Arsip Putusan DKPP RI

PUTUSAN No. 18/DKPP-PKE-IV/2015 No. 28/DKPP-PKE-IV/2015 No. 31/DKPP-PKE-IV/2015 No. 33/DKPP-PKE-IV/2015 DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA Yang memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir pengaduan Nomor 27/I-P/L-DKPP/2015 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 18/DKPP-PKE- IV/2015, pengaduan Nomor 88/I-P/L-DKPP/2015 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 28/DKPP-PKE-IV/2015, pengaduan Nomor 91/I-P/L-DKPP/2015 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 31/DKPP-PKE-IV/2015, pengaduan Nomor 108/I- P/L-DKPP/2015 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 33/DKPP-PKE-IV/2015, menjatuhkan putusan dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang diajukan oleh : 1. IDENTITAS PENGADU DAN TERADU [1.1] PENGADU Nama : 1. Munathsir Mustaman, SH. 2. Suhandono, SH. 3. Idharul Haq, SH. Pekerjaan/Lembaga : Pengacara pada Kantor Hukum MM Mustaman & Co Alamat : Gedung Arva Cikini Blok 60 M, Jl. Cikini Raya Nomor 60 Jakarta Pusat. Berdasarkan Surat Kuasa tanggal 15 Maret 2015, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa 1. Nama : Mansur Panggabean. Pekerjaan/Lembaga : Wakil Sekretaris Partai Gerindra DPC Kabupaten Simalungun Alamat : Jl. Peyabungan No 13 Pematang Siantar. 2. Nama : Apri Nopjun Saragih. Pekerjaan/Lembaga : PPK Kecamatan Raya Kabupaten Simalungun. Alamat : Jl. Sutomo No.09, Desa Pematang Raya, Kec. Raya, Kabupaten Simalungun. Pengaduan Nomor 27/I-P/L-DKPP/2015, yang diregistrasi dengan Nomor Perkara 18/DKPP-PKE-IV/2015 selanjutnya disebut sebagai----------------------------Pengadu I; Nama : Jansen Napitu Pekerjaan/Lembaga : Ketua LSM Macan Habonaron Alamat : Jalan Perwira No. 57 Pematangsiantar Pengaduan Nomor 88/I-P/L-DKPP/2015, yang diregistrasi dengan Nomor Perkara 28/DKPP-PKE-IV/2015 selanjutnya disebut sebagai---------------------------Pengadu II; Nama : Hendro Susilo Pekerjaan/Lembaga : Swasta/ Masyarakat Alamat : Jalan Darussalam Perumahan Karina, Kelurah Pondok Sayur, Kec. Siantar Martoba, Kota Pematangsiantar Pengaduan Nomor 91/I-P/L-DKPP/2015, yang diregistrasi dengan Nomor Perkara 31/DKPP-PKE-IV/2015 selanjutnya disebut sebagai--------------------------Pengadu III; Nama : Sampe Muda Siadari Pekerjaan/Lembaga : Ketua LSM Forum 13 (F.13) Alamat : Jl. Raya Besar Pematangsiantar-Pematang Raya No. 257 B Panei Tongah, Kelurahan Panei tongah, Kecamatan Pane, Kabupaten Simalungun. Pengaduan Nomor 108/I-P/L-DKPP/2015, yang diregistrasi dengan Nomor Perkara 33/DKPP-PKE-IV/2015 selanjutnya disebut sebagai---------------------------Pengadu IV; TERHADAP [1.2] TERADU 1. Nama : Porang. Jabatan : Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Simalungun Periode 2013-2014. Alamat Kantorjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj : Jl. John Horailam Saragih, Pematang Raya Selanjutnya disebut sebagai---------------------------------------------------Teradu I; 2. Nama : Adelbert Damanik. Jabatan : Ketua KPU Kabupaten Simalungun Periode 2014-2018. Alamat Kantorjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj : Jl. John Horailam Saragih, Pematang Raya Selanjutnya disebut sebagai---------------------------------------------------Teradu II; 3. Nama : Abdul Razak Siregar Jabatan : Anggota KPU Kabupaten Simalungun. Alamat Kantorjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj : Jl. John Horailam Saragih, Pematang Raya Selanjutnya disebut sebagai--------------------------------------------------Teradu III; 4. Nama : Puji Rahmat Harahap Jabatan : Anggota KPU Kabupaten Simalungun. Alamat Kantorjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj : Jl. John Horailam Saragih, Pematang Raya Selanjutnya disebut sebagai-------------------------------------------------Teradu IV; 5. Nama : Rahmadani Damanik Jabatan : Anggota KPU Kabupaten Simalungun. Alamat Kantorjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj : Jl. John Horailam Saragih, Pematang Raya Selanjutnya disebut sebagai-------------------------------------------------Teradu V; 6. Nama : Dadang Yusprianto Jabatan : Anggota KPU Kabupaten Simalungun. Alamat Kantorjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj : Jl. John Horailam Saragih, Pematang Raya Selanjutnya disebut sebagai-------------------------------------------------Teradu VI; 7. Nama : James A. Siahaan Jabatan : Sekretaris KPU Kabupaten Simalungun. Alamat Kantorjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj : Jl. John Horailam Saragih, Pematang Raya Selanjutnya disebut sebagai-------------------------------------------------Teradu VII; 2 [1.3] Setelah membaca dan mempelajari pengaduan Para Pengadu; Memeriksa dan mendengar keterangan Para Pengadu; Mendengar jawaban Para Teradu; Memeriksa dan mendengar keterangan Para Teradu; Mendengar keterangan Para Saksi; Mendengar keterangan Pihak Terkait Memeriksa dan mempelajari dengan seksama semua dokumen dan segala bukti-bukti yang diajukan Para Pengadu dan Para Teradu.

ALASAN-ALASAN DAN POKOK PENGADUAN PENGADU Bahwa Pengadu I, II, III, dan Pengadu IV telah mengajukan pengaduan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut DKPP) dengan akta penerimaan pengaduan Nomor 27/I-P/L-DKPP/2015, Nomor 88/I-P/L-DKPP/2015, Nomor 91/I-P/L-DKPP/2015 dan Nomor 108/I-P/L-DKPP/2015 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 18/DKPP-PKE-IV/2015, Perkara Nomor 28/DKPP-PKE- IV/2015, Perkara Nomor 31/DKPP-PKE-IV/2015, dan Perkara Nomor 33/DKPP-PKE- IV/2015. Para Pengadu dalam perkara ini mengadukan Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu IV, Teradu V, Teradu VI, selaku Mantan Ketua, Ketua, Anggota, dan Sekretaris KPU Kabupaten Simalungun karena diduga telah melakukan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu dengan alasan-alasan pengaduan yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut: [2.1] Bahwa Pengadu I dalam sidang DKPP tanggal 8 September 2015 menyampaikan aduan tentang dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagai berikut: 1. Bahwa terjadi dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Para Teradu, di mana Para Teradu terbukti melakukan tindakan tidak netral, berpihak, dan diskriminatif serta menyalahgunakan kewenangan. Tindakan melanggar kode etik penyelenggara pemilu dimaksud jelas telah merugikan secara serius terhadap peserta pemilu, cq. Sortaman Saragih (Caleg DPR Rl Partai Gerindra). Pelanggaran etik yang dilakukan oleh Para Teradu juga secara umum telah menodai integritas penyelenggaraan pemilu jujur, adil, transparan, akuntabel, dan Iain-lain sebagaimana prinsip penyelenggaraan pemilu; 2. Bahwa Para Teradu mendalilkan melaksanakan Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana Berita Acara Nomor: 99/BA/002.434769A//2014 tentang Perbaikan/Rekapitulasi Ulang Perolenan Suara Calon Anggota DPR Rl Dapil Sumut III Partai Gerindra Nomor Urut 5 a.n. Dr. Sortaman Saragih, S.H., Mars, dibantah oleh kesaksian para Saksi Parpol PDIP, Saksi Parpol PKB, Saksi Parpol Partai Golkar, Saksi Parpol PPP, Saksi Parpol PAN dan sdp. Sortaman Saragih, S.H, Mars sebagai Saksi Korban. Menurut' Para Saksi, Para Teradu tidak melaksanakan rekapitulasi ulang sebagaimana direkomendasikan oleh Panwaslu dan sebagaimana yang ditetapkan dalam Undang-undang Pemilu Legislatif, tetapi dalam rekapitulasi ulang tersebut hanya minta kepada para Saksi Parpol untuk membubuhkan tanda tangan; 3. Bahwa Para Teradu mendalilkan Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dihadiri oleh Saksi Parpol Partai Gerindra, cq. Sekretaris Partai Gerindra Kabupaten Simalungun. Bahwa dalil Para Teradu tidak benar, karena Saksi Partai Gerindra sebagaimana didalilkan hadir oleh Para Teradu tidak datang di forum Pleno dimaksud, tetapi Saksi dimaksud hanya diminta membubuhkan tanda tangan di luar forum Pleno. 4. Bahwa Para Teradu mendalilkan Saksi Parpol a.n. Partai Gerindra berdasarkan Surat Mandat Partai dibantah oleh Partai Gerindara Kabupaten Simalungun karena Partai Gerindra menerbitakan mandat kepada Sdr. Mansur Panggabean dkk untuk menjadi Saksi Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di KPU 3 Kabupaten Simalungun sebagaimana surat Mandat Partai Gerindra Nomor 04- 005/SM/DPC Gerindra-Simal/2014. Surat Mandat dimaksud menugaskan Sdr. Mansur Panggabean, Sdr. Masper Rajagukguk, Sdr. Tamyiz Fauzi, dan Sdr. Mangidem Purba untuk menjadi Saksi Partai Gerindra dalam penghitungan suara di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun pada Pemilu 09 April 2014 dari awal perhitungan suara sampai dengan selesai; 5. Bahwa Para teradu mendalilkan mengundang Sekretaris Partai Gerindra sebagai Saksi Partai Gerindra atas dasar mandat resmi Partai Gerindra adalah tidak benar karena Partai Gerindra Kabupaten Simalungun tidak pernah mencabut Surat Mandat Nomor 04-005/SM/DPC Gerindra- Simal/2014. Apabila ada surat mandat lain selain Surat Mandat Nomor 04- 005/SM/DPC Gerindra-Simal/2014 sudah dapat dipastikan Surat Mandat dimaksud adalah palsu. Kesalahan besar Para Teradu adalah tidak melakukan klarifikasi atas Surat Mandat palsu dimaksud, untuk memastikan Surat Mandat mana yang sah menurut hukum; 6. Bahwa Surat Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Simalungun Nomor 339/Panwaslu-SIM/V/2014 tanggal 27 Mei 2014, dikeluarkan karena telah terjadi pelanggaran hukum oleh Para Teradu dengan membuat Rapat Pleno Rekapitulasi Ulang sendiri (rapat pleno tandingan) secara tidak prosedural dengan melanggar ketentuan perundang-undangan serta mengabaikan dan tanpa menggunakan data hasil verifikasi dan klarifikasi yang sudah dilakukan oleh PPK Kecamatan Raya atas surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun yang dengan sungguh-sungguh telah melakukan pengecekan ulang dan memastikan hasil Rekapitulasi Model C-1, D-1 dan DA-1 yang diduga ada permasalahan di 5 Nagari Kecamatan Raya. 7. Bahwa Surat Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Simalungun nomor 339/Panwaslu-SIM/V/2014 tanggal 27 Mei 2014, sebelum dikeluarkan secara tertulis Panwas Kabupaten Simalungun telah membuat Berita Acara dengan memeriksa dan meminta keterangan dari PPK Kecamatan Raya atas nama Apri Nopjun Saragih (Pengadu), pada tanggal 20 Mei 2014 terkait adanya adanya Berita Acara Rapat Pleno II rekapitulasi perolehan suara pada tanggal 6 Mei 2014 nomor 99/BA/002.434769/V/2014 untuk disahkan kemudian ditunda oleh Para Teradu, karena dianggap tidak memenuhi quorum, kemudian Rapat Pleno II tersebut disahkan dengan Berita Acara Perbaikan model DB 1 DPR Rl untuk ditetapkan pada tanggal 8 Mei 2014; 8. Bahwa dengan adanya Surat Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Panwaslu Kabupaten Simalungun Nomor 339/Panwaslu-SIMA//2014 tanggal 27 Mei 2014, Para Teradu tidak mengindahkan dan/atau mengabaikan surat rekomendasi tersebut tanpa melakukan tindakan dan/atau melakukan klarifikasi, justru Para Teradu malah sebaliknya tetap melanjutkan proses tahapan penyelenggaraan pemilu. 9. Bahwa tindakan dari Para Teradu yang tidak menindaklanjuti hasil telaahan dan kajian dengan telah dikeluarkannya Surat Rekomendasi yang menyatakan adanya terjadi pelanggaran hukum dan tidak sesuai dengan ketentuan perundang- undangan penyelenggaraan pemilu dan telah mengabaikan data sahih sebagaimana hasil verifikasi dan klarifikasi yang sudah dilakukan oleh PPK Kecamatan Raya berdasarkan Surat Panwaslu Kabupaten Simalungun, jelas bertentangan Pasal 254 ayat 2 Undang Undang No 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD yang berbunyi Provinsi KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwaslu Kabupaten/Kota. 10. Bahwa Para Teradu mendalilkan mengundang Sekretaris Partai Gerindra Kabupaten Simalungun untuk hadir menjadi Saksi dari Partai Gerindra dalam 4 Pleno Rekapitulasi tanggal 6-8 Mei 2014 dimaksud itu, atas dasar adanya surat mandat dari Partai Gerindra Kabupaten Simalungun, telah dibantah oleh Partai Gerindra Kabupaten Simalungun dengan menerbitkan surat pernyataan resmi bahwa Pleno pada tanggal 6-8 Mei 2014 dimaksud tidak dihadiri oleh Saksi dari Partai Gerindra Kabupaten Simalungun. 11. Bahwa sampai saat ini, Para Teradu tidak mampu menunjukkan surat mandat resmi Partai Gerindra Kabupaten Simalungun yang dijadikan dasar para Teradu mengundang sdr Sekretaris Partai Gerindra Kabupaten Simalungun sebagai Saksi Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan perolehan suara tanggal 6-8 Mei 2014. Diketahui, bahwa Saksi wajib membawa dan menyerahkan surat mandat yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris pengurus partai politik tingkat Kabupaten sebagaimana ketentuan pasal pasal 32 ayat (3) huruf g PKPU Nomor 27 Tahun 2013. 12. Bahwa Para Teradu telah menghadirkan saksi yang tidak diberi mandat oleh partai, patut dicurigai melakukan konspirasi karena pada kenyataannya Para Teradu di dalam melakukan Rapat Pleno Rakpitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara II pada tanggai 6 Mei dan sudah di tanda tangani dan kemudian dilanjutkan pada tanggal 8 Mei 2014 dengan alasan ada 2 anggota komisioner tidak hadir karena sedang berhalangan, tetapi sangat per!u diketahui adalah bahwa Para Teradu telah membuat dan menandatangani Hasil Rapat Pleno Rakpitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara II secara tertulis yang dibuat dengan tanggal mundur yaitu pada tanggal 7 Mei 2014 sedangkan pleno sebenarnya dilaksanakan pada tanggal 8 Mei 2014 sehingga 13. Bahwa Para Teradu yang menyatakan bahwasanya Rapat Pleno Rekapitulasi ulang yang sebenarnya adalah tanggal 6 Mei 2014 dan dilanjutkan pada tanggal 8 Mei 2014 dihadiri oleh para peserta pleno sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan, adalah tidak benar, dan hal itu merupakan suatu bentuk kebohongan nyata Para Teradu karena sesungguhnya Pleno tersebut tidak dihadiri oleh peserta pleno, dan perbuatan Para Teradu tersebut sangat bertentangan dengan asas-asas Penyelenggara Pemilu serta sangat bertentangan dengan Pasal 39 Ayat 1 Undang Undang No 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD yang berbunyi Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan dalam rapat pleno yang dihadiri oleh peserta rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) yakni: a. Saksi Partai Politik; b. Calon Anggota DPD dan/atau Saksi Calon Anggota DPD; c. Panwaslu Kabupaten/Kota; dan d. PPK. 14. Bahwa berdasarkan uraian serta fakta-fakta di atas, Para Teradu telah melanggar kode etik penyelenggara Pemilu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2, Pasal 25, Pasal 26 UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu jo Ketentuan Pasal 2 huruf (i), huruf (c), huruf (d), Pasal 3, Pasal 5, Pasal 9, Pasal 10, Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang kode etik Penyelenggara Pemilihan Umum. 15. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UUD 1945), juncto pasal 110 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum juncto Pasal 109 ayat (2) merupakan Kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemiiihan Umum (DKPP) untuk memeriksa dan memutuskan Pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik 5 yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi dan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota Pengawas Pemilu Lapangan dan anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri Juncto Pasal 4 Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu. 16. Bahwa Pasal 3 Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum (selanjutnya disebut PBKE DKPP) mengatur: (1) Dugaan pelanggaran Kode Etik dapat diajukan kepada DKPP berupa Pengaduan dan/atau Laporan dan/atau Rekomendasi DPR. (2) Pengaduan dan/atau Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh: a. Penyelenggara Pemilu b. Peserta Pemilu c. tim kampanye d. masyarakat; dan/atau e. Pemilih. 17. Bahwa sikap Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu IV dan Teradu V melanggar asas penyelenggaraan pemilu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 Undang- undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum Juncto Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 1, 11, 13 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, Pasal 5 yang mengatur Penyelenggara Pemilu berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisien dan efektivitas. [2.3] Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pengadu I mengajukan bukti- bukti/keterangan sebagai berikut : NO BUKTI KETERANGAN 1. P-1 Surat Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Simalungun No:339/Panwaslu-SIM/V/2014. 2. P-2 Surat pernyataan DPC Partai Gerindra Kab. Simalungun tanggal 13 Mei 2014 terkait penegasan adanya surat mandat No:04- 005/SM/DPC Gerindra- Simal/2014 tanggal 14 April 2014. 3. P-3 Surat Mandat DPC Partai Gerindra Kab Simalungun No: 04- 005/SM/DPC Gerindra- Simal/2014 tanggal 14 April 2014. 4. P-4 Surat pernyataan DPC Partai Gerindra Simalungun tanggal 13 Mei 2014 terkait tidak diketahuinya pelaksanaan Pleno Rekapitulasi Hasil perhitungan perolehan suara II. 5. P-5 Fotocopy BA Rapat pleno KPU Kabupaten Simalungun No. 99/BA/002.434769/V/2014 tentang perbaikan/ Rekapitulasi ulang perolehan suara calon anggota DPR-RI Dapil Sumut III Partai Gerindra No. Urut 5. A.n Sortaman Saragih. 6. P-6 Berita Acara Klarifikasi dari Panwaslu Kabupaten Simalungun model A-5 KWK tanggal 20 Mei 2014 kepada PPK kec. Raya atas nama Apri Nopjun Saragih. 6 [2.4] PETITUM Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pengadu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut: 1. Menyatakan Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu IV, dan Teradu V bersalah telah melanggar asas jujur, adil, asas kepastian hukum, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas profesionalitas dan asas proporsionalitas dalam Pemilu; 2. Menjatuhkan sanksi kepada Teradu berupa Pemberhentian Tetap; [2.5] Bahwa Pengadu II dalam sidang DKPP tanggal 15 Oktober 2015 menyampaikan aduan tentang dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagai berikut: 1. Bahwa pada 15 Juni 2015 pasangan calon perseorangan Drs. H. T. Zulkarnain Damanik, M.M-Sugito) menyampaikan syarat dukungan kepada KPUD, dengan dukungan Kartu Tanda Penduduk untuk atas nama Pasangan calon Drs. H. T. Zulkarnain Damanik, M.M-Sugito. Pada kolom 9 Model B.L-KWK Perseorangan, Surat Pernyataan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan tanda tangan yang disertakan ada kemungkinan di rekayasa, karena kemiripan model tanda tangan setiap kolom. Selanjutnya Drs. H.T. Zulkarnain Damanik, M.M mengundurkan diri sebagai Calon Bupati Kabupaten Simalungun dari Perseorangan karena berhalangan tetap, sehingga digantikan oleh Evra Sassky Damanik, S.Sos (Anak kandungnya). 2. Bahwa Sesuai dengan pengumuman KPUD Simalungun Nomor:16/002.434769/VII/2015 tanggal 26 Juli 2015 Tentang Nama Pengganti Bakal Calon Bupati Simalungun nama pengganti Drs. H.T. Zulkarnain Damanik, M.M sebagai Bakal Calon Bupati Simalungun Tahun 2015 melalui jalur perseorangan adalah Evra Sassky Damanik, S.Sos. Pada Tanggal 28 Juli 2015 Pasangan Calon atas nama Evra Sassky Damanik, S.Sos - Sugito telah mendaftarkan diri dari jalur perseorangan ke KPUD Simalungun. Seharusnya pasangan Drs. H.T. Zulkarnain Damanik, M.M-Sugito sudah gugur dan tidak bisa diganti lagi, tetapi KPUD Simalungun mengeluarkan Keputusan Nomor 31/Kpts/KPU-Sim/002.434769/VIII/2015 tanggal 5 Agustus 2015 tentang Hasil Pencermatan dan Koreksi Atau Pembetulan Proses Pergantian Pasangan Calon Perseorangan Atas Nama Drs. H.T. Zulkarnain Damanik, M.M dan Burhanuddin Sinaga dan Keputusan KPUD Simalungun Nomor 33/Kpts/KPU- Sim/002.434769/VIII/2015 tanggal 5 Agustus 2015 tentang Pembatalan Keputusan KPUD Simalungun Nomor 27/Kpts/KPU-Sim/002.434769/VII/2015 dan Nomor 29/Kpts/KPU-Sim/002.434769/VII/2015 untuk membatalkan dan menolak pergantian Evra Sassky Damanik, S.Sos. 3. Bahwa Sesuai Keputusan KPUD Simalungun Nomor 01/Kpts/KPU- Sim/002.434769/IV/201 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Simalungun Tahun 2015. KPUD Simalungun mengundang lima pasangan calon untuk melakukan pemeriksaan kesehatan di RSUD Dr. Djasamen Saragih Pematangsiantar pada tanggal 30 Juli 2015 yaitu: 1) Dr. JR SARAGIH, SH, MM - Ir. AMRAN SIAGA, M.Si 2) Hj. NURIATY DAMANIK, SH - Ir. POSMAN PARLINDUNGAN SIMARMATA 3) TUMPAK SIREGAR, SH - IRWANSYAH DAMANIK, SE 4) LINDUNG GURNING -SOLEH SARAGIH, SH 5) EVRA SASSKY DAMANIK, S.Sos – SUGITO 4. Bahwa selain kelima pasangan calon diatas, KPUD Simalungun juga mengundang Drs. H.T. Zulkarnain Damanik, M.M untuk memeriksakan kesehatan di RSUD 7 Dr. Djasamen Saragih Pematangsiantar tanggal 08 Agustus 2015, sesuai Keputusan KPUD Simalungun Nomor 34/Kpts/KPU-Sim/002.434769/VIII/2015 tentang Perubahan atas Keputusan KPUD Simalungun Nomor 01/Kpts/KPU- Sim/002.434769/IV/2015 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Simalungun Tahun 2015. Dalam hal ini Drs. H.T. Zulkarnain Damanik, M.M sudah pernah mengundurkan diri karena berhalangan tetap sesuai pengumuman Ketua KPUD Simalungun Nomor: 16/002.434769/VII/2015 tanggal 26 Juli 2015 Tentang Nama Pengganti Bakal Calon Bupati Simalungun. Nama pengganti Drs. H.T. Zulkarnain Damanik, M.M sebagai Bakal Calon Bupati Simalungun Tahun 2015 melalui jalur perseorangan adalah Evra Sassky Damanik, S.Sos dan Drs. H.T. Zulkarnain Damanik, M.M tidak menghadiri pemeriksaan kesehatan sesuai tahapan jadwal yang ditentukan dalam Keputusan KPUD Simalungun Nomor 34/Kpts/KPU- Sim/002.434769/VII/2015 tanggal 05 Agustus 2015. Seharusnya KPUD Simalungun sudah menggugurkan saudara Drs, H.T Zulkarnain Damanik, M.M dan tidak dapat digantikan lagi, karena sudah melanggar keputusan KPUD Simalungun Nomor 34/Kpts/KPU-Sim/002.434769/VI 11/2015 tanggal 05 Agustus 2015. Sementara yang bersangkutan sudah tidak mau hadir pada tanggal 8 Agustus 2015, namun KPUD Simalungun tetap memaksakan untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan ulang tanggal 12 Agustus 2015 dengan melakukan perubahan tahapan, program dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Simalungun Tahun 2015. 5. Bahwa KPUD Simalungun kembali menetapkan Drs. H.T. Zulkarnain Damanik, M.M dan Burhanuddin Sinaga sebagai calon, sesuai Keputusan KPUD Simalungun Nomor 31/Kpts/KPU-Sim/002,434769/VIII/2015 tanggal 5 Agustus 2015 tentang Hasil Pencermatan dan Koreksi atau Pembetulan Proses Pergantian Pasangan Calon Perseorangan Atas Nama Drs. H.T. Zulkarnain Damanik, M.M dan Burhanuddin Sinaga dan Keputusan KPUD Simalungun Nomor 33/Kpts/KPU-Sim/002.434769/VIII/2015 tanggal 5 Agustus 2015 tentang Pembatalan Keputusan KPUD Simalungun Nomor 27/Kpts/KPU- Sim/002.434769/VII/2015 dan Nomor 29/Kpts/KPU- Sim/002.434769/VI 1/2015. 6. Bahwa KPUD Simalungun kembali menetapkan pasangan calon perseorangan yang sudah pernah mengundurkan diri karena berhalangan tetap (SAKIT) atas nama Drs. H.T. Zulkarnain Damanik, M.M menjadi calon kembali dan ditolak pergantiannya. Artinya, Evra Sassky Damanik, S.Sos sudah dinyatakan digugurkan oleh KPUD Simalungun. Dikeluarkannya Keputusan KPUD Simalungun Nomor 31/Kpts/KPU- Sim/002.434769/VIII/2015 tanggal 5 Agustus 2015 dan Keputusan KPUD Simalungun Nomor 33/Kpts/KPU- Sim/002.434769/VIII/2015 tanggal 5 Agustus 2015. Sungguh sangat aneh KPUD Simalungun memaksakan orang yang sudah mengundurkan diri dan berhalangan tetap untuk menjadi calon seharusnya yang bersangkutan sudah digugurkan. 7. Bahwa Tidak ada kepastian hukum yang dilakukan oleh KPUD Simalungun, karena berulang- ulang melakukan pergantian calon, khususnya atas nama calon Drs. H.T. Zulkarnain Damanik, M.M dengan Evra Sassky Damanik, S.Sos yang mana menurut Keputusan KPUD Simalungun Nomor 27/Kpts/KPU- Sim/002.434769/VII/2015 dan 31/Kpts/KPU-Sim/002.434769/VIII/2015 tanggal 5 Agustus 2015, dan Keputusan KPUD Simalungun Nomor 33/Kpts/KPU- Sim/002.434769/VIII/2015 seharusnya kedua-duanya atas nama Drs. H.T. Zulkarnain Damanik, M.M dan Evra Sassky Damanik, S.Sos sudah gugur. Dalam hal ini Keputusan KPUD Simalungun sangat membingungkan pelapor dan masyarakat Simalungun. 8 8. Bahwa Sesuai pengumuman Plh. Ketua KPUD Simalungun Nomor 23/002.434769/VII1/2015 tanggal 19 Agustus 2015 tentang Nama Pengganti Bakal Calon Bupati Simalungun dari Drs. H.T Zulkarnain Damanik, M.M menjadi Evra Sassky Damanik, S.Sos. hal ini bertentangan dengan Keputusan KPU sebelumnya yaitu Nomor 33/Kpts/KPU- Sim/002.434769/VIII/2015 tanggal 5 Agustus 2015, seharusnya Evra Sassky Damanik, S.Sos sudah gugur untuk selamanya dan tidak bisa menjadi calon lagi. 9. Bahwa Calon Evra Sassky Damanik, S.Sos mendaftar kembali untuk kedua kalinya ke KPUD Simalungun dan kembali menggantikan calon Drs. H.T Zulkarnain Damanik, M.M tanggal 19 Agustus 2015. Sungguh aneh tindakan Komisioner KPU Simalungun yang membuka/menerima pendaftaran kembali untuk kedua kalinya pasangan calon Evra Sassky Damanik, S.Sos - Sugito yang sudah ditolak pergantiannya oleh KPUD Simalungun, sesuai SK KPUD Simalungun Nomor 31 dan 33 Tahun 2015. 10. Bahwa Sesuai PKPU nomor 12 tahun 2015 pasal 32 ayat (6) yang berbunyi "Masyarakat dapat memberikan tanggapan atau menarik dukungannya sampai dengan 3 (tiga) hari sebelum penetapan pasangan calon peserta pemilihan.” Sementara penetapan calon yang ditetapkan oleh KPUD Simalungun tanggal 24 Agustus 2015. Interval waktu untuk menyampaikan tanggapan oleh masyarakat KPUD Simalungun hanya memberikan waktu 1 hari. 11. Bahwa Surat Keputusan KPUD Simalungun Nomor 45/Kpts/KPU- Sim/002.434769/VIII/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Simalungun Tahun 2015 tanggal 24 Agustus 2015 menetapkan Pasangan Calon Bupati da'h Wakil Bupati Simalungun termasuk Evra Sassky Damanik, S.Sos - Sugito, sementara pasangan ini sudah pernah dibatalkan dan ditolak oleh KPUD Simalungun. 12. Bahwa Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) Swasta Iklas Prasasti Kebayoran Jakarta Pusat Nomor Seri 01 OC oh 0373795 atas nama Jopinus Saragih G; tidak memenuhi syarat, karena ada legalisir Kepala Sekolah, sementara sekolah Iklas Prasasti tersebut sudah tidak beroperasi lagi. Dalam hal ini Komisioner KPUD Simalungun tidak mempedomani Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Pengesahan Fotocopy Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar dan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah. Kelengkapan berkas Calon Bupati Simalungun atas nama Jopinus Saragih G berupa STTB/ljazah tidak dilegalisir sesuai ketentuan, karena terdapat legalisir yang tidak dicantumkan tanggal bulan dan tahunnya oleh Kepala Sekolah Iklas Prasasti yang sudah tutup sejak tahun 1993 dan Legalisir Suku Dinas Pendidikan Jakarta’ Pusat yang juga tidak dicantumkan tanggal bulan dan tahun. Seharusnya Kepala Sekolah Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) Swasta Iklas Prasasti Kebayoran Jakarta Pusat tidak diperbolehkan lagi melegalisir STTB atas nama Jopinus Saragih G karena sekolah tersebut sudah tidak beroperasi lagi tetapi dalam hal ini Komisioner KPUD Simalungun tetap menetapkan yang bersangkutan menjadi Calon Bupati Simalungun berpasangan dengan Ir. Amran Sinaga. Hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 29 tahun 2014 pasal 2 ayat (4) yang berbunyi "Pengesahan fotokopi ijazah/STTB) dan surat keterangan pengganti ijazah/STTB yang dikeluarkan oleh satuan pendidikan yang sudah tidak beroperasi atau ditutup dilakukan oleh Kepala Dinas kabupaten/kota yang membidangi pendidikan di kabupaten/kota yang bersangkutan. Komisioner KPUD Simalungun telah melanggar PKPU Nomor 9 Tahun 2015 Pasal 50 ayat (1). Berbunyi "dalam hal sekolah tidak beroperasi lagi atau 9 telah bergabung dengan sekolah lain, fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat belajar (STTB) Bakal Calon yang bersangkutan harus dilegalisasi oleh instansi atau satuan kerja yang menyelenggarakan urusan pendidikan atau pendidikan agama di kabupaten/kota tempat sekolah dimaksud pernah berdiri”. 13. Bahwa Sesuai lampiran formulir BA.HP-KWK tentang Lampiran Berita Acara Penelitian Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan Dan Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur/Bupati Dan Wakil Bupati/Walikota Dan Wakil Walikota bagi pasangan calon yang lain legalisir ijazah tidak tertera tanggal bulan dan tahunnya tetapi dalam hal ini Komisioner KPUD Simalungun langsung menyatakan tidak memenuhi syarat dan harus diperbaiki. Dalam hal ini Komisioner KPUD Simalungun tidak independen dan berpihak kepada salah satu calon Jopinus Saragih G (petahana). Dibuktikan dengan telah ditetapkan menjadi calon bupati oleh KPUD Simalungun, walaupun legalisir ijazah yang bersangkutan tidak tertera tanggal bulan dan tahun. [2.6] Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pengadu II mengajukan bukti- bukti/keterangan yakni sebagai berikut : NO BUKTI KETERANGAN 1. P–1 Pengumuman KPU Kab. Simalungun No.16/002.434769/VII/2015 tentang nama pengganti Calon Bupati Simalungun 2. P–2 Keputusan KPU Kab. Simalungun No. 31/Kpts/KPU- Sim/002.434769/VIII/2015 tentang hasil pencermatan dan koreksi atau pembetulan proses penggantian pasangan calon perseorangan atas nama Drs. H. Zulkarnain Damanik, MM dan Burhanuddin Sinaga. 3. P–3 Keputusan KPU No. 33/Kpts/KPU-Sim/002.434769/VIII/2015 tentang pembatalan keputusan KPU Simalungun No. 27/Kpts/KPU-Sim/002.434769/VII/2015 dan 29/Kpts/KPU- Sim/002.434769/VII/2015 4. P–4 Keputusan KPU Simalungun No.34/Kpts/KPU- Sim/002.434769/VIII/2015 tentang perubahan atas Keputusan KPU Simalungun No 01/Kpts/KPU-Sim/002.434769/IV/2015 tentang tahapan, program dan Jadwal. 5. P–5 Keputusan KPU Simalungun No. 45/Kpts/KPU- Sim/002.434769/VIII/2015 tentang penetapan pasangan Calon 6. P–6 Pengumuman KPU Kab. Simalungun No 23/002.434769/VIII/2015 tentang nama pengganti Drs. T Zulkarnain Damanik, MM yaitu Evra Sassky Damanik, S.Sos. 7. P–7 Foto-foto. 8. P-8 Fotokopi STTB SMA Swasta a.n Jopinus Saragih G dengan Nomor Seri 01 OC oh 0373795. [2.7] PETITUM Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pengadu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut: 1. Memberhentikan tidak dengan hormat Adelbert Damanik St (Ketua KPUD Simalungun), Puji Rahmat Harapap Spd. (Divisi Hukum, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga) Dadang Yusprianto, Sh (Divisi 10 Teknis Penyelenggaraan Pemilu/Ketua Pokja Pencalonan) dan James Andohar Siahaan Stp (Sekretaris KPU Kabupaten Simalungun/selaku penanggung jawab administrasi di Sekretariat Kabupaten Simalungun) mereka sudah bertindak sesuka hati dengan memutarbalikkan ketentuan yang berlaku serta melakukan pelanggaran terhadap UU nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan PKPU Nomor 2, 9 dan 12 Tahun 2015 serta Keputusan KPUD itu sendiri. 2. Membatalkan Pasangan calon Evra Sassky Damanik, S.Sos - Sugito, karena pasangan ini sudah dibatalkan/ditolak oleh KPUD Simalungun dengan surat Keputusan Nomor 31 dan 33 tahun 2015. Pasangan calon Evra Sassky Damanik, S.Sos - Sugito tidak memeriksakan kesehatan kembali. Jika dipaksakan juga pasangan calon Evra Sassky Damanik, S.Sos - Sugito dan pasangan calon Dr. Jopinus Saragih G, Sh, Mm - Ir. Amran Sinaga menjadi calon, berarti pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2015 di Kabupaten Simalungun cacat hukum. [2.8] Bahwa Pengadu III dalam sidang DKPP tanggal 15Oktober 2015 menyampaikan aduan tentang dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagai berikut: 1. Bahwa Sesuai data yang diperoleh dari halaman website KPUD Simalungun, seorang Calon Bupati Simalungun, DR. Jopinus Ramli Saragih, SH.,MM telah melampirkan photocopy legalisir Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta Iklas Prasasti, Kemayoran - Jakarta Pusat, dengan Nomor Seri: 01 OC oh 0373795 a/n Jopinus Saragih G, anak Rasen Ginting, dengan Nomor Induk 298 tertanggal 26 Mei 1990, ditandatangani oleh Kepala Sekolah Drs.S Soeryatmodjo. Di photocopy Ijazah/STTB tersebut terdapat 2 (dua) Cap Legalisir, yaitu yang berasal dari SMA Swasta Iklas Prasasti yang ditandatangani oleh Drs.S Soeryatmodjo, serta yang berasal dari Suku Dinas Pendidikan Jakarta Pusat. Kedua cap/stempel legalisir itu tanpa tertera penulisan tanggal, bulan dan tahun pelegalisiran. 2. Bahwa dengan membawa surat pemberitahuan dari KPUD Simalungun, Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Simalungun, Adelbert Damanik, ST bersama Ketua dan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kabupaten Simalungun, pada 10 Agustus 2015 telah melakukan Klarifikasi/Verifikasi Faktual terhadap Legalisir Ijazah/STTB Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta Iklas Prasasti di Kemayoran, Jakarta Pusat dengan Nomor Seri 01 OC oh 0373795, a/n Jopinus Saragih, ke kantor Suku Dinas Pendidikan Jakarta Pusat. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Ketua Panwaslu Simalungun, Ulamatuah Saragih, MH melalui sambungan telepon seluler, saat di kantor Suku Dinas Pendidikan Jakarta Pusat, tidak diperoleh keterangan secara lisan dan atau secara tulisan tentang keabsahan atau kebenaran legalisir di photocopy Ijazah/STTB tersebut, dan kemudian dianjurkan untuk mendatangi kantor Dinas Pendidikan Propinsi DKI Jakarta. Saat berada di kantor Dinas Pendidikan DKI Jakarta, ditunjukkan beberapa dokumen pertinggal Ijazah/STTB Pembanding yang pernah disalurkan kepada SMA Swasta Iklas Prasasti. Namun, untuk Ijazah/STTB Nomor 01 OC oh 0373795, a/n Jopinus Saragih tidak ada/tidak dapat dipertunjukkan. 3. Bahwa beberapa hari pasca klarifikasi/verifikasi faktual itu, KPUD dan Panwaslu Simalungun menerima Surat Keterangan dari Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, yang berisi: 1. SMA Swasta Iklas Prasasti beralamat Ji.Raya Sumur Batu, Kemayoran, Jakarta Pusat menggunakan SD Negeri. 2. SMA Swasta Iklas Prasasti, tutup (bubar) sejak tahun pelajaran 1993/1994. 3. Blangko Ijazah/STTB yang didistribusikan di SMA Swasta Iklas Prasasti tahun 11 1990 sebagai berikut : a. Program Biologi (A2): Nomor seri 01 OC oh 0373776 s/d 0373823 = 48 Lembar. b. Program IPS (A3): Nomor seri 01 OC oh 0791833 s/d 01 OC oh 0791891 = 39 Lembar. 4. Bahwa tanggal 23 Agustus 2015, Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Simalungun mengirimkan surat Nomor : 001/050/Panwas/21/VIII/2Q15 kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Simalungun yang meminta agar KPU Simalungun mencermati hasil klarifikasi yang dilakukan dalam Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Simalungun 2015-2020, serta mempedomani Pasal 49 s/d 52 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 9 Tahun 2015 dan Permendikbud Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pelegalisiran Ijazahah/STTB. 5. Bahwa tanggal 24 Agustus 2015, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun Nomor : 45/Kpts/KPU- Sim/002.434769/VIII/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Simalungun Tahun 2015, yakni: 1. DR. JR Saragih,SH,MM - Ir.Amran Sinaga,Msi (Partai Demokrat). 2. Hj.Nuriaty Damanik,SH - Posman Simarmata (Golkar,Genndra,Nasdem,PAN, dan PKB). 3. Tumpak Siregar,SH - H.lrwansyah Damanik,Ssos (PDI-P, Hanura dan PKS). 4. Evra Sassky Damanik,Ssos - Sugito (Jalur Perseorangan). 6. Bahwa Sebelumnya, Komisioner KPU Simalungun, pada 3 Agustus 2015 telah mengirimkan Lampiran Model BA.HP-KWK tentang Lampiran Berita Acara Penelitian Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Simalungun kepada Calon Bupati Tumpak Siregar,SH dan Calon Wakil Bupati Irwansyah Damanik,SE, yang menerangkan bahwa Ijazah SMA tidak ada tanggal legalisir. Hal yang sama tidak dilakukan kepada Calon Bupati DRJR Saragih,SH.MM dan Calon Wakil Bupati Ir.Amran Sinaga. 7. Bahwa Legalisir Photocopy Ijazah/STTB a/n Jopinus Saragih G yang jadikan Dokumen Pendaftaran Calon Bupati sdr.DR.JR Saragih,SH.MM pada Tahun 2015 dan pada Tahun 2010 sangat berbeda. Pada pendaftaran calon bupati di Tahun 2010, yang bersangkutan mempergunakan Legalisir Photocopy Ijazah/STTB dari Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional yang ditandatangani oleh Prof.Suyanto Ph.D, sedangkan di Tahun 2015, DR. JR Saragih SH,MM melampirkan 2 (dua) Legalisir Photocopy Ijazah/STTB dari SMA Swasta Iklas Prasasti yang ditandatangani oleh Drs. S Soeryatmodjo, serta yang berasal dari Suku Dinas Pendidikan Jakarta Pusat. Kedua cap/stempel legalisir itu tanpa tertera penulisan tanggal, bulan dan tahun pelegalisiran. [2.9] Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pengadu III mengajukan bukti- bukti/keterangan yakni sebagai berikut : NO BUKTI KETERANGAN 1. P–1 Fotocopy Petikan Surat Keterangan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. 2. P–2 Fotocopy Legalisir Ijazah SMA Swasta Ikhlas Prasasti an. Jopinus Saragih. 3. P–3 Fotocopy Pengumuman Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Simalungun Tahun 2015. 12 [2.10] PETITUM Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pengadu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut: 1. Memberhentikan Tidak Dengan Hormat, Adelbert Damanik, S.T dari Jabatan Ketua KPU Simalungun, Puji Rahmat Harahap, S.Pd (Divisi Hukum, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga), Dadang Yusprianto,S.H (Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu/Ketua Pokja Pencalonan, serta Komisioner KPU Simalungun lainnya yang ikut menandatangani pelolosan Calon Bupati DR.JR Saragih,SH.MM sebagai Calon Tetap Bupati Simalungun periode 2015- 2020. 2. Memberhentikan Tidak Dengan Hormat Anggota Panitia Penwaslu Simalungun yang turut serta mengklarifikasi dan memverifikasi Ijazah/STTB DR JR Saragih, SH.MM. 3. Meminta Komisioner KPU Provinsi Sumatera Utara untuk melakukan Klarifikasi/Verifikasi Ulang Ijazah/STTB Calon Bupati DR.JR Saragih,SH,MM dengan bukti keterangan yang jelas dan akurat dari Suku Dinas Pendidikan Jakarta Pusat tentang Keabsahan Legalisir Ijazah tersebut. 4. Memohon kepada Ketua DKPP-RI, Mejelis Sidang DKPP-RI dan Komisioner KPU Provinsi Sumatera Utara, mengikutsertakan pengadu dalam pelaksanaan Klarifikasi/Verifikasi Ulang Legalisir Photocopy Ijazah/STTB a/n Jopinus Saragih G, milik Calon Bupati Simalungun sdr.DR.JR Saragih,SH.MM. [2.11] Bahwa Pengadu IV dalam sidang DKPP tanggal 15 Oktober 2015 menyampaikan aduan tentang dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagai berikut: 1. Bahwa Komisioner KPUD Simalungun melakukan pelanggaran kode etik dan melanggar keputusan yang diterbitkan sendiri atas pergantian pasangan calon jalur perseorangan Drs.H.T.Zuikarnain Damanik, MM - Sugito Kepada Evra Sassky Damanik, S,Sos - Sugito secara berulang ulang dan Tidak Mengindahkan Surat KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor 1504/KPU-Prov-002/VIII/20l5 tentang pencermatan dan koreksi proses pergantian pasangan calon. 2. Bahwa Tahapan Verifikasi Faktual dukungan Calon Perseorangan Drs.M.T.Zulkaniam Damanik, MM - Sugito nienggunakan dokumen KTP / KK Masyarakat di 25 Kecamatan Kabupaten Simalungun oleh PPS dan PPK banyaknya kejanggalan, PPS tidak pernah menyodorkan Formulir Model B.3- KWK Perseorangan kepada masyarakat pendukung, kuat dugaan sudah adanya terjadi koordinasi secara terstruktur dengan dugaan upeti diberikan calon perseorangan mulai dari tingkat Nagori/PPS besaran Rp. 750.000 - 2.000.000, tingkat Kecamatan/PPK sebesar Rp. 3.500.000 - 5.000.000.- sampai KPUD Simalungun. Dengan hal tersebut supaya DKPP RI bersedia memanggil seluruh Perangkat KPUD Simalungun muiai Tingkat PPS/Nagori, Tingkat PPK/Kecamatan dan Komisioner KPUD. Dalam hal ini KPU Simalungun telah melanggar pasal 2 a-m peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 9 tahun 2015. 3. Bahwa berdasarkan data yang diperoleh dari Website resmi KPUD Simalungun (http://kpu-simalungunkab.go.id) Calon Bupati Simalungun atas nama DR. Jopinus Ramli Saragih, SH.MM melampirkan photocopy Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas yang diterbitkan oleh SMA Swasta Iklas Prasasti Kemayoran Jakarta Pusat dengan Nomor 01 OC oh 0373795 atas Nama Jopinus Saragih G tertanggal 26 Mei 1990 ditanda tangani oleh Drs. Soeryatmodjo selaku Kepala Sekolah. Ditemukan kejanggalan yaitu 13 terdapat 2 stempel/cap tanda legalisir dari SMA Swasta Iklas Prasasti dan Suku Dinas Pendidikan Menegah dan Tinggi Pemerintah Kotamadya Jakarta Pusat tanpa adanya tanggal, bulan dan tahun pengesahan legalisir di mana dalam pencalonannya tahun 2010 tidak adanya legalisir oleh SMK Swasta Iklas Prasasti sehingga kuat dugaan adanya pemalsuan dilakukan dan diduga telah bertentangan dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pengesahan Fotokopi ljazah/STTB, Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB dan Penerbitan Surat Keterangan pengganti Ijazah/STTB Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah 4. Bahwa sesuai dengan Surat Panitia Pengawasan Pemilu Kabupaten Simalungun Nomor : 001/050/Panwas/21/ VIII/2015 tertanggal 23 Agustus 2015 ditanda tangani.Drs. Ulamatuah Saragih,SH selaku Ketua Panwas Simalungun tentang Klarifikasi Ijazah Calon Bupati dan Wakil Bupati Simalungun (terlampir) pada poin 2 C dijelaskan SMA Swasta Iklas Prasasti tutup (bubar) sejak tahun 1993/1994 dan SMA Swasta Iklas Prasasti pernah mcncrbitknn blanko Ijazah/STTB tahun 1990, namun dalam hasil verifikasi tidak ada penjelasan bahwa Ijazah/STTB Nomor 010c0h 0373795 atas nama siapa. 5. Bahwa dalam Tahapan Verifikasi Faktual dukungan oleh KPUD Simalungun tingkat Nagari/PPS dan Kecamatan/PPK bahwa Panwascam 25 Kecamatan juga telah berkoordinasi dengan ketua Panwas Kabupaten Simalungun untuk tidak terlalu aktif/tegas melakukan pengawasan yang diduga telah mendapat upeti dari calon jalur perseorangan dengan besaran antara Rp. 1.000.000 - 1.500.000.- guna memuluskan tahapan verifikasi tanpa adanya temuan pelanggaran serta menggelembungkan jumlah suara pendukung Memenuhi Syarat (MS). 6. Bahwa KPUD Simalungun Tidak bersedia memberikan keterbukaan informasi publik sebagai mana dalam surat kiarifikasi dan permohonan LSM Forum Tiga Belas jelas telah melanggar Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik [2.9] Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pengadu III mengajukan bukti- bukti/keterangan yakni sebagai berikut : NO BUKTI KETERANGAN 1. P–1 Pengumuman KPU Kab. Simalungun No.16/002.434769/VII/2015 tentang nama pengganti Calon Bupati Simalungun 2. P–2 Surat KPU Provinsi Sumut No. 1504/KPU-Prov-002/VIII/2015 tentang pencermatan dan koreksi proses penggantian pasangan Calon Perseorangan a.n Drs. H.T Zulkarnaen Damanik, MM 3. P–3 Keputusan KPU Kab. Simalungun No. 31/Kpts/KPU- Sim/002.434769/VIII/2015 tentang hasil pencermatan dan koreksi atau pembetulan proses penggantian pasangan calon perseorangan atas nama Drs. H. Zulkarnain Damanik, MM dan Burhanuddin Sinaga. 4. P–4 Keputusan KPU No. 33/Kpts/KPU-Sim/002.434769/VIII/2015 tentang pembatalan keputusan KPU Simalungun No. 27/Kpts/KPU-Sim/002.434769/VII/2015 dan 29/Kpts/KPU- Sim/002.434769/VII/2015. 5. P–5 Keputusan KPU Simalungun No.34/Kpts/KPU- Sim/002.434769/VIII/2015 tentang perubahan atas Keputusan KPU Simalungun No 01/Kpts/KPU-Sim/002.434769/IV/2015 tentang tahapan, program dan Jadwal. 14 6. P–6 Keputusan KPU Simalungun No. 45/Kpts/KPU- Sim/002.434769/VIII/2015 tentang penetapan pasangan Calon. 7. P–7 Pengumuman KPU Kab. Simalungun No 23/002.434769/VIII/2015 tentang nama pengganti Drs. T Zulkarnain Damanik, MM yaitu Evra Sassky Damanik, S.Sos. 8. P-8 Fotokopi STTB SMA Swasta a.n Jopinus Saragih G dengan Nomor Seri 01 OC oh 0373795. 9. P-9 Foto-foto 10. P-10 Surat Panwaslih Kabupaten Simalungun No.001/050/Panwas/21/VIII/2015 tentang Klarifikasi Ijazah Calon Bupati dan Wakil Bupati Simalungun. [2.7] PETITUM Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pengadu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut: 1. Memberhentikan dengan tidak hormat Komisioner dan Sekretaris KPUD Simalungun karena diduga melanggar PKPU Nomor 2, Nomor 9 dan Nomor 12 Tahun 2015. 2. Membatalkan penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Simalungun dari Jalur Perseorangan atas nama Evra Sassky Dainanik. S.Sos — Siigito karena sudah dibatalkan dan ditolak oleh KPUD Simalungun sesuai dengan Keputusan Nomor: 31/Kpts/KPU-Sim/002.434769/VIII/2015 dan Nomor: 33/Kpts/KPUSim/002.434769/VIII/2015 tanggal 5 Agustus 2015. 3. Melakukan tinjau ulang maupun Verifikasi Legalitas Ijazah/ST'I'B yang digunakan Dr. Jopinus K. Saragih SH.MM. PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN PARA TERADU TERHADAP PENGADU I [2.8] Menimbang bahwa Para Teradu II, III, IV dan V secara bersama-sama telah menyampaikan jawaban dan penjelasan pada 8 September 2015 yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: 1. Bahwa pengadu saudara Mansur Panggabean sudah pemah mengajukan pengaduan ke DKPP pada tanggal 14 Mei 2014 dengan Nomor 283/I-P/L- DKPP/2014 yang diregistrasi dengan Nomor Perkara 101/DKPP-PKE-III/2014. 2. Bahwa pengaduan Mansur Panggabean tanggal 14 Mei 2014 dengan Nomor 283/I- P/L- DKPP/2014 yang diregistrasi dengan Nomor Perkara 101/DKPP-PKE- III/2014. telah diputuskan oleh DKPP dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk urnum pada hari jum’at tanggal empat bulan Juli tahun dua ribu empat belas Nomor 101/DKPP-PKE-III/2014 adapun putusan DKPP sebagai berikut: a. Menerima Pengaduan pengadu sebagian; b. MEREHABILITASI teradu I, II, III, IV, V, VII, VIII, IX, X dan XI atas nama Porang, Adelbert Damanik, Abdul Razak Siregar, Puji Rahmat Harahap, Rahmadani Damanik ( Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Simalungun), Mulia Banurea, Dra. Evi Novida Ginting, Nazir Salim Manik, Ir. Benget Silitonga, Yulhasni ( Ketua dan Anggota KPU Provinsi Sumatera Utara) sejak dibacakannya Putusan ini; c. Menjatuhkan sanksi berupa peringatan kepada teradu VI atas nama Ulamatuah Saragih ( Ketua Panwaslu Kabupaten Simalungun) sejak dibacakannya Putusan ini; d. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia 15 mengawasi pelaksanaan Putusan ini. . 3. Bahwa Rekomendasi Panwaslu Nomor 339/Panwasi u-SIM/V/2014 tidak pemah ada diberikan kepada KPU Kabupaten Simalungun dan KPU Kabupaten Simalungun mendapat Rekomendasi Panwaslu Nomor 339/Panwaslu-SIM/V/2014 dari Staf DKPP tanggal 06 September 2015 melalui email setelah diteliti rekomendasi tersebut ditujukan ke Bawaslu Provinsi , Sumatera Utara, oleh karenanya pengaduan Mansur Panggabean pengadu I dan Apri Nopjun Saragih Pengadu II yang menyatakan KPU Kabupaten Simalungun tidak melaksanakan Rekomendasi Panwaslu Nomor 339/Panwaslu-SIM/V/2014 tidak benar. 4. Bahwa KPU Kabupaten Simalungun tidak benar menyembunyikan fakta bahwa saksi yang hadir dalam rapat pleno tidak mempunyai mandat resmi/langsung dari Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerindra Kabupaten Simalungun, karena saksi dari Partai Gerindra yang hadir dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten Simalungun tentang Perubahan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara di tingkat Kabupaten Simalungun mempunyai mandat dan dibuktikan dengan surat mandat DPC Partai Gerindra Kabupaten Simalungun Nomor : 03.09/SM/DPC-Gerindra Simal/2014. 5. Bahwa KPU Kabupaten Simalungun tidak benar melaksanakan rapat pleno tidak prosedural sesuai dengan ketentuan perundang-undangan karena rapat pleno tersebut dilakukan di Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 7 Mei 2014 di Hotel Darraa Deli Medan ha 1 ini sesuai Pasal 229 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 yang berbunyi (1) dalam hal terjadi perbedaan jumlah suara pada sertifikat hasil penghitungan perolehan suara dari PPS dengan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara yang diterima oleh PPK dan KPU Kabupaten/kota, saksi peserta pemilu tingkat Kecamatan, tingkat Kabupaten/Kota dan saksi peserta Pemilu tingkat kecamatan, Panwaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan, maka KPU Kabupaten/Kota melakukan pembetulan data melalui pengecekan dan/atau Rekapitulasi ulang data yang termuat sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk PPS yang bersangkutan. (2) dalam hal terjadi perbedaan data jumlah suara pada sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara dari KPU Kabupaten/Kota dengan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara yang diterima oleh KPU Provinsi, saksi peserta pemilu tingkat Provinsi dan saksi peserta Pemilu tingkat Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi, atau Panwaslu Kabupaten/Kota, maka KPU Provinsi melakukan Pembetulan data melalui pengecekan dan atau rekapitulasi ulang data yang termuat pada sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk KPU Kabupaten/Kota yang bersangkutan. 6. Bahwa saksi dari Partai Gerindra Pangihutan Siagian tidak keberatan saat Rapat Pleno yang dilakukan di KPU Provinsi dan selanjutnya KPU Kabupaten Simalungun menyampaikan pemberitahuan Perubahan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara di tingkat Kabupaten Simalungun kepada Partai-Partai Peserta Pemilu Tahun 2014. 7. Bahwa KPU Kabupaten Simalungun melakukan Rapat Pleno sesuai dengan PKPU Nomor 27 Tahun 2013 Pasal 74 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Oleh Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum. 8. Bahwa alasan pengaduan Mansur Panggabean pengadu I dan Apri Nopjun Saragih Pengadu II yang menyatakan : a. Para teradu tidak melakukan dan/atau mengabaikan Suarat Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Simalungun No.339/Panwaslu-SIM/V/2014. 16 b. Para teradu telah menyembunyikan fakta bahwa saksi yang hadir dalam rapat pleno tidak mendapatkan mandat resmi/langsung dari Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerindra Kabupaten Simalungun. c. Para teradu dalam melaksanakan Rapat Pleno tidak prosedural sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pengaduan Pengadu I tidak mendasar karena telah diperiksa dan diputus dengan Putusan DKPP Nomor 101/DKPP-PKE-III/2014. 9. Bahwa KPU Kabupaten Simalungun menerangkan bahwa teradu 1 Porang Ketua KPU Kabupaten Simalungun telah meninggal dunia. [2.9] Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Para Teradu KPU Kabupaten Simalungun mengajukan bukti-bukti/keterangan yakni sebagai berikut : No Bukti Keterangan 1. T-1 Putusan DKPP No 101/DKPP-PKE-III/2014 2. T-2 Copy Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Parlai Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabu paten/ Kota Serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilu Tahun 2014 tertanggal 20 April 2014. 3. T-3 Copy Berita Acara KPU Kab. Simalungun Nomor 97/002.434769/BA/V/2014 perihal Perbaikan Model DB-1 DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kola Tahun 2014 Tingkat Kabupaten Simalungun tertanggal 5 Mei 2014. 4. T-4 Copy Berita Acara KPU Kab. Simalungun Nomor 99/002.43469/V/2014 perihal Perbaikan Model DB 1 DPR Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 Tingkat Kabupaten Simalungun tertanggal 7 Mei 2014. 5. T-5 Copy surat KPU Kab. Simalungun Nomor 657/002.434769/Vl/2014 perihal Klarifikasi Perolehan Suara DPR Rl Partai Gerindra a.n Dr. Sortaman Saragih, S.H., MARS tertanggal 2 Mei 2014 6. T-6 Copy Surat KPU Kab. Simalungun Nomor 676/002.434769/V/2014 perihal Undangan tertanggal 6 Mei 2014 7. T-7 Copy Surat Mandat Partai Gerindra Nomor 04-005/SM/DPC- GERINDRA S1MAL/2014 tertanggal 14 April 2014 8. T-8 Copy Surat Mandat Partai Gerindra Nomor 03.09/SM/DPC- GER1NDRA SIMAL/2014 tertanggal 7 Mei 2014 9. T-9 Copy Surat Keputusan Partai Gerindra Nomor 11- 0200/Kpts/DPP- GERlNDRA/2013 perihal Susunan Personalia Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerindra Indonesia Raya Kabupaten Simalungun Provinsi Simatera Utara tertanggal 11 November 2013 10. T-10 Copy Surat Bawaslu Provinsi Sumatera Utara Nomor 002/2607/Bawaslu-SU/ 1V/2014 perihal Undangan Klarifikasi tertanggal 26 April 2014. 11. T-11 Copy Surat Panitia Pengavvas Pcmilihan Umum Kabupaten Simalungun Nomor 284-Rek/Panwaslu-SIM/IV/2014 perihal Rekomendasi Perbaikan/Rekapitulasi Ulang Perolehan Suara Calon Anggota DPRD No. Urut 5 Partar Gerindra DApil Sumut 3 an dr. Sortaman Saragih, S.H., MARS tertanggal 30 April 2014 12. T-12 Copy surat Keberatan A.n Martin Hutabarat, S.H tertanggal 24 April 2014 13. T-13 Copy Berita Acara Klarifikasi Nomor BA-17/Panwaslu-Sim/2014 tertanggal 28 April 2014 17 PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN PARA TERADU TERHADAP PENGADU II, III, dan IV Sehubungan dengan adanya Pengaduan Nomor 88/I-P/L-DKPP/2015, Nomor 91/I- P/L-DKPP/2015 dan Nomor 108/I-P/L-DKPP/2015. Teradu memberikan jawaban sebagai berikut: Untuk perkara pergantian calon Bupati perseorangan dari Drs. H.T Zulkarnain Damanik, M.M kepada Evra Sasky Damanik, S.Sos bisa dijelaskan sebagai berikut: 1. Pada tanggal 23 Juli 2015 KPU Kabupaten Simalungun telah menerima surat permohonan pengunduran diri calon Bupati Simalungun dari Jalur perseorangan atas nama Drs. H.T. Zulkarnaen Damanik, MM dengan alasan sakit dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang dikeluarkan oleh RSUD Dr. Djasamen Saragih Pematangsiantar. 2. KPU Kabupaten Simalungun menerima pergantian bakal calon Bupati Drs. T. Zulkarnain Damanik, MM menjadi Evra Sassky Damanik, S.Sos berdasarkan; a. Ketentuan pasal 53 ayat 2 UU No. 8 Tahun 2015 Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 1 TAHUN 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 TAHUN 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang- undang menyatakan bahwa "Pasangan Calon perseorangan dilarang mengundurkan diri terhitung sejak ditetapkan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. b. Ketentuan pasal 32 ayat 1 PKPU No 9 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah menjadi PKPU No 12 Tahun 2015 ayat (1) "Pasangan Calon perseorangan atau salah satu calon perseorangan yang mengundurkan diri pada masa penelitian administrasi dan faktual dukungan sampai dengan rekapitulasi jumlah dukungan, dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat dan tidak dapat diganti dengan calon lain." ayat (3) "Calon perseorangan yang berhalangan tetap atau meninggal dunia pada masa penelitian faktual dukungan sampai dengan rekapitulasi jumlah dukungan, dapat diganti dengan calon baru paling lama 5 (lima) hari sejak calon tersebut berhalangan tetap atau meninggal dunia". c. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015, penelitian administrasi dan faktual di tingkat Desa/Kelurahan 23 Juni s/d 6 Juli 2015, rekapitulasi ditingkat Kecamatan tanggal 7 s/d 13 Juli 215, dan rekapitulasi di tingkat Kabupaten/Kota pada tanggal 14 s/d 19 Juli 2015 d. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015, penelitian perbaikan administrasi dan faktual di tingkat Desa/Kelurahan 12 s/d 16 Agustus 2015, rekapitulasi ditingkat Kecamatan tanggal 18 s/d 19 Agustus 215, dan rekapitulasi di tingkat Kabupaten/Kota pada tanggal 20 s/d 21 Agustus 2015. 3. KPU Kabupaten Simalungun mengeluarkan Keputusan Nomor 27/Kpts/KPU- Sim/002.434769/VII/2015 tentang Pergantian Calon Bupati Simalungun dari jalur perseorangan atas nama Drs. H.T.Zulkarnaen Damanik, MM menjadi Evra Sassky Damanik, S.Sos. 4. KPU Kabupaten Simalungun mengumumkan Pengganti calon Bupati Simalungun atas nama Evra Sassky Damanik, S.Sos di media cetak, Kantor KPU Kabupaten Simalungun dan website KPU Simalungun melalui Pengumuman Nomor 16/002.434769/VII/2015. 5. Pada tanggal 3 Agustus 2015, KPU Provinsi Sumatera Utara memanggil KPU Kabupaten Simalungun untuk klarifikasi terkait pergantian bakai calon Bupati Simalungun Drs. H.T.Zuikarnain Damanik, MM dan Burhanuddin Sinaga. Dalam klarifikasi tersebut, KPU Provinsi Sumatera Utara mengeluarkan Berita Acara Nomor 02/KPU-Prov-002/PAP/VIII/2015. KPU Provinsi Sumatera Utara 18 melakukan klarifikasi kepada KPU Kabupaten Simalungun berdasarkan PKPU Nomor 25 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah menjadi PKPU Nomor 13 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu; Hasil Klarifikasi KPU Provinsi Sumatera Utara adalah : a. Bahwa yang dimaksud dengan berhalangan tetap adalah dibuktikan oleh Rumah Sakit yang dihunjuk oleh Ikatan Dokter Indonesia berdasarkan hasil koordinasi dengan KPU Kabupaten Simalungun; b. Bahwa berdasarkan PKPU Nomor 2 Tahun 2015, Penelitian administrasi dan faktual ditingkat Desa/Kelurahan 23 Juni s/d 6 Juli 2015, Rekapitulasi ditingkat Kecamatan tanggal 7 s/d 13 Juli 2013 dan rekapitulasi ditingkat Kabupaten/Kota tanggal 14 s/d 19 Juli 2015, sementara KPU Kabupaten Simalungun telah melaksanakan Rekapitulasi tanggal 15 Juli 2015 dan Surat Pengunduran diri Drs. H.T.Zuikarnain Damanik, MM diterima oleh KPU Kabupaten Simalungun pada tanggal 23 Juli 2015; 6. Pada tanggal 4 Agustus 2015 KPU Provinsi Sumatera Utara mengeluarkan Surat Nomor 1504/KPU-Prov-002/Vlll/2015 tentang Pencermatan dan Koreksi atau Pembetulan Proses Pergantian Pasangan Calon Perseorangan atas nama Drs. H.T.Zulkarnaen Damanik, MM dan Burhanuddin Sinaga. 7. Pada tanggal 5 Agustus 2015 Panwaslih Simalungun mengeluarkan Rekomendasi Nomor 001/025/Panwas/21/VIII/2015 yang menyatakan : a. Proses pergantian pasangan calon perseorangan atas nama Drs. HT. Zulkarnain Damanik, MM dan Burhanuddin Sinaga tidak bertentangan dengan Pasal 32 PKPU No. 9 Tahun 2015 karena dilakukan bukan pada masa penelitian administrasi dan faktual sampai dengan rekapitulasi dukungan (tanggal 23 Juni 2015 s/d 19 Juli 2015), tapi dilakukan setelah masa tersebut yaitu tanggal 23 Juli 2015 an. Drs. H.T.Zuikarnain Damanik, MM dan tanggal 28 Juli 2015 an. Burhanuddin Sinaga. b. Disarankan agar KPU Simalungun tetap menerapkan azas kepastian hukum dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Simalungun periode 2015-2020 sesuai pasal 2 ayat (d) PKPU No. 9 Tahun 2015. 8. Komisi Pemilihan Provinsi Sumatera Utara mengeluarkan Keputusan Nomor 1553/Kpts/KPU-Prov-002/VIII/2015 tentang Pemberian Sanksi berupa Peringatan Tertulis kepada KPU Kab. Simalungun Provinsi Sumatera Utara. 9. KPU Kabupaten Simalungun kemudian menjalankan Perintah KPU Provinsi Sumatera Utara berdasarkan : a. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum yang menyatakan "KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota bersifat hierarkis" b. Pasal 13 huruf v Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota meliputi "melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan" 10. KPU Kabupaten Simalungun mengeluarkan Keputusan Nomor 31/Kpts/KPU- Sim/002.434769/VIII/2015 tentang Hasil Pencermatan dan Koreksi atau Pembetulan Proses Pergantian Pasangan Calon Perseorangan atas nama Drs. H.T.Zulkarnaen Damanik, MM dan Burhanuddin Sinaga. 11. Berdasarkan Surat No 364/002.4 347 69/VI 11/2015 tanggal 6 Agustus 2015 tentang Penyampaian hasil tindak lanjut terhadap hasil koreksi dan pencermatan 19 yang menyatakan agar Drs. H.T.Zulkarnain Damanik, MM menyerahkan berkas dan mengikuti test kesehatan. 12. Berdasarkan hasil pemeriksaan kemampuan jasmani dan rohani tanggal 14 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh Tim Pemeriksa Kemampuan rohani dan jasmani yang dihunjuk oleh IDI berdasarkan hasil perjanjian dengan KPU Kabupaten Simalungun menyatakan bahwa Drs. H. T.Zulkarnain Damanik, MM dinyatakan tidak mampu secara jasmani dan rohani melaksakan tugas dan kewajiban sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Simalungun. 13. Pada tanggal 18 Agustus 2015 bakal calon Bupati Simalungun Drs. H.T.Zulkarnain Damanik, MM mengajukan permohonan pengunduran diri dan menyatakan penggantinya adalah Evra Sassky Damanik, S.Sos. 14. Bahwa berdasarkan pasal 53 ayat (4) PKPU No 9 Tahun 2015 menyatakan "Dalam hal calon atau Pasangan Calon dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan jasmani dan rohani dan/atau bebas narkoba Calon atau Pasangan Calon yang bersangkutan dapat diganti dengan Calon atau Pasangan Calon baru". 15. KPU Kabupaten Simalungun menetapkan Keputusan Nomor 43/Kpts/KPU- Sim/002.434769/VIII/2015 tentang Pergantian Bakal Calon Bupati Simalungun dari Jalur Perseorangan atas nama Drs. H.T.Zulkarnain Damanik, MM menjadi Evra Sassky Damanik, S.Sos. 16. Pada tanggal 19 Agustus 2015 KPU Kabupaten Simalungun mengumumkan Pengumuman Nomor 23/002.434769/VI 11/2015 tentang Nama Pengganti Bakal Calon Bupati Simalungun di Kantor KPU Kab. Simalungun. 17. Pada tanggal 19 Agustus 2015 KPU Kabupaten Simalungun menerima berkas perbaikan Evra Sassky Damanik, S.Sos dan Sugito 18. Pada tanggal 24 Agustus 2015 KPU Kabupaten Simalungun menetapkan Evra Sassky Damanik, S.Sos - Sugito sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Simalungun Tahun 2015 dari jalur perseorangan dengan keputusan nomor 45/Kpts/KPU-Sim/002.434769/VIII/2015. 19. Bahwa KPU Kabupaten Simalungun telah memberikan akses kepada publik atas informasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Simalungun Tahun 2015 melalui laman KPU Kabupaten Simalungun. 20. Bahwa berdasarkan Formulir Model A.12 Panwaslih Kabupaten Simalungun, KPU Kabupaten Simalungun telah sesuai dengan PKPU Nomor 9 Tahun 2015 pasal 32 tentang Pergantian Pasangan Calon atas nama Drs. H.T.Zulkarnain Damanik, MM-Sugito menjadi Evra Sassky Damanik, S.Sos-Sugito. Sementara dalam Pokok aduan tentang Ijasah Palsu Jopinus dalam Pengaduan Nomor 88/I-P/L-DKPP/2015, Nomor 91/I-P/L-DKPP/2015 dan Nomor 108/I-P/L- DKPP/2015. Teradu memberikan jawaban sebagai berikut: 1. Bahwa ijasah palsu atau tidak palsu merupakan ranah pidana dan dibuktikan di Pengadilan; 2. Bahwa laporan mengenai Ijasah SMA atas nama Jopinus Saragih G telah diklarifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun ke Suku Dinas Jakarta Pusat dan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta; 3. Bahwa dalam melakukan klarifikasi kepada Suku Dinas Pendidikan Jakarta Pusat tanggal 11 Agustus 2015, KPU Kabupaten Simalungun mempertanyakan hal-hal sebagai berikut : a. KPU Kabupaten Simalungun mempertanyakan format legalisir apakah bentuknya sesuai dengan yang ada pada fotokopi legalisir ijasah SMA atas nama Jopinus Saragih G atau tidak? Dijawab oleh pihak Suku Dinas Pendidikan Jakarta Pusat: Sesuai 20 b. Menanyakan keberadaan Kepala Suku Dinas Dikmenti Jakarta Pusat atau pejabat yang menandatangani legalisir ijasah SMA atas nama Jopinus Saragih G? Dijawab oleh pihak Suku Dinas Pendidikan Jakarta Pusat : Kepala Suku Dinas Dikmenti Jakarta Pusat / pejabat yang menandatangani legalisir ijasah SMA atas nama Jopinus Saragih G telah pensiun dan tidak diketahui dimana keberadaannya. { c. Pada saat klarifikasi, Suku Dinas Pendidikan Jakarta Pusat tidak mau 'menandatangani Berita Acara Klarifikasi; 4. Bahwa Suku Dinas Dikmenti Jakarta Pusat menyarankan agar KPU Kabupaten Simalungun Langsung berhubungan dengan pak Ginting yang ada di Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta dikarenakan data-data/arsip Sekolah SMA Ikhlas Prasasti tidak ada di Suku Dinas Pendidikan Jakarta Pusat; 5. Bahwa dalam melakukan klarifikasi kepada Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 11 - 12 Agustus 2015, KPU Kabupaten Simalungun mempertanyakan hal-hal sebagai berikut : a. Mempertanyakan keabsahan ijasah SMA atas nama Jopinus Saragih G dan dijawab oleh pihak Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta: tidak bisa dipastikan karena tidak ada dokumen tentang sekolah SMA IKHLAS PRASASTI di Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta; b. Pada saat klarifikasi, Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta tidak mau menandatangani Berita Acara Klarifikasi namun menandatangani Berita Acara yang isinya surat Nomor 5396/- 1851.623; 6. Bahwa tidak ada dalam Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 9 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015 yang menyatakan batas tanggal legalisir ijasah calon; 7. Bahwa KPU Kabupaten Simalungun telah melakukan rapat pleno tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Simalungun Tahun 2015 tanggal 24 Agustus 2015 dan ditandatangani oleh seluruh anggota KPU Kabupaten Simalungun; 8. Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 101 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015 yang menyatakan bahwa “dalam hal terdapat pengaduan atau laporan tentang ketidakbenaran ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Pasangan Calon pada salah satu atau semua jenjang pendidikan setelah dilakukan penetapan Pasangan Calon, KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota meneruskan kepada pihak yang berwenang untuk ditindaklanjuti sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap", KPU Kabupaten Simalungun telah menyampaikan laporan dari Masyarakat terkait dugaan Ijasah palsu SMA atas nama Jopinus Saragih G kepada Kepolisian Resort Simalungun; 9. Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 101 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015 yang menyatakan bahwa "Dalam hal putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Bakal Calon tidak sah, penggunaan ijazah/ Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat dan Pasangan Calon yang bersangkutan dinyatakan gugur"; Bahwa Adelbert Damanik, ST, Puji Rahmad Harahap, S.Pd, Dadang Yusprianto, SH disaksikan oleh Drs. Ulamatuah Saragih, MH dari Panwaslih Simalungun telah melakukan klarifikasi Ijasah SMA Dr. JR. Saragih, SH, MM ke Dinas Pendidikan 21 Provinsi DKI Jakarta sementara klarifikasi ke suku dinas Pendidikan Jakarta Pusat hanya dilakukan oleh 3 orang anggota KPU Kabupaten Simalungun; 10. Bahwa Abdul Razak Siregar, S.Pdl, Rahmadhani Damanik, SH telah melakukan klarifikasi ijasah SI Dr. JR. Saragih, SH, MM ke Universitas Wijaya Putra Surabaya. 11. Bahwa berdasarkan Formulir Model A.12 Panwaslih Kabupaten Simalungun, KPU Kabupaten Simalungun tidak melakukan pelanggaran karena KPU Kabupaten Simalungun telah melakukan klarifikasi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dan PKPU No 9 Tahun 2015. ( [2.10]Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Para Teradu KPU Kabupaten Simalungun mengajukan bukti-bukti/keterangan yakni sebagai berikut : NO BUKTI KETERANGAN 1. T-1 BA Panitia Pengawas PemilihanKabupaten Simalungun Nomor 000/024/BA/PANWAS-SIM/IX/2015 2. T-2 Pengumuman KPU Kabupaten Simalungun No 26/002.434769/VIII/2015 3. T-3 Tanda Terima Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Simalungun; 4. T-4 BA Rapat Pleno Nomor 140/002.434769/BA/VIII/2015 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Simalungun, 5. T-5 Surat KPU Kab. Simalungun Nomor 364/002.434769/VII/2015 6. T-6 BA Hasil Penelitian Perbaikan persyaratan administrasi dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Simalungun 7. T-7 Keputusan KPU Kabupaten Simalungun Nomor 45/kpts/KPU- Sim/002.434769/VIII/2015 tentang penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Simalungun 2015 T-8 Keputusan KPU Kabupaten Simalungun Nomor 46/kpts/KPU- 8. Sim/002.434769/VIII/2015 tentang penetapan Nomor urut Calon Bupati dan Wakil Bupati Simalungun 2015 9. T-9 Berita Acara Klarifikasi terhadap ijasah atas nama Jopinus Saragih 10. T-10 Surat Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5396/-1851623 11. T-11 Surat KPU Kabupaten Simalungun No 355/002.434769/VIII/2015 12. T-12 Surat KPU Kabupaten Simalungun No:589/002.434769?IX/2015 tentang Penyampaian Laporan Pengaduan ke Kapolres Simalungun 13. T-13 BA Hasil penelitian persyaratan administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Simalungun. 22 14. T-14 Surat DPC PDI Perjuangan Kab. Simalungun Tentang Permohonan penelitian kembali keabsahan Ijasah SMA sdr. JR Saragih 15. T-15 Fotocopy STTB SMA Jopinus Saragih 16. T-16 Foto-Foto 17. T-17 Surat Pernyataan Pengunduran Diri Drs H. T Zulkarnain Damanik 18. T-18 Surat Keterangan Dokter Nomor 7397/SKD/VII/2015 19. T-19 Surat Pencalonan Pasangan Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Simalungun. 20. T-20 Berita Acra Hasil Penelitian Jumlah Dukungan dan Persebaran Pasangan Calon Perseorangan Dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 21. T-21 Keputusan no 31/Kpts/Kpu-Sim/002.434769/VIII/2015 22 T-22 Hasil kraifikasi KPU Provinsi Sumatera Utara No. 02/KPU-PROV- 002/PAP/VIII/2015 23 T-23 Keputusan KPU No 27/Kpts/002.434769/VIII/2015 24 T-24 Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Kemampuan Rohani dan Jasmani Ikatan Dokter Indonesia 25 T-25 Keputusan KPU Kabupaten Simalungun Nomor 31/kpts/KPU- Sim/002.434769/VIII/2015 26. T-26 Keputusan KPU Kabupaten Simalungun Nomor 50/Kpts/KPU- Sim/002.434769/IX/2015 27. T-27 Surat KPU Simalungun Tindak lanjut Rekomendasi Panwas Simalungun Terhadap Pelanggaran Administrasi Pemilu [2.11] PETITUM Bahwa berdasarkan uraian di atas, Teradu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut: 1. Menolak semua pengaduan Pengadu secara keseluruhan. 2. Merehabilitasi nama baik para Teradu selaku Ketua dan Anggota, beserta Sekretaris KPU Kabupaten Simalungun. 3. Jika majelis hakim berpendapat lain kami mohon putusan yang seadil-adilnya. [2.12] KETERANGAN PIHAK TERKAIT Menimbang bahwa DKPP juga telah meminta keterangan Pihak Terkait, yaitu Drs. Ulamatua Saragih selaku Ketua Panwas Kabupaten Simalungun, pada tanggal 15 Oktober 2015, Pihak Terkait mengatakan bahwa mengenai keabsahan legalisir ijazah Jopinus R Saragih. Panwas Simalungun menerima beberapa surat pengaduan terkait ijazah palsu. Selain itu KPU sudah melaksnakan tugasnya mengklarifikasi ijazah dan berpedoman pada PKPU. Menurut PKPU Ijazah SMA yang sudah tutup dilegalisir oleh dinas Kabupaten/Kota, karena masih ada laporan dari masyarakat, maka KPU dan Panwas Kabupaten Simalungun melakukan klarifikasi ke Suku Dinas Pendidikan Jakarta. Di PKPU Tidak ada tanggal berapa ijazah harus dilegislisir. Hal ini sudah disengketakan di Panwas Kabupaten Simalungun dan kami tolak. Suku dinas Pendidikan Menengah dan Tinggi Jakarta Pusat mengatakan karena sekiltar tahun 1990an maka masih belum Otonami Daerah sehingga data ada di Provinsi dan ketika diklarifikasi di Provinsi sudah tidak ada data lagi. Pihak terkait juga sudah memnita Jopinus Saragaih untuk menunjukkan ijazah aslinya dan sudah ditunjukkan. Selain itu kalau sewaktu-waktu diminta menunjukkan Ijazah aslinya Jopinus Saragih bersedia memberikan kepada pihak terkait. KEWENANGAN DKPP DAN KEDUDUKAN HUKUM PENGADU 23 [3.1] Bahwa sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan, DKPP terlebih dahulu menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagai berikut: Kewenangan DKPP [3.1.1] Bahwa ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang kewenangan DKPP untuk menegakkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu adalah:  Ketentuan Pasal 109 ayat (2) UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum “DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota Pengawas Pemilu Lapangan dan anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri”.  Ketentuan Pasal 111 ayat (4) UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum DKPP mempunyai wewenang untuk: a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan; b. Memanggil Pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; dan c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik.  Ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum: “Penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP”. [3.1.2] Bahwa oleh karena pengaduan Pengadu adalah terkait pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Para Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus pengaduan a quo; Kedudukan Hukum Pengadu [3.1.3] Bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2011 juncto Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, yang dapat mengajukan pengaduan dan/atau laporan dan/atau rekomendasi DPR:  Ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2011 “Pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas pengadu kepada DKPP”.  Ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 “Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh: a. Penyelenggara Pemilu; b. Peserta Pemilu; c. Tim kampanye; d. Masyarakat; dan/atau e. Pemilih”. [3.1.4] Bahwa Para Pengadu adalah masyarakat yang mengajukan pengaduan terkait dugaan pelanggaran kode etik yang diduga dilakukan oleh para Teradu. Pengadu yang mengadukan perkara a quo telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf d 24 Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum sehingga dengan demikian Pengadu dapat mengajukan pengaduan dan/atau laporan a quo. Dalam hal ini Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; [3.2] Menimbang bahwa karena DKPP berwenang untuk mengadili pengaduan a quo, Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan. PERTIMBANGAN PUTUSAN [4.1] Menimbang pengaduan Para Pengadu yang mendalilkan Para Teradu I, II, III, IV,V, dan VI sebagai Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Simalungun diduga telah melakukan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Pengadu I mengatakan bahwa Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu IV dan Teradu V tidak melakukan dan/atau mengabaikan Surat Rekomendasi Panwaslu Kab. Simalungun Nomor 339/Panwaslu-SIM/V/2014. Menurut Pengadu dengan adanya Surat Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Panwaslu Kabupaten Simalungun Nomor 339/Panwaslu- SIM/V/2014 tanggal 27 Mei 2014, Para Teradu tidak mengindahkan dan/atau mengabaikan surat rekomendasi tanpa melakukan tindakan dan/atau melakukan klarifikasi. Para Teradu sebaliknya tetap melanjutkan proses tahapan penyelenggaraan pemilu. Pengadu II dan Pengadu IV mengatakan bahwa Teradu II, IV, VI dan VII telah melakukan pelanggaran Kode etik dengan melakukan pergantian pasangan calon jalur perseorangan Drs. H.T. Zulkaarnain Damanik, MM-Sugito dengan Evra Sassky Damanik,S.Sos-Sugito secara berulang-ulang sehingga membingungkan masyarakat. Para teradu menerbitkan Surat Keputusan berulang- ulang untuk pergantian Pasangan Calon Drs. H.T Zulkarnain Damanik, MM-Sugito kepada Evra Sassky Damanik. Pertama, Surat pengumuman KPU Kabupaten Simalungun Nomor:16/002.434769/VII/2015, tanggal 26 Juli 2015 Tentang Nama Pengganti Bakal Calon Bupati Simalungun Drs. H.T. Zulkarnain Damanik, M.M sebagai Bakal Calon Bupati Simalungun Tahun 2015 melalui jalur perseorangan adalah Evra Sassky Damanik, S.Sos. Kedua, KPU Kabupaten Simalungun mengeluarkan Keputusan Nomor 31/Kpts/KPU-Sim/002.434769/VIII/2015, tanggal 5 Agustus 2015 tentang Hasil Pencermatan Dan Koreksi Atau Pembetulan Proses Pergantian Pasangan Calon Perseorangan Atas Nama Drs. H.T. Zulkarnain Damanik, MM dan Burhanuddin Sinaga. Ketiga, KPU Kabupaten Simalungun mengeluarkan Surat Nomor 33/Kpts/KPU-Sim/002.434769/VIII/2015 tanggal 5 Agustus 2015 tentang Pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Simalungun Nomor 27/Kpts/KPU- Sim/002.434769/VII/2015 dan nomor 29/Kpts/KPU-Sim/002.434769/VII/2015 untuk membatalkan dan menolak pergantian Evra Sassky Damanik, S.Sos. Keempat, KPU Kabupaten Simalungun kembali mengeluarkan pengumuman Plh. Ketua KPU Kabupaten Simalungun Nomor 23/002.434769/VII1/2015 tanggal 19 Agustus 2015 tentang Nama Pengganti Bakal Calon Bupati Simalungun dari Drs. H.T Zulkarnain Damanik, MM menjadi Evra Sassky Damanik, S.Sos. Hal ini bertentangan dengan Keputusan KPU sebelumnya yaitu Nomor 33/Kpts/KPU-Sim/002.434769/VIII/2015. Keputusan yang berulang-ulang tersebut mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum yang dapat meresahkan masyarakat. Pengadu II dan IV juga menyatakan bahwa para Teradu II, IV, VI, dan VII telah melakukan pelanggaran kode etik karena meloloskan calon a.n Jopinus Saragih padahal syarat-calon legalisir ijazah/STTB tidak memenuhi syarat. Pengadu III mengatakan bahwa Teradu II telah melakukan pelanggaran Kode Etik karena meloloskan dan menetapkan Calon Bupati Simalungun Jopinus Saragih yang diragukan keabsahan legalisir ijazahnya, padahal saat klarifikasi ijazah tersebut, tidak diperoleh keterangan resmi secara lisan dan secara tulisan tentang keabsahan legalisir ijazah dari pejabat Suku Dinas Pendidikan 25 Menengah dan Tinggi Jakarta Pusat dan hanya berdasarkan surat keterangan Dinas Pendidikan Provinsi. Teradu II juga telah bersikap diskriminatif kepada pasangan Calon Bupati Tumpak Siregar, yang pada waktu pendaftaran pasangan calon dianggap tidak memenhi syarat karena tidak ada Nomor dan Tanggal di Legalisir ijazahnya, sedangkan untuk calon Bupati Jopinus Saragih tidak dipermasalahkan tidak ada nomor dan tanggal dalam legalisir Ijazahnya. Pengadu IV mengatakan bahwa Teradu II, Teradu IV, Teradu VI dan Teradu VII tidak bersedia memberikan keterbukaan informasi publik sebagaimana dalam surat klarifikasi dan permohonan Pengadu. [4.2] Menimbang bahwa Para Teradu dalam jawaban dan keterangannya membantah dalil-dalil aduan Para Pengadu. Teradu II, III, IV, dan V membantah terkait dengan pengaduan Pengadu I yang mengatakan bahwa teradu tidak melaksanakan Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Simalungun Nomor 339/Panwaslu-SIM/V/2014. Teradu II, III, IV, dan V mengatakan bahwa Rekomendasi Panwaslu Nomor 339/Panwaslu-SIM/V/2014 tidak pernah diberikan kepada KPU Kabupaten Simalungun. Surat Rekomendasi tersebut ditujukan ke Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, bukan kepada KPU Kabupaten Simalungun, oleh karena itu pengaduan Pengadu I adalah tidak benar. Terkait pergantian Pasangan Calon perseorangan berulang-ulang yang dilakukan oleh Teradu II, IV, VI, dan VII, sesuai dengan dengan pokok aduan Pengadu II dan Pengadu IV, Teradu II, IV, VI, dan VII mengatakan sudah sesuai dengan Prosedur. Pada 23 Juli 2015 KPU Kabupaten Simalungun menerima surat permohonan pengunduran diri calon Bupati Simalungun dari Jalur perseorangan atas nama Drs. H.T.Zulkarnaen Damanik, MM dengan alasan sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang dikeluarkan oleh RSUD Dr. Djasamen Saragih Pematangsiantar. Berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat 1 PKPU Nomor 9 Tahun 2015 juncto PKPU Nomor 12 Tahun 2015 ayat (1) dan ayat (3), KPU Kabupaten Simalungun mengeluarkan Keputusan Nomor 27/Kpts/KPU- Sim/002.434769/VII/2015 tentang Pergantian Calon Bupati Simalungun dari jalur perseorangan atas nama Drs. H.T.Zulkarnaen Damanik, MM menjadi Evra Sassky Damanik, S.Sos. Pada tanggal 3 Agustus 2015, KPU Provinsi Sumatera Utara memanggil KPU Kabupaten Simalungun untuk klarifikasi terkait pergantian bakal calon Bupati Simalungun Drs. H.T. Zuikarnain Damanik, MM dan Burhanuddin Sinaga sesuai dengan Berita Acara Nomor 02/KPU-Prov-002/PAP/VIII/2015. Pada tanggal 4 Agustus 2015, KPU Provinsi Sumatera Utara mengeluarkan Surat Nomor 1504/KPU-Prov-002/Vlll/2015 tentang Pencermatan dan Koreksi atau Pembetulan Proses Pergantian Pasangan Calon Perseorangan atas nama Drs. H.T.Zulkarnaen Damanik, MM dan Burhanuddin Sinaga. Berdasarkan hal tersebut, KPU Kabupaten Simalungun kemudian mengeluarkan Keputusan Nomor 31/Kpts/KPU- Sim/002.434769/VIII/2015 tentang Hasil Pencermatan dan Koreksi atau Pembetulan Proses Pergantian Pasangan Calon Perseorangan atas nama Drs. H.T.Zulkarnaen Damanik, MM dan Burhanuddin Sinaga. Pada 14 Agustus 2015, Drs. H. T. Zulkarnain Damanik, MM dinyatakan tidak mampu secara jasmani dan rohani melaksakan tugas dan kewajiban sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Simalungun sesuai dengan hasil pemeriksaan Tim Pemeriksa IDI. Pada 18 Agustus 2015 bakal calon Bupati Simalungun Drs. H.T. Zulkarnain Damanik, MM mengajukan permohonan pengunduran diri dan menyatakan penggantinya adalah Evra Sassky Damanik, S.Sos. KPU Kabupaten Simalungun menetapkan Keputusan Nomor 43/Kpts/KPU-Sim/002.434769/VIII/2015 tentang Pergantian Bakal Calon Bupati Simalungun dari Jalur Perseorangan atas nama Drs. H.T.Zulkarnain Damanik, MM menjadi Evra Sassky Damanik, S.Sos. Pada 19 Agustus 2015 KPU Kabupaten Simalungun mengeluarkan Pengumuman Nomor 23/002.434769/VI 11/2015 tentang Nama Pengganti Bakal Calon Bupati Simalungun di Kantor KPU 26 Kabupaten Simalungun. Pada 24 Agustus 2015 KPU Kabupaten Simalungun menetapkan Evra Sassky Damanik, S.Sos - Sugito sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Simalungun Tahun 2015. Hal ini sesuai dengan keputusan KPU Kabupaten Simalungun Nomor 45/Kpts/KPU-Sim/002.434769/VIII/2015. Terkait Keabsahan Legalisir Ijazah Jopinus Saragih yang diadukan oleh Pengadu II, III, dan IV, Teradu II, IV, VI, dan VII mengatakan telah sesuai dengan prosedur. Ijazah SMA atas nama Jopinus Saragih sudah diklarifikasi oleh KPU Kabupaten Simalungun ke Suku Dinas Pendidikan Menengah dan Tinggi Jakarta Pusat dan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta pada 11 Agustus 2015. KPU beserta Panwas Kabupaten Simalungun melakukan klarifikasi kepada Suku Dinas Pendidikan Menengah dan Tinggi Jakarta Pusat. Menurut Suku Dinas Pendidikan menengah dan Tinggi Jakarta Pusat, Format dan legalisir ijazah SMA atas nama Jopinus Saragih sudah sesuai. Teradu beserta Panwas Kabupaten Simalungun juga menanyakan keberadaan pejabat yang menandatangani legalisir ijasah SMA atas nama Jopinus Saragih kepada Kepala Suku Dinas Pendidikan Jakarta Pusat. Pihak Suku Dinas Pendidikan Jakarta Pusat menyatakan bahwa pejabat yang menandatangani legalisir ijasah SMA atas nama Jopinus Saragih telah pensiun dan tidak diketahui di mana keberadaannya. Pada saat klarifikasi, Suku Dinas Pendidikan Menengah dan Tinggi Jakarta Pusat tidak mau menandatangani Berita Acara Klarifikasi. Pada tanggal 11 - 12 Agustus 2015, berdasarkan saran dari Suku Dinas Pendidikan Menengah dan Tinggi Jakarta Pusat Teradu beserta Panwas Kabupaten Simalungun melakukan klarifikasi ke Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Hasil dari klarifikasi tersebut adalah pihak Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta tidak bisa memastikan keabsahan ijasah atas nama Jopinus Saragih, karena tidak ada dokumen terkait SMA Ikhlas Prasasti. Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta tidak mau menandatangani Berita Acara Klarifikasi, tetapi menandatangani Berita Acara yang di dalamnya terdapat surat Nomor 5396/- 1851.623. Teradu menjelaskan tidak ada batas tanggal legalisir ijasah calon. Hal ini sesuai dengan PKPU Nomor 9 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah menjadi PKPU Nomor 12 Tahun 2015. Teradu juga menjelaskan bahwa telah menyampaikan laporan dari Masyarakat terkait dugaan Ijasah palsu SMA atas nama Jopinus Saragih G kepada Kepolisian Resort Simalungun sesuai dengan ketentuan Pasal 101 ayat (1) PKPU Nomor 9 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015. Para Teradu membantah sikap diskriminatif terhadap Calon Bupati Tumpak Siregar. Para Teradu telah menyampaikan pemberitahuan belum memenuhi syarat terhadap para Pasangan Calon yang tidak menyertakan nomor dan tanggal ijasah, serta melalui surat pemberitahuan, para Teradu meminta kepada para Pasangan Calon untuk melengkapinya, termasuk kepada Calon Jopinus Saragih dan Tumpak Siregar. Jopinus Saragih tidak menanggapi surat tersebut, sehingga Teradu berinisiatif untuk melakukan verifikasi dan klarifikasi ke Suku Dinas Pendidikan Menengah dan Tinggi Jakarta Pusat. Teradu II, IV, VI, dan VII membantah pokok aduan Pengadu IV yang menyatakan tidak bersedia memberikan keterbukaan informasi publik. Para Teradu Teradu II, IV, VI, dan VII menjelaskan mereka sudah mengunggah pengumuman di website resmi KPU Kabupaten Simalungun dan surat kabar lokal terkait pergantian Pasangan Calon Perseorangan dari Drs. H.T. Zulkarnain Damanik kepada Evra Sassky Damanik. Para Teradu mengakui kurang maksimal dalam proses sosialisasi, dan mengundang para Pihak yang berkepentingan. [4.3] Menimbang jawaban dan keterangan para pihak, saksi, pihak terkait, bukti dokumen dan fakta yang terungkap dalam sidang Pemeriksaan terungkap fakta bahwa Surat Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Simalungun Nomor 339/Panwaslu- SIM/V/2014 terkait pemilu Legislatif Tahun 2014 memang ada dan dikeluarkan oleh Panwaslu Kabupaten Simalungun pada tanggal 27 Mei 2014 yang ditujukan kepada 27 Bawaslu Provinsi Sumatera Utara sebagai tindak lanjut dari laporan Sortaman Saragih kepada Panwaslu Kabupaten Simalungun. KPU Kabupaten Simalungun tidak pernah mendapatkan Surat Rekomendasi Panwaslu a quo oleh karena ditujukan kepada Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dan bukan kepada KPU Kabupaten Simalungun. Atas dasar itu, menurut DKPP, surat rekomendasi yang tidak ditujukan kepada Teradu II, III, IV dan V tidak menjadi kewajiban hukum maupun etik untuk ditindaklanjuti kecuali diyakini bahwa pokok yang dipermasalahkan termasuk dalam tugas dan kewenangannnya yang diketahui ada kesalahan. Langkah Teradu II, IV, VI, VII, beserta Panwas Kabupaten Simalungun melakukan klarifikasi keabsahan ijazah Jopinus Saragih pada Suku Dinas Pendidikan menengah dan Tinggi Jakarta Pusat, merupakan langkah tepat menurut etik untuk segera menyelesaikan polemik keabsahan persyaratan pasangan calon sekaligus mengakhiri ketidakpastian dan keresahan masyarakat Simalungun. Pokok aduan Pengadu yang menilai Para Teradu II, IV, VI, dan VII telah bertindak diskriminatif, tidak berdasar oleh karena Para Teradu telah memberikan surat pemberitahuan kepada seluruh pasangan calon untuk melengkapi kekurangan persyaratan. Tindakan Para Teradu II, IV, VI, dan Teradu VII yang berubah-ubah dalam menetapkan pergantian pasangan calon perseorangan hingga mendapat sanksi peringatan tertulis dari KPU Provinsi Sumatera Utara, menunjukkan ketidak cermatan dan ketidak profesionalan Para Teradu yang menyebabkan ketidakpastian hukum. Tindakan Para Teradu II, IV, VI dan Teradu VI melanggar asas tertib dan asas kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf d dan huruf e juncto Pasal Pasal 15 huruf a dan b Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP Nomor 13, 11 dan 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Atas dasar itu, dalil aduan Pengadu II poin 1 dan dalil pengaduan Pengadu IV poin 1 terbukti dan jawaban Para Teradu tidak dapat diterima. Teradu I atas nama Porang telah meninggal dunia dan tidak lagi memenuhi unsur sebagai penyelenggara pemilu; [4.4] Menimbang terkait dalil Pengadu selebihnya, DKPP tidak perlu menanggapi dalam putusan ini.

Berdasarkan penilaian atas fakta dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan Para Pengadu, memeriksa jawaban dan keterangan para Teradu, mendengar keterangan Pihak Terkait, dan bukti-bukti dokumen yang disampaikan Para Pengadu dan Para Teradu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa: [5.1] Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili pengaduan Pengadu; [5.2] Para Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; [5.3] Teradu II, Teradu III, Teradu IV dan Teradu V Tertkait Perkara Nomor: 18/DKPP- PKE-IV/2015 tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu; [5.4] Teradu II terkait Perkara Nomor 31/DKPP-PKE-IV/2015 tidak terbukti melakukan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu; [5.5] Teradu II, Teradu IV, Teradu VI dan Teradu VII Terkait Perkara Nomor: 28/DKPP-PKE-IV/2015, dan Nomor 33/DKPP-PKE-IV/2015 terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu; [5.6] Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu harus memberikan sanksi sesuai pelanggaran yang dilakukan oleh para Teradu. Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas, 28

1. Mengabulkan permohonan Pengadu untuk sebagian; 2. Merehabilitasi Teradu II, III, IV dan V atas nama Adelbert Damanik, Abdul Razak Siregar, Puji Rahmat Harahap, dan Rahmadani Damanik masing-masing selaku Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Simalungun terkait Perkara Nomor 18/DKPP-PKE-IV/2015 sejak putusan ini dibacakan; 3. Merehabilitasi Teradu II, atas nama Adelbert Damanik, selaku Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Simalungun terkait Perkara Nomor 31/DKPP-PKE- IV/2015 sejak putusan ini dibacakan; 4. Menjatuhkan sanksi berupa Peringatan Kepada Teradu II, Teradu IV, Teradu VI dan Teradu VII atas nama Adelbert Damanik, Puji Rahmat Harahap, Dadang Yusprianto, dan James A Siahaan masing-masing selaku Ketua, Anggota, dan Sekretaris KPU Kabupaten Simalungun Terkait Perkara 28/DKPP-PKE-IV/2015, dan Nomor 33/DKPP-PKE-IV/2015 sejak dibacakannya Putusan ini; 5. Memerintahkan kepada KPU Provinsi Sumatera Utara untuk menindaklanjuti Putusan ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 6. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini. Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 5 (Lima) anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., selaku Ketua merangkap Anggota, Dr. Valina Singka Subekti, M.Si., Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th., Ida Budhiati S.H., M.H., dan Endang Wihdatiningtyas, S.H masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin tanggal Sembilan Belas bulan Oktober tahun Dua Ribu Lima Belas dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari ini, Senin tanggal Dua Puluh Enam bulan Oktober tahun Dua Ribu Lima Belas oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., selaku Ketua merangkap Anggota, Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H., Dr. Valina Singka Subekti, M.Si., Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th., Ida Budhiati S.H., M.H, dan Endang Wihdatiningtyas, S.H., masing-masing sebagai Anggota, dengan dihadiri oleh Pengadu dan Teradu. KETUA Ttd Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. ANGGOTA Ttd Ttd Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H. Dr. Valina Singka Subekti, M.Si. Ttd Ttd Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th. Endang Wihdatinintiyas, S.H. Ttd Ida Budhiati, S.H., M.H. 29 Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya. SEKRETARIS PERSIDANGAN Dr. Osbin Samosir, M.Si 30