Arsip Putusan DKPP RI

PUTUSAN Nomor 55/DKPP-PKE-VI/2017 DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA Memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir perkara Pengaduan Nomor 72/VI-P/L/DKPP/2017 tanggal 1 Maret 2017, yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 55/DKPP-PKE-VI/2017, menjatuhkan Putusan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu yang diajukan oleh:

[1.1.] PENGADU Nama : Akhmad Deni Perdana Pekerjaan/Lembaga : Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan Alamat : Jl. Soewandi Sumarta RT 10 No. 87 Kebun Sari Amuntai, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan Selanjutnya disebut sebagai------------------------------------------------------- Pengadu;

TERHADAP [1.2] TERADU 1. Nama : Syardani Pekerjaan/Lembaga : Ketua Panwaslih Kabupaten Hulu Sungai Utara Alamat : Jalan KH Ahmad Dahlan Nomor 09 RT IV Kelurahan Murung Sari, Kecamatan Amuntai, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan Selanjutnya disebut sebagai---------------------------------------------------------Teradu I; 2. Nama : Khairil Pekerjaan/Lembaga : Anggota Panwaslih Kabupaten Hulu Sungai Utara Alamat : Jalan KH Ahmad Dahlan Nomor 09 RT IV Kelurahan Murung Sari, Kecamatan Amuntai, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan Selanjutnya disebut sebagai---------------------------------------------------------Teradu II; 3. Nama : Rina Mei Saputri Pekerjaan/Lembaga : Anggota Panwaslih Kabupaten Hulu Sungai Utara Alamat : Jalan KH Ahmad Dahlan Nomor 09 RT IV Kelurahan Murung Sari, Kecamatan Amuntai, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan Selanjutnya disebut sebagai--------------------------------------------------------Teradu III; 4. Nama : Akhmad Syarwani Pekerjaan/Lembaga : Ketua KPU Kabupaten Hulu Sungai Utara Alamat : Jalan Khuripan Nomor 22, Amuntai, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan Selanjutnya disebut sebagai--------------------------------------------------------Teradu IV; 5. Nama : Riza Anshari Pekerjaan/Lembaga : Anggota KPU Kabupaten Hulu Sungai Utara Alamat : Jalan Khuripan Nomor 22, Amuntai, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan Selanjutnya disebut sebagai--------------------------------------------------------Teradu V; 6. Nama : Husnul Fajri Pekerjaan/Lembaga : Anggota KPU Kabupaten Hulu Sungai Utara Alamat : Jalan Khuripan Nomor 22, Amuntai, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan Selanjutnya disebut sebagai--------------------------------------------------------Teradu VI; 7. Nama : Hamli Pekerjaan/Lembaga : Anggota KPU Kabupaten Hulu Sungai Utara Alamat : Jalan Khuripan Nomor 22, Amuntai, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan Selanjutnya disebut sebagai-------------------------------------------------------Teradu VII; 8. Nama : Vivi Suprihati Pekerjaan/Lembaga : Anggota KPU Kabupaten Hulu Sungai Utara Alamat : Jalan Khuripan Nomor 22, Amuntai, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan Selanjutnya disebut sebagai------------------------------------------------------Teradu VIII; [1.3] Telah membaca pengaduan Pengadu; Mendengar keterangan Pengadu; Mendengar jawaban Para Teradu; Mendengar keterangan Para Saksi; dan Memeriksa dan mempelajari dengan seksama semua bukti yang diajukan Pengadu dan Para Teradu;

ALASAN-ALASAN DAN POKOK PENGADUAN PENGADU [2.1] Pengadu pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut: 1. Pada Senin, 2 Januari 2017 sore hari seorang simpatisan Paslon Nomor Urut 2 H. Ihsan mendapat SMS dari Kepala Desa Danau Cermin Jubair bahwa pada Selasa, 3 Januari 2017 jam 10.30 WITA bertempat di rumah Kepala Desa Muara Tapus akan diadakan pertemuan antara Calon Bupati Hulu Sungai Utara Nomor Urut 1 H. Abdul Wahid (Petahana) dengan Camat Amuntai Tengah, Lurah dan Kepala Desa se-Kecamatan Amuntai Tengah; 2. Berdasarkan SMS tersebut Pengadu beserta H. Ihsan memerintahkan Munawir memantau Tempat Kejadian Perkara (TKP) pada hari dimaksud. Berdasarkan hasil pantauan Munawir, terlihat Camat Amuntai Tengah, Lurah dan Kepala Desa se- Kecamatan Amuntai Tengah telah berkumpul di Rumah Kepala Desa Muara Tapus. Semua kejadian di TKP direkam melalui video dan foto visual oleh Munawir; 3. Pada Selasa, 3 Januari 2017 sekitar pukul 12.30 WITA Calon Bupati Hulu Sungai Utara Nomor Urut 1 (Petahana) datang ke TKP. Ia disambut Camat Amuntai Tengah (Rahman Heriadi) yang kemudian bersama-sama masuk ke Rumah Kepala Desa Muara Tapus; 4. Saat pertemuan di Rumah Kepala Desa Muara Tapus, Calon Bupati Hulu Sungai Utara Nomor Urut 1 (Petahana) memberikan sambutan dan meminta kepada yang hadir (Camat, Lurah dan Kepala Desa se-Kecamatan Amuntai Tengah) untuk baik secara langsung atau menunjuk orang lain yang bisa dipercaya untuk melakukan perhitungan data bagi masyarakat yang bisa memberikan dukungan kepada Paslon Nomor Urut 1 sehingga pada saat Pilkada bisa memberikan kemenangan. Suara sambutan saat pertemuan di rekam oleh saksi Jubair; 5. Berdasarkan hal tersebut menjadi jelas dan terang benderang bahwa telah terjadi pertemuan antara Calon Bupati Nomor Urut 1 dengan Camat dan para Lurah (yang merupakan Aparatur Sipil Negara) serta Kepala Desa se-Kecamatan Amuntai Tengah. Calon Bupati Nomor Urut 1 nyata-nyata menginstruksikan dan mengintervensi mereka yang hadir dalam pertemuan untuk mensukseskan dirinya dalam Pilkada; 6. Anggota Panwascam Amuntai Tengah Aspia Zidinnor, Panwaslih Kabupaten Hulu Sungai Utara Khairil, bersama petugas intel Polres Hulu Sungai Utara melakukan penggrebekan di Rumah Kepala Desa tersebut. Saat itu hadir juga Ketua Panwaslih Kabupaten Hulu Sungai Utara Syardani, Ketua KPU Kabupaten Hulu Sungai Utara Akhmad Syarwani, Anggota KPU Kabupaten Hulu Sungai Utara Husnul Fajri, Sekretaris KPU Kabupaten Hulu Sungai Utara H. Taufan Rizani, dan Staf Sekretariat KPU Kabupaten Hulu Sungai Utara Hendra; 7. Kejadian tersebut sudah dilaporkan oleh Pengadu selaku wakil Partai Pengusung ke Panwaslih Kabupaten Hulu Sungai Utara pada 5 Januari 2017. Video, foto visual dan audio sambutan Calon Bupati Hulu Sungai Utara Nomor Urut 1 saat pertemuan dilampirkan bersama dengan CD dan Flash Disk; 8. Alih-alih memberikan sanksi yang tegas, Panwaslih Kabupaten Hulu Sungai Utara telah menghentikan Temuan dan memperingatkan akan memberikan teguran kepada Paslon Nomor Urut 1 untuk tidak mengulangi perbuatan yang sama (Berdasarkan Surat Nomor 08/Bawaslu Prov. KS/XII/PM-01.02) tanggal 09 Januari 2017 Perihal Peringatan/Teguran yang disampaikan kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 (Petahana); 9. Semestinya Paslon Nomor Urut 1 dikenakan sanksi sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 71 ayat (5). Hal ini diperparah dengan sikap KPU Kabupaten Hulu Sungai Utara yang tidak melakukan klarifikasi kepada Panwaslih Kabupaten Hulu Sungai Utara atas rekomendasi yang dibuat oleh Panwaslih Kabupaten Hulu Sungai Utara, sehingga KPU Kabupaten Hulu Sungai Utara tidak bisa berbuat/melaksanakan isi dari rekomendasi tersebut yakni adanya dugaan pelanggaran administasi dan kode etik penyelenggara pemilu yang direkomendasikan oleh Panwaslih Kabupaten Hulu Sungai Utara, karena Camat Amuntai Tengah yang juga Aparatur Sipil Negara merangkap sebagai Sekretaris PPK serta Lurah dan Kepala Desa merangkap sebagai sekretaris PPS untuk diberikan sanksi tidak ditindaklanjuti. Seharusnya para penyelenggara Pemilu tersebut diganti karena terindikasi tidak netral sesuai ketentuan Pasal 135A ayat (4) dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016; KESIMPULAN [2.2] Dari uraian sebagaimana dikemukakan di atas, Pengadu menyampaikan kesimpulan sebagai berikut: 1. Telah terjadi pelanggaran etik, yaitu pertemuan Calon Bupati Nomor Urut 1 dengan Camat (Sekretaris PPK), Lurah dan Kepala Desa (Sekretaris PPS) se-Kecamatan Amuntai Tengah pada 3 Januari 2017 di Rumah Kepala Desa Muara Tapus, namun tidak ada sanksi berdasar Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 135A ayat (4) oleh Panwaslih dan KPU Kabupaten Hulu Sungai Utara; 2. Teradu I, II, dan III dalam memproses laporan tersebut tidak berdasarkan fakta hukum serta tidak mengklarifikasi isi rekaman sambutan Calon Bupati Hulu Sungai Utara Nomor Urut 1 (Petahana) kepada Camat Amuntai Tengah, Lurah dan Kepala Desa se- Kecamatan Amuntai Tengah yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 71 ayat (3) dan Pasal 73 ayat (1) UU Nomor 10 tahun 2016; 3. Teradu IV, V, VI, VII, dan VIII tidak menindaklanjuti Rekomendasi Panwaslih Kabupaten Hulu Sungai Utara; 4. Teradu I, II, dan III tidak memberikan teguran atau sanksi kepada Teradu IV, V, VI, VII, dan VIII; 5. Teradu I Syardani, Teradu II Khairil, dan Teradu III Rina Mei Saputri bersama-sama telah melanggar ketentuan Pasal 5, Pasal 9 huruf b dan huruf c Peraturan Bersama KPU, Bawaslu dan DKPP Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum; 6. Teradu IV Akhmad Syarwani, Teradu V Riza Anshari, Teradu VI Husnul Fajri, Teradu VII Hamli, dan Teradu VIII Vivi Suprihati bersama-sama telah melanggar ketentuan Pasal 5, Pasal 9 huruf b dan huruf c Peraturan Bersama KPU, Bawaslu dan DKPP Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum. PERMOHONAN [2.3] Berdasarkan uraian di atas, Pengadu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut: 1. Menyatakan menerima permohonan Pengadu untuk seluruhnya; 2. Menyakan Para Teradu terbukti melakukan pelanggaran kode etik; 3. Memberikan sanksi pemberhentian tetap terhadap Para Teradu dari keanggotaan apabila terbukti melakukan pelanggaran kode etik; dan 4. Meminta kepada Bawaslu RI untuk mengoreksi Putusan Temuan; dan Apabila DKPP berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya [2.4] Pengadu memperkuat dalil-dalilnya dengan mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda dengan bukti P-1 sampai dengan P-7 dan mengajukan saksi sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Salinan Formulir Model A-1; 2. Bukti P-2 : Salinan Formulir Model A-5; 3. Bukti P-3 : Foto pertemuan Calon Bupati Nomor Urut 1 dengan Camat Amuntai Tengah; 4. Bukti P-4 : Salinan Formulir Model A.12; 5. Bukti P-5 : Salinan Surat Teguran/Peringatan Panwaslih kepada Paslon Nomor Urut 1 dengan Nomor 08/Bawaslu Prov.KS/XII/PM-01.02 tanggal 9 Januari 2017; 6. Bukti P-6 : Salinan Keputusan KPU Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 10/Kpts/KPU-Kab-022.435993/Tahun 2017 tanggal 22 Februari 2017; 7. Bukti P-7 : Flashdisk berisi rekaman video dan audio pertemuan Calon Petahan dengan Camat Amuntai Tengah beserta jajarannya. Saksi-Saksi DKPP dalam sidang pemeriksaan tanggal 8 April 2017 telah mendengar keterangan Saksi Rosehan Anwar, Saksi Haji Ihsan, Saksi Jubair, dan Saksi Munawir yang diajukan oleh Pengadu. Para Saksi memberikan keterangan sebagai berikut: 1. Rosihan Anwar Saksi Rosihan Anwar menerangkan bahwa ia berada di tempat kejadian tanggal 3 Januari 2017. Sekira pukul 10.30 WITA Saksi sudah berada di lokasi dan melihat ada kegiatan di rumah Kades Muara Tapus. Sekira pukul 11.30 WIB, Saksi menghubungi Ketua Panwaslih Kabupaten Hulu Sungai Utara melaporkan adanya pertemuan tersebut. Sekitar 30 menit kemudian datang Anggota Panwaslih Kabupaten Hulu Sungai Utara Khairil. Saksi mengetahui rencana pertemuan tersebut melalui SMS dari Saksi Haji Ihsan. Karena ingin tahu, Saksi lalu mendatangi lokasi. Saksi menerangkan foto „penggerebekan‟ yang disampaikan kepada Pengadu diperoleh dari Panwascam Amuntai Tengah. Sebelumnya, Saksi sempat melihat Panwascam melakukan dokumentasi atas pertemuan dimaksud. 2. Haji Ihsan Saksi Haji Ihsan menerangkan ia mengetahui rencana adanya pertemuan 3 Januari 2017 dari Kepala Desa Danau Cermin tanggal 2 Januari 2017. Saksi meneruskan SMS dimaksud kepada Rosehan Anwar, sambil meminta Saksi Rosehan Anwar untuk hadir memantau lokasi pertemuan. 3. Jubair Saksi adalah Kepala Desa Danau Cermin. Saksi menerangkan bahwa ia mendapat SMS mengenai rencana pertemuan dari Bendahara Perkades Amuntai Tengah Ipul. Ipul juga merupakan Kepala Desa Hulu Pasar. Saksi lalu meneruskan informasi tersebut kepada Saksi Haji Ihsan. Saksi Jubair menerangkan bahwa pertemuan tersebut bukanlah pertemuan rutin. Saksi menerangkan Petahana saat itu dalam sambutannya mengatakan bahwa jika Kades tidak bisa langsung membantu, agar menunjuk orang lain untuk membantu Petahana melakukan penghitungan data (pendukung). Saksi merekam sambutan, dan menyerahkan kepada Haji Ihsan. 4. Munawir Saksi menerangkan ia ada di lokasi pertemuan tanggal 3 Januari 2017. Saksi mendapat informasi dari Haji Ihsan. Sekitar pukul 9 WITA Saksi tiba di lokasi, persisnya di depan rumah Kades Muara Tapus. Terlihat beberapa Kades/Lurah di tempat tersebut. Saksi tidak tahu apa yang mereka kerjakan. Saksi berada sekitar 100 m di depan rumah Kades Muara Tapus. Saksi mengamati dari dalam mobil. Sekitar 1 jam kemudian datanglah mobil hitam, lalu calon Petahana terlihat keluar dari mobil tersebut. Tak lama kemudian datang sejumlah aparat kepolisian. Saksi merekam beberapa penggalan peristiwa, dan mendokumentasikannya dalam bentuk foto. Saksi meneruskan hasil rekaman tersebut kepada sejumlah pendukung dan simpatisan, salah satunya adalah Haji Ihsan. PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN PARA TERADU [2.5] Para Teradu pada pokoknya menyampaikan jawaban dan penjelasan sebagai berikut: 1. Para Teradu Ketua dan Anggota Panwaslih Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam jawaban tertulis yang disampaikan dalam persidangan menyatakan: 1) Para Teradu membantah pengaduan Pengadu yang menyebutkan Para Teradu bertindak tidak netral karena tidak memberikan sanksi sesuai ketentuan Pasal 135A ayat (4) UU Nomor 10 Tahun 2016 atas Pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh Paslon Petahana berupa pengerahan Camat dan Lurah di Kecamatan Amuntai Tengah untuk mendukung Paslon Petahana. Panwaslih Kabupaten Hulu Sungai Utara telah melaksanakan Proses Penanganan Pelanggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan baik dugaan Temuan atau Laporan yang berkenaan dengan Pertemuan Camat, Kepala Desa dan Lurah se-Kecamatan Amuntai Tengah yang di hadiri oleh H. Abdul Wahid sebagai Calon Bupati Nomor Urut 1. Proses tersebut sebagai berikut: (1) Pada Selasa, 3 Januari 2017, Panwaslih Kabupaten Hulu Sungai Utara Khairil mendapat informasi dari Panwas Kecamatan Amuntai Tengah bahwa ada pertemuan antara Camat, Lurah dan Kepala Desa se-Kecamatan Amuntai Tengah dengan Calon Bupati Nomor Urut 1 di rumah Kepala Desa Muara Tapus dan langsung menuju ke tempat kejadian. Setibanya di tempat kejadian, Panwaslih Kabupaten Hulu Sungai Utara bersama Panwas Kecamatan Amuntai Tengah langsung masuk kedalam rumah Kepala Desa Muara Tapus, namun pada saat itu hanya didapati acara makan–makan yang dihadiri oleh Kepala Desa, Lurah dan Camat se-Kecamatan Amuntai Tengah serta H. Abdul Wahid. Kejadian tersebut dituangkan dalam Formulir Model A2 dengan Nomor 03/TM/PILBUP/I/2017 tanggal 03 Januari 2017; (2) Pada Selasa, 3 Januari 2017 pukul 16.00 WITA diadakan Rapat Pertama Sentra Gakkumdu yang membahas Temuan dugaan pelanggaran Pertemuan Kepala Desa, Lurah dan Camat se-Kecamatan Amuntai Tengah dengan H. Abdul Wahid (Calon Bupati Nomor Urut 1). Dalam rapat tersebut dibahas tentang pasal–pasal yang disangkakan dan apakah Temuan tersebut dilanjutkan atau dihentikan. Berdasarkan hasil keputusan bersama antara Panwaslih Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kepolisian dan Kejaksaan, Temuan tersebut dilanjutkan ke proses selanjutnya yaitu klarifikasi; (3) Pada Kamis, 5 Januari 2017 pukul 09.00 WITA sampai dengan pukul 18.00 WITA Panwaslih Kabupaten Hulu Sungai Utara melakukan klarifikasi terhadap 14 orang Kepala Desa. Dalam melakukan klarifikasi, Panwaslih Kabupaten Hulu Sungai Utara didampingi oleh Anggota Sentra Gakkumdu Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Bawaslu Propinsi Kalimantan Selatan; (4) Pada Kamis, 5 Januari 2017 pukul 10.30 WITA Panwaslih Kabupaten Hulu Sungai Utara menerima laporan dari Akhmad Deni Perdana tentang pertemuan antara Camat Amuntai Tengah atas nama Rahman bersama Kepala Desa dan Lurah se-Kecamatan Amuntai Tengah dengan Calon Bupati Nomor Urut 1 H. Abdul Wahid; (5) Pada Jum‟at, 6 Januari 2017 Pukul 08.00 WITA Panwaslih Kabupaten Hulu Sungai Utara mengadakan Rapat Pertama Sentra Gakkumdu untuk Laporan dugaan pelanggaran pertemuan antara Camat Amuntai Tengah Rahman bersama Kepala Desa dan Lurah se-Kecamatan Amuntai Tengah dengan Calon Bupati Nomor Urut 1 H. Abdul Wahid. Dalam rapat tersebut diputuskan melanjutkan proses yang ada karena substansi yang ada dalam Laporan tersebut sama dengan substansi Temuan; (6) Pada Jum‟at, 6 Januari 2017 Pukul 09.00 WITA sampai dengan pukul 23.00 WITA Panwaslih Kabupaten Hulu Sungai Utara melakukan klarifikasi terhadap 10 orang Kepala Desa, 5 orang Lurah dan pelapor serta 1 orang saksi dari pelapor; (7) Pada Sabtu, 7 Januari 2017 pukul 09.30.00 WITA Panwaslih Kabupaten Hulu Sungai Utara melakukan klarifikasi terhadap Terlapor H. Abdul Wahid; (8) Pada Minggu, 8 Januari 2017 pukul 09.00 WITA diadakan Rapat Sentra Gakkumdu untuk membahas Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pertemuan Camat, Lurah dan Kepala Desa se-Kecamatan Amuntai Tengah yang dihadiri oleh H. Abdul Wahid sebagai calon Bupati Nomor Urut 1. Dalam rapat tersebut diperoleh tanggapan/pendapat sebagai berikut:  Dari Kepolisian: 1. Menganalisa barang bukti 2. Langsung membahas pasal–pasal yang disangkakan yaitu Pasal 187 ayat (1) jo Pasal 63 ayat (3), Pasal 188 jo Pasal 71 ayat (1) dan Pasal 189 jo pasal 70 ayat (1).  Pasal 187 ayat (1) jo pasal 63 ayat (3), berdasarkan bukti yang ada dari rekaman audio visual harus ada transkip bahasa, ahli bahasa dan ahli IT. Unsur kampanye belum tergambar dengan jelas karena berdasarkan bukti rekaman dan undangan serta keterangan satu orang saksi tidak bisa menggambarkan bahwa kegiatan tersebut merupakan kegiatan Kampanye. Selain itu, unsur kesengajaan tidak terpenuhi karena yang berperan aktif dalam pertemuan tersebut adalah Perkades bukan dari Pasangan Calon;  Pasal 188 jo pasal 71 ayat (1), unsur keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon tidak terpenuhi karena tindakan yang menguntungkan atau merugikan adalah tindakan yang sudah terjadi (riil) dan hal itu tidak tergambar dalam pertemuan tersebut.  Pasal 189 jo pasal 70 ayat (1), unsur dengan sengaja melibatkan: tidak terpenuhi karena tidak ada peran aktif dari Pasangan Calon, Pasangan Calon hanya diundang bukan mengundang atau mengajak berdasarkan bukti dari keterangan /klarifikasi.  Dari Kejaksaan: 1. Pembuktian Unsur Pasal 187, 188 dan 189 perlu diperdalam. 2. Berkaitan dengan pengertian Kampanye sebagaimana Pasal 1 ayat (21) UU Nomor 10 Tahun 2016 belum tergambar perbuatan pelanggaran yang disangkakan. 3. Perlunya alat bukti lain yang dapat mendukung suatu perbuatan pelanggaran yang disangkakan. Dalam rapat tersebut diputuskan bahwa untuk dugaan pelanggaran pertemuan Camat, Lurah dan Kepala Desa se-Kecamatan Amuntai Tengah yang dihadiri oleh H. Abdul Wahid dihentikan karena tidak memenuhi unsur Pasal pasal 187 ayat (1) jo Pasal 63 ayat (3), Pasal 188 jo Pasal 71 ayat (1) dan Pasal 189 jo Pasal 70 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2016 yang disangkakan pada Tindak Pidana Pemilihan dan kurangnya alat bukti yang sah berdasarkan Pasal 184 KUHAP. Untuk dugaan pelanggaran Administrasi akan diteruskan ke KPU Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Pihak atau Instansi terkait. (9) Pada Minggu, 8 Januari 2017 pukul 12.00 WITA setelah selesai Rapat Sentra Gakkumdu, Panwaslih Kabupaten Hulu Sungai Utara langsung melakukan kajian terhadap hasil klarifikasi dan hasil rapat sentra Gakkumdu. Dari hasil klarifikasi yang dihadiri oleh 24 orang Kepala Desa, 5 orang Lurah, dan 1 orang Camat yang hadir pada saat pertemuan tersebut hanya satu orang Kepala Desa yang menyatakan bahwa arahan yang diberikan oleh H. Abdul Wahid ada berupa ajakan kepada Kepala Desa untuk membantu, dan kalau tidak bisa membantu maka bisa mencarikan orang lain yang dipercaya untuk membantu yang bersangkutan pada saat pemilihan. Satu orang Kepala Desa yaitu Desa Sungai Karias dan satu Lurah yaitu Lurah Kebun Sari pulang lebih dulu karena ada acara keluarga. Dari 23 orang Kepala Desa, 4 orang Lurah dan 1 orang Camat, sebagian menyatakan bahwa sambutan H. Abdul Wahid berisi agar menjaga keamanan desanya masing–masing dan menyerahkan pilihan kepada masing–masing orang, sementara sebagian yang lain mengatakan bahwa mereka tidak mendengar karena terlambat datang. Mereka yang hadir mengaku ada yang tidak fokus, ada yang lupa dan ada yang sakit perut sehingga tidak mendengar apa yang disampaikan oleh calon. Hasil klarifikasi yang dilakukan kepada diketahui bahwa Pelapor Akhmad Deni Perdana mengatakan ia mengetahui pertemuan tersebut dari SMS H. Ihsan. Pelapor hadir di tempat pertemuan tersebut pukul 13.30 WITA dan belum ada Lurah dan Kepala Desa yang terlihat. Pelapor juga mengatakan bahwa Calon Bupati Nomor Urut 1 datang kurang lebih pukul 12.30 WITA dan disambut oleh para Kepala Desa. Sekira satu setengah jam kemudian ada beberapa Kepala Desa keluar dari ruangan. Terdapat kejanggalan waktu antara tibanya Pelapor di tempat pertemuan dengan waktu kedatangan Calon Bupati Nomor Urut 1. (10) Pelapor menyerahkan rekaman suara yang diperoleh dari Kepala Desa Danau Cermin. Pelapor juga mengatakan bahwa isi rekaman audio tersebut untuk membantu melanjutkan pembangunan. Selain itu juga ada permintaan bahwa apabila kepala desa tidak bisa turun langsung membantu, agar mencarikan orang untuk membantu. Pelapor mengatakan bahwa di rekaman tersebut tidak ada menyampaikan visi dan misi Calon Nomor Urut 1. Namun pada saat klarifikasi Pelapor tidak bisa menunjukkan alat/HP yang pertama kali merekam suara tersebut. Selain rekaman audio, pelapor menyerahkan rekaman video. Setelah dianalisa oleh Panwaslih Kabupaten Hulu Sungai Utara, rekaman video tersebut sudah terpotong–potong; (11) Berdasarkan hasil klarifikasi dan hasil rapat sentra Gakkumdu kedua serta alat bukti yang didapatkan, Panwaslih Kabupaten Hulu Sungai Utara memutuskan bahwa dugaan pelanggaran pertemuan Camat, Lurah dan Kepala Desa se-Kecamatan Amuntai Tengah yang dihadiri oleh H. Abdul Wahid dihentikan karena tidak memenuhi unsur Pasal 187 ayat (1) jo Pasal 63 ayat (3), Pasal 188 jo Pasal 71 ayat (1) dan Pasal 189 jo Pasal 70 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2016 yang disangkakan pada Tindak Pidana Pemilihan dan kurangnya alat bukti yang sah berdasarkan Pasal 184 KUHAP. Untuk dugaan pelanggaran Administrasi akan diteruskan ke KPU Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara; (12) Surat Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilu ke KPU Kabupaten Hulu Sungai Utara tertanggal 8 Januari 2017; (13) Surat Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilu ke Plt. Bupati Hulu Sungai Utara tertanggal 8 Januari 2017; 2) Para Teradu membantah pokok pengaduan Pengadu yang menyebutkan sanksi teguran yang diberikan Teradu I, II dan III kepada Paslon Petahana tidak cukup karena seharusnya sanksi yang diberikan adalah sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 71 ayat (5) UU Nomor 10 Tahun 2016. Berdasarkan fakta dan alat bukti yang ada, Panwaslih Kabupaten Hulu Sungai Utara tidak menemukan unsur pelanggaran yang dilakukan oleh Calon Bupati Nomor Urut 1 sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 71 ayat (5) yang merujuk pada ayat (2) dan (3). Dalam hal Pertemuan Kepala Desa, Lurah dan Camat se-Kecamatan Amuntai Tengah itu berdasarkan keterangan dari saksi adalah atas inisiatif Perkades, bukan dari Calon Bupati Nomor Urut 1;  Pihak–pihak yang dimintai klarifikasi atau keterangan : - Pelapor yaitu H. Akhmad Deni Perdana - Terlapor yaitu H. Abdul Wahid - Saksi dari Pelapor yaitu Rosihan Anwar. - Saksi yaitu: 1. 24 orang Kepala Desa yaitu Desa Danau Cermin, Desa Datu Kuning, Desa Harus, Desa Harusan, Desa Hulu Pasar, Desa Kandang Halang, Desa Kembang Kuning, Desa Kota Raden Hilir, Desa Kota Raden Hulu, Desa Mawar Sari, Desa Muara Tapus, Desa Palampitan Hilir, Desa Palampitan Hulu, Desa Pasar Senin, Desa Pinang Habang, Desa Pinangkara, Desa Rantawan, Desa Sungai Baring, Desa Sungai Karias, Desa Tambalangan, Desa Tangga Ulin Hilir, Desa Tangga Ulin Hulu, Desa Tapus dan Desa Tigarun. 2. 5 orang Lurah yaitu Lurah Paliwara, Lurah Sungai Malang, Lurah Antasari, Lurah Murung Sari dan Lurah Kebun Sari. 3. 1 orang Camat yaitu Camat Amuntai Tengah. 2. Teradu Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam jawaban tertulis yang disampaikan dalam persidangan menyatakan: 1) Berkenaan dengan tindak lanjut Rekomendasi Panwaslih Kabupaten Hulu Sungai Utara, Para Teradu menjelaskan sebagai berikut: (1) KPU Kabupaten Hulu Sungai Utara pada 9 Januari 2017 menerima Surat Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Formulir Model A.10) Nomor 07/Bawaslu Prov.KS-06/HK/I/2017 Hal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilu tanggal 8 Januari 2017 dengan Lampirannya Formulir Model A.12. Pada pokoknya surat tersebut merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk memberikan tindakan sesuai perundang- undangan yang berlaku terhadap penyelenggara yang terindikasi tidak netral dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017. Berikutnya, dalam lampiran Formulir Model A.12 yang menjelaskan analisis terhadap kasus Hukum Camat Amuntai Tengah, Kepala Desa dan Lurah se- Kecamatan Amuntai Tengah dengan Calon Bupati Nomor Urut 1 yang hasil analisisnya secara garis besar sebagai berikut: “Ketentuan Pasal 187, Pasal 188, Pasal 189 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tidak terpenuhi unsurnya sehingga dihentikan. Namun, untuk dugaan pelanggaran administrasi dan kode etik Penyelenggara Pemilu akan diteruskan ke KPU Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk ditindaklanjuti”; (2) Berdasarkan surat rekomendasi tersebut Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Utara melakukan rapat sebanyak 2 (dua) kali, yaitu sebagai berikut: a. Rapat pertama tanggal 9 Januari 2017. Pada kesempatan ini belum dihasilkan keputusan/jawaban dalam rangka tindak lanjut atas Rekomendasi Panwaslih Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 07/Bawaslu Prov.KS-06/HK/I/2017 dimaksud, namun KPU Kabupaten Hulu Sungai Utara bersepakat melakukan konsultasi ke KPU Provinsi Kalimantan Selatan pada tanggal 10 Januari 2017 untuk meminta arahan dan saran. Dalam konsultasi dan koordinasi ke KPU Provinsi ditunjuk Tim yang terdiri atas Akhmad Syarwani (Ketua KPU Kabupaten Hulu Sungai Utara), Hamli (Anggota KPU Kabupaten Hulu Sungai Utara Divisi Perencanaan dan Data), Anderiani (Kasubbag Hukum Sekretariat KPU Kabupaten Hulu Sungai Utara) dan H. Syarifuddin (Kasubbag Teknis dan Humas KPU Kabupaten Hulu Sungai Utara); b. Rapat kedua tanggal 11 Januari 2017. Pada kesempatan ini dibahas hasil konsultasi dan koordinasi dengan KPU Provinsi Kalimantan Selatan, yang saat itu ditemui Samahudin Muharam (Ketua KPU Provinsi Kalimantan Selatan), Basuki (Sekretaris KPU Provinsi Kalimantan Selatan), Suwarno (Kabag Hukum Provinsi Kalimantan Selatan), Suwanto (Kasubbag Hukum Provinsi Kalimantan Selatan) dan Staf Bagian Hukum Provinsi Kalimantan Selatan. KPU Kabupaten Hulu Sungai Utara disarankan melakukan klarifikasi secara internal kepada Sekretaris PPK dan Sekretaris PPS yang ada di Kecamatan Amuntai Tengah. Dalam rapat tersebut masing-masing Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Hulu Sungai Utara menyampaikan tanggapan dan pendapatnya sebagai berikut: 1) Rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 07/Bawaslu Prov.KS/HK/I/2017 tersebut hanya bersifat dugaan atau tidak terbukti secara hukum mengenai adanya pelanggaran administrasi dan kode etik penyelenggara Pemilu, sehingga Komisi Pemilihan Umum tidak perlu memberikan sanksi memberhentikan Penyelenggara Pemilu yang nama-namanya tercantum dalam surat rekomendasi tersebut; 2) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Utara akan melakukan klarifikasi secara internal terhadap dugaan pelanggaran administrasi dan kode etik yang dilakukan sekretaris PPK dan Sekretaris PPS yang ada di Kecamatan Amuntai Tengah; 3) Memberikan himbauan kepada penyelenggara di tingkat PPK, Sekretariat PPK, PPS dan Sekretariat PPS agar menepati sumpah/janji dalam melaksanakan tugas dan wewenang yaitu akan bekerja dengan sungguh-sungguh jujur, adil dan netral dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Utara; 4) Memberikan himbauan dan teguran kepada sekretaris PPK dan Sekretaris PPS yang ada di Kecamatan Amuntai Tengah sebagaimana disebutkan dalam surat rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Hulu Sungai Utara tersebut; (3) KPU Kabupaten Hulu Sungai Utara pada tanggal 11 Januari 2017 menyampaikan jawaban atau tindak lanjut kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor Surat 034/KPU-Kab-022.435993/I/2017 perihal Tindak Lanjut Surat Rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Hulu Sungai Utara tanggal 11 Januari 2017; (4) Pada 13 Januari 2017 KPU Kabupaten Hulu Sungai Utara mengeluarkan surat Edaran Nomor 039/KPU-Kab.022.435993/I/2017 yang menginstruksikan PPK, Sekretariat PPK, PPS dan Sekretariat PPS selaku penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Utara Tahun 2017, agar benar-benar bersifat netral dan independen serta menjaga kode etik terhadap pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Utara Tahun 2017; (5) Pada 17 Januari 2017 KPU Kabupaten Hulu Sungai Utara melakukan klarifikasi kepada Sekretaris PPK dan Sekretaris PPS se-Kecamatan Amuntai Tengah bertempat di Kantor Camat Amuntai Tengah dengan hasil klarifikasi terlampir; (6) Pada 24 Januari 2017 KPU Kabupaten Hulu Sungai Utara mengeluarkan surat teguran/peringatan dengan surat Nomor 046/KPU-Kab.022.435993/I/2017 yang ditujukan secara khusus kepada Sekretaris PPK dan Sekretaris PPS se- Kecamatan Amuntai Tengah; 2) Berkenaan dengan prosedur dan netralitas KPU Kabupaten Hulu Sungai Utara, Para Teradu menjelaskan sebagai berikut: (1) Adalah benar Camat, Lurah dan sebagian besar kepala desa merupakan bagian dari Sekretariat PPK dan Sekretariat PPS, namun dalam tupoksinya tidak langsung menjadi penyelenggara yang sifatnya strategis dalam pengambilan keputusan terkait penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah; (2) Alasan KPU Kabupaten Hulu Sungai Utara tidak memberhentikan/mengganti Sekretaris PPK dan Sekretaris PPS adalah sebagai berikut: a. Rekomendasi Panwaslih Kabupaten Hulu Sungai Utara tidak menyebutkan secara tegas mengenai adanya ketidaknetralan sekretariat PPK dan sekretariat PPS, dan tidak memerintahkan KPU Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk mengganti/memberhentikan Sekretaris PPK dan Sekretaris PPS dimaksud; b. Tidak adanya laporan atau pengaduan dari masyarakat berkaitan dengan ketidaknetralan Sekretaris PPK dan Sekretaris PPS kepada KPU Kabupaten Hulu Sungai Utara; c. Tidak adanya putusan dari Pengadilan atau putusan DKPP mengenai pemberhentian Sekretaris PPK dan Sekretaris PPS dimaksud; (3) Ketentuan prosedur pengangkatan/pergantian sekretaris PPK sesuai Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2015 untuk Pasal 43 ayat (6), ayat (7) dan ayat (8) adalah sebagai berikut: Ayat (6) “PPK berkonsultasi dengan Sekretaris Daerah melalui KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam mengusulkan sekretaris dan staf Sekretariat PPK”. Ayat (7) “PPK melalui KPU/KIP Kabupaten/Kota mengusulkan 3 (tiga) nama calon Sekretaris PPK dan 4 (empat) calon staf Sekretariat PPK kepada Bupati atau Walikota untuk selanjutnya dipilih dan ditetapkan 1 (satu) nama sebagai Sekretaris PPK dengan Keputusan Bupati atau Walikota”. Ayat (8) “Sekretaris dan staf Sekretariat PPK sebagaimana dimaksud ayat (7) ditetapkan dengan Keputusan Bupati atau Walikota”. sehingga dapat dipahami berdasarkan ketentuan tersebut bahwa pengangkatan dan pemberhentian bukan dalam kewenangan KPU Kabupaten Hulu Sungai Utara, melainkan kewenangan Kepala Daerah (Bupati atau Walikota); (4) Ketentuan prosedur pengangkatan/pergantian Sekretaris PPS sesuai Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2015 untuk Pasal 46 ayat (1) dan ayat (6) adalah sebagai berikut: Ayat (1) “dalam melaksanakan tugasnya, PPS dibantu oleh Sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris PPS yang berasal dari Pegawai Desa/ Kelurahan atau sebutan lainnya”. Ayat (6) “Sekretaris dan Staf Sekretariat PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dan ditetapkan dengan Keputusan kepala desa/lurah atau sebutan lainnya”. Berdasarkan ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris PPK dan PPS bukan dalam kewenangan KPU Kabupaten Hulu Sungai Utara melainkan kewenangan kepala desa/lurah atau sebutan lainnya. KESIMPULAN [2.6] Dari uraian sebagaimana dikemukakan di atas, Para Teradu menyampaikan kesimpulan sebagai berikut: 1. Tuduhan Pengadu yang mengatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Utara (Teradu IV, V, VI, VII dan VIII) tidak menindaklanjuti Rekomendasi Panwaslih Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 07/Bawaslu Prov.KS-06/HK/I/2017 tidak berdasar secara hukum; 2. Tuduhan Pengadu yang mengatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Utara (Teradu IV, V, VI, VII dan VIII) tidak netral adalah tidak benar dan tidak berdasar secara hukum; 3. Berdasarkan aduan dan tuduhan tersebut Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Utara merasa dirugikan baik secara moral maupun material. [2.7] PERMOHONAN Berdasarkan uraian di atas, Para Teradu memohon kepada Majelis Sidang DKPP yang memeriksa dan mengadili pengaduan a quo untuk memberikan Putusan sebagai berikut: 1. Menolak aduan Pengadu seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan aduan Pengadu tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard); 2. Menghukum Pengadu untuk meminta maaf kepada seluruh penyelenggara Pemilu yang ada di wilayah KPU Kabupaten Hulu Sungai Utara secara terbuka melalui media cetak dan media sosial terkait tuduhan tidak netralnya penyelenggara; 3. Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.8] Teradu telah memperkuat dalil-dalilnya dengan mengajukan bukti-bukti yang diberi tanda dengan bukti T1-1 sampai dengan T1-30, bukti T2-1 sampai dengan T2-17 sebagai berikut: 1. Bukti T1-1 : Formulir Model A; 2. Bukti T1-2 : Berita Acara Rapat Pleno; 3. Bukti T1-3 : Form A2 Nomor 03/TM/PILBUP/I/2017; 4. Bukti T1-4 : Form A1 Nomor 001/LP/PILKADA/I/2017; 5. Bukti T1-5 : Form A3 Nomor 001/LP/PILKADA/I/2017; 6. Bukti T1-6 : Fotocopy KTP Pelapor; 7. Bukti T1-7 : Fotocopy KTP Saksi–saksi; 8. Bukti T1-8 : Fotocopy KTP Terlapor; 9. Bukti T1-9 : Rekaman Audio; 10. Bukti T1-10 : Rekaman Video; 11. Bukti T1-11 : Gambar Foto; 12. Bukti T1-12 : Formulir Model SG-1.1 KWK; 13. Bukti T1-13 : Formulir Model SG-3; 14. Bukti T1-14 : Daftar Hadir Rapat Gakkumdu tanggal 3 Januari 2017; 15. Bukti T1-15 : Dokumentasi Rapat Gakkumdu tanggal 3 Januari 2017; 16. Bukti T1-16 : Formulir Model A.4; 17. Bukti T1-17 : Formulir Model A.5; 18. Bukti T1-18 : Formulir Model A.7; 19. Bukti T1-19 : Dokumentasi Klarifikasi, Pelapor, Terlapor dan Saksi; 20. Bukti T1-20 : Formulir Model SG-1.1 KWK; 21. Bukti T1-21 : Formulir Model SG-3 tanggal 6 Januari 2017; 22. Bukti T1-22 : Daftar Hadir Rapat Sentra Gakkumdu tanggal 6 Januari 2017; 23. Bukti T1-23 : Dokumentasi Rapat Sentra Gakkumdu tanggal 6 Januari 2017; 24. Bukti T1-24 : Formulir Model A.8; 25. Bukti T1-25 : Formulir Model SG-1.1 KWK; 26. Bukti T1-26 : Formulir Model SG-3 tanggal 8 Januari 2017; 27. Bukti T1-27 : Daftar Hadir Rapat Sentra Gakkumdu tanggal 8 Januari 2017; 28. Bukti T1-28 : Dokumentasi Rapat Sentra Gakkumdu tanggal 8 Januari 2017; 29. Bukti T1-29 : Formulir Model A.12; 30. Bukti T1-30 : Formulir Model A.10; 31. Bukti T2-1 : Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 07/Bawaslu Prov.KS-06/HK/I/2017 Hal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilu tanggal 8 Januari 2017 berikut lampirannya; 32. Bukti T2-2 : Daftar hadir rapat tanggal 9 Januari 2017; 33. Bukti T2-3 : Surat Tugas dan SPPD KPU Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 094-011/ST/I/2017; 34. Bukti T2-4 : Berita Acara KPU Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 07/BA/KPU-HSU/I/2017 Tentang Tindak Lanjut atas Surat Rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 07/Bawaslu Prov.KS/HK/I/2017 Hal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilu tanggal 11 Januari 2017; 35. Bukti T2-5 : Notulen Rapat tanggal 11 Januari 2017; 36. Bukti T2-6 : Surat KPU Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 034/KPU-Kab- 022.435993/I/2017 Perihal Tindak Lanjut Surat Rekomendasi Paniti Pengawas Pemilihan Kabupaten Hulu Sungai Utara tanggal 11 Januari 2017; 37. Bukti T2-7 : Tanda Terima surat KPU Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 034/KPU-Kab-022.435993/I/2017 Perihal Tindak Lanjut Surat Rekomendasi Paniti Pengawas Pemilihan Kabupaten Hulu Sungai Utara tanggal 11 Januari 2017 ke Paniti Pengawas Pemilihan Kabupaten Hulu Sungai Utara; 38. Bukti T2-8 : Surat KPU Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 039/KPU-Kab- 022.435993/I/2017 Perihal Surat Edaran tanggal 13 Januari 2017; 39. Bukti T2-9 : Tanda Terima surat KPU Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 039/KPU-Kab-022.435993/I/2017 Perihal Surat Edaran tanggal 13 Januari 2017; 40. Bukti T2-10 : Surat Keterangan/Klarifikasi dari Sekretaris PPK dan Sekretaris PPS; 41. Bukti T2-11 : Daftar Hadir pelaksanaan Klarifikasi; 42. Bukti T2-12 : Foto pelaksanaan klarifikasi Sekretaris PPK dan Sekretaris PPS 43. Bukti T2-13 : Surat KPU Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 039/KPU-Kab- 022.435993/I/2017 Perihal Teguran/Peringatan tanggal 24 Januari 2017; 44. Bukti T2-14 : Tanda Terima Surat KPU Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 039/KPU-Kab-022.435993/I/2017 Perihal Teguran/Peringatan tanggal 24 Januari 2017; 45. Bukti T2-15 : Keterangan Sekretaris Daerah Hulu Sungai Utara; 46. Bukti T2-16 : Keputusan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 188.45/576/KUM/2016 tentang Penunjukan Sekretaris dan Staf Sekretariat PPK pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Utara se-Kabupaten Hulu Sungai Utara; 47. Bukti T2-17 : Surat Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Sekretaris PPS pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Utara Tahun 2017; [2.9] Untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup dimuat dalam berita acara persidangan, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan pengaduan Pengadu adalah terkait dengan dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Para Teradu; [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut sebagai DKPP) terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagaimana berikut: Kewenangan DKPP [3.3] Menimbang bahwa DKPP dibentuk untuk menegakkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Hal demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 109 ayat (2) UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu yang menyebutkan: “DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota Pengawas Pemilu Lapangan dan anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri”. Selanjutnya ketentuan Pasal 111 ayat (4) UU Nomor 15 Tahun 2011 mengatur wewenang DKPP untuk a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan; b. Memanggil Pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; dan c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik. Ketentuan tersebut di atas, diatur lebih lanjut dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum yang menyebutkan: “Penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP”. [3.4] Menimbang bahwa pengaduan Pengadu berkait dengan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus pengaduan a quo; Kedudukan Hukum [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (1) UU 15/2011 juncto Pasal 4 ayat (1) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, pengaduan dugaan adanya pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas Pengadu kepada DKPP. Selanjutnya ketentuan tersebut di atas diatur lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 sebagai berikut: “Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh: a. Penyelenggara Pemilu; b. Peserta Pemilu; c. Tim kampanye; d. Masyarakat; dan/atau e. Pemilih”. [3.6] Menimbang bahwa Pengadu adalah Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Hulu Sungai Utara, yang memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; [3.7] Menimbang bahwa karena DKPP berwenang untuk mengadili pengaduan a quo dan Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan.

[4.1.] Menimbang pengaduan Pengadu pada pokoknya mendalilkan Teradu I, II, dan III telah bertindak tidak netral karena tidak memberikan sanksi pelanggaran Pasal 135A ayat (4) UU Nomor 10 Tahun 2016 yang dilakukan oleh Paslon Petahana berupa pengerahan camat dan lurah di Kecamatan Amuntai Tengah. Alih-alih memberikan sanksi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 71 ayat (5) UU Nomor 10 Tahun 2016, Teradu I, II, dan III hanya menjatuhkan sanksi teguran kepada Paslon Petahana, padahal berdasarkan ketentuan tersebut seharusnya Paslon petahana dikenakan sanksi pembatalan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Hulu Sungai Utara; [4.2.] Menimbang jawaban dan keterangan Teradu I, II, dan III yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Para Teradu telah menindaklanjuti Laporan Pengadu mengenai adanya dugaan pelanggaran Pemilu yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 135A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dengan cara melakukan kajian bersama Sentra Gakkumdu. Berdasarkan hasil kajian Sentra Gakkumdu, Para Teradu selaku Ketua dan Anggota Panwaslih Kabupaten Hulu Sungai Utara memutuskan bahwa dugaan pelanggaran pertemuan Camat, Lurah dan Kepala Desa se-Kecamatan Amuntai Tengah yang dihadiri oleh H. Abdul Wahid dihentikan karena tidak memenuhi unsur Pasal 187 ayat (1) jo Pasal 63 ayat (3), Pasal 188 jo Pasal 71 ayat (1) dan Pasal 189 jo Pasal 70 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2016. Sentra Gakkumdu berdasarkan klarifikasi kepada para pihak menyimpulkan bahwa peristiwa tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai kampanye. Paslon petahana dalam pidato sambutannya tidak menyampaikan ajakan untuk memilih ataupun visi dan misi sebagai peserta Pilkada Kabupaten Hulu Sungai Utara. Selain itu, unsur kesengajaan juga tidak terpenuhi karena inisiatif pertemuan tersebut bukan berasal dari Pasangan Calon, melainkan dari Persatuan Kepala Desa (Perkades). Sentra Gakkumdu juga menyatakan bahwa unsur keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 188 jo pasal 71 ayat (1) Undang-Undang a quo tidak terpenuhi karena pertemuan tersebut tidak menggambarkan adanya tindakan yang nyata-nyata menguntungkan atau merugikan pasangan calon tertentu. Berdasarkan hasil kajian tersebut maka dalil Pengadu yang menyatakan Teradu I, II, dan III seharusnya mengenakan sanksi kepada Paslon petahana sebagaimana ketentuan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 adalah tidak tepat; [4.3.] Menimbang pengaduan Pengadu pada pokoknya mendalilkan Teradu IV, V, VI, VII, dan VIII telah melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu karena tidak menindaklanjuti Rekomendasi Panwaslih Kabupaten Hulu Sungai Utara mengenai adanya dugaan pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh Paslon Nomor Urut 1 selaku Petahana; [4.4] Menimbang jawaban dan keterangan Teradu IV, V, VI, VII, dan VIII yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Para Teradu sesungguhnya telah menindaklanjuti Rekomendasi Panwaslih Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 07/Bawaslu Prov.KS- 06/HK/I/2017 yang pada pokoknya meminta KPU Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk memberikan tindakan sesuai perundang-undangan yang berlaku terhadap penyelenggara yang terindikasi tidak netral dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017. Setelah menerima Rekomendasi dimaksud pada 9 Januari 2017, Para Teradu melakukan pembahasan secara internal sebanyak 2 kali yaitu pada 9 Januari 2017 dan 11 Januari 2017. Selain itu, Para Teradu juga menginisiasi konsultasi dengan KPU Provinsi Kalimantan Selatan selaku atasan. Berdasarkan hasil pembahasan internal dan konsultasi tersebut, Para Teradu memutuskan untuk melakukan klarifikasi kepada jajarannya di tingkat PPK dan PPS. Meskipun Para Teradu berpendapat bahwa Rekomendasi Panwaslih Kabupaten Hulu Sungai Utara tidak menegaskan adanya pelanggaran kongkrit kecuali pernyataan adanya „dugaan‟ pelanggaran administrasi Pemilu, Para Teradu tetap melakukan klarifikasi kepada jajaran internalnya yang bertugas di wilayah Kecamatan Amuntai Tengah sebagaimana disarankan oleh KPU Provinsi Kalimantan Selatan. Selain memberikan himbauan kepada penyelenggara Pemilu di tingkat PPK dan PPS untuk menjaga netralitas dan independensi, Para Teradu juga memberikan teguran kepada jajarannya tersebut dengan maksud agar peristiwa serupa yang berpotensi menimbulkan syak wasangka tidak terulang di masa yang akan datang; [4.5] Menimbang keterangan para pihak, alat bukti, dan fakta yang terungkap dalam persidangan, DKPP berpendapat bahwa tindakan Teradu I, II, dan III yang mengundang Sentra Gakkumdu untuk melakukan kajian atas Laporan yang disampaikan Pengadu mengenai dugaan pelanggaran Pemilu pada pertemuan Perkades tanggal 3 Januari 2017 di Rumah Kepala Desa Muara Tapus menunjukkan adanya itikad baik untuk memberikan pelayanan secara profesional. Pengakuan Pengadu dalam persidangan yang membenarkan tidak adanya penyampaian visi dan misi dalam pidato sambutan yang disampaikan Paslon petahana dalam pertemuan Perkades tersebut sejalan dengan hasil kajian yang dilakukan oleh Sentra Gakkumdu mengenai tidak terpenuhinya unsur kampanye di luar jadwal sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 187 ayat (1) jo Pasal 63 ayat (3). Fakta persidangan juga mengungkap bahwa hasil klarifikasi yang dilakukan oleh Panwaslih Kabupaten Hulu Sungai Utara kepada para pihak juga menunjukkan bahwa inisiatif pertemuan bersumber dari Perkades, bukan dari Paslon petahana. Hal ini sesuai dengan kajian Sentra Gakkumdu yang menyimpulkan bahwa unsur kesengajaan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 188 jo Pasal 71 ayat (1) dan Pasal 189 jo Pasal 70 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2016 tidak terpenuhi. Sidang pemeriksaan juga tidak mendapati fakta adanya janji atau pemberian uang atau materi lainnya dari Calon Bupati Nomor Urut 1 selaku petahana kepada peserta yang hadir dalam pertemuan tersebut yang dimaksudkan untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilu atau pemilih. Berdasarkan hal tersebut maka keputusan Teradu I, II, dan III untuk tidak menerapkan ketentuan Pasal 135A ayat (4) dan Pasal 71 ayat (3) dan (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 terhadap peristiwa pertemuan Calon Bupati petahana dengan Perkades adalah dapat dibenarkan. Dalil Pengadu yang menyebutkan Teradu I, II,dan III telah melanggar ketentuan Pasal 5 dan Pasal 9 huruf b dan huruf c Kode Etik Penyelenggara Pemilu secara konklusif tidak beralasan; [4.6] Menimbang keterangan para pihak, alat bukti, dan fakta yang terungkap dalam persidangan, DKPP berpendapat bahwa tindakan Teradu IV, V, VI, VII, dan VIII secara kolektif kolegial dalam kerangka institusional telah menunjukkan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan penghargaan serta penghormatan terhadap sesama lembaga penyelenggara Pemilu. Para Teradu setelah menerima Rekomendasi Panwaslih Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 07/Bawaslu Prov.KS-06/HK/I/2017 pada 9 Januari 2017 langsung melakukan rapat internal pada hari yang sama guna membahas penyikapan terhadap Rekomendasi dimaksud. Para Teradu juga menunjukkan kesungguhannya manakala secara kelembagaan kemudian mengambil inisiatif untuk berkonsultasi dengan KPU Provinsi Kalimantan Selatan. Meskipun sempat terjadi perbedaan pendapat antara Teradu VI Husnul Fajri dengan Teradu IV, V, VII, dan VIII mengenai bentuk penyikapan terhadap isi Rekomendasi Panwaslih Kabupaten Hulu Sungai Utara namun secara kelembagaan KPU Kabupaten Hulu Sungai Utara telah menunjukkan itikad baik dan melakukan langkah nyata secara proporsional dalam menindaklanjuti Rekomendasi tersebut. Keputusan untuk melayangkan teguran kepada jajaran penyelenggara Pemilu di tingkat PPK dan PPS di tengah kegelisahan kognitif Para Teradu mengenai ketidakjelasan redaksi dan substansi isi Rekomendasi Panwaslih Kabupaten Hulu Sungai Utara merupakan keputusan yang patut diapresiasi dalam konteks kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, Para Teradu telah secara nyata menunjukkan ketaatan terhadap ketentuan Pasal 10 Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang mewajibkan KPU menindaklanjuti secara segera Rekomendasi dari pengawas Pemilu. Berdasarkan hal tersebut maka dalil Pengadu yang menyatakan Teradu IV, V, VI, VII, dan VIII menyalahi sumpah/janji jabatan dan melanggar asas netralitas sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5 dan Pasal 9 huruf b dan huruf c Kode Etik Penyelenggara Pemilu menurut DKPP tidak berdasar. Para Teradu tidak terbukti melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu; [4.7] Menimbang dalil Pengadu selebihnya dalam putusan ini, DKPP tidak perlu menanggapi.

Berdasarkan penilaian atas fakta dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan Pengadu, jawaban dan keterangan Para Teradu, keterangan Saksi, serta bukti-bukti dokumen yang disampaikan Pengadu dan Para Teradu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa: [5.1.] DKPP berwenang mengadili pengaduan Pengadu; [5.2.] Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan; [5.3.] Para Teradu tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu; Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas,

1. Menolak pengaduan Pengadu untuk seluruhnya; 2. Merehabilitasi nama baik Teradu I Syardani, Teradu II Khairil, dan Teradu III Rina Mei Saputri selaku Ketua dan Anggota Panwaslih Kabupaten Hulu Sungai Utara terhitung sejak dibacakannya Putusan ini; 3. Merehabilitasi nama baik Teradu IV Akhmad Syarwani, Teradu V Riza Anshari, Teradu VI Husnul Fajri, Teradu VII Hamli, dan Teradu VIII Vivi Suprihati selaku Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Hulu Sungai Utara terhitung sejak dibacakannya Putusan ini; 4. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilu Provinsi Kalimantan Selatan untuk melaksanakan Putusan ini sepanjang terhadap Teradu I, II, dan III paling lama 7 (tujuh) hari sejak dibacakan; 5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan untuk melaksanakan Putusan ini sepanjang terhadap Teradu IV, V, VI, VII dan VIII paling lama 7 (tujuh) hari sejak dibacakan; dan 6. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini. Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 7 (tujuh) anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., selaku Ketua merangkap Anggota, Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H., Dr. Valina Singka Subekti, M.Si, Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos, M.Si, Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th, Ida Budhiati, S.H., M.H., dan Endang Wihdatiningtyas, S.H., masing-masing sebagai Anggota, pada hari Jumat tanggal Dua Puluh Delapan bulan April tahun Dua Ribu Tujuh Belas, dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari ini, Rabu tanggal Sepuluh bulan Mei tahun Dua Ribu Tujuh Belas oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., selaku Ketua merangkap Anggota, Dr. Valina Singka Subekti, M.Si, Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th., Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si., Ida Budhati, S.H., M.H., dan Endang Wihdatiningtyas, S.H., masing-masing sebagai Anggota, dengan dihadiri oleh Pengadu dan tanpa dihadiri Teradu. KETUA Ttd Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. ANGGOTA Ttd Ttd Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H. Dr. Valina Singka Subekti, M.Si. Ttd Ttd Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si. Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th Ttd Ttd Endang Wihdatiningtyas, S.H. Ida Budhiati, S.H., M.H. Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya. SEKRETARIS PERSIDANGAN Dr. Osbin Samosir, M.Si