Ketua merangkap Anggota Bawaslu Kabupaten Musi Rawas terhitung sejak Putusan ini dibacakan; 3. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak Putusan ini dibacakan; dan 4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini. Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh tujuh Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, yakni Heddy Lugito selaku Ketua merangkap Anggota, J. Kristiadi, Ratna Dewi Pettalolo, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, Muhammad Tio Aliansyah, Lolly Suhenty, dan Yulianto Sudrajat masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis, tanggal Empat bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal Tiga Puluh Satu bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga oleh Heddy Lugito selaku Ketua merangkap Anggota, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, dan Muhammad Tio Aliansyah masing-masing sebagai Anggota. KETUA Ttd Heddy Lugito ANGGOTA Ttd Ttd I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi Muhammad Tio Aliansyah Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya. Sekretaris Persidangan Pengganti Andre Saputra