III. DUDUK PERKARA
[2.1] POKOK PENGADUAN PARA PENGADU
Bahwa Para Pengadu telah menyampaikan pengaduan tertulis dan secara lisan dalam
sidang pemeriksaan dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu pada tanggal
22 Desember 2023, 8 Januari 2024 dan 15 Januari 2024 sebagai berikut:
[2.1.1] PERKARA NOMOR 135-PKE-DKPP/XII/2023
1. Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2023 Mahkamah Konstitusi telah memutuskan
perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang menyatakan Pasal 169 huruf q Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 No 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6109) yang menyatakan “Berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun”
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai
“Berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki
jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”;
2. Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2023 Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
melayangkan Surat Nomor: 1145/PL.01.4-SD/05/2023 Perihal tindak lanjut
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU- XXI/2023 yang ditujukan kepada
pimpinan partai politik peserta pemilu tahun 2024 yang pada pokoknya meminta
partai politik peserta pemilu memedomani Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
90/PUU-XXI/2023 dalam tahapan pencalonan presiden dan wakil presiden tahun
2024. Surat tersebut ditandatangani oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Bapak
Hasyim Asy’ari (Teradu I);
3. Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2023 Para Teradu menerima pendaftaran Gibran
Rakabuming Raka sebagai Bakal Calon Wakil Presiden, sedangkan penerimaan
pendaftaran tersebut masih menggunakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan
Wakil Presiden dan belum dilakukan perubahan sebagaimana adanya Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023;
4. Bahwa atas tindakan Para Teradu yang menerima pendaftaran tersebut, Gibran
Rakabuming Raka menjalani tes kesehatan di RSPAD Gatot Soebroto pada tanggal
26 Oktober 2023 sebagai Bakal Calon Wakil Presiden;
5. Bahwa KPU telah memverifikasi dokumen persyaratan Gibran Rakabuming Raka
sebagai bakal calon wakil Presiden dari tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan 28
Oktober 2023 yang jelas-jelas berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 19 Tahun 2023 Gibran Rakabuming Raka tidak memenuhi syarat sebagai
Bakal Calon Wakil Presiden;
6. Bahwa tindakan Para Teradu yang melakukan perbuatan hukum menerima
pendaftaran dan memverifikasi dokumen bakal calon wakil Presiden (Gibran
Rakabuming Raka) padahal syarat-syarat dokumennya tidak terpenuhi terutama
berkaitan dengan syarat usia sebagaimana PKPU No. 19 Tahun 2023 telah jelas-jelas
membuktikan Teradu melakukan tindakan yang bertentangan dengan prinsip
berkepastian hukum;
7. Tindakan sebagaimana dimaksud pada poin 6 diatas adalah:
a) Teradu tidak secara tegas menjalankan peraturan perundang-undangan;
b) Teradu tidak melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu sesuai
yurisdiksinya;
c) Teradu tidak melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu, dan
tidak menaati prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
d) Teradu tidak menjamin pelaksanaan pemilu yang adil dan tidak berpihak.
8. Bahwa pada tanggal 3 November 2023 Para Teradu melakukan perubahan PKPU No.
19 Tahun 2023 menjadi PKPU No. 23 Tahun 2023 yang telah disesuaikan dengan
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. Namun dikarenakan
perubahan tersebut telah melewati batas akhir Pendaftaran dan verifikasi dokumen
bakal pasangan calon maka Gibran Rakabuming Raka masih menggunakan dasar
hukum PKPU No. 19 Tahun 2023 dalam proses pendaftaran dan verifikasi dokumen
bakal pasangan calon, dan tindakan Para Teradu yang membiarkan Gibran
Rakabuming Raka terus menerus mengikuti tahapan pencalonan tersebut telah
jelas-jelas melanggar prinsip berkepastian hukum;
9. Bahwa kemudian dengan sewenang-wenang dan melanggar prinsip berkepastian
hukum Para Teradu telah menetapkan Gibran Rakabuming Raka sebagai Calon
Wakil Presiden mendampingi Prabowo Subianto sebagai Calon Presiden (Pasangan
Calon) dengan pengumuman yang dilaksanakan pada Hari Senin, tanggal 13
November 2023;
10. Bahwa berdasarkan uraian diatas telah jelas-jelas membuktikan tindakan Para
Teradu merupakan tindakan yang bertentangan dengan prinsip berkepastian hukum
Penyelenggara Pemilu sebagaimana tertuang dalam Pasal 11 Peraturan Dewan
Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun
2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum;
11. Bahwa sehubungan dengan kejadian tersebut di atas, kami mohon agar Dewan
Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia memeriksa dan
memutus dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu tersebut.
[2.1.2] PERKARA NOMOR 136-PKE-DKPP/XII/2023
Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2023, pasangan Capres–Cawapres (Prabowo Subianto–
Gibran Rakabuming Raka) bersama pengurus partai politik pengusung pasangan
tersebut mendatangi kantor KPU RI untuk mendaftarkan pasangan Capres–Cawapres
(Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka). Setelah menerima berbagai dokumen
yang disampaikan oleh pasangan Capres–Cawapres (Prabowo Subianto–Gibran
Rakabuming Raka) kepada KPU RI, dimana telah menjadi pengetahuan publik bahwa
terkhusus pasca putusan MK Nomor 90 Tahun 2023, bahwa umur Cawapres Gibran
Rakabuming Raka adalah dibawah 40 tahun, namun Ketua KPU RI secara langsung
menyatakan bahwa berkas pendaftaran pasangan Capres–Cawapres (Prabowo
Subianto–Gibran Rakabuming Raka) telah lengkap (Bukti P2-02 menit ke 12 dan detik
ke 55 sampai dengan menit ke 13 dan detik ke 28), dan Ketua KPU RI bahkan langsung
menyampaikan rangkaian pemeriksaan kesehatan pasangan Capres–Cawapres
(Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka) di RSPAD Gatot Subroto (Bukti P2-02
menit ke 13 dan detik ke 32 sampai dengan menit ke 13 dan detik ke 58). Sehubungan
dengan kejadian tersebut di atas, agar DKPP memeriksa dan memutus dugaan
pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu.
[2.1.3] PERKARA NOMOR 137-PKE-DKPP/XII/2023
Adapun pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku dalam Penyelenggaran Pemilu
yang dilakukan oleh Para Teradu (Ketua dan Para Anggota Komisi Pemilihan Umum),
dapat diuraikan sebagai berikut:
Pada 25 Oktober 2023, Para Terlapor telah menerima berkas pendaftaran pencalonan
Gibran Rakabuming Raka sebagai Calon Wakil Presiden Republik Indonesia dalam
Pemilu Tahun 2024 sebelum Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2023
tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (selanjutnya
disebut “Peraturan KPU No. 19 Tahun 2023”) belum direvisi dan/atau diubah.
Bahwa karena pada 25 Oktober 2023, Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 pada 25
Oktober 2023 belum diubah, maka semestinya KPU tunduk dan patuh pada Kode Etik
dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemihan Umum; yaitu menolak berkas
pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai Calon Wakil Presiden dalam Pemilu
Tahun 2013.
Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2023 masih berlaku ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf
q Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 yang menyatakan: Syarat untuk menjadi calon
Presiden dan calon Wakil Presiden adalah: …”berusia paling rendah 40 (empat puluh)
tahun”. Hal mana berlaku untuk semua orang tanpa memandang status dan atau
kedudukan yang didaftarkan sebagai Calon Wakil Presiden dalam Pemilu Tahun 2024.
Dengan demikian semestinya, Para Teradu (Para Komisioner KPU) menolak dan atau
tidak menerima berkas pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai Calon Wakil
Presiden dalam Pemilu Tahun 2024.
Bahwa telah menjadi fakta yang tidak terbantahkan (notoire de feiten) bahwa KPU
sebelumnya selalu mengubah Peraturan KPU setelah adanya Putusan Mahkamah
Konstitusi (selanjutnya disebut “MK”). Setelah Peraturan KPU diubah baru dapat
dijadikan landasan bagi KPU untuk melakukan tugas, wewenang dan
tanggungjawabnya. Hal ini disebut dengan asas pelaksanaan putusan (eksekusi).
Sebagai contoh, MK dalam Perkara Nomor 20/PUU-XVII/2019 memutuskan bahwa e-
KTP atau KTP elektronik bukan satu-satunya identitas resmi untuk mecoblos pada
Pemilu 2019. Warga yang belum mendapat e-KTP dapat menggunakan surat rekam e-
KTP untuk datang ke Tempat Pemungutan Suara. Amar putusan MK ini baru dapat
dilaksanakan (dieksekusi) setelah KPU menerbitkan Peraturan KPU Nomor 11 Tahun
2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2018 tentang
Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
Contoh lain, MK dalam Perkara Nomor 85/PUU-X/2017 memutuskan semua orang
yang punya hak pilih yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dapat
menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) dengan
menggunakan KTP atau Kartu Keluarga (KK). Amar putusan dalam Perkara Nomor
85/PUU-X/2017 ini baru berlaku setelah KPU menerbitkan aturan baru.
Atas dasar 2 contoh diatas, maka dapat disimpulkan Putusan MK tidak berlaku secara
serta merta sebagai pedoman KPU dalam menyelenggarakan Pemilu. Hal mana juga
dilakukan oleh Para Teradu (KPU) yang menerbitkan Peraturan KPU Nomor 23 Tahun
2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun
2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, pada
3 November 2023 (selanjutnya disebut “Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2023”).
Bahwa Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2023 tersebut, ketentuan Pasal 13 ayat (1)
huruf q telah diubah menjadi, “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau
pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk
pemilihan kepala daerah.” Peraturan ini menindaklanjuti Putusan MK Nomor
90/PUUXXI/2023 yang dibacakan pada Senin, 16 Oktober 2023.
Bahwa Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2023 tersebut semestinya diberlakukan dalam
proses pendaftaran dan penetapan Calon Wakil Presiden pada Pemilu Tahun 2029; dan
tidak dapat diberlakukan terhadap berkas pendaftaran/pencalonan Gibran
Rakabuming Raka. Atau dengan kata lain, tidak berlaku surut terhadap berkas
pendaftaran/pencalonan Gibran Rakabuming Raka.
Bahwa selanjutnya pada 13 November 2023, Para Teradu telah menetapkan Gibran
Rakabuming Raka sebagai Calon Wakil Presiden dalam Pemilu Tahun 2024,
sebagaimana dimuat dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1632 Tahun
2023 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil
Presiden Tahun 2024.
Bahwa terdapat sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang saksi yang menyaksikan dugaan
pelanggaran tersebut, yakni: (1) Lukas Luwarso, Pegiat Demokrasi, (2) Ubedilah,M.Si,
Dosen, (3) Anthony Budiawan, Managing Director PEPS (Political Economy & Policy
Studies).
[2.1.4] PERKARA NOMOR 141-PKE-DKPP/XII/2023
1. Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2023 Para Teradu/Terlapor mengeluarkan surat
edaran bukan ke internal KPU namun ke parpol-parpol yang berisi informasi dan
Keputusan KPU Nomor 1378 Tahun 2023;
2. Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2023, Para Teradu/Terlapor menerima berkas dan
menyatakan Memenuhi Syarat berkas pendaftaran pencalonan bakal calon Gibran
Rakabuming Raka sebagai calon Wakil Presiden RI dalam pemilu tahun 2024 dengan
Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 yang belum direvisi dan/atau diubah;
3. Bahwa pada tanggal 13 November 2023, Para Teradu/Terlapor telah menetapkan
bakal calon Gibran Rakabuming Raka sebagai calon Wakil Presiden dalam pemilu
tahun 2024 yang kontroversi dengan bukti Keputusan KPU Nomor 1632 Tahun
2023;
4. Bahwa pada tanggal 14 November 2023, Para Teradu/Terlapor telah menetapkan
bakal calon Gibran Rakabuming Raka sebagai calon Wakil Presiden nomor urut 2
dan pemilu tahun 2024.
[2.2] PETITUM PARA PENGADU
Berdasarkan seluruh uraian di atas maka kiranya Dewan Kehormatan Penyelenggara
Pemilu (DKPP) menyatakan dan memutuskan sebagai berikut:
[2.2.1] PETITUM PENGADU PERKARA NOMOR 135-PKE-DKPP/XII/2023
1. Agar DKPP memeriksa dan memutus dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara
Pemilu;
[2.2.2] PETITUM PENGADU PERKARA NOMOR 136-PKE-DKPP/XII/2023
1. Memberhentikan Teradu sebagai Ketua dan Anggota KPU RI, atau setidak-tidaknya
memberhentikan Teradu sebagai Ketua KPU RI; dan
2. Apabila Majelis Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berpendapat lain, mohon
putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).
[2.2.3] PETITUM PENGADU PERKARA NOMOR 137-PKE-DKPP/XII/2023
Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pengadu III memohon kepada Dewan Kehormatan
Penyelenggara Pemilu berdasarkan kewenangannya untuk memutus hal-hal sebagai
berikut:
1. Kami memohon DKPP agar dapat memutus permohonan kami dengan seadil-adilnya
[2.2.4] PETITUM PENGADU PERKARA NOMOR 141-PKE-DKPP/XII/2023
1. Agar DKPP memeriksa dan memutus dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara
Pemilu; dan
2. Apabila Majelis Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berpendapat lain, mohon
putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).
[2.3] BUKTI PARA PENGADU
[2.3.1] BUKTI PENGADU PERKARA NOMOR 135-PKE-DKPP/XII/2023
Bahwa untuk menguatkan dalil aduannya pada Perkara Nomor
135-PKE-DKPP/XII/2023, Pengadu mengajukan bukti-bukti yang diberi tanda Bukti P-
1 sampai dengan P-6, sebagai berikut:
Kode
No NAMA BUKTI
Bukti
1. P-1 Kartu Tanda
2. P-2 Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia tertanggal 17
Oktober 2023 Nomor: 1145/PL.01.4-SD/05/2023 Perihal tindak
lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023
yang ditujukan kepada pimpinan partai politik peserta pemilu tahun
2024
3. P-3 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023
4. P-4 https://www.cnbcindonesia.com/news/20231025120400-4-
483505/kpu-syarat-dokumen-pendaftaran-prabowo-gibran-sudah-
lengkap
5. P-5 https://news.detik.com/pemilu/d-7003447/prabowo-gibran-
selesai-jalani-pemeriksaan-kesehatan-di-rspad
6. P-6 https://www.voaindonesia.com/a/kpu-tetapkan-nomor-urut-
capres-cawapres-/7354486.html
[2.3.2] BUKTI PENGADU PERKARA NOMOR 136-PKE-DKPP/XII/2023
Bahwa untuk menguatkan dalil aduannya pada Perkara Nomor
136-PKE-DKPP/XII/2023, Pengadu mengajukan bukti-bukti yang diberi tanda Bukti P-
1 sampai dengan P-2, sebagai berikut:
Kode
No Keterangan
Bukti
1. P-1 Link website terkait profil Walikota Surakarta dalam website Pemkot
Surakarta (umur Gibran Rakabuming Raka adalag sekitar 36 Tahun).
Dapat dilihat melalui
https://prokompim.surakarta.go.id/profil_pimpinan, dan
2. P-2 Link website video pernyataan Ketua KPU RI terkait laporan pelapor.
Dapat dilihat melalui https://www.youtube.com/watch?v=ilrlk-
j5jAw
[2.3.3] BUKTI PENGADU PERKARA NOMOR 137-PKE-DKPP/XII/2023
Bahwa untuk menguatkan dalil aduannya pada Perkara Nomor:
137-PKE-DKPP/XII/2023, Para Pengadu mengajukan bukti-bukti yang diberi tanda
Bukti P-1 sampai dengan P-3, sebagai berikut:
Kode
No Keterangan
Bukti
1. P-1 Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta
Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
2. P-2 Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2023 tentang
Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;
3. P-3 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1632 Tahun 2023
tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum
Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024.
[2.3.4] BUKTI PENGADU PERKARA NOMOR 141-PKE-DKPP/XII/2023
Bahwa untuk menguatkan dalil aduannya pada Perkara Nomor
141-PKE-DKPP/XII/2023, Pengadu mengajukan bukti-bukti yang diberi tanda Bukti P-
1 sampai dengan P-2, sebagai berikut:
Kode
No Keterangan
Bukti
1. P-1 Surat Keputusan KPU, tertanggal 17 Oktober 2023 dan 13 November
2023; dan
2. P-2 Kliping koran.
[2.4] SAKSI PARA PENGADU
[2.4.1] SAKSI PENGADU PERKARA NOMOR 137-PKE-DKPP/XII/2023
Menimbang pada saat sidang pemeriksaan dugaan Pelanggaran Kode Etik
Penyelenggara Pemilu yang dilaksanakan pada tanggal 8 Januari 2024, Pengadu
mengajukan 2 (dua) orang saksi yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai
berikut:
[2.4.1.1] Lukas Luwarso
Saya hanya ingin menekankan adanya dua pelanggaran hukum peraturan dan etika
terkait proses pencalonan Gibran Rakabuming Raka selaku calon wakil presiden,
pelanggaran yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi dan kemudian dibenarkan oleh
KPU. Jadi pelanggaran pertama adalah Undang-Undang Kekhakiamn pasal 17 ayat
3,4,5 tentang konflik kepentingan hakim, dalam UU Kehakiman itu ditegaskan hakim
harus mundur dari persidangan jika terkait hubungan keluarga, dalam halm ini Ketua
Mahkamah Konstitusi Anwar Usman tidak mundur ketika dia mengetahui bahwa
perkara yang sedang disidangkan menyangkut keponakannya Gibran Rakabuming
Raka, dimana ada semacam keinginan kita tahu ada semacam konspirasi atau
persekongkolan. Terkait pelanggaran etik hakim MK yang tidak mengundurkan diri
ketika mengadili keluarganya, pada sidang Mahkamah Konstitusi 26 Oktober 2023
sebenarnya bukan wilayah Mahkamah Konstitusi untuk mengubah Pasal Undang-
Undang Pemilu, MK hanya bisa menolak atau menerima tuntutan dari penggugat
untuk merevisi Undang-Undang. Sampai Gibran Rakabuming Raka diusulkan untuk
menjadi Cawapres belum ada perubahan Undang-Undang Pemilu jadi itu melanggar
hukum dan juga melanggar etika. Jadi KPU dengan menerima pencalonan Gibran
Rakabuming Raka telah melanggar sumpah dan janji selaku komisioner KPU, satu KPU
telah secara sengaja tidak menjalankan tugas dan kewajiban sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku, dua tidak adil dan tidak cermat, tiga
mengutamakan kepentingan negara, jadi mengutamakan kepentingan keluarga yang
kebetulan keluarga presiden di atas kepentingan negara.
[2.4.1.2] Ubedilah
Saya pada saat peristiwa pencalonan calon presiden dan wakil presiden pada tanggal
25 Oktober 2023, seingat saya adalah hari Rabu jam 11.19 Wib, peristiwa itu
mengagetkan saya karena apa yang terjadi di KPU saat itu saya langsung cek, ada engga
peraturan KPU untuk pencalonan atau pendaftaran pencalonan Presiden dan Wakil
Presiden. Setelah saya cek ternyata ada peraturannya yang disebut dengan PKPU
Nomor 19 Tahun 2023, segera saya baca kira-kira ada pasal engga yang bertentangan
atau yang seharusnya tidak menerima pendaftaran itu, saya cek misalnya saya mulai
dari awal lalu ada Pasal 2 bahwa pencalonan Presiden itu memiliki prinsip, di antara
prinsipnya adalah jujur, berkepastian hukum, lalu saya cek lagi syarat calon presiden
dan wakil presiden sampai ketemu Pasal 13 itu. Pasal 13 point q yang mensyaratkan
bahwa calon presiden dan wakil presiden harus berusia minimal 40 tahun, saya sebagai
akademisi saat itu nonton televisi dan live streaming sedikit gelisah karena melihat apa
yang diterima oleh KPU itu, saya melihatnya bertentangan yang dibuat oleh KPU
sendiri. Karena, PKPU Nomor 19 Tahun 2023 itu mensyaratkan itu semua, tentu saja
sebagai pengajar sebagai akademisi saya ada dilema moral. Ini negara bukankah sejak
awal kita memilih negara hukum, bukankah sejak awal kita memilih jalan republik,
bukankah kita sejak awal kita menempatkan moralitas itu sebagai sesuatu yang sangat
penting. Saya jadi teringat perspektifnya Cicero “ibi societas ibi ius” di mana ada
masyarakat di situ ada hukum, artinya hukum itu mendengarkan kepentingan orang
banyak, saya melihat kepentingan orang banyak itu di dalam demokrasi itu melahirkan
aturan, aturan itu ksempatan orang banyak, dalam penyelenggaraan pemilu KPU
berkewajiban membuat PKPU dan itu harus konsultasi dengan DPR artinya PKPU itu
adalah aspirasi orang banyak juga itulah dmeokrasi itulah republic. Tapi, kalau
kemudian PKPU nya dilanggar sendiri oleh KPU, saya sampai kemudian merenung ini
negara mau dibawa kemana sebetulnya, kebetulan saya warga negara yang punya hak
pilih heran dengan peristiwa itu, ini negara hukum rechtstaat atau machstaat
sesungguhnya lalu dari situ saya lihat kronologinya tiba-tiba sekitar 9 hari kemudian
KPU membuat PKPU baru jadi peristiwa pendaftarannya tanggal 25 Oktober 2023,
tanggal 3 November 2023 baru ada PKPU baru. Jadi, pendaftarannya itu pakai PKPU
yang mana, itu juga dilemma berikutnya dalam terminologi politik hukum. Jadi, ini
saya melihatnya ada pengabaian secara sengaja yang dilakukan oleh KPU terhadap
aturannya sendiri yang telah dibuat dan karena PKPU adalah bagian kerangka
demokrasi konstitusional, maka disitu KPU saya menilainya melakukan pelanggaran
konstitusional. Kami di kampus berdiskusi dengan teman-teman saat itu juga ini kira-
kira argument apa yang membuat KPU menerima pendaftaran itu dari berbagai sudut
kawan saya ada yang bidangnya sosiologi politik, sosiologi hukum bahkan ada sosiologi
agama. Mereka tiga persepktif ini mengatakan ini tidak benar, ini tidak bisa
dibenarkan. Lalu saya secara sosiologis kemudian saya mengajar sosiologis politik. Ini
dampaknya akan luas dan berbahaya, karena publik dipertontonkan oleh sebuah
praktek buruk, praktek jorok di dalam politik. Saya harus katakana itu berbahayanya
ap aini akan menimbulkan satu persepktif yang permisif terhadap seluruh proses
politik yang mengabaikan aturan bukankah sejak abad ke -16, 17, 19, Immanuel kant
mengingatkan tentang pentingnya demokrasi konstitusional itu, yang bahaya adalah
ini ditonton oleh pemilih muda terbanyak lebih dari 50%, itu juga ditonton oleh seluruh
rakyat Indonesia, rakyat dipertontonkan dengan sebuah praktek yang amoral karena
melanggar aturannya sendiri dan melanggar Pasal 2, melanggar Pasal 13. Lalu ini
berjalan terus jadi bayangkan rakyat menonton perilaku penyelenggara pemilu yang itu
salah tapi jalan terus, saya sedih ini akan terjadi pembentukan karakter bangsa yang
buruk. saya sebagai warga negara sekaligus, saya sedih melihat peristiwa itu karena
problem ini bukan sekedar problem hukum positif tapi ini problem di atas hukum yaitu
moralitas dan dibingkai dalam sebuah konstitusi namanya Undang-Undang Dasar
1945.
[2.4.2] SAKSI PENGADU PERKARA NOMOR 141-PKE-DKPP/XII/2023
Menimbang pada saat sidang pemeriksaan dugaan Pelanggaran Kode Etik
Penyelenggara Pemilu yang dilaksanakan pada tanggal 8 Januari 2024, Pengadu
mengajukan 2 (dua) orang saksi yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai
berikut:
[2.4.2.1] Larasati
1. Bahwa Saksi adalah seorang Ibu Rumah Tangga dan berprofesi sebagai guru
privat;
2. Bahwa Saksi menerangkan melihat ditelevisi orang-orang antusias mengantarkan
pendaftaran calon Presiden. Berkenaan hal tersebut, Saksi selalu melihat apakah
sudah sesuai dengan peraturan atau belum;
3. Bahwa Saksi menerangkan pendaftaran pasangan calon Presiden dan Wakil
Presiden dilaksanakan tanggal 25 Oktober 2023, akan tetapi PKPU tentang
pencalonan Presiden dan Wakil Presiden belum ada perubahan pasca adanya
putusan Mahkamah Konstitusi terkait syarat usia calon Wakil Presiden;
4. Bahwa Saksi menerangkan KPU tidak memberikan contoh yang baik untuk
penegakan hukum dan tidak mencerminkan sebagai penyelenggara pemilu yang
baik;
5. Bahwa Saksi menerangkan telah mengajarkan ke anak didiknya supaya mentaati
aturan yang telah ditetapkan.
[2.4.2.2] Kairo Silalahi
1. Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan media cetak maupun elektronik
menyaksikan terkait dengan polemik tentang pencalonan calon Presiden untuk
kali ini berkenaan dengan syarat usia minimal sebagai calon Presiden dan Wakil
Presiden;
2. Bahwa Saksi menerangkan dari apa yang disaksikan di media, beberapa pihak
yang mumpuni yakni ahli, para pengamat, para politisi, para analis hukum dan
politik berdebat sedemikan rupa baik pada posisi yang pro dan kontra. Tetapi yang
dapat Saksi tangkap adalah pihak-pihak yang mumpuni menjelaskan terkait
dengan penetapan batas usia tidak sesuai aturan karena PKPU Nomor 19 Tahun
2023 menetapkan syaratnya yaitu usia 40 tahun. Sementara memang ada
Putusan Mahkamah Konstitusi yang merubah syarat usia tersebut, namun PKPU
belum dilakukan perubahan sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi;
3. Bahwa Saksi menerangkan PKPU belum dilakukan perubahan sesuai Putusan
Mahkamah Konstitusi sudah diberlakukan untuk menjadi persyaratan
pendaftaran calon Presiden dan Wakil Presiden;
4. Bahwa Saksi menerangkan dalam membentuk rancangan undang-undang
semestinya banyak melakukan koordinasi dengan instansi lain untuk mengetahui
apakah ada hal-hal yang dilanggar nantinya dalam draft yang akan dirumuskan
dalam rancangan undang-undang tersebut;
5. Bahwa Saksi menerangkan KPU tidak melakukan koordinasi dengan instansi lain,
atau dilakukan tidak diwaktu yang tepat;
6. Bahwa Saksi menerangkan dalam perkara ini yang perlu dipertanyakan adalah
aspek pelanggaran etika dan moral, walaupun Putusan Mahkamah Konstitusi
bersifat final dan mengikat namun tetap dilakukan penindakan hukum terhadap
pengambil Keputusan tersebut dikarenakan dilihat dari aspek etika;
7. Bahwa Saksi menerangkan KPU seharusnya membuat jadwal untuk berkoordinasi
dengan DPR terkiat dengan Putusan Mahkaman Konstitusi sehingga tidak ada
yang dilanggar.
[2.5] KETERANGAN AHLI PENGADU
[2.5.1] KETERANGAN AHLI PERKARA NOMOR 135-PKE-DKPP/XII/2023
Menimbang pada saat sidang pemeriksaan dugaan Pelanggaran Kode Etik
Penyelenggara Pemilu yang dilaksanakan pada tanggal 15 Januari 2024, Pengadu
mengajukan 2 (dua) orang Ahli yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai
berikut:
[2.5.1.1] Keterangan Ahli Charles Simabura
Yang Mulia Ketua, Anggota Majelis dan Hadirin Sidang
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum.
Keterangan Ahli ini disampaikan dalam perkara dugaan pelanggaran Kode Etik
Penyelenggara Pemilu khususnya Pasal 11 Peraturan Dewan Kehormatan
Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Pedoman
Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum (Peraturan DKPP 2/2017) terkait Pendaftaran
Calon Presiden Prabowo Subianto dan Calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Kasus Posisi
Bahwa mekanisme pendaftaran Calon Presiden dan Wakil Presiden diatur dalam
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta
Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden (PKPU 19/2023). Peraturan KPU a quo
ditetapkan tanggal 9 Oktober 2023 dan menjadi dasar hukum bagi KPU dalam
menerima dan memroses tahapan pendaftaran calon Presiden dan Wakil Presiden;
Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2023 Mahkamah Konstitusi telah memutuskan
perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang Pengujian Pasal 169 huruf q Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 No 182, Tanbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6109) yang menyatakan persyaratan menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden
adalah: “berusia paling rendah 40 (Empat Puluh) tahun” bertentangan dengan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan
hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai: “berusia paling rendah 40 (Empat Puluh)
tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum
termasuk pemilihan kepala daerah”;
Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2023 Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
merespon putusan a quo dengan mengeluarkan Surat Nomor: 1145/PL.01.4-
SD/05/2023 Perihal tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-
XXI/2023 (Putusan MK 90/2023) yang ditujukan kepada pimpinan partai politik
peserta pemilu tahun 2024 yang pada pokoknya meminta partai politik peserta pemilu
memedomani Putusan MK 90/2023 dalam tahapan pencalonan presiden dan wakil
presiden tahun 2024;
Bahwa pengumuman pendaftaran Calon Presiden dan Wakil Presiden ditetapkan
tanggal 16 - 18 Oktober 2023 yang dilanjutkan dengan pendaftaran bakal pasangan
calon tanggal 19 – 25 Oktober 2023 dan verifikasi dokumen pasangan calon tanggal 19
Oktober – 3 November 2023;
Bahwa dalam proses pendaftaran dan penetapan pasangan Calon Presiden dan Wakil
Presiden atas nama Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menurut Pelapor
patut diduga telah terjadi pelanggaran Pasal 11 Peraturan DKPP 2/2017 oleh para
Teradu (anggota KPU) dengan beberapa alasan sebagaimana tercantum dalam
pengaduan dan/atau laporan a quo.
Atas dugaan pelanggaran tersebut ahli berpendapat:
a. Patut diduga telah terjadi pelanggaran oleh KPU dalam mengeluarkan Surat Nomor:
1145/PL.01.4-SD/05/2023 Perihal tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 90/PUU-XXI/2023 pada tanggal pada tanggal 17 Oktober 2023 yang
ditujukan kepada pimpinan partai politik peserta pemilu tahun 2024;
Menuut ahli telah terjadi tindakan yang melanggar prinsip kepastian hukum karena
KPU telah bertindak tidak sesuai dengan yurisdiksinya (Pasal 11 huruf b Peraturan
DKPP 2/2017). Menurut ahli, sesuai yurisdiksinya maka hal pertama dan utama
yang harus dilakukan oleh KPU dalam menindaklanjuti Putusan MK 90/2023 adalah
menyusun dan mengajukan Rancangan Peraturan KPU Perubahan PKPU 19/2023;
Penyusunan Rancangan PKPU Perubahan PKPU 19/2023 merupakan amanat dari
PKPU Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan dan
Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (PKPU Nomor 1 tahun 2022).
Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf c PKPU a quo, KPU mengajukan
Rancangan PKPU di luar Program Penyusunan Rancangan Peraturan KPU sebagai
pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung;
Dengan demikian terhadap ketentuan tersebut, KPU seharusnya melakukan
penyusunan Rancangan Peraturan KPU Perubahan PKPU 19/2023 dan bukan
mengeluarkan Surat Nomor 1145/PL.01.4-SD/05/2023. Penyusunan Rancangan
PKPU tersebut semestinya menjadi prioritas sehingga dengan segera dapat diproses
secara internal sesuai dengan mekanisme Penyusunan dan Penyelarasan Rancangan
Peraturan KPU berdasarkan Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15 dan
Pasal 16 PKPU Nomor 1 tahun 2022;
Bahwa atas tindakan atau kebijakan KPU yang hanya mengeluarkan Surat Nomor
1145/PL.01.4-SD/05/2023 jelas tidak tepat karena bukanlah merupakan bentuk
pelaksanaan dari Putusan MK 90/2023 namun dapat dikatakan sebagai pengabaian
atas putusan MK;
Bahwa dengan tidak mensegerakan penyusunan Rancangan PKPU Perubahan PKPU
19/2023 paska Putusan MK 90/2023, maka selain bertindak tidak sesuai
yurisdiksinya KPU patut diduga telah melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan
perintah peraturan perundang-undangan sebagaimana dimuat dalam Pasal 11 huruf
a Peraturan DKPP 2/2017;
b. Bahwa Kewajiban KPU selanjutnya dan yang harus segera dilakukan Paska Putusan
MK 90/2023 adalah mengirimkan surat konsultasi kepada kepada DPR. Bahwa
menurut Pasal 19 ayat (1) PKPU 1/2022 dinyatakan: “KPU wajib berkonsultasi
dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah melalui forum rapat dengar
pendapat terhadap Rancangan Peraturan KPU yang mengatur penyelenggaraan
tahapan Pemilu dan Pemilihan”.
Ketentuan ini bukan hanya kewajiban yang tertuang dalam PKPU namun juga
perintah dari Pasal 75 ayat (4) Undang-undang 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan
Umum yang dinyatakan: Dalam hal KPU membentuk Peraturan KPU yang berkaitan
dengan pelaksanaan tahapan Pemilu, KPU wajib, berkonsultasi dengan DPR dan
pemerintah melalui rapat dengar pendapat.
Bahwa dengan demikian patut diduga KPU tidak melakukan tindakan dalam rangka
penyelenggaraan Pemilu yang sesuai dengan yurisdiksinya dan perintah peraturan
perundang-undangan;
c. Ketidakpatuhan pada prinsip kepastian hukum berikutnya dari KPU adalah terkait
penerbitan berita cara penerimaan berkas yang semestinya dilakukan dalam rentang
waktu tanggal 19 sampai dengan 25 Oktober 2023 sebagaimana tertuang dalam
Lampiran I PKPU 19/2023. Bahwa KPU menerbitkan Berita Acara Penerimaan
Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden pada tanggal 27
Oktober 2023 dan jelas melewati jadwal yang telah ditetapkan KPU dalam PKPU
19/2023;
Dugaan pelanggaran selanjutnya oleh KPU yaitu menerbitkan Berita Acara Nomor
1589/PL.01.4-BA/05/2023 Tentang Verifikasi Dokumen Persyaratan Bakal
Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden pada tanggal 28 Oktober 2023 yang
menyatakan berkas permohonan Pasangan Calon Prabowo Subianto dan Gibran
Rakabuming Raka memenuhi syarat;
Bahwa berita Acara tersebut disusun dengan mendasarkan pada PKPU 19/2023
yang belum direvisi sehingga rumusan normanya belum sesuai dengan perintah
Putusan MK 90/2023 yaitu: berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau
pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui Pemilu termasuk pemilihan
kepala daerah. Adapun norma yang digunakan dalam Pasal 13 ayat (1) huruf q masih
dinyatakan sebagai berikut: berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun”.
Bahwa dengan demikian KPU patut diduga tidak melakukan tindakan dalam rangka
penyelenggaraan pemilu, dan menaati prosedur yang ditetapkan dalam peraturan
perundang-undangan sebagaimana diamanatkan Pasal 11 huruf c Peraturan DKPP
2/2017;
d. Bahwa KPU telah melakukan perubahan PKPU 19/2023 melalui PKPU 23/2023 dan
baru diundangkan pada tanggal 3 November 2023 dan hanya berlaku ke depan
setelah tanggal pengundangannya. Dengan demikian penetapan hasil Verifikasi
Dokumen Persyaratan Bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden masih
berpedoman pada PKPU 19/2023. Bahwa tindakan KPU yang menyatakan
pendaftaran pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden atas nama Prabowo
Subianto dan Gibran Rakabuming Raka memenuhi syarat jelas bertentangan dengan
PKPU 19/2023. Tindakan KPU yang demikian merupakan akibat dari kelalaian KPU
yang bertindak di luar yurisdiksi dan tidak sesuai dengan Peraturan KPU yang telah
mereka susun sendiri (PKPU 19/2023 dan PKPU 1/2022);
e. Bahwa terhadap PKPU 23/2023 dalam penormaan materi muatannya patut diduga
disusun secara kurang cermat oleh KPU karena belum mengadopsi perintah Putusan
MK 90/2023 seutuhnya. KPU hanya berfokus mengubah ketentuan Pasal 13 ayat (1)
huruf q menjadi: “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang
menduduki jabatan yang dipilih melalui Pemilu termasuk pemilihan kepala daerah”.
Dengan hanya mengubah norma dimaksud maka patut diduga KPU hanya berfokus
pada bagaimana mengakomodir pencalonan Gibran Rakabuming Raka. Padahal jika
didalami Putusan MK 90/2023 ditujukan tidak hanya bagi calon yang belum berusia
40 tahun dan sedang menduduki jabatan kepala daerah saja.
Bahwa KPU belum mengatur syarat administratif yang harus dipenuhi oleh calon
kepala daerah yang pernah menjabat sebagai kepala daerah atau sedang/pernah
menjadi anggota DPRD, DPD dan DPR.
Bahwa berdasarkan Pasal 17 PKPU 19/2023 Jo PKPU 23/2023 KPU hanya mengatur
dokumen administratif kepala daerah yang sedang menjabat. Dokumen administrtif
yang dipersyaratkan tersebut berupa surat permintaan izin kepada Presiden yang
disampaikan kepada KPU sebagai dokumen persyaratan calon presiden dan wakil
presiden.
Bahwa dengan belum diaturnya dokumen administratif lain yang dapat digunakan
bagi calon presiden dan calon wakil presiden yang belum berusia 40 (Empat Puluh)
tahun dan pernah menduduki jabatan kepala daerah, anggota DPRD, anggota DPD
dan anggota DPR maka KPU dapat dikatakan melanggar Ketentuan Pasal 11 ayat (1)
huruf d Peraturan DKPP 2/2017 yaitu: “menjamin pelaksanaan peraturan
perundang-undangan yang berkaitan dengan Pemilu sepenuhnya diterapkan secara
adil dan tidak berpihak”.
Kesimpulan
Berdasarkan pada uraian tersebut diatas maka menurut ahli, Anggota KPU selaku
penyelenggara pemilu telah bersikap dan bertindak yang tidak sesuai dengan prinsip
berkepastian hukum. Anggota KPU menurut ahli telah melanggar prinsip berkepastian
hukum yang dimuat dalam Pasal 11 Peraturan DKPP 2/2017 dimana dalam bersikap
dan bertindak Anggota KPU selaku penyelenggar pemilu hendaknya:
a. melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu yang secara tegas
diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;
b. melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu yang sesuai dengan
yurisdiksinya;
c. melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu, dan menaati prosedur
yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; dan
d. menjamin pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan
Pemilu sepenuhnya diterapkan secara adil dan tidak berpihak.
Demikianlah keterangan ini saya sampaikan, semoga dapat membuat terang perkara
ini, serta membantu Yang Mulia Majelis Sidang Dewan Kehormatan Penyelenggara
Pemilu untuk menemukan kebenaran dan keadilan. Atas perhatiannya saya ucapkan
terima kasih.
[2.5.1.2] Keterangan Ahli Ratno Lukito
Pada tanggal 16 Oktober 2023, MK telah menerbitkan putusan No. 90/PUU-
XXI/2023 yang mengubah norma pasal 169 huruf q UU Pemilu (UU No. 7 Tahun 2017)
yang sebelumnya berbunyi “berusia paling rendah 40 (empat puluh) Tahun” menjadi
“berusia paling rendah 40 (empat puluh) Tahun atau Pernah/ sedang menduduki
jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah.”
Kemudian berdasarkan Putusan MK tersebut, KPU mengeluarkan Surat Edaran No.
1145/PL.01.4-SD/05/2023 tertanggal 17 Oktober 2023 yang ditujukan kepada
Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 untuk memedomani Putusan MK
No. 90/PUU-XXI/2023.
Kemudian pada tanggal 25 Oktober 2023 KPU menerima Pendaftaran Bakal
Pasangan Calon Prabowo-Gibran, dan dilanjutkan pada tanggal 26 Oktober 2023
Prabowo-Gibran melaksanakan Tes Kesehatan menggunakan anggaran Pemilu di
RSPAD. Pada tanggal 27 Oktober 2023 KPU mengeluarkan Berita Acara No.
1584/PL.01.4-BA/05/2023 tentang Penerimaan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon
Presiden dan Wakil Presiden, hal ini tanpa pertimbangan bahwa tahapan pendaftaran
Calon Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan PKPU 19 Tahun 2023 tentang
Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, berakhir pada
tanggal 25 Oktober 2023.
Selanjutnya pada tanggal 28 Oktober 2023 KPU telah menerbitkan Berita Acara
No. 1589/PL.01.4-BA/05/2023 tentang Verifikasi Dokumen Persyaratan Bakal
Pasangan Calon Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang menyatakan
Dokumen Persyaratan Bakal Calon Wakil Presiden dinyatakan “Memenuhi Syarat”.
Selain itu, dalam lampirannya terdapat kolom Verifikasi Persyaratan Calon yang
memasukkan klausul “Berumur 40 (empat puluh) Tahun terhitung sejak penetapan
pasangan calon berdasarkan tanggal lahir yang tertera pada KTP-el dan/atau akta
kelahiran atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui Pemilu
termasuk pemilihan kepala daerah” dan terhadap kolom tersebut dinyatakan Hasil
Verifikasi Bakal Calon Wakil Presiden (Gibran Rakabuming Raka) telah “Memenuhi
Syarat”.
Pada tanggal 3 November 2023 KPU menerbitkan PKPU No. 23 Tahun 2023
sebagai Perubahan dari PKPU No. 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta
Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Disamping itu, pada tanggal 13
November 2023 KPU telah mengeluarkan Keputusan KPU No. 1632 Tahun 2023
tentang Penetapan yang menyatakan bahwa Prabowo Subianto dan Gibran
Rakabuming Raka sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan
Wakil Presiden Tahun 2024.
Apa yang dilakukan oleh KPU di atas menimbulkan pertanyaan sehubungan
dengan keberadaan Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundangan, UU No. 12
Tahun 2011 khususnya pasal 10 ayat 1 huruf (d) dan ayat 2 serta penjelasannya yang
menerangkan bahwa tindak lanjut Putusan MK dilakukan oleh DPR atau Presiden
untuk mencegah terjadinya kekosongan hukum. KPU sepertinya dengan sengaja telah
melakukan legal disobedience dengan tidak mentaati pasal 10 dari UU No. 12 Tahun
2011 tersebut, sehingga tindakan-tindakan yang dilakukan setelahnya pun juga
melanggar peraturan yang ada.
A. HUKUM YANG DILANGGAR
1. UU No. 12 Tahun 2011 Pasal 10 ayat 1 huruf (d): “Materi muatan yang harus
diatur dengan Undang-Undang berisi: tindak lanjut atas putusan Mahkamah
Konstitusi” dan ayat 2 serta penjelasannya: Tindak lanjut atas putusan
Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan
oleh DPR atau Presiden.”
Serta Penjelasannya:
Ayat 1 Huruf d:
“Yang dimaksud dengan ”tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi”
terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pengujian Undang-
Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Materi muatan yang dibuat, terkait dengan ayat, pasal, dan/atau bagian Undang-
Undang yang secara tegas
dinyatakan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”
Ayat (2):
“Tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi dimaksudkan untuk
mencegah terjadinya kekosongan hukum.”
Dengan demikian UU No. 12/2011 Pasal 10 ayat 1 (d) dan 2 di atas
menyatakan bahwa Putusan MK harus ditindak lanjuti oleh DPR atau Presiden
untuk mencegah terjadinya kekosongan hukum. Karena itu, KPU yang
mengeluarkan Surat Edaran No. 1145/PL.01.4-SD/05/2023 tertanggal 17
Oktober 2023 yang ditujukan kepada Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu
Tahun 2024 untuk memedomani Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 merupakan
tindakan yang menyalahi UU No. 12/2011 di atas karena Keputusan MK No.
90/PUU-XXI/2023 yang menambahkan usia 40 tahun menjadi “berusia paling
rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang
dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah” merupakan
putusan yang memiliki sifat non-executable atau putusan yang tidak dapat
langsung dilaksanakan. Keputusan MK No. 90 tersebut harus ditindaklanjuti oleh
DPR dengan melakukan Legislative Review atau Presiden dengan menerbitkan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang.
2. Dengan tidak adanya Legislatif Review oleh DPR maupun Perpu oleh Presiden
maka pada hakikatnya peraturan tetap berjalan secara substantive, yaitu UU No.
7 Tahun 2017 Tentang Pemilu yang pada pasal 169 menyebutkan: “Persyaratan
menjadi calon Presiden dan calon wakil presiden adalah: q. berusia paling rendah
40 (empat puluh) tahun”. Karena itu tindakan-tindakan yang dilakukan oleh KPU
sehubungan dengan tugasnya sebagai komisi yang menangani kasus pencalonan
Gibran Rakabuming Raka sebagai Cawapres yang belum berusia 40 tahun
menjadi tindakan yang salah yang dapat disebut sebagai Tindakan legal
disobedience (ketidaktaatan terhadap hukum). Frasa "legal disobedience"
menunjukkan tindakan sengaja untuk melanggar atau tidak patuh terhadap
hukum atau peraturan tertentu, walaupun masih dalam kerangka sistem hukum
(baca Peter V. Jones, “Introduction: Law and Disobedience”, Res Publica 10, 319–
336, 2004). KPU dalam hal ini dengan sengaja tidak menaati aturan hukum
sebagaimana yang tertera dalam UU No. 12/2011 Pasal 10 ayat 1 (d) dan 2 serta
penjelasannya dengan sebab yang tidak begitu jelas, tetapi malah membuat surat
edaran untuk memedomani Keputusan MK No. 90.
3. Kemudian pada tanggal 25 Oktober 2023 KPU menerima Pendaftaran Bakal
Pasangan Calon Prabowo-Gibran, dan dilanjutkan pada tanggal 26 Oktober 2023
Prabowo-Gibran melaksanakan Tes Kesehatan dengan menggunakan anggaran
Pemilu. Lalu pada tanggal 27 Oktober 2023 KPU mengeluarkan Berita Acara No.
1584/PL.01.4-BA/05/2023 tentang Penerimaan Pendaftaran Bakal Pasangan
Calon Presiden dan Wakil Presiden. Tindakan-tindakan KPU ini jelas menyalahi
UU No. 7 Tahun 2017 Pasal 169 (q) yang menetapkan calon Presiden dan Wakil
Presiden harus berusia tidak kurang dari 40 tahun.
4. Akibat lanjutan dari pelanggaran tersebut, secara sengaja KPU juga telah
melanggar peraturan dalam PKPU No. 19 Tahun 2023 Pasal 13 (q) tentang
Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang
menyatakan bahwa usia calon Presiden dan Wakil Presiden tidak kurang dari 40
tahun. KPU pada 28 Oktober 2023 telah menerbitkan Berita Acara No.
1589/PL.01.4-BA/05/2023 tentang Verifikasi Dokumen Persyaratan Bakal
Pasangan Calon Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang
menyatakan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Wakil Presiden dinyatakan
“Memenuhi Syarat”. Dengan memasukkan klausul yang berasal dari Putusan MK
No. 90 bahwa calon wakil Presiden telah memenuhi syarat karena “pernah/sedang
menduduki jabatan yang dipilih melalui Pemilu termasuk pemilihan kepala
daerah”.
5. Pada 3 November 2023 KPU menerbitkan PKPU No. 23 Tahun 2023 sebagai
Perubahan dari PKPU No. 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan
Umum Presiden dan Wakil Presiden. Pasal 13 (q) dari PKPU No. 19/2023 diganti
dengan Pasal 13 (q) PKPU No. 23/2023 sehingga bunyinya “berusia paling rendah
40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih
melalui Pemilu termasuk pemilihan kepala daerah”. Ini perbuatan legal
disobedience yang jelas sekali karena Keputusan MK No. 19 tersebut merupakan
putusan yang non-executable karena belum ada tindakan apa-apa baik dari DPR
maupun Presiden RI.
6. Kemudian pada tanggal 13 November 2023 KPU telah mengeluarkan Keputusan
KPU No. 1632 Tahun 2023 tentang Penetapan yang menyatakan bahwa Prabowo
Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Pasangan Calon Peserta
Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024. Keputusan ini jelas
bertentangan dengan UU No. 7 Tahun 2017 Pasal 169 (q) di atas karena
mengangkat wakil presiden yang berusia kurang dari 40 tahun.
Tampak disini bahwa karena KPU melakukan legal disobedience terhadap UU No. 12
Tahun 2011 Pasal 10 ayat 1 (d) dan ayat 2 hingga penjelasannya maka KPU
terjerembap ke dalam tindakan yang menyesatkan dalam setiap langkah yang
diambil. Beberapa undang-undang yang lain yang berhubungan dengan Pemilu juga
akhirnya dilanggar juga.
B. KESIMPULAN
Putusan MK No. 90 merupakan Putusan yang memiliki sifat non-executable
karena menurut UU No. 12 Tahun 2011 Pasal 10 ayat (1) huruf d dan ayat (2) serta
Penjelasannya tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus
ditindaklanjuti oleh Presiden atau DPR untuk mengubah norma hukum pasal atau
ayat dalam UU yang dibatalkan/dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945.
Menurut penjelasan Pasal 10 ayat (2) dari UU No. 12 Tahun 2011 disebutkan bahwa
tindak lanjut oleh Presiden atau DPR untuk mengubah rumusan norma hukum UU
yang dibatalkan itu agar tidak ada kekosongan hukum. Dengan demikian UU No. 12
Tahun 2011 itu memerintahkan agar UU Pemilu, UU No. 7 Tahun 2017, yang
mengatur syarat minimal usia cawapres 40 tahun, diubah terlebih dahulu. Setelah
diubah sesuai Putusan MK No. 90, KPU dapat melakukan konsultasi dengan DPR
atau Presiden untuk melakukan perubahan peraturan pada pasal 169 (q) UU No. 7
Tahun 2017 dan KPU No. 19 Tahun 2023 agar norma hukum atau pasalnya yang
masih mengatur syarat minimal usia 40 tahun bagi cawapres diubah rumusannya
sehingga sesuai dengan Putusan MK No. 90.
Praktik yang dilakukan oleh Presiden atau DPR dan KPU ternyata tidak seperti
yang diamanatkan dalam UU. Presiden atau DPR mengabaikan perintah Pasal 10
ayat 1 (q), dan ayat 2 UU No. 12 Tahun 2011 untuk menindaklanjuti Putusan MK
No. 90. Karenanya terjadilah kekosongan hukum dalam UU Pemilu yang mengatur
syarat minimal usia cawapres hingga sekarang. Celakanya lagi, KPU belum
mengubah Peraturan KPU No. 19 tahun 2023 yang masih mengatur usia minimal
cawapres 40 tahun; dan tiba-tiba KPU menerima dan menetapkan pendaftaran
Gibran. Dengan demikian dalam konteks ini, disamping ada masalah kekosongan
hukum soal syarat usia cawapres, juga ada masalah perbuatan melanggar hukum
yang dilakukan KPU, karena KPU tidak memiliki dasar hukum yang sah dan valid
untuk menerima dan menetapkan Gibran sebagai Bacawapres. KPU baru pada
tanggal 3 November 2023 melakukan penerbitan PKPU No. 23 Tahun 2023 sebagai
Perubahan dari PKPU No. 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan
Umum Presiden dan Wakil Presiden.
KPU dengan demikian melanggar sumpah dan janjinya untuk
melaksanakan/menegakkan UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan
dengan selurus-lurusnya. Ini merupakan bentuk pelanggaran etik yang sangat berat
yang dilakukan oleh KPU. Jika diidentifikasi maka beberapa pelanggaran hukum
dapat disangkakan terhadap KPU sebagai berikut:
1. Perbuatan melawan hukum dengan menerima pendaftaran dan menetapkan
Gibran sbg Bakal Cawapres, karena syarat usianya tidak memenuhi 40 tahun
menurut PKPU No. 19 Tahun 2023.
2. Perbuatan curang dengan memberikan perlakuan istimewa kepada Gibran
dengan menyatakan memenuhi syarat usia pada saat mendaftar dan
menetapkannya sebagai bakal calon wakil presiden.
3. Melakukan abuse of power atau perbuatan sewenang-wenang dan tanpa dasar
hukum yang sah menerima pendaftaran Gibran dan menetapkannya sebagai
bakal calon wakil presiden.
4. Melakukan penyelundupan hukum untuk menerima pendaftaran dan
menetapkan status hukum sebagai bakal calon wakil presiden kepada Gibran.
5. Melakukan persekongkolan jahat untuk melawan hukum dan melakukan
pembiaran atau memberikan perlakuan istimewa kepada Gibran dengan cara
melawan hukum untuk diterima pendaftarannya dan mendapat status sebagai
Bakal Cawapres.
6. Memberikan keterangan palsu dalam dokumen berita acara penerimaan
pendaftaran Gibran.
Dengan demikian, karena legal disobedience yang dilakukan oleh KPU telah
mengakibatkan rentetan perbuatan melawan hukum dan pelanggaran etika yang
besar.
[2.6] KESIMPULAN PARA PENGADU
[2.6.1] KESIMPULAN PERKARA NOMOR 135-PKE-DKPP/XII/2023
Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan dugaan
Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu tanggal 22 Desember 2023 , 8 Januari
2024, dan 15 Januari 2024 Para Pengadu menyampaikan kesimpulan dengan uraian
sebagai berikut:
Sunandiantoro, S.H.,M.H. Selaku kuasa hukum dari Dr. Demas Brian Wicaksono,
S.H.,M.H. yang dalam hal ini adalah pengadu dalam Perkara No. 135-PKE-
DKPP/XII/2023, dengan ini ijinkanlah kami menyampaikan kesimpulan terhadap hasil
persidangan baik itu pemeriksaan keterangan para pihak maupun berdasarkan
keterangan saksi-saksi serta pendapat ahli yang telah secara keseluruhan diperiksa
dibawah sumpah sehingga dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Bahwa telah terbukti dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab sebagai
penyelenggara pemilu, seluruh Komisioner KPU RI terikat pada sumpah/ janji yang
secara tegas diatur dalam Pasal 36 ayat 2 Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang
Pemilihan Umum (Undang Undang Pemilu) Jo Pasal 7 Peraturan Dewan Kehormatan
Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang
Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum (Peraturan DKPP
No 2 Tahun 2017), yang bunyi sumpahnya adalah sebagai berikut:
"Demi Allah (tuhan), saya bersumpah/berjanji: Bahwa saya akan memenuhi tugas
dan kewajiban saya sebagai anggota Komisi Pemilihan Umum dengan sebaik-baiknya
sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada pancasila
dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tatrun 1945.
Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan
sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya Pemilihan Umum anggota
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan wakil Presiden
serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta
mengutamakan kepentingan Negara Kesatuan Repubtik Indonesia daripada
kepentinlan pribadi atau golongan.”
2. Bahwa telah terbukti dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sebagai
penyelenggara pemilu, seluruh komisioner KPU RI terikat kode etik dan pedoman
perilaku penyelenggara pemilu sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan
Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun
2017 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum,
khususnya Pasal 11 yang isinya pada pokoknya mengatur:
Pasal 11
Dalam melaksanakan prinsip berkepastian hukum, Penyelenggara Pemilu bersikap
dan bertindak:
a. melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu yang secara tegas
diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;
b. melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu yang sesuai dengan
yurisdiksinya;
c. melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu, dan menaati
prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; dan
d. menjamin pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan
Pemilu sepenuhnya diterapkan secara adil dan tidak berpihak.
3. Bahwa telah terbukti di dalam persidangan DKPP, berdasarkan pendapat ahli Prof.
Ratno Lukito dan Dr. Charles Simabura yang mengatakan berdasarkan Pasal 10 ayat
1 huruf (d) dan ayat (2) Undang Undang No 12 Tahun 2011 Tentang pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (UU 12 Tahun 2011), keberadaan Putusan
Mahkamah Konstitusi yang merubah norma dalam suatu Undang-Undang harus
terlebih dahulu ditindak lanjuti oleh Presiden atau DPR, hal ini dimaksudkan untuk
mencegah terjadinya kekosongan hukum. Dengan demikian tindak lanjut tersebut
berfungsi sebagai pemenuhan syarat formil yang kemudian mengakibatkan pasal
perubahan pada Putusan Mahkamah Konstitusi terpenuhi sebagai Undang-undang.
4. Bahwa telah terbukti Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023 yang
merubah norma syarat usia minimal Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden yang
semula berbunyi “berusia paling rendah 40 tahun” menjadi “berusia paling rendah 40
tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum
atau pemilihan kepala daerah” sampai saat ini belum ditindaklanjuti dengan
perubahan Undang Undang Pemilu oleh Presiden atau DPR.
5. Bahwa telah terbukti dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum Presiden dan wakil
Presiden, KPU menggunakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun
2023 Tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
(PKPU 19 Tahun 2023) yang di undangkan pada tanggal 13 Oktober 2023 dan baru
dilakukan perubahan menjadi PKPU 23 Tahun 2023 yang di undangkan tanggal 3
November 2023.
6. Bahwa telah terbukti di dalam persidangan DKPP, perbuatan KPU yang lebih
memilih mengeluarkan Surat Nomor: 1145/PL.01.4-SD/05/2023 yang ditujukan
kepada Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 tertanggal 17 Oktober
2023 dengan maksud sebagai tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi daripada
mengirimkan surat permohonan konsultasi kepada DPR dalam rangka melakukan
perubahan PKPU 19 Tahun 2023 adalah bentuk perbuatan dan tindakan yang
bertentangan dengan Pasal 11 Peraturan DKPP No 2 Tahun 2017 dikarenakan
tindakan KPU tersebut tidak menimbulkan kepastian hukum dalam
penyelenggaraan pemilu.
Hal tersebut sebagaimana pendapat ahli Prof. Ratno Lukito dan Dr. Charles
Simabura yang mengatakan bahwa tindakan KPU tersebut tidak memiliki dasar
hukum yang jelas dan menurut pendapat ahli, seharusnya yang dilakukan oleh KPU
tanggal 17 Oktober 2023 tersebut adalah mengirimkan surat permohonan konsultasi
kepada DPR untuk melakukan perubahan PKPU 19 Tahun 2023 dalam rangka
menindaklanjuti adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No 90/PUU-XXI/2023, hal
tersebut sesuai dengan Pasal 75 ayat 4 Undang Undang Pemilu yang berbunyi
“dalam hal KPU membentuk Peraturan KPU yang berkaitan dengan pelaksanaan
tahapan pemilu, KPU wajib, berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah melalui rapat
dengar pendapat”. Selain itu di dalam Pasal 14 ayat (1) PKPU No 1 Tahun 2022
Tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan dan Keputusan Di Lingkungan Komisi
Pemilihan Umum, dinyatakan “KPU wajib berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan
Rakyat dan Pemerintah melalui forum rapat dengar pendapat terhadap Rancangan
Peraturan KPU yang mengatur penyelenggaraan tahapan Pemilu dan Pemilihan”.
7. Bahwa telah terbukti dengan jelas dan terang benderang di dalam persidangan
bahwa perbuatan hukum KPU yang menerima pendaftaran pasangan calon Prabowo
Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada tanggal 25 Oktober 2023, adalah
perbuatan yang bertentangan dengan Pasal 13 ayat 1 huruf (q) PKPU 19 Tahun 2023
yang secara jelas masih mensyaratkan batas usia minimal calon Presiden dan Wakil
Presiden adalah paling rendah 40 Tahun. Sedangkan diketahui bahwa usia Gibran
Rakabuming Raka 36 Tahun.
8. Bahwa telah terbukti perbuatan KPU yang membuat Berita Acara Penerimaan
Pendaftaran Bakal Pasangan Calon H. Anis Rasyid Baswedan dan Dr. (H.C.) H.A.
Muhaimin Iskandar ( BA No. 1582/PL.01.4-BA/05/2023), Bakal Pasangan Calon
Ganjar Pranowo, S.H.,M.I.P. dan Prof. Dr. Moh. Mahfud MD, S.H.,S.U., M.I.P. (BA No.
1583/PL.01.4-BA/05/2023), dan Bakal Pasangan Calon Prabowo Subianto dan
Gibran Rakabuming Raka (BA No. 1584/PL.01.4-BA/05/2023), yang kesemuanya
dibuat pada tanggal 27 Oktober 2023, padahal peristiwa pendaftaran Bakal
Pasangan Calon H. Anis Rasyid Baswedan dan Dr. (H.C.) H.A. Muhaimin Iskandar
dilakukan pada tanggal 19 Oktober 2023, Bakal Pasangan Calon Ganjar Pranowo,
S.H.,M.I.P. dan Prof. Dr. Moh. Mahfud MD, S.H.,S.U., M.I.P. dilakukan tanggal 19
Oktober 2023, dan Bakal Pasangan Calon Prabowo Subianto dan Gibran
Rakabuming Raka dilakukan tanggal 25 Oktober 2023, adalah bertentangan dengan
PKPU 19 Tahun 2023, hal tersebut berdasarkan bukti-bukti yang diajukan dalam
persidangan serta pendapat ahli Prof. Ratno Lukito dan Dr. Charles Simabura yang
membuktikan bahwa seharusnya Berita cara penerimaan pendaftaran bakal
pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dibuat pada saat peristiwa pendaftaran
dilakukan, selain itu tahapan pendaftaran bakal pasangan calon Presiden dan Wakil
Presiden yang telah ditetapkan oleh KPU telah berakhir pada tanggal 25 Oktober
2023, sehingga perbuatan KPU yang membuat Berita Acara Penerimaan Pendaftaran
Bakal Pasangan Calon pada tanggal 27 Oktober 2023 jelas-jelas bertentangan
dengan PKPU 19 Tahun 2023 dan menimbulkan ketidakpastian hukum (cacat
hukum), oleh karena itu sangat jelas seluruh Komisioner KPU telah melanggar
sumpah dan janji sebagai anggota KPU serta melanggar kode etik perilaku
penyelenggara pemilu.
9. Bahwa telah terbukti dengan jelas dan terang benerang di dalam persidangan bahwa
perbuatan KPU yang membuat Berita Acara Nomor 1589/PL.01.4-BA/05/2023
tentang Verifikasi Dokumen Persyaratan Bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil
Presiden pada tanggal 28 Oktober 2023 yang isinya pada pokoknya KPU menyatakan
dokumen persyaratan Bakal Calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka
dinyatakan MEMENUHI SYARAT, jelas jelas bertentangan dengan Pasal 13 ayat 1
huruf (q) PKPU 19 Tahun 2023, hal tersebut dikarenakan usia Gibran rakabuming
Raka belum mecapai 40 Tahun. Dan menurut keterangan baik KPU maupun ahli
Prof. Ratno Lukito dan Dr. Charles Simabura pada saat penerimaan pendaftaran dan
verifikasi dokumen persyaratan Bakal Pasangan Calon presiden dan Wakil Presiden
dasar hukum yang digunakan oleh KPU adalah PKPU No 19 Tahun 2023, yang pada
Pasal 13 ayat 1 huruf (q) mensyaratkan batas usia minimal calon Presiden dan Wakil
Presiden adalah berisia 40 Tahun. Sehingga seharusnya KPU dalam verifikasi
dokumen persyaratan Gibran Rakabuming Raka menyatakan TIDAK MEMENUHI
SYARAT berdasarkan PKPU 19 Tahun 2023.
Bahwa selain itu, dalam lampiran Berita Acara Nomor 1589/PL.01.4-BA/05/2023
tentang Verifikasi Dokumen Persyaratan Bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil
Presiden, KPU diduga melakukan perbuatan PENYELUNDUPAN HUKUM, hal
tersebut dikarenakan KPU belum melakukan Perubahan PKPU 19 Tahun 2023
namun telah memasukkan norma yang tertuang dalam Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 ke dalam syarat usia capres dan cawapres.
10. Bahwa di dalam persidangan DKPP telah terbukti dengan jelas dan terang benerang
bahwa perbuatan KPU yang melakukan Perubahan PKPU 19 tahun 2023 menjadi
PKPU 23 Tahun 2023 bertentangan dengan Pasal 10 ayat 1 huruf (d) dan ayat 2 UU
12 Tahun 2011, hal tersebut dikarenakan yang memiliki kewenangan untuk
menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi adalah Presiden dan DPR,
sedangkan pada saat KPU melakukan Perubahan PKPU 19 Tahun 2023 pada tanggal
3 November 2023 tersebut, Presiden atau DPR belum melakukan tindak lanjut atas
Putusan Mahkamah Konstitusi No 90/PUU-XXI/2023. Sehingga menurut pendapat
ahli ahli Prof. Ratno Lukito dan Dr. Charles Simabura Perubahan PKPU 19 Tahun
2023 menjadi PKPU 23 Tahun 2023 tidak memiliki dasar hukum yang jelas hal
tersebut dikarenakan PKPU adalah bentuk aturan pelaksanaan atas suaru Undang-
Undang bukan aturan pelaksanaan atas Putusan Mahkamah Konstitusi.
Bahwa selain itu, menurut pendapat ahli Dr. Charles Simabura PKPU 23 Tahun
2023 terkesan dibuat hanya untuk mementingkan golongan tertentu dan bersifat
diskriminatif bagi orang/warga negara Indonesia yang pernah menjabat sebagai
Gubernur, Bupati, Wali Kota, Anggota DPR baik DPR RI, DPR Provinsi, DPD, dan
DPR D, dan juga orang/warga negara Indonesia yang sedang menjabat sebagai
Anggota DPR RI, DPR Provinsi, DPD, DPR D yang usianya belum mencapai 40 Tahun,
hal itu dikarenakan KPU dalam Perubahan PKPU 23 tahun 2023 tidak mengatur
secara jelas dan pasti mengenai alat verifikasi bagi orang yang pernah menjabat
melalui pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah.
11. Bahwa di dalam persidangan DKPP telah terbukti dengan jelas dan terang benderang
bahwa Perbuatan KPU yang mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 1632 Tahun
2023 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan
Wakil Presiden Tahun 2024 yang memasukkan nama H. Prabowo Subianto dan
Gibran Rakabuming Raka sebagai Pasangan Calon yang memenuhi syarat adalah
merupakan Perbuatan Melanggar Hukum yaitu bertentangan dengan PKPU Nomor
19 Tahun 2023 yang mensyaratkan calon wakil Presiden berusia 40 Tahun.
12. Bahwa berdasarkan seluruh uraian fakta-fakta yang telah terungkap secara jelas di
dalam persidangan DKPP diatas, telah dapat membuktikan bahwa seluruh
Komisioner KPU telah melanggar sumpah dan janji sebagai anggota KPU
sebagaimana yang telah kami uraikan pada poin 1 (satu) diatas, serta telah jelas
melanggar ketentuan Pasal 11 Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara
Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik Dan
Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum.
13. Bahwa dikarenakan seluruh Komisioner KPU telah terbukti melanggar sumpah/janji
jabatan dan melanggar kode etik penyelenggara pemilihan umum, maka
berdasarkan kentuan Pasal 37 ayat 2 huruf (b) Undang-Undang Pemilu, seluruh
Komisioner KPU RI/Anggota KPU RI harus diberhentikan dengan tidak hormat.
[2.6.2] KESIMPULAN PERKARA NOMOR 136-PKE-DKPP/XII/2023
1. Komisioner KPU RI merupakan anggota KPU yang bersifat kolektif kolegial, namun
Ketua KPU RI memiliki hak, kewajiban, kewenangan dan fasilitas yang lebih besar
dibandingkan ke-enam anggota KPU RI lainnya serta Teradu diperlengkapi dengan
pejabat-pejabat fungsional dan struktural yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal
KPU RI yang bertanggung jawab kepada Teradu (Pasal 3 ayat (2) Peraturan KPU
RI Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata
Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan
Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota).
Dengan besarnya kewenangan, fisilitas dan sumber daya pejabat dilingkungan
KPU RI, maka Teradu memiliki tanggung jawab yang lebih besar pula
dibandingkan ke-enam anggota KPU RI lainnya;
2. Berdasarkan pendalaman yang dilakukan oleh Majelis DKPP terhadap Teradu
(Ketua KPU RI), kami menarik kesimpulan sebagai berikut:
a. Bahwa Ketua KPU sebagai pimpinan KPU RI tidak cermat dalam memimpin
proses dan tahapan pendaftaran Capres/ Cawapres Prabowo Subianto –
Gibran Rakabuming Raka, hal ini terlihat dari:
1. KPU RI memandang bahwa putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90
Tahun 2023, merupakan putusan yang final dan mengikat, sehingga dapat
langsung dijadikan dasar menerima berkas pendaftaran Gibran
Rakabuming Raka;
2. Kejadian pada tanggal 25 Oktober 2023 Teradu secara tegas menyatakan
berkas pasangan Capres-Cawapres Prabowo-Gibran “Lengkap”, pada hal
surat penetapan kelengkapan berkas tersebut baru diterbitkan oleh KPU
RI tanggal 27 Oktober 2023;
3. Bahwa petunjuk tekhnis Nomor 1378 tentang syarat berkas capres
cawapres, belum mengalami perubahan ketika pendaftaran Prabowo
Gibran pada tanggal 25 Oktober 2023, sehingga juknis ini didasari PKPU
19;
4. Bahwa adalah pandangan menyesatkan ketika Teradu menyampaikan
bahwa PKPU 19 telah sesuai dengan Putusan MK 90;
5. Bahwa perubahan PKPU 19 menjadi PKPU 23 menunjukkan bahwa KPU
memiliki keraguan yang sangat besar dan khawatir proses pendaftaran
Prabowo Gibran tersebut akan mengalami cacat hukum dikemudian hari;
6. Bahwa Teradu berupaya mengaburkan pokok permasalahan dan
menyederhanakannya hanya sebatas Putusan MK 90 yang seakan-akan
dijadikan petunjuk tekhnis dalam menerima pendaftaran Prabowo Gibran;
7. Penafsiran KPU RI, bahwa surat izin Presiden dapat dijadikan sebagai
syarat yang ditentukan oleh PKPU 19 adalah ketidakcermatan yang fatal,
karena kehadiran PKPU 19 tidak pernah didasari oleh putusan MK 90;
b. Bahwa selama pemeriksaan kollektif beberapa perkara dengan Nomor 135-
PKE-DKPP/XII/2023, Nomor 136-PKE-DKPP/XII/2023, Nomor 137-PKE-
DKPP/XII/2023 dan Nomor 141-PKE-DKPP/XII/2023, kami melihat dengan
jelas bahwa Teradu merupakan pihak yang dominan memberikan keterangan,
jawaban dan sanggahan dari KPU RI, hal ini meyakinkan kami, bahwa KPU RI
secara kelembagaan memang bersifat kollektif kolegial, namun Teradu
memiliki tugas dan tanggung jawab yang lebih besar;
3. Berdasarkan keterangan Pihak Terkait yang disampaikan dalam sidang DKPP RI,
terdapat beberapa hal yang perlu kami sampaikan:
a. Dari keterangan dan pemeriksaan terhadap Bawaslu RI, ditemukan bahwa
terjadi kelalaian terhadap penggunaan Silon PPWP. Hal ini ditemukan ketika
simulasi Silon PPWP, seharusnya melibatkan Bawaslu RI, namun pada
kenyataannya, KPU RI tidak mengundang Bawaslu RI untuk proses simulasi
Silon PPWP tersebut;
b. Silon PPWP tersebut merupakan salah satu media penting bagi Bawaslu RI
untuk mengawasi proses kelengkapan berkas pendaftaran Capres/ Cawapres,
namun Bawaslu RI tidak dapat mengaksesnya hingga selesai tahapan
pendaftaran dan penetapan Capres/ Cawapres;
c. Ketika pendaftaran pasangan Prabowo Gibran tanggal 25 oktober 2023, KPU
RI tidak memberikan keleluasaan kepada Bawaslu RI untuk memeriksa
kelengkapan berkas persyaratan Prabowo Gibran;
d. Bawaslu RI sama sekali tidak dapat menjalankan fungsi pengawasannya
terhadap berkas-berkas Prabowo Gibran;
e. Dari keterangan dan pemeriksaan Dirjen Peraturan Perundang-undangan
Kemenkumham, ditemukan fakta bahwa permohonan pertama kali
harmonisasi PKPU 19 ditolak karena tidak memenuhi persyaratan, sehingga
KPU RI harus berkonsultasi dahulu dengan DPR RI;
f. Bahwa KPU RI mengirimkan permohonan harmonisasi ulang PKPU 19 pada
tanggal 1 November 2023, lalu proses simon tersebut dinyatakan selesai pada
tanggal 2 November 2023 dengan surat nomor 0105 Tahun 2023;
g. Sehingga proses verifikasi syarat pendaftaran Capres Cawapres, tidak lah
menggunakan PKPU yang telah diharmonisasi.
4. Berdasarkan keterangan ahli selama proses persidangan, kami menyimpulkan
bahwa memang telah terjadi pelanggaran etika yang dilakukan oleh Teradu dalam
memimpin proses dan tahapan pendaftaran Prabowo Gibran.
[2.7] PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN PARA TERADU
Bahwa Para Teradu telah menyampaikan jawaban tertulis dan dibacakan dimuka
sidang pemeriksaan dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu pada tanggal
22 Desember 2023, 8 Januari 2024 dan 15 Januari 2024, sebagai berikut:
[2.7.1] PERKARA NOMOR 135-PKE-DKPP/XII/2023
Bahwa Para Teradu telah menyampaikan jawaban dan penjelasan dalam persidangan
DKPP pada tanggal 22 Desember 2023, 8 Januari 2024 dan 15 Januari 2024 pada
pokoknya sebagai berikut:
1. Kewenangan Para Teradu dalam Tahapan Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden.
1) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 7 UU Pemilu pada pokoknya
menyatakan “Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan
Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi
Penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk
memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat”;
2) Bahwa Para Teradu in casu KPU dalam kedudukannya selaku penyelenggara
pemilu berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 UU Pemilu adalah “lembaga
Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam
melaksanakan Pemilu”;
3) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 226 ayat (1), Pasal 229 ayat (2), Pasal 230
s.d. Pasal 238 UU Pemilu juncto Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19
Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil
Presiden (untuk selanjutnya disebut Peraturan KPU No. 19/2023), Para Teradu
berwenang menerima pendaftaran bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil
Presiden, melakukan verifikasi kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan
bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, menetapkan dan
mengumumkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden;
2. Program dan Jadwal Tahapan Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden.
1) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan KPU No. 19/2023 pada
pokoknya mengatur tahapan pencalonan Pasangan Calon Presiden dan Wakil
Presiden adalah sebagai berikut:
Pasal 3
(1) Tahapan pencalonan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden meliputi:
a. pendaftaran bakal Pasangan Calon;
b. verifikasi dokumen bakal Pasangan Calon; dan
c. penetapan dan pengundian nomor urut Pasangan Calon.
(2) Pendaftaran bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a meliputi:
a. persiapan pendaftaran bakal Pasangan Calon; dan
b. pelaksanaan pendaftaran bakal Pasangan Calon, termasuk pemeriksaan
kesehatan bakal Pasangan Calon.
(3) Verifikasi dokumen bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b meliputi:
a. verifikasi dokumen persyaratan bakal Pasangan Calon; dan
b. perbaikan dokumen persyaratan bakal Pasangan Calon dan verifikasi
dokumen hasil perbaikan.
(4) Penetapan dan pengundian nomor urut Pasangan Calon sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf c meliputi:
a. penetapan Pasangan Calon; dan
b. penetapan nomor urut Pasangan Calon.
2) Bahwa rincian program dan jadwal kegiatan tahapan pencalonan Presiden dan
Wakil Presiden berdasarkan Lampiran I Peraturan KPU No. 19/2023 adalah
sebagai berikut [Bukti T -1]:
JADWAL
NO PROGRAM/KEGIATAN
AWAL AKHIR
1 Pendaftaran Bakal Pasangan Calon
a Pengumuman pendaftaran Senin, Rabu,
16 Oktober 18 Oktober
2023 2023
b Pendaftaran bakal pasangan Kamis, Rabu,
calon 19 Oktober 25 Oktober
2023 2023
c Pemeriksaan Kamis, Jumat,
19 Oktober 27 Oktober
2023 2023
2 Verifikasi Bakal Pasangan Calon
a.Verifikasi dokumen Kamis, Sabtu,
persyaratan bakal pasangan 19 Oktober 28 Oktober
calon 2023 2023
b.Pemberitahuan hasil verifikasi Senin, Minggu,
dokumen persyaratan bakal 23 Oktober 29 Oktober
pasangan calon 2023 2023
c.Perbaikan dan/atau proses Rabu, Selasa,
melengkapi dokumen 25 Oktober 31 Oktober
persyaratan bakal pasangan 2023 2023
calon
d.Penyerahan dokumen hasil Kamis, Rabu,
perbaikan dan/atau 26 Oktober 1 November
kelengkapan dokumen 2023 2023
persyaratan bakal pasangan
calon
e.Verifikasi dokumen hasil Kamis, Kamis,
perbaikan 26 Oktober 2 November
2023 2023
f.Pemberitahuan hasil verifikasi Kamis, Jumat,
dokumen perbaikan 26 Oktober 3 November
persyaratan bakal pasangan 2023 2023
calon
3 Pengusulan Penggantian
a. Pengusulan bakal pasangan Kamis, Rabu,
calon pengganti 26 Oktober 8 November
2023 2023
JADWAL
NO PROGRAM/KEGIATAN
AWAL AKHIR
b. Pemeriksaan kesehatan bakal Kamis, Sabtu,
pasangan calon pengganti 26 Oktober 11 November
2023 2023
c. Verifikasi dokumen Kamis, Minggu,
persyaratan bakal pasangan 26 Oktober 12 November
calon pengganti 2023 2023
d. Pemberitahuan hasil verifikasi Sabtu, Minggu,
dokumen persyaratan bakal 11 November 12 November
pasangan calon pengganti 2023 2023
4 Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon
a. Penetapan pasangan calon Senin, Senin,
13 November 13 November
2023 2023
b. Pengundian dan penetapan Selasa, Selasa,
nomor urut pasangan calon 14 November 14 November
2023 2023
5 Putaran Kedua
Pencalonan Peserta Pemilu paling lama 3 3 (tiga) hari
Presiden dan Wakil Presiden (tiga) hari sejak
putaran kedua dalam hal salah sejak Pasangan
satu calon atau Pasangan Calon Pasangan Calon
berhalangan tetap Calon pengganti
berhalangan didaftarkan
tetap
3) Bahwa program dan jadwal kegiatan tahapan pencalonan Presiden dan Wakil
Presiden merupakan sesuatu yang spesifik, oleh karenanya dikategorikan sebagai
lex specialis, hukum yang digunakan juga lex specialis, di mana pengaturan
penyelenggaraan pemilu Presiden dan Wakil Presiden di dasarkan pada UU Pemilu
juncto Peraturan KPU No. 19/2023 yang mana merupakan peraturan khusus yang
mengenyampingkan peraturan/undang-undang yang sifatnya umum (lex specialis
derogat legi generali);
3. Pengaturan Batas Usia Syarat Calon Presiden dan Wakil Presiden.
1) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 169 huruf q UU Pemilu juncto Pasal 13 ayat
(1) huruf q Peraturan KPU No. 19/2023 pada pokoknya mengatur berkaitan
dengan batas minimun usia bakal calon Presiden dan Wakil Presiden “berusia
paling rendah 40 (empat puluh) tahun”;
2) Bahwa ketentuan Pasal 169 huruf q UU Pemilu diajukan judicial review
(permohonan uji meteri) kepada Mahkamah Konstitusi, di mana Mahkamah
Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 90/PUU-XXI/2023,
tanggal 16 Oktober 2023 dalam pokok amar putusannya memutuskan hal sebagai
berikut [Bukti T -2]:
Mengadili:
1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) yang
menyatakan, “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun”
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang
tidak dimaknai “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau
pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum
termasuk pemilihan kepala daerah”. Sehingga Pasal 169 huruf q Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum selengkapnya
berbunyi “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau
pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum
termasuk pemilihan kepala daerah”;
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia
sebagaimana mestinya.
3) Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 90/PUU-XXI/2023, tanggal 16
Oktober 2023 [Vide Bukti T -2], diperkuat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor: 141/PUU-XXI/2023, tanggal 29 November 2023, di mana melalui
pertimbangan hukum paragraf [3.16], Mahkamah Konstoitusi pada pokoknya
berpendapat sebagai berikut [Bukti T -3]:
“---Pasal 169 huruf q UU 7/2017 sebagaimana dimaknai oleh Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tidak bertentangan dengan prinsip
negara hukum dan tidak bertentangan dengan perlindungan hak atas
kepastian hukum yang adil sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat
(3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945---"
4) Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukum Putusan 90/PUU-
XXI/2023 halaman 56 Poin [3.14.3] menyatakan “---lebih lanjut, ketentuan
Pasal 169 huruf q UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana dimaksud dalam
putusan a quo berlaku mulai pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil
Presiden Tahun 2024 dan seterusnya---” [Vide Bukti T -2];
5) Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dimaksud pada angka 1 s.d. angka 4 di
atas, batas minimun usia bakal calon Presiden dan Wakil Presiden pada pemilu
tahun 2024 dan seterusnya adalah “berusia paling rendah 40 (empat puluh)
tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui
pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”
4. Sifat dan Kedudukan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 90/PUU XXI/2023.
1) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia 1945 juncto Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a dan Pasal 47
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor
7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2003 tentang Mahkamah Konstitusi junctis Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 77 Peraturan
Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara
Pengujian Undang-Undang, pada pokoknya mengatur bahwa Putusan
Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusan Mahkamah Konstitusi
langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak
ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan
Mahkamah Konstitusi mencakup pula kekuatan hukum mengikat (final
and binding);
2) Bahwa menurut Syukri Asy’ari, Meyrinda, dkk, dalam tulisannya pada Jurnal
Konstitusi, Volume 10 Nomor 4, Desember 2013 dengan judul “Model dan
Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang
(Studi Putusan Tahun 2003-2012)”, menyatakan bahwa salah satu bentuk Putusan
Mahkamah Konstitusi adalah putusan yang bersifat langsung dapat dieksekusi
(self implementing), yang artinya, Putusan Mahkamah Konstitusi pada
prinsipnya berlaku terhadap ketentuan yang dinyatakan dibatalkan dan tidak
berlaku lagi, tetapi hal tersebut tidak menimbulkan kekosongan hukum
sehingga pada umumnya putusan tersebut secara otomatis dieksekusi tanpa
perlu ditindaklanjuti oleh lembaga lain. Hal ini dapat dimaknai bahwa
ketentuan yang dinyatakan tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan
hukum mengikat berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi dapat dihapus
dengan sendirinya dari undang-undang yang bersangkutan dan tidak berlaku
lagi [Bukti T -4];
3) Bahwa sifat final dan mengikat (final and binding) Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor: 90/PUU-XXI/2023, tanggal 16 Oktober 2023, dipertegas dalam
pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 141/PUU-
XXI/2023, tanggal 29 November 2023, dalam sub paragraf [3.12.2] yang dalam
pokok pertimbangannya Mahkamah Konstitusi berpendapat [Vide Bukti T -3] “--
-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tersebut, jika
dikaitkan dengan ketentuan norma Pasal 10 dan Pasal 47 UU MK serta Pasal 77
PMK 2/2021, maka Mahkamah berpendapat Putusan a quo adalah putusan yang
dijatuhkan oleh badan peradilan pada tingkat pertama dan terakhir yang
putusannya bersifat final yang mengandung makna terhadap putusannya tidak
dapat dilakukan upaya hukum. Hal tersebut dikarenakan, Mahkamah Konstitusi
sebagai badan peradilan konstitusi di Indonesia tidak mengenal adanya sistem
stelsel berjenjang yang mengandung esensi adanya peradilan secara bertingkat
yang masing-masing mempunyai kewenangan untuk melakukan koreksi oleh
badan peradilan di atasnya terhadap putusan badan peradilan pada tingkat yang
lebih rendah sebagai bentuk “upaya hukum”. Demikian halnya dengan sifat
daripada putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan
memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang
pleno terbuka untuk umum. Hal tersebut juga menegaskan bahwa putusan
Mahkamah Konstitusi berlaku dan mengikat serta harus dipatuhi oleh
semua warga negara termasuk lembaga negara sejak selesai diucapkan
dalam sidang pleno terbuka untuk umum tanpa adanya syarat apapun---“;
5. Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 oleh Para
Teradu (Kewenangan Para Teradu Dalam Penyusunan dan Penetapan Peraturan KPU
No. 23/2023).
1) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 huruf b, Pasal 13 huruf b, Pasal 75, Pasal
167 ayat (8), dan Pasal 231 ayat (4) UU Pemilu, pada pokoknya mengatur Para
Teradu in casu KPU berwenang menetapkan Peraturan KPU untuk setiap tahapan
pemilu in casu tahapan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden;
2) Bahwa Para Teradu in casu KPU telah menyusun dan menetapkan Peraturan KPU
No. 19/2023 pada tanggal 13 Oktober 2023 [Bukti T -5], di mana batas minimum
syarat usia bakal calon Presiden dan Wakil Presiden diatur dalam Pasal 13 ayat
(1) huruf q yaitu berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun sebagaimana
ketentuan Pasal 169 huruf q UU Pemilu;
3) Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, tanggal 16
Oktober 2023, dalam amar putusannya pada pokoknya memutuskan bahwa
ketentuan Pasal 169 huruf q UU Pemilu “bertentangan dengan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan
hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “berusia paling rendah 40 (empat
puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui
pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”. Sehingga Pasal 169
huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
selengkapnya berbunyi “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau
pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum
termasuk pemilihan kepala daerah” [Vide Bukti T -2];
4) Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, tanggal 16
Oktober 2023 merupakan putusan yang menguji konstitusionalitas Pasal 169
huruf q UU Pemilu dan menyatakan batal dan tidak berlaku Pasal 169 huruf q
UU Pemilu serta berlaku secara inkonstitusional bersyarat sepanjang tidak
dimaknai “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang
menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan
kepala daerah”, maka Para Teradu berkewajiban melaksanakan Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, tanggal 16 Oktober 2023. Hal
tersebut didasarkan pada sifat Putusan Mahkamah Konstitusi yang erga omnes
dan berkekuatan hukum tetap serta berlaku sejak saat Putusan Mahkamah
Konstitusi diucapkan;
5) Bahwa oleh karena Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023
diucapkan pada tanggal 16 Oktober 2023 dan tahapan pendaftaran bakal calon
Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dimulai pada tanggal 19 Oktober
2023 [Vide Bukti T -1], Para Teradu in casu KPU menerbitkat Surat KPU Nomor:
1145/PL.01.4-SD/05/2023, Perihal tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 90/PUU-XXI/2023, tanggal 17 Oktober 2023, yang ditujukan kepada
pimpinan partai politik peserta pemilu tahun 2024 yang pada pokoknya meminta
partai politik peserta pemilu memedomani Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:
90/PUU-XXI/2023, tanggal 16 Oktober 2023 dalam tahapan pencalonan presiden
dan wakil presiden tahun 2024 [Bukti T -6];
6) Bahwa untuk memberikan kepastian hukum berkaitan dengan pengaturan batas
minimum syarat usia bakal calon Presiden dan Wakil Presiden yang diatur dalam
Pasal 13 ayat (1) huruf q Peraturan KPU No. 19/2023 dan mempedomani dan
mendasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 90/PUU-XXI/2023,
tanggal 16 Oktober 2023 serta memperhatikan ketentuan Pasal 75 ayat (4) UU
Pemilu yang pada pokoknya mengatur dalam hal Para Teradu in casu KPU
menyusun dan menetapkan Peraturan KPU yang berkaitan dengan pelaksanaan
tahapan pemilu wajib berkonsultasi dengan DPR dan pemerintah melalui rapat
dengar pendapat, Para Teradu in casu KPU mengajukan konsultasi kepada DPR
untuk membahas Rancangan Perubahan Peraturan KPU No. 19/2023 in casu
pengaturan Pasal 13 ayat (1) huruf q Peraturan KPU No. 19/2023 [Bukti T -7]
yang untuk kemudian ditetapkan atau diubah berdasarkan ketentuan dalam
Pasal 13 ayat (1) huruf q Peraturan KPU No. 23/2023 [Bukti T -8];
7) Bahwa Para Teradu in casu KPU telah melakukan mekanisme penyusunan dan
penetapan Peraturan KPU No. 23/2023 dengan berpedoman pada ketentuan
peraturan perundang-undangan dengan mekanisme sebagai berikut:
a. Melakukan inventarisasi dan menyusun isu strategis materi muatan yang akan
dituangkan dalam Peraturan KPU;
b. Melakukan pembahasan Peraturan KPU dalam rapat di lingkungan Sekretariat
Jenderal KPU dan rapat-rapat pleno KPU;
c. Melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan DPR, pemerintah, dan
stakeholder terkait [Vide Bukti T -7];
d. Melakukan Harmonisasi dengan Kementerian Hukum dan HAM RI dengan
melibatkan stakeholder terkait dari kementerian/lembaga seperti Kementerian
Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Kementerian Dalam Negeri,
Sekretariat Kabinet, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, dan Badan
Pengawas Pemilihan Umum, [Bukti T -9];
e. Menyusun perumusan akhir dan pembahasan final persetujuan oleh anggota
KPU dalam rapat pleno KPU;
f. Penandatanganan Peraturan KPU oleh Ketua KPU [Bukti T -10];
g. Permohonan pengundangan kepada Menteri Hukum dan HAM RI [Bukti T -11];
dan
h. Melakukan publikasi Peraturan KPU No. 23/2023 di laman resmi Jaringan
Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) KPU sebagai upaya Para Teradu
untuk mempublikasikan kebijakan yang telah dibuat [Bukti T -12];
8) Bahwa setiap tahapan yang dilakukan oleh Para Teradu in casu KPU dalam
menyusun dan menetapkan Peraturan KPU No. 23/2023, mulai dari
mendasarkan pada kewenangan yang dimiliki, berkonsultasi dengan DPR,
harmonisasi, persetujuan final dalam pleno, penandatanganan dan pengajuan
permohonan pengundangan serta publikasi di laman resmi JDIH KPU adalah
guna melaksanakan asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang
baik, sebagaimana diatur Pasal 5 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
9) Bahwa berdasarkan seluruh uraian dan fakta tersebut di atas, jelas bahwa
penyusunan dan penetapan Peraturan KPU No. 23/2023 secara nyata dan
terang benderang telah memenuhi aspek hukum formil dan meteriil atas
pembentukan dan penyusunan suatu peraturan perundang-undangan
sebagaimana yang disyaratkan oleh ketentuan peraturan perundang-
undangan.
6. Tindakan Para Teradu Menerima, Memeriksa, dan Memverifikasi Dokumen
Pencalonan dan Calon serta Menetapkan Pasangan Calon Atas Nama Prabowo
Subianto dan Gibran Rakabuming Raka Sebagai Pasangan Calon Presiden dan Wakil
Presiden dalam Pemilu 2024 Telah Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan.
1) Bahwa Pengadu menilai dalam pokok Pengaduannya, tindakan Para Teradu
menerima, memeriksa, dan memverifikasi dokumen pencalonan dan calon serta
menetapkan pasangan calon atas nama Prabowo Subianto dan Gibran
Rakabuming Raka sebagai Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam
pemilu 2024 in casu berkaitan dengan batas minimun usia syarat Calon Wakil
Presiden atas nama Gibran Rakabuming Raka merupakan tindakan yang
bertentangan dengan prinsip kepastian hukum;
2) Bahwa terhadap dalil Pengadu sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas,
merupakan dalil yang tidak berdasar dan membuktikan bahwa telah terjadi logical
fallacy (sesat nalar) yang dilakukan Pengadu in casu pengaturan batas minimun
usia syarat Calon Presiden dan/atau Wakil Presiden [Vide Jawaban Teradu III.3.,
III.4., dan III.5.];
3) Bahwa pengaturan batas minimun usia syarat Calon Presiden dan/atau Wakil
Presiden dalam pemilu 2024 berdasarkan ketentuan Pasal 169 huruf q UU Pemilu
juncto Pasal 13 ayat (1) huruf q Peraturan KPU No. 19/2023 junctis Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor: 90/PUU-XXI/2023, tanggal 16 Oktober 2023,
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 141/PUU-XXI/2023, tanggal 29 November
2023, dan Pasal 13 ayat (1) huruf q Peraturan KPU No. 19/2023, yaitu “berusia
paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki
jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala
daerah” [Vide Jawaban Teradu III.3];
4) Bahwa tahapan pencalonan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden
berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan KPU No. 19/2023 meliputi:
a. Pendaftaran bakal Pasangan Calon;
b. Verifikasi dokumen bakal Pasangan Calon; dan
c. Penetapan dan pengundian nomor urut Pasangan Calon.
5) Bahwa partai politik peserta pemilu atau gabungan partai politik peserta pemilu
dalam mendaftarkan bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden ke KPU
wajib menyerahkan “Dokumen Persyaratan Pencalonan” [Vide Pasal 9 dan Pasal
10 Peraturan KPU No. 19/2023] dan “Dokumen Persyaratan Calon” [Vide Pasal
18, Pasal 19, dan Pasal 21 Peraturan KPU No. 19/2023], sebagai berikut:
a. Dokumen Persyaratan Pencalonan:
Pasal 9
(1) Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu
dalam mendaftarkan bakal Pasangan Calon ke KPU wajib menyerahkan:
a. surat pencalonan yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik Peserta
Pemilu atau Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu yang bergabung sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. kesepakatan tertulis antar-Partai Politik Peserta Pemilu, jika yang
mengusulkan Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu;
c. surat pernyataan tidak akan menarik calon Presiden dan/atau calon Wakil
Presiden serta tidak menarik pengusulan atas bakal Pasangan Calon, yang
ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu atau Pimpinan
Partai Politik Peserta Pemilu yang bergabung;
d. kesepakatan tertulis antara Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan
Partai Politik Peserta Pemilu dan bakal Pasangan Calon;
e. naskah visi, misi, dan program dari bakal Pasangan Calon;
f. surat pernyataan dari bakal Pasangan Calon tidak akan mengundurkan
diri sebagai Pasangan Calon; dan
g. kelengkapan persyaratan bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud
dalam Peraturan Komisi ini.
(2) Dokumen persyaratan pendaftaran bakal Pasangan Calon sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan menggunakan formulir MODEL
B.PENCALONAN-PPWP.
(3) Dokumen kesepakatan tertulis antara Partai Politik Peserta Pemilu atau
Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu atau
Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu yang bergabung dan dibubuhi meterai,
dengan menggunakan formulir MODEL B.KESEPAKATAN.ANTAR.PARPOL-
PPWP.
(4) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf f
ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu atau Pimpinan
Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang bergabung dan/atau bakal
Pasangan Calon, serta dibubuhi meterai, dengan menggunakan formulir
MODEL B.KESEPAKATAN.PARPOL. PASLON-PPWP.
(5) Ketentuan mengenai formulir MODEL B.PENCALONAN-PPWP sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
(6) Ketentuan mengenai formulir MODEL B.KESEPAKATAN. ANTAR.PARPOL-
PPWP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran III
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
(7) Ketentuan mengenai formulir MODEL B.KESEPAKATAN. PARPOL.PASLON-
PPWP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran IV
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
Pasal 10
(1) Selain dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Partai Politik Peserta
Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan bakal Pasangan
Calon harus menyerahkan:
a. surat rekomendasi dan jaminan Partai Politik Peserta Pemilu atau
Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang dituangkan dalam formulir
MODEL B.REKOMENDASI-PPWP;
b. surat pernyataan visi, misi, dan program bakal Pasangan Calon dibuat
berdasarkan prinsip bahwa Presiden Republik Indonesia memegang
kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar sebagaimana
diatur dalam Pasal 4 ayat (1) UndangUndang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, serta merupakan penjabaran dari Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan, dan dibubuhi meterai, dengan
menggunakan formulir MODEL B.VISI.MISI-PPWP; dan
c. surat keputusan tentang kepengurusan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat
pusat yang disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
(2) Ketentuan mengenai formulir MODEL B.REKOMENDASIPPWP sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran V yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
(3) Ketentuan mengenai formulir MODEL B.VISI.MISI-PPWP sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran VI yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
b. Dokumen Persyaratan Calon:
Pasal 18
(1) Dokumen persyaratan bakal Pasangan Calon meliputi:
a. kartu tanda penduduk elektronik bakal Pasangan Calon dan/atau
suami/istri bakal Pasangan Calon;
b. akta kelahiran Warga Negara Indonesia bakal Pasangan Calon dan/atau
suami/istri bakal Pasangan Calon, yang telah dilegalisasi oleh instansi
yang berwenang;
c. surat keterangan catatan kepolisian dari Markas Besar Kepolisian Republik
Indonesia yang menerangkan bakal Pasangan Calon:
1. tidak pernah mengkhianati negara; dan
2. tidak terlibat organisasi terlarang dan Gerakan 30 September/Partai
Komunis Indonesia;
d. surat keterangan kesehatan bakal Pasangan Calon dari rumah sakit
Pemerintah yang ditunjuk KPU;
e. surat pengunduran diri bagi calon Presiden atau calon Wakil Presiden yang
berstatus sebagai pejabat negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia,
anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai negeri sipil, dan
karyawan atau pejabat badan usaha milik negara, badan usaha milik
daerah, atau badan usaha milik desa;
f. surat persetujuan dan surat izin cuti bagi bakal calon Presiden dan bakal
calon Wakil Presiden yang berstatus menteri atau pejabat setingkat menteri
dari Presiden;
g. surat permintaan izin bagi bakal calon Presiden dan bakal calon Wakil
Presiden yang sedang menjabat sebagai gubernur, wakil gubernur, bupati,
wakil bupati, walikota, dan wakil walikota;
h. surat tanda terima atau bukti penyampaian laporan harta kekayaan
pribadi kepada lembaga yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang
pemberantasan korupsi;
i. surat keterangan dari Pengadilan Negeri/Pengadilan Niaga tempat domisili
bakal Pasangan Calon yang menerangkan bahwa bakal Pasangan Calon:
1. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan; dan
2. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perorangan dan/atau
secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan
keuangan negara.
j. surat keterangan bakal Pasangan Calon terdaftar sebagai pemilih yang
ditandatangani oleh ketua panitia pemungutan suara atau surat
keterangan dari KPU Kabupaten/Kota;
k. kartu nomor pokok wajib pajak atas nama bakal calon Presiden atau bakal
calon Wakil Presiden, dan tanda bukti pengiriman atau penerimaan surat
pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi atas
nama bakal calon Presiden atau bakal calon Wakil Presiden, selama 5 (lima)
tahun terakhir atau sejak bakal calon menjadi wajib pajak, dan tanda bukti
tidak mempunyai tunggakan pajak dari kantor pelayanan pajak tempat
bakal Pasangan Calon yang bersangkutan terdaftar;
l. surat keterangan dari Pengadilan Negeri tempat domisili bakal Pasangan
Calon yang menerangkan bahwa bakal Pasangan Calon tidak pernah
dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang
diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
m. bukti kelulusan berupa fotokopi ijazah, surat tanda tamat belajar, atau
surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau
program pendidikan menengah;
n. surat pernyataan bermeterai yang menerangkan bahwa bakal Pasangan
Calon:
1. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi
Kemerdekaan 17 Agustus Tahun 1945 sebagaimana dimaksud dalam
Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945;
3. tidak pernah mengkhianati negara serta tidak pernah melakukan tindak
pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya;
4. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
5. tidak sedang dicalonkan sebagai anggota DPR, Dewan Perwakilan
Daerah, dan/atau DPRD;
6. belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama 2
(dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama;
7. bersedia diusulkan sebagai bakal calon Presiden dan/atau bakal calon
Wakil Presiden secara berpasangan;
8. bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia,
termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat
langsung dalam Gerakan 30 September/Partai Komunis Indonesia atau
anggota organisasi terlarang di Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. bersedia mengundurkan diri sebagai pejabat negara, yang tidak dapat
ditarik kembali;
10. bersedia mengundurkan diri sebagai anggota Tentara Nasional
Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri
Sipil sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon;
11. bersedia mengundurkan diri sebagai karyawan atau pejabat badan
usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik
desa sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon;
12. bersedia melakukan pemeriksaan kesehatan dan menerima hasil yang
dikeluarkan oleh tim pemeriksa kesehatan yang telah ditunjuk KPU;
13. bersedia dipublikasikan informasinya sepanjang tidak bertentangan
dengan peraturan perundang-undangan; dan
14. data dan dokumen yang telah diinput dan diunggah melalui Silon adalah
benar dan lengkap sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
yang ditandatangani oleh bakal Pasangan Calon dengan menggunakan
formulir Model BB.PERNYATAAN.CALON-PPWP;
o. daftar riwayat hidup, profil singkat, dan rekam jejak bakal Pasangan
Calon, dibuat dan ditandatangani oleh bakal Pasangan Calon dan
Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu atau Pimpinan Partai Politik Peserta
Pemilu yang bergabung yang mengusulkan Pasangan Calon dengan
menggunakan formulir Model BB.RIWAYAT.HIDUP-PPWP;
p. surat keterangan mengenai kewarganegaraan bakal Pasangan Calon dan
suami/istri bakal Pasangan Calon dari kementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi
manusia; dan
q. pas foto berwarna terbaru bakal calon Presiden dan calon Wakil Presiden
yang merupakan foto terakhir yang diambil paling lambat 6 (enam) bulan
sebelum pendaftaran Pasangan Calon.
i. Surat keterangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
yang disampaikan kepada KPU merupakan surat keterangan yang diterbitkan
oleh tim pemeriksa kesehatan dari rumah sakit pemerintah yang ditunjuk oleh
KPU.
ii. Bukti kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m dikecualikan
bagi bakal calon Presiden atau calon Wakil Presiden yang tidak memiliki bukti
kelulusan sekolah menengah atas dari sekolah asing di luar negeri dan telah
memiliki bukti kelulusan perguruan tinggi.
iii. Ketentuan mengenai formulir MODEL BB.PERNYATAAN.CALON-PPWP
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n tercantum dalam Lampiran VII
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
iv. Ketentuan mengenai formulir MODEL BB.RIWAYAT.HIDUP-PPWP
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o tercantum dalam Lampiran VIII
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
v. Pas foto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf q ditempel pada dokumen
daftar Riwayat hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o.
Pasal 19
Dalam hal bakal calon Presiden dan calon Wakil Presiden mencantumkan
riwayat pendidikan tinggi dalam riwayat hidup, bakal calon Presiden dan calon
Wakil Presiden harus menyertakan bukti kelulusan berupa fotokopi ijazah atau
surat keterangan lain dari perguruan tinggi yang dilegalisasi oleh instansi yang
berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 21
(1) Bakal Pasangan Calon menyampaikan ringkasan nilai kekayaan di dalam
laporan harta kekayaan penyelenggara negara hasil verifikasi administratif
dari lembaga yang mempunyai tugas dan wewenang dalam pencegahan dan
pemberantasan tindak pidana korupsi.
(2) Bakal Pasangan Calon mengajukan persetujuan tertulis kepada KPU setelah
menerima hasil verifikasi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Ringkasan nilai kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan
kepada KPU paling lambat 3 (tiga) Hari setelah menerima hasil verifikasi
administratif lembaga yang mempunyai tugas dan wewenang dalam
pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.
(4) KPU mengumumkan nilai kekayaan calon di dalam laporan harta kekayaan
penyelenggara negara setelah penetapan Pasangan Calon.
6) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 Peraturan KPU No. 19/2023, pada
pokoknya mengatur dalam penerimaan pendaftaran bakal Pasangan Calon
Presiden dan Wakil Presiden, Para Teradu in casu KPU melakukan penerimaan
dokumen “Persyaratan Pencalonan” dan dokumen “Persyaratan Calon” bakal
pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden untuk memastikan dan memeriksa:
a. Kelengkapan dokumen dan pemenuhan persyaratan pencalonan bakal
pasangan calon; dan
b. Kelengkapan dokumen persyaratan calon bakal pasangan calon.
7) Bahwa terhadap pemeriksaan dokumen “Persyaratan Pencalonan” dan dokumen
“Persyaratan Calon” bakal pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden
sebagaimana dimaksud pada angka 6 di atas, Para Teradu in casu KPU
berdasarkan ketentuanPasal 35 Peraturan KPU No. 19/2023 menetapkan status
pendaftaran bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden;
8) Bahwa penetapan status pendaftaran bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil
Presiden sebagaimana dimaksud pada angka 7 di atas, berdasarkan ketentuan
Pasal 36 ayat (1) dan Pasal 37 ayat (1) Peraturan KPU No. 19/2023 terdapat 2
(dua) kondisi yaitu dinyatakan “LENGKAP” atau dinyatakan “BELUM
LENGKAP”;
9) Bahwa status “LENGKAP” dalam pemeriksaan dokumen “Persyaratan
Pencalonan” dan dokumen “Persyaratan Calon” bakal pasangan calon Presiden
dan Wakil Presiden pada tahapan pendaftaran Pasangan Calon Presiden dan
Wakil Presiden, tidak untuk melakukan verifikasi “KEBENARAN” atau
“KEABSAHAN” dokumen “Persyaratan Pencalonan” dan dokumen “Persyaratan
Calon” bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden;
10) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf b Peraturan KPU No.
19/2023. pelaksanaan tahapan pendaftaran bakal Pasangan Calon Presiden
dan Wakil Presiden, termasuk pemeriksaan kesehatan bakal Pasangan Calon
Presiden dan Wakil Presiden;
11) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (2) Peraturan KPU No. 19/2023,
dalam hal status pemeriksaan dokumen “Persyaratan Pencalonan” dan dokumen
“Persyaratan Calon” bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden
dinyatakan “LENGKAP”, Para Teradu in casu KPU memberikan surat pengantar
dan tanda terima surat pengantar pemeriksaan kesehatan di rumah sakit yang
telah ditunjuk Para Teradu in casu KPU kepada bakal Pasangan Calon Presiden
dan Wakil Presiden;
12) Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana telah diuraikan pada angka 3 s.d.
angka 11 di atas, Para Teradu menyatakan “LENGKAP” status pemeriksaan
dokumen pendaftaran Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden atas nama
Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka [Bukti T -13] dan selanjutnya
menyampaikan “Rangkaian Pemeriksaan Kesehatan” kepada Pasangan Calon
Presiden dan Wakil Presiden atas nama Prabowo Subianto dan Gibran
Rakabuming Raka di RSPAD Gatot Subroto pada tahapan pendaftaran bakal
Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden tanggal 25 Oktober 2023;
13) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan KPU No. 19/2023,
tahapan selanjutnya setelah tahapan pendaftaran bakal Pasangan Calon Presiden
dan Wakil Presiden adalah tahapan verifikasi dokumen “Persyaratan Pencalonan”
dan dokumen “Persyaratan Calon” bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil
Presiden yang meliputi:
a. Verifikasi dokumen “Persyaratan Pencalonan” dan dokumen “Persyaratan
Calon” bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden; dan
b. Perbaikan dokumen “Persyaratan Pencalonan” dan dokumen “Persyaratan
Calon” bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dan verifikasi
dokumen hasil perbaikan.
14) Bahwa hasil verifikasi yang telah dilakukan oleh Para Teradu terhadap dokumen
“Persyaratan Pencalonan” dan dokumen “Persyaratan Calon” bakal Pasangan
Calon Presiden dan Wakil Presiden atas nama Prabowo Subianto dan Gibran
Rakabuming Raka adalah Memenuhi Syarat (MS);
15) Bahwa oleh karena dokumen “Persyaratan Pencalonan” dan dokumen
“Persyaratan Calon” bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden atas
nama Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka telah dinyatakan
Memenuhi Syarat (MS) berdasarkan ketentuan Pasal 52, Pasal 53, dan Pasal 54
Peraturan KPU No. 19/2023, menetapkan bakal Pasangan Calon Presiden dan
Wakil Presiden atas nama Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka
sebagai Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden pemilu 2024 melalui
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1632 Tahun 2023 tentang Penetapan
Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun
2024, tanggal 13 November 2023 [Bukti T -14] dan menetapkan nomor urut
Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden atas nama Prabowo Subianto dan
Gibran Rakabuming Raka melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor
1644 Tahun 2023 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta
Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024, tanggal 14 November
2023 [Bukti T -15];
16) Bahwa berdasarkan uraian seluruh fakta dan dasar hukum sebagaimana telah
diuraikan pada angka 3 s.d. angka 15 di atas, Para Teradu berpandangan dalam
pelaksanaan tahapan pencalonan bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil
Presiden pemilu 2024 in casu dalam menerima, memeriksa, dan memverifikasi
dokumen “Persyaratan Pencalonan” dan dokumen “Persyaratan Calon” bakal
Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden atas nama Prabowo Subianto dan
Gibran Rakabuming Raka serta menetapkan Pasangan Calon atas nama Prabowo
Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Pasangan Calon Presiden dan
Wakil Presiden dalam pemilu 2024 telah sesuai dengan asas dan prinsip-prinsip
penyelenggara pemilu serta telah melaksanakan tugas, wewenang dan
tanggungjawabnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
[2.7.2] PERKARA NOMOR 136-PKE-DKPP/XII/2023
1. Kewenangan dan Tugas Teradu In Casu KPU dalam Tahapan Pencalonan
Presiden dan Wakil Presiden
1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 7 UU Pemilu pada pokoknya
menyatakan “Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan
Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi
Penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk
memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat”;
2. Bahwa Teradu in casu KPU dalam kedudukannya selaku penyelenggara pemilu
berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 UU Pemilu adalah “lembaga
Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam
melaksanakan Pemilu”;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 226 ayat (1), Pasal 229 ayat (2), Pasal 230
s.d. Pasal 238 UU Pemilu junctis Peraturan KPU No. 19/2023, Teradu in casu
KPU berwenang menerima pendaftaran bakal pasangan calon Presiden dan
Wakil Presiden, melakukan verifikasi kelengkapan dan kebenaran dokumen
persyaratan bakal pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, menetapkan
dan mengumumkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden;
4. Bahwa Teradu dalam kedudukannya selaku penyelenggara pemilu mengemban
tugas sebagai Ketua KPU, di mana berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) UU
Pemilu juncto Pasal 9 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8
Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan
Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan
Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (untuk selanjutnya disebut Peraturan KPU tentang Tata
Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota) mempunyai tugas
sebagai berikut [Bukti T – 1]:
a. memimpin rapat pleno dan seluruh kegiatan KPU;
b. bertindak untuk dan atas nama KPU ke luar dan ke dalam;
c. memberikan keterangan resmi tentang kebijakan dan kegiatan KPU; dan
d. menandatangani seluruh peraturan dan keputusan KPU;
5. Bahwa Teradu selaku Ketua KPU berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (3) UU
Pemilu juncto Pasal 9 ayat (5) Peraturan KPU tentang Tata Kerja KPU, KPU
Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, dalam melaksanakan tugasnya
bertanggung jawab kepada rapat pleno KPU;
2. Mekanisme Pengambilan Keputusan KPU Dalam Penyelenggaraan Tahapan
Pemilu
1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 UU Pemilu juncto Pasal 60 ayat (1)
Peraturan KPU tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota,
pada pokoknya mengatur “Pengambilan keputusan KPU, KPU Provinsi, dan
KPU Kabupaten/Kota dilakukan dalam rapat pleno”;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 85 huruf f juncto Lampiran I dalam “PAKTA
INTEGRITAS ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM”, pada angka 8 Peraturan
KPU tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, dalam
melaksanakan prinsip profesional, KPU mengambil keputusan dalam
menjalankan tugas, fungsi, dan wewenang yang dilaksanakan secara kolektif
dan kolegial [Vide Bukti T -1];
3. Bahwa pengertian kolektif dan kolegial jika merujuk pada Kamus Besar Bahasa
Indonesia (KBBI), kolektif diartikan sebagai secara bersama atau secara
gabungan dan kolegial diartikan bersifat seperti teman sejawat, apabila
digabungkan maka kolektif kolegial dapat diartikan secara gabungan yang
bersifat seperti teman sejawat atau dalam istilah umum yang merujuk kepada
sistem kepemimpinan adalah melibatkan para pihak yang berkepentingan dalam
mengeluarkan keputusan atau kebijakan melalui mekanisme yang di tempuh
melalui musyawarah untuk mencapai mufakat atau pemungutan suara, dengan
mengedepankan semangat keberasamaan;
4. Bahwa berdasarkan uraian berkaitan dengan mekanisme pengambilan
keputusan KPU dalam tahapan penyelenggaraan pemilu di atas in casu tindakan
menerima pendaftaran dan memverifikasi dokumen bakal calon Wakil Presiden
serta mengumumkan hasil verifikasi dokumen bakal calon Wakil Presiden atas
nama Gibran Rakabuming Raka bukan merupakan tindakan personal atau
pribadi, melainkan keputusan kelembagaan KPU selaku penyelenggara
pemilu yang dilaksanakan secara kolektif dan kolegial;
3. Program dan Jadwal Tahapan Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden
1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan KPU No. 19/2023 pada
pokoknya mengatur tahapan pencalonan Pasangan Calon Presiden dan Wakil
Presiden adalah sebagai berikut:
Pasal 3
(1) Tahapan pencalonan Pasangan Calon Presiden dan Wakil
Presiden meliputi:
a. pendaftaran bakal Pasangan Calon;
b. verifikasi dokumen bakal Pasangan Calon; dan
c. penetapan dan pengundian nomor urut Pasangan Calon.
(2) Pendaftaran bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. persiapan pendaftaran bakal Pasangan Calon; dan
b. pelaksanaan pendaftaran bakal Pasangan Calon,
termasuk pemeriksaan kesehatan bakal Pasangan
Calon.
(3) Verifikasi dokumen bakal Pasangan Calon sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. verifikasi dokumen persyaratan bakal Pasangan Calon;
dan
b. perbaikan dokumen persyaratan bakal Pasangan Calon
dan verifikasi dokumen hasil perbaikan.
(4) Penetapan dan pengundian nomor urut Pasangan Calon
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
a. penetapan Pasangan Calon; dan
b. penetapan nomor urut Pasangan Calon.
2. Bahwa rincian program dan jadwal kegiatan tahapan pencalonan Presiden dan
Wakil Presiden berdasarkan Lampiran I Peraturan KPU No. 19/2023 adalah
sebagai berikut [Bukti T -2]:
JADWAL
NO PROGRAM/KEGIATAN
AWAL AKHIR
1 Pendaftaran bakal pasangan calon
a Pengumuman Senin, Rabu,
pendaftaran 16 Oktober 2023 18 Oktober 2023
b Pendaftaran bakal Kamis, Rabu,
pasangan calon 19 Oktober 2023 25 Oktober 2023
c Pemeriksaan Kamis, Jumat,
19 Oktober 2023 27 Oktober 2023
2 Verifikasi bakal pasangan calon
g. Verifikasi dokumen Kamis, Sabtu,
persyaratan bakal 19 Oktober 2023 28 Oktober 2023
pasangan calon
h. Pemberitahuan hasil Senin, Minggu,
verifikasi dokumen 23 Oktober 2023 29 Oktober 2023
persyaratan bakal
pasangan calon
i. Perbaikan dan/atau Rabu, Selasa,
proses melengkapi 25 Oktober 2023 31 Oktober 2023
dokumen persyaratan
bakal pasangan calon
j. Penyerahan dokumen Kamis, Rabu,
hasil perbaikan 26 Oktober 2023 1 November
dan/atau kelengkapan 2023
dokumen persyaratan
bakal pasangan calon
k. Verifikasi dokumen hasil Kamis, Kamis,
perbaikan 26 Oktober 2023 2 November
2023
l. Pemberitahuan hasil Kamis, Jumat,
verifikasi dokumen 26 Oktober 2023 3 November
perbaikan persyaratan 2023
bakal pasangan calon
3 Pengusulan Penggantian
a. Pengusulan bakal Kamis, Rabu,
pasangan calon 26 Oktober 2023 8 November
pengganti 2023
JADWAL
NO PROGRAM/KEGIATAN
AWAL AKHIR
b.
Pemeriksaan kesehatan Kamis, Sabtu,
bakal pasangan calon 26 Oktober 2023 11 November
pengganti 2023
c. Verifikasi dokumen Kamis, Minggu,
persyaratan bakal 26 Oktober 2023 12 November
pasangan calon 2023
pengganti
d. Pemberitahuan hasil Sabtu, Minggu,
verifikasi dokumen 11 November 12 November
persyaratan bakal 2023 2023
pasangan calon
pengganti
4 Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon
a. Penetapan pasangan Senin, Senin,
calon 13 November 13 November
2023 2023
b. Pengundian dan Selasa, Selasa,
penetapan nomor urut 14 November 14 November
pasangan calon 2023 2023
5 Putaran Kedua
Pencalonan Peserta Pemilu paling lama 3 3 (tiga) hari
Presiden dan Wakil Presiden (tiga) hari sejak sejak Pasangan
putaran kedua dalam hal salah Pasangan Calon Calon pengganti
satu calon atau Pasangan Calon berhalangan didaftarkan
berhalangan tetap tetap
3. Bahwa program dan jadwal kegiatan tahapan pencalonan Presiden dan Wakil
Presiden merupakan sesuatu yang spesifik, oleh karenanya dikategorikan
sebagai lex specialis, hukum yang digunakan juga lex specialis, di mana
pengaturan penyelenggaraan pemilu Presiden dan Wakil Presiden di dasarkan
pada UU Pemilu juncto Peraturan KPU No. 19/2023 yang mana merupakan
peraturan khusus yang mengenyampingkan peraturan/undang-undang yang
sifatnya umum (lex specialis derogat legi generali);
4. Pengaturan Batas Usia Syarat Calon Presiden dan Wakil Presiden
1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 169 huruf q UU Pemilu juncto Pasal 13 ayat
(1) huruf q Peraturan KPU No. 19/2023 pada pokoknya mengatur berkaitan
dengan batas minimun usia bakal calon Presiden dan Wakil Presiden “berusia
paling rendah 40 (empat puluh) tahun”;
2. Bahwa ketentuan Pasal 169 huruf q UU Pemilu diajukan judicial review
(permohonan uji meteri) kepada Mahkamah Konstitusi, di mana Mahkamah
Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 90/PUU-XXI/2023,
tanggal 16 Oktober 2023 dalam pokok amar putusannya memutuskan hal
sebagai berikut [Bukti T -3]:
Mengadili:
1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) yang
menyatakan, “berusia paling rendah 40 (empat puluh)
tahun” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak
dimaknai “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau
pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui
pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”.
Sehingga Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum selengkapnya
berbunyi “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun
atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih
melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala
daerah”;
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara
Republik Indonesia sebagaimana mestinya.
3. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 90/PUU-XXI/2023, tanggal 16
Oktober 2023 [Vide Bukti T -3], diperkuat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor: 141/PUU-XXI/2023, tanggal 29 November 2023, di mana melalui
pertimbangan hukum paragraf [3.16], Mahkamah Konstoitusi pada pokoknya
berpendapat sebagai berikut [Bukti T -4]:
“---Pasal 169 huruf q UU 7/2017 sebagaimana dimaknai oleh Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tidak
bertentangan dengan prinsip negara hukum dan tidak
bertentangan dengan perlindungan hak atas kepastian hukum
yang adil sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) dan
Pasal 28D ayat (1) UUD 1945---"
4. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukum Putusan 90/PUU-
XXI/2023 halaman 56 Poin [3.14.3] menyatakan “---lebih lanjut, ketentuan
Pasal 169 huruf q UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana dimaksud dalam
putusan a quo berlaku mulai pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil
Presiden Tahun 2024 dan seterusnya---” [Vide Bukti T -3];
5. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dimaksud pada angka 1 s.d. angka 4
di atas, batas minimun usia bakal calon Presiden dan Wakil Presiden pada
pemilu tahun 2024 dan seterusnya adalah “berusia paling rendah 40 (empat
puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui
pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”;
5. Sifat dan Kedudukan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 90/PUU XXI/2023
1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia 1945 juncto Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a dan Pasal
47 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi junctis Pasal 29 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 77
Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara
dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, pada pokoknya mengatur bahwa
Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusan Mahkamah
Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan
dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam
putusan Mahkamah Konstitusi mencakup pula kekuatan hukum
mengikat (final and binding);
2. Bahwa menurut Syukri Asy’ari, Meyrinda, dkk, dalam tulisannya pada Jurnal
Konstitusi, Volume 10 Nomor 4, Desember 2013 dengan judul “Model dan
Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang
(Studi Putusan Tahun 2003-2012)”, menyatakan bahwa salah satu bentuk
Putusan Mahkamah Konstitusi adalah putusan yang bersifat langsung dapat
dieksekusi (self implementing), yang artinya, Putusan Mahkamah Konstitusi
pada prinsipnya berlaku terhadap ketentuan yang dinyatakan dibatalkan
dan tidak berlaku lagi, tetapi hal tersebut tidak menimbulkan kekosongan
hukum sehingga pada umumnya putusan tersebut secara otomatis
dieksekusi tanpa perlu ditindaklanjuti oleh lembaga lain. Hal ini dapat
dimaknai bahwa ketentuan yang dinyatakan tidak berlaku dan tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat berdasarkan Putusan Mahkamah
Konstitusi dapat dihapus dengan sendirinya dari undang-undang yang
bersangkutan dan tidak berlaku lagi [Bukti T -5];
3. Bahwa sifat final dan mengikat (final and binding) Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor: 90/PUU-XXI/2023, tanggal 16 Oktober 2023, dipertegas
dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 141/PUU-
XXI/2023, tanggal 29 November 2023, dalam sub paragraf [3.12.2] yang dalam
pokok pertimbangannya Mahkamah Konstitusi berpendapat [Vide Bukti T -4] “-
--Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tersebut, jika
dikaitkan dengan ketentuan norma Pasal 10 dan Pasal 47 UU MK serta Pasal 77
PMK 2/2021, maka Mahkamah berpendapat Putusan a quo adalah putusan yang
dijatuhkan oleh badan peradilan pada tingkat pertama dan terakhir yang
putusannya bersifat final yang mengandung makna terhadap putusannya tidak
dapat dilakukan upaya hukum. Hal tersebut dikarenakan, Mahkamah Konstitusi
sebagai badan peradilan konstitusi di Indonesia tidak mengenal adanya sistem
stelsel berjenjang yang mengandung esensi adanya peradilan secara bertingkat
yang masing-masing mempunyai kewenangan untuk melakukan koreksi oleh
badan peradilan di atasnya terhadap putusan badan peradilan pada tingkat yang
lebih rendah sebagai bentuk “upaya hukum”. Demikian halnya dengan sifat
daripada putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan
memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang
pleno terbuka untuk umum. Hal tersebut juga menegaskan bahwa putusan
Mahkamah Konstitusi berlaku dan mengikat serta harus dipatuhi oleh
semua warga negara termasuk lembaga negara sejak selesai diucapkan
dalam sidang pleno terbuka untuk umum tanpa adanya syarat apapun---
“;
6. Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 oleh
Teradu (Kewenangan Teradu Dalam Penyusunan dan Penetapan Peraturan KPU
No. 23/2023)
1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 huruf b, Pasal 13 huruf b, Pasal 75,
Pasal 167 ayat (8), dan Pasal 231 ayat (4) UU Pemilu, pada pokoknya mengatur
Teradu in casu KPU berwenang menetapkan Peraturan KPU untuk setiap
tahapan pemilu in casu tahapan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden;
2. Bahwa Teradu in casu KPU telah menyusun dan menetapkan Peraturan KPU No.
19/2023 pada tanggal 13 Oktober 2023 [Bukti T -6], di mana batas minimum
syarat usia bakal calon Presiden dan Wakil Presiden diatur dalam Pasal 13 ayat
(1) huruf q yaitu berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun sebagaimana
ketentuan Pasal 169 huruf q UU Pemilu;
3. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, tanggal 16
Oktober 2023, dalam amar putusannya pada pokoknya memutuskan bahwa
ketentuan Pasal 169 huruf q UU Pemilu “bertentangan dengan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai
kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “berusia paling
rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan
yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”.
Sehingga Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum selengkapnya berbunyi “berusia paling rendah 40 (empat
puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui
pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah” [Vide Bukti T -3];
4. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, tanggal 16
Oktober 2023 merupakan putusan yang menguji konstitusionalitas Pasal 169
huruf q UU Pemilu dan menyatakan batal dan tidak berlaku Pasal 169 huruf q
UU Pemilu serta berlaku secara inkonstitusional bersyarat sepanjang tidak
dimaknai “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang
menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan
kepala daerah”, maka Teradu in casu KPU berkewajiban melaksanakan Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, tanggal 16 Oktober 2023. Hal
tersebut didasarkan pada sifat Putusan Mahkamah Konstitusi yang erga omnes
dan berkekuatan hukum tetap serta berlaku sejak saat Putusan Mahkamah
Konstitusi diucapkan;
5. Bahwa oleh karena Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023
diucapkan pada tanggal 16 Oktober 2023 dan tahapan pendaftaran bakal calon
pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dimulai pada tanggal 19 Oktober
2023 [Vide Bukti T -2], Teradu in casu KPU menerbitkat Surat KPU Nomor:
1145/PL.01.4-SD/05/2023, Perihal tindak lanjut Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, tanggal 17 Oktober 2023, yang ditujukan
kepada pimpinan partai politik peserta pemilu tahun 2024 yang pada pokoknya
meminta partai politik peserta pemilu memedomani Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor: 90/PUU-XXI/2023, tanggal 16 Oktober 2023 dalam tahapan
pencalonan presiden dan wakil presiden tahun 2024 [Bukti T -7];
6. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum berkaitan dengan pengaturan
batas minimum syarat usia bakal calon Presiden dan Wakil Presiden yang diatur
dalam Pasal 13 ayat (1) huruf q Peraturan KPU No. 19/2023 dan mempedomani
dan mendasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 90/PUU-
XXI/2023, tanggal 16 Oktober 2023 serta memperhatikan ketentuan Pasal 75
ayat (4) UU Pemilu yang pada pokoknya mengatur dalam hal Teradu in casu KPU
menyusun dan menetapkan Peraturan KPU yang berkaitan dengan pelaksanaan
tahapan pemilu wajib berkonsultasi dengan DPR dan pemerintah melalui
rapat dengar pendapat, Teradu in casu KPU mengajukan konsultasi kepada
DPR untuk membahas Rancangan Perubahan Peraturan KPU No. 19/2023 in
casu pengaturan Pasal 13 ayat (1) huruf q Peraturan KPU No. 19/2023 [Bukti T
-8] yang untuk kemudian ditetapkan atau diubah berdasarkan ketentuan dalam
Pasal 13 ayat (1) huruf q Peraturan KPU No. 23/2023 [Bukti T -9];
7. Bahwa Teradu in casu KPU telah melakukan mekanisme penyusunan dan
penetapan Peraturan KPU No. 23/2023 dengan berpedoman pada ketentuan
peraturan perundang-undangan dengan mekanisme sebagai berikut:
a. Melakukan inventarisasi dan menyusun isu strategis materi muatan yang
akan dituangkan dalam Peraturan KPU;
b. Melakukan pembahasan Peraturan KPU dalam rapat di lingkungan
Sekretariat Jenderal KPU dan rapat-rapat pleno KPU;
c. Melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan DPR, pemerintah, dan
stakeholder terkait [Vide Bukti T -8];
d. Melakukan Harmonisasi dengan Kementerian Hukum dan HAM RI dengan
melibatkan stakeholder terkait dari kementerian/lembaga seperti
Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Kementerian Dalam
Negeri, Sekretariat Kabinet, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, dan
Badan Pengawas Pemilihan Umum, [Bukti T -10];
e. Menyusun perumusan akhir dan pembahasan final persetujuan oleh anggota
KPU dalam rapat pleno KPU;
f. Penandatanganan Peraturan KPU oleh Ketua KPU [Bukti T -11];
g. Permohonan pengundangan kepada Menteri Hukum dan HAM RI [Bukti T -
12]; dan
h. Melakukan publikasi Peraturan KPU No. 23/2023 di laman resmi Jaringan
Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) KPU sebagai upaya Teradu untuk
mempublikasikan kebijakan yang telah dibuat [Bukti T -13];
i. Bahwa setiap tahapan yang dilakukan oleh Teradu in casu KPU dalam
menyusun dan menetapkan Peraturan KPU No. 23/2023, mulai dari
mendasarkan pada kewenangan yang dimiliki, berkonsultasi dengan DPR,
harmonisasi, persetujuan final dalam pleno, penandatanganan dan
pengajuan permohonan pengundangan serta publikasi di laman resmi JDIH
KPU adalah guna melaksanakan asas Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan yang baik, sebagaimana diatur Pasal 5 Undang-undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan,
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang
Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan;
j. Bahwa berdasarkan seluruh uraian dan fakta tersebut di atas, jelas bahwa
penyusunan dan penetapan Peraturan KPU No. 23/2023 secara nyata dan
terang benderang telah memenuhi aspek hukum formil dan meteriil atas
pembentukan dan penyusunan suatu peraturan perundang-undangan
sebagaimana yang disyaratkan oleh ketentuan peraturan perundang-
undangan.
7. Tindakan Teradu In Casu KPU Menerima, Memeriksa, dan Memverifikasi
Dokumen Pencalonan dan Calon serta Menetapkan Pasangan Calon Atas Nama
Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka Sebagai Pasangan Calon
Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilu 2024 Telah Sesuai Dengan Peraturan
Perundang-Undangan
1. Bahwa Pengadu menilai dalam Pengaduannya, tindakan Teradu yang
menyatakan “LENGKAP” dokumen pendaftaran pasangan calon Presiden dan
Wakil Presiden atas nama Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka in
casu berkaitan dengan batas minimun usia syarat calon Wakil Presiden atas
nama Gibran Rakabuming Raka dan penyampaian “RANGKAIAN
PEMERIKSAAN KESEHATAN” pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden
atas nama Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka di RSPAD Gatot
Subroto merupakan tindakan yang “TIDAK CERMAT” dan “TIDAK
PROFESIONAL” [Vide Pengaduan Pengadu];
2. Bahwa terhadap dalil Pengadu sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas,
merupakan dalil yang tidak berdasar dan membuktikan bahwa telah terjadi
logical fallacy (sesat nalar) yang dilakukan Pengadu in casu pengaturan batas
minimun usia syarat calon Presiden dan Wakil Presiden [Vide Jawaban
Teradu III.4., III.5., dan III.6.] dan pengaturan mekanisme pendaftaran
pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden;
3. Bahwa pengaturan batas minimun usia syarat Calon Presiden dan/atau Wakil
Presiden dalam pemilu 2024 berdasarkan ketentuan Pasal 169 huruf q UU
Pemilu juncto Pasal 13 ayat (1) huruf q Peraturan KPU No. 19/2023 junctis
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 90/PUU-XXI/2023, tanggal 16
Oktober 2023, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 141/PUU-XXI/2023,
tanggal 29 November 2023, dan Pasal 13 ayat (1) huruf q Peraturan KPU No.
19/2023, yaitu “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau
pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan
umum termasuk pemilihan kepala daerah” [Vide Jawaban Teradu III.4];
4. Bahwa tahapan pencalonan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden
berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan KPU No. 19/2023 meliputi:
a. Pendaftaran bakal Pasangan Calon;
b. Verifikasi dokumen bakal Pasangan Calon; dan
c. Penetapan dan pengundian nomor urut Pasangan Calon.
5. Bahwa partai politik peserta pemilu atau gabungan partai politik peserta
pemilu dalam mendaftarkan bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil
Presiden ke KPU wajib menyerahkan “Dokumen Persyaratan Pencalonan”
[Vide Pasal 9 dan Pasal 10 Peraturan KPU No. 19/2023] dan “Dokumen
Persyaratan Calon” [Vide Pasal 18, Pasal 19, dan Pasal 21 Peraturan KPU
No. 19/2023], sebagai berikut:
a. Dokumen Persyaratan Pencalonan:
Pasal 9
(1) Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta
Pemilu dalam mendaftarkan bakal Pasangan Calon ke KPU wajib
menyerahkan:
a. surat pencalonan yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai
Politik Peserta Pemilu atau Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu
yang bergabung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;
b. kesepakatan tertulis antar-Partai Politik Peserta Pemilu, jika yang
mengusulkan Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu;
c. surat pernyataan tidak akan menarik calon Presiden dan/atau
calon Wakil Presiden serta tidak menarik pengusulan atas bakal
Pasangan Calon, yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai
Politik Peserta Pemilu atau Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu
yang bergabung;
d. kesepakatan tertulis antara Partai Politik Peserta Pemilu atau
Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan bakal Pasangan
Calon;
e. naskah visi, misi, dan program dari bakal Pasangan Calon;
f. surat pernyataan dari bakal Pasangan Calon tidak akan
mengundurkan diri sebagai Pasangan Calon; dan
g. kelengkapan persyaratan bakal Pasangan Calon sebagaimana
dimaksud dalam Peraturan Komisi ini.
(2) Dokumen persyaratan pendaftaran bakal Pasangan Calon
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan menggunakan
formulir MODEL B.PENCALONAN-PPWP.
(3) Dokumen kesepakatan tertulis antara Partai Politik Peserta Pemilu
atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik
Peserta Pemilu atau Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu yang
bergabung dan dibubuhi meterai, dengan menggunakan formulir
MODEL B.KESEPAKATAN.ANTAR.PARPOL-PPWP.
(4) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan
huruf f ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu
atau Pimpinan Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang
bergabung dan/atau bakal Pasangan Calon, serta dibubuhi meterai,
dengan menggunakan formulir MODEL B.KESEPAKATAN.PARPOL.
PASLON-PPWP.
(5) Ketentuan mengenai formulir MODEL B.PENCALONAN-PPWP
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
(6) Ketentuan mengenai formulir MODEL B.KESEPAKATAN.
ANTAR.PARPOL-PPWP sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
(7) Ketentuan mengenai formulir MODEL B.KESEPAKATAN.
PARPOL.PASLON-PPWP sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
Pasal 10
(1) Selain dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Partai Politik
Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan bakal
Pasangan Calon harus menyerahkan:
a. surat rekomendasi dan jaminan Partai Politik Peserta Pemilu atau
Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang dituangkan dalam formulir
MODEL B.REKOMENDASI-PPWP;
b. surat pernyataan visi, misi, dan program bakal Pasangan Calon dibuat
berdasarkan prinsip bahwa Presiden Republik Indonesia memegang
kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar
sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) UndangUndang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta merupakan penjabaran
dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan, dan dibubuhi meterai,
dengan menggunakan formulir MODEL B.VISI.MISI-PPWP; dan
c. surat keputusan tentang kepengurusan Partai Politik Peserta Pemilu
tingkat pusat yang disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
(2) Ketentuan mengenai formulir MODEL B.REKOMENDASIPPWP sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran V yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
(3) Ketentuan mengenai formulir MODEL B.VISI.MISI-PPWP sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran VI yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
b. Dokumen Persyaratan Calon:
Pasal 18
i. Dokumen persyaratan bakal Pasangan Calon meliputi:
a. kartu tanda penduduk elektronik bakal Pasangan Calon
dan/atau suami/istri bakal Pasangan Calon;
b. akta kelahiran Warga Negara Indonesia bakal Pasangan Calon
dan/atau suami/istri bakal Pasangan Calon, yang telah
dilegalisasi oleh instansi yang berwenang;
c. surat keterangan catatan kepolisian dari Markas Besar
Kepolisian Republik Indonesia yang menerangkan bakal
Pasangan Calon:
1. tidak pernah mengkhianati negara; dan
2. tidak terlibat organisasi terlarang dan Gerakan 30
September/Partai Komunis Indonesia;
d. surat keterangan kesehatan bakal Pasangan Calon dari rumah
sakit Pemerintah yang ditunjuk KPU;
e. surat pengunduran diri bagi calon Presiden atau calon Wakil
Presiden yang berstatus sebagai pejabat negara, prajurit Tentara
Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik
Indonesia, pegawai negeri sipil, dan karyawan atau pejabat
badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau
badan usaha milik desa;
f. surat persetujuan dan surat izin cuti bagi bakal calon Presiden
dan bakal calon Wakil Presiden yang berstatus menteri atau
pejabat setingkat menteri dari Presiden;
g. surat permintaan izin bagi bakal calon Presiden dan bakal calon
Wakil Presiden yang sedang menjabat sebagai gubernur, wakil
gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota;
h. surat tanda terima atau bukti penyampaian laporan harta
kekayaan pribadi kepada lembaga yang melaksanakan tugas
pemerintahan di bidang pemberantasan korupsi;
i. surat keterangan dari Pengadilan Negeri/Pengadilan Niaga
tempat domisili bakal Pasangan Calon yang menerangkan bahwa
bakal Pasangan Calon:
1. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan
pengadilan; dan
2. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perorangan
dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung
jawabnya yang merugikan keuangan negara.
j. surat keterangan bakal Pasangan Calon terdaftar sebagai pemilih
yang ditandatangani oleh ketua panitia pemungutan suara atau
surat keterangan dari KPU Kabupaten/Kota;
k. kartu nomor pokok wajib pajak atas nama bakal calon Presiden
atau bakal calon Wakil Presiden, dan tanda bukti pengiriman
atau penerimaan surat pemberitahuan tahunan pajak
penghasilan wajib pajak orang pribadi atas nama bakal calon
Presiden atau bakal calon Wakil Presiden, selama 5 (lima) tahun
terakhir atau sejak bakal calon menjadi wajib pajak, dan tanda
bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari kantor pelayanan
pajak tempat bakal Pasangan Calon yang bersangkutan
terdaftar;
l. surat keterangan dari Pengadilan Negeri tempat domisili bakal
Pasangan Calon yang menerangkan bahwa bakal Pasangan
Calon tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena
melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara
5 (lima) tahun atau lebih;
m. bukti kelulusan berupa fotokopi ijazah, surat tanda tamat belajar,
atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh satuan
pendidikan atau program pendidikan menengah;
n. surat pernyataan bermeterai yang menerangkan bahwa bakal
Pasangan Calon:
1. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan
cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus Tahun 1945
sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. tidak pernah mengkhianati negara serta tidak pernah
melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat
lainnya;
4. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
5. tidak sedang dicalonkan sebagai anggota DPR, Dewan
Perwakilan Daerah, dan/atau DPRD;
6. belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil
Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan
yang sama;
7. bersedia diusulkan sebagai bakal calon Presiden dan/atau
bakal calon Wakil Presiden secara berpasangan;
8. bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis
Indonesia, termasuk organisasi massanya, atau bukan
orang yang terlibat langsung dalam Gerakan 30
September/Partai Komunis Indonesia atau anggota
organisasi terlarang di Negara Kesatuan Republik
Indonesia;
9. bersedia mengundurkan diri sebagai pejabat negara, yang
tidak dapat ditarik kembali;
10. bersedia mengundurkan diri sebagai anggota Tentara
Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia,
dan Pegawai Negeri Sipil sejak ditetapkan sebagai
Pasangan Calon;
11. bersedia mengundurkan diri sebagai karyawan atau
pejabat badan usaha milik negara, badan usaha milik
daerah, atau badan usaha milik desa sejak ditetapkan
sebagai Pasangan Calon;
12. bersedia melakukan pemeriksaan kesehatan dan menerima
hasil yang dikeluarkan oleh tim pemeriksa kesehatan yang
telah ditunjuk KPU;
13. bersedia dipublikasikan informasinya sepanjang tidak
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; dan
14. data dan dokumen yang telah diinput dan diunggah melalui
Silon adalah benar dan lengkap sesuai dengan peraturan
perundang-undangan;
yang ditandatangani oleh bakal Pasangan Calon
dengan menggunakan formulir Model
BB.PERNYATAAN.CALON-PPWP;
o. daftar riwayat hidup, profil singkat, dan rekam jejak bakal
Pasangan Calon, dibuat dan ditandatangani oleh bakal Pasangan
Calon dan Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu atau Pimpinan
Partai Politik Peserta Pemilu yang bergabung yang mengusulkan
Pasangan Calon dengan menggunakan formulir Model
BB.RIWAYAT.HIDUP-PPWP;
p. surat keterangan mengenai kewarganegaraan bakal Pasangan
Calon dan suami/istri bakal Pasangan Calon dari kementerian
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum
dan hak asasi manusia; dan
q. pas foto berwarna terbaru bakal calon Presiden dan calon Wakil
Presiden yang merupakan foto terakhir yang diambil paling
lambat 6 (enam) bulan sebelum pendaftaran Pasangan Calon.
ii. Surat keterangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d yang disampaikan kepada KPU merupakan surat
keterangan yang diterbitkan oleh tim pemeriksa kesehatan dari
rumah sakit pemerintah yang ditunjuk oleh KPU.
iii. Bukti kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m
dikecualikan bagi bakal calon Presiden atau calon Wakil Presiden
yang tidak memiliki bukti kelulusan sekolah menengah atas dari
sekolah asing di luar negeri dan telah memiliki bukti kelulusan
perguruan tinggi.
iv. Ketentuan mengenai formulir MODEL BB.PERNYATAAN.CALON-
PPWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n tercantum
dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Komisi ini.
v. Ketentuan mengenai formulir MODEL BB.RIWAYAT.HIDUP-PPWP
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o tercantum dalam
Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Komisi ini.
vi. Pas foto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf q ditempel
pada dokumen daftar Riwayat hidup sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf o.
Pasal 19
Dalam hal bakal calon Presiden dan calon Wakil Presiden mencantumkan
riwayat pendidikan tinggi dalam riwayat hidup, bakal calon Presiden dan
calon Wakil Presiden harus menyertakan bukti kelulusan berupa fotokopi
ijazah atau surat keterangan lain dari perguruan tinggi yang dilegalisasi
oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Pasal 21
(1) Bakal Pasangan Calon menyampaikan ringkasan nilai kekayaan di
dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara hasil verifikasi
administratif dari lembaga yang mempunyai tugas dan wewenang
dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.
(2) Bakal Pasangan Calon mengajukan persetujuan tertulis kepada KPU
setelah menerima hasil verifikasi administratif sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).
(3) Ringkasan nilai kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan kepada KPU paling lambat 3 (tiga) Hari setelah
menerima hasil verifikasi administratif lembaga yang mempunyai
tugas dan wewenang dalam pencegahan dan pemberantasan tindak
pidana korupsi.
KPU mengumumkan nilai kekayaan calon di dalam laporan harta kekayaan
penyelenggara negara setelah penetapan Pasangan Calon.
6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 Peraturan KPU No. 19/2023, pada
pokoknya mengatur dalam penerimaan pendaftaran bakal pasangan calon
Presiden dan Wakil Presiden, Teradu in casu KPU melakukan penerimaan
dokumen persyaratan bakal pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden
untuk memastikan dan memeriksa:
a. Kelengkapan dokumen dan pemenuhan persyaratan pencalonan bakal
pasangan calon; dan
b. Kelengkapan dokumen persyaratan calon bakal pasangan calon.
7. Bahwa terhadap pemeriksaan dokumen “Persyaratan Pencalonan” dan
dokumen “Persyaratan Calon” bakal pasangan calon Presiden dan Wakil
Presiden sebagaimana dimaksud pada angka 6 di atas, Teradu in casu KPU
berdasarkan ketentuanPasal 35 Peraturan KPU No. 19/2023 menetapkan
status pendaftaran bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden;
8. Bahwa penetapan status pendaftaran bakal Pasangan Calon Presiden dan
Wakil Presiden sebagaimana dimaksud pada angka 7 di atas, berdasarkan
ketentuan Pasal 36 ayat (1) dan Pasal 37 ayat (1) Peraturan KPU No. 19/2023
terdapat 2 (dua) kondisi yaitu dinyatakan “LENGKAP” atau dinyatakan
“BELUM LENGKAP”;
9. Bahwa status “LENGKAP” dalam pemeriksaan dokumen “Persyaratan
Pencalonan” dan dokumen “Persyaratan Calon” bakal pasangan calon
Presiden dan Wakil Presiden pada tahapan pendaftaran Pasangan Calon
Presiden dan Wakil Presiden, tidak untuk melakukan verifikasi “KEBENARAN”
atau “KEABSAHAN” dokumen “Persyaratan Pencalonan” dan dokumen
“Persyaratan Calon” bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden;
10. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf b Peraturan KPU No.
19/2023. pelaksanaan tahapan pendaftaran bakal Pasangan Calon
Presiden dan Wakil Presiden, termasuk pemeriksaan kesehatan bakal
Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden;
11. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (2) Peraturan KPU No. 19/2023,
dalam hal status pemeriksaan dokumen “Persyaratan Pencalonan” dan
dokumen “Persyaratan Calon” bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil
Presiden dinyatakan “LENGKAP”, Teradu in casu KPU memberikan surat
pengantar dan tanda terima surat pengantar pemeriksaan kesehatan di
rumah sakit yang telah ditunjuk Teradu in casu KPU kepada bakal Pasangan
Calon Presiden dan Wakil Presiden;
12. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana telah diuraikan pada angka 3
s.d. angka 11 di atas, Para Teradu menyatakan “LENGKAP” status
pemeriksaan dokumen pendaftaran Pasangan Calon Presiden dan Wakil
Presiden atas nama Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka [Bukti
T -14] dan selanjutnya menyampaikan “Rangkaian Pemeriksaan Kesehatan”
kepada Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden atas nama Prabowo
Subianto dan Gibran Rakabuming Raka di RSPAD Gatot Subroto pada
tahapan pendaftaran bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden
tanggal 25 Oktober 2023;
13. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan KPU No. 19/2023,
tahapan selanjutnya setelah tahapan pendaftaran bakal Pasangan Calon
Presiden dan Wakil Presiden adalah tahapan verifikasi dokumen “Persyaratan
Pencalonan” dan dokumen “Persyaratan Calon” bakal Pasangan Calon
Presiden dan Wakil Presiden yang meliputi:
a. Verifikasi dokumen “Persyaratan Pencalonan” dan dokumen
“Persyaratan Calon” bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden;
dan
b. Perbaikan dokumen “Persyaratan Pencalonan” dan dokumen
“Persyaratan Calon” bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden
dan verifikasi dokumen hasil perbaikan.
14. Bahwa hasil verifikasi yang telah dilakukan oleh Teradu in casu KPU terhadap
dokumen “Persyaratan Pencalonan” dan dokumen “Persyaratan Calon” bakal
Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden atas nama Prabowo Subianto
dan Gibran Rakabuming Raka adalah Memenuhi Syarat (MS);
15. Bahwa oleh karena dokumen “Persyaratan Pencalonan” dan dokumen
“Persyaratan Calon” bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden atas
nama Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka telah dinyatakan
Memenuhi Syarat (MS) berdasarkan ketentuan Pasal 52, Pasal 53, dan Pasal
54 Peraturan KPU No. 19/2023, menetapkan bakal Pasangan Calon Presiden
dan Wakil Presiden atas nama Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming
Raka sebagai Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden pemilu 2024
melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1632 Tahun 2023 tentang
Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil
Presiden Tahun 2024, tanggal 13 November 2023 [Bukti T -15] dan
menetapkan nomor urut Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden atas
nama Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka melalui Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 1644 Tahun 2023 tentang Penetapan Nomor
Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
Tahun 2024, tanggal 14 November 2023 [Bukti T -16];
16. Bahwa berdasarkan uraian seluruh fakta dan dasar hukum sebagaimana
telah diuraikan pada angka 3 s.d. angka 15 di atas, Para Teradu
berpandangan dalam pelaksanaan tahapan pencalonan bakal Pasangan Calon
Presiden dan Wakil Presiden pemilu 2024 in casu dalam menerima,
memeriksa, dan memverifikasi dokumen “Persyaratan Pencalonan” dan
dokumen “Persyaratan Calon” bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil
Presiden atas nama Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka serta
menetapkan Pasangan Calon atas nama Prabowo Subianto dan Gibran
Rakabuming Raka sebagai Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden
dalam pemilu 2024 telah sesuai dengan asas dan prinsip-prinsip
penyelenggara pemilu serta telah melaksanakan tugas, wewenang dan
tanggungjawabnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
[2.7.3] PERKARA NOMOR 137-PKE-DKPP/XII/2023
Bahwa Para Teradu telah menyampaikan jawaban dan penjelasan dalam persidangan
DKPP pada tanggal 22 Desember 2023, 8 Januari 2024 dan 15 Januari 2024 pada
pokoknya sebagai berikut:
1. Kewenangan Para Teradu dalam Tahapan Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden.
1) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 7 UU Pemilu pada pokoknya
menyatakan “Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan
Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi
Penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk
memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat”;
2) Bahwa Para Teradu in casu KPU dalam kedudukannya selaku penyelenggara
pemilu berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 UU Pemilu adalah “lembaga
Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam
melaksanakan Pemilu”;
3) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 226 ayat (1), Pasal 229 ayat (2), Pasal 230
s.d. Pasal 238 UU Pemilu juncto Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19
Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil
Presiden (untuk selanjutnya disebut Peraturan KPU No. 19/2023), Para Teradu
berwenang menerima pendaftaran bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil
Presiden, melakukan verifikasi kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan
bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, menetapkan dan
mengumumkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden;
2. Program dan Jadwal Tahapan Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden.
1) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan KPU No. 19/2023 pada
pokoknya mengatur tahapan pencalonan Pasangan Calon Presiden dan Wakil
Presiden adalah sebagai berikut:
Pasal 3
(1) Tahapan pencalonan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden meliputi:
a. pendaftaran bakal Pasangan Calon;
b. verifikasi dokumen bakal Pasangan Calon; dan
c. penetapan dan pengundian nomor urut Pasangan Calon.
(2) Pendaftaran bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a meliputi:
a. persiapan pendaftaran bakal Pasangan Calon; dan
b. pelaksanaan pendaftaran bakal Pasangan Calon, termasuk pemeriksaan
kesehatan bakal Pasangan Calon.
(3) Verifikasi dokumen bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b meliputi:
a. verifikasi dokumen persyaratan bakal Pasangan Calon; dan
b. perbaikan dokumen persyaratan bakal Pasangan Calon dan verifikasi
dokumen hasil perbaikan.
(4) Penetapan dan pengundian nomor urut Pasangan Calon sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf c meliputi:
a. penetapan Pasangan Calon; dan
b. penetapan nomor urut Pasangan Calon.
2) Bahwa rincian program dan jadwal kegiatan tahapan pencalonan Presiden dan
Wakil Presiden berdasarkan Lampiran I Peraturan KPU No. 19/2023 adalah
sebagai berikut [Bukti T -1]:
JADWAL
NO PROGRAM/KEGIATAN
AWAL AKHIR
1 Pendaftaran Bakal Pasangan Calon
a. Pengumuman Senin, Rabu,
pendaftaran 16 Oktober 2023 18 Oktober 2023
b. Pendaftaran bakal Kamis, Rabu,
pasangan calon 19 Oktober 2023 25 Oktober 2023
c. Pemeriksaan Kamis, Jumat,
19 Oktober 2023 27 Oktober 2023
2 Verifikasi Bakal Pasangan Calon
Verifikasi dokumen Kamis, Sabtu,
a. persyaratan bakal 19 Oktober 2023 28 Oktober 2023
pasangan calon
Pemberitahuan hasil Senin, Minggu,
verifikasi dokumen 23 Oktober 2023 29 Oktober 2023
b.
persyaratan bakal
pasangan calon
Perbaikan dan/atau Rabu, Selasa,
proses melengkapi 25 Oktober 2023 31 Oktober 2023
c.
dokumen persyaratan
bakal pasangan calon
Penyerahan dokumen Kamis, Rabu,
hasil perbaikan 26 Oktober 2023 1 November
d. dan/atau kelengkapan 2023
dokumen persyaratan
bakal pasangan calon
Verifikasi dokumen Kamis, Kamis,
e. hasil perbaikan 26 Oktober 2023 2 November
2023
Pemberitahuan hasil Kamis, Jumat,
verifikasi dokumen 26 Oktober 2023 3 November
f.
perbaikan persyaratan 2023
bakal pasangan calon
3 Pengusulan Penggantian
a. Pengusulan bakal Kamis, Rabu,
pasangan calon 26 Oktober 2023 8 November
pengganti 2023
JADWAL
NO PROGRAM/KEGIATAN
AWAL AKHIR
b. Pemeriksaan kesehatan Kamis, Sabtu,
bakal pasangan calon 26 Oktober 2023 11 November
pengganti 2023
c. Verifikasi dokumen Kamis, Minggu,
persyaratan bakal 26 Oktober 2023 12 November
pasangan calon 2023
pengganti
d. Pemberitahuan hasil Sabtu, Minggu,
verifikasi dokumen 11 November 2023 12 November
persyaratan bakal 2023
pasangan calon
pengganti
4 Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon
a. Penetapan pasangan Senin, Senin,
calon 13 November 2023 13 November
2023
b. Pengundian dan Selasa, Selasa,
penetapan nomor urut 14 November 2023 14 November
pasangan calon 2023
5 Putaran Kedua
Pencalonan Peserta Pemilu paling lama 3 (tiga) 3 (tiga) hari sejak
Presiden dan Wakil Presiden hari sejak Pasangan Calon
putaran kedua dalam hal Pasangan Calon pengganti
salah satu calon atau berhalangan tetap didaftarkan
Pasangan Calon
berhalangan tetap
3) Bahwa program dan jadwal kegiatan tahapan pencalonan Presiden dan Wakil
Presiden merupakan sesuatu yang spesifik, oleh karenanya dikategorikan sebagai
lex specialis, hukum yang digunakan juga lex specialis, di mana pengaturan
penyelenggaraan pemilu Presiden dan Wakil Presiden di dasarkan pada UU Pemilu
juncto Peraturan KPU No. 19/2023 yang mana merupakan peraturan khusus yang
mengenyampingkan peraturan/undang-undang yang sifatnya umum (lex specialis
derogat legi generali);
3. Pengaturan Batas Usia Syarat Calon Presiden dan Wakil Presiden.
1) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 169 huruf q UU Pemilu juncto Pasal 13 ayat
(1) huruf q Peraturan KPU No. 19/2023 pada pokoknya mengatur berkaitan
dengan batas minimun usia bakal calon Presiden dan Wakil Presiden “berusia
paling rendah 40 (empat puluh) tahun”;
2) Bahwa ketentuan Pasal 169 huruf q UU Pemilu diajukan judicial review
(permohonan uji meteri) kepada Mahkamah Konstitusi, di mana Mahkamah
Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 90/PUU-XXI/2023,
tanggal 16 Oktober 2023 dalam pokok amar putusannya memutuskan hal sebagai
berikut [Bukti T -2]:
Mengadili:
1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) yang
menyatakan, “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun”
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang
tidak dimaknai “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau
pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum
termasuk pemilihan kepala daerah”. Sehingga Pasal 169 huruf q Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum selengkapnya
berbunyi “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau
pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum
termasuk pemilihan kepala daerah”;
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia
sebagaimana mestinya.
3) Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 90/PUU-XXI/2023, tanggal 16
Oktober 2023 [Vide Bukti T -2], diperkuat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor: 141/PUU-XXI/2023, tanggal 29 November 2023, di mana melalui
pertimbangan hukum paragraf [3.16], Mahkamah Konstoitusi pada pokoknya
berpendapat sebagai berikut [Bukti T -3]:
“---Pasal 169 huruf q UU 7/2017 sebagaimana dimaknai oleh Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tidak bertentangan dengan prinsip
negara hukum dan tidak bertentangan dengan perlindungan hak atas
kepastian hukum yang adil sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat
(3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945---"
4) Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukum Putusan 90/PUU-
XXI/2023 halaman 56 Poin [3.14.3] menyatakan “---lebih lanjut, ketentuan
Pasal 169 huruf q UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana dimaksud dalam
putusan a quo berlaku mulai pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil
Presiden Tahun 2024 dan seterusnya---” [Vide Bukti T -2];
5) Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dimaksud pada angka 1 s.d. angka 4 di
atas, batas minimun usia bakal calon Presiden dan Wakil Presiden pada pemilu
tahun 2024 dan seterusnya adalah “berusia paling rendah 40 (empat puluh)
tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui
pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”
4. Sifat dan Kedudukan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 90/PUU XXI/2023.
1) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia 1945 juncto Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a dan Pasal 47
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor
7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2003 tentang Mahkamah Konstitusi junctis Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 77 Peraturan
Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara
Pengujian Undang-Undang, pada pokoknya mengatur bahwa Putusan
Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusan Mahkamah Konstitusi
langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak
ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan
Mahkamah Konstitusi mencakup pula kekuatan hukum mengikat (final
and binding);
2) Bahwa menurut Syukri Asy’ari, Meyrinda, dkk, dalam tulisannya pada Jurnal
Konstitusi, Volume 10 Nomor 4, Desember 2013 dengan judul “Model dan
Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang
(Studi Putusan Tahun 2003-2012)”, menyatakan bahwa salah satu bentuk Putusan
Mahkamah Konstitusi adalah putusan yang bersifat langsung dapat dieksekusi
(self implementing), yang artinya, Putusan Mahkamah Konstitusi pada
prinsipnya berlaku terhadap ketentuan yang dinyatakan dibatalkan dan tidak
berlaku lagi, tetapi hal tersebut tidak menimbulkan kekosongan hukum
sehingga pada umumnya putusan tersebut secara otomatis dieksekusi tanpa
perlu ditindaklanjuti oleh lembaga lain. Hal ini dapat dimaknai bahwa
ketentuan yang dinyatakan tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan
hukum mengikat berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi dapat dihapus
dengan sendirinya dari undang-undang yang bersangkutan dan tidak berlaku
lagi [Bukti T -4];
3) Bahwa sifat final dan mengikat (final and binding) Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor: 90/PUU-XXI/2023, tanggal 16 Oktober 2023, dipertegas dalam
pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 141/PUU-
XXI/2023, tanggal 29 November 2023, dalam sub paragraf [3.12.2] yang dalam
pokok pertimbangannya Mahkamah Konstitusi berpendapat [Vide Bukti T -3] “--
-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tersebut, jika
dikaitkan dengan ketentuan norma Pasal 10 dan Pasal 47 UU MK serta Pasal 77
PMK 2/2021, maka Mahkamah berpendapat Putusan a quo adalah putusan yang
dijatuhkan oleh badan peradilan pada tingkat pertama dan terakhir yang
putusannya bersifat final yang mengandung makna terhadap putusannya tidak
dapat dilakukan upaya hukum. Hal tersebut dikarenakan, Mahkamah Konstitusi
sebagai badan peradilan konstitusi di Indonesia tidak mengenal adanya sistem
stelsel berjenjang yang mengandung esensi adanya peradilan secara bertingkat
yang masing-masing mempunyai kewenangan untuk melakukan koreksi oleh
badan peradilan di atasnya terhadap putusan badan peradilan pada tingkat yang
lebih rendah sebagai bentuk “upaya hukum”. Demikian halnya dengan sifat
daripada putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan
memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang
pleno terbuka untuk umum. Hal tersebut juga menegaskan bahwa putusan
Mahkamah Konstitusi berlaku dan mengikat serta harus dipatuhi oleh
semua warga negara termasuk lembaga negara sejak selesai diucapkan
dalam sidang pleno terbuka untuk umum tanpa adanya syarat apapun---“;
5. Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 oleh Para
Teradu (Kewenangan Para Teradu Dalam Penyusunan dan Penetapan Peraturan KPU
No. 23/2023).
1) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 huruf b, Pasal 13 huruf b, Pasal 75, Pasal
167 ayat (8), dan Pasal 231 ayat (4) UU Pemilu, pada pokoknya mengatur Para
Teradu in casu KPU berwenang menetapkan Peraturan KPU untuk setiap tahapan
pemilu in casu tahapan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden;
2) Bahwa Para Teradu in casu KPU telah menyusun dan menetapkan Peraturan KPU
No. 19/2023 pada tanggal 13 Oktober 2023 [Bukti T -5], di mana batas minimum
syarat usia bakal calon Presiden dan Wakil Presiden diatur dalam Pasal 13 ayat
(1) huruf q yaitu berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun sebagaimana
ketentuan Pasal 169 huruf q UU Pemilu;
3) Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, tanggal 16
Oktober 2023, dalam amar putusannya pada pokoknya memutuskan bahwa
ketentuan Pasal 169 huruf q UU Pemilu “bertentangan dengan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan
hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “berusia paling rendah 40 (empat
puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui
pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”. Sehingga Pasal 169
huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
selengkapnya berbunyi “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau
pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum
termasuk pemilihan kepala daerah” [Vide Bukti T -2];
4) Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, tanggal 16
Oktober 2023 merupakan putusan yang menguji konstitusionalitas Pasal 169
huruf q UU Pemilu dan menyatakan batal dan tidak berlaku Pasal 169 huruf q
UU Pemilu serta berlaku secara inkonstitusional bersyarat sepanjang tidak
dimaknai “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang
menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan
kepala daerah”, maka Para Teradu berkewajiban melaksanakan Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, tanggal 16 Oktober 2023. Hal
tersebut didasarkan pada sifat Putusan Mahkamah Konstitusi yang erga omnes
dan berkekuatan hukum tetap serta berlaku sejak saat Putusan Mahkamah
Konstitusi diucapkan;
5) Bahwa oleh karena Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023
diucapkan pada tanggal 16 Oktober 2023 dan tahapan pendaftaran bakal calon
Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dimulai pada tanggal 19 Oktober
2023 [Vide Bukti T -1], Para Teradu in casu KPU menerbitkat Surat KPU Nomor:
1145/PL.01.4-SD/05/2023, Perihal tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 90/PUU-XXI/2023, tanggal 17 Oktober 2023, yang ditujukan kepada
pimpinan partai politik peserta pemilu tahun 2024 yang pada pokoknya meminta
partai politik peserta pemilu memedomani Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:
90/PUU-XXI/2023, tanggal 16 Oktober 2023 dalam tahapan pencalonan presiden
dan wakil presiden tahun 2024 [Bukti T -6];
6) Bahwa untuk memberikan kepastian hukum berkaitan dengan pengaturan batas
minimum syarat usia bakal calon Presiden dan Wakil Presiden yang diatur dalam
Pasal 13 ayat (1) huruf q Peraturan KPU No. 19/2023 dan mempedomani dan
mendasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 90/PUU-XXI/2023,
tanggal 16 Oktober 2023 serta memperhatikan ketentuan Pasal 75 ayat (4) UU
Pemilu yang pada pokoknya mengatur dalam hal Para Teradu in casu KPU
menyusun dan menetapkan Peraturan KPU yang berkaitan dengan pelaksanaan
tahapan pemilu wajib berkonsultasi dengan DPR dan pemerintah melalui rapat
dengar pendapat, Para Teradu in casu KPU mengajukan konsultasi kepada DPR
untuk membahas Rancangan Perubahan Peraturan KPU No. 19/2023 in casu
pengaturan Pasal 13 ayat (1) huruf q Peraturan KPU No. 19/2023 [Bukti T -7]
yang untuk kemudian ditetapkan atau diubah berdasarkan ketentuan dalam
Pasal 13 ayat (1) huruf q Peraturan KPU No. 23/2023 [Bukti T -8];
7) Bahwa Para Teradu in casu KPU telah melakukan mekanisme penyusunan dan
penetapan Peraturan KPU No. 23/2023 dengan berpedoman pada ketentuan
peraturan perundang-undangan dengan mekanisme sebagai berikut:
a. Melakukan inventarisasi dan menyusun isu strategis materi muatan yang akan
dituangkan dalam Peraturan KPU;
b. Melakukan pembahasan Peraturan KPU dalam rapat di lingkungan Sekretariat
Jenderal KPU dan rapat-rapat pleno KPU;
c. Melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan DPR, pemerintah, dan
stakeholder terkait [Vide Bukti T -7];
d. Melakukan Harmonisasi dengan Kementerian Hukum dan HAM RI dengan
melibatkan stakeholder terkait dari kementerian/lembaga seperti Kementerian
Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Kementerian Dalam Negeri,
Sekretariat Kabinet, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, dan Badan
Pengawas Pemilihan Umum, [Bukti T -9];
e. Menyusun perumusan akhir dan pembahasan final persetujuan oleh anggota
KPU dalam rapat pleno KPU;
f. Penandatanganan Peraturan KPU oleh Ketua KPU [Bukti T -10];
g. Permohonan pengundangan kepada Menteri Hukum dan HAM RI [Bukti T -11];
dan
h. Melakukan publikasi Peraturan KPU No. 23/2023 di laman resmi Jaringan
Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) KPU sebagai upaya Para Teradu
untuk mempublikasikan kebijakan yang telah dibuat [Bukti T -12];
8) Bahwa setiap tahapan yang dilakukan oleh Para Teradu in casu KPU dalam
menyusun dan menetapkan Peraturan KPU No. 23/2023, mulai dari
mendasarkan pada kewenangan yang dimiliki, berkonsultasi dengan DPR,
harmonisasi, persetujuan final dalam pleno, penandatanganan dan pengajuan
permohonan pengundangan serta publikasi di laman resmi JDIH KPU adalah
guna melaksanakan asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang
baik, sebagaimana diatur Pasal 5 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
9) Bahwa berdasarkan seluruh uraian dan fakta tersebut di atas, jelas bahwa
penyusunan dan penetapan Peraturan KPU No. 23/2023 secara nyata dan
terang benderang telah memenuhi aspek hukum formil dan meteriil atas
pembentukan dan penyusunan suatu peraturan perundang-undangan
sebagaimana yang disyaratkan oleh ketentuan peraturan perundang-
undangan.
6. Tindakan Para Teradu Menerima, Memeriksa, dan Memverifikasi Dokumen
Pencalonan dan Calon serta Menetapkan Pasangan Calon Atas Nama Prabowo
Subianto dan Gibran Rakabuming Raka Sebagai Pasangan Calon Presiden dan Wakil
Presiden dalam Pemilu 2024 Telah Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan.
1) Bahwa Pengadu menilai dalam pokok Pengaduannya, tindakan Para Teradu
menerima, memeriksa, dan memverifikasi dokumen pencalonan dan calon serta
menetapkan pasangan calon atas nama Prabowo Subianto dan Gibran
Rakabuming Raka sebagai Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam
pemilu 2024 in casu berkaitan dengan batas minimun usia syarat Calon Wakil
Presiden atas nama Gibran Rakabuming Raka merupakan tindakan yang
bertentangan dengan prinsip kepastian hukum;
2) Bahwa terhadap dalil Pengadu sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas,
merupakan dalil yang tidak berdasar dan membuktikan bahwa telah terjadi logical
fallacy (sesat nalar) yang dilakukan Pengadu in casu pengaturan batas minimun
usia syarat Calon Presiden dan/atau Wakil Presiden [Vide Jawaban Teradu III.3.,
III.4., dan III.5.];
3) Bahwa pengaturan batas minimun usia syarat Calon Presiden dan/atau Wakil
Presiden dalam pemilu 2024 berdasarkan ketentuan Pasal 169 huruf q UU Pemilu
juncto Pasal 13 ayat (1) huruf q Peraturan KPU No. 19/2023 junctis Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor: 90/PUU-XXI/2023, tanggal 16 Oktober 2023,
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 141/PUU-XXI/2023, tanggal 29 November
2023, dan Pasal 13 ayat (1) huruf q Peraturan KPU No. 19/2023, yaitu “berusia
paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki
jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala
daerah” [Vide Jawaban Teradu III.3];
4) Bahwa tahapan pencalonan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden
berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan KPU No. 19/2023 meliputi:
a. Pendaftaran bakal Pasangan Calon;
b. Verifikasi dokumen bakal Pasangan Calon; dan
c. Penetapan dan pengundian nomor urut Pasangan Calon.
5) Bahwa partai politik peserta pemilu atau gabungan partai politik peserta pemilu
dalam mendaftarkan bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden ke KPU
wajib menyerahkan “Dokumen Persyaratan Pencalonan” [Vide Pasal 9 dan Pasal
10 Peraturan KPU No. 19/2023] dan “Dokumen Persyaratan Calon” [Vide Pasal
18, Pasal 19, dan Pasal 21 Peraturan KPU No. 19/2023], sebagai berikut:
a. Dokumen Persyaratan Pencalonan:
Pasal 9
(1) Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu
dalam mendaftarkan bakal Pasangan Calon ke KPU wajib menyerahkan:
a. surat pencalonan yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik Peserta
Pemilu atau Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu yang bergabung sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. kesepakatan tertulis antar-Partai Politik Peserta Pemilu, jika yang
mengusulkan Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu;
c. surat pernyataan tidak akan menarik calon Presiden dan/atau calon Wakil
Presiden serta tidak menarik pengusulan atas bakal Pasangan Calon, yang
ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu atau Pimpinan
Partai Politik Peserta Pemilu yang bergabung;
d. kesepakatan tertulis antara Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan
Partai Politik Peserta Pemilu dan bakal Pasangan Calon;
e. naskah visi, misi, dan program dari bakal Pasangan Calon;
f. surat pernyataan dari bakal Pasangan Calon tidak akan mengundurkan
diri sebagai Pasangan Calon; dan
g. kelengkapan persyaratan bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud
dalam Peraturan Komisi ini.
(2) Dokumen persyaratan pendaftaran bakal Pasangan Calon sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan menggunakan formulir MODEL
B.PENCALONAN-PPWP.
(3) Dokumen kesepakatan tertulis antara Partai Politik Peserta Pemilu atau
Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu atau
Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu yang bergabung dan dibubuhi meterai,
dengan menggunakan formulir MODEL B.KESEPAKATAN.ANTAR.PARPOL-
PPWP.
(4) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf f
ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu atau Pimpinan
Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang bergabung dan/atau bakal
Pasangan Calon, serta dibubuhi meterai, dengan menggunakan formulir
MODEL B.KESEPAKATAN.PARPOL. PASLON-PPWP.
(5) Ketentuan mengenai formulir MODEL B.PENCALONAN-PPWP sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
(6) Ketentuan mengenai formulir MODEL B.KESEPAKATAN. ANTAR.PARPOL-
PPWP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran III
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
(7) Ketentuan mengenai formulir MODEL B.KESEPAKATAN. PARPOL.PASLON-
PPWP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran IV
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
Pasal 10
(1) Selain dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Partai Politik Peserta
Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan bakal Pasangan
Calon harus menyerahkan:
a. surat rekomendasi dan jaminan Partai Politik Peserta Pemilu atau
Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang dituangkan dalam formulir
MODEL B.REKOMENDASI-PPWP;
b. surat pernyataan visi, misi, dan program bakal Pasangan Calon dibuat
berdasarkan prinsip bahwa Presiden Republik Indonesia memegang
kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar sebagaimana
diatur dalam Pasal 4 ayat (1) UndangUndang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, serta merupakan penjabaran dari Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan, dan dibubuhi meterai, dengan
menggunakan formulir MODEL B.VISI.MISI-PPWP; dan
c. surat keputusan tentang kepengurusan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat
pusat yang disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
(2) Ketentuan mengenai formulir MODEL B.REKOMENDASIPPWP sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran V yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
(3) Ketentuan mengenai formulir MODEL B.VISI.MISI-PPWP sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran VI yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
b. Dokumen Persyaratan Calon:
Pasal 18
i. Dokumen persyaratan bakal Pasangan Calon meliputi:
a. kartu tanda penduduk elektronik bakal Pasangan Calon dan/atau
suami/istri bakal Pasangan Calon;
b. akta kelahiran Warga Negara Indonesia bakal Pasangan Calon dan/atau
suami/istri bakal Pasangan Calon, yang telah dilegalisasi oleh instansi
yang berwenang;
c. surat keterangan catatan kepolisian dari Markas Besar Kepolisian Republik
Indonesia yang menerangkan bakal Pasangan Calon:
1. tidak pernah mengkhianati negara; dan
2. tidak terlibat organisasi terlarang dan Gerakan 30 September/Partai
Komunis Indonesia;
d. surat keterangan kesehatan bakal Pasangan Calon dari rumah sakit
Pemerintah yang ditunjuk KPU;
e. surat pengunduran diri bagi calon Presiden atau calon Wakil Presiden yang
berstatus sebagai pejabat negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia,
anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai negeri sipil, dan
karyawan atau pejabat badan usaha milik negara, badan usaha milik
daerah, atau badan usaha milik desa;
f. surat persetujuan dan surat izin cuti bagi bakal calon Presiden dan bakal
calon Wakil Presiden yang berstatus menteri atau pejabat setingkat menteri
dari Presiden;
g. surat permintaan izin bagi bakal calon Presiden dan bakal calon Wakil
Presiden yang sedang menjabat sebagai gubernur, wakil gubernur, bupati,
wakil bupati, walikota, dan wakil walikota;
h. surat tanda terima atau bukti penyampaian laporan harta kekayaan
pribadi kepada lembaga yang melaksanakan tugas pemerintahan di
bidang pemberantasan korupsi;
i. surat keterangan dari Pengadilan Negeri/Pengadilan Niaga tempat domisili
bakal Pasangan Calon yang menerangkan bahwa bakal Pasangan Calon:
1. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan; dan
2. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perorangan dan/atau
secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan
keuangan negara.
j. surat keterangan bakal Pasangan Calon terdaftar sebagai pemilih yang
ditandatangani oleh ketua panitia pemungutan suara atau surat
keterangan dari KPU Kabupaten/Kota;
k. kartu nomor pokok wajib pajak atas nama bakal calon Presiden atau bakal
calon Wakil Presiden, dan tanda bukti pengiriman atau penerimaan surat
pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi atas
nama bakal calon Presiden atau bakal calon Wakil Presiden, selama 5
(lima) tahun terakhir atau sejak bakal calon menjadi wajib pajak, dan
tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari kantor pelayanan
pajak tempat bakal Pasangan Calon yang bersangkutan terdaftar;
l. surat keterangan dari Pengadilan Negeri tempat domisili bakal Pasangan
Calon yang menerangkan bahwa bakal Pasangan Calon tidak pernah
dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang
diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
m. bukti kelulusan berupa fotokopi ijazah, surat tanda tamat belajar, atau
surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau
program pendidikan menengah;
n. surat pernyataan bermeterai yang menerangkan bahwa bakal Pasangan
Calon:
1. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi
Kemerdekaan 17 Agustus Tahun 1945 sebagaimana dimaksud dalam
Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945;
3. tidak pernah mengkhianati negara serta tidak pernah melakukan tindak
pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya;
4. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
5. tidak sedang dicalonkan sebagai anggota DPR, Dewan Perwakilan
Daerah, dan/atau DPRD;
6. belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama 2
(dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama;
7. bersedia diusulkan sebagai bakal calon Presiden dan/atau bakal calon
Wakil Presiden secara berpasangan;
8. bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia,
termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat
langsung dalam Gerakan 30 September/Partai Komunis Indonesia atau
anggota organisasi terlarang di Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. bersedia mengundurkan diri sebagai pejabat negara, yang tidak dapat
ditarik kembali;
10. bersedia mengundurkan diri sebagai anggota Tentara Nasional
Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri
Sipil sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon;
11. bersedia mengundurkan diri sebagai karyawan atau pejabat badan
usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik
desa sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon;
12. bersedia melakukan pemeriksaan kesehatan dan menerima hasil yang
dikeluarkan oleh tim pemeriksa kesehatan yang telah ditunjuk KPU;
13. bersedia dipublikasikan informasinya sepanjang tidak bertentangan
dengan peraturan perundang-undangan; dan
14. data dan dokumen yang telah diinput dan diunggah melalui Silon adalah
benar dan lengkap sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
yang ditandatangani oleh bakal Pasangan Calon dengan menggunakan
formulir Model BB.PERNYATAAN.CALON-PPWP;
o. daftar riwayat hidup, profil singkat, dan rekam jejak bakal Pasangan
Calon, dibuat dan ditandatangani oleh bakal Pasangan Calon dan
Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu atau Pimpinan Partai Politik Peserta
Pemilu yang bergabung yang mengusulkan Pasangan Calon dengan
menggunakan formulir Model BB.RIWAYAT.HIDUP-PPWP;
p. surat keterangan mengenai kewarganegaraan bakal Pasangan Calon dan
suami/istri bakal Pasangan Calon dari kementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi
manusia; dan
q. pas foto berwarna terbaru bakal calon Presiden dan calon Wakil Presiden
yang merupakan foto terakhir yang diambil paling lambat 6 (enam) bulan
sebelum pendaftaran Pasangan Calon.
ii. Surat keterangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
yang disampaikan kepada KPU merupakan surat keterangan yang diterbitkan
oleh tim pemeriksa kesehatan dari rumah sakit pemerintah yang ditunjuk oleh
KPU.
iii. Bukti kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m dikecualikan
bagi bakal calon Presiden atau calon Wakil Presiden yang tidak memiliki bukti
kelulusan sekolah menengah atas dari sekolah asing di luar negeri dan telah
memiliki bukti kelulusan perguruan tinggi.
iv. Ketentuan mengenai formulir MODEL BB.PERNYATAAN.CALON-PPWP
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n tercantum dalam Lampiran VII
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
v. Ketentuan mengenai formulir MODEL BB.RIWAYAT.HIDUP-PPWP
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o tercantum dalam Lampiran VIII
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
vi. Pas foto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf q ditempel pada dokumen
daftar Riwayat hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o.
Pasal 19
Dalam hal bakal calon Presiden dan calon Wakil Presiden mencantumkan
riwayat pendidikan tinggi dalam riwayat hidup, bakal calon Presiden dan calon
Wakil Presiden harus menyertakan bukti kelulusan berupa fotokopi ijazah atau
surat keterangan lain dari perguruan tinggi yang dilegalisasi oleh instansi yang
berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 21
(1) Bakal Pasangan Calon menyampaikan ringkasan nilai kekayaan di dalam
laporan harta kekayaan penyelenggara negara hasil verifikasi administratif
dari lembaga yang mempunyai tugas dan wewenang dalam pencegahan dan
pemberantasan tindak pidana korupsi.
(2) Bakal Pasangan Calon mengajukan persetujuan tertulis kepada KPU setelah
menerima hasil verifikasi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Ringkasan nilai kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan
kepada KPU paling lambat 3 (tiga) Hari setelah menerima hasil verifikasi
administratif lembaga yang mempunyai tugas dan wewenang dalam
pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.
(4) KPU mengumumkan nilai kekayaan calon di dalam laporan harta kekayaan
penyelenggara negara setelah penetapan Pasangan Calon.
6) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 Peraturan KPU No. 19/2023, pada
pokoknya mengatur dalam penerimaan pendaftaran bakal Pasangan Calon
Presiden dan Wakil Presiden, Para Teradu in casu KPU melakukan penerimaan
dokumen “Persyaratan Pencalonan” dan dokumen “Persyaratan Calon” bakal
pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden untuk memastikan dan memeriksa:
a. Kelengkapan dokumen dan pemenuhan persyaratan pencalonan bakal
pasangan calon; dan
b. Kelengkapan dokumen persyaratan calon bakal pasangan calon.
7) Bahwa terhadap pemeriksaan dokumen “Persyaratan Pencalonan” dan dokumen
“Persyaratan Calon” bakal pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden
sebagaimana dimaksud pada angka 6 di atas, Para Teradu in casu KPU
berdasarkan ketentuanPasal 35 Peraturan KPU No. 19/2023 menetapkan status
pendaftaran bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden;
8) Bahwa penetapan status pendaftaran bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil
Presiden sebagaimana dimaksud pada angka 7 di atas, berdasarkan ketentuan
Pasal 36 ayat (1) dan Pasal 37 ayat (1) Peraturan KPU No. 19/2023 terdapat 2
(dua) kondisi yaitu dinyatakan “LENGKAP” atau dinyatakan “BELUM
LENGKAP”;
9) Bahwa status “LENGKAP” dalam pemeriksaan dokumen “Persyaratan
Pencalonan” dan dokumen “Persyaratan Calon” bakal pasangan calon Presiden
dan Wakil Presiden pada tahapan pendaftaran Pasangan Calon Presiden dan
Wakil Presiden, tidak untuk melakukan verifikasi “KEBENARAN” atau
“KEABSAHAN” dokumen “Persyaratan Pencalonan” dan dokumen “Persyaratan
Calon” bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden;
10) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf b Peraturan KPU No.
19/2023. pelaksanaan tahapan pendaftaran bakal Pasangan Calon Presiden
dan Wakil Presiden, termasuk pemeriksaan kesehatan bakal Pasangan Calon
Presiden dan Wakil Presiden;
11) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (2) Peraturan KPU No. 19/2023,
dalam hal status pemeriksaan dokumen “Persyaratan Pencalonan” dan dokumen
“Persyaratan Calon” bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden
dinyatakan “LENGKAP”, Para Teradu in casu KPU memberikan surat pengantar
dan tanda terima surat pengantar pemeriksaan kesehatan di rumah sakit yang
telah ditunjuk Para Teradu in casu KPU kepada bakal Pasangan Calon Presiden
dan Wakil Presiden;
12) Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana telah diuraikan pada angka 3 s.d.
angka 11 di atas, Para Teradu menyatakan “LENGKAP” status pemeriksaan
dokumen pendaftaran Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden atas nama
Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka [Bukti T -13] dan selanjutnya
menyampaikan “Rangkaian Pemeriksaan Kesehatan” kepada Pasangan Calon
Presiden dan Wakil Presiden atas nama Prabowo Subianto dan Gibran
Rakabuming Raka di RSPAD Gatot Subroto pada tahapan pendaftaran bakal
Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden tanggal 25 Oktober 2023;
13) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan KPU No. 19/2023,
tahapan selanjutnya setelah tahapan pendaftaran bakal Pasangan Calon Presiden
dan Wakil Presiden adalah tahapan verifikasi dokumen “Persyaratan Pencalonan”
dan dokumen “Persyaratan Calon” bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil
Presiden yang meliputi:
a. Verifikasi dokumen “Persyaratan Pencalonan” dan dokumen “Persyaratan
Calon” bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden; dan
b. Perbaikan dokumen “Persyaratan Pencalonan” dan dokumen “Persyaratan
Calon” bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dan verifikasi
dokumen hasil perbaikan.
14) Bahwa hasil verifikasi yang telah dilakukan oleh Para Teradu terhadap dokumen
“Persyaratan Pencalonan” dan dokumen “Persyaratan Calon” bakal Pasangan
Calon Presiden dan Wakil Presiden atas nama Prabowo Subianto dan Gibran
Rakabuming Raka adalah Memenuhi Syarat (MS);
15) Bahwa oleh karena dokumen “Persyaratan Pencalonan” dan dokumen
“Persyaratan Calon” bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden atas
nama Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka telah dinyatakan
Memenuhi Syarat (MS) berdasarkan ketentuan Pasal 52, Pasal 53, dan Pasal 54
Peraturan KPU No. 19/2023, menetapkan bakal Pasangan Calon Presiden dan
Wakil Presiden atas nama Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka
sebagai Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden pemilu 2024 melalui
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1632 Tahun 2023 tentang Penetapan
Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun
2024, tanggal 13 November 2023 [Bukti T -14] dan menetapkan nomor urut
Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden atas nama Prabowo Subianto dan
Gibran Rakabuming Raka melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor
1644 Tahun 2023 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta
Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024, tanggal 14 November
2023 [Bukti T -15];
16) Bahwa berdasarkan uraian seluruh fakta dan dasar hukum sebagaimana telah
diuraikan pada angka 3 s.d. angka 15 di atas, Para Teradu berpandangan dalam
pelaksanaan tahapan pencalonan bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil
Presiden pemilu 2024 in casu dalam menerima, memeriksa, dan memverifikasi
dokumen “Persyaratan Pencalonan” dan dokumen “Persyaratan Calon” bakal
Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden atas nama Prabowo Subianto dan
Gibran Rakabuming Raka serta menetapkan Pasangan Calon atas nama Prabowo
Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Pasangan Calon Presiden dan
Wakil Presiden dalam pemilu 2024 telah sesuai dengan asas dan prinsip-prinsip
penyelenggara pemilu serta telah melaksanakan tugas, wewenang dan
tanggungjawabnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
[2.7.4] PERKARA NOMOR 141-PKE-DKPP/XII/2023
1. Kewenangan Para Teradu dalam Tahapan Pencalonan Presiden dan Wakil
Presiden.
1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 7 UU Pemilu pada pokoknya
menyatakan “Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan
Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi
Penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk
memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat”;
2. Bahwa Para Teradu in casu KPU dalam kedudukannya selaku penyelenggara
pemilu berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 UU Pemilu adalah “lembaga
Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam
melaksanakan Pemilu”;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 226 ayat (1), Pasal 229 ayat (2), Pasal 230
s.d. Pasal 238 UU Pemilu juncto Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19
Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil
Presiden (untuk selanjutnya disebut Peraturan KPU No. 19/2023), Para
Teradu berwenang menerima pendaftaran bakal pasangan calon Presiden dan
Wakil Presiden, melakukan verifikasi kelengkapan dan kebenaran dokumen
persyaratan bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, menetapkan
dan mengumumkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden;
2. Program dan Jadwal Tahapan Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden.
1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan KPU No. 19/2023 pada
pokoknya mengatur tahapan pencalonan Pasangan Calon Presiden dan Wakil
Presiden adalah sebagai berikut:
Pasal 3
(1) Tahapan pencalonan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden
meliputi:
a. pendaftaran bakal Pasangan Calon;
b. verifikasi dokumen bakal Pasangan Calon; dan
c. penetapan dan pengundian nomor urut Pasangan Calon.
(2) Pendaftaran bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a meliputi:
a. persiapan pendaftaran bakal Pasangan Calon; dan
b. pelaksanaan pendaftaran bakal Pasangan Calon, termasuk
pemeriksaan kesehatan bakal Pasangan Calon.
(3) Verifikasi dokumen bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. verifikasi dokumen persyaratan bakal Pasangan Calon; dan
b. perbaikan dokumen persyaratan bakal Pasangan Calon dan
verifikasi dokumen hasil perbaikan.
(4) Penetapan dan pengundian nomor urut Pasangan Calon sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
a. penetapan Pasangan Calon; dan
b. penetapan nomor urut Pasangan Calon.
2. Bahwa rincian program dan jadwal kegiatan tahapan pencalonan Presiden dan
Wakil Presiden berdasarkan Lampiran I Peraturan KPU No. 19/2023 adalah
sebagai berikut [Bukti T -1]:
JADWAL
NO PROGRAM/KEGIATAN
AWAL AKHIR
1 Pendaftaran bakal pasangan calon
a Pengumuman Senin, Rabu,
pendaftaran 16 Oktober 2023 18 Oktober 2023
b Pendaftaran bakal Kamis, Rabu,
pasangan calon 19 Oktober 2023 25 Oktober 2023
c Pemeriksaan Kamis, Jumat,
19 Oktober 2023 27 Oktober 2023
2 Verifikasi bakal pasangan calon
a. Verifikasi dokumen Kamis, Sabtu,
persyaratan bakal 19 Oktober 2023 28 Oktober 2023
pasangan calon
b. Pemberitahuan hasil Senin, Minggu,
verifikasi dokumen 23 Oktober 2023 29 Oktober 2023
persyaratan bakal
pasangan calon
c. Perbaikan dan/atau Rabu, Selasa,
proses melengkapi 25 Oktober 2023 31 Oktober 2023
dokumen persyaratan
bakal pasangan calon
d. Penyerahan dokumen Kamis, Rabu,
hasil perbaikan dan/atau 26 Oktober 2023 1 November 2023
kelengkapan dokumen
persyaratan bakal
pasangan calon
e. Verifikasi dokumen hasil Kamis, Kamis,
perbaikan 26 Oktober 2023 2 November 2023
JADWAL
NO PROGRAM/KEGIATAN
AWAL AKHIR
f. Pemberitahuan hasil Kamis, Jumat,
verifikasi dokumen 26 Oktober 2023 3 November 2023
perbaikan persyaratan
bakal pasangan calon
3 Pengusulan Penggantian
a. Pengusulan bakal Kamis, Rabu,
pasangan calon pengganti 26 Oktober 2023 8 November 2023
b. Pemeriksaan kesehatan Kamis, Sabtu,
bakal pasangan calon 26 Oktober 2023 11 November
pengganti 2023
c. Verifikasi dokumen Kamis, Minggu,
persyaratan bakal 26 Oktober 2023 12 November
pasangan calon pengganti 2023
d. Pemberitahuan hasil Sabtu, Minggu,
verifikasi dokumen 11 November 2023 12 November
persyaratan bakal 2023
pasangan calon pengganti
4 Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon
a. Penetapan pasangan Senin, Senin,
calon 13 November 2023 13 November
2023
b. Pengundian dan Selasa, Selasa,
penetapan nomor urut 14 November 2023 14 November
pasangan calon 2023
5 Putaran Kedua
Pencalonan Peserta Pemilu paling lama 3 3 (tiga) hari sejak
Presiden dan Wakil Presiden (tiga) hari sejak Pasangan Calon
putaran kedua dalam hal Pasangan Calon pengganti
salah satu calon atau berhalangan tetap didaftarkan
Pasangan Calon berhalangan
tetap
3. Bahwa program dan jadwal kegiatan tahapan pencalonan Presiden dan Wakil
Presiden merupakan sesuatu yang spesifik, oleh karenanya dikategorikan
sebagai lex specialis, hukum yang digunakan juga lex specialis, di mana
pengaturan penyelenggaraan pemilu Presiden dan Wakil Presiden di dasarkan
pada UU Pemilu juncto Peraturan KPU No. 19/2023 yang mana merupakan
peraturan khusus yang mengenyampingkan peraturan/undang-undang yang
sifatnya umum (lex specialis derogat legi generali);
3. Pengaturan Batas Usia Syarat Calon Presiden dan Wakil Presiden.
1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 169 huruf q UU Pemilu juncto Pasal 13 ayat
(1) huruf q Peraturan KPU No. 19/2023 pada pokoknya mengatur berkaitan
dengan batas minimun usia bakal calon Presiden dan Wakil Presiden “berusia
paling rendah 40 (empat puluh) tahun”;
2. Bahwa ketentuan Pasal 169 huruf q UU Pemilu diajukan judicial review
(permohonan uji meteri) kepada Mahkamah Konstitusi, di mana Mahkamah
Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 90/PUU-XXI/2023,
tanggal 16 Oktober 2023 dalam pokok amar putusannya memutuskan hal
sebagai berikut [Bukti T -2]:
Mengadili:
1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) yang
menyatakan, “berusia paling rendah 40 (empat puluh)
tahun” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak
dimaknai “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau
pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui
pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”.
Sehingga Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum selengkapnya
berbunyi “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun
atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih
melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala
daerah”;
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara
Republik Indonesia sebagaimana mestinya.
3. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 90/PUU-XXI/2023, tanggal 16
Oktober 2023 [Vide Bukti T -2], diperkuat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor: 141/PUU-XXI/2023, tanggal 29 November 2023, di mana melalui
pertimbangan hukum paragraf [3.16], Mahkamah Konstoitusi pada pokoknya
berpendapat sebagai berikut [Bukti T -3]:
“---Pasal 169 huruf q UU 7/2017 sebagaimana dimaknai oleh
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tidak
bertentangan dengan prinsip negara hukum dan tidak
bertentangan dengan perlindungan hak atas kepastian
hukum yang adil sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1
ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945---"
4. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukum Putusan 90/PUU-
XXI/2023 halaman 56 Poin [3.14.3] menyatakan “---lebih lanjut, ketentuan
Pasal 169 huruf q UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana dimaksud dalam
putusan a quo berlaku mulai pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil
Presiden Tahun 2024 dan seterusnya---” [Vide Bukti T -2];
5. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dimaksud pada angka 1 s.d. angka 4
di atas, batas minimun usia bakal calon Presiden dan Wakil Presiden pada
pemilu tahun 2024 dan seterusnya adalah “berusia paling rendah 40 (empat
puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui
pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”;
4. Sifat dan Kedudukan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 90/PUU
XXI/2023.
1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia 1945 juncto Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a dan Pasal
47 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi junctis Pasal 29 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 77
Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara
dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, pada pokoknya mengatur bahwa
Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusan Mahkamah
Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan
dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam
putusan Mahkamah Konstitusi mencakup pula kekuatan hukum
mengikat (final and binding);
2. Bahwa menurut Syukri Asy’ari, Meyrinda, dkk, dalam tulisannya pada Jurnal
Konstitusi, Volume 10 Nomor 4, Desember 2013 dengan judul “Model dan
Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang
(Studi Putusan Tahun 2003-2012)”, menyatakan bahwa salah satu bentuk
Putusan Mahkamah Konstitusi adalah putusan yang bersifat langsung dapat
dieksekusi (self implementing), yang artinya, Putusan Mahkamah Konstitusi
pada prinsipnya berlaku terhadap ketentuan yang dinyatakan dibatalkan
dan tidak berlaku lagi, tetapi hal tersebut tidak menimbulkan kekosongan
hukum sehingga pada umumnya putusan tersebut secara otomatis
dieksekusi tanpa perlu ditindaklanjuti oleh lembaga lain. Hal ini dapat
dimaknai bahwa ketentuan yang dinyatakan tidak berlaku dan tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat berdasarkan Putusan Mahkamah
Konstitusi dapat dihapus dengan sendirinya dari undang-undang yang
bersangkutan dan tidak berlaku lagi [Bukti T -4];
3. Bahwa sifat final dan mengikat (final and binding) Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor: 90/PUU-XXI/2023, tanggal 16 Oktober 2023, dipertegas
dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 141/PUU-
XXI/2023, tanggal 29 November 2023, dalam sub paragraf [3.12.2] yang dalam
pokok pertimbangannya Mahkamah Konstitusi berpendapat [Vide Bukti T -3] “-
--Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tersebut, jika
dikaitkan dengan ketentuan norma Pasal 10 dan Pasal 47 UU MK serta Pasal 77
PMK 2/2021, maka Mahkamah berpendapat Putusan a quo adalah putusan yang
dijatuhkan oleh badan peradilan pada tingkat pertama dan terakhir yang
putusannya bersifat final yang mengandung makna terhadap putusannya tidak
dapat dilakukan upaya hukum. Hal tersebut dikarenakan, Mahkamah Konstitusi
sebagai badan peradilan konstitusi di Indonesia tidak mengenal adanya sistem
stelsel berjenjang yang mengandung esensi adanya peradilan secara bertingkat
yang masing-masing mempunyai kewenangan untuk melakukan koreksi oleh
badan peradilan di atasnya terhadap putusan badan peradilan pada tingkat yang
lebih rendah sebagai bentuk “upaya hukum”. Demikian halnya dengan sifat
daripada putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan
memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang
pleno terbuka untuk umum. Hal tersebut juga menegaskan bahwa putusan
Mahkamah Konstitusi berlaku dan mengikat serta harus dipatuhi oleh
semua warga negara termasuk lembaga negara sejak selesai diucapkan
dalam sidang pleno terbuka untuk umum tanpa adanya syarat apapun---
“;
5. Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 oleh
Para Teradu (Kewenangan Para Teradu Dalam Penyusunan dan Penetapan
Peraturan KPU No. 23/2023).
1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 huruf b, Pasal 13 huruf b, Pasal 75,
Pasal 167 ayat (8), dan Pasal 231 ayat (4) UU Pemilu, pada pokoknya mengatur
Para Teradu in casu KPU berwenang menetapkan Peraturan KPU untuk setiap
tahapan pemilu in casu tahapan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden;
2. Bahwa Para Teradu in casu KPU telah menyusun dan menetapkan Peraturan
KPU No. 19/2023 pada tanggal 13 Oktober 2023 [Bukti T -5], di mana batas
minimum syarat usia bakal calon Presiden dan Wakil Presiden diatur dalam
Pasal 13 ayat (1) huruf q yaitu berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun
sebagaimana ketentuan Pasal 169 huruf q UU Pemilu;
3. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, tanggal 16
Oktober 2023, dalam amar putusannya pada pokoknya memutuskan bahwa
ketentuan Pasal 169 huruf q UU Pemilu “bertentangan dengan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai
kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “berusia paling
rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan
yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”.
Sehingga Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum selengkapnya berbunyi “berusia paling rendah 40 (empat
puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui
pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah” [Vide Bukti T -2];
4. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, tanggal 16
Oktober 2023 merupakan putusan yang menguji konstitusionalitas Pasal 169
huruf q UU Pemilu dan menyatakan batal dan tidak berlaku Pasal 169 huruf q
UU Pemilu serta berlaku secara inkonstitusional bersyarat sepanjang tidak
dimaknai “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang
menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan
kepala daerah”, maka Para Teradu berkewajiban melaksanakan Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, tanggal 16 Oktober 2023. Hal
tersebut didasarkan pada sifat Putusan Mahkamah Konstitusi yang erga omnes
dan berkekuatan hukum tetap serta berlaku sejak saat Putusan Mahkamah
Konstitusi diucapkan;
5. Bahwa oleh karena Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023
diucapkan pada tanggal 16 Oktober 2023 dan tahapan pendaftaran bakal calon
pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dimulai pada tanggal 19 Oktober
2023 [Vide Bukti T -1], Para Teradu in casu KPU menerbitkat Surat KPU Nomor:
1145/PL.01.4-SD/05/2023, Perihal tindak lanjut Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, tanggal 17 Oktober 2023, yang ditujukan
kepada pimpinan partai politik peserta pemilu tahun 2024 yang pada pokoknya
meminta partai politik peserta pemilu memedomani Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor: 90/PUU-XXI/2023, tanggal 16 Oktober 2023 dalam tahapan
pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden pemilu 2024 [Bukti T -6];
6. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum berkaitan dengan pengaturan
batas minimum syarat usia bakal calon Presiden dan Wakil Presiden yang diatur
dalam Pasal 13 ayat (1) huruf q Peraturan KPU No. 19/2023 dan mempedomani
dan mendasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 90/PUU-
XXI/2023, tanggal 16 Oktober 2023 serta memperhatikan ketentuan Pasal 75
ayat (4) UU Pemilu yang pada pokoknya mengatur dalam hal Para Teradu in
casu KPU menyusun dan menetapkan Peraturan KPU yang berkaitan dengan
pelaksanaan tahapan pemilu wajib berkonsultasi dengan DPR dan pemerintah
melalui rapat dengar pendapat, Para Teradu in casu KPU mengajukan
konsultasi kepada DPR untuk membahas Rancangan Perubahan Peraturan KPU
No. 19/2023 in casu pengaturan Pasal 13 ayat (1) huruf q Peraturan KPU No.
19/2023 [Bukti T -7] yang untuk kemudian ditetapkan atau diubah
berdasarkan ketentuan dalam Pasal 13 ayat (1) huruf q Peraturan KPU No.
23/2023 [Bukti T -8];
7. Bahwa Para Teradu in casu KPU telah melakukan mekanisme penyusunan dan
penetapan Peraturan KPU No. 23/2023 dengan berpedoman pada ketentuan
peraturan perundang-undangan dengan mekanisme sebagai berikut:
a. Melakukan inventarisasi dan menyusun isu strategis materi muatan yang
akan dituangkan dalam Peraturan KPU;
b. Melakukan pembahasan Peraturan KPU dalam rapat di lingkungan
Sekretariat Jenderal KPU dan rapat-rapat pleno KPU;
c. Melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan DPR, pemerintah, dan
stakeholder terkait [Vide Bukti T -7];
d. Melakukan Harmonisasi dengan Kementerian Hukum dan HAM RI dengan
melibatkan stakeholder terkait dari kementerian/lembaga seperti
Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Kementerian Dalam
Negeri, Sekretariat Kabinet, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, dan
Badan Pengawas Pemilihan Umum, [Bukti T -9];
e. Menyusun perumusan akhir dan pembahasan final persetujuan oleh anggota
KPU dalam rapat pleno KPU;
f. Penandatanganan Peraturan KPU oleh Ketua KPU [Bukti T -10];
g. Permohonan pengundangan kepada Menteri Hukum dan HAM RI [Bukti T -
11]; dan
h. Melakukan publikasi Peraturan KPU No. 23/2023 di laman resmi Jaringan
Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) KPU sebagai upaya Para Teradu
untuk mempublikasikan kebijakan yang telah dibuat [Bukti T -12];
8. Bahwa setiap tahapan yang dilakukan oleh Para Teradu in casu KPU dalam
menyusun dan menetapkan Peraturan KPU No. 23/2023, mulai dari
mendasarkan pada kewenangan yang dimiliki, berkonsultasi dengan DPR,
harmonisasi, persetujuan final dalam pleno, penandatanganan dan pengajuan
permohonan pengundangan serta publikasi di laman resmi JDIH KPU adalah
guna melaksanakan asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang
baik, sebagaimana diatur Pasal 5 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
9. Bahwa berdasarkan seluruh uraian dan fakta tersebut di atas, jelas bahwa
penyusunan dan penetapan Peraturan KPU No. 23/2023 secara nyata dan
terang benderang telah memenuhi aspek hukum formil dan meteriil atas
pembentukan dan penyusunan suatu peraturan perundang-undangan
sebagaimana yang disyaratkan oleh ketentuan peraturan perundang-
undangan.
6. Tindakan Para Teradu Menerima, Memeriksa, dan Memverifikasi Dokumen
Pencalonan dan Calon serta Menetapkan Pasangan Calon Atas Nama Prabowo
Subianto dan Gibran Rakabuming Raka Sebagai Pasangan Calon Presiden dan
Wakil Presiden dalam Pemilu 2024 Telah Sesuai Dengan Peraturan Perundang-
Undangan.
1. Bahwa Pengadu menilai dalam pokok Pengaduannya, tindakan Para Teradu
menerima, memeriksa, dan memverifikasi dokumen pencalonan dan calon
serta menetapkan pasangan calon atas nama Prabowo Subianto dan Gibran
Rakabuming Raka sebagai Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden
dalam pemilu 2024 in casu berkaitan dengan batas minimun usia syarat Calon
Wakil Presiden atas nama Gibran Rakabuming Raka merupakan tindakan
yang bertentangan dengan prinsip kepastian hukum;
2. Bahwa terhadap dalil Pengadu sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas,
merupakan dalil yang tidak berdasar dan membuktikan bahwa telah terjadi
logical fallacy (sesat nalar) yang dilakukan Pengadu in casu pengaturan batas
minimun usia syarat Calon Presiden dan/atau Wakil Presiden [Vide Jawaban
Teradu III.3., III.4., dan III.5.];
3. Bahwa pengaturan batas minimun usia syarat Calon Presiden dan/atau Wakil
Presiden dalam pemilu 2024 berdasarkan ketentuan Pasal 169 huruf q UU
Pemilu juncto Pasal 13 ayat (1) huruf q Peraturan KPU No. 19/2023 junctis
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 90/PUU-XXI/2023, tanggal 16
Oktober 2023, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 141/PUU-XXI/2023,
tanggal 29 November 2023, dan Pasal 13 ayat (1) huruf q Peraturan KPU No.
19/2023, yaitu “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau
pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan
umum termasuk pemilihan kepala daerah” [Vide Jawaban Teradu III.3];
4. Bahwa tahapan pencalonan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden
berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan KPU No. 19/2023 meliputi:
a. Pendaftaran bakal Pasangan Calon;
b. Verifikasi dokumen bakal Pasangan Calon; dan
c. Penetapan dan pengundian nomor urut Pasangan Calon.
5. Bahwa partai politik peserta pemilu atau gabungan partai politik peserta
pemilu dalam mendaftarkan bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil
Presiden ke KPU wajib menyerahkan “Dokumen Persyaratan Pencalonan”
[Vide Pasal 9 dan Pasal 10 Peraturan KPU No. 19/2023] dan “Dokumen
Persyaratan Calon” [Vide Pasal 18, Pasal 19, dan Pasal 21 Peraturan KPU
No. 19/2023], sebagai berikut:
a. Dokumen Persyaratan Pencalonan:
Pasal 9
(1) Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik
Peserta Pemilu dalam mendaftarkan bakal Pasangan Calon
ke KPU wajib menyerahkan:
a. surat pencalonan yang ditandatangani oleh Pimpinan
Partai Politik Peserta Pemilu atau Pimpinan Partai Politik
Peserta Pemilu yang bergabung sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;
b. kesepakatan tertulis antar-Partai Politik Peserta Pemilu,
jika yang mengusulkan Gabungan Partai Politik Peserta
Pemilu;surat pernyataan tidak akan menarik calon
Presiden dan/atau calon Wakil Presiden serta tidak
menarik pengusulan atas bakal Pasangan Calon, yang
ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik Peserta
Pemilu atau Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu yang
bergabung;
c. kesepakatan tertulis antara Partai Politik Peserta Pemilu
atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan bakal
Pasangan Calon;
d. naskah visi, misi, dan program dari bakal Pasangan
Calon;
e. surat pernyataan dari bakal Pasangan Calon tidak akan
mengundurkan diri sebagai Pasangan Calon; dan
f. kelengkapan persyaratan bakal Pasangan Calon
sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Komisi ini.
(2) Dokumen persyaratan pendaftaran bakal Pasangan Calon
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan
menggunakan formulir MODEL B.PENCALONAN-PPWP.
(3) Dokumen kesepakatan tertulis antara Partai Politik Peserta
Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu
atau Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu yang bergabung
dan dibubuhi meterai, dengan menggunakan formulir
MODEL B.KESEPAKATAN.ANTAR.PARPOL-PPWP.
(4) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,
huruf d, dan huruf f ditandatangani oleh Pimpinan Partai
Politik Peserta Pemilu atau Pimpinan Gabungan Partai Politik
Peserta Pemilu yang bergabung dan/atau bakal Pasangan
Calon, serta dibubuhi meterai, dengan menggunakan
formulir MODEL B.KESEPAKATAN.PARPOL. PASLON-PPWP.
(5) Ketentuan mengenai formulir MODEL B.PENCALONAN-PPWP
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam
Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Komisi ini.
(6) Ketentuan mengenai formulir MODEL B.KESEPAKATAN.
ANTAR.PARPOL-PPWP sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
(7) Ketentuan mengenai formulir MODEL B.KESEPAKATAN.
PARPOL.PASLON-PPWP sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
Pasal 10
(1) Selain dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Partai
Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu
dan bakal Pasangan Calon harus menyerahkan:
a. surat rekomendasi dan jaminan Partai Politik Peserta Pemilu
atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang dituangkan
dalam formulir MODEL B.REKOMENDASI-PPWP;
b. surat pernyataan visi, misi, dan program bakal Pasangan
Calon dibuat berdasarkan prinsip bahwa Presiden Republik
Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut
Undang-Undang Dasar sebagaimana diatur dalam Pasal 4
ayat (1) UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, serta merupakan penjabaran dari Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan, dan dibubuhi
meterai, dengan menggunakan formulir MODEL B.VISI.MISI-
PPWP; dan
c. surat keputusan tentang kepengurusan Partai Politik Peserta
Pemilu tingkat pusat yang disahkan oleh menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum
dan hak asasi manusia.
(2) Ketentuan mengenai formulir MODEL B.REKOMENDASIPPWP
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam
Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Komisi ini.
(3) Ketentuan mengenai formulir MODEL B.VISI.MISI-PPWP
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam
Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Komisi ini.
b. Dokumen Persyaratan Calon:
Pasal 18
i. Dokumen persyaratan bakal Pasangan Calon meliputi:
a. kartu tanda penduduk elektronik bakal Pasangan
Calon dan/atau suami/istri bakal Pasangan Calon;
b. akta kelahiran Warga Negara Indonesia bakal
Pasangan Calon dan/atau suami/istri bakal
Pasangan Calon, yang telah dilegalisasi oleh
instansi yang berwenang;
c. surat keterangan catatan kepolisian dari Markas
Besar Kepolisian Republik Indonesia yang
menerangkan bakal Pasangan Calon:
1. tidak pernah mengkhianati negara; dan
2. tidak terlibat organisasi terlarang dan
Gerakan 30 September/Partai Komunis
Indonesia;
d. surat keterangan kesehatan bakal Pasangan Calon
dari rumah sakit Pemerintah yang ditunjuk KPU;
e. surat pengunduran diri bagi calon Presiden atau
calon Wakil Presiden yang berstatus sebagai pejabat
negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota
Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai
negeri sipil, dan karyawan atau pejabat badan
usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau
badan usaha milik desa;
f. surat persetujuan dan surat izin cuti bagi bakal calon
Presiden dan bakal calon Wakil Presiden yang
berstatus menteri atau pejabat setingkat menteri
dari Presiden;
g. surat permintaan izin bagi bakal calon Presiden dan
bakal calon Wakil Presiden yang sedang menjabat
sebagai gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil
bupati, walikota, dan wakil walikota;
h. surat tanda terima atau bukti penyampaian laporan
harta kekayaan pribadi kepada lembaga yang
melaksanakan tugas pemerintahan di bidang
pemberantasan korupsi;
i. surat keterangan dari Pengadilan Negeri/Pengadilan
Niaga tempat domisili bakal Pasangan Calon yang
menerangkan bahwa bakal Pasangan Calon:
1. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan
putusan pengadilan; dan
2. tidak sedang memiliki tanggungan utang
secara perorangan dan/atau secara badan
hukum yang menjadi tanggung jawabnya
yang merugikan keuangan negara.
j. surat keterangan bakal Pasangan Calon terdaftar
sebagai pemilih yang ditandatangani oleh ketua
panitia pemungutan suara atau surat keterangan
dari KPU Kabupaten/Kota;
k. kartu nomor pokok wajib pajak atas nama bakal
calon Presiden atau bakal calon Wakil Presiden, dan
tanda bukti pengiriman atau penerimaan surat
pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib
pajak orang pribadi atas nama bakal calon Presiden
atau bakal calon Wakil Presiden, selama 5 (lima)
tahun terakhir atau sejak bakal calon menjadi wajib
pajak, dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan
pajak dari kantor pelayanan pajak tempat bakal
Pasangan Calon yang bersangkutan terdaftar;
l. surat keterangan dari Pengadilan Negeri tempat
domisili bakal Pasangan Calon yang menerangkan
bahwa bakal Pasangan Calon tidak pernah dijatuhi
pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
karena melakukan tindak pidana yang diancam
dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
m. bukti kelulusan berupa fotokopi ijazah, surat tanda
tamat belajar, atau surat keterangan lain yang
dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau program
pendidikan menengah;
n. surat pernyataan bermeterai yang menerangkan
bahwa bakal Pasangan Calon:
1. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara,
Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita
Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus Tahun
1945 sebagaimana dimaksud dalam
Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
3. tidak pernah mengkhianati negara serta tidak
pernah melakukan tindak pidana korupsi dan
tindak pidana berat lainnya;
4. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
5. tidak sedang dicalonkan sebagai anggota DPR,
Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau DPRD;
6. belum pernah menjabat sebagai Presiden atau
Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa
jabatan dalam jabatan yang sama;
7. bersedia diusulkan sebagai bakal calon
Presiden dan/atau bakal calon Wakil Presiden
secara berpasangan;
8. bukan bekas anggota organisasi terlarang
Partai Komunis Indonesia, termasuk
organisasi massanya, atau bukan orang yang
terlibat langsung dalam Gerakan 30
September/Partai Komunis Indonesia atau
anggota organisasi terlarang di Negara
Kesatuan Republik Indonesia;
9. bersedia mengundurkan diri sebagai pejabat
negara, yang tidak dapat ditarik kembali;
10. bersedia mengundurkan diri sebagai anggota
Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara
Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil
sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon;
11. bersedia mengundurkan diri sebagai
karyawan atau pejabat badan usaha milik
negara, badan usaha milik daerah, atau
badan usaha milik desa sejak ditetapkan
sebagai Pasangan Calon;
12. bersedia melakukan pemeriksaan kesehatan
dan menerima hasil yang dikeluarkan oleh tim
pemeriksa kesehatan yang telah ditunjuk KPU;
13. bersedia dipublikasikan informasinya
sepanjang tidak bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan; dan
14. data dan dokumen yang telah diinput dan
diunggah melalui Silon adalah benar dan
lengkap sesuai dengan peraturan perundang-
undangan;
yang ditandatangani oleh bakal Pasangan Calon
dengan menggunakan formulir Model
BB.PERNYATAAN.CALON-PPWP;
o. daftar riwayat hidup, profil singkat, dan rekam jejak
bakal Pasangan Calon, dibuat dan ditandatangani
oleh bakal Pasangan Calon dan Pimpinan Partai
Politik Peserta Pemilu atau Pimpinan Partai Politik
Peserta Pemilu yang bergabung yang mengusulkan
Pasangan Calon dengan menggunakan formulir
Model BB.RIWAYAT.HIDUP-PPWP;
p. surat keterangan mengenai kewarganegaraan bakal
Pasangan Calon dan suami/istri bakal Pasangan
Calon dari kementerian yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak
asasi manusia; dan
q. pas foto berwarna terbaru bakal calon Presiden dan
calon Wakil Presiden yang merupakan foto terakhir
yang diambil paling lambat 6 (enam) bulan sebelum
pendaftaran Pasangan Calon.
r. Surat keterangan kesehatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d yang disampaikan
kepada KPU merupakan surat keterangan yang
diterbitkan oleh tim pemeriksa kesehatan dari rumah
sakit pemerintah yang ditunjuk oleh KPU.
ii. Bukti kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf m dikecualikan bagi bakal calon Presiden atau
calon Wakil Presiden yang tidak memiliki bukti kelulusan
sekolah menengah atas dari sekolah asing di luar negeri
dan telah memiliki bukti kelulusan perguruan tinggi.
iii. Ketentuan mengenai formulir MODEL
BB.PERNYATAAN.CALON-PPWP sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf n tercantum dalam
Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Komisi ini.
iv. Ketentuan mengenai formulir MODEL
BB.RIWAYAT.HIDUP-PPWP sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf o tercantum dalam Lampiran VIII
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Komisi ini.
v. Pas foto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf q
ditempel pada dokumen daftar Riwayat hidup
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o.
Pasal 19
Dalam hal bakal calon Presiden dan calon Wakil Presiden
mencantumkan riwayat pendidikan tinggi dalam riwayat
hidup, bakal calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus
menyertakan bukti kelulusan berupa fotokopi ijazah atau
surat keterangan lain dari perguruan tinggi yang dilegalisasi
oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Pasal 21
(1) Bakal Pasangan Calon menyampaikan ringkasan nilai
kekayaan di dalam laporan harta kekayaan
penyelenggara negara hasil verifikasi administratif dari
lembaga yang mempunyai tugas dan wewenang dalam
pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.
(2) Bakal Pasangan Calon mengajukan persetujuan tertulis
kepada KPU setelah menerima hasil verifikasi
administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Ringkasan nilai kekayaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) disampaikan kepada KPU paling lambat 3 (tiga)
Hari setelah menerima hasil verifikasi administratif
lembaga yang mempunyai tugas dan wewenang dalam
pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.
(4) KPU mengumumkan nilai kekayaan calon di dalam
laporan harta kekayaan penyelenggara negara setelah
penetapan Pasangan Calon.
6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 Peraturan KPU No. 19/2023, pada
pokoknya mengatur dalam penerimaan pendaftaran bakal Pasangan Calon
Presiden dan Wakil Presiden, Para Teradu in casu KPU melakukan
penerimaan dokumen “Persyaratan Pencalonan” dan dokumen “Persyaratan
Calon” bakal pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden untuk memastikan
dan memeriksa:
a. Kelengkapan dokumen dan pemenuhan persyaratan pencalonan bakal
pasangan calon; dan
b. Kelengkapan dokumen persyaratan calon bakal pasangan calon.
7. Bahwa terhadap pemeriksaan dokumen “Persyaratan Pencalonan” dan
dokumen “Persyaratan Calon” bakal pasangan calon Presiden dan Wakil
Presiden sebagaimana dimaksud pada angka 6 di atas, Para Teradu in casu
KPU berdasarkan ketentuanPasal 35 Peraturan KPU No. 19/2023
menetapkan status pendaftaran bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil
Presiden;
8. Bahwa penetapan status pendaftaran bakal Pasangan Calon Presiden dan
Wakil Presiden sebagaimana dimaksud pada angka 7 di atas, berdasarkan
ketentuan Pasal 36 ayat (1) dan Pasal 37 ayat (1) Peraturan KPU No. 19/2023
terdapat 2 (dua) kondisi yaitu dinyatakan “LENGKAP” atau dinyatakan
“BELUM LENGKAP”;
9. Bahwa status “LENGKAP” dalam pemeriksaan dokumen “Persyaratan
Pencalonan” dan dokumen “Persyaratan Calon” bakal pasangan calon
Presiden dan Wakil Presiden pada tahapan pendaftaran Pasangan Calon
Presiden dan Wakil Presiden, tidak untuk melakukan verifikasi “KEBENARAN”
atau “KEABSAHAN” dokumen “Persyaratan Pencalonan” dan dokumen
“Persyaratan Calon” bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden;
10. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf b Peraturan KPU No.
19/2023. pelaksanaan tahapan pendaftaran bakal Pasangan Calon
Presiden dan Wakil Presiden, termasuk pemeriksaan kesehatan bakal
Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden;
11. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (2) Peraturan KPU No. 19/2023,
dalam hal status pemeriksaan dokumen “Persyaratan Pencalonan” dan
dokumen “Persyaratan Calon” bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil
Presiden dinyatakan “LENGKAP”, Para Teradu in casu KPU memberikan surat
pengantar dan tanda terima surat pengantar pemeriksaan kesehatan di
rumah sakit yang telah ditunjuk Para Teradu in casu KPU kepada bakal
Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden;
12. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana telah diuraikan pada angka 3
s.d. angka 11 di atas, Para Teradu menyatakan “LENGKAP” status
pemeriksaan dokumen pendaftaran Pasangan Calon Presiden dan Wakil
Presiden atas nama Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka [Bukti
T -13] dan selanjutnya menyampaikan “Rangkaian Pemeriksaan Kesehatan”
kepada Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden atas nama Prabowo
Subianto dan Gibran Rakabuming Raka di RSPAD Gatot Subroto pada
tahapan pendaftaran bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden
tanggal 25 Oktober 2023;
13. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan KPU No. 19/2023,
tahapan selanjutnya setelah tahapan pendaftaran bakal Pasangan Calon
Presiden dan Wakil Presiden adalah tahapan verifikasi dokumen “Persyaratan
Pencalonan” dan dokumen “Persyaratan Calon” bakal Pasangan Calon
Presiden dan Wakil Presiden yang meliputi:
a. Verifikasi dokumen “Persyaratan Pencalonan” dan dokumen
“Persyaratan Calon” bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil
Presiden; dan
b. Perbaikan dokumen “Persyaratan Pencalonan” dan dokumen
“Persyaratan Calon” bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden
dan verifikasi dokumen hasil perbaikan.
14. Bahwa hasil verifikasi yang telah dilakukan oleh Para Teradu terhadap
dokumen “Persyaratan Pencalonan” dan dokumen “Persyaratan Calon” bakal
Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden atas nama Prabowo Subianto
dan Gibran Rakabuming Raka adalah Memenuhi Syarat (MS);
15. Bahwa oleh karena dokumen “Persyaratan Pencalonan” dan dokumen
“Persyaratan Calon” bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden atas
nama Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka telah dinyatakan
Memenuhi Syarat (MS) berdasarkan ketentuan Pasal 52, Pasal 53, dan Pasal
54 Peraturan KPU No. 19/2023, menetapkan bakal Pasangan Calon Presiden
dan Wakil Presiden atas nama Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming
Raka sebagai Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden pemilu 2024
melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1632 Tahun 2023 tentang
Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil
Presiden Tahun 2024, tanggal 13 November 2023 [Bukti T -14] dan
menetapkan nomor urut Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden atas
nama Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka melalui Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 1644 Tahun 2023 tentang Penetapan Nomor
Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
Tahun 2024, tanggal 14 November 2023 [Bukti T -15];
16. Bahwa berdasarkan uraian seluruh fakta dan dasar hukum sebagaimana
telah diuraikan pada angka 3 s.d. angka 15 di atas, Para Teradu
berpandangan dalam pelaksanaan tahapan pencalonan bakal Pasangan Calon
Presiden dan Wakil Presiden pemilu 2024 in casu dalam menerima,
memeriksa, dan memverifikasi dokumen “Persyaratan Pencalonan” dan
dokumen “Persyaratan Calon” bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil
Presiden atas nama Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka serta
menetapkan Pasangan Calon atas nama Prabowo Subianto dan Gibran
Rakabuming Raka sebagai Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden
dalam pemilu 2024 telah sesuai dengan asas dan prinsip-prinsip
penyelenggara pemilu serta telah melaksanakan tugas, wewenang dan
tanggungjawabnya berdasarkan peraturan perundang-undangan;
[2.8] BUKTI PARA TERADU
[2.8.1] Bukti Para Teradu Perkara Nomor 135-PKE-DKPP/XII/2023
Bahwa untuk menguatkan jawabannya pada Perkara Nomor
135-PKE-DKPP/XII/2023, Para Teradu mengajukan bukti-bukti yang diberi tanda
Bukti T-1 sampai dengan T-18, sebagai berikut:
Sehubungan dengan adanya dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan
Umum dengan Nomor Pengaduan: 161-P/L-DKPP/X/2023 yang diregistrasi dengan
Nomor Perkara: 135-PKE-DKPP/XII/2023 yang diadukan oleh Demas Brian Wicakono.
Dalam rangka dan untuk menguatkan dalil Para Teradu sebagai bantahan atas perkara a
quo akan mengajukan bukti – bukti sebagai berikut
NO DAFTAR BUKTI KETERANGAN
T–1 Lampiran I Peraturan Komisi Bukti ini mejelaskan mengenai rincian
Pemilihan Umum Nomor 19 program dan jadwal kegiatan tahapan
Tahun 2023 tentang Pencalonan pencalonan Presiden dan Wakil
Peserta Pemilihan Umum Presiden pemilihan umum tahun
Presiden dan Wakil Presiden. 2024.
T–2 Soft File Putusan Mahkamah Bukti ini menjelaskan bahwa Pasal
Konstitusi Nomor: 90/PUU- 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7
XXI/2023, tanggal 16 Oktober Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
2023 telah diajukan judicial review
(permohonan uji meteri) kepada
Mahkamah Konstitusi.
T–3 Soft File Putusan Mahkamah Bukti ini menjelaskan bahwa Putusan
Konstitusi Nomor: 141/PUU- Mahkamah Konstitusi Nomor:
XXI/2023, tanggal 29 November 90/PUU-XXI/2023, tanggal 16
2023 Oktober 2023 tidak bertentangan
dengan prinsip negara hukum dan
tidak bertentangan dengan
perlindungan hak atas kepastian
hukum yang adil sebagaimana
dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) dan
Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia
1945.
T–4 Soft File Jurnal Konstitusi, Bukti ini menjelaskan sifat dan
Volume 10 Nomor 4, Desember kedudukan Putusan Mahkamah
2013 dengan judul “Model dan Konstitusi langsung dapat dieksekusi
Implementasi Putusan Mahkamah (self implementing) tanpa perlu
Konstitusi dalam Pengujian ditindaklanjuti oleh 77embaga lain in
Undang-Undang (Studi Putusan casu Putusan Mahkamah Konstitusi
Tahun 2003-2012)” oleh Syukri Nomor: 90/PUU XXI/2023.
Asy’ari, Meyrinda Rahmawaty
Hilipito, Mohammad Mahrus Ali,
Naskah diterima: tanggal 4
November 2013, revisi: tanggal 8
November 2013, dan disetujui:
tanggal 12 November 2013.
T–5 Soft File Peraturan Komisi Bukti ini menjelaskan Penetapan
Pemilihan Umum Nomor 19 Peraturan Komisi Pemilihan Umum a
Tahun 2023 tentang Pencalonan quo pada tanggal 13 Oktober 2023 dan
Peserta Pemilihan Umum batas minimum syarat usia bakal
Presiden dan Wakil Presiden. calon Presiden dan Wakil Presiden
diatur dalam Pasal 13 ayat (1) huruf q
yaitu berusia paling rendah 40 (empat
puluh) tahun sebagaimana ketentuan
Pasal 169 huruf q Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum.
T–6 Surat Komisi Pemilihan Umum Bukti ini menjelaskan bahwa Para
Nomor: 1145/PL.01.4- Teradu telah menindaklanjuti Putusan
SD/05/2023, Perihal tindak Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-
lanjut Putusan Mahkamah XXI/2023, tanggal 16 Oktober 2023
Konstitusi Nomor 90/PUU- dengan menerbitkan Surat yang
XXI/2023, tanggal 17 Oktober ditujukan kepada pimpinan partai
2023. politik peserta pemilu 2024 yang pada
pokoknya meminta partai politik
peserta pemilu memedomani Putusan
Mahkamah Konstitusi a quo dalam
tahapan Pencalonan Presiden dan
Wakil Presiden pemilu 2024.
T–7 Kumpulan dokumen Bukti ini menjelaskan bahwa Para
pelaksanaan Rapat Dengar Teradu telah melakukan kewajiban
Pendapat yang membahas sebagai salah satu prosedur dalam
mengenai Rancangan Peraturan penyusunan Peraturan Komisi
Komisi Pemilihan Umum Nomor Pemilihan Umum a quo.
23 Tahun 2023 tentang
Perubahan atas Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 19
Tahun 2023 tentang Pencalonan
Peserta Pemilihan Umum
Presiden dan Wakil Presiden
T–8 Peraturan Komisi Pemilihan Bukti ini menjelaskan bahwa Para
Umum Nomor 23 Tahun 2023 Teradu telah melakukan perubahan
tentang Perubahan atas terhadap ketentuan Pasal 13 ayat (1)
Peraturan Komisi Pemilihan huruf q dalam Peraturan Komisi
Umum Nomor 19 Tahun 2023 Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun
tentang Pencalonan Peserta 2023 tentang Pencalonan Peserta
Pemilihan Umum Presiden dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil
Wakil Presiden Presiden sebagai bentuk tindak lanjut
atas Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor: 90/PUU-XXI/2023.
T–9 Surat Sekretaris Jenderal Komisi Bukti ini menjelaskan bahwa Para
Pemilihan Umum Nomor: Teradu telah melakukan harmonisasi
4338/HK.02-SD/08/2023, penyusunan Peraturan Komisi
perihal Permohonan Harmonisasi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun
Rancangan Peraturan Komisi 2023 tentang Perubahan atas
Pemilihan Umum tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Perubahan atas Peraturan Komisi Nomor 19 Tahun 2023 tentang
Pemilihan Umum Nomor 19 Pencalonan Peserta Pemilihan Umum
Tahun 2023 tentang Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden.
Peserta Pemilihan Umum
Presiden dan Wakil Presiden,
tanggal 1 November 2023 dan
Surat Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia Nomor:
PPE.UM.01.01-244, perihal
Undangan Rapat, tanggal 1
November 2023.
T – 10 Lembar Penandatangan Bukti ini menjelaskan bahwa
Peraturan Komisi Pemilihan Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Umum Nomor 23 Tahun 2023 Nomor 23 Tahun 2023 Perubahan atas
tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 19 Tahun 2023 tentang
Umum Nomor 19 Tahun 2023 Pencalonan Peserta Pemilihan Umum
tentang Pencalonan Peserta Presiden dan Wakil Presiden telah
Pemilihan Umum Presiden dan ditandatangani oleh Ketua Komisi
Wakil Presiden oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum.
Pemilihan Umum.
T – 11 Surat Sekretaris Jenderal Komisi Bukti ini menjelaskan bahwa Para
Pemilihan Umum Nomor: Teradu telah mengajukan permohonan
4381/HK.02-SD/08/2023, pengundangan tentang Perubahan
perihal Permohonan atas Peraturan Komisi Pemilihan
Pengundangan Peraturan Komisi Umum Nomor 19 Tahun 2023 tentang
Pemilihan Umum Nomor 23 Pencalonan Peserta Pemilihan Umum
Tahun 2023 tentang Perubahan Presiden dan Wakil Presiden oleh
atas Peraturan Komisi Pemilihan Ketua Komisi Pemilihan Umum kepada
Umum Nomor 19 Tahun 2023 Kementerian Hukum dan Hak Asasi
tentang Pencalonan Peserta Manusia.
Pemilihan Umum Presiden dan
Wakil Presiden oleh Ketua Komisi
Pemilihan Umum, tanggal 3
November 2023.
T – 12 Tangkapan Layar tentang Bukti ini menjelaskan bahwa upaya
Perubahan atas Peraturan Komisi Para Teradu in casu Komisi Pemilihan
Pemilihan Umum Nomor 19 Umum dalam mempublikasikan
Tahun 2023 tentang Pencalonan kebijakan yang telah dibuat.
Peserta Pemilihan Umum
Presiden dan Wakil Presiden oleh
Ketua Komisi Pemilihan Umum di
laman resmi Jaringan
Dokumentasi dan Informasi
Hukum (JDIH) Komisi Pemilihan
Umum
(https://jdih.kpu.go.id/detailpkp
u-
4e65546b5267253344253344).
T – 13 Kumpulan Berita Acara tentang Bukti ini menjelaskan bahwa dokumen
Penerimaan Pendaftaran persyaratan yang disampaikan oleh
Pasangan Calon Presiden dan bakal Pasangan Calon Presiden dan
Wakil Presiden. Wakil Presiden pemilu 2024 pada saat
pendaftaran telah dinyatakan
lengkap.
T – 14 Keputusan Komisi Pemilihan Bukti ini menjelaskan bakal Pasangan
Umum Nomor 1632 Tahun 2023 Calon Presiden dan Wakil Presiden
tentang Penetapan Pasangan atas nama Prabowo Subianto dan
Calon Peserta Pemilihan Umum Gibran Rakabuming Raka telah
Presiden dan Wakil Presiden ditetapkan sebagai Pasangan Calon
Tahun 2024, tanggal 13 Presiden dan Wakil Presiden pemilu
November 2023. 2024.
T – 15 Keputusan Komisi Pemilihan Bukti ini menjelaskan bakal Pasangan
Umum Nomor 1644 Tahun 2023 Calon Presiden dan Wakil Presiden
tentang Penetapan Nomor Urut atas nama Prabowo Subianto dan
Pasangan Calon Peserta Gibran Rakabuming Raka telah
Pemilihan Umum Presiden dan ditetapkan sebagai Pasangan Calon
Wakil Presiden Tahun 2024. Presiden dan Wakil Presiden pemilu
2024 dengan nomor urut 2 (dua).
T – 16 Akun SILON Bawaslu RI dalam Bukti ini menjelaskan bahwa Badan
Pencalonan Presiden dan Wakil Pengawasan Pemilihan Umum
Presiden. Republik Indonesia telah menerima
akun SILON Pemilihan Umum
Presiden dan Wakil Presiden guna
melakukan pengawasan pelaksanaan
tahapan pencalonan Pemilihan Umum
Presiden dan Wakil Presiden, namun
akun tersebut tidak diaktifkan
sehingga tidak ada aktifitas berkaitan
dengan pengawasan Badan
Pengawasan Pemilihan Umum
Republik Indonesia dalam tahapan
Pencalonan Presiden dan Wakil
Presiden Pemilihan Umum Tahun
2024 melalui SILON.
T – 17 Keputusan KPU Nomor: 1378 Bukti ini menjelaskan bahwa
tentang Pedoman Teknis berkaitan pelaksanaan teknis
Pendaftaran, Verifikasi, dan pencalonan bakal calon Presiden dan
Penetapan Pasangan Calon Wakil Presiden pada Pemilu Tahun
Presiden dan Wakil Presiden 2024, dimana dalam tahapan
Dalam Pemilihan Umum Tahun penerimaan bakal calon, Komisi
2024 ditetapkan pada tanggal 17 Pemilihan Umum melakukan
Oktober 2023. pemeriksaan kelengkapan dokumen
pencalonan dan calon (ada/tidak ada)
dan pada tahapan verifikasi dokumen
”Persyaratan Pencalonan” dan
dokumen ”Persyaratan Calon” bakal
pasangan calon Presiden dan Wakil
Presiden Komisi Pemilihan Umum
melakukan pemeriksaan kesesuaian
dan keabsahan dokumen.
T – 18 Putusan Mahkamah Agung Bukti ini menjelaskan bahwa Pasal 13
Nomor: 48 P/HUM/2023, tanggal ayat (1) huruf q Peraturan KPU Nomor
21 Desember 2023. 19 Tahun 2023 pada pokoknya
mengatur berkaitan dengan batas
minimum usia bakal calon Presiden
dan Wakil Presiden telah diajukan
Permohonan Hak Uji Materiil di
Mahkamah Agung dan telah
memeperoleh putusan yaitu Menolak
Permohonan Keberatan Hak Uji
Materiil yang dimohonkan.
[2.8.2] Bukti Teradu Nomor 136-PKE-DKPP/XII/2023
Bahwa untuk menguatkan jawabannya pada Perkara Nomor
136-PKE-DKPP/IIX/2023, Teradu mengajukan bukti-bukti yang diberi tanda Bukti T-
1 sampai dengan T-19, sebagai berikut:
Kode
DAFTAR BUKTI KETERANGAN
Bukti
T–1 Soft File Kumpulan Peraturan Komisi Bukti ini menjelaskan tugas Ketua
Pemilihan Umum tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum dan
Komisi Pemilihan Umum, Komisi mekanisme pengambilan keputusan
Pemilihan Umum Provinsi, dan dalam penyelenggaraan tahapan
Komisi Pemilihan Umum pemilihan umum in casu tahapan
Kabupaten/Kota: pencalonan Presiden dan Wakil
1. Peraturan Komisi Pemilihan Presiden pemilihan umum tahun
Umum Nomor 8 Tahun 2019 2024.
tentang Tata Kerja Komisi
Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, Dan
Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota;
2. Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 3 Tahun 2020
tentang Perubahan Atas Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 8
Tahun 2019 Tentang Tata Kerja
Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, Dan
Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 21 Tahun 2020
tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 8 Tahun 2019
tentang Tata Kerja Komisi
Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan
Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 4 Tahun 2021
tentang Perubahan Ketiga atas
Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 8 Tahun 2019
tentang Tata Kerja Komisi
Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan
Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 5 Tahun 2022
tentang Perubahan Keempat atas
Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 8 Tahun 2019
tentang Tata Kerja Komisi
Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan
Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota; dan
6. Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 12 Tahun 2023
tentang Perubahan Kelima atas
Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 8 Tahun 2019
tentang Tata Kerja Komisi
Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan
Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota.
T–2 Lampiran I Peraturan Komisi Bukti ini mejelaskan mengenai
Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun rincian program dan jadwal
2023 tentang Pencalonan Peserta kegiatan tahapan pencalonan
Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan Wakil Presiden
Presiden. pemilihan umum tahun 2024.
T-3 Soft File Putusan Mahkamah Bukti ini menjelaskan bahwa Pasal
Konstitusi Nomor: 90/PUU- 169 huruf q Undang-Undang Nomor
XXI/2023, tanggal 16 Oktober 2023. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum telah diajukan judicial
review (permohonan uji meteri)
kepada Mahkamah Konstitusi.
T–4 Soft File Putusan Mahkamah Bukti ini menjelaskan bahwa
Konstitusi Nomor: 141/PUU- Putusan Mahkamah Konstitusi
XXI/2023, tanggal 29 November Nomor: 90/PUU-XXI/2023, tanggal
2023. 16 Oktober 2023 tidak bertentangan
dengan prinsip negara hukum dan
tidak bertentangan dengan
perlindungan hak atas kepastian
hukum yang adil sebagaimana
dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3)
dan Pasal 28D ayat (1) Undang-
Undang Dasar Negara Republik
Indonesia 1945.
T-5 Soft File Jurnal Konstitusi, Volume 10 Bukti ini menjelaskan sifat dan
Nomor 4, Desember 2013 dengan kedudukan Putusan Mahkamah
judul “Model dan Implementasi Konstitusi langsung dapat
Putusan Mahkamah Konstitusi dalam dieksekusi (self implementing) tanpa
Pengujian Undang-Undang (Studi perlu ditindaklanjuti oleh lembaga
Putusan Tahun 2003-2012)” oleh lain in casu Putusan Mahkamah
Syukri Asy’ari, Meyrinda Rahmawaty Konstitusi Nomor: 90/PUU
Hilipito, Mohammad Mahrus Ali, XXI/2023.
Naskah diterima: tanggal 4 November
2013, revisi: tanggal 8 November
2013, dan disetujui: tanggal 12
November 2013.
T–6 Soft File Peraturan Komisi Pemilihan Bukti ini menjelaskan Penetapan
Umum Nomor 19 Tahun 2023 Peraturan Komisi Pemilihan Umum
tentang Pencalonan Peserta a quo pada tanggal 13 Oktober 2023
Pemilihan Umum Presiden dan Wakil dan batas minimum syarat usia
Presiden. bakal calon Presiden dan Wakil
Presiden diatur dalam Pasal 13 ayat
(1) huruf q yaitu berusia paling
rendah 40 (empat puluh) tahun
sebagaimana ketentuan Pasal 169
huruf q Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum.
T–7 Surat Komisi Pemilihan Umum Bukti ini menjelaskan bahwa
Nomor: 1145/PL.01.4-SD/05/2023, Teradu in casu Komisi Pemilihan
Perihal tindak lanjut Putusan Umum telah menindaklanjuti
Mahkamah Konstitusi Nomor Putusana Mahkamah Konstitusi
90/PUU-XXI/2023, tanggal 17 Nomor 90/PUU-XXI/2023, tanggal
Oktober 2023. 16 Oktober 2023 dan meminta
partai politik peserta pemilu
memedomani Putusan Mahkamah
Konstitusi a quo dalam tahapan
pencalonan Presiden dan Wakil
Presiden dalam pemilihan umum
tahun 2024.
T–8 Kumpulan dokumen pelaksanaan Bukti ini menjelaskan bahwa
Rapat Dengar Pendapat yang Teradu in casu Komisi Pemilihan
membahas mengenai Rancangan Umum telah melakukan kewajiban
Peraturan Komisi Pemilihan Umum sebagai salah satu prosedur dalam
Nomor 23 Tahun 2023 tentang penyusunan Peraturan Komisi
Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum.
Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun
2023 tentang Pencalonan Peserta
Pemilihan Umum Presiden dan Wakil
Presiden.
T–9 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Bukti ini menjelaskan bahwa
Nomor 23 Tahun 2023 tentang Teradu in casu Komisi Pemilihan
Perubahan atas Peraturan Komisi Umum telah melakukan perubahan
Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun terhadap Pasal 13 ayat (1) huruf q
2023 tentang Pencalonan Peserta dalam Peraturan Komisi Pemilihan
Pemilihan Umum Presiden dan WakilUmum Nomor 19 Tahun 2023
Presiden tentang Pencalonan Peserta
Pemilihan Umum Presiden dan
Wakil Presiden sebagai bentuk
tindak lanjut atas Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor:
90/PUU-XXI/2023, tanggal 16
Oktober 2023.
T – 10 Surat Sekretaris Jenderal Komisi Bukti ini menjelaskan bahwa
Pemilihan Umum Nomor: Teradu in casu Komisi Pemilihan
4338/HK.02-SD/08/2023, perihal Umum telah melakukan
Permohonan Harmonisasi harmonisasi dalam penyusunan
Rancangan Peraturan Komisi Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Pemilihan Umum tentang Perubahan Nomor 23 Tahun 2023 tentang
atas Peraturan Komisi Pemilihan Perubahan atas Peraturan Komisi
Umum Nomor 19 Tahun 2023 Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun
tentang Pencalonan Peserta 2023 tentang Pencalonan Peserta
Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Pemilihan Umum Presiden dan
Presiden, tanggal 1 November 2023 Wakil Presiden.
dan Surat Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia Nomor:
PPE.UM.01.01-244, perihal
Undangan Rapat, tanggal 1 November
2023.
T – 11 Lembar Penandatangan Peraturan Bukti ini menjelaskan bahwa
Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Tahun 2023 tentang Perubahan atas Nomor 23 Tahun 2023 Perubahan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum atas Peraturan Komisi Pemilihan
Nomor 19 Tahun 2023 tentang Umum Nomor 19 Tahun 2023
Pencalonan Peserta Pemilihan Umum tentang Pencalonan Peserta
Presiden dan Wakil Presiden oleh Pemilihan Umum Presiden dan
Ketua Komisi Pemilihan Umum. Wakil Presiden telah ditandatangani
oleh Teradu in casu Ketua Komisi
Pemilihan Umum.
T – 12 Surat Sekretaris Jenderal Komisi Bukti ini menjelaskan bahwa
Pemilihan Umum Nomor Teradu in casu Komisi Pemilihan
4381/HK.02-SD/08/2023 perihal Umum telah mengajukan
Permohonan Pengundangan permohonan pengundangan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Perubahan atas Peraturan
Nomor 23 Tahun 2023 tentang Komisi Pemilihan Umum Nomor 19
Perubahan atas Peraturan Komisi Tahun 2023 tentang Pencalonan
Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun Peserta Pemilihan Umum Presiden
2023 tentang Pencalonan Peserta dan Wakil Presiden kepada
Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Presiden oleh Ketua Komisi Pemilihan Manusia.
Umum, tanggal 3 November 2023.
T – 13 Tangkapan Layar publikasi Bukti ini menjelaskan upaya Teradu
Peraturan Komisi Pemilihan Umum in casu Komisi Pemilihan Umum
Nomor 23 Tahun 2023 tentang dalam mempublikasikan kebijakan
Perubahan atas Peraturan Komisi yang telah dibuat.
Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun
2023 tentang Pencalonan Peserta
Pemilihan Umum Presiden dan Wakil
Presiden pada laman resmi Jaringan
Dokumentasi dan Informasi Hukum
Komisi Pemilihan Umum
(https://jdih.kpu.go.id/detailpkpu-
4e65546b5267253344253344).
T – 14 Kumpulan Berita Acara tentang Bukti ini menjelaskan bahwa
Penerimaan Pendaftaran Pasangan dokumen persyaratan yang
Calon Presiden dan Wakil Presiden. disampaikan oleh bakal Pasangan
Calon Presiden dan Wakil Presiden
pemilu 2024 pada saat pendaftaran
telah dinyatakan lengkap.
T – 15 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Bukti ini menjelaskan bakal
Nomor 1632 Tahun 2023 tentang Pasangan Calon Presiden dan Wakil
Penetapan Pasangan Calon Peserta Presiden atas nama Prabowo
Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Subianto dan Gibran Rakabuming
Presiden Tahun 2024, tanggal 13 Raka telah ditetapkan sebagai
November 2023. Pasangan Calon Presiden dan Wakil
Presiden pemilu 2024.
T – 16 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Bukti ini menjelaskan bakal
Nomor 1644 Tahun 2023 tentang Pasangan Calon Presiden dan Wakil
Penetapan Nomor Urut Pasangan Presiden atas nama Prabowo
Calon Peserta Pemilihan Umum Subianto dan Gibran Rakabuming
Presiden dan Wakil Presiden Tahun Raka telah ditetapkan sebagai
2024. Pasangan Calon Presiden dan Wakil
Presiden pemilu 2024 dengan
nomor urut 2 (dua).
T -17 Akun Silon Badan Pengawas Bukti ini menjelaskan bahwa Badan
Pemilihan Umum Republik Indonesia Pengawasan Pemilihan Umum
untuk Pemilihan Umum Presiden dan Republik Indonesia telah menerima
Wakil Presiden Tahun 2024. akun SILON Pemilihan Umum
Presiden dan Wakil Presiden guna
melakukan pengawasan
pelaksanaan tahapan pencalonan
Pemilihan Umum Presiden dan
Wakil Presiden, namun akun
tersebut tidak diaktifkan sehingga
tidak ada aktifitas berkaitan dengan
pengawasan Badan Pengawasan
Pemilihan Umum Republik
Indonesia dalam tahapan
Pencalonan Presiden dan Wakil
Presiden Pemilihan Umum Tahun
2024 melalui SILON.
T -18 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Bukti ini menjelaskan bahwa
Nomor 1378 Tahun 2023 tentang berkaitan pelaksanaan teknis
Pedoman Teknis Pendaftaran, pencalonan bakal calon Presiden
Verifikasi, dan Penetapan Pasangan dan Wakil Presiden pada Pemilu
Calon Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024, dimana dalam
dalam Pemilihan Umum Tahun 2024. tahapan penerimaan bakal calon,
Komisi Pemilihan Umum
melakukan pemeriksaan
kelengkapan dokumen pencalonan
dan calon (ada/tidak ada) dan pada
tahapan verifikasi dokumen
”Persyaratan Pencalonan” dan
dokumen ”Persyaratan Calon” bakal
pasangan calon Presiden dan Wakil
Presiden Komisi Pemilihan Umum
melakukan pemeriksaan
kesesuaian dan keabsahan
dokumen.
T -19 Kumpulan Putusan Mahkamah Bukti ini menjelaskan bahwa Pasal
Agung: 13 ayat (1) huruf q Peraturan KPU
1. Putusan Mahkamah Agung Nomor Nomor 19 Tahun 2023 pada
48 P/HUM/2023 mengenai pokoknya mengatur berkaitan
Permohonan Keberatan Hak Uji dengan batas minimum usia bakal
Materiil terhadap Pasal 13 ayat (1) calon Presiden dan Wakil Presiden
huruf q Peraturan Komisi telah diajukan Permohonan Hak Uji
Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun Materiil di Mahkamah Agung dan
2023 tentang Perubahan atas telah memeperoleh putusan yaitu
Peraturan Komisi Pemilihan Menolak Permohonan Keberatan
Umum Nomor 19 Tahun 2023 Hak Uji Materiil yang dimohonkan.
tentang Pencalonan Peserta
Pemilihan Umum Presiden dan
Wakil Presiden.
2. Putusan Mahkamah Agung Nomor
51 P/HUM/2023 mengenai
Permohonan Keberatan Hak Uji
Materiil terhadap Pasal 13 ayat (1)
huruf q Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun
2023 tentang Perubahan atas
Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 19 Tahun 2023
tentang Pencalonan Peserta
Pemilihan Umum Presiden dan
Wakil Presiden.
[2.8.3] Bahwa untuk menguatkan jawabannya pada Perkara Nomor
137-PKE-DKPP/XII/2023, Para Teradu mengajukan bukti-bukti yang diberi tanda
Bukti T-1 sampai dengan T-18, sebagai berikut:
Sehubungan dengan adanya dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan
Umum dengan Nomor Pengaduan: 168-P/L-DKPP/XI/2023 yang diregistrasi dengan
Nomor Perkara: 137-PKE-DKPP/XII/2023 yang diadukan oleh P.H. Hariyanto, dkk.
bersama ini dengan hormat disampaikan bukti – bukti untuk menguatkan Jawaban Para
Teradu atas Pengaduan Pengadu sebagai berikut:
NO DAFTAR BUKTI KETERANGAN
T–1 Lampiran I Peraturan Komisi Bukti ini mejelaskan mengenai rincian
Pemilihan Umum Nomor 19 program dan jadwal kegiatan tahapan
Tahun 2023 tentang Pencalonan pencalonan Presiden dan Wakil
Peserta Pemilihan UmumPresiden pemilihan umum tahun
Presiden dan Wakil Presiden. 2024.
T–2 Soft File Putusan Mahkamah Bukti ini menjelaskan bahwa Pasal
Konstitusi Nomor: 90/PUU-169 huruf q Undang-Undang Nomor 7
XXI/2023, tanggal 16 Oktober Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
2023 telah diajukan judicial review
(permohonan uji meteri) kepada
Mahkamah Konstitusi.
T–3 Soft File Putusan Mahkamah Bukti ini menjelaskan bahwa Putusan
Konstitusi Nomor: 141/PUU- Mahkamah Konstitusi Nomor:
XXI/2023, tanggal 29 November 90/PUU-XXI/2023, tanggal 16
2023 Oktober 2023 tidak bertentangan
dengan prinsip negara hukum dan
tidak bertentangan dengan
perlindungan hak atas kepastian
hukum yang adil sebagaimana
dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) dan
Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia
1945.
T–4 Soft File Jurnal Konstitusi, Bukti ini menjelaskan sifat dan
Volume 10 Nomor 4, Desember kedudukan Putusan Mahkamah
2013 dengan judul “Model dan Konstitusi langsung dapat dieksekusi
Implementasi Putusan Mahkamah (self implementing) tanpa perlu
Konstitusi dalam Pengujian ditindaklanjuti oleh lembaga lain in
Undang-Undang (Studi Putusan casu Putusan Mahkamah Konstitusi
Tahun 2003-2012)” oleh Syukri Nomor: 90/PUU XXI/2023.
Asy’ari, Meyrinda Rahmawaty
Hilipito, Mohammad Mahrus Ali,
Naskah diterima: tanggal 4
November 2013, revisi: tanggal 8
November 2013, dan disetujui:
tanggal 12 November 2013.
T–5 Soft File Peraturan Komisi Bukti ini menjelaskan Penetapan
Pemilihan Umum Nomor 19 Peraturan Komisi Pemilihan Umum a
Tahun 2023 tentang Pencalonan quo pada tanggal 13 Oktober 2023 dan
Peserta Pemilihan Umum batas minimum syarat usia bakal
Presiden dan Wakil Presiden. calon Presiden dan Wakil Presiden
diatur dalam Pasal 13 ayat (1) huruf q
yaitu berusia paling rendah 40 (empat
puluh) tahun sebagaimana ketentuan
Pasal 169 huruf q Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum.
T–6 Surat Komisi Pemilihan Umum Bukti ini menjelaskan bahwa Para
Nomor: 1145/PL.01.4- Teradu telah menindaklanjuti Putusan
SD/05/2023, Perihal tindak Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-
lanjut Putusan Mahkamah XXI/2023, tanggal 16 Oktober 2023
Konstitusi Nomor 90/PUU- dengan menerbitkan Surat yang
XXI/2023, tanggal 17 Oktober ditujukan kepada pimpinan partai
2023. politik peserta pemilu 2024 yang pada
pokoknya meminta partai politik
peserta pemilu memedomani Putusan
Mahkamah Konstitusi a quo dalam
tahapan Pencalonan Presiden dan
Wakil Presiden pemilu 2024.
T–7 Kumpulan dokumen Bukti ini menjelaskan bahwa Para
pelaksanaan Rapat Dengar Teradu telah melakukan kewajiban
Pendapat yang membahas sebagai salah satu prosedur dalam
mengenai Rancangan Peraturan penyusunan Peraturan Komisi
Komisi Pemilihan Umum Nomor Pemilihan Umum a quo.
23 Tahun 2023 tentang
Perubahan atas Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 19
Tahun 2023 tentang Pencalonan
Peserta Pemilihan Umum
Presiden dan Wakil Presiden
T–8 Peraturan Komisi Pemilihan Bukti ini menjelaskan bahwa Para
Umum Nomor 23 Tahun 2023 Teradu telah melakukan perubahan
tentang Perubahan atas terhadap ketentuan Pasal 13 ayat (1)
Peraturan Komisi Pemilihan huruf q dalam Peraturan Komisi
Umum Nomor 19 Tahun 2023 Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun
tentang Pencalonan Peserta 2023 tentang Pencalonan Peserta
Pemilihan Umum Presiden dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil
Wakil Presiden Presiden sebagai bentuk tindak lanjut
atas Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor: 90/PUU-XXI/2023.
T–9 Surat Sekretaris Jenderal Komisi Bukti ini menjelaskan bahwa Para
Pemilihan Umum Nomor: Teradu telah melakukan harmonisasi
4338/HK.02-SD/08/2023, penyusunan Peraturan Komisi
perihal Permohonan Harmonisasi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun
Rancangan Peraturan Komisi 2023 tentang Perubahan atas
Pemilihan Umum tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Perubahan atas Peraturan Komisi Nomor 19 Tahun 2023 tentang
Pemilihan Umum Nomor 19 Pencalonan Peserta Pemilihan Umum
Tahun 2023 tentang Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden.
Peserta Pemilihan Umum
Presiden dan Wakil Presiden,
tanggal 1 November 2023 dan
Surat Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia Nomor:
PPE.UM.01.01-244, perihal
Undangan Rapat, tanggal 1
November 2023.
T – 10 Lembar Penandatangan Bukti ini menjelaskan bahwa
Peraturan Komisi Pemilihan Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Umum Nomor 23 Tahun 2023 Nomor 23 Tahun 2023 Perubahan atas
tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 19 Tahun 2023 tentang
Umum Nomor 19 Tahun 2023 Pencalonan Peserta Pemilihan Umum
tentang Pencalonan Peserta Presiden dan Wakil Presiden telah
Pemilihan Umum Presiden dan ditandatangani oleh Ketua Komisi
Wakil Presiden oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum.
Pemilihan Umum.
T – 11 Surat Sekretaris Jenderal Komisi Bukti ini menjelaskan bahwa Para
Pemilihan Umum Nomor: Teradu telah mengajukan permohonan
4381/HK.02-SD/08/2023, pengundangan tentang Perubahan
perihal Permohonan atas Peraturan Komisi Pemilihan
Pengundangan Peraturan Komisi Umum Nomor 19 Tahun 2023 tentang
Pemilihan Umum Nomor 23 Pencalonan Peserta Pemilihan Umum
Tahun 2023 tentang Perubahan Presiden dan Wakil Presiden oleh
atas Peraturan Komisi Pemilihan Ketua Komisi Pemilihan Umum kepada
Umum Nomor 19 Tahun 2023 Kementerian Hukum dan Hak Asasi
tentang Pencalonan Peserta Manusia.
Pemilihan Umum Presiden dan
Wakil Presiden oleh Ketua Komisi
Pemilihan Umum, tanggal 3
November 2023.
T – 12 Tangkapan Layar tentang Bukti ini menjelaskan bahwa upaya
Perubahan atas Peraturan Komisi Para Teradu in casu Komisi Pemilihan
Pemilihan Umum Nomor 19 Umum dalam mempublikasikan
Tahun 2023 tentang Pencalonan kebijakan yang telah dibuat.
Peserta Pemilihan Umum
Presiden dan Wakil Presiden oleh
Ketua Komisi Pemilihan Umum di
laman resmi Jaringan
Dokumentasi dan Informasi
Hukum (JDIH) Komisi Pemilihan
Umum
(https://jdih.kpu.go.id/detailpkp
u-
4e65546b5267253344253344).
T – 13 Kumpulan Berita Acara tentang Bukti ini menjelaskan bahwa dokumen
Penerimaan Pendaftaran persyaratan yang disampaikan oleh
Pasangan Calon Presiden dan bakal Pasangan Calon Presiden dan
Wakil Presiden. Wakil Presiden pemilu 2024 pada saat
pendaftaran telah dinyatakan
lengkap.
T – 14 Keputusan Komisi Pemilihan Bukti ini menjelaskan bakal Pasangan
Umum Nomor 1632 Tahun 2023 Calon Presiden dan Wakil Presiden
tentang Penetapan Pasangan atas nama Prabowo Subianto dan
Calon Peserta Pemilihan Umum Gibran Rakabuming Raka telah
Presiden dan Wakil Presiden ditetapkan sebagai Pasangan Calon
Tahun 2024, tanggal 13 Presiden dan Wakil Presiden pemilu
November 2023. 2024.
T – 15 Keputusan Komisi Pemilihan Bukti ini menjelaskan bakal Pasangan
Umum Nomor 1644 Tahun 2023 Calon Presiden dan Wakil Presiden
tentang Penetapan Nomor Urut atas nama Prabowo Subianto dan
Pasangan Calon Peserta Gibran Rakabuming Raka telah
Pemilihan Umum Presiden dan ditetapkan sebagai Pasangan Calon
Wakil Presiden Tahun 2024. Presiden dan Wakil Presiden pemilu
2024 dengan nomor urut 2 (dua).
T – 16 Akun SILON Bawaslu RI dalam Bukti ini menjelaskan bahwa Badan
Pencalonan Presiden dan Wakil Pengawasan Pemilihan Umum
Presiden. Republik Indonesia telah menerima
akun SILON Pemilihan Umum
Presiden dan Wakil Presiden guna
melakukan pengawasan pelaksanaan
tahapan pencalonan Pemilihan Umum
Presiden dan Wakil Presiden, namun
akun tersebut tidak diaktifkan
sehingga tidak ada aktifitas berkaitan
dengan pengawasan Badan
Pengawasan Pemilihan Umum
Republik Indonesia dalam tahapan
Pencalonan Presiden dan Wakil
Presiden Pemilihan Umum Tahun
2024 melalui SILON.
T – 17 Keputusan KPU Nomor: 1378 Bukti ini menjelaskan bahwa
tentang Pedoman Teknis berkaitan pelaksanaan teknis
Pendaftaran, Verifikasi, dan pencalonan bakal calon Presiden dan
Penetapan Pasangan CalonWakil Presiden pada Pemilu Tahun
Presiden dan Wakil Presiden 2024, dimana dalam tahapan
Dalam Pemilihan Umum Tahun penerimaan bakal calon, Komisi
2024 ditetapkan pada tanggal 17
Pemilihan Umum melakukan
Oktober 2023. pemeriksaan kelengkapan dokumen
pencalonan dan calon (ada/tidak ada)
dan pada tahapan verifikasi dokumen
”Persyaratan Pencalonan” dan
dokumen ”Persyaratan Calon” bakal
pasangan calon Presiden dan Wakil
Presiden Komisi Pemilihan Umum
melakukan pemeriksaan kesesuaian
dan keabsahan dokumen.
T – 18 Putusan Mahkamah Agung Bukti ini menjelaskan bahwa Pasal 13
Nomor: 48 P/HUM/2023, tanggal ayat (1) huruf q Peraturan KPU Nomor
21 Desember 2023. 19 Tahun 2023 pada pokoknya
mengatur berkaitan dengan batas
minimum usia bakal calon Presiden
dan Wakil Presiden telah diajukan
Permohonan Hak Uji Materiil di
Mahkamah Agung dan telah
memeperoleh putusan yaitu Menolak
Permohonan Keberatan Hak Uji
Materiil yang dimohonkan.
[2.8.4] Bukti Para Teradu Nomor 141-PKE-DKPP/XII/2023
Bahwa untuk menguatkan jawabannya pada Perkara Nomor
141-PKE-DKPP/XII/2023, Para Teradu mengajukan bukti-bukti yang diberi tanda
Bukti T4-1 sampai dengan T-18, sebagai berikut:
Kode
DAFTAR BUKTI KETERANGAN
Bukti
T–1 Lampiran I Peraturan Komisi Bukti ini mejelaskan mengenai rincian
Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun program dan jadwal kegiatan tahapan
2023 tentang Pencalonan Peserta pencalonan Presiden dan Wakil
Pemilihan Umum Presiden dan Presiden pemilihan umum tahun
Wakil Presiden. 2024.
T–2 Soft File Putusan Mahkamah Bukti ini menjelaskan bahwa Pasal
Konstitusi Nomor: 90/PUU- 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7
XXI/2023, tanggal 16 Oktober Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
2023 telah diajukan judicial review
(permohonan uji meteri) kepada
Mahkamah Konstitusi.
T–3 Soft File Putusan Mahkamah Bukti ini menjelaskan bahwa Putusan
Konstitusi Nomor: 141/PUU- Mahkamah Konstitusi Nomor:
XXI/2023, tanggal 29 November 90/PUU-XXI/2023, tanggal 16
2023 Oktober 2023 tidak bertentangan
dengan prinsip negara hukum dan
tidak bertentangan dengan
perlindungan hak atas kepastian
hukum yang adil sebagaimana
dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) dan
Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia
1945.
T–4 Soft File Jurnal Konstitusi, Volume Bukti ini menjelaskan sifat dan
10 Nomor 4, Desember 2013 kedudukan Putusan Mahkamah
dengan judul “Model dan Konstitusi langsung dapat dieksekusi
Implementasi Putusan Mahkamah (self implementing) tanpa perlu
Konstitusi dalam Pengujian ditindaklanjuti oleh lembaga lain in
Undang-Undang (Studi Putusan casu Putusan Mahkamah Konstitusi
Tahun 2003-2012)” oleh Syukri Nomor: 90/PUU XXI/2023.
Asy’ari, Meyrinda Rahmawaty
Hilipito, Mohammad Mahrus Ali,
Naskah diterima: tanggal 4
November 2013, revisi: tanggal 8
November 2013, dan disetujui:
tanggal 12 November 2013.
T–5 Soft File Peraturan Komisi Bukti ini menjelaskan Penetapan
Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun Peraturan Komisi Pemilihan Umum a
2023 tentang Pencalonan Peserta quo pada tanggal 13 Oktober 2023 dan
Pemilihan Umum Presiden dan batas minimum syarat usia bakal
Wakil Presiden. calon Presiden dan Wakil Presiden
diatur dalam Pasal 13 ayat (1) huruf q
yaitu berusia paling rendah 40 (empat
puluh) tahun sebagaimana ketentuan
Pasal 169 huruf q Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum.
T–6 Surat Komisi Pemilihan Umum Bukti ini menjelaskan bahwa Para
Nomor: 1145/PL.01.4- Teradu telah menindaklanjuti Putusan
SD/05/2023, Perihal tindak lanjut Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-
Putusan Mahkamah Konstitusi XXI/2023, tanggal 16 Oktober 2023
Nomor 90/PUU-XXI/2023, tanggal dengan menerbitkan Surat yang
17 Oktober 2023. ditujukan kepada pimpinan partai
politik peserta pemilu 2024 yang pada
pokoknya meminta partai politik
peserta pemilu memedomani Putusan
Mahkamah Konstitusi a quo dalam
tahapan Pencalonan Presiden dan
Wakil Presiden pemilu 2024.
T–7 Kumpulan dokumen pelaksanaan Bukti ini menjelaskan bahwa Para
Rapat Dengar Pendapat yang Teradu telah melakukan kewajiban
membahas mengenai Rancangan sebagai salah satu prosedur dalam
Peraturan Komisi Pemilihan Umum penyusunan Peraturan Komisi
Nomor 23 Tahun 2023 tentang Pemilihan Umum a quo.
Perubahan atas Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun
2023 tentang Pencalonan Peserta
Pemilihan Umum Presiden dan
Wakil Presiden
T–8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Bukti ini menjelaskan bahwa Para
Nomor 23 Tahun 2023 tentang Teradu telah melakukan perubahan
Perubahan atas Peraturan Komisi terhadap ketentuan Pasal 13 ayat (1)
Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun huruf q dalam Peraturan Komisi
2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun
Pemilihan Umum Presiden dan 2023 tentang Pencalonan Peserta
Wakil Presiden Pemilihan Umum Presiden dan Wakil
Presiden sebagai bentuk tindak lanjut
atas Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor: 90/PUU-XXI/2023.
T–9 Surat Sekretaris Jenderal Komisi Bukti ini menjelaskan bahwa Para
Pemilihan Umum Nomor: Teradu telah melakukan harmonisasi
4338/HK.02-SD/08/2023, perihal penyusunan Peraturan Komisi
Permohonan Harmonisasi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun
Rancangan Peraturan Komisi 2023 tentang Perubahan atas
Pemilihan Umum tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Perubahan atas Peraturan Komisi Nomor 19 Tahun 2023 tentang
Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun Pencalonan Peserta Pemilihan Umum
2023 tentang Pencalonan Peserta Presiden dan Wakil Presiden.
Pemilihan Umum Presiden dan
Wakil Presiden, tanggal 1
November 2023 dan Surat
Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia Nomor:
PPE.UM.01.01-244, perihal
Undangan Rapat, tanggal 1
November 2023.
T– 10 Lembar Penandatangan Peraturan Bukti ini menjelaskan bahwa
Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Tahun 2023 tentang Perubahan Nomor 23 Tahun 2023 Perubahan atas
atas Peraturan Komisi Pemilihan Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Umum Nomor 19 Tahun 2023 Nomor 19 Tahun 2023 tentang
tentang Pencalonan Peserta Pencalonan Peserta Pemilihan Umum
Pemilihan Umum Presiden dan Presiden dan Wakil Presiden telah
Wakil Presiden oleh Ketua Komisi ditandatangani oleh Ketua Komisi
Pemilihan Umum. Pemilihan Umum.
T – 11 Surat Sekretaris Jenderal Komisi Bukti ini menjelaskan bahwa Para
Pemilihan Umum Nomor: Teradu telah mengajukan permohonan
4381/HK.02-SD/08/2023, perihal pengundangan tentang Perubahan
Permohonan Pengundangan atas Peraturan Komisi Pemilihan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Umum Nomor 19 Tahun 2023 tentang
Nomor 23 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum
Perubahan atas Peraturan Komisi Presiden dan Wakil Presiden oleh
Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun Ketua Komisi Pemilihan Umum kepada
2023 tentang Pencalonan Peserta Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Pemilihan Umum Presiden dan Manusia.
Wakil Presiden oleh Ketua Komisi
Pemilihan Umum, tanggal 3
November 2023.
T – 12 Tangkapan Layar tentang Bukti ini menjelaskan bahwa upaya
Perubahan atas Peraturan Komisi Para Teradu in casu Komisi Pemilihan
Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun Umum dalam mempublikasikan
2023 tentang Pencalonan Peserta kebijakan yang telah dibuat.
Pemilihan Umum Presiden dan
Wakil Presiden oleh Ketua Komisi
Pemilihan Umum di laman resmi
Jaringan Dokumentasi dan
Informasi Hukum (JDIH) Komisi
Pemilihan Umum
(https://jdih.kpu.go.id/detailpkpu
-4e65546b5267253344253344).
T – 13 Kumpulan Berita Acara tentang Bukti ini menjelaskan bahwa dokumen
Penerimaan Pendaftaran Pasangan persyaratan yang disampaikan oleh
Calon Presiden dan Wakil Presiden. bakal Pasangan Calon Presiden dan
Wakil Presiden pemilu 2024 pada saat
pendaftaran telah dinyatakan
lengkap.
T – 14 Keputusan Komisi Pemilihan Bukti ini menjelaskan bakal Pasangan
Umum Nomor 1632 Tahun 2023 Calon Presiden dan Wakil Presiden
tentang Penetapan Pasangan Calon atas nama Prabowo Subianto dan
Peserta Pemilihan Umum Presiden Gibran Rakabuming Raka telah
dan Wakil Presiden Tahun 2024, ditetapkan sebagai Pasangan Calon
tanggal 13 November 2023. Presiden dan Wakil Presiden pemilu
2024.
T – 15 Keputusan Komisi Pemilihan Bukti ini menjelaskan bakal Pasangan
Umum Nomor 1644 Tahun 2023 Calon Presiden dan Wakil Presiden
tentang Penetapan Nomor Urut atas nama Prabowo Subianto dan
Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gibran Rakabuming Raka telah
Umum Presiden dan Wakil ditetapkan sebagai Pasangan Calon
Presiden Tahun 2024. Presiden dan Wakil Presiden pemilu
2024 dengan nomor urut 2 (dua).
T - 16 Akun Silon Badan Pengawas Bukti ini menjelaskan bahwa Badan
Pemilihan Umum Republik Pengawasan Pemilihan Umum
Indonesia untuk Pemilihan Umum Republik Indonesia telah menerima
Presiden dan Wakil Presiden Tahun akun SILON Pemilihan Umum
2024. Presiden dan Wakil Presiden guna
melakukan pengawasan pelaksanaan
tahapan pencalonan Pemilihan Umum
Presiden dan Wakil Presiden, namun
akun tersebut tidak diaktifkan
sehingga tidak ada aktifitas berkaitan
dengan pengawasan Badan
Pengawasan Pemilihan Umum
Republik Indonesia dalam tahapan
Pencalonan Presiden dan Wakil
Presiden Pemilihan Umum Tahun
2024 melalui SILON.
T - 17 Keputusan Komisi Pemilihan Bukti ini menjelaskan bahwa
Umum Nomor 1378 Tahun 2023 berkaitan pelaksanaan teknis
tentang Pedoman Teknis pencalonan bakal calon Presiden dan
Pendaftaran, Verifikasi, dan Wakil Presiden pada Pemilu Tahun
Penetapan Pasangan Calon 2024, dimana dalam tahapan
Presiden dan Wakil Presiden dalam penerimaan bakal calon, Komisi
Pemilihan Umum Tahun 2024. Pemilihan Umum melakukan
pemeriksaan kelengkapan dokumen
pencalonan dan calon (ada/tidak ada)
dan pada tahapan verifikasi dokumen
”Persyaratan Pencalonan” dan
dokumen ”Persyaratan Calon” bakal
pasangan calon Presiden dan Wakil
Presiden Komisi Pemilihan Umum
melakukan pemeriksaan kesesuaian
dan keabsahan dokumen.
T - 18 Kumpulan Putusan Mahkamah Bukti ini menjelaskan bahwa Pasal 13
Agung: ayat (1) huruf q Peraturan KPU Nomor
1. Putusan Mahkamah Agung 19 Tahun 2023 pada pokoknya
Nomor 48 P/HUM/2023 mengatur berkaitan dengan batas
mengenai Permohonan minimum usia bakal calon Presiden
Keberatan Hak Uji Materiil dan Wakil Presiden telah diajukan
terhadap Pasal 13 ayat (1) huruf Permohonan Hak Uji Materiil di
q Peraturan Komisi Pemilihan Mahkamah Agung dan telah
Umum Nomor 23 Tahun 2023 memeperoleh putusan yaitu Menolak
tentang Perubahan atas Permohonan Keberatan Hak Uji
Peraturan Komisi Pemilihan Materiil yang dimohonkan.
Umum Nomor 19 Tahun 2023
tentang Pencalonan Peserta
Pemilihan Umum Presiden dan
Wakil Presiden.
2. Putusan Mahkamah Agung
Nomor 51 P/HUM/2023
mengenai Permohonan
Keberatan Hak Uji Materiil
terhadap Pasal 13 ayat (1) huruf
q Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 23 Tahun 2023
tentang Perubahan atas
Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 19 Tahun 2023
tentang Pencalonan Peserta
Pemilihan Umum Presiden dan
Wakil Presiden.
[2.9] PETITUM PARA TERADU
[2.9.1] PETITUM PARA TERADU PERKARA NOMOR 135-PKE-DKPP/XII/2023
Bahwa oleh karena dalil-dalil aduan Pengadu tidak terbukti, maka izinkanlah kami
Para Teradu memohon kepada Mejelis Pemeriksa pada DKPP RI yang memeriksa dan
memutus Pengaduan Pengadu dalam perkara a quo untuk menjatuhkan putusan
dengan amar sebagai berikut:
1. Menolak dalil-dalil aduan Pengadu untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Teradu tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik
penyelenggara pemilihan umum;
3. Menyatakan Para Teradu telah menjalankan tahapan penyelenggaraan pemilihan
umum secara mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka,
proporsional, professional, akuntabel, efektif, dan efisien sesuai dengan asas dan
prinsip penyelenggaraan pemilihan umum; dan
4. Merehabilitasi nama baik Para Teradu terhitung sejak tanggal putusan dibacakan.
Atau apabila Mejelis Pemeriksa pada DKPP RI yang memeriksa dan memutus
Pengaduan Pengadu dalam perkara a quo berpendapat lain, mohon untuk
menjatuhkan putusan dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono).
[2.9.2] PETITUM TERADU PERKARA NOMOR 136-PKE-DKPP/XII/2023
Bahwa oleh karena dalil-dalil aduan Pengadu tidak terbukti, maka izinkanlah kami
Teradu memohon kepada Mejelis Pemeriksa pada DKPP RI yang memeriksa dan
memutus Pengaduan Pengadu dalam perkara a quo untuk menjatuhkan putusan
dengan amar sebagai berikut:
1. Menolak dalil-dalil aduan Pengadu untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Teradu tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik
penyelenggara pemilihan umum;
3. Menyatakan Teradu telah menjalankan tahapan penyelenggaraan pemilihan
umum secara mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka,
proporsional, professional, akuntabel, efektif, dan efisien sesuai dengan asas dan
prinsip penyelenggaraan pemilihan umum;
4. Merehabilitasi nama baik Teradu terhitung sejak tanggal putusan dibacakan; dan
5. Atau apabila Mejelis DKPP RI yang memeriksa dan memutus Pengaduan Pengadu
dalam perkara a quo berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan
dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono).
[2.9.3] PETITUM PARA TERADU PERKARA NOMOR 137-PKE-DKPP/XII/2023
Bahwa oleh karena dalil-dalil aduan Pengadu tidak terbukti, maka izinkanlah kami
Para Teradu memohon kepada Mejelis Pemeriksa pada DKPP RI yang memeriksa dan
memutus Pengaduan Pengadu dalam perkara a quo untuk menjatuhkan putusan
dengan amar sebagai berikut:
1. Menolak dalil-dalil aduan Pengadu untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Teradu tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik
penyelenggara pemilihan umum;
3. Menyatakan Para Teradu telah menjalankan tahapan penyelenggaraan pemilihan
umum secara mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka,
proporsional, professional, akuntabel, efektif, dan efisien sesuai dengan asas dan
prinsip penyelenggaraan pemilihan umum;
4. Merehabilitasi nama baik Para Teradu terhitung sejak tanggal putusan dibacakan;
5. Atau apabila Mejelis Pemeriksa pada DKPP RI yang memeriksa dan memutus
Pengaduan Pengadu dalam perkara a quo berpendapat lain, mohon untuk
menjatuhkan putusan dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono).
[2.9.4] PETITUM PARA TERADU PERKARA NOMOR 141-PKE-DKPP/XII/2023
Bahwa oleh karena dalil-dalil aduan Pengadu tidak terbukti, maka izinkanlah kami
Para Teradu memohon kepada Mejelis Pemeriksa pada DKPP RI yang memeriksa dan
memutus Pengaduan Pengadu dalam perkara a quo untuk menjatuhkan putusan
dengan amar sebagai berikut:
1. Menolak dalil-dalil aduan Pengadu untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Teradu tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik
penyelenggara pemilihan umum;
3. Menyatakan Para Teradu telah menjalankan tahapan penyelenggaraan pemilihan
umum secara mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka,
proporsional, professional, akuntabel, efektif, dan efisien sesuai dengan asas dan
prinsip penyelenggaraan pemilihan umum;
4. Merehabilitasi nama baik Para Teradu terhitung sejak tanggal putusan dibacakan;
dan
5. Atau apabila Mejelis Pemeriksa pada DKPP RI yang memeriksa dan memutus
Pengaduan Pengadu dalam perkara a quo berpendapat lain, mohon untuk
menjatuhkan putusan dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono).
[2.10] KETERANGAN AHLI TERADU
[2.10.1] KETERANGAN AHLI PERKARA NOMOR 135-PKE-DKPP/XII/2023,
136-PKE-DKPP/XII/2023, 137-PKE-DKPP/XII/2023, dan 141-PKE-
DKPP/XII/2023
Menimbang pada saat sidang pemeriksaan dugaan Pelanggaran Kode Etik
Penyelenggara Pemilu yang dilaksanakan pada tanggal 15 Januari 2024, Teradu
mengajukan 1 (satu) orang Ahli yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai
berikut:
[2.10.1.1] Muhammad Rullyandi
Saya ingin menggambarkan bahwa di dalam konteks staat organ dalam pengertian yang
lebih luas, maka sebetulnya ruang lingkup hukum tata negara ada tiga: pertama,
lahirnya pembentukan organ negara kedua, kewenangan suatu organ dan yang ketiga
ini yang paling sering terjadi hubungan antar lembaga organ-organ negara. Bahwa
terjadi pemisahan kekuasaan itu dalam suatu negara prinsip dasarnya adalah check
and balances, prinsip dasarnya sebetulnya sederhana tidak boleh suatu organ negara
itu menguasai menjadi pusat terhadap kekuasaan atau terkonsentrasi kekuasaan.
Karena itu perlu ada namanya checks and balances, di dalam hubungan antara
pembentukan hukum dan siapa yang diberikan kewenangan yaitu organ negara yang
diberi legitimasi, constitutie is de hoogste wet adalah Lembaga peradilan itu sejarah
dunia. Kalau kita bicara pembentukan hukum diserahkan kepada suatu pembentuk
Undang-Undang Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) maka dalam perjalanan
sistem ketatanegaraan yang demokratis dia harus diawasi oleh yang namanya Lembaga
Kekuasaan Kehakiman. Writ of mandamus di Mahkamah Agung kemudian Tahun 1920
dia terbentuknya Lembaga constitutional court namanya mahkamah konstitusi pertama
di dunia, artinya di sinilah meletakkan intermixture structural process sebetulnya ada
satu proses yang terjadi mengintervensi kewenangan dua pembentuk undang-undang
ini presiden Bersama-sama dengan DPR, kalau kita bicara sistem ketatanegaraan
Indonesia. Dalam kaitan itu agenda sistem ketatanegaraan kita lahirnya berbagai
undang-undang salah satunya Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 sebagai
tindaklanjut atas undang-undang pemilu sebelumnya, tentu pembentuk undang-
undang mengharapkan bahwa perlu ada wujud pengaturan Undang-Undang Pemilu
yang demokratis yang berkepastian hukum dan berkesuaian dalam pemilu. Bahwa
pembentuk undang-undang menempatkan derajatnya dalam filosofis, maka
diharapkan pembentukan hukum itu melahirkan prinsip-prinsip pengaturan yang
demokratis yaitu di dalamnya ada supreme of law yaitu bagaimana mengakomodir
kepentingan bangsa dan negara, kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Saya melihat
bahwa kita harus mengapresiasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11 Tahun 2010
mengenai uji materi Undang-Undang Pemilu, waktu itu kita sepakat dengan Mahkamah
Konstitusi bahwa penyelenggara pemilu adalah satu kesatuan, siapa yang disebut
dengan penyelenggara pemilu adalah pertama KPU, Bawaslu dan DKPP artinya lembaga
ini yang merupakan perintah konstitusi dalam menterjemahkan Pasal 22 huruf e
norma konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 maka di dalamnya ada standar
penyelenggara pemilu yang berdasarkan pada prinsip-prinsip fairness, karena asas
hukum dalam pemilu adalah langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil itu di ada
dalam konstitusi kita. Saya menilai bahwa standar penyelenggara pemilu yang
berdasarkan keadilan, pertama adalah keadilan jika ada integritas yang tinggi,
kemudian berdasarkan hukum yang berkepastian (rechtzakerheid van beginselen) yang
ketiga imparsial yaitu tidak boleh berpihak itulah kenapa di dalam pasal 1 ketentuan
umum Undang-Undang Pemilu dinyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum adalah
Lembaga yang mandiri, KPU imparsial termasuk DKPP juga mandiri dan imparsial serta
Bawaslu juga Lembaga yang imparsial, keempat adalah profesional dan independen,
kelima yaitu transparansi, maka publik harus tahu, karena ini adalah Lembaga publik
yang memang dibentuk berdasarkan perintah Undang-Undang Dasar 1945 yang
ditegaskan dalam Undang-Undang, kemudian ada standar yang namanya keteraturan,
berkesinambungan. Oleh karena itu, di dalam membangun prinsip-prinsip berkeadilan
tadi sepakat sebetulnya di dalamnya itu ada rumah yang namanya etika, etika itu kalau
rujukannya adalah filosfi Yunani, maka sebetulnya adalah untuk menguji, menerapkan
suatu konsep benar salah baik buruk dan yang terakhir adalah tanggung jawab, itulah
yang dimaknai secara filosofi, secara filsafat, bicara profesional, bicara transparansi,
bicara akuntabilitas. Meyers di dalam buku “Algemene begrippen van het Burgerlijk
Recht” hukum adalah semua aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan
ditujukan kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat dan yang menjadi pedoman
bagi penguasa-penguasa negara dalam melaksanakan tugasnya, dalam kaidah-kaidah
yang demikian sudah ada rambu-rambu bahwa ada prinsip-prinsip kesusilaan tadi
yang menyangkut nilai etik. Oleh karena itu, untuk menguji hari ini apakah
penyelenggara pemilu sudah melaksanakan tugas-tugas itu secara profesional, kalau
dikaitkan dengan perdebatan pengaduan oleh pengadu ini menerima pendaftaran
Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden yang berpasangan dengan
Prabowo Subianto, apakah itu sudah benar tugas-tugas profesional itu sudah diuji
secara peraturan perundang-undangan, asas kepastian hukum. Pertama, bahwa
putusan Mahkamah Konstitusi merupakan representasi dari prinsip-prinsip konstitusi
sebagai supreme of law karena di dalamnya ada hak konstitusional setiap warga negara.
Karena itu, putusan Mahkamah Konstitusi harus disesuaikan dengan tatanan norma-
norma suatu Undang-Undang termasuk implementasi dengan peraturan perundang-
undangan di bawahnya. Putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan
tahapan pencalonan itu berubah karena ada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
90/PUU-XXI/2023, maka putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023
sesunggunya sudah memberikan suatu norma baru yang sifatnya adalah
konstitusional bersyarat. Dalam amar putusan diberikan satu alternatif sehingga
Undang-Undang Pemilu tadi adresatnya dalam ilmu perundang-undangan ditujukan
kepada Pemerintah, DPR, KPU, DKPP dan Bawaslu untuk melaksanakan undang-
undang itu sumpah jabatan dari masing-masing lembaga yang merupakan satu
kesatuan sebagai penyelenggara pemilu meskipun fungsinya berbeda, yang satu
menyelenggarakan tahapan pemilu, kemudian bawaslu mengawasi seluruh tahapan
kemudian DKPP menegakkan etik. Oleh karenanya putusan-putusan mahkamah tadi,
putusan mahkamah tersebut masuk dalam kategori self implementing (putusan yang
langsung dilaksanakan) kenapa putusan Mahkamah Konstitusi adalah pengujian
suatu norma, pengujian suatu norma ini artinya sama dengan Undang-Undang, karena
sama dengan Undang-Undang maka berlakulah prinsip-prinsip dasar dalam Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
yaitu ketika diundangkan dalam lembaran negara, maka teori fiksi berlaku semua
orang dianggap tahu dan punya daya mengikat erga omnes. Pasal 10 ayat 1 Undang-
Undang Mahkamah Konstitusi mengatakan putusan Mahkamah Konstitusi bersifat
final, mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sejak diucapkan. Yang namanya
lembaga peradilan itu punya kekuatan eksekutorialnya kalau sudah dinyatakan
berkekuatan hukum tetap, ketika vonis bisa dieksekusi maka dia harus berkekuatana
hukum tetap. Siapa yang berani melanggar itu maka dia terjadi pembangkangan
terhadap konstitusi, dalam sistem penegakan hukum itu selalu ada yang namanya
kekuatan eksekutorial baru bisa dieksekusi kalau sudah berkekuatan hukum tetap
itulah vonis sebuah putusan yang sebenarnya. Oleh karena itu, pandangan yang
demikian bahwa ada persamaan kedudukan undang-undang dan putusan mahkamah
konstitusi itu merupakan satu kesatuan yang bisa saling melengkapi dalam suatu
norma yang sederajat di lingkup undang-undang itu dibenarkan oleh Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 artinya terhadap putusan Mahkamah Konstitusi yang telah
berkekuatan hukum tetap tersebut, maka sifat amar putusan itulah yang dieksekusi
dalam putusan Mahkamah Konstitusi dilihat dari dictum ketiga, amar dictum ketiga
itu memerintahkan putusan dimuat dalam berita negara sudah memenuhi Pasal 81
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan perundang-
undangan. Pengundangan itu ada tiga kategori satu, dimuat dalam lembaran negara.
dua, dimuat dalam berita negara, tiga, lembaran daerah dan berita daerah. Ini belum
cukup untuk meyakinkan semua warga negara Indonesia, bahwa putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 49/PUU-IX/2011 itu sudah mengatakan bahwa uji materi pasal 59
Undang-Undang MK yang menyatakan bahwa normanya jika diperlukan perubahan
terhadap Undang-Undang yang telah diuji DPR dan/atau presiden segera
menindaklanjuti putusan MK sesuai dengan peraturan perundang-undangan ini sudah
diuji pasalnya, karena ini lahir dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Undang-
Undang Mahkamah Konstitusi. Putusannya Nomor 49-PUU/IX/2011 halaman 76
pertimbangan hukum ini rasio desidendinya adalah putusan Mahkamah Konstitusi
sama seperti Undang-Undang yang harus dilaksanakan oleh negara yaitu pembentuk
Undang-Undang, semua organ negara, seluruh warga masyarakat dan pemangku
kepentingan yang ada. KPU sebagai adresat Undang-Undang pemilu karena ini yang
diuji adalah objektum litisnya Undang-Undang pemilu, maka wajib melaksanakan
karena ada perintah Mahkamah Konstitusi ini final and binding. Ada 7 putusan
Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2017 tentang Pemilu, namun Pasal 10 ayat 1 tidak dilaksanakan, Undang-Undang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tidak ada tindaklanjut, jadi kalau kita
melihat apakah suatu Undang-Undang itu existing sudah dirubah, dicabut dan
sebagainya. Banyak putusan-putusan Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang pemilu
yang hari ini dijadikan dasar Nomor 7 Tahun 2017, tapi tidak ada tindaklanjut dari
pembentuk Undang-Undang. Maka demi hukum saya katakana ketika terjadi putusan
Mahkamah Konstitusi 90/PUU-XXI/2023 tanggal 16 Oktober 2023, maka tanggal 17
Oktober adalah sikap sempurna KPU, secara hukum KPU sudah melaksanakan sikap
profesional demi hukum, kalau tidak melaksanakan bahkan bisa terjadi sebaliknya,
adresat itu tertuju langsung kepada KPU. Saya contohkan putusan yang ditindaklanjuti
oleh berbagai macam lembaga, Contoh pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2006 tentang Administrasi Kependudukan mengenai penghayat dalam Putusan MK No.
97/PUU-XIV/2016 ditindaklanjut dengan Surat Edaran Mendagri No.
471.14/10666/Dukcapil tentang Penerbitan Kartu Keluarga bagi Penghayat
Kepercayaan Tuhan YME tertanggal 25 Juni 2018. Contoh pengujian Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah dalam Putusan Mahkamah
Konstitusi No. 46/PUU-XII/2014 ditindaklanjut dengan Surat Edaran Dirjen
Perimbangan No. S-349/PK/2015 tentang Penghitungan Tarif Retribusi Pengendalian
Menara Telkom Terkait Putusan Mahkamah Konstitusi tertanggal 9 Juni 2015. Contoh
pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaiman
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 dalam putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 39 /PUU-XI/2013 terkait pasal 16 ayat 3 tindaklanjutnya adalah
Surat Edaran KPU Nomor 554 KPU/VIII/2013. Contoh pengujian Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana mengenai Peninjauan Kembali
dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 ditindaklanjut dengan
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2014 tentang Pengajuan Permohonan
Peninjauan Kembali Perkara Pidana. Kemudian dalam praktiknya putusan Mahkamah
Konstitusi yang sifatnya self implementing yang berkaitan dengan Komisi Pemilihan
Umum itu banyak, ada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009
Tahun 2009 tindaklanjutnya adalah Surat Edaran KPU 1232/KPU/VII/2009, Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 mengenai Verifikasi Partai Politik oleh
Komisi Pemilihan Umum ditindaklanjuti oleh Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018,
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 tentang Pengurus Calon DPD
tidak boleh merangkap fungsionaris partai politik langsung dieksekusi oleh Peraturan
KPU Nomor 26 Tahun 2018 artinya berbagai macam ragam kebutuhan hukum untuk
melaksanakan tindaklanjutk putusan Mahkamah Konstitusi menyesuaikan suatu
keadaan. Ada keadaan hukum terjadi kekosongan hukum terjadi suatu keadaan yang
sifatnya abnormal condition. Untuk kepentingan agenda ketatanegaraan, maka kalau
itu tidak dapat ada satu instrumen hukum yang bisa mengatasi suatu keadaan hukum
peralihan keadaan hukum baru, maka dipastikan akan berdampak pada satu keadaan
yang implikatif, bisa jadi keadaan-keadaan yang sifatnya chaos, dan terganggunya
sistem ketatanegaraan. Maka demi hukum berbagai macam tindaklanjut dalam contoh-
contoh tadi menunjukan best practice nya, ketika ada Putusan Nomor 91/PUU-
XVIII/2020 tentang pengujian Undang-Undang Cipta Kerja, maka hal itu tergolong self
non implementing artinya ditujukan kepada pembentuk Undang-Undang diberi waktu
2 tahun untuk memperbaiki, maka disitulah lahir yang namanya perbaikan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan Undang-Undang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan. Ada self implementing dan self non implementing yang terjadi
dalam Putusan Mahkamah Konstitusi
90/PUU-XXI/2023 materi muatan itu murni self implementing, karena yang termuat
dalam pasal 169 normanya sudah berbubah yang kemudian berdasarkan Pasal 13
Undang-Undang pemilu punya kewenangan atribusi, ini yang harus kita hormati
bahwa KPU melaksanakan itu tetapi terhambat dengan Pasal 75 ayat 4 harus
berkonsultasi kepada DPR. Maka, implementasinya adalah Surat Ketua Komisi
Pemilihan Umum Nomor 1145/PL.01.4-SD/05/2023 tanggal 17 Oktober 2023 adalah
memedomani Putusan Mahkamah Konstitusi yang ditujukan kepada seluruh partai
politik adalah sesuai dengan Pasal 6 ayat 2 bahwa pasangan calon presiden dan wakil
presiden diusulkan oleh partai politik dan/atau gabungan partai politik ini
membuktikan bahwa putusan mahkamah konstitusi tidak dirubah-rubah oleh KPU,
putusan mahkamah konsstitusi bukan berlaku untuk orang perorangan mengajukan
diri sebagai presiden tetapi harus ada dukungan dari partai politik. Kita belum
mengenal sistem pemilu kita calon independen dalam pemilihan umum presiden,
dengan demikian sebetulnya KPU hanya melakasanakan seusai dengan penjelasan
pasal 75 ayat 4 bahwa konsultasi itu untuk memastikan right to confirm bahwa
Pemerintah dan DPR sebetulnya ingin memastikan materi muatan sesuai dengan
materi yang ada di undang-undang. Sifatnya deklaratif karena keadaan hukum itu
sudah ada di putusan mahkamah konstitusi karena sifatnya hanya melaksanakan
peraturan pelaksana. Tindakan KPU dalam melakukan konsultasi sebetulnya suatu
keharusan wajib karena tidak mungkin KPU terlambat melakukan peraturan KPU yang
akhirnya diundangkan tanggal 3 karena ada proses yang wajib harus dikonsultasikan
kepada DPR dan masih dalam masa reses, artinya demi hukum maka KPU bisa
menerbitkan surat dalam rangka tindaklanjut putusan mahkamah konstitusi.
Peraturan-Peraturan yang sifatnya melaksanakan tadi tidak boleh memuat norma
baru, ahli pelajari peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2023 sebagaimana perubahannya
pada peraturan sebelumnya Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 sebetulnya tidak
beda dengan peraturan pelaksana di tingkat Peraturan Pemerintah untuk
melakasanakan Undang-Undang yaitu pemerintah sebagai peraturan pelaksana tidak
boleh menambah norma. Bukan berarti perubahan kemudian bisa menambah baru
sesuai dengan penafsiran KPU, maka peraturan pelaksana tadi tidak boleh menambah
satu norma baru yang diluar dari materi muatan, karena normanya sudah berubah
akibat putusan mahkamah konstitusi terjadi alternatif, maka KPU sudah
melaksanakan sumpah jabatannya dengan menegakkan profesionalitas di dalam
pelaksanaan tugas dan wewenangnya yaitu menjalankan peraturan perundang-
undangan dengan selurus-lurusnya. Sehingga pendelegasian kewenangan kepada KPU
dalam Pasal 13 Undang-Undang Pemilu merupakan kewenangan yang sudah
didelegasikan kepada KPU yang akhirnya kemudian sudah tetapkan pasal 3 adalah
pemenuhan administrasi. Demi hukum bahwa Ada kepentingan umum yaitu
kepentingan rakyat dalam putusan alternatif yang diputus dalam Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 sehingga Hans Kelsen menyebut pendapatnya
Austin yang mengatakan norma adalah suatu perintah yang tadinya dilarang kemudian
dibolehkan maka terjadi pengecualian. Maka karakteristik sebuah norma hukum itu
ada 4, pertama norma yang bersifat larangan, kedua norma yang bersifat kebolehan,
ketiga norma yang bersifat memberikan izin, keempat pengecualian. Pengecualian itu
berbentuk alternatif terjadi sesuatu penafsiran kemudian dibenarkan dengan syarat
itulah yang disebut dengan pengecualian artinya setelah memahami karakteristik
norma tersebut maka perintah-perintah dalam norma tersebut wajib dilaksanakan
dipenuhi oleh KPU untuk menjamin suaya prinsip-prinsip pemilu berjalan sesuai
dengan kode etik penyelenggara pemilu. Prinsip itu satu menggunakan kewenangan
berdasarkan hukum, kedua bersikap dan bertindak non partisan, ketiga bertindak
transaparan dan akuntabel. Melalui Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor
1145/PL.01.4-SD/05/2023 adalah kepada partai politik sebagai perpanjangan tangan
dari partisipasi masyarakat. Keempat melayani pemilih menggunakan hak pilih, kelima
bertindak profesional.
[2.11] KESIMPULAN PARA TERADU
Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan dugaan
Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu tanggal 22 Desember 2023, 8 Januari
2024 dan 15 Januari 2024 Para Teradu menyampaikan kesimpulan dengan uraian
sebagai berikut:
[2.11.1] KESIMPULAN TERADU PERKARA NOMOR 135-PKE-DKPP/XII/2023
Bahwa berdasarkan sidang pemeriksaan pada tanggal 22 Desember 2023 dan 8
Januari 2024 dengan agenda mendengarkan aduan Pengadu, Jawaban Para Teradu
dan mendengarkan keterangan Pihak Terkait, keterangan Saksi dan Ahli Pengadu,
sidang pemeriksaan tanggal 15 Januari 2023 dengan agenda mendengarkan
keterangan Saksi dan Ahli Pengadu, dan keterangan Ahli Para Teradu menyampaikan
Kesimpulan sebagai berikut:
1. Bahwa mohon dengan hormat segala sesuatu yang diuraikan dalam Jawaban Para
Teradu yang diajukan dan disampaikan pada sidang pemeriksaan tanggal 22
Desember 2023 dan 8 Januari 2024 dengan agenda mendengarkan aduan Pengadu,
Jawaban Para Teradu, mendengarkan keterangan Pihak Terkait, keterangan Ahli
Pengadu dan Saksi Para Teradu, dan pada sidang pemeriksaan tanggal 15 Januari
2023 dengan agenda mendengarkan keterangan Saksi dan Ahli Pengadu, dan
keterangan Ahli Para Teradu dianggap telah pula dikemukakan dan merupakan satu
kesatuan bagian yang tidak terpisahkan dalam Kesimpulan Para Teradu ini;
2. Bahwa Para Teradu menolak dan membantah seluruh dalil-dalil Pengaduan
Pengadu dalam perkara a quo, kecuali yang diakui secara jelas dan tegas dalam
Jawaban dan Kesimpulan Para Teradu;
3. Bahwa dalam Pengaduan a quo pada angka 1 s.d. angka 11 (Vide Pengaduan
Pengadu) dan fakta persidangan, Pengadu menilai Para Teradu dalam menerima
pendaftaran dan memverifikasi dokumen bakal calon Wakil Presiden atas nama
Gibran Rakabuming Raka yang kemudian menetapkan sebagai calon Wakil Presiden
diduga merupakan tindakan yang bertentangan dengan prinsip berkepastian hukum
dan penyusunan atau pembentukan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23
Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19
Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil
Presiden (untuk selanjutnya disebut Peraturan KPU No. 23/2023) merupakan
tindakan yang bertentangan dengan prinsip berkepastian hukum karena hal-hal
sebagai berikut:
a. Bahwa Para Teradu pada tanggal 25 Oktober 2023 menerima pendaftaran Gibran
Rakabuming Raka sebagai Bakal Calon Wakil Presiden masih menggunakan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan
Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (selanjutnya disebut
Peraturan KPU No. 19/2023) dan belum dilakukan perubahan sebagaimana
adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XII/2023;
b. Bahwa Para Teradu telah menerima dan memverifikasi dokumen bakal calon wakil
Presiden (Gibran Rakabuming Raka) yang jelas-jelas dengan Peraturan KPU No.
19/2023 tidak memenuhi syarat sebagai Bakal Calon Wakil Presiden;
4. Bahwa berdasarkan sidang pemeriksaan pada tanggal 15 Januari 2023, Pengadu
menghadirkan 2 (dua) orang ahli atas nama Prof.Dr. H. Ratno Lukito, M.A., DCL dan
Charles Simabura menerangkan hal sebagai berikut:
a. Patmo Lukito Guru Besar Ilmu Hukum UIN Kalijaga Surakarta
Legal Opinion Ahli terhadap perbuatan ketidaktaatan terhadap hukum dari
KPU terhadap UU No 12/2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan 16
Oktober 2023 MA menerbitkan Putusan 90 yang mengubah norma pasal 169
huruf q UU Pemilu yang sebelumnya berbunyi “ berusia paling rendah 40 tahun
menjadi berusia paling rendah 40 tahun atau pernah sedang menduduki jabatan
yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala
daerah” kemudian berdasarkan putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 (selanjutnya
disebut Putusan MK No. 90) KPU mengeluarkan Surat Edaran 1145/PL.01.4-
SD/05/2023 tertanggal 17 Oktober 2023 yang ditujukan kepada Pimpinan Parpol
peserta pemilu untuk mempedomani putusan MK No. 90. Pada 25 Oktober 2023
KPU menerima pendaftaran dan dilanjutkan pada 26 Oktober 2023 Prabowo-
Gibran melakukan tes kesehatan dengan menggunakan anggaran Pemilu di
RSPAD kemudian pada 27 Oktober 2023 KPU mengeluarkan Berita Acara 1584
tentang penerimaan pendaftaran bakal pasangan calon presiden dan wakil
presiden hal ini tanpa pertimbangan bahwa tahapan penerimaan pendaftaran
bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden berdasarkan PKPU 19/2023
tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
berakhir pada 25 Oktober 2023, kemudian 28 Oktober 2023 KPU mengeluarkan
Berita Acara Nomor 1589 tentang Verifikasi Dokumen Persyaratan Bakal
Pasangan Calon Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang
menyatakan dokumen persyaratan bakal calon dinyatakan Memenuhi Syarat.
Selain itu dalam lampiran terdapat kolom verifikasi persyaratan yang
memasukkan klausul berumur 40 tahun terhitung sejak penetapan pasangan
calon berdasarkan tanggal lahir yang tertera pada ktp-e dan/atau akta kelahiran
atau pernah sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui Pemilu termasuk
Pemilihan Kepala Daerah dan terhadap kolom tersebut dinyatakan hasil verifikasi
bakal calon Gibran Rakabuming Raka telah memenuhi syarat.
Pada 3 November 2023 KPU menerbitkan PKPU No. 23/2023 sebagai
perubahan dari PKPU 19/2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum
Presiden dan Wakil Presiden disamping itu pada tanggal 13 November 2023 KPU
telah mengeluarkan Keputusan KPU Nomor 1632 Tahun 2023 tentang Penetapan
yang menyatakan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai
Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, apa yang dilakukan KPU tersebut
menimbulkan pertanyaan sehubungan dengan keberadaan UU Pembentukan
peraturan perundang-undangan yaitu UU No.12/2011 khususnya Pasal 10 ayat
(1) huruf d dan ayat (2) serta penjelasannya yang menerangkan bahwa tindak
lanjut putusan MK dilakukan oleh DPR atau Presiden untuk mencegah terjadinya
kekosongan hukum. KPU sepertinya dengan sengaja telah melakukan legal
disobedience dengan tidak mentaati Pasal 10 UU No.12/2011 tersebut sehingga
tindakan-tindakan yang dilakukan setelahnyapun melanggar peraturan yang
ada.
Hukum yang dilanggar oleh KPU menurut Saksi Ahli Pengadu:
a. UU No. 12/2011 Pasal 10 ayat (1) huruf d yaitu materi muatan yang harus
diatur dengan undang-undang berisi tindak lanjut atas Putusan MK No. 90 dan
ayat (2) beserta penjelasannya tindak lanjut atas putusan MK sebagaimana
dimaksud ayat (1) dilakukan oleh DPR atau Presiden serta penjelasannya.
Dengan demikian UU 12/2011 Pasal 10 ayat (1) huruf d dan ayat (2)
menyatakan Putusan MK No. 90 harus ditindaklanjuti oleh DPR atau Presiden
untuk mencegah terjadinya kekosongan hukum karena itu KPU mengeluarkan
Surat Edaran Nomor 1145 tertanggal 17 Oktober 2023 yang ditujukan kepada
pimpinan Partai Politik peserta pemilu tahun 2024 untuk mempedomani
Putusan MK No. 90 merupakan tindakan yang menyalahi UU 12/2011.
b. Tidak adanya legislatif review dari DPR maupun Perpu oleh Presiden pada
hakikatnya aturan tetap berjalan secara substantif yaitu UU 7/2017 tentang
Pemilu.
c. Pada tanggal 25 Oktober 2023 KPU menerima pendaftaran Prabowo-Gibran dan
dilanjutkan pada tanggal 26 Oktober 2023 Prabowo-Gibran melaksanakan tes
kesehatan dengan anggaran Pemilu lalu tanggal 27 Oktober 2023 KPU
mengeluarkan Berita Acara Nomor 1584 tentang Penerimaan Penerimaan Bakal
Calon Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden tindakana KPU ini jelas-
jelas menyalahi UU 7/2017 Pasal 169 huruf q yang menetapkan Calon Presiden
dan Wakil Presiden berusia tidak kurang dari 40 tahun;
d. Akibat dari lanjutan pelanggaran tersebut KPU juga telah melanggar peraturan
dalam PKPU No.19/2023 yang menyatakan usia Calon Presiden dan Wakil
Presiden berusia tidak kurang dari 40 tahun. KPU pada tanggal 28 Oktober
2023 tentang Verifikasi Dokumen Persyaratan Bakal Pasangan Calon Prabowo
Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang menyatakan dokumen
persyaratan bakal calon dinyatakan Memenuhi Syarat dengan memasukkan
klausul dari Putusan MK No.90 bahwa Calon Wakil Presiden telah memenuhi
syarat karena pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui
pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah;
e. Pada tanggal 3 November 2023 KPU menerbitkan PKPU No.23/2023 sebagai
perubahan dari PKPU No.19/2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan
Umum Presiden dan Wakil Presiden Pasal 13 huruf q dari PKPU tersebut diganti
dengan PKPU 13 huruf q No.23/2023 sehingga bunyinya paling rendah berusia
40 tahun atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan
umum termasuk pemilihan kepala daerah. Ini perbuatan legal disobedience
yang jelas sekali karena keputusan MK No. 90 merupakan keputusan yang non-
excutable karena belum ada tindakan apa-apa dari Presiden maupun DPR.
Kemudian tanggal 13 November 2023 KPU mengeluarkan Keputusan KPU
Nomor 1932 Tahun 2023 yang menyatakan bahwa Prabowo Subianto dan
Gibran Rakabuming Raka sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden
peserta pemilihan umum. Keputusan ini jelas bertentangan dengan UU No.
7/2017 Pasl 169 q diatas karena mengangkat Wakil Presiden yang berusia
kurang dari 40 tahun. Tampak disini KPU melakukan legal disobedience
terhadap UU No. 12/2011 Pasal 10 ayat (1) huruf d dan ayat (2) dan
penjelasannya maka KPU terjerembab dalam tindakan yang menyesatkan
dalam setiap langkah yang diambil dan beberapa UU yang berhubungan
dengan Pemilu.
Kesimpulan Keterangan Ahli dari Pengadu adalah Putusan MK No. 90
adalah putusan yang memiliki sifat non-excutable karena menurut UU No.
12/2011 Pasal 10 ayat (1) huruf d dan ayat (2) serta penjelasannya tentang
pembentukan peraturan perundang-undangan harus ditindak lanjuti Presiden
atau DPR untuk merubah norma hukum pasal atau ayat dalam undang-
undang dibatalkan atau dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945. Bahwa
Menurut Pasal 10 ayat (2) UU No. 12/2011 disebutkan bahwa tindak lanjut
oleh Presiden atau DPR untuk mengubah perumusan norma hukum agar tidak
ada kekosongan hukum. Maka pelanggaran hukum yang dilakukan oleh KPU
adalah perbuatan melawan hukum dengan menerima dan menetapkan Gibran
sebagai Bakal Calon Wakil Presiden karena usianya tidak memenuhi menurut
PKPU No.19/2023, perbuatan curang dengan memberikan perlakuan istimewa
kepada Gibran dengan menyatakan memenuhi syarat pada saat mendaftar
sebagai Bakal Calon Wakil Presiden, melakukan abuse of power menerima
pendaftaran dan menetapkan sebagai bakal calon wakil presiden, melakukan
penyelundupan hukum dengan menerima dan menetapkan Gibran sebagai
bakal calon wakil presiden, melakukan persekongkolan jahat untuk melawan
hukum dan melakukan pembiaran atau memberikan perlakuan istimewa
kepada Gibran untuk dapat diterima sebagai bakal calon wakil presiden,
memberikan pernyataan palsu dalam Berita Acara penerimaan pendaftaran
Gibran.
Bahwa pada fakta persidangan diketahui Ahli Pengadu atas nama Ratna
Lukito baru mengetahui bahwa terdapat Permohonan Uji Materiil Perkara
Nomor 48 dan 51 terkait dengan Pasal 13 ayat (1) huruf q Peraturan KPU Nomor
23 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023
tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang
mengatur mengenai syarat minimal batas usia Calon Presiden dan Calon Wakil
Presiden. Hal ini menunjukkan bahwa Ahli yang dihadirkan oleh Pengadu tidak
memiliki pemahaman yang komprehensif (utuh) terhadap pokok aduan dari
Para Pengadu. Selain itu juga, Ahli tidak dapat memberikan penjelasan terkait
dengan sifat Putusan Mahkamah Agung dimaksud. sehingga mohon kepada
Majelis DKPP untuk tidak mempertimbangkan Keterangan Ahli yang
dihadirkan oleh Pengadu;
b. Charles Simabura
Persyaratan menjadi Capres paling rendah adalah 40 tahun bertentangan
dengan UUD 1945 dan tidak punya kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak
dimaknai berusia paling rendah 40 tahun dan atau sedang menduduki jabatan
yang dipilih dalam pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah. Bahwa pada
tanggal 17 Oktober 2023, KPU merespon putusan a quo dengan mengeluarkan
surat nomor 1145/PL.01.4-SD/05/2023 perihal tindaklanjut putusan MK No.90
yang ditujukan kepada pimpinan Parpol yg pada pokoknya meminta parpol
memedomani putusan MK dalam tahapan pencalonan presiden dan wakil
presiden dalam Pemilu 2024, Bahwa pengumuman pendaftaran capres dan
wapres yang ditetapkan pada tanggal 16-18 Oktober 2023 dilanjutkan dengan
batas bahwa proses pendaftaran calon wakil presiden Gibran Rakabumingraka
menurut Pengadu telah melanggar Pasal 11 peraturan DKPP No 2/2017 oleh
Teradu anggota KPU dengan alasan sebagaimana berikut:
a. Patut diduga terjadi pelanggaran oleh KPU dalam mengeluarkan surat nomor
1145/Pl.01.4-SD/05/2023 perihal tindaklanjut putusan MK No. 90 Tahun
2023 tanggal 17 Oktober 2023 yang ditujukan kepada pimpinan Parpol
peserta Pemilu Tahun 2024. Menurut ahli telah tejadi melanggar prinsip
kepastian hukum karena KPU bertindak tidak sesuai yurisdiksinya dalam
hal ini pasal 11 huruf b Peraturan DKPP No. 2/2017 menurut ahli, sesuai
yurisdiksinya hal pertama yang dilakukan oleh KPU dalam menindaklanjuti
putusan MK No. 90 adalah menyusun mengajukan rancangan perubahan
KPU No. 19/2023, penyusunan rancangan perubahan PKPU No 19/2023
merupakan amanat dari PKPU No. 1/2022 tentang tata cara pembentukan
peraturan dan Keputusan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum. Bahwa
berdasarkan pasal 10 ayat 1 huruf c PKPU a quo, KPU mengajukan
rancangan PKPU di luar program penyusunan rancangan peraturan KPU
sebagai pelaksanaan putusan MK dan MA. Dengan demikian KPU
seharusnya Menyusun rancangan perubahan PKPU No 19/2023 bukan
mengeluarkan surat nomor 1145/2023. Penyusunan rancangan perubahan
PKPU tersebut harusnya menjadi prioritas sehingga dengan segera dapat
diproses secara internal sesuai dengan mekanisme penyusunan dan
penyelesaian rancangan peraturan KPU berdasarkan Pasal 11, 12, 13,14,15
dan 16 PKPU No 1/2022. Bahwa Tindakan KPU mengeluarkan Surat No
1145 jelas tidak tepat karena bukan merupakan pelaksanaan dari putusan
MK No. 90. Namun dpaat dikatakan sebagai pengabaian putusan MK, bahwa
dengan tidak mensegerakan penyusunan perubahan PKPU 19/2023 pasca
putusan MK No.90 selain bertindak tidak sesuai yurisdiksi maka patut
diduga KPU telah melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan perintah
peraturan perundang-undangan sebagaimana dimuat dalam Pasal 11 huruf
a Peraturan DKPP 2/2017. Bahwa kewajiban KPU selanjutnya pasca
putusan MK adalah mengirimkan surat konsultasi kepada DPR, bahwa
menurut Pasal 19 ayat (1) PKPU 1/2022 dinyatakan KPU wajib berkonsultasi
dengan DPR dan Pemerintah dalam forum RDP terhadap rancangan PKPU
yang mengatur penyelenggaraan tahapan pemilu dan pemilihan. Perintah ini
tidak hanya tertuang dalam PKPU namun juga merupakan peirntah dari
Pasal 75 UU 7/2017. Bahwa dengan demikian dapat diduga KPU tidak
melakukan tindakan dalam penyelenggaraan pemilu yang sesuai dengan
yurisdiksinya dan perintah pertauran perundang-undangan.
b. Ketidakpatuhan pada prinsip kepastian hukum berikutnya adalah dalam
penerbitan Berita Acara penerimaan berkas yang seharusnya dilakukan
dalam rentang waktu tgl 19-25 Oktober 2023. Bahwa KPU menerbitkan
Berita Acara penerimaan pendaftaran bakal calon presiden dan wakil
presiden pada tgl 27 Oktober 2023 dan jelas telah melewati jadwal yang
ditentukan oleh KPU dalam PKPU 19/2023
c. Dugaan pelanggaran selanjutnya adalah menerbitkan Berita Acara Nomor
1589/PL.01.4-BA/05/2023 tentang Verifikasi Bakal Pasangan Calon
Presiden dan Wakil Presiden tanggal 28 Oktober 2023 yang menyatakan
berkas pasangan calon Prabowo Subianto dan Gibran Rakabumingraka
memenuhi syarat. Berita Acara tersebut disusun mendasarkan pada PKPU
19/2023 yang belum direvisi sehingga normanya belum sesuai dengan
peirntah Putusan MK 90. Adapun norma yg digunakan pada pasal 13 ayat
(1) huruf q masih dinyatakan sebagai berikut berusia paling rendah 40 tahun,
dengan demikian KPU patut diduga tidak melakukan tindakan dalam
penyelenggaraan pemilu dan menaati prosedur yg ditetapkan dalam
peraturan perundang-undangan. Bahwa KPU telah melakukan perubahan
PKPU 19/2023 melalui PKPU 23/2023 dan baru diundangkan pada 3
November 2023 dan hanya berlaku ke depan setelah tanggal
pengundangannya. Dengan demikian penetapan hasil verifikasi bakal
pasangan calon presiden dan wakil presiden masih berpedoman pada PKPU
19/2023 bahwa tindakan KPU menyatakan pendaftaran paslon Presiden dan
Wapres atas nama Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka
memenuhi syarat jelas bertentangan dengan PKPU 19/2023. Tindakan KPU
yang demikian merupakan kelalaian KPU yang bertindak di luar
yurisdiksinya dan tidak sesuai dengan PKPU yang disusun sendiri. Bahwa
terhadap PKPU 23/2023 dalam penormaan materi muatan patut diduga
disusun secara kurang cermat oleh KPU karena belum mengadopsi printah
putusan MK 90 seutuhnya. KPU hanya berfokus mengubah Pasal 13 ayat (1)
huruf q menjadi berusia paling rendah 40 tahun atau pernah/sedang
menduduki jabatan yang dipilih melalui Pemilu termasuk Pemilihan Kepala
Daerah. Dengan hanya merubah norma dimaksud maka patut diduga KPU
hanya berfokus pada bagaimana mengakomodir pencalonan Gibran
Rakabuming padahal jika mendalami putusan MK No.90 tidak hanya bagi
calon yang belum berusia 40 tahun dan sedang menduduki jabatan kepala
daerah saja, bahwa KPU belum mengatur syarat adminidtratif yag harus
dipenuhi oleh calon kepala daerah yang pernah menjabat sebagai kepala
daerah atau sedang/ pernah menjadi anggota DPRD dan DPD dan DPR
Menurut ahli Pengadu anggota KPU selaku penyelenggara pemilu telah
bersikap dan bertindak yang tidak sesuai dengan prinsip kepastian hukum.
Anggota KPU menurut ahli telah melanggar Pasal 11 peraturan DKPP 2/2017
dimana dalam bersikap dan bertindak anggota KPU selaku penyelenggara
Pemilu hendaknya
a. Melakukan Tindakan dalam rangka pennyelenggaraan pemilu yang secara
tegas diatur oleh peraturan perundang-undangan
b. Melakukan Tindakan penyelenggaraan pemilu yang sesuai yurisdiksinya
c. Melakukan Tindakan penyelenggaraan pemilu dan menaati prosedur g
ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dan menjamin
pelaksanaan pengaturan perundang-undangan mengenai pemilu
sepenuhnya secara adil dan tidak berpihak.
Pada fakta dalam persidangan diketahui bahwa terkait dengan proses
pendaftaran, dimana Berita Acara Penerimaan Pendaftaran, menurut Ahli
baru diterbitkan pada tanggal 27 Oktober 2024. Ahli Pengadu berpandangan
bahwa Para Teradu tidak profesional, ada kecenderungan permainan dan
diskriminasi bagi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang sudah
melakukan pendaftaran terlebih dahulu. Terhadap Keterangan Ahli tersebut,
Para Teradu telah memberikan penjelasan secara lisan bahwa setelah Bakal
Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden melakukan pendaftaran,
dilanjutkan dengan pemeriksaan kesehatan. Berita Acara Penerimaan
dilakukan setelah menerima hasil pemeriksaan kesehatan. Hal ini
sebagaimana ketentuan Pasal 41 Peraturan KPU No. 19/2023 yang pada
pokoknya mengatur bahwa Setelah menerima surat keterangan kesehatan
bakal Pasangan Calon dan seluruh hasil pemeriksaan kesehatan, KPU
memberikan tanda penerimaan dan berita acara penerimaan kepada bakal
Pasangan Calon atau petugas penghubung. Adapun Berita Acara
sebagaimana bukti yang telah diajukan oleh Para Teradu merupakan Berita
Acara Penerimaan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil
Presiden yang diterbitkan setelah Para Teradu menerima hasil tes kesehatan
seluruh Bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dari Tim
Pemeriksa Kesehatan (Vide Bukti T-13). Bahwa terhadap hal tersebut, Ahli
Pengadu tidak memberikan bantahan apapun, sehingga terlihat jelas bahwa
Ahli Pengadu tidak memahami secara komprehensif (utuh) mengenai
pengaturan terhadap proses pencalonan presiden dan wakil presiden.
Sehingga mohon kepada Majelis DKPP untuk tidak mempertimbangkan
Keterangan Ahli yang dihadirkan oleh Pengadu;
5. Bahwa berdasarkan sidang pemeriksaan pada tanggal 15 Januari 2023, Teradu
menghadirkan 1 (satu) orang ahli atas nama Dr. Muhammad Rullyandi, SH.,MH,
menerangkan hal sebagai berikut:
Bahwa berdasarkan jawaban Pengadu atas pendalaman Majelis Pemeriksa
DKPP tersebut di atas, Teradu kembali menegaskan hal-hal sebagai berikut:
menjelaskan bahwa penyelenggara Pemilu dalam melaksanakan tugasnya
berlandaskan prinsip keadilan yaitu :
a) Keadilan dengan adanya integritas;
b) Berdasarkan kepastian hukum;
c) Impasial dan adil;
d) Profesional dan independen;
e) Transparan; dan
f) Terukur
6. KPU sebagaimana ditegaskan UU No. 7 Tahun 2017 dalam melaksanakan tugas dan
kewenangannya berdasarkan asas pemilu dan berpedoman pada prinsip
penyelenggaraan pemilu. Adapun yang menjadi pokok aduan DKPP adalah tindak
lanjut dalam putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 selanjutnya disebut putusan MK
No. 90 yang diputus tanggal 16 Oktober 2023 telah melahirkan rumusan norma baru
dengan memberikan syarat alternatif yaitu pernah/sedang menduduki jabatan yang
dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah;
7. Ahli berpendapat bahwa pada dasarnya putusan MK merujuk pada ketentuan pasal
10 ayat (1) UU MK yaitu putusan MK bersifat final yakni putusan MK langsung
memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum
yang dapat ditempuh. Sifat final ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat erga
omnes. Sehingga demikian menurut ahli putusan MK tersebut terbagi menjadi 2
klaster karakteristik yaitu self implementing atau putusan yang langsung ditindak
lanjuti dan self non – implementing yaitu putusan yang ditindaklanjuti dengan
melakukan perubahan materi Undang – Undang yang diperintahkan dalam putusan
MK. Putusan MK yang sifatnya self implementing karena memenuhi syarat berlaku
sejak diucapkan yang dapat disamakan dengan saat berlakunya suatu undang –
undang ketika diundangkan, hal ini dapat dilihat dari amar putusan MK No. 90 yang
menyebutkan pada bagian diktum ketiga amar putusan yang memerintahkan
putusan dimuat dalam berita negara;
8. Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Teradu sebagaimana penjelasan pada huruf f
sampai dengan huruf h di atas, membuktikan bahwa Ahli Teradu telah menguraikan
secara jelas dan komprehensif (utuh) mengenai sifat Putusan Mahkamah Konstitusi
dan pengaturan mengenai pencalonan Presiden dan Wakil Presiden yang telah
dikeluarkan oleh Para Pengadu, dimana hal tersebut menunjukkan bahwa tindakan
Para Teradu dalam menerima pendaftaran dan melakukan verifikasi terhadap
Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden atas nama Prabowo Subianto dan
Gibran Rakabuming Raka telah sesuai dengan kaidah-kaidah hukum yang
berlaku dan tidak melanggar etika penyelenggara Pemilu;
9. Bahwa terkait dengan tindakan Para Teradu menerima, memeriksa, dan
Memverifikasi Dokumen Pencalonan dan Calon serta menetapkan Pasangan Calon
atas nama Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Pasangan Calon
Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilu 2024 yang dipermasalahkan baik dalam
Pengaduan maupun dalam persidangan, Para Teradu perlu menegaskan kembali
hal-hal sebagai berikut:
a) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 Peraturan KPU No. 19/2023, pada
pokoknya mengatur dalam penerimaan pendaftaran bakal pasangan calon
Presiden dan Wakil Presiden, Para Teradu in casu KPU melakukan penerimaan
dokumen persyaratan bakal pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden untuk
memastikan dan memeriksa:
1) Kelengkapan dokumen dan pemenuhan persyaratan pencalonan bakal
pasangan calon; dan
2) Kelengkapan dokumen persyaratan calon bakal pasangan calon.
b) Bahwa terhadap pemeriksaan dokumen “Persyaratan Pencalonan” dan dokumen
“Persyaratan Calon” bakal pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden
sebagaimana dimaksud pada angka 1) di atas, Para Teradu in casu KPU
berdasarkan ketentuan Pasal 35 Peraturan KPU No. 19/2023 menetapkan status
pendaftaran bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden;
c) Bahwa penetapan status pendaftaran bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil
Presiden sebagaimana dimaksud pada angka 7 di atas, berdasarkan ketentuan
Pasal 36 ayat (1) dan Pasal 37 ayat (1) Peraturan KPU No. 19/2023 terdapat 2
(dua) kondisi yaitu dinyatakan “LENGKAP” atau dinyatakan “BELUM
LENGKAP”;
d) Bahwa status “LENGKAP” dalam pemeriksaan dokumen “Persyaratan
Pencalonan” dan dokumen “Persyaratan Calon” bakal pasangan calon Presiden
dan Wakil Presiden pada tahapan pendaftaran Pasangan Calon Presiden dan
Wakil Presiden, tidak untuk melakukan verifikasi “KEBENARAN” atau
“KEABSAHAN” dokumen “Persyaratan Pencalonan” dan dokumen “Persyaratan
Calon” bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden;
e) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf b Peraturan KPU No.
19/2023. pelaksanaan tahapan pendaftaran bakal Pasangan Calon Presiden
dan Wakil Presiden, termasuk pemeriksaan kesehatan bakal Pasangan Calon
Presiden dan Wakil Presiden;
f) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (2) Peraturan KPU No. 19/2023,
dalam hal status pemeriksaan dokumen “Persyaratan Pencalonan” dan dokumen
“Persyaratan Calon” bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden
dinyatakan “LENGKAP”, Teradu in casu KPU memberikan surat pengantar dan
tanda terima surat pengantar pemeriksaan kesehatan di rumah sakit yang telah
ditunjuk Teradu in casu KPU kepada bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil
Presiden;
g) Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana telah diuraikan pada di atas, Para
Teradu menyatakan “LENGKAP” status pemeriksaan dokumen pendaftaran
Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden atas nama Prabowo Subianto dan
Gibran Rakabuming Raka dan selanjutnya menyampaikan “Rangkaian
Pemeriksaan Kesehatan” kepada Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden
atas nama Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka di RSPAD Gatot
Subroto pada tahapan pendaftaran bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil
Presiden tanggal 25 Oktober 2023;
h) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan KPU No. 19/2023,
tahapan selanjutnya setelah tahapan pendaftaran bakal Pasangan Calon Presiden
dan Wakil Presiden adalah tahapan verifikasi dokumen “Persyaratan Pencalonan”
dan dokumen “Persyaratan Calon” bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil
Presiden yang meliputi:
i) Verifikasi dokumen “Persyaratan Pencalonan” dan dokumen “Persyaratan Calon”
bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden; dan
j) Perbaikan dokumen “Persyaratan Pencalonan” dan dokumen “Persyaratan Calon”
bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dan verifikasi dokumen hasil
perbaikan;
k) Bahwa hasil verifikasi yang telah dilakukan oleh Teradu in casu KPU terhadap
dokumen “Persyaratan Pencalonan” dan dokumen “Persyaratan Calon” bakal
Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden atas nama Prabowo Subianto dan
Gibran Rakabuming Raka adalah Memenuhi Syarat (MS);
l) Bahwa oleh karena dokumen “Persyaratan Pencalonan” dan dokumen
“Persyaratan Calon” bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden atas
nama Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka telah dinyatakan
Memenuhi Syarat (MS) berdasarkan ketentuan Pasal 52, Pasal 53, dan Pasal 54
Peraturan KPU No. 19/2023, menetapkan bakal Pasangan Calon Presiden dan
Wakil Presiden atas nama Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka
sebagai Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden pemilu 2024 melalui
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1632 Tahun 2023 tentang Penetapan
Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun
2024, tanggal 13 November 2023 (Vide Bukti T -14) dan menetapkan nomor urut
Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden atas nama Prabowo Subianto dan
Gibran Rakabuming Raka melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor
1644 Tahun 2023 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta
Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024, tanggal 14 November
2023 (Vide Bukti T-15);
m) Bahwa berdasarkan uraian seluruh fakta dan dasar hukum sebagaimana telah
diuraikan pada angka 1) s.d. angka 12) di atas, Para Teradu berpandangan dalam
pelaksanaan tahapan pencalonan bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil
Presiden pemilu 2024 in casu dalam menerima, memeriksa, dan memverifikasi
dokumen “Persyaratan Pencalonan” dan dokumen “Persyaratan Calon” bakal
Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden atas nama Prabowo Subianto dan
Gibran Rakabuming Raka serta menetapkan Pasangan Calon atas nama Prabowo
Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Pasangan Calon Presiden dan
Wakil Presiden dalam pemilu 2024 telah sesuai dengan asas dan prinsip-prinsip
penyelenggara pemilu serta telah melaksanakan tugas, wewenang dan
tanggungjawabnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
10. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada angka 1 s.d 9 di atas, Para
Teradu tidak melanggar asas dan prinsip-prinsip penyelenggara pemilu serta telah
melaksanakan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya berdasarkan peraturan
perundang-undangan;
[2.11.2] KESIMPULAN TERADU PERKARA NOMOR 136-PKE-DKPP/XII/2023
1. Bahwa mohon dengan hormat segala sesuatu yang diuraikan dalam jawaban
Teradu yang diajukan dan disampaikan pada sidang pemeriksaan tanggal 22
Desember 2023 dan 8 Januari 2024 dengan agenda mendengarkan aduan
Pengadu, jawaban Teradu, mendengarkan keterangan Pihak Terkait, dan Saksi
Para Teradu, dan pada sidang pemeriksaan tanggal 15 Januari 2023 dengan
agenda mendengarkan keterangan Saksi dan Ahli Pengadu, dan keterangan Ahli
Teradu dianggap telah pula dikemukakan dan merupakan satu kesatuan bagian
yang tidak terpisahkan dalam kesimpulan Teradu ini;
2. Bahwa Teradu menolak dan membantah seluruh dalil-dalil pengaduan Pengadu
dalam perkara a quo, kecuali yang diakui secara jelas dan tegas dalam jawaban
dan kesimpulan Teradu;
3. Bahwa dalam pengaduan a quo, Pengadu menilai dalam pokok pengaduannya,
tindakan Teradu dalam menerima pendaftaran dan memverifikasi dokumen bakal
calon Wakil Presiden atas nama Gibran Rakabuming Raka merupakan tindakan
yang TIDAK CERMAT dan TIDAK PROFESIONAL serta melanggar ketentuan Pasal
13 ayat (1) huruf q juncto Pasal 18 ayat (1) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum
Presiden dan Wakil Presiden (untuk selanjutnya disebut Peraturan KPU No.
19/2023) juncto Pasal 7 ayat (1) Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara
Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku
Penyelenggara Pemilihan Umum (untuk selanjutnya disebut Peraturan DKPP
No. 2/2017);
4. Bahwa berdasarkan sidang pemeriksaan pada tanggal 8 Januari 2024, Pengadu
tidak menghadirkan Saksi Fakta;
5. Bahwa berdasarkan sidang pemeriksaan pada tanggal 8 Januari 2024, Majelis
Pemeriksa melakukan pendalaman kepada Para Pengadu in casu Pengadu perkara
nomor 136-PKE-DKPP/XII/2023 sebagai berikut:
a. Bahwa Majelis Pemeriksa DKPP, Ibu Ratna Dewi Petalolo menyampaikan
“Kesempatan pertama dilakukan pendalaman kepada Pengadu 135, 136, 137,
dan 141 untuk lebih menerangkan agar Majelis mendapat keterangan yang
lebih kuat terkait dengan pokok permohonan Saudara terhadap perbuatan
yang Saudara tuduhkan kepada Teradu, yaitu tindakan menerima Paslon
Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka
berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi 90 tanpa terlebih dahulu
mengubah Peraturan KPU No. 19/2023”. Selanjutnya, Majelis Pemeriksa
DKPP, Ibu Ratna Dewi Petalolo menanyakan kepada Para Pengadu, “Apakah
jika tindakan yang dilakukan oleh KPU itu setelah melakukan perubahan
Peraturan KPU menurut Pengadu tindakan yang dapat dibenarkan baik
secara hukum maupun etik?;
b. Bahwa terhadap pertanyaan Majelis Pemeriksaan DKPP huruf a a quo,
Pengadu menjawab “Kenapa kami hanya mengadukan Ketua KPU RI? Sesuai
dengan apa yang kami sampaikan sebelumnya ketika membaca aduan bahwa
memang Peraturan KPU yang digunakan oleh KPU ketika penerimaan
pendaftaran Gibran dan menyatakan lengkap, menurut kami tidak bisa.
Karena dasarnya adalah Putusan MK. Jawaban Ketua KPU RI pada waktu itu.
Menurut kami bahwa tanggung jawab terbesar di Komisioner KPU ini ada pada
Ketua KPU, sehingga itulah kenapa kami Pengadu perkara nomor 136 lebih
melaporkan Ketua KPU RI karena kami anggap sebagai Pimpinan tidak bisa
cermat memimpin institusi KPU ini;
c. Bahwa Majelis Pemeriksa DKPP, Bapak I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi
menyampaikan “Dalil yang diajukan oleh Pengadu sebetulnya pada pokoknya
menyangkut soal proses pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, persoalan
kewenangan, dan persoalan tindakan-tindakan administratif yang dilakukan
oleh Para Teradu. Tadi kita sudah mendengarkan, jadi menurut Para Teradu
‘bahwa proses ini semata-mata dilakukan untuk menindaklanjuti Putusan
Mahkamah Konstitusi dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan
tidak ada maksud lain di luar itu. Menurut Para Teradu masing-masing
perkara, saya persilahkan untuk memberikan pandangannya apakah betul
demikian? Kalau betul demikian sebetulnya dalil-dalil yang diajukan Saudara
sudah dibantah oleh Para Teradu. Inilah issue utama dalam perkara yang
sedang kita periksa, tentu Saudara juga berhak untuk menyampaikan
pandangan soal ini dengan merujuk kepada apa yang sudah disampaikan di
dalam pengaduan Saudara kepada kami”;
d. Bahwa terhadap pertanyaan Majelis Pemeriksaan DKPP huruf c a quo,
Pengadu menjawab “Kami tetap pada pandangan kami bahwa apa yang telah
dilakukan oleh Ketua KPU RI yang menyatakan “data ini lengkap” merupakan
perbuatan yang tidak cermat. Apalagi setelah diperdalam melalui Ibu
Pettalolo, ada Juknis 1378”;
6. Bahwa berdasarkan sidang pemeriksaan pada tanggal 15 Januari 2024 dengan
agenda persidangan mendengarkan keterangan Ahli baik dari Pihak Pengadu
maupun Pihak Teradu, Pengadu perkara nomor 136-PKE-DKPP/XII/2023 tidak
menghadiri persidangan a quo;
7. Bahwa berdasarkan jawaban Pengadu atas pendalaman Majelis Pemeriksa DKPP
tersebut di atas, Teradu kembali menegaskan hal-hal sebagai berikut:
1. Kewenangan dan Tugas Teradu In Casu KPU dalam Tahapan Pencalonan
Presiden dan Wakil Presiden.
1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 7 UU Pemilu pada pokoknya
menyatakan “Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang
menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum,
Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu
sebagai satu kesatuan fungsi Penyelenggaraan Pemilu untuk memilih
anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah,
Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat”;
2. Bahwa Teradu in casu KPU dalam kedudukannya selaku penyelenggara
pemilu berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 UU Pemilu adalah
“lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri
dalam melaksanakan Pemilu”;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 226 ayat (1), Pasal 229 ayat (2), Pasal
230 s.d. Pasal 238 UU Pemilu junctis Peraturan KPU No. 19/2023, Teradu
in casu KPU berwenang menerima pendaftaran bakal pasangan calon
Presiden dan Wakil Presiden, melakukan verifikasi kelengkapan dan
kebenaran dokumen persyaratan bakal pasangan calon Presiden dan
Wakil Presiden, menetapkan dan mengumumkan pasangan calon
Presiden dan Wakil Presiden;
4. Bahwa Teradu dalam kedudukannya selaku penyelenggara pemilu
mengemban tugas sebagai Ketua KPU, di mana berdasarkan ketentuan
Pasal 11 ayat (1) UU Pemilu juncto Pasal 9 ayat (4) Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi
Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12
Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (untuk selanjutnya disebut Peraturan KPU tentang
Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota) mempunyai
tugas sebagai berikut [Bukti T – 1]:
a. memimpin rapat pleno dan seluruh kegiatan KPU;
b. bertindak untuk dan atas nama KPU ke luar dan ke dalam;
c. memberikan keterangan resmi tentang kebijakan dan kegiatan
KPU; dan
d. menandatangani seluruh peraturan dan keputusan KPU;
5. Bahwa Teradu selaku Ketua KPU berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat
(3) UU Pemilu juncto Pasal 9 ayat (5) Peraturan KPU tentang Tata Kerja
KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, dalam melaksanakan
tugasnya bertanggung jawab kepada rapat pleno KPU.
2. Mekanisme Pengambilan Keputusan KPU Dalam Penyelenggaraan
Tahapan Pemilu.
1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 UU Pemilu juncto Pasal 60 ayat
(1) Peraturan KPU tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU
Kabupaten/Kota, pada pokoknya mengatur “Pengambilan keputusan
KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dilakukan dalam rapat
pleno”;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 85 huruf f juncto Lampiran I dalam
“PAKTA INTEGRITAS ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM”, pada angka
8 Peraturan KPU tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU
Kabupaten/Kota, dalam melaksanakan prinsip profesional, KPU
mengambil keputusan dalam menjalankan tugas, fungsi, dan wewenang
yang dilaksanakan secara kolektif dan kolegial [Vide Bukti T -1];
3. Bahwa pengertian kolektif dan kolegial jika merujuk pada Kamus Besar
Bahasa Indonesia (KBBI), kolektif diartikan sebagai secara bersama atau
secara gabungan dan kolegial diartikan bersifat seperti teman sejawat,
apabila digabungkan maka kolektif kolegial dapat diartikan secara
gabungan yang bersifat seperti teman sejawat atau dalam istilah umum
yang merujuk kepada sistem kepemimpinan adalah melibatkan para
pihak yang berkepentingan dalam mengeluarkan keputusan atau
kebijakan melalui mekanisme yang di tempuh melalui musyawarah untuk
mencapai mufakat atau pemungutan suara, dengan mengedepankan
semangat keberasamaan;
4. Bahwa berdasarkan uraian berkaitan dengan mekanisme pengambilan
keputusan KPU dalam tahapan penyelenggaraan pemilu di atas in casu
tindakan menerima pendaftaran dan memverifikasi dokumen bakal calon
Wakil Presiden serta mengumumkan hasil verifikasi dokumen bakal calon
Wakil Presiden atas nama Gibran Rakabuming Raka bukan merupakan
tindakan personal atau pribadi, melainkan keputusan kelembagaan
KPU selaku penyelenggara pemilu yang dilaksanakan secara kolektif
dan kolegial.
3. Program dan Jadwal Tahapan Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden.
1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan KPU No. 19/2023 pada
pokoknya mengatur tahapan pencalonan Pasangan Calon Presiden dan
Wakil Presiden adalah sebagai berikut:
Pasal 3
(1) Tahapan pencalonan Pasangan Calon Presiden dan Wakil
Presiden meliputi:
a. pendaftaran bakal Pasangan Calon;
b. verifikasi dokumen bakal Pasangan Calon; dan
c. penetapan dan pengundian nomor urut Pasangan Calon.
(2) Pendaftaran bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. persiapan pendaftaran bakal Pasangan Calon; dan
b. pelaksanaan pendaftaran bakal Pasangan Calon,
termasuk pemeriksaan kesehatan bakal Pasangan
Calon.
(3) Verifikasi dokumen bakal Pasangan Calon sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. verifikasi dokumen persyaratan bakal Pasangan Calon;
dan
b. perbaikan dokumen persyaratan bakal Pasangan Calon
dan verifikasi dokumen hasil perbaikan.
(4) Penetapan dan pengundian nomor urut Pasangan Calon
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
a. penetapan Pasangan Calon; dan
b. penetapan nomor urut Pasangan Calon.
2. Bahwa rincian program dan jadwal kegiatan tahapan pencalonan Presiden
dan Wakil Presiden berdasarkan Lampiran I Peraturan KPU No. 19/2023
adalah sebagai berikut [Bukti T -2]:
JADWAL
NO PROGRAM/KEGIATAN
AWAL AKHIR
1 Pendaftaran bakal pasangan calon
a Pengumuman pendaftaran Senin, Rabu,
16 Oktober 18 Oktober
2023 2023
b Pendaftaran bakal pasangan Kamis, Rabu,
calon 19 Oktober 25 Oktober
2023 2023
c Pemeriksaan Kamis, Jumat,
19 Oktober 27 Oktober
2023 2023
2 Verifikasi bakal pasangan calon
JADWAL
NO PROGRAM/KEGIATAN
AWAL AKHIR
a. Verifikasi dokumen Kamis, Sabtu,
persyaratan bakal pasangan 19 Oktober 28 Oktober
calon 2023 2023
b. Pemberitahuan hasil verifikasi Senin, Minggu,
dokumen persyaratan bakal 23 Oktober 29 Oktober
pasangan calon 2023 2023
c. Perbaikan dan/atau proses Rabu, Selasa,
melengkapi dokumen 25 Oktober 31 Oktober
persyaratan bakal pasangan 2023 2023
calon
d. Penyerahan dokumen hasil Kamis, Rabu,
perbaikan dan/atau 26 Oktober 1 November
kelengkapan dokumen 2023 2023
persyaratan bakal pasangan
calon
e. Verifikasi dokumen hasil Kamis, Kamis,
perbaikan 26 Oktober 2 November
2023 2023
f.Pemberitahuan hasil verifikasi Kamis, Jumat,
dokumen perbaikan 26 Oktober 3 November
persyaratan bakal pasangan 2023 2023
calon
3 Pengusulan Penggantian
a. Pengusulan bakal pasangan Kamis, Rabu,
calon pengganti 26 Oktober 8 November
2023 2023
b. Pemeriksaan kesehatan bakal Kamis, Sabtu,
pasangan calon pengganti 26 Oktober 11 November
2023 2023
c. Verifikasi dokumen Kamis, Minggu,
persyaratan bakal pasangan 26 Oktober 12 November
calon pengganti 2023 2023
d. Pemberitahuan hasil verifikasi Sabtu, Minggu,
dokumen persyaratan bakal 11 November 12 November
pasangan calon pengganti 2023 2023
4 Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon
a. Penetapan pasangan calon Senin, Senin,
13 November 13 November
2023 2023
b. Pengundian dan penetapan Selasa, Selasa,
nomor urut pasangan calon 14 November 14 November
2023 2023
5 Putaran Kedua
Pencalonan Peserta Pemilu paling lama 3 3 (tiga) hari
Presiden dan Wakil Presiden (tiga) hari sejak
putaran kedua dalam hal salah sejak Pasangan
satu calon atau Pasangan Calon Pasangan Calon
berhalangan tetap Calon pengganti
berhalangan didaftarkan
tetap
3. Bahwa program dan jadwal kegiatan tahapan pencalonan Presiden dan
Wakil Presiden merupakan sesuatu yang spesifik, oleh karenanya
dikategorikan sebagai lex specialis, hukum yang digunakan juga lex
specialis, di mana pengaturan penyelenggaraan pemilu Presiden dan
Wakil Presiden di dasarkan pada UU Pemilu juncto Peraturan KPU No.
19/2023 yang mana merupakan peraturan khusus yang
mengenyampingkan peraturan/undang-undang yang sifatnya umum (lex
specialis derogat legi generali).
4. Pengaturan Batas Usia Syarat Calon Presiden dan Wakil Presiden.
1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 169 huruf q UU Pemilu juncto Pasal
13 ayat (1) huruf q Peraturan KPU No. 19/2023 pada pokoknya mengatur
berkaitan dengan batas minimun usia bakal calon Presiden dan Wakil
Presiden “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun”;
2. Bahwa ketentuan Pasal 169 huruf q UU Pemilu diajukan judicial review
(permohonan uji meteri) kepada Mahkamah Konstitusi, di mana
Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:
90/PUU-XXI/2023, tanggal 16 Oktober 2023 dalam pokok amar
putusannya memutuskan hal sebagai berikut [Bukti T -3]:
Mengadili:
1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) yang
menyatakan, “berusia paling rendah 40 (empat puluh)
tahun” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak
dimaknai “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau
pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui
pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”.
Sehingga Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum selengkapnya
berbunyi “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun
atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih
melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala
daerah”;
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara
Republik Indonesia sebagaimana mestinya.
3. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 90/PUU-XXI/2023,
tanggal 16 Oktober 2023 [Vide Bukti T -3], diperkuat oleh Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor: 141/PUU-XXI/2023, tanggal 29 November
2023, di mana melalui pertimbangan hukum paragraf [3.16], Mahkamah
Konstoitusi pada pokoknya berpendapat sebagai berikut [Bukti T -4]:
“---Pasal 169 huruf q UU 7/2017 sebagaimana dimaknai oleh
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tidak
bertentangan dengan prinsip negara hukum dan tidak
bertentangan dengan perlindungan hak atas kepastian
hukum yang adil sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1
ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945---"
4. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukum Putusan
90/PUU-XXI/2023 halaman 56 Poin [3.14.3] menyatakan “---lebih lanjut,
ketentuan Pasal 169 huruf q UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana
dimaksud dalam putusan a quo berlaku mulai pada Pemilihan
Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 dan seterusnya---”
[Vide Bukti T -3];
5. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dimaksud pada angka 1 s.d.
angka 4 di atas, batas minimun usia bakal calon Presiden dan Wakil
Presiden pada pemilu tahun 2024 dan seterusnya adalah “berusia paling
rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki
jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan
kepala daerah”.
5. Sifat dan Kedudukan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 90/PUU
XXI/2023.
1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia 1945 juncto Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf
a dan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga
Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitusi junctis Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009
tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 77 Peraturan Mahkamah
Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara
Pengujian Undang-Undang, pada pokoknya mengatur bahwa Putusan
Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusan Mahkamah
Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak
diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat
final dalam putusan Mahkamah Konstitusi mencakup pula
kekuatan hukum mengikat (final and binding);
2. Bahwa menurut Syukri Asy’ari, Meyrinda, dkk, dalam tulisannya pada
Jurnal Konstitusi, Volume 10 Nomor 4, Desember 2013 dengan judul
“Model dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian
Undang-Undang (Studi Putusan Tahun 2003-2012)”, menyatakan bahwa
salah satu bentuk Putusan Mahkamah Konstitusi adalah putusan yang
bersifat langsung dapat dieksekusi (self implementing), yang artinya,
Putusan Mahkamah Konstitusi pada prinsipnya berlaku terhadap
ketentuan yang dinyatakan dibatalkan dan tidak berlaku lagi, tetapi
hal tersebut tidak menimbulkan kekosongan hukum sehingga pada
umumnya putusan tersebut secara otomatis dieksekusi tanpa perlu
ditindaklanjuti oleh lembaga lain. Hal ini dapat dimaknai bahwa
ketentuan yang dinyatakan tidak berlaku dan tidak mempunyai
kekuatan hukum mengikat berdasarkan Putusan Mahkamah
Konstitusi dapat dihapus dengan sendirinya dari undang-undang yang
bersangkutan dan tidak berlaku lagi [Bukti T -5];
3. Bahwa sifat final dan mengikat (final and binding) Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor: 90/PUU-XXI/2023, tanggal 16 Oktober 2023,
dipertegas dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor: 141/PUU-XXI/2023, tanggal 29 November 2023, dalam sub
paragraf [3.12.2] yang dalam pokok pertimbangannya Mahkamah
Konstitusi berpendapat [Vide Bukti T -4] “---Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tersebut, jika dikaitkan dengan
ketentuan norma Pasal 10 dan Pasal 47 UU MK serta Pasal 77 PMK
2/2021, maka Mahkamah berpendapat Putusan a quo adalah putusan
yang dijatuhkan oleh badan peradilan pada tingkat pertama dan terakhir
yang putusannya bersifat final yang mengandung makna terhadap
putusannya tidak dapat dilakukan upaya hukum. Hal tersebut
dikarenakan, Mahkamah Konstitusi sebagai badan peradilan konstitusi di
Indonesia tidak mengenal adanya sistem stelsel berjenjang yang
mengandung esensi adanya peradilan secara bertingkat yang masing-
masing mempunyai kewenangan untuk melakukan koreksi oleh badan
peradilan di atasnya terhadap putusan badan peradilan pada tingkat yang
lebih rendah sebagai bentuk “upaya hukum”. Demikian halnya dengan
sifat daripada putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final
dan memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan
dalam sidang pleno terbuka untuk umum. Hal tersebut juga
menegaskan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi berlaku dan
mengikat serta harus dipatuhi oleh semua warga negara termasuk
lembaga negara sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno
terbuka untuk umum tanpa adanya syarat apapun---“.
6. Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023
oleh Teradu (Kewenangan Teradu Dalam Penyusunan dan Penetapan
Peraturan KPU No. 23/2023).
1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 huruf b, Pasal 13 huruf b, Pasal
75, Pasal 167 ayat (8), dan Pasal 231 ayat (4) UU Pemilu, pada pokoknya
mengatur Teradu in casu KPU berwenang menetapkan Peraturan KPU
untuk setiap tahapan pemilu in casu tahapan pencalonan Presiden dan
Wakil Presiden;
2. Bahwa Teradu in casu KPU telah menyusun dan menetapkan Peraturan
KPU No. 19/2023 pada tanggal 13 Oktober 2023 [Bukti T -6], di mana
batas minimum syarat usia bakal calon Presiden dan Wakil Presiden
diatur dalam Pasal 13 ayat (1) huruf q yaitu berusia paling rendah 40
(empat puluh) tahun sebagaimana ketentuan Pasal 169 huruf q UU
Pemilu;
3. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, tanggal
16 Oktober 2023, dalam amar putusannya pada pokoknya memutuskan
bahwa ketentuan Pasal 169 huruf q UU Pemilu “bertentangan dengan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan
tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak
dimaknai “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau
pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan
umum termasuk pemilihan kepala daerah”. Sehingga Pasal 169 huruf
q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
selengkapnya berbunyi “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun
atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui
pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah” [Vide Bukti T -
3];
4. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, tanggal
16 Oktober 2023 merupakan putusan yang menguji konstitusionalitas
Pasal 169 huruf q UU Pemilu dan menyatakan batal dan tidak berlaku
Pasal 169 huruf q UU Pemilu serta berlaku secara inkonstitusional
bersyarat sepanjang tidak dimaknai “berusia paling rendah 40 (empat
puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui
pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”, maka Teradu in
casu KPU berkewajiban melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 90/PUU-XXI/2023, tanggal 16 Oktober 2023. Hal tersebut
didasarkan pada sifat Putusan Mahkamah Konstitusi yang erga omnes
dan berkekuatan hukum tetap serta berlaku sejak saat Putusan
Mahkamah Konstitusi diucapkan;
5. Bahwa oleh karena Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-
XXI/2023 diucapkan pada tanggal 16 Oktober 2023 dan tahapan
pendaftaran bakal calon pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden
dimulai pada tanggal 19 Oktober 2023 [Vide Bukti T -2], Teradu in casu
KPU menerbitkat Surat KPU Nomor: 1145/PL.01.4-SD/05/2023, Perihal
tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023,
tanggal 17 Oktober 2023, yang ditujukan kepada pimpinan partai politik
peserta pemilu tahun 2024 yang pada pokoknya meminta partai politik
peserta pemilu memedomani Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:
90/PUU-XXI/2023, tanggal 16 Oktober 2023 dalam tahapan pencalonan
presiden dan wakil presiden tahun 2024 [Bukti T -7];
6. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum berkaitan dengan
pengaturan batas minimum syarat usia bakal calon Presiden dan Wakil
Presiden yang diatur dalam Pasal 13 ayat (1) huruf q Peraturan KPU No.
19/2023 dan mempedomani dan mendasarkan pada Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor: 90/PUU-XXI/2023, tanggal 16 Oktober 2023 serta
memperhatikan ketentuan Pasal 75 ayat (4) UU Pemilu yang pada
pokoknya mengatur dalam hal Teradu in casu KPU menyusun dan
menetapkan Peraturan KPU yang berkaitan dengan pelaksanaan tahapan
pemilu wajib berkonsultasi dengan DPR dan pemerintah melalui rapat
dengar pendapat, Teradu in casu KPU mengajukan konsultasi kepada
DPR untuk membahas Rancangan Perubahan Peraturan KPU No.
19/2023 in casu pengaturan Pasal 13 ayat (1) huruf q Peraturan KPU No.
19/2023 [Bukti T -8] yang untuk kemudian ditetapkan atau diubah
berdasarkan ketentuan dalam Pasal 13 ayat (1) huruf q Peraturan KPU
No. 23/2023 [Bukti T -9];
7. Bahwa Teradu in casu KPU telah melakukan mekanisme penyusunan dan
penetapan Peraturan KPU No. 23/2023 dengan berpedoman pada
ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mekanisme sebagai
berikut:
a. Melakukan inventarisasi dan menyusun isu strategis materi muatan
yang akan dituangkan dalam Peraturan KPU;
b. Melakukan pembahasan Peraturan KPU dalam rapat di lingkungan
Sekretariat Jenderal KPU dan rapat-rapat pleno KPU;
c. Melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan DPR, pemerintah,
dan stakeholder terkait [Vide Bukti T -8];
d. Melakukan Harmonisasi dengan Kementerian Hukum dan HAM RI
dengan melibatkan stakeholder terkait dari kementerian/lembaga
seperti Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan,
Kementerian Dalam Negeri, Sekretariat Kabinet, Dewan Kehormatan
Penyelenggara Pemilu, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum, [Bukti
T -10];
e. Menyusun perumusan akhir dan pembahasan final persetujuan oleh
anggota KPU dalam rapat pleno KPU;
f. Penandatanganan Peraturan KPU oleh Ketua KPU [Bukti T -11];
g. Permohonan pengundangan kepada Menteri Hukum dan HAM RI
[Bukti T -12]; dan
h. Melakukan publikasi Peraturan KPU No. 23/2023 di laman resmi
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) KPU sebagai
upaya Teradu untuk mempublikasikan kebijakan yang telah dibuat
[Bukti T -13];
8. Bahwa setiap tahapan yang dilakukan oleh Teradu in casu KPU dalam
menyusun dan menetapkan Peraturan KPU No. 23/2023, mulai dari
mendasarkan pada kewenangan yang dimiliki, berkonsultasi dengan DPR,
harmonisasi, persetujuan final dalam pleno, penandatanganan dan
pengajuan permohonan pengundangan serta publikasi di laman resmi
JDIH KPU adalah guna melaksanakan asas Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan yang baik, sebagaimana diatur Pasal 5 Undang-
undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan;
9. Bahwa berdasarkan seluruh uraian dan fakta tersebut di atas, jelas
bahwa penyusunan dan penetapan Peraturan KPU No. 23/2023 secara
nyata dan terang benderang telah memenuhi aspek hukum formil dan
meteriil atas pembentukan dan penyusunan suatu peraturan
perundang-undangan sebagaimana yang disyaratkan oleh ketentuan
peraturan perundang-undangan.
7. Tindakan Teradu In Casu KPU Menerima, Memeriksa, dan Memverifikasi
Dokumen Pencalonan dan Calon serta Menetapkan Pasangan Calon Atas
Nama Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka Sebagai Pasangan
Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilu 2024 Telah Sesuai
Dengan Peraturan Perundang-Undangan.
1. Bahwa Pengadu menilai dalam Pengaduannya, tindakan Teradu yang
menyatakan “LENGKAP” dokumen pendaftaran pasangan calon
Presiden dan Wakil Presiden atas nama Prabowo Subianto dan Gibran
Rakabuming Raka in casu berkaitan dengan batas minimun usia syarat
calon Wakil Presiden atas nama Gibran Rakabuming Raka dan
penyampaian “RANGKAIAN PEMERIKSAAN KESEHATAN” pasangan
calon Presiden dan Wakil Presiden atas nama Prabowo Subianto dan
Gibran Rakabuming Raka di RSPAD Gatot Subroto merupakan tindakan
yang “TIDAK CERMAT” dan “TIDAK PROFESIONAL” [Vide Pengaduan
Pengadu];
2. Bahwa terhadap dalil Pengadu sebagaimana dimaksud pada angka 1 di
atas, merupakan dalil yang tidak berdasar dan membuktikan bahwa
telah terjadi logical fallacy (sesat nalar) yang dilakukan Pengadu in casu
pengaturan batas minimun usia syarat calon Presiden dan Wakil
Presiden [Vide Jawaban Teradu III.4., III.5., dan III.6.] dan pengaturan
mekanisme pendaftaran pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden;
3. Bahwa pengaturan batas minimun usia syarat Calon Presiden dan/atau
Wakil Presiden dalam pemilu 2024 berdasarkan ketentuan Pasal 169
huruf q UU Pemilu juncto Pasal 13 ayat (1) huruf q Peraturan KPU No.
19/2023 junctis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 90/PUU-
XXI/2023, tanggal 16 Oktober 2023, Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor: 141/PUU-XXI/2023, tanggal 29 November 2023, dan Pasal 13
ayat (1) huruf q Peraturan KPU No. 19/2023, yaitu “berusia paling
rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki
jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan
kepala daerah” [Vide Jawaban Teradu III.4];
4. Bahwa tahapan pencalonan Pasangan Calon Presiden dan Wakil
Presiden berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan KPU No.
19/2023 meliputi:
a. Pendaftaran bakal Pasangan Calon;
b. Verifikasi dokumen bakal Pasangan Calon; dan
c. Penetapan dan pengundian nomor urut Pasangan Calon.
5. Bahwa partai politik peserta pemilu atau gabungan partai politik peserta
pemilu dalam mendaftarkan bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil
Presiden ke KPU wajib menyerahkan “Dokumen Persyaratan
Pencalonan” [Vide Pasal 9 dan Pasal 10 Peraturan KPU No. 19/2023]
dan “Dokumen Persyaratan Calon” [Vide Pasal 18, Pasal 19, dan Pasal
21 Peraturan KPU No. 19/2023], sebagai berikut:
a. Dokumen Persyaratan Pencalonan:
Pasal 9
(1) Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai
Politik Peserta Pemilu dalam mendaftarkan bakal
Pasangan Calon ke KPU wajib menyerahkan:
a. surat pencalonan yang ditandatangani oleh
Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu atau
Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu yang
bergabung sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;
b. kesepakatan tertulis antar-Partai Politik Peserta
Pemilu, jika yang mengusulkan Gabungan Partai
Politik Peserta Pemilu;
c. surat pernyataan tidak akan menarik calon
Presiden dan/atau calon Wakil Presiden serta
tidak menarik pengusulan atas bakal Pasangan
Calon, yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai
Politik Peserta Pemilu atau Pimpinan Partai Politik
Peserta Pemilu yang bergabung;
d. kesepakatan tertulis antara Partai Politik Peserta
Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu
dan bakal Pasangan Calon;
e. naskah visi, misi, dan program dari bakal
Pasangan Calon;
f. surat pernyataan dari bakal Pasangan Calon tidak
akan mengundurkan diri sebagai Pasangan Calon;
dan
g. kelengkapan persyaratan bakal Pasangan Calon
sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Komisi
ini.
(2) Dokumen persyaratan pendaftaran bakal Pasangan
Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
dengan menggunakan formulir MODEL B.PENCALONAN-
PPWP.
(3) Dokumen kesepakatan tertulis antara Partai Politik
Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta
Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik Peserta
Pemilu atau Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu yang
bergabung dan dibubuhi meterai, dengan menggunakan
formulir MODEL B.KESEPAKATAN.ANTAR.PARPOL-
PPWP.
(4) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,
huruf d, dan huruf f ditandatangani oleh Pimpinan Partai
Politik Peserta Pemilu atau Pimpinan Gabungan Partai
Politik Peserta Pemilu yang bergabung dan/atau bakal
Pasangan Calon, serta dibubuhi meterai, dengan
menggunakan formulir MODEL
B.KESEPAKATAN.PARPOL. PASLON-PPWP.
(5) Ketentuan mengenai formulir MODEL B.PENCALONAN-
PPWP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum
dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
(6) Ketentuan mengenai formulir MODEL B.KESEPAKATAN.
ANTAR.PARPOL-PPWP sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
(7) Ketentuan mengenai formulir MODEL B.KESEPAKATAN.
PARPOL.PASLON-PPWP sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
Pasal 10
(1) Selain dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9,
Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik
Peserta Pemilu dan bakal Pasangan Calon harus
menyerahkan:
a. surat rekomendasi dan jaminan Partai Politik Peserta
Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang
dituangkan dalam formulir MODEL B.REKOMENDASI-
PPWP;
b. surat pernyataan visi, misi, dan program bakal
Pasangan Calon dibuat berdasarkan prinsip bahwa
Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan
pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar
sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1)
UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, serta merupakan penjabaran dari Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan, dan
dibubuhi meterai, dengan menggunakan formulir
MODEL B.VISI.MISI-PPWP; dan
c. surat keputusan tentang kepengurusan Partai Politik
Peserta Pemilu tingkat pusat yang disahkan oleh menteri
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
hukum dan hak asasi manusia.
(2) Ketentuan mengenai formulir MODEL B.REKOMENDASIPPWP
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum
dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Komisi ini.
(3) Ketentuan mengenai formulir MODEL B.VISI.MISI-PPWP
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum
dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
b. Dokumen Persyaratan Calon:
Pasal 18
(1) Dokumen persyaratan bakal Pasangan Calon meliputi:
a. kartu tanda penduduk elektronik bakal Pasangan
Calon dan/atau suami/istri bakal Pasangan
Calon;
b. akta kelahiran Warga Negara Indonesia bakal
Pasangan Calon dan/atau suami/istri bakal
Pasangan Calon, yang telah dilegalisasi oleh
instansi yang berwenang;
c. surat keterangan catatan kepolisian dari Markas
Besar Kepolisian Republik Indonesia yang
menerangkan bakal Pasangan Calon:
1. tidak pernah mengkhianati negara; dan
2. tidak terlibat organisasi terlarang dan
Gerakan 30 September/Partai Komunis
Indonesia;
d. surat keterangan kesehatan bakal Pasangan Calon
dari rumah sakit Pemerintah yang ditunjuk KPU;
e. surat pengunduran diri bagi calon Presiden atau
calon Wakil Presiden yang berstatus sebagai
pejabat negara, prajurit Tentara Nasional
Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik
Indonesia, pegawai negeri sipil, dan karyawan
atau pejabat badan usaha milik negara, badan
usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa;
f. surat persetujuan dan surat izin cuti bagi bakal
calon Presiden dan bakal calon Wakil Presiden
yang berstatus menteri atau pejabat setingkat
menteri dari Presiden;
g. surat permintaan izin bagi bakal calon Presiden
dan bakal calon Wakil Presiden yang sedang
menjabat sebagai gubernur, wakil gubernur,
bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota;
h. surat tanda terima atau bukti penyampaian
laporan harta kekayaan pribadi kepada lembaga
yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang
pemberantasan korupsi;
i. surat keterangan dari Pengadilan
Negeri/Pengadilan Niaga tempat domisili bakal
Pasangan Calon yang menerangkan bahwa bakal
Pasangan Calon:
1. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan
putusan pengadilan; dan
2. tidak sedang memiliki tanggungan utang
secara perorangan dan/atau secara badan
hukum yang menjadi tanggung jawabnya
yang merugikan keuangan negara.
j. surat keterangan bakal Pasangan Calon terdaftar
sebagai pemilih yang ditandatangani oleh ketua
panitia pemungutan suara atau surat keterangan
dari KPU Kabupaten/Kota;
k. kartu nomor pokok wajib pajak atas nama bakal
calon Presiden atau bakal calon Wakil Presiden,
dan tanda bukti pengiriman atau penerimaan surat
pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib
pajak orang pribadi atas nama bakal calon
Presiden atau bakal calon Wakil Presiden, selama
5 (lima) tahun terakhir atau sejak bakal calon
menjadi wajib pajak, dan tanda bukti tidak
mempunyai tunggakan pajak dari kantor
pelayanan pajak tempat bakal Pasangan Calon
yang bersangkutan terdaftar;
l. surat keterangan dari Pengadilan Negeri tempat
domisili bakal Pasangan Calon yang menerangkan
bahwa bakal Pasangan Calon tidak pernah
dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan
hukum tetap karena melakukan tindak pidana
yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima)
tahun atau lebih;
m. bukti kelulusan berupa fotokopi ijazah, surat tanda
tamat belajar, atau surat keterangan lain yang
dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau program
pendidikan menengah;
n. surat pernyataan bermeterai yang menerangkan
bahwa bakal Pasangan Calon:
1. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. setia kepada Pancasila sebagai Dasar
Negara, Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita
Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus Tahun
1945 sebagaimana dimaksud dalam
Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
3. tidak pernah mengkhianati negara serta tidak
pernah melakukan tindak pidana korupsi dan
tindak pidana berat lainnya;
4. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
5. tidak sedang dicalonkan sebagai anggota
DPR, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau
DPRD;
6. belum pernah menjabat sebagai Presiden
atau Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa
jabatan dalam jabatan yang sama;
7. bersedia diusulkan sebagai bakal calon
Presiden dan/atau bakal calon Wakil
Presiden secara berpasangan;
8. bukan bekas anggota organisasi terlarang
Partai Komunis Indonesia, termasuk
organisasi massanya, atau bukan orang yang
terlibat langsung dalam Gerakan 30
September/Partai Komunis Indonesia atau
anggota organisasi terlarang di Negara
Kesatuan Republik Indonesia;
9. bersedia mengundurkan diri sebagai pejabat
negara, yang tidak dapat ditarik kembali;
10. bersedia mengundurkan diri sebagai anggota
Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian
Negara Republik Indonesia, dan Pegawai
Negeri Sipil sejak ditetapkan sebagai
Pasangan Calon;
11. bersedia mengundurkan diri sebagai
karyawan atau pejabat badan usaha milik
negara, badan usaha milik daerah, atau
badan usaha milik desa sejak ditetapkan
sebagai Pasangan Calon;
12. bersedia melakukan pemeriksaan kesehatan
dan menerima hasil yang dikeluarkan oleh
tim pemeriksa kesehatan yang telah ditunjuk
KPU;
13. bersedia dipublikasikan informasinya
sepanjang tidak bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan; dan
14. data dan dokumen yang telah diinput dan
diunggah melalui Silon adalah benar dan
lengkap sesuai dengan peraturan perundang-
undangan;
yang ditandatangani oleh bakal Pasangan Calon
dengan menggunakan formulir Model
BB.PERNYATAAN.CALON-PPWP;
o. daftar riwayat hidup, profil singkat, dan rekam
jejak bakal Pasangan Calon, dibuat dan
ditandatangani oleh bakal Pasangan Calon dan
Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu atau
Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu yang
bergabung yang mengusulkan Pasangan Calon
dengan menggunakan formulir Model
BB.RIWAYAT.HIDUP-PPWP;
p. surat keterangan mengenai kewarganegaraan
bakal Pasangan Calon dan suami/istri bakal
Pasangan Calon dari kementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
hukum dan hak asasi manusia; dan
q. pas foto berwarna terbaru bakal calon Presiden
dan calon Wakil Presiden yang merupakan foto
terakhir yang diambil paling lambat 6 (enam) bulan
sebelum pendaftaran Pasangan Calon.
(2) Surat keterangan kesehatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf d yang disampaikan kepada KPU
merupakan surat keterangan yang diterbitkan oleh tim
pemeriksa kesehatan dari rumah sakit pemerintah yang
ditunjuk oleh KPU.
(3) Bukti kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf m dikecualikan bagi bakal calon Presiden atau
calon Wakil Presiden yang tidak memiliki bukti kelulusan
sekolah menengah atas dari sekolah asing di luar negeri
dan telah memiliki bukti kelulusan perguruan tinggi.
(4) Ketentuan mengenai formulir MODEL
BB.PERNYATAAN.CALON-PPWP sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf n tercantum dalam
Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Komisi ini.
(5) Ketentuan mengenai formulir MODEL
BB.RIWAYAT.HIDUP-PPWP sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf o tercantum dalam Lampiran VIII
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Komisi ini.
(6) Pas foto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf q
ditempel pada dokumen daftar Riwayat hidup
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o.
Pasal 19
Dalam hal bakal calon Presiden dan calon Wakil Presiden
mencantumkan riwayat pendidikan tinggi dalam riwayat
hidup, bakal calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus
menyertakan bukti kelulusan berupa fotokopi ijazah atau
surat keterangan lain dari perguruan tinggi yang dilegalisasi
oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Pasal 21
(1) Bakal Pasangan Calon menyampaikan ringkasan nilai
kekayaan di dalam laporan harta kekayaan
penyelenggara negara hasil verifikasi administratif dari
lembaga yang mempunyai tugas dan wewenang dalam
pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.
(2) Bakal Pasangan Calon mengajukan persetujuan tertulis
kepada KPU setelah menerima hasil verifikasi
administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Ringkasan nilai kekayaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) disampaikan kepada KPU paling lambat 3 (tiga)
Hari setelah menerima hasil verifikasi administratif
lembaga yang mempunyai tugas dan wewenang dalam
pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.
(4) KPU mengumumkan nilai kekayaan calon di dalam
laporan harta kekayaan penyelenggara negara setelah
penetapan Pasangan Calon.
6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 Peraturan KPU No. 19/2023,
pada pokoknya mengatur dalam penerimaan pendaftaran bakal
pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, Teradu in casu KPU
melakukan penerimaan dokumen persyaratan bakal pasangan calon
Presiden dan Wakil Presiden untuk memastikan dan memeriksa:
a. Kelengkapan dokumen dan pemenuhan persyaratan pencalonan
bakal pasangan calon; dan
b. Kelengkapan dokumen persyaratan calon bakal pasangan calon.
7. Bahwa terhadap pemeriksaan dokumen “Persyaratan Pencalonan” dan
dokumen “Persyaratan Calon” bakal pasangan calon Presiden dan Wakil
Presiden sebagaimana dimaksud pada angka 6 di atas, Teradu in casu
KPU berdasarkan ketentuanPasal 35 Peraturan KPU No. 19/2023
menetapkan status pendaftaran bakal Pasangan Calon Presiden dan
Wakil Presiden;
8. Bahwa penetapan status pendaftaran bakal Pasangan Calon Presiden
dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud pada angka 7 di atas,
berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) dan Pasal 37 ayat (1) Peraturan
KPU No. 19/2023 terdapat 2 (dua) kondisi yaitu dinyatakan
“LENGKAP” atau dinyatakan “BELUM LENGKAP”;
9. Bahwa status “LENGKAP” dalam pemeriksaan dokumen “Persyaratan
Pencalonan” dan dokumen “Persyaratan Calon” bakal pasangan calon
Presiden dan Wakil Presiden pada tahapan pendaftaran Pasangan Calon
Presiden dan Wakil Presiden, tidak untuk melakukan verifikasi
“KEBENARAN” atau “KEABSAHAN” dokumen “Persyaratan Pencalonan”
dan dokumen “Persyaratan Calon” bakal Pasangan Calon Presiden dan
Wakil Presiden;
10. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf b Peraturan KPU
No. 19/2023. pelaksanaan tahapan pendaftaran bakal Pasangan
Calon Presiden dan Wakil Presiden, termasuk pemeriksaan
kesehatan bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden;
11. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (2) Peraturan KPU No.
19/2023, dalam hal status pemeriksaan dokumen “Persyaratan
Pencalonan” dan dokumen “Persyaratan Calon” bakal Pasangan Calon
Presiden dan Wakil Presiden dinyatakan “LENGKAP”, Teradu in casu
KPU memberikan surat pengantar dan tanda terima surat pengantar
pemeriksaan kesehatan di rumah sakit yang telah ditunjuk Teradu in
casu KPU kepada bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden;
12. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana telah diuraikan pada
angka 3 s.d. angka 11 di atas, Para Teradu menyatakan “LENGKAP”
status pemeriksaan dokumen pendaftaran Pasangan Calon Presiden
dan Wakil Presiden atas nama Prabowo Subianto dan Gibran
Rakabuming Raka [Bukti T -14] dan selanjutnya menyampaikan
“Rangkaian Pemeriksaan Kesehatan” kepada Pasangan Calon Presiden
dan Wakil Presiden atas nama Prabowo Subianto dan Gibran
Rakabuming Raka di RSPAD Gatot Subroto pada tahapan pendaftaran
bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden tanggal 25 Oktober
2023;
13. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan KPU No.
19/2023, tahapan selanjutnya setelah tahapan pendaftaran bakal
Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden adalah tahapan verifikasi
dokumen “Persyaratan Pencalonan” dan dokumen “Persyaratan Calon”
bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang meliputi:
a. Verifikasi dokumen “Persyaratan Pencalonan” dan dokumen
“Persyaratan Calon” bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil
Presiden; dan
b. Perbaikan dokumen “Persyaratan Pencalonan” dan dokumen
“Persyaratan Calon” bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil
Presiden dan verifikasi dokumen hasil perbaikan.
14. Bahwa hasil verifikasi yang telah dilakukan oleh Teradu in casu KPU
terhadap dokumen “Persyaratan Pencalonan” dan dokumen
“Persyaratan Calon” bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden
atas nama Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka adalah
Memenuhi Syarat (MS);
15. Bahwa oleh karena dokumen “Persyaratan Pencalonan” dan dokumen
“Persyaratan Calon” bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden
atas nama Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka telah
dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) berdasarkan ketentuan Pasal 52,
Pasal 53, dan Pasal 54 Peraturan KPU No. 19/2023, menetapkan bakal
Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden atas nama Prabowo
Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Pasangan Calon
Presiden dan Wakil Presiden pemilu 2024 melalui Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 1632 Tahun 2023 tentang Penetapan Pasangan
Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun
2024, tanggal 13 November 2023 [Bukti T -15] dan menetapkan nomor
urut Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden atas nama Prabowo
Subianto dan Gibran Rakabuming Raka melalui Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 1644 Tahun 2023 tentang Penetapan Nomor
Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil
Presiden Tahun 2024, tanggal 14 November 2023 [Bukti T -16];
16. Bahwa berdasarkan uraian seluruh fakta dan dasar hukum
sebagaimana telah diuraikan pada angka 3 s.d. angka 15 di atas, Para
Teradu berpandangan dalam pelaksanaan tahapan pencalonan bakal
Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden pemilu 2024 in casu dalam
menerima, memeriksa, dan memverifikasi dokumen “Persyaratan
Pencalonan” dan dokumen “Persyaratan Calon” bakal Pasangan Calon
Presiden dan Wakil Presiden atas nama Prabowo Subianto dan Gibran
Rakabuming Raka serta menetapkan Pasangan Calon atas nama
Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Pasangan
Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam pemilu 2024 telah sesuai
dengan asas dan prinsip-prinsip penyelenggara pemilu serta telah
melaksanakan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya berdasarkan
peraturan perundang-undangan.
[2.11.3] KESIMPULAN TERADU PERKARA NOMOR 137-PKE-DKPP/XII/2023
Bahwa berdasarkan persidangan pada tanggal 22 Desember 2023 dengan agenda
persidangan pemeriksaan dan Jawaban Teradu, tanggal 8 Januari 2024 dengan agenda
mendengarkan keterangan Pihak Terkait dan keterangan Saksi, serta persidangan
tanggal 15 Januari 2023 dengan agenda mendengarkan keterangan Ahli Pengadu dan
keterangan Ahli Para Teradu menyampaikan Kesimpulan sebagai berikut:
1. Bahwa mohon dengan hormat segala sesuatu yang diuraikan dalam Jawaban Para
Teradu yang diajukan dan disampaikan pada sidang pemeriksaan tanggal 22
Desember 2023 dan 8 Januari 2024 dengan agenda mendengarkan aduan Pengadu,
Jawaban Para Teradu, mendengarkan keterangan Pihak Terkait, dan Saksi Para
Teradu, dan pada sidang pemeriksaan tanggal 15 Januari 2023 dengan agenda
mendengarkan keterangan Saksi dan Ahli Pengadu, dan keterangan Ahli Para
Teradu dianggap telah pula dikemukakan dan merupakan satu kesatuan bagian
yang tidak terpisahkan dalam Kesimpulan Para Teradu ini;
2. Bahwa Teradu menolak dan membantah seluruh dalil-dalil Pengaduan Pengadu
dalam perkara a quo, kecuali yang diakui secara jelas dan tegas dalam Jawaban dan
Kesimpulan Para Teradu;
3. Bahwa dalam Pengaduan a quo, Pengadu menilai dalam pokok Pengaduannya,
tindakan Para Teradu dalam menerima pendaftaran dan memverifikasi dokumen
bakal calon Wakil Presiden atas nama Gibran Rakabuming Raka merupakan
tindakan yang TIDAK CERMAT dan TIDAK PROFESIONAL serta melanggar
ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf q juncto Pasal 18 ayat (1) huruf a Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan
Umum Presiden dan Wakil Presiden (untuk selanjutnya disebut Peraturan KPU No.
19/2023) juncto Pasal 7 ayat (1) Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara
Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku
Penyelenggara Pemilihan Umum (untuk selanjutnya disebut Peraturan DKPP No.
2/2017);
4. Bahwa berdasarkan sidang pemeriksaan pada tanggal 8 Januari 2024, Pengadu
menghadirkan 1 (satu) orang Saksi Fakta atas nama Ubaidillah Badrun, yang dalam
pokok keterangannya menerangkan sebagai akademisi atau pengajar saksi
mengalami dilema moral dengan dilakukannya penerimaan Calon Presiden dan
Wakil Presiden, saksi menyampaikan mengenai ubi societas ibi ius, dimana ada
masyarakat disitu ada hukum artinya hukum melihat kepentingan orang banyak,
dalam pelaksanaan Pemilu, KPU berkewajiban membuat PKPU dan harus konsultasi
dengan DPR sehingga KPU adalah aspirasi orang banyak. Saksi melihat ada
pengabaian secara sengaja yang dilakukan oleh KPU terhadap peraturannya sendiri,
PKPU adalah bagian dari kerangka demokrasi nasional, maka Saksi menilai KPU
melakukan pelanggaran konstitusional. Menurut Saksi hal ini akan membawa
dampak yang luas dan berbahaya karena publik dipertontonkan praktek buruk
dalam politik dan akan menimbulkan satu perspektif yang permisif terhadap seluruh
proses politik yang mengabaikan aturan. Menurut saksi, rakyat dipertontonkan
praktek yang amoral karena melanggar aturannya sendiri;
5. Bahwa berdasarkan sidang pemeriksaan pada tanggal 8 Januari 2024, Majelis
Pemeriksa melakukan pendalaman kepada Para Pengadu in casu Pengadu perkara
nomor 137-PKE-DKPP/XII/2023 sebagai berikut:
a. Bahwa Majelis Pemeriksa DKPP, Ibu Ratna Dewi Petalolo menyampaikan
“Kesempatan pertama dilakukan pendalaman kepada Pengadu 135, 136, 137, dan
141 untuk lebih menerangkan agar Majelis mendapat keterangan yang lebih kuat
terkait dengan pokok permohonan Saudara terhadap perbuatan yang Saudara
tuduhkan kepada Teradu, yaitu tindakan menerima Paslon Presiden dan Wakil
Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka berdasarkan Putusan
Mahkamah Konstitusi 90 tanpa terlebih dahulu mengubah Peraturan KPU No.
19/2023”. Selanjutnya, Majelis Pemeriksa DKPP, Ibu Ratna Dewi Petalolo
menanyakan kepada Para Pengadu, “Apakah jika tindakan yang dilakukan oleh
KPU itu setelah melakukan perubahan Peraturan KPU menurut Pengadu tindakan
yang dapat dibenarkan baik secara hukum maupun etik?;
b. Bahwa terhadap pertanyaan Majelis Pemeriksaan DKPP huruf a a quo, Pengadu
menjawab “Ada dua poin dari aduan kami. Dalam pengaduan kami, Pihak Para
Teradu sudah melanggar kode etik terutama sumpah. Para Teradu melanggar
kode etik karena tidak profesional, tidak jujur oleh karenanya kami minta semua
komisioner KPU diberhentikan secara permanen karena tidak ada lagi alas moral
dan etik untuk menjalankan kewenangannya. Alasannya juga sederhana, kami
mengacu pada pedoman dan kode etik pelanggaran Pemilu. Bahwa dalam
penyelenggaraan Pemilu Para Teradu harus profesional dan menjamin kepastian
hukum;
6. Bahwa pada sidang pemeriksaan pada tanggal 15 Januari 2024 dengan agenda
persidangan mendengarkan keterangan Ahli baik dari Pihak Pengadu maupun Para
Teradu pada pokoknya sebagai berikut:
a. Bahwa Ahli Pengadu atas nama Charles Simabura, dalam Keterangannya
mempermasalahkan terkait dengan proses pendaftaran, dimana Berita Acara
Penerimaan Pendaftaran, menurut Ahli baru diterbitkan pada tanggal 27 Oktober
2024. Ahli Pengadu berpandangan bahwa Para Teradu tidak profesional, ada
kecenderungan permainan dan diskriminasi bagi Pasangan Calon Presiden dan
Wakil Presiden yang sudah melakukan pendaftaran terlebih dahulu. Terhadap
Keterangan Ahli tersebut, Para Teradu telah memberikan penjelasan secara lisan
bahwa setelah Bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden melakukan
pendaftaran, dilanjutkan dengan pemeriksaan kesehatan. Berita Acara
Penerimaan dilakukan setelah menerima hasil pemeriksaan kesehatan. Hal ini
sebagaimana ketentuan Pasal 41 Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 tentang
Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (untuk
selanjutnya disebut Peraturan KPU No. 19/2023) yang pada pokoknya
mengatur bahwa Setelah menerima surat keterangan kesehatan bakal Pasangan
Calon dan seluruh hasil pemeriksaan kesehatan, KPU memberikan tanda
penerimaan dan berita acara penerimaan kepada bakal Pasangan Calon atau
petugas penghubung. Adapun Berita Acara sebagaimana bukti yang telah
diajukan oleh Para Teradu merupakan Berita Acara Penerimaan Pendaftaran
Bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang diterbitkan setelah Para
Teradu menerima hasil tes kesehatan seluruh Bakal Pasangan Calon Presiden dan
Wakil Presiden dari Tim Pemeriksa Kesehatan. Bahwa terhadap hal tersebut, Ahli
Pengadu tidak memberikan bantahan apapun, sehingga terlihat jelas bahwa Ahli
Pengadu tidak memahami secara komprehensif (utuh) mengenai pengaturan
terhadap proses pencalonan presiden dan wakil presiden. Sehingga mohon
kepada Majelis DKPP untuk tidak mempertimbangkan Keterangan Ahli yang
dihadirkan oleh Pengadu;
b. Para Teradu telah menghadirkan Ahli Hukum Tata Negara atas nama Dr.
Muhammad Rullyandi, SH.,MH. dalam keterangannya menjelaskan:
1. bahwa penyelenggara Pemilu dalam melaksanakan tugasnya berlandaskan
prinsip keadilan yaitu :
a. Keadilan dengan adanya integritas;
b. Berdasarkan kepastian hukum;
c. Impasial dan adil;
d. Profesional dan independen;
e. Transparan; dan
f. Terukur
2. KPU sebagaimana ditegaskan UU No. 7 Tahun 2017 dalam melaksanakan tugas
dan kewenangannya berdasarkan asas pemilu dan berpedoman pada prinsip
penyelenggaraan pemilu. Adapun yang menjadi pokok aduan DKPP adalah
tindak lanjut dalam putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 selanjutnya disebut
putusan MK No. 90 yang diputus tanggal 16 Oktober 2023 telah melahirkan
rumusan norma baru dengan memberikan syarat alternatif yaitu:
pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum
termasuk pemilihan kepala daerah.
3. ahli berpendapat bahwa pada dasarnya putusan MK merujuk pada ketentuan
pasal 10 ayat (1) UU MK yaitu putusan MK bersifat final yakni putusan MK
langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada
upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final ini mencakup pula kekuatan
hukum mengikat erga omnes. Sehingga demikian menurut ahli putusan MK
tersebut terbagi menjadi 2 klaster karakteristik yaitu self implementing atau
putusan yang langsung ditindak lanjuti dan self non – implementing yaitu
putusan yang ditindaklanjuti dengan melakukan perubahan materi Undang –
Undang yang diperintahkan dalam putusan MK. Putusan MK yang sifatnya self
implementing karena memenuhi syarat berlaku sejak diucapkan yang dapat
disamakan dengan saat berlakunya suatu undang – undang ketika
diundangkan, hal ini dapat dilihat dari amar putusan MK No. 90 yang
menyebutkan pada bagian diktum ketiga amar putusan yang memerintahkan
putusan dimuat dalam berita negara;
4. Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Para Teradu sebagaimana penjelasan
pada huruf f sampai dengan huruf h di atas, membuktikan bahwa Ahli Para
Teradu telah menguraikan secara jelas dan komprehensif (utuh) mengenai sifat
Putusan Mahkamah Konstitusi dan pengaturan mengenai pencalonan Presiden
dan Wakil Presiden yang telah dikeluarkan oleh Para Pengadu, dimana hal
tersebut menunjukkan bahwa tindakan Para Teradu dalam menerima
pendaftaran dan melakukan verifikasi terhadap Pasangan Calon Presiden dan
Wakil Presiden atas nama Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka
telah sesuai dengan kaidah-kaidah hukum yang berlaku dan tidak
melanggar etika penyelenggara Pemilu;
7. Bahwa berdasarkan jawaban Pengadu atas pendalaman Majelis Pemeriksa DKPP
tersebut di atas, Para Teradu kembali menegaskan hal-hal sebagai berikut:
a) Bahwa berkenaan dengan tindakan Para Teradu menerima, memeriksa, dan
Memverifikasi Dokumen Pencalonan dan Calon serta menetapkan Pasangan Calon
atas nama Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Pasangan
Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilu 2024 yang dipermasalahkan
baik dalam Pengaduan maupun dalam persidangan sebagaimana ketentuan Pasal
32 Peraturan KPU No. 19/2023, pada pokoknya mengatur dalam penerimaan
pendaftaran bakal pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, Para Teradu in
casu KPU melakukan penerimaan dokumen persyaratan bakal pasangan calon
Presiden dan Wakil Presiden untuk memastikan dan memeriksa:
1) Kelengkapan dokumen dan pemenuhan persyaratan pencalonan bakal
pasangan calon; dan
2) Kelengkapan dokumen persyaratan calon bakal pasangan calon.
b) Bahwa terhadap pemeriksaan dokumen “Persyaratan Pencalonan” dan dokumen
“Persyaratan Calon” bakal pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden
sebagaimana dimaksud pada huruf a) di atas, Para Teradu in casu KPU
berdasarkan ketentuan Pasal 35 Peraturan KPU No. 19/2023 menetapkan status
pendaftaran bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden;
c) Bahwa penetapan status pendaftaran bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil
Presiden sebagaimana dimaksud pada angka 7 di atas, berdasarkan ketentuan
Pasal 36 ayat (1) dan Pasal 37 ayat (1) Peraturan KPU No. 19/2023 terdapat 2
(dua) kondisi yaitu dinyatakan “LENGKAP” atau dinyatakan “BELUM
LENGKAP”;
d) Bahwa status “LENGKAP” dalam pemeriksaan dokumen “Persyaratan
Pencalonan” dan dokumen “Persyaratan Calon” bakal pasangan calon Presiden
dan Wakil Presiden pada tahapan pendaftaran Pasangan Calon Presiden dan
Wakil Presiden, tidak untuk melakukan verifikasi “KEBENARAN” atau
“KEABSAHAN” dokumen “Persyaratan Pencalonan” dan dokumen “Persyaratan
Calon” bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden;
e) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf b Peraturan KPU No.
19/2023. pelaksanaan tahapan pendaftaran bakal Pasangan Calon Presiden
dan Wakil Presiden, termasuk pemeriksaan kesehatan bakal Pasangan Calon
Presiden dan Wakil Presiden;
f) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (2) Peraturan KPU No. 19/2023,
dalam hal status pemeriksaan dokumen “Persyaratan Pencalonan” dan dokumen
“Persyaratan Calon” bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden
dinyatakan “LENGKAP”, Teradu in casu KPU memberikan surat pengantar dan
tanda terima surat pengantar pemeriksaan kesehatan di rumah sakit yang telah
ditunjuk Teradu in casu KPU kepada bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil
Presiden;
g) Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana telah diuraikan pada di atas, Para
Teradu menyatakan “LENGKAP” status pemeriksaan dokumen pendaftaran
Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden atas nama Prabowo Subianto dan
Gibran Rakabuming Raka dan selanjutnya menyampaikan “Rangkaian
Pemeriksaan Kesehatan” kepada Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden
atas nama Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka di RSPAD Gatot
Subroto pada tahapan pendaftaran bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil
Presiden tanggal 25 Oktober 2023;
h) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan KPU No. 19/2023,
tahapan selanjutnya setelah tahapan pendaftaran bakal Pasangan Calon Presiden
dan Wakil Presiden adalah tahapan verifikasi dokumen “Persyaratan Pencalonan”
dan dokumen “Persyaratan Calon” bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil
Presiden yang meliputi:
1) Verifikasi dokumen “Persyaratan Pencalonan” dan dokumen “Persyaratan
Calon” bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden; dan
2) Perbaikan dokumen “Persyaratan Pencalonan” dan dokumen “Persyaratan
Calon” bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dan verifikasi
dokumen hasil perbaikan;
i) Bahwa hasil verifikasi yang telah dilakukan oleh Teradu in casu KPU terhadap
dokumen “Persyaratan Pencalonan” dan dokumen “Persyaratan Calon” bakal
Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden atas nama Prabowo Subianto dan
Gibran Rakabuming Raka adalah Memenuhi Syarat (MS);
j) Bahwa oleh karena dokumen “Persyaratan Pencalonan” dan dokumen
“Persyaratan Calon” bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden atas
nama Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka telah dinyatakan
Memenuhi Syarat (MS) berdasarkan ketentuan Pasal 52, Pasal 53, dan Pasal 54
Peraturan KPU No. 19/2023, menetapkan bakal Pasangan Calon Presiden dan
Wakil Presiden atas nama Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka
sebagai Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden pemilu 2024 melalui
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1632 Tahun 2023 tentang Penetapan
Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun
2024, tanggal 13 November 2023 dan menetapkan nomor urut Pasangan Calon
Presiden dan Wakil Presiden atas nama Prabowo Subianto dan Gibran
Rakabuming Raka melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1644
Tahun 2023 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan
Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024, tanggal 14 November 2023;
k) Bahwa berdasarkan uraian seluruh fakta dan dasar hukum sebagaimana telah
diuraikan pada huruf a) s.d. huruf j) di atas, Para Teradu berpandangan dalam
pelaksanaan tahapan pencalonan bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil
Presiden pemilu 2024 in casu dalam menerima, memeriksa, dan memverifikasi
dokumen “Persyaratan Pencalonan” dan dokumen “Persyaratan Calon” bakal
Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden atas nama Prabowo Subianto dan
Gibran Rakabuming Raka serta menetapkan Pasangan Calon atas nama Prabowo
Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Pasangan Calon Presiden dan
Wakil Presiden dalam pemilu 2024 telah sesuai dengan asas dan prinsip-prinsip
penyelenggara pemilu serta telah melaksanakan tugas, wewenang dan
tanggungjawabnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
8. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada angka 1 s.d 7 di atas, Para
Teradu tidak melanggar asas dan prinsip-prinsip penyelenggara pemilu serta telah
melaksanakan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya berdasarkan peraturan
perundang-undangan;
KESIMPULAN ATAS POKOK-POKOK PENGADUAN PENGADU
1. Bahwa Teradu telah dengan jelas dan tegas menguraikan fakta dan dasar hukum
untuk menjawab, menjelaskan, dan/atau membantah dalil-dalil Pengaduan
Pengadu sebagaimana yang tersusun pada angka romawi I di atas;
2. Bahwa berdasarkan seluruh fakta dan dasar hukum yang telah Teradu uraikan
dalam Jawaban dan Kesimpulan ini, Teradu berpandangan bahwa dalil-dalil
Pengaduan Pengadu dalam perkara a quo tidaklah terbukti;
3. Bahwa berdasarkan uraian seluruh fakta dan dasar hukum yang Teradu susun
dalam Jawaban dan Kesimpulan ini membuktikan bahwa Teradu tidak
melanggar asas dan prinsip-prinsip penyelenggara pemilu serta telah
melaksanakan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya berdasarkan peraturan
perundang-undangan;
[2.11.4] KESIMPULAN TERADU PERKARA NOMOR 141-PKE-DKPP/XII/2023
Bahwa berdasarkan sidang pemeriksaan pada tanggal 22 Desember 2023 dan 8
Januari 2024 dengan agenda mendengarkan aduan Para Pengadu, Jawaban Para
Teradu dan mendengarkan keterangan Pihak Terkait, keterangan Saksi dan Ahli Para
Pengadu, sidang pemeriksaan tanggal 15 Januari 2023 dengan agenda mendengarkan
keterangan Saksi dan Ahli Para Pengadu, dan keterangan Ahli Para Teradu
menyampaikan Kesimpulan sebagai berikut:
1. Bahwa mohon dengan hormat segala sesuatu yang diuraikan dalam jawaban Para
Teradu yang diajukan dan disampaikan pada sidang pemeriksaan tanggal 22
Desember 2023 dan 8 Januari 2024 dengan agenda mendengarkan aduan Para
Pengadu, jawaban Para Teradu, mendengarkan keterangan Pihak Terkait,
keterangan Ahli Para Pengadu dan Saksi Para Teradu, dan pada sidang
pemeriksaan tanggal 15 Januari 2023 dengan agenda mendengarkan keterangan
Saksi dan Ahli Para Pengadu, dan keterangan Ahli Para Teradu dianggap telah
pula dikemukakan dan merupakan satu kesatuan bagian yang tidak terpisahkan
dalam kesimpulan Para Teradu ini;
2. Bahwa Para Teradu menolak dan membantah seluruh dalil-dalil pengaduan Para
Pengadu dalam perkara a quo, kecuali yang diakui secara jelas dan tegas dalam
jawaban dan kesimpulan Para Teradu;
3. Bahwa dalam pengaduan a quo (Vide Pengaduan Para Pengadu) dan fakta
persidangan, Para Pengadu menilai Para Teradu dalam menerima pendaftaran
dan memverifikasi dokumen bakal calon Wakil Presiden atas nama Gibran
Rakabuming Raka yang kemudian menetapkan sebagai calon Wakil Presiden
diduga merupakan tindakan yang bertentangan dengan prinsip berkepastian
hukum. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan, Para Teradu akan
menguraikan kesimpulan sebagai berikut:
a. Bahwa Pengadu menghadirkan Saksi atas nama Larasati dan Khoirul Silalahi
pada persidangan tanggal 8 Januari 2024. Para Saksi Pengadu dalam
keterangannya pada pokoknya menyatakan bahwa Para Saksi menyaksikan
peristiwa pendaftaran bakal calon Presiden dan Wakil Presiden melalui
menonton TV atau Live Streaming;
b. Bahwa Para Saksi yang dihadirkan oleh Pengadu hanya memberikan
keterangan yang bersifat asumtif dan tidak mengalami langsung proses
pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. Sehingga menurut pandangan
Para Teradu, sudah sepatutnya Para Saksi tidak memiliki kualitas sebagai
Saksi serta keterangan Para Saksi yang dihadirkan oleh Pengadu
dinyatakan tidak relevan dan tidak berdasar menurut hukum. Oleh karena
itu, mohon kepada Majelis Pemeriksa DKPP untuk tidak mempertimbangkan
keterangan Para Saksi dari Pengadu;
c. Bahwa pada tanggal 15 Januari 2024 Para Pengadu menghadirkan 2 (dua)
orang Ahli, yaitu atas nama Ratna Lukito dan Charles Simabura;
d. Ahli Pengadu atas nama Ratna Lukito baru mengetahui bahwa terdapat
Permohonan Uji Materiil Perkara Nomor 48 dan 51 terkait dengan Pasal 13
ayat (1) huruf q Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2023 tentang Perubahan
atas Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta
Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang mengatur mengenai
syarat minimal batas usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden. Hal ini
menunjukkan bahwa Ahli yang dihadirkan oleh Pengadu tidak memiliki
pemahaman yang komprehensif (utuh) terhadap pokok aduan dari Para
Pengadu. Selain itu juga, Ahli tidak dapat memberikan penjelasan terkait
dengan sifat Putusan Mahkamah Agung dimaksud, sehingga mohon kepada
Majelis DKPP untuk tidak mempertimbangkan Keterangan Ahli yang
dihadirkan oleh Pengadu;
e. Bahwa Ahli Pengadu atas nama Charles Simabura, dalam Keterangannya
mempermasalahkan terkait dengan proses pendaftaran, dimana Berita Acara
Penerimaan Pendaftaran, menurut Ahli baru diterbitkan pada tanggal 27
Oktober 2024. Ahli Pengadu berpandangan bahwa Para Teradu tidak
profesional, ada kecenderungan permainan dan diskriminasi bagi Pasangan
Calon Presiden dan Wakil Presiden yang sudah melakukan pendaftaran
terlebih dahulu. Terhadap Keterangan Ahli tersebut, Para Teradu telah
memberikan penjelasan secara lisan bahwa setelah Bakal Pasangan Calon
Presiden dan Wakil Presiden melakukan pendaftaran, dilanjutkan dengan
pemeriksaan kesehatan. Berita Acara Penerimaan dilakukan setelah
menerima hasil pemeriksaan kesehatan. Hal ini sebagaimana ketentuan Pasal
41 Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta
Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (untuk selanjutnya disebut
Peraturan KPU No. 19/2023) yang pada pokoknya mengatur bahwa Setelah
menerima surat keterangan kesehatan bakal Pasangan Calon dan seluruh
hasil pemeriksaan kesehatan, KPU memberikan tanda penerimaan dan berita
acara penerimaan kepada bakal Pasangan Calon atau petugas penghubung.
Adapun Berita Acara sebagaimana bukti yang telah diajukan oleh Para Teradu
merupakan Berita Acara Penerimaan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon
Presiden dan Wakil Presiden yang diterbitkan setelah Para Teradu menerima
hasil tes kesehatan seluruh Bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil
Presiden dari Tim Pemeriksa Kesehatan (Vide Bukti T-13). Bahwa terhadap
hal tersebut, Ahli Pengadu tidak memberikan bantahan apapun, sehingga
terlihat jelas bahwa Ahli Pengadu tidak memahami secara komprehensif
(utuh) mengenai pengaturan terhadap proses pencalonan presiden dan
wakil presiden. Sehingga mohon kepada Majelis DKPP untuk tidak
mempertimbangkan Keterangan Ahli yang dihadirkan oleh Pengadu;
f. Bahwa pada tanggal 15 Januari 2024, Para Teradu telah menghadirkan Ahli
Hukum Tata Negara atas nama Dr. Muhammad Rullyandi, SH.,MH. dalam
keterangannya menjelaskan bahwa penyelenggara Pemilu dalam
melaksanakan tugasnya berlandaskan prinsip keadilan yaitu :
a) Keadilan dengan adanya integritas;
b) Berdasarkan kepastian hukum;
c) Impasial dan adil;
d) Profesional dan independen;
e) Transparan; dan
f) Terukur
g. KPU sebagaimana ditegaskan UU No. 7 Tahun 2017 dalam melaksanakan
tugas dan kewenangannya berdasarkan asas pemilu dan berpedoman pada
prinsip penyelenggaraan pemilu. Adapun yang menjadi pokok aduan DKPP
adalah tindak lanjut dalam putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 selanjutnya
disebut putusan MK No. 90 yang diputus tanggal 16 Oktober 2023 telah
melahirkan rumusan norma baru dengan memberikan syarat alternatif yaitu:
pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum
termasuk pemilihan kepala daerah;
h. Ahli berpendapat bahwa pada dasarnya putusan MK merujuk pada ketentuan
pasal 10 ayat (1) UU MK yaitu putusan MK bersifat final yakni putusan MK
langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada
upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final ini mencakup pula kekuatan
hukum mengikat erga omnes. Sehingga demikian menurut ahli putusan MK
tersebut terbagi menjadi 2 klaster karakteristik yaitu self implementing atau
putusan yang langsung ditindak lanjuti dan self non – implementing yaitu
putusan yang ditindaklanjuti dengan melakukan perubahan materi Undang
– Undang yang diperintahkan dalam putusan MK. Putusan MK yang sifatnya
self implementing karena memenuhi syarat berlaku sejak diucapkan yang
dapat disamakan dengan saat berlakunya suatu undang – undang ketika
diundangkan, hal ini dapat dilihat dari amar putusan MK No. 90 yang
menyebutkan pada bagian diktum ketiga amar putusan yang memerintahkan
putusan dimuat dalam berita negara;
i. Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Teradu sebagaimana penjelasan pada
huruf f sampai dengan huruf h di atas, membuktikan bahwa Ahli Teradu telah
menguraikan secara jelas dan komprehensif (utuh) mengenai sifat Putusan
Mahkamah Konstitusi dan pengaturan mengenai pencalonan Presiden dan
Wakil Presiden yang telah dikeluarkan oleh Para Pengadu, dimana hal
tersebut menunjukkan bahwa tindakan Para Teradu dalam menerima
pendaftaran dan melakukan verifikasi terhadap Pasangan Calon Presiden dan
Wakil Presiden atas nama Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka
telah sesuai dengan kaidah-kaidah hukum yang berlaku dan tidak
melanggar etika penyelenggara Pemilu;
j. Bahwa terkait dengan tindakan Para Teradu menerima, memeriksa, dan
Memverifikasi Dokumen Pencalonan dan Calon serta menetapkan Pasangan
Calon atas nama Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai
Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilu 2024 yang
dipermasalahkan baik dalam Pengaduan maupun dalam persidangan, Para
Teradu perlu menegaskan kembali hal-hal sebagai berikut:
1) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 Peraturan KPU No. 19/2023,
pada pokoknya mengatur dalam penerimaan pendaftaran bakal
pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, Para Teradu in casu KPU
melakukan penerimaan dokumen persyaratan bakal pasangan calon
Presiden dan Wakil Presiden untuk memastikan dan memeriksa:
a. Kelengkapan dokumen dan pemenuhan persyaratan pencalonan
bakal pasangan calon; dan
b. Kelengkapan dokumen persyaratan calon bakal pasangan calon.
2) Bahwa terhadap pemeriksaan dokumen “Persyaratan Pencalonan” dan
dokumen “Persyaratan Calon” bakal pasangan calon Presiden dan Wakil
Presiden sebagaimana dimaksud pada angka 1) di atas, Para Teradu in
casu KPU berdasarkan ketentuan Pasal 35 Peraturan KPU No. 19/2023
menetapkan status pendaftaran bakal Pasangan Calon Presiden dan
Wakil Presiden;
3) Bahwa penetapan status pendaftaran bakal Pasangan Calon Presiden
dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud pada angka 7 di atas,
berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) dan Pasal 37 ayat (1) Peraturan
KPU No. 19/2023 terdapat 2 (dua) kondisi yaitu dinyatakan
“LENGKAP” atau dinyatakan “BELUM LENGKAP”;
4) Bahwa status “LENGKAP” dalam pemeriksaan dokumen “Persyaratan
Pencalonan” dan dokumen “Persyaratan Calon” bakal pasangan calon
Presiden dan Wakil Presiden pada tahapan pendaftaran Pasangan Calon
Presiden dan Wakil Presiden, tidak untuk melakukan verifikasi
“KEBENARAN” atau “KEABSAHAN” dokumen “Persyaratan Pencalonan”
dan dokumen “Persyaratan Calon” bakal Pasangan Calon Presiden dan
Wakil Presiden;
5) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf b Peraturan KPU
No. 19/2023. pelaksanaan tahapan pendaftaran bakal Pasangan
Calon Presiden dan Wakil Presiden, termasuk pemeriksaan
kesehatan bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden;
6) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (2) Peraturan KPU No.
19/2023, dalam hal status pemeriksaan dokumen “Persyaratan
Pencalonan” dan dokumen “Persyaratan Calon” bakal Pasangan Calon
Presiden dan Wakil Presiden dinyatakan “LENGKAP”, Teradu in casu
KPU memberikan surat pengantar dan tanda terima surat pengantar
pemeriksaan kesehatan di rumah sakit yang telah ditunjuk Teradu in
casu KPU kepada bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden;
7) Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana telah diuraikan pada di
atas, Para Teradu menyatakan “LENGKAP” status pemeriksaan
dokumen pendaftaran Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden atas
nama Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dan selanjutnya
menyampaikan “Rangkaian Pemeriksaan Kesehatan” kepada Pasangan
Calon Presiden dan Wakil Presiden atas nama Prabowo Subianto dan
Gibran Rakabuming Raka di RSPAD Gatot Subroto pada tahapan
pendaftaran bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden tanggal
25 Oktober 2023;
8) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan KPU No.
19/2023, tahapan selanjutnya setelah tahapan pendaftaran bakal
Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden adalah tahapan verifikasi
dokumen “Persyaratan Pencalonan” dan dokumen “Persyaratan Calon”
bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang meliputi:
9) Verifikasi dokumen “Persyaratan Pencalonan” dan dokumen
“Persyaratan Calon” bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden;
dan
10) Perbaikan dokumen “Persyaratan Pencalonan” dan dokumen
“Persyaratan Calon” bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden
dan verifikasi dokumen hasil perbaikan.
11) Bahwa hasil verifikasi yang telah dilakukan oleh Teradu in casu KPU
terhadap dokumen “Persyaratan Pencalonan” dan dokumen
“Persyaratan Calon” bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden
atas nama Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka adalah
Memenuhi Syarat (MS);
12) Bahwa oleh karena dokumen “Persyaratan Pencalonan” dan dokumen
“Persyaratan Calon” bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden
atas nama Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka telah
dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) berdasarkan ketentuan Pasal 52,
Pasal 53, dan Pasal 54 Peraturan KPU No. 19/2023, menetapkan bakal
Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden atas nama Prabowo
Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Pasangan Calon
Presiden dan Wakil Presiden pemilu 2024 melalui Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 1632 Tahun 2023 tentang Penetapan Pasangan
Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun
2024, tanggal 13 November 2023 (Vide Bukti T -14) dan menetapkan
nomor urut Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden atas nama
Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka melalui Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 1644 Tahun 2023 tentang Penetapan
Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan
Wakil Presiden Tahun 2024, tanggal 14 November 2023 (Vide Bukti T -
15);
13) Bahwa berdasarkan uraian seluruh fakta dan dasar hukum
sebagaimana telah diuraikan pada angka 1) s.d. angka 12) di atas, Para
Teradu berpandangan dalam pelaksanaan tahapan pencalonan bakal
Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden pemilu 2024 in casu dalam
menerima, memeriksa, dan memverifikasi dokumen “Persyaratan
Pencalonan” dan dokumen “Persyaratan Calon” bakal Pasangan Calon
Presiden dan Wakil Presiden atas nama Prabowo Subianto dan Gibran
Rakabuming Raka serta menetapkan Pasangan Calon atas nama
Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Pasangan
Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam pemilu 2024 telah sesuai
dengan asas dan prinsip-prinsip penyelenggara pemilu serta telah
melaksanakan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya berdasarkan
peraturan perundang-undangan.
[2.12] KETERANGAN PIHAK TERKAIT
[2.12.1] Keterangan Pihak Terkait Perkara Nomor 135-PKE-DKPP/XII/2023,
Nomor 137-PKE-DKPP/XII/2023, dan Nomor 141-PKE-DKPP/XII/2023
[2.12.1.1] Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum
Bahwa DKPP memanggil Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagai
Pihak Terkait yang pada sidang pemeriksaan menyampaikan keterangan tertulis
sebagai berikut:
1. Bahwa Bawaslu bertugas mengawasi pelaksanaan tahapan pencalonan pasangan
calon presiden dan wakil presiden sesuai dengan ketentuan Pasal 93 huruf d angka
4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemlihan Umum sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemlihan Umum Menjadi Undang-
Undang (selanjutnya disebut “UU Pemilu”) juncto Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7
Peraturan Bawaslu Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pencalonan Peserta
Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden in casu termasuk melakukan
pengawasan pelaksanaan pendaftaran bakal Pasangan Calon.
2. Bahwa berdasarkan Lampiran I Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19
Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil
Presiden sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 23 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan
Wakil Presiden, program/kegiatan pendaftaran bakal Pasangan Calon dilaksanakan
pada tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2023.
3. Bahwa terhadap pelaksanaan pendaftaran bakal pasangan calon, Pihak Terkait
melakukan pengawasan langsung pendaftaran bakal pasangan calon di Kantor KPU
RI dan pengawasan langsung pemeriksaan kesehatan bakal pasangan calon di
Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Soebroto. Adapun hasil pengawasan yang
telah dilakukan dapat disampaikan pada pokoknya sebagai berikut:
3.1. Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2023, Pengawasan terhadap pendaftaran
bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden Anies Baswedan dan
Muhaimin Iskandar, yang pada pokoknya sebagai berikut:
3.1.1. Bahwa pada pukul 09.47 WIB, bakal pasangan calon presiden dan
wakil presiden Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar berserta
pimpinan partai politik pengusul hadir di kantor KPU untuk
melakukan pendaftaran.
3.1.2. Bahwa pada pukul 10.18 WIB, dilanjutkan dengan penyerahan
dokumen persyaratan pencalonan Bakal Pasangan Calon Presiden
dan Wakil Presiden Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar pada
Pemilu 2024.
3.1.3. Bahwa LO yang berasal dari Partai Kebangkitan Bangsa
menyampaikan 2 (dua) map yang berisi dokumen syarat pencalonan
dan syarat Bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Anies
Baswedan dan Muhaimin Iskandar.
3.1.4.
Bahwa setelah itu, dilakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen
persyaratan pencalonan dan persyaratan calon dilakukan oleh tim
pemeriksa dengan diawasi oleh tim dari Bawaslu RI.
3.1.5. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen
pendaftaran oleh KPU, sekitar pukul 10.27 WIB, KPU menyatakan
dokumen pendaftaran pasangan calon Anies Baswedan dan
Muhaimin Iskandar dinyatakan lengkap dan diberikan tanda terima
untuk jadwal tes kesehatan pada tanggal 21 Oktober 2023.
3.1.6. Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2023, pada pukul 07.02 WIB bakal
pasangan calon presiden dan wakil presiden Anies Baswedan dan
Muhaimin Iskandar memasuki ruang medical check up, selanjutnya
pada pukul 07.15 WIB menjalani pemeriksaan kesehatan sesuai
dengan prosedur yang ditetapkan oleh Rumah Sakit Pusat Angkatan
Darat Gatot Soebroto dan pada pukul 16.05 WIB selesai menjani
pemeriksaan kesehatan [vide Bukti PT-1 dan Bukti PT-2].
3.2. Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2023, Pengawasan terhadap pendaftaran
bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden Ganjar Pranowo dan
Mahfud MD, yang pada pokoknya sebagai berikut:
3.2.1. Bahwa pada pukul 12.35 WIB, bakal pasangan calon Ganjar Pranowo
dan Mahfud MD beserta pimpinan partai politik pengusul tiba di
Kantor KPU untuk melakukan pendaftaran.
3.2.2. Bahwa pada pukul 13.18 WIB dilanjutkan dengan proses pendaftaran
dengan penyerahan dokumen persyaratan pencalonan dan
persyaratan calon Presiden dan Wakil Presiden;
3.2.3. Bahwa LO yang berasal dari Partai PDI Perjuangan menyampaikan
dokumen syarat pencalonan dan persyaratan Bakal Pasangan Calon
Presiden dan Wakil Presiden.
3.2.4. Bahwa pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan pencalonan
dan persyaratan calon dilakukan oleh tim pemeriksa dengan diawasi
oleh tim dari Bawaslu RI.
3.2.5. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen
pendaftaran oleh KPU, sekitar pukul 13.40 WIB, KPU menyatakan
dokumen pendaftaran pasangan calon Ganjar Pranowo dan Mahfud
MD dinyatakan lengkap dan diberikan tanda terima untuk jadwal tes
kesehatan pada tanggal 22 Oktober 2023.
3.2.6. Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2023, pada pukul 07.07 WIB bakal
pasangan calon presiden dan wakil presiden Ganjar Pranowo dan
Mahfud MD memasuki ruang medical check up, selanjutnya pada
pukul 07.21 WIB menjalani pemeriksaan kesehatan sesuai dengan
prosedur yang ditetapkan oleh Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat
Gatot Soebroto dan pada pukul 16.12 WIB selesai menjani
pemeriksaan kesehatan [vide Bukti PT-1 dan Bukti PT-3].
3.3. Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2023, Pengawasan terhadap pendaftaran
bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto dan
Gibran Rakabuming Raka, yang pada pokoknya sebagai berikut:
3.3.1. Bahwa pada pukul 11.20 WIB, bakal pasangan calon presiden dan
wakil presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka
berserta pimpinan partai politik pengusul tiba di kantor KPU untuk
melakukan pendaftaran.
3.3.2. Bahwa pada pukul 12.00 WIB dilanjutkan proses pendaftaran dengan
penyerahan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon
bakal pasangan Presiden dan Wakil Presiden kepada KPU bakal
pasangan calon Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka oleh
LO Partai Gerinda dan Partai Golkar, dengan pemeriksaan
kelengkapan dokumen pendaftaran dilakukan oleh tim pemeriksa
dengan diawasi oleh tim dari Bawaslu RI.
3.3.3. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen
pendaftaran, sekitar pukul 13.40 WIB, KPU menyatakan dokumen
pendaftaran pasangan calon Prabowo Subianto dan Gibran
Rakabuming Raka dinyatakan lengkap dan diberikan tanda terima
untuk jadwal tes kesehatan pada tanggal 26 Oktober 2023.
3.3.4. Bahwa salah satu pihak/petugas pemeriksa dari KPU RI melarang Tim
Pengawasan Bawaslu RI untuk melakukan dokumentasi berkas
hardfile persyaratan pencalonan dan persyaratan calon.
3.3.5. Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2023, pada pukul 06.58 WIB bakal
pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto dan
Gibran Rakabuming Raka memasuki ruang medical check up,
selanjutnya pada pukul 07.12 WIB menjalani pemeriksaan kesehatan
sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh rumah sakit RSPAD
Gatot Subroto dan pada pukul 15.30 WIB selesai menjani
pemeriksaan kesehatan [vide Bukti PT-4 dan Bukti PT-5].
4. Bahwa pada saat Pengawasan pendaftaran bakal pasangan calon presiden dan wakil
presiden yang dilaksanakan pada tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal
27 Oktober 2023, Pihak Terkait tidak mendapatkan akses Silon. Akan tetapi, Pihak
Terkait memahami bahwa pembatasan tugas pengawasan akses data dan dokumen
pada Silon yang dilakukan oleh KPU RI menurut yang Mulia Majelis DKPP tidak
bertentangan dengan hukum dan telah bertindak sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku [vide Putusan DKPP Nomor 106-PKE-
DKPP/VIII/2023, halaman 174], sehingga Pihak Terkait memaksimalkan
Pengawasan Langsung.
5. Bahwa penting bagi Pihak Terkait jelaskan berkenaan dengan Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 kaitannya dengan pelaksanaan pendaftaran
bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, Pihak Terkait memberikan
keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
5.1. Bahwa Bawaslu menyampaikan Surat Nomor 724/HK/K1/10/2023 perihal
Permintaan Penjelasan mengenai tindak lanjut Putusan Mahkamah Agung
Nomor : 24 P/HUM/2023 dan Nomor 28P/HUM/2023, dan Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tertanggal 24 Oktober 2023
[vide Bukti PT-6] yang pada pokoknya berisi mengenai:
5.1.1. permintaan penjelasan kepada KPU atas tindak lanjut dari Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 untuk mengetahui
sikap dan langkah KPU dalam menindaklanjuti Putusan Mahkamah
Konstitusi a quo pada pelaksanaan tahapan pencalonan Peserta
Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; dan
5.1.2. penegasan kepada KPU agar menindaklanjuti Putusan Mahkamah
Konstitusi a quo sesuai dengan amar putusannya dan peraturan
perundang-undangan dalam melaksanakan tahapan pencalonan
Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
5.2. Bahwa surat sebagaimana dimaksud dalam poin 5.1. telah dijawab oleh KPU
melalui Surat Nomor 1294/PL.01.4-SD/05/2023 perihal Penjelasan Tindak
Lanjut Putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi tertanggal 9
November 2023 [vide Bukti PT-7] yang pada pokoknya surat tersebut
menjelaskan KPU telah melakukan hal sebagai berikut:
5.2.1. menerbitkan surat kepada Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu
Nomor 1145/PL.01.4-SD/05/2023 perihal Tindak Lanjut Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tertanggal 17
Oktober 2023 yang pada pokok surat tersebut menyampaikan agar
Partai Politik Peserta Pemilu memedomani putusan dimaksud dalam
tahapan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024; dan
5.2.2. melakukan perubahan terhadap Peraturan KPU Nomor 19 Tahun
2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan
Wakil Presiden.
[2.12.1.2] Direktur Jenderal Perundang-undangan Kementrian Hukum dan Hak
Asasi Manusia
Bahwa DKPP memanggil Direktur Jenderal Perundang-undangan Kementerian Hukum
dan Hak Asasi Manusia atas nama Asep N. Mulyana sebagai Pihak Terkait yang pada
sidang pemeriksaan menerangkan hal-hal sebagai berikut:
1. Bahwa Pihak Terkait menyampaikan beberapa hal terkait dengan proses
perubahan rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang perubahan atas
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomar 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan
Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Calon Wakil Presiden;
2. Bahwa Pihak Terkait menerangkan sesuai dengan tugas melaksanakan proses
harmonisasi kemudian pembulatan dan pemantapan konsepsi, Pihak Terkait
menerima surat dari Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomar
4216/HK.2-SD/08/2023 tentang Permohonan Harmonisasi Rancangan Peraturan
KPU yang pada intinya dalam rancangan peraturan tersebut terdapat perubahan
terhadap ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf q dalam PKPU Nomar 19 Tahun 2023
tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Calon Wakil Presiden
senagaimana tercatat dalam berita Republik Indonesia Tahun 2023 Nomar 820;
3. Bahwa atas dasar permohonan tersebut Pihak Terkait beserta jajaran memeriksa
kelengkapan terkait dengan permohonan harmonisasi, dan setelah diteliti Pihak
Terkait mendapati ada 1 (satu) syarat yang belum terenuhi yaitu terkait dengan
hasil konsultasi dengan DPR RI sebagaimana diketahui dalam ketentuan Pasal 75
ayat (4) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah
diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang
yang pada intinya menyebutkan bahwa ketika KPU akan membentuk PKPU yang
berkaitan dengan pelaksanaan tahapan pemilu KPU wajib berkonsultasi dengan
DPR dan Pemerintah melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP);
4. Bahwa Pihak Terkait mengirimkan kembali surat kepada KPU dengan surat nomor
PPE.PP.01.05 yang pada intinya bahwa Pihak Terkait meminta agar KPU terlebih
dahulu melakukan konsultasi atau RDP dengan DPR dan Pemerintah. Selanjutnya
Sekretaris Jenderal KPU mengirimkan surat kembali dengan surat nomor
4338/HM.02-SD/08/2023, yang pada intinya meminta kembali untuk melakukan
harmonisasi terhadap rancangan PKPU tentang perubahan atas PKPU Nomor 19
Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Calon
Wakil Presiden. Isi surat tersebut KPU menjelaskan bahwa KPU telah
melaksanakan konsultasi dengan DPR RI dan pemerintah melalui RDP yang telah
menghasilkan kesimpulan bahwa menyetujui rancangan PKPU tentang perubahan
atas PKPU Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum
Presiden dan Calon Wakil Presiden;
5. Bahwa dalam lampiran surat tersebut terdapat Berita Acara yang ditandatangani
oleh Ketua Komisi II DPR RI, Plt. Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan
Umum Kementerian Dalam Negeri, Ketua KPU, Ketua Bawaslu, dan Ketua DKPP.
Atas dasar tersebut dan setelah memenuhi syarat kemudian dilaksanakan proses
harmonisasi yang pada intinya pada proses harmonisasi tersebut mengatur
tentang perubahan ketentuan ayat (1) huruf q Pasal 13 PKPU Nomor 19 Tahun
2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
6. Bahwa Pihak Terkait menerangkan dalam tahapan pengharmonisasian terdapat 3
(tiga) poin yaitu persyaratan, subtstansi dan teknik penulisan. Berdasarkan surat
permohonan pengharmonisasian maka akan ditindaklanjuti dan apabila terdapat
persyaratan yang tidak terpenuhi maka akan disampaikan terkait Pasal 75 ayat (4)
UU Pemilu bahwa wajib berkonsultasi dengan DPR RI. Apabila semua sudah
terpenuhi maka akan diterbitkan surat selesai harmonisasi;
7. Bahwa Pihak Terkait menerangkan makna pengundangan yaitu begitu
diundangkan maka pada hari itu dinyatakan berlaku dan tidak ada satu orangpun
di Republik Indonesia yang menyatakan tidak mengetahui hal tesebut;
8. Bahwa Pihak Terkait menerangkan kaitan dengan Pasal 81 Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2012, asas fiksi hukum mempertegas bahwa begitu diundangkan maka
tidak ada satu orangpun yang menyatakan bahwa belum pernah mendengar;
9. Bahwa Pihak Terkait menerangkan sah-sah saja apabila terdapat peraturan yang
berlaku surut akan tetapi yang berkaitan dengan kesejahteraan;
10. Bahwa Pihak Terkait menerangkan dalam proses pengharmonisasian terkait
substansi tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang di atasnya atau yang
selevel, apabila diberlakukan surut maka akan berkembang di rapat-rapat
harmonisasi;
11. Bahwa Pihak Terkait menerangkan pada saat rapat harmonisasi sudah
disampaikan apabila persyaratan berkenaan Pasal 75 ayat (4) sudah terpenuhi
maka akan dilanjutkan pengharmonisasian;
12. Bahwa Saksi menerangkan salah satu syarat yang kurang sudah terpenuhi
sehingga harmonisasi dapat dilaksanakan;
13. Bahwa Saksi menerangkan rujukan dalam pembentukan perundang-undangan
terkait perubahan PKPU Nomor 19 Tahun 2023 dasarnya melihat pada UU Nomor
7 Tahun 2017, tahapannya wajib dilakukan permintaan konsultasi terhadap DPR,
apabila sudah terpenuhi maka pengharmonisasi akan dilaksanakan;
14. Bahwa Pihak Terkait menerangkan surat selesai harmonsasi ditandatangani pada
tanggal 2 November 2023;
15. Bahwa Pihak Terkait menerangkan, dalam proses harmonisasi hadir dari KPU
yakni Kepala Biro Hukum. Harmonisasi dilaksanakan pada tanggal 1 November
2023 pukul 19.00 WIB dan selesai kemudian disepakati. Selanjutnya, tanggal 2
Novemebr 2023 menyampaikan hasil harmonisasi dan diundangkan tanggal 3
November 2023 berlaku PKPU Nomor 23 Tahun 2023.
[2.12.2] Keterangan Pihak Terkait Perkara Nomor
136-PKE-DKPP/XII/2023
[2.12.2.1] Anggota Komisi Pemilihan Umum
Bahwa DKPP memanggil Anggota Komisi Pemilihan Umum sebagai Pihak Terkait yang
pada sidang pemeriksaan menyampaikan keterangan tertulis sebagai berikut:
1. Kewenangan dan Tugas Pihak Terkait Bersama Teradu In Casu KPU dalam
Tahapan Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden.
1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 7 UU Pemilu pada pokoknya
menyatakan “Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan
Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu,
dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi
Penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk
memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh
rakyat”;
2. Bahwa Pihak Terkait bersama Teradu in casu KPU dalam kedudukannya
selaku penyelenggara pemilu berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 UU
Pemilu adalah “lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap,
dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu”;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 226 ayat (1), Pasal 229 ayat (2), Pasal
230 s.d. Pasal 238 UU Pemilu juncto Peraturan KPU No. 19/2023, Pihak
Terkait bersama Teradu in casu KPU berwenang menerima pendaftaran
bakal pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, melakukan verifikasi
kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan bakal Pasangan Calon
Presiden dan Wakil Presiden, menetapkan dan mengumumkan Pasangan
Calon Presiden dan Wakil Presiden;
4. Bahwa Teradu dalam kedudukannya selaku penyelenggara pemilu
mengemban tugas sebagai Ketua KPU, di mana berdasarkan ketentuan Pasal
11 ayat (1) UU Pemilu junctis Pasal 9 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang
Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun
2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum
Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (untuk selanjutnya
disebut Peraturan KPU tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU
Kabupaten/Kota) mempunyai tugas sebagai berikut [Bukti PT – 1]:
a. memimpin rapat pleno dan seluruh kegiatan KPU;
b. bertindak untuk dan atas nama KPU ke luar dan ke dalam;
c. memberikan keterangan resmi tentang kebijakan dan kegiatan KPU;
dan
d. menandatangani seluruh peraturan dan keputusan KPU;
5. Bahwa Teradu selaku Ketua KPU berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (3)
UU Pemilu juncto Pasal 9 ayat (5) Peraturan KPU tentang Tata Kerja KPU, KPU
Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, dalam melaksanakan tugasnya
bertanggung jawab kepada rapat pleno KPU;
2. Mekanisme Pengambilan Keputusan KPU Dalam Penyelenggaraan Tahapan
Pemilu.
1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 UU Pemilu juncto Pasal 60 ayat (1)
Peraturan KPU tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU
Kabupaten/Kota, pada pokoknya mengatur “Pengambilan keputusan KPU,
KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dilakukan dalam rapat pleno”;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 85 huruf f juncto Lampiran I dalam
“PAKTA INTEGRITAS ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM”, angka 8
Peraturan KPU tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU
Kabupaten/Kota, dalam melaksanakan prinsip profesional, anggota KPU
mengambil keputusan dalam menjalankan tugas, fungsi, dan wewenang yang
dilaksanakan secara kolektif dan kolegial [Vide Bukti PT -1];
3. Bahwa pengertian kolektif dan kolegial jika merujuk pada Kamus Besar
Bahasa Indonesia, kolektif diartikan sebagai secara bersama atau secara
gabungan dan kolegial diartikan bersifat seperti teman sejawat, apabila
digabungkan maka kolektif kolegial dapat diartikan secara gabungan yang
bersifat seperti teman sejawat atau dalam istilah umum yang merujuk
kepada sistem kepemimpinan adalah melibatkan para pihak yang
berkepentingan dalam mengeluarkan keputusan melalui mekanisme yang di
tempuh melalui musyawarah untuk mencapai mufakat atau pemungutan
suara, dengan mengedepankan semangat keberasamaan;
4. Bahwa berdasarkan uraian berkaitan dengan mekanisme pengambilan
keputusan KPU dalam tahapan penyelenggaraan pemilu di atas in casu
tindakan menerima pendaftaran dan memverifikasi dokumen bakal calon
Wakil Presiden serta mengumumkan hasil verifikasi dokumen bakal calon
Wakil Presiden atas nama Gibran Rakabuming Raka bukan merupakan
tindakan personal atau pribadi, melainkan keputusan kelembagaan KPU
selaku penyelenggara pemilu yang dilaksanakan secara kolektif dan
kolegial;
3. Program dan Jadwal Tahapan Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden.
1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan KPU No. 19/2023 pada
pokoknya mengatur tahapan pencalonan Pasangan Calon Presiden dan Wakil
Presiden adalah sebagai berikut:
Pasal 3
(1) Tahapan pencalonan Pasangan Calon Presiden dan Wakil
Presiden meliputi:
a. pendaftaran bakal Pasangan Calon;
b. verifikasi dokumen bakal Pasangan Calon; dan
c. penetapan dan pengundian nomor urut Pasangan Calon.
(2) Pendaftaran bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. persiapan pendaftaran bakal Pasangan Calon; dan
b. pelaksanaan pendaftaran bakal Pasangan Calon,
termasuk pemeriksaan kesehatan bakal Pasangan
Calon.
(3) Verifikasi dokumen bakal Pasangan Calon sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. verifikasi dokumen persyaratan bakal Pasangan Calon;
dan
b. perbaikan dokumen persyaratan bakal Pasangan Calon
dan verifikasi dokumen hasil perbaikan.
(4) Penetapan dan pengundian nomor urut Pasangan Calon
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
a. penetapan Pasangan Calon; dan
b. penetapan nomor urut Pasangan Calon.
2. Bahwa rincian program dan jadwal kegiatan tahapan pencalonan Presiden
dan Wakil Presiden berdasarkan Lampiran I Peraturan KPU No. 19/2023
adalah sebagai berikut [Bukti PT -2]:
JADWAL
NO PROGRAM/KEGIATAN
AWAL AKHIR
1 Pendaftaran bakal pasangan calon
a Pengumuman pendaftaran Senin, Rabu,
16 Oktober 18 Oktober
2023 2023
b Pendaftaran bakal pasangan Kamis, Rabu,
calon 19 Oktober 25 Oktober
2023 2023
c Pemeriksaan Kamis, Jumat,
19 Oktober 27 Oktober
2023 2023
2 Verifikasi bakal pasangan calon
g. Verifikasi dokumen Kamis, Sabtu,
persyaratan bakal pasangan 19 Oktober 28 Oktober
calon 2023 2023
h. Pemberitahuan hasil verifikasi Senin, Minggu,
dokumen persyaratan bakal 23 Oktober 29 Oktober
pasangan calon 2023 2023
JADWAL
NO PROGRAM/KEGIATAN
AWAL AKHIR
i. Perbaikan dan/atau proses Rabu, Selasa,
melengkapi dokumen 25 Oktober 31 Oktober
persyaratan bakal pasangan 2023 2023
calon
j. Penyerahan dokumen hasil Kamis, Rabu,
perbaikan dan/atau 26 Oktober 1 November
kelengkapan dokumen 2023 2023
persyaratan bakal pasangan
calon
k. Verifikasi dokumen hasil Kamis, Kamis,
perbaikan 26 Oktober 2 November
2023 2023
l.Pemberitahuan hasil verifikasi Kamis, Jumat,
dokumen perbaikan 26 Oktober 3 November
persyaratan bakal pasangan 2023 2023
calon
3 Pengusulan Penggantian
a. Pengusulan bakal pasangan Kamis, Rabu,
calon pengganti 26 Oktober 8 November
2023 2023
b. Pemeriksaan kesehatan bakal Kamis, Sabtu,
pasangan calon pengganti 26 Oktober 11 November
2023 2023
c. Verifikasi dokumen Kamis, Minggu,
persyaratan bakal pasangan 26 Oktober 12 November
calon pengganti 2023 2023
d. Pemberitahuan hasil verifikasi Sabtu, Minggu,
dokumen persyaratan bakal 11 November 12 November
pasangan calon pengganti 2023 2023
4 Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon
a. Penetapan pasangan calon Senin, Senin,
13 November 13 November
2023 2023
b. Pengundian dan penetapan Selasa, Selasa,
nomor urut pasangan calon 14 November 14 November
2023 2023
5 Putaran Kedua
Pencalonan Peserta Pemilu paling lama 3 3 (tiga) hari
Presiden dan Wakil Presiden (tiga) hari sejak
putaran kedua dalam hal salah sejak Pasangan
satu calon atau Pasangan Calon Pasangan Calon
berhalangan tetap Calon pengganti
berhalangan didaftarkan
tetap
3. Bahwa program dan jadwal kegiatan tahapan pencalonan Presiden dan Wakil
Presiden merupakan sesuatu yang spesifik, oleh karenanya dikategorikan
sebagai lex specialis, hukum yang digunakan juga lex specialis, di mana
pengaturan penyelenggaraan pemilu Presiden dan Wakil Presiden di
dasarkan pada UU Pemilu juncto Peraturan KPU No. 19/2023 yang mana
merupakan peraturan khusus yang mengenyampingkan peraturan/undang-
undang yang sifatnya umum (lex specialis derogat legi generali);
4. Pengaturan Batas Usia Syarat Calon Presiden dan Wakil Presiden.
1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 169 huruf q UU Pemilu juncto Pasal 13
ayat (1) huruf q Peraturan KPU No. 19/2023 pada pokoknya mengatur
berkaitan dengan batas minimun usia bakal calon Presiden dan Wakil
Presiden “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun”;
2. Bahwa ketentuan Pasal 169 huruf q UU Pemilu diajukan judicial review
(permohonan uji meteri) kepada Mahkamah Konstitusi, di mana Mahkamah
Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 90/PUU-
XXI/2023, tanggal 16 Oktober 2023 dalam pokok amar putusannya
memutuskan hal sebagai berikut [Bukti PT -3]:
Mengadili:
1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) yang
menyatakan, “berusia paling rendah 40 (empat puluh)
tahun” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak
dimaknai “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau
pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui
pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”.
Sehingga Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum selengkapnya
berbunyi “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun
atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih
melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala
daerah”;
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara
Republik Indonesia sebagaimana mestinya.
3. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 90/PUU-XXI/2023, tanggal
16 Oktober 2023 [Vide Bukti PT -3], diperkuat oleh Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor: 141/PUU-XXI/2023, tanggal 29 November 2023, di mana
melalui pertimbangan hukum paragraf [3.16], Mahkamah Konstoitusi pada
pokoknya berpendapat sebagai berikut [Bukti PT -4]:
“---Pasal 169 huruf q UU 7/2017 sebagaimana dimaknai oleh
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tidak
bertentangan dengan prinsip negara hukum dan tidak
bertentangan dengan perlindungan hak atas kepastian
hukum yang adil sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1
ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945---"
4. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukum Putusan 90/PUU-
XXI/2023 halaman 56 Poin [3.14.3] menyatakan “---lebih lanjut, ketentuan
Pasal 169 huruf q UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana dimaksud
dalam putusan a quo berlaku mulai pada Pemilihan Umum Presiden
dan Wakil Presiden Tahun 2024 dan seterusnya---” [Vide Bukti PT -3];
5. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dimaksud pada angka 1 s.d. angka
4 di atas, batas minimun usia bakal calon Presiden dan Wakil Presiden pada
pemilu tahun 2024 dan seterusnya adalah “berusia paling rendah 40
(empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang
dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”;
5. Sifat dan Kedudukan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 90/PUU
XXI/2023.
1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia 1945 juncto Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a
dan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitusi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi junctis Pasal
29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman dan Pasal 77 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun
2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, pada
pokoknya mengatur bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final,
yakni putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan
hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat
ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi mencakup
pula kekuatan hukum mengikat (final and binding);
2. Bahwa menurut Syukri Asy’ari, Meyrinda, dkk, dalam tulisannya pada Jurnal
Konstitusi, Volume 10 Nomor 4, Desember 2013 dengan judul “Model dan
Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-
Undang (Studi Putusan Tahun 2003-2012)”, menyatakan bahwa salah satu
bentuk Putusan Mahkamah Konstitusi adalah putusan yang bersifat
langsung dapat dieksekusi (self implementing), yang artinya, Putusan
Mahkamah Konstitusi pada prinsipnya berlaku terhadap ketentuan yang
dinyatakan dibatalkan dan tidak berlaku lagi, tetapi hal tersebut tidak
menimbulkan kekosongan hukum sehingga pada umumnya putusan
tersebut secara otomatis dieksekusi tanpa perlu ditindaklanjuti oleh
lembaga lain. Hal ini dapat dimaknai bahwa ketentuan yang dinyatakan
tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat
berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi dapat dihapus dengan
sendirinya dari undang-undang yang bersangkutan dan tidak berlaku lagi
[Bukti PT -5];
3. Bahwa sifat final dan mengikat (final and binding) Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor: 90/PUU-XXI/2023, tanggal 16 Oktober 2023, dipertegas
dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:
141/PUU-XXI/2023, tanggal 29 November 2023, dalam sub paragraf [3.12.2]
yang dalam pokok pertimbangannya Mahkamah Konstitusi berpendapat
[Vide Bukti PT -4] “---Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-
XXI/2023 tersebut, jika dikaitkan dengan ketentuan norma Pasal 10 dan
Pasal 47 UU MK serta Pasal 77 PMK 2/2021, maka Mahkamah berpendapat
Putusan a quo adalah putusan yang dijatuhkan oleh badan peradilan pada
tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final yang
mengandung makna terhadap putusannya tidak dapat dilakukan upaya
hukum. Hal tersebut dikarenakan, Mahkamah Konstitusi sebagai badan
peradilan konstitusi di Indonesia tidak mengenal adanya sistem stelsel
berjenjang yang mengandung esensi adanya peradilan secara bertingkat yang
masing-masing mempunyai kewenangan untuk melakukan koreksi oleh badan
peradilan di atasnya terhadap putusan badan peradilan pada tingkat yang
lebih rendah sebagai bentuk “upaya hukum”. Demikian halnya dengan
sifat daripada putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan
memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam
sidang pleno terbuka untuk umum. Hal tersebut juga menegaskan
bahwa putusan Mahkamah Konstitusi berlaku dan mengikat serta
harus dipatuhi oleh semua warga negara termasuk lembaga negara
sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum
tanpa adanya syarat apapun---“;
6. Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 oleh
Pihak Terkait Bersama Teradu (Kewenangan Pihak Terkait Bersama Teradu
Dalam Penyusunan dan Penetapan Peraturan KPU No. 23/2023).
1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 huruf b, Pasal 13 huruf b, Pasal 75,
Pasal 167 ayat (8), dan Pasal 231 ayat (4) UU Pemilu, pada pokoknya
mengatur Pihak Terkait bersama Teradu in casu KPU berwenang
menetapkan Peraturan KPU untuk setiap tahapan pemilu in casu tahapan
pencalonan Presiden dan Wakil Presiden;
2. Bahwa Pihak Terkait bersama Teradu in casu KPU telah menyusun dan
menetapkan Peraturan KPU No. 19/2023 pada tanggal 13 Oktober 2023
[Bukti PT -6], di mana batas minimum syarat usia bakal calon Presiden dan
Wakil Presiden diatur dalam Pasal 13 ayat (1) huruf q yaitu berusia paling
rendah 40 (empat puluh) tahun sebagaimana ketentuan Pasal 169 huruf q
UU Pemilu;
3. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, tanggal 16
Oktober 2023, dalam amar putusannya pada pokoknya memutuskan bahwa
ketentuan Pasal 169 huruf q UU Pemilu “bertentangan dengan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai
“berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang
menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk
pemilihan kepala daerah”. Sehingga Pasal 169 huruf q Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum selengkapnya berbunyi
“berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang
menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk
pemilihan kepala daerah” [Vide Bukti PT -3];
4. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, tanggal 16
Oktober 2023 merupakan putusan yang menguji konstitusionalitas Pasal 169
huruf q UU Pemilu dan menyatakan batal dan tidak berlaku Pasal 169 huruf
q UU Pemilu serta berlaku secara inkonstitusional bersyarat sepanjang tidak
dimaknai “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang
menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan
kepala daerah”, maka Pihak Terkait bersama Teradu in casu KPU
berkewajiban melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-
XXI/2023, tanggal 16 Oktober 2023. Hal tersebut didasarkan pada sifat
Putusan Mahkamah Konstitusi yang erga omnes dan berkekuatan hukum
tetap serta berlaku sejak saat Putusan Mahkamah Konstitusi diucapkan;
5. Bahwa oleh karena Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-
XXI/2023 diucapkan pada tanggal 16 Oktober 2023 dan tahapan
pendaftaran bakal calon pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dimulai
pada tanggal 19 Oktober 2023 [Vide Bukti PT -2], Pihak Terkait bersama
Teradu in casu KPU menerbitkat Surat KPU Nomor: 1145/PL.01.4-
SD/05/2023, Perihal tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
90/PUU-XXI/2023, tanggal 17 Oktober 2023, yang ditujukan kepada
pimpinan partai politik peserta pemilu tahun 2024 yang pada pokoknya
meminta partai politik peserta pemilu memedomani Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor: 90/PUU-XXI/2023, tanggal 16 Oktober 2023 dalam
tahapan pencalonan presiden dan wakil presiden tahun 2024 [Bukti PT -7];
6. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum berkaitan dengan pengaturan
batas minimum syarat usia bakal calon Presiden dan Wakil Presiden yang
diatur dalam Pasal 13 ayat (1) huruf q Peraturan KPU No. 19/2023 dan
mempedomani dan mendasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor: 90/PUU-XXI/2023, tanggal 16 Oktober 2023 serta memperhatikan
ketentuan Pasal 75 ayat (4) UU Pemilu yang pada pokoknya mengatur dalam
hal Pihak Terkait bersama Teradu in casu KPU menyusun dan menetapkan
Peraturan KPU yang berkaitan dengan pelaksanaan tahapan pemilu wajib
berkonsultasi dengan DPR dan pemerintah melalui rapat dengar
pendapat, Pihak Terkait bersama Teradu in casu KPU mengajukan
konsultasi kepada DPR untuk membahas Rancangan Perubahan Peraturan
KPU No. 19/2023 in casu pengaturan Pasal 13 ayat (1) huruf q Peraturan
KPU No. 19/2023 [Bukti PT -8] yang untuk kemudian ditetapkan atau
diubah berdasarkan ketentuan dalam Pasal 13 ayat (1) huruf q Peraturan
KPU No. 23/2023 [Bukti PT -9];
7. Bahwa Pihak Terkait bersama Teradu in casu KPU telah melakukan
mekanisme penyusunan dan penetapan Peraturan KPU No. 23/2023 dengan
berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dengan
mekanisme sebagai berikut:
a. Melakukan inventarisasi dan menyusun isu strategis materi muatan
yang akan dituangkan dalam Peraturan KPU;
b. Melakukan pembahasan Peraturan KPU dalam rapat di lingkungan
Sekretariat Jenderal KPU dan rapat-rapat pleno KPU;
c. Melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan DPR, pemerintah, dan
stakeholder terkait [Vide Bukti PT -8];
d. Melakukan Harmonisasi dengan Kementerian Hukum dan HAM RI
dengan melibatkan stakeholder terkait dari kementerian/lembaga
seperti Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan,
Kementerian Dalam Negeri, Sekretariat Kabinet, Dewan Kehormatan
Penyelenggara Pemilu, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum, [Bukti
PT -10];
e. Menyusun perumusan akhir dan pembahasan final persetujuan oleh
anggota KPU dalam rapat pleno KPU;
f. Penandatanganan Peraturan KPU oleh Ketua KPU in casu Teradu [Bukti
PT -11];
g. Permohonan pengundangan kepada Menteri Hukum dan HAM RI [Bukti
PT -12]; dan
h. Melakukan publikasi Peraturan KPU No. 23/2023 di laman resmi
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) KPU sebagai upaya
Pihak Terkait bersama Teradu untuk mempublikasikan kebijakan
yang telah dibuat [Bukti PT -13];
8. Bahwa setiap tahapan yang dilakukan oleh Pihak Terkait bersama Teradu
in casu KPU dalam menyusun dan menetapkan Peraturan KPU No. 23/2023,
mulai dari mendasarkan pada kewenangan yang dimiliki, berkonsultasi
dengan DPR, harmonisasi, persetujuan final dalam pleno, penandatanganan
dan pengajuan permohonan pengundangan serta publikasi di laman resmi
JDIH KPU adalah guna melaksanakan asas Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan yang baik, sebagaimana diatur Pasal 5 Undang-
undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan;
9. Bahwa berdasarkan seluruh uraian dan fakta tersebut di atas, jelas bahwa
penyusunan dan penetapan Peraturan KPU No. 23/2023 secara nyata dan
terang benderang telah memenuhi aspek hukum formil dan meteriil atas
pembentukan dan penyusunan suatu peraturan perundang-undangan
sebagaimana yang disyaratkan oleh ketentuan peraturan perundang-
undangan;
7. Tindakan Pihak Terkait Bersama Teradu In Casu KPU Menerima, Memeriksa,
dan Memverifikasi Dokumen Pencalonan dan Calon serta Menetapkan
Pasangan Calon Atas Nama Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka
Sebagai Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilu 2024 Telah
Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan.
1. Bahwa Pengadu menilai dalam Pengaduannya, tindakan Teradu yang
menyatakan “LENGKAP” dokumen pendaftaran pasangan calon Presiden dan
Wakil Presiden atas nama Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka
in casu berkaitan dengan batas minimun usia syarat calon Wakil Presiden
atas nama Gibran Rakabuming Raka dan penyampaian “RANGKAIAN
PEMERIKSAAN KESEHATAN” pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden
atas nama Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka di RSPAD Gatot
Subroto merupakan tindakan yang “TIDAK CERMAT” dan “TIDAK
PROFESIONAL” [Vide Pengaduan Pengadu];
2. Bahwa terhadap dalil Pengadu sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas,
merupakan dalil yang tidak berdasar dan membuktikan bahwa telah terjadi
logical fallacy (sesat nalar) yang dilakukan Pengadu in casu pengaturan batas
minimun usia syarat calon Presiden dan Wakil Presiden [Vide Jawaban
Teradu III.4., III.5., dan III.6.] dan pengaturan mekanisme pendaftaran
pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden;
3. Bahwa pengaturan batas minimun usia syarat Calon Presiden dan/atau
Wakil Presiden dalam pemilu 2024 berdasarkan ketentuan Pasal 169 huruf
q UU Pemilu juncto Pasal 13 ayat (1) huruf q Peraturan KPU No. 19/2023
junctis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 90/PUU-XXI/2023, tanggal 16
Oktober 2023, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 141/PUU-XXI/2023,
tanggal 29 November 2023, dan Pasal 13 ayat (1) huruf q Peraturan KPU No.
19/2023, yaitu “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau
pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan
umum termasuk pemilihan kepala daerah” [Vide Jawaban Teradu III.4];
4. Bahwa tahapan pencalonan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden
berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan KPU No. 19/2023 meliputi:
a. Pendaftaran bakal Pasangan Calon;
b. Verifikasi dokumen bakal Pasangan Calon; dan
c. Penetapan dan pengundian nomor urut Pasangan Calon.
5. Bahwa partai politik peserta pemilu atau gabungan partai politik peserta
pemilu dalam mendaftarkan bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil
Presiden ke KPU wajib menyerahkan “Dokumen Persyaratan Pencalonan”
[Vide Pasal 9 dan Pasal 10 Peraturan KPU No. 19/2023] dan “Dokumen
Persyaratan Calon” [Vide Pasal 18, Pasal 19, dan Pasal 21 Peraturan KPU
No. 19/2023], sebagai berikut:
a. Dokumen Persyaratan Pencalonan:
Pasal 9
(1) Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik
Peserta Pemilu dalam mendaftarkan bakal Pasangan
Calon ke KPU wajib menyerahkan:
a. surat pencalonan yang ditandatangani oleh
Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu atau
Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu yang
bergabung sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;
b. kesepakatan tertulis antar-Partai Politik Peserta
Pemilu, jika yang mengusulkan Gabungan Partai
Politik Peserta Pemilu;
c. surat pernyataan tidak akan menarik calon
Presiden dan/atau calon Wakil Presiden serta tidak
menarik pengusulan atas bakal Pasangan Calon,
yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik
Peserta Pemilu atau Pimpinan Partai Politik Peserta
Pemilu yang bergabung;
d. kesepakatan tertulis antara Partai Politik Peserta
Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu
dan bakal Pasangan Calon;
e. naskah visi, misi, dan program dari bakal Pasangan
Calon;
f. surat pernyataan dari bakal Pasangan Calon tidak
akan mengundurkan diri sebagai Pasangan Calon;
dan
g. kelengkapan persyaratan bakal Pasangan Calon
sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Komisi
ini.
(2) Dokumen persyaratan pendaftaran bakal Pasangan
Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
dengan menggunakan formulir MODEL B.PENCALONAN-
PPWP.
(3) Dokumen kesepakatan tertulis antara Partai Politik
Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta
Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik Peserta
Pemilu atau Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu yang
bergabung dan dibubuhi meterai, dengan menggunakan
formulir MODEL B.KESEPAKATAN.ANTAR.PARPOL-PPWP.
(4) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,
huruf d, dan huruf f ditandatangani oleh Pimpinan Partai
Politik Peserta Pemilu atau Pimpinan Gabungan Partai
Politik Peserta Pemilu yang bergabung dan/atau bakal
Pasangan Calon, serta dibubuhi meterai, dengan
menggunakan formulir MODEL
B.KESEPAKATAN.PARPOL. PASLON-PPWP.
(5) Ketentuan mengenai formulir MODEL B.PENCALONAN-
PPWP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum
dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
(6) Ketentuan mengenai formulir MODEL B.KESEPAKATAN.
ANTAR.PARPOL-PPWP sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
(7) Ketentuan mengenai formulir MODEL B.KESEPAKATAN.
PARPOL.PASLON-PPWP sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
Pasal 10
(1) Selain dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Partai
Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta
Pemilu dan bakal Pasangan Calon harus menyerahkan:
a. surat rekomendasi dan jaminan Partai Politik Peserta
Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang
dituangkan dalam formulir MODEL B.REKOMENDASI-
PPWP;
b. surat pernyataan visi, misi, dan program bakal Pasangan
Calon dibuat berdasarkan prinsip bahwa Presiden
Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan
menurut Undang-Undang Dasar sebagaimana diatur
dalam Pasal 4 ayat (1) UndangUndang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, serta merupakan
penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan, dan dibubuhi meterai, dengan menggunakan
formulir MODEL B.VISI.MISI-PPWP; dan
c. surat keputusan tentang kepengurusan Partai Politik
Peserta Pemilu tingkat pusat yang disahkan oleh menteri
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
hukum dan hak asasi manusia.
(2) Ketentuan mengenai formulir MODEL B.REKOMENDASIPPWP
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam
Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Komisi ini.
(3) Ketentuan mengenai formulir MODEL B.VISI.MISI-PPWP
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam
Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Komisi ini.
b. Dokumen Persyaratan Calon:
Pasal 18
i. Dokumen persyaratan bakal Pasangan Calon meliputi:
a. kartu tanda penduduk elektronik bakal Pasangan Calon
dan/atau suami/istri bakal Pasangan Calon;
b. akta kelahiran Warga Negara Indonesia bakal
Pasangan Calon dan/atau suami/istri bakal Pasangan
Calon, yang telah dilegalisasi oleh instansi yang
berwenang;
c. surat keterangan catatan kepolisian dari Markas Besar
Kepolisian Republik Indonesia yang menerangkan bakal
Pasangan Calon:
1. tidak pernah mengkhianati negara; dan
2. tidak terlibat organisasi terlarang dan Gerakan 30
September/Partai Komunis Indonesia;
d. surat keterangan kesehatan bakal Pasangan Calon dari
rumah sakit Pemerintah yang ditunjuk KPU;
e. surat pengunduran diri bagi calon Presiden atau calon
Wakil Presiden yang berstatus sebagai pejabat negara,
prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian
Negara Republik Indonesia, pegawai negeri sipil, dan
karyawan atau pejabat badan usaha milik negara,
badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik
desa;
f. surat persetujuan dan surat izin cuti bagi bakal calon
Presiden dan bakal calon Wakil Presiden yang berstatus
menteri atau pejabat setingkat menteri dari Presiden;
g. surat permintaan izin bagi bakal calon Presiden dan
bakal calon Wakil Presiden yang sedang menjabat
sebagai gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati,
walikota, dan wakil walikota;
h. surat tanda terima atau bukti penyampaian laporan
harta kekayaan pribadi kepada lembaga yang
melaksanakan tugas pemerintahan di bidang
pemberantasan korupsi;
i. surat keterangan dari Pengadilan Negeri/Pengadilan
Niaga tempat domisili bakal Pasangan Calon yang
menerangkan bahwa bakal Pasangan Calon:
1. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan
putusan pengadilan; dan
2. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara
perorangan dan/atau secara badan hukum yang
menjadi tanggung jawabnya yang merugikan
keuangan negara.
j. surat keterangan bakal Pasangan Calon terdaftar
sebagai pemilih yang ditandatangani oleh ketua panitia
pemungutan suara atau surat keterangan dari KPU
Kabupaten/Kota;
k. kartu nomor pokok wajib pajak atas nama bakal calon
Presiden atau bakal calon Wakil Presiden, dan tanda
bukti pengiriman atau penerimaan surat pemberitahuan
tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi
atas nama bakal calon Presiden atau bakal calon Wakil
Presiden, selama 5 (lima) tahun terakhir atau sejak
bakal calon menjadi wajib pajak, dan tanda bukti tidak
mempunyai tunggakan pajak dari kantor pelayanan
pajak tempat bakal Pasangan Calon yang bersangkutan
terdaftar;
l. surat keterangan dari Pengadilan Negeri tempat domisili
bakal Pasangan Calon yang menerangkan bahwa bakal
Pasangan Calon tidak pernah dijatuhi pidana penjara
berdasarkan putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan
tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5
(lima) tahun atau lebih;
m. bukti kelulusan berupa fotokopi ijazah, surat tanda
tamat belajar, atau surat keterangan lain yang
dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau program
pendidikan menengah;
n. surat pernyataan bermeterai yang menerangkan bahwa
bakal Pasangan Calon:
1. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara,
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan
17 Agustus Tahun 1945 sebagaimana dimaksud
dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
3. tidak pernah mengkhianati negara serta tidak
pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak
pidana berat lainnya;
4. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
5. tidak sedang dicalonkan sebagai anggota DPR,
Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau DPRD;
6. belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil
Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam
jabatan yang sama;
7. bersedia diusulkan sebagai bakal calon Presiden
dan/atau bakal calon Wakil Presiden secara
berpasangan;
8. bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai
Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya,
atau bukan orang yang terlibat langsung dalam
Gerakan 30 September/Partai Komunis Indonesia
atau anggota organisasi terlarang di Negara
Kesatuan Republik Indonesia;
9. bersedia mengundurkan diri sebagai pejabat negara,
yang tidak dapat ditarik kembali;
10. bersedia mengundurkan diri sebagai anggota
Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara
Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil sejak
ditetapkan sebagai Pasangan Calon;
11. bersedia mengundurkan diri sebagai karyawan atau
pejabat badan usaha milik negara, badan usaha
milik daerah, atau badan usaha milik desa sejak
ditetapkan sebagai Pasangan Calon;
12. bersedia melakukan pemeriksaan kesehatan dan
menerima hasil yang dikeluarkan oleh tim pemeriksa
kesehatan yang telah ditunjuk KPU;
13. bersedia dipublikasikan informasinya sepanjang
tidak bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan; dan
14. data dan dokumen yang telah diinput dan diunggah
melalui Silon adalah benar dan lengkap sesuai
dengan peraturan perundang-undangan;
yang ditandatangani oleh bakal Pasangan Calon
dengan menggunakan formulir Model
BB.PERNYATAAN.CALON-PPWP;
o. daftar riwayat hidup, profil singkat, dan rekam jejak
bakal Pasangan Calon, dibuat dan ditandatangani
oleh bakal Pasangan Calon dan Pimpinan Partai Politik
Peserta Pemilu atau Pimpinan Partai Politik Peserta
Pemilu yang bergabung yang mengusulkan Pasangan
Calon dengan menggunakan formulir Model
BB.RIWAYAT.HIDUP-PPWP;
p. surat keterangan mengenai kewarganegaraan bakal
Pasangan Calon dan suami/istri bakal Pasangan
Calon dari kementerian yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi
manusia; dan
q. pas foto berwarna terbaru bakal calon Presiden dan
calon Wakil Presiden yang merupakan foto terakhir
yang diambil paling lambat 6 (enam) bulan sebelum
pendaftaran Pasangan Calon.
ii. Surat keterangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf d yang disampaikan kepada KPU merupakan
surat keterangan yang diterbitkan oleh tim pemeriksa
kesehatan dari rumah sakit pemerintah yang ditunjuk oleh
KPU.
iii. Bukti kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf m dikecualikan bagi bakal calon Presiden atau calon
Wakil Presiden yang tidak memiliki bukti kelulusan sekolah
menengah atas dari sekolah asing di luar negeri dan telah
memiliki bukti kelulusan perguruan tinggi.
iv. Ketentuan mengenai formulir MODEL
BB.PERNYATAAN.CALON-PPWP sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf n tercantum dalam Lampiran VII yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi
ini.
v. Ketentuan mengenai formulir MODEL BB.RIWAYAT.HIDUP-
PPWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o
tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
vi. Pas foto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf q
ditempel pada dokumen daftar Riwayat hidup
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o.
Pasal 19
Dalam hal bakal calon Presiden dan calon Wakil Presiden
mencantumkan riwayat pendidikan tinggi dalam riwayat
hidup, bakal calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus
menyertakan bukti kelulusan berupa fotokopi ijazah atau
surat keterangan lain dari perguruan tinggi yang dilegalisasi
oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Pasal 21
(1) Bakal Pasangan Calon menyampaikan ringkasan nilai
kekayaan di dalam laporan harta kekayaan
penyelenggara negara hasil verifikasi administratif dari
lembaga yang mempunyai tugas dan wewenang dalam
pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.
(2) Bakal Pasangan Calon mengajukan persetujuan tertulis
kepada KPU setelah menerima hasil verifikasi
administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Ringkasan nilai kekayaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) disampaikan kepada KPU paling lambat 3 (tiga)
Hari setelah menerima hasil verifikasi administratif
lembaga yang mempunyai tugas dan wewenang dalam
pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.
(4) KPU mengumumkan nilai kekayaan calon di dalam
laporan harta kekayaan penyelenggara negara setelah
penetapan Pasangan Calon.
6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 Peraturan KPU No. 19/2023, pada
pokoknya mengatur dalam penerimaan pendaftaran bakal pasangan calon
Presiden dan Wakil Presiden, Pihak Terkait bersama Teradu in casu KPU
melakukan penerimaan dokumen persyaratan bakal pasangan calon
Presiden dan Wakil Presiden untuk memastikan dan memeriksa:
a. Kelengkapan dokumen dan pemenuhan persyaratan pencalonan
bakal pasangan calon; dan
b. Kelengkapan dokumen persyaratan calon bakal pasangan calon.
7. Bahwa terhadap pemeriksaan dokumen “Persyaratan Pencalonan” dan
dokumen “Persyaratan Calon” bakal pasangan calon Presiden dan Wakil
Presiden sebagaimana dimaksud pada angka 6 di atas, Pihak Terkait
bersama Teradu in casu KPU berdasarkan ketentuanPasal 35 Peraturan KPU
No. 19/2023 menetapkan status pendaftaran bakal Pasangan Calon
Presiden dan Wakil Presiden;
8. Bahwa penetapan status pendaftaran bakal Pasangan Calon Presiden dan
Wakil Presiden sebagaimana dimaksud pada angka 7 di atas, berdasarkan
ketentuan Pasal 36 ayat (1) juncto Pasal 37 ayat (1) Peraturan KPU No.
19/2023 terdapat 2 (dua) kondisi yaitu dinyatakan “LENGKAP” atau
dinyatakan “BELUM LENGKAP”;
9. Bahwa status “LENGKAP” dalam pemeriksaan dokumen “Persyaratan
Pencalonan” dan dokumen “Persyaratan Calon” bakal pasangan calon
Presiden dan Wakil Presiden pada tahapan pendaftaran Pasangan Calon
Presiden dan Wakil Presiden, tidak untuk melakukan verifikasi
“KEBENARAN” atau “KEABSAHAN” dokumen “Persyaratan Pencalonan” dan
dokumen “Persyaratan Calon” bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil
Presiden;
10. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf b Peraturan KPU No.
19/2023. pelaksanaan tahapan pendaftaran bakal Pasangan Calon
Presiden dan Wakil Presiden, termasuk pemeriksaan kesehatan bakal
Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden;
11. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (2) Peraturan KPU No. 19/2023,
dalam hal status pemeriksaan dokumen “Persyaratan Pencalonan” dan
dokumen “Persyaratan Calon” bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil
Presiden dinyatakan “LENGKAP”, Pihak Terkait bersama Teradu in casu
KPU memberikan surat pengantar dan tanda terima surat pengantar
pemeriksaan kesehatan di rumah sakit yang telah ditunjuk Pihak Terkait
bersama Teradu in casu KPU kepada bakal Pasangan Calon Presiden dan
Wakil Presiden;
12. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana telah diuraikan pada angka 3
s.d. angka 11 di atas, Pihak Terkait bersama Teradu in casu KPU
menyatakan “LENGKAP” status pemeriksaan dokumen pendaftaran
Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden atas nama Prabowo Subianto
dan Gibran Rakabuming Raka [Bukti PT -14] dan selanjutnya
menyampaikan “Rangkaian Pemeriksaan Kesehatan” kepada Pasangan Calon
Presiden dan Wakil Presiden atas nama Prabowo Subianto dan Gibran
Rakabuming Raka di RSPAD Gatot Subroto pada tahapan pendaftaran bakal
Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden tanggal 25 Oktober 2023;
13. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan KPU No. 19/2023,
tahapan selanjutnya setelah tahapan pendaftaran bakal Pasangan Calon
Presiden dan Wakil Presiden adalah tahapan verifikasi dokumen “Persyaratan
Pencalonan” dan dokumen “Persyaratan Calon” bakal Pasangan Calon
Presiden dan Wakil Presiden yang meliputi:
a. Verifikasi dokumen “Persyaratan Pencalonan” dan dokumen
“Persyaratan Calon” bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil
Presiden; dan
b. Perbaikan dokumen “Persyaratan Pencalonan” dan dokumen
“Persyaratan Calon” bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden
dan verifikasi dokumen hasil perbaikan.
14. Bahwa hasil verifikasi yang telah dilakukan oleh Pihak Terkait bersama
Teradu in casu KPU terhadap dokumen “Persyaratan Pencalonan” dan
dokumen “Persyaratan Calon” bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil
Presiden atas nama Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka adalah
Memenuhi Syarat (MS);
15. Bahwa oleh karena dokumen “Persyaratan Pencalonan” dan dokumen
“Persyaratan Calon” bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden atas
nama Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka telah dinyatakan
Memenuhi Syarat (MS) berdasarkan ketentuan Pasal 52, Pasal 53, dan Pasal
54 Peraturan KPU No. 19/2023, menetapkan bakal Pasangan Calon Presiden
dan Wakil Presiden atas nama Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming
Raka sebagai Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden pemilu 2024
melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1632 Tahun 2023
tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan
Wakil Presiden Tahun 2024, tanggal 13 November 2023 [Bukti T -15] dan
menetapkan nomor urut Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden atas
nama Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka melalui Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 1644 Tahun 2023 tentang Penetapan Nomor
Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
Tahun 2024, tanggal 14 November 2023 [Bukti T -16];
16. Bahwa berdasarkan uraian seluruh fakta dan dasar hukum sebagaimana
telah diuraikan pada angka 3 s.d. angka 15 di atas, Pihak Terkait bersama
Teradu in casu KPU berpandangan dalam pelaksanaan tahapan pencalonan
bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden pemilu 2024 in casu
dalam menerima, memeriksa, dan memverifikasi dokumen “Persyaratan
Pencalonan” dan dokumen “Persyaratan Calon” bakal Pasangan Calon
Presiden dan Wakil Presiden atas nama Prabowo Subianto dan Gibran
Rakabuming Raka serta menetapkan Pasangan Calon atas nama Prabowo
Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Pasangan Calon Presiden
dan Wakil Presiden dalam pemilu 2024 telah sesuai dengan asas dan prinsip-
prinsip penyelenggara pemilu serta telah melaksanakan tugas, wewenang
dan tanggungjawabnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
[2.12.2.2] Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum
Bahwa DKPP memanggil Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum atas nama Rahmat
Bagja dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum atas nama Puadi sebagai Pihak
Terkait yang pada sidang pemeriksaan menyampaikan keterangan tertulis sebagai
berikut sebagai berikut:
1. Bahwa berdasarkan jadwal dan tahapan sebagaimana tercantum dalam Lampiran
I Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan
Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2023 tentang
Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2023
tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
(selanjutnya disebut ”PKPU Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden”),
program/kegiatan pendaftaran bakal Pasangan Calon dilaksanakan pada tanggal
19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2023. Pihak Terkait telah
melakukan tugas pengawasan pelaksanaan pendaftaran bakal pasangan calon
melalui pengawasan langsung di Kantor KPU RI dan Rumah Sakit Pusat Angkatan
Darat Gatot Soebroto sebagaimana telah dijelaskan di dalam keterangan Pihak
Terkait dalam Perkara Nomor: 135-PKE-DKPP/XI/2023, Nomor 137-PKE-
DKPP/XI/2023, dan Nomor141-PKE-DKPP/XI/2023.
2. Bahwa Bawaslu telah menerima Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor
1258/PL.01.4-SD/05/2023 perihal Pengaktifan Akun Silon Presiden dan Wakil
Presiden tertanggal 1 November 2023 yang berisi, ”berkenaan dengan
diaktifkannya Sistem Informasi Pencalonan (Silon) dalam pelaksanaan tahapan
Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, bersama ini
disampaikan bahwa akun Bawaslu pada Silon DPR, DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten/Kota juga dapat digunakan pada Silon Presiden dan Wakil Presiden
dengan alamat silonwp.kpu.go.id” [vide Bukti PT-1], jika dikaitkan dengan
Lampiran I PKPU Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, Verifikasi bakal
pasangan calon telah dimulai sejak pendaftaran bakal pasangan calon pada
tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan batas akhir verifikasi pada tanggal 3
November 2023, artinya Bawaslu hanya mempunyai waktu 2 hari untuk
memastikan Pengawasan Verifikasi bakal pasangan calon melalui Silon PWP,
namun sampai dengan batas akhir tersebut faktanya Bawaslu tidak dapat
melakukan akses terhadap Silon PWP tersebut.
3. Bahwa Bawaslu memahami proses Verifikasi Bakal Pasangan Calon sesuai
dengan ketentuan Pasal 230 ayat (1) UU Pemilu, KPU melakukan verifikasi
terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administratif bakal
Pasangan Calon paling lama 4 (empat) hari sejak diterimanya surat pencalonan.
Terkait dengan Verifikasi Bakal Pasangan Calon, Yang Mulia DKPP telah
menegaskan yang pada pokoknya tindakan KPU terkait pembatasan tugas
pengawasan akses data dan dokumen pada SILON tidak bertentangan dengan
hukum dan telah bertindak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku. Selanjutnya, Yang Mulia juga telah menegaskan yang pada pokoknya
kewenangan Bawaslu dalam melakukan pengawasan atas pelaksanaan verifikasi
kelengkapan administrasi yang dilakukan oleh KPU, sedangkan kewenangan
untuk menerima dan verifikasi dokumen administrasi persyaratan merupakan
wewenang KPU [vide Putusan DKPP Nomor 106-PKE-DKPP/VIII/2023,
halaman 174], sehingga terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen
persyaratan administratif bakal Pasangan Calon merupakan kewenangan dari
KPU RI.
4. Bahwa berkenaan pelaksanaan pengawasan terhadap Verifikasi bakal pasangan
calon Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilu tahun 2024, Pihak Terkait
sampaikan hasil pengawasan yang sudah dilakukan oleh Bawaslu yang pada
pokoknya sebagai berikut:
4.1. Bahwa setelah mendapatkan pengaktifan dan akses akun Silon PPWP dari
KPU berdasarkan Surat KPU Nomor 1258/PL.01.4-SD/05/2023, Bawaslu
melakukan pengawasan yang dilakukan oleh KPU dengan cara mengakses
Silon https://silonpwp.kpu.go.id/ sesuai dengan yang tertera pada Surat
KPU tersebut, namun secara faktual Bawaslu tidak dapat mengakses data
dan dokumen pada Silon PWP karena pada saat login muncul peringatan,
“Maaf akun anda tidak mempunyai akses untuk login” [vide Bukti PT-
2].
4.2. Bahwa sampai dengan tanggal 12 November 2023 pada pukul 22.30 WIB
dan pukul 23.59 WIB, Bawaslu mencoba kembali mengakses laman dan
akun Silon PWP, namun akses Silon PWP tersebut tetap tidak dapat
digunakan untuk mengakses data dan dokumen dan tetap muncul
peringatan pada laman utama Silon PWP, “Maaf akun anda tidak
mempunyai akses untuk login” [vide Bukti PT-3].
5. Bahwa sesuai dengan jadwal dan tahapan sebagaimana tercantum dalam
Lampiran I PKPU Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, program/kegiatan
Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilu 2024
dilaksanakan pada tanggal 13 November 2023.
6. Bahwa pada tanggal 13 November 2023 Bawaslu melaksanakan pengawasan
pelaksanaan Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam
Pemilu 2024, sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (1) serta ayat (2) huruf a dan
huruf b Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023
tentang Pengawasan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil
Presiden (selanjutnya disebut “Perbawaslu Pengawasan Pencalonan Presiden dan
Wakil Presiden) juncto Pasal 52 PKPU Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden,
yang pada pokoknya mengatur KPU menetapkan dalam rapat pleno tertutup nama
Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilu Presiden dan
Wakil Presiden dengan Keputusan KPU, serta KPU mengumumkan penetapan
Pasangan Calon [vide Bukti PT-4].
7. Bahwa pada tanggal 14 November 2023, Bawaslu melakukan pengawasan
pengundian nomor urut Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, adapun
Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang ditetapkan oleh KPU adalah
sebagai berikut: [vide Bukti PT-5]
a. Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden H. Anies Rasyid Baswedan, Ph.D.
dan Dr. (H.C.) H.A. Muhaimin Iskandar mendapatkan nomor urut 1.
b. Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden H. Prabowo Subianto dan Gibran
Rakabuming Raka mendapatkan nomor urut 2.
c. Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden H. Ganjar Pranowo, S.H., M.I.P.
dan Prof. Dr. H. M. Mahfud MD mendapatkan nomor urut 3.
8. Bahwa berkenaan dengan maksud dari Pihak Terkait dipanggil dalam sidang ini
terkait langkah dan sikap Bawaslu mengenai hasil pencermatan dokumen syarat
pencalonan dan syarat calon Presiden dan calon Wakil Presiden dinyatakan
lengkap oleh Ketua KPU, Pihak Terkait perlu menjelaskan beberapa hal yang pada
pokoknya adalah sebagai berikut:
8.1. Bahwa Bawaslu menyampaikan Surat Nomor 724/HK/K1/10/2023 perihal
Permintaan Penjelasan mengenai tindak lanjut Putusan Mahkamah Agung
Nomor : 24 P/HUM/2023 dan Nomor 28P/HUM/2023, dan Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tertanggal 24 Oktober
2023 [vide Bukti PT-6] yang pada pokoknya berisi mengenai:
a. permintaan penjelasan kepada KPU terkait Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 untuk mengetahui sikap dan
langkah KPU dalam menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi
a quo pada pelaksanaan tahapan pencalonan Peserta Pemilu Presiden
dan Wakil Presiden; dan
b. penegasan kepada KPU agar menindaklanjuti Putusan Mahkamah
Konstitusi a quo sesuai dengan amar putusannya dan peraturan
perundang-undangan dalam melaksanakan tahapan pencalonan
Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
8.2. Bahwa Surat Bawaslu Nomor 724/HK/K1/10/2023 telah dijawab oleh KPU
melalui Surat Nomor 1294/PL.01.4-SD/05/2023 perihal Penjelasan Tindak
Lanjut Putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi tertanggal 9
November 2023 [vide Bukti PT-7] yang pada pokoknya surat tersebut
menjelaskan KPU telah melakukan hal sebagai berikut:
a. menerbitkan surat kepada Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu
Nomor 1145/PL.01.4-SD/05/2023 perihal Tindak Lanjut Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tertanggal 17
Oktober 2023 yang pada pokok surat tersebut menyampaikan agar
Partai Politik Peserta Pemilu memedomani putusan dimaksud dalam
tahapan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024; dan
b.
melakukan perubahan terhadap Peraturan KPU Nomor 19 Tahun
2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan
Wakil Presiden.
9. Bahwa sebagai informasi yang berkenaan dengan Pengaduan a quo, Bawaslu telah
menerima dan menindaklanjuti 2 (dua) laporan dugaan pelanggaran Pemilu yang
berkenaan dengan tahapan pencalonan Peserta Pemilu Presiden dan Wakil
Presiden sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022
tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum yang
pada pokoknya diuraikan sebagai berikut:
9.1. Bahwa Laporan dugaan pelanggaran Pemilu disampaikan oleh Pelapor atas
nama V******** F*** dengan Nomor 009/LP/PP/RI/00.00/XI/2023 pada
tanggal 20 November 2023, Pelapor melaporkan Ketua dan Anggota KPU
dengan peristiwa yang dilaporkan adalah pelanggaran administratif Pemilu
terhadap pelaksanaan pendaftaran dan penetapan Pasangan Calon
Presiden dan Wakil Presiden Pemilu pada Pemilu tahun 2024 [vide Bukti
PT-8].
9.2. Bahwa pada pokoknya Pelapor melaporkan adanya dugaan pelanggaran
administratif Pemilu berkenaan dengan penetapan Keputusan Ketua KPU
Nomor 1632 Tahun 2023 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta
Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 tertanggal 14
November 2023.
9.3. Bahwa berdasarkan hasil kajian awal dugaan pelanggaran Pemilu Nomor
009/LP/PP/RI/00.00/XI/2023 tanggal 22 November 2023 pada pokoknya
disimpulkan Laporan a quo:
a. memenuhi syarat formal namun tidak memenuhi syarat materiel
Laporan dugaan pelanggaran Pemilu; dan
b. tidak diregistrasi dengan alasan tidak memenuhi syarat materiel dan
tidak terdapat dugaan pelanggaran Pemilu.
9.4. Bahwa selain itu, terdapat juga Laporan dugaan pelanggaran Pemilu yang
disampaikan oleh Pelapor atas nama S***** A**** dkk dengan Nomor
010/LP/PP/RI/00.00/XI/2023 pada tanggal 21 November 2023, Pelapor
melaporkan KPU dengan peristiwa yang dilaporkan adalah dugaaan
pelanggaran Pemilu atas ditetapkannya Keputusan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 1632 Tahun 2023 tentang Penetapan Pasangan Calon
Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Pemilu Tahun 2024
[Vide. Bukti PT-9].
9.5. Bahwa berdasarkan hasil kajian awal dugaan pelanggaran Pemilu Nomor
010/LP/PP/RI/00.00/XI/2023 tanggal 22 November 2023 pada pokoknya
disimpulkan Laporan a quo:
a. memenuhi syarat formal namun tidak memenuhi syarat materiel
laporan dugaan pelanggaran pemilu; dan
b. tidak diregistrasi dengan alasan tidak memenuhi syarat materiel dan
tidak terdapat dugaan pelanggaran pemilu.
[2.13] BUKTI PIHAK TERKAIT
[2.13.1] Bukti Pihak Terkait dalam Perkara Nomor 135-PKE-DKPP/XII/2023, 137-
PKE-DKPP/XII/2023, dan 141-PKE-DKPP/XII/2023
[2.13.1.1] Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum
Bahwa untuk menguatkan keterangannya Pihak Terkait mengajukan bukti-bukti yang
diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan PT-7, sebagai berikut:
Bukti PT-1 : Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor
073/LHP/PM.01.00/10/2023 tanggal 19 Oktober 2023
Bukti PT-2 : Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor
075/LHP/PM.01.00/10/2023 tanggal 21 Oktober 2023
Bukti PT-3 : Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor
076/LHP/PM.01.00/10/2023 tanggal 22 Oktober 2023
Bukti PT-4 : Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor
077/LHP/PM.01.00/10/2023 tanggal 25 Oktober 2023
Bukti PT-5 : Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor
077/LHP/PM.01.00/10/2023 tanggal 26 Oktober 2023
Bukti PT-6 : Surat Bawaslu RI nomor: 724/HK/K1/10/2023 tertanggal 24
Oktober 2023 perihal permintaan penjelasan mengenai tindak lanjut
Putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.
Bukti PT-7 : Surat KPU RI nomor: 1294/PL.01.4-SD/05/2023 tertanggal 9
November 2023 perihal penjelasan tindak lanjut Putusan Mahkamah
Agung dan Mahkamah Konstitusi.
[2.13.2] Bukti Pihak Terkait dalam Perkara Nomor 136-PKE-DKPP/XII/2023
[2.13.2.1] Anggota Komisi Pemilihan Umum
Bahwa untuk menguatkan keterangannya Pihak Terkait mengajukan bukti-bukti yang
diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan PT-19, sebagai berikut:
Kode
DAFTAR BUKTI KETERANGAN
Bukti
PT – 1 Soft File Kumpulan Peraturan Komisi Bukti ini menjelaskan tugas Ketua
Pemilihan Umum tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum dan
Komisi Pemilihan Umum, Komisi mekanisme pengambilan keputusan
Pemilihan Umum Provinsi, dan dalam penyelenggaraan tahapan
Komisi Pemilihan Umum pemilihan umum in casu tahapan
Kabupaten/Kota: pencalonan Presiden dan Wakil
1. Peraturan Komisi Pemilihan Presiden pemilihan umum tahun
Umum Nomor 8 Tahun 2019 2024.
tentang Tata Kerja Komisi
Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, Dan
Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota;
2. Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 3 Tahun 2020
tentang Perubahan Atas Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 8
Tahun 2019 Tentang Tata Kerja
Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, Dan
Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 21 Tahun 2020
tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 8 Tahun 2019
tentang Tata Kerja Komisi
Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan
Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 4 Tahun 2021
tentang Perubahan Ketiga atas
Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 8 Tahun 2019
tentang Tata Kerja Komisi
Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan
Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 5 Tahun 2022
tentang Perubahan Keempat atas
Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 8 Tahun 2019
tentang Tata Kerja Komisi
Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan
Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota; dan
6. Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 12 Tahun 2023
tentang Perubahan Kelima atas
Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 8 Tahun 2019
tentang Tata Kerja Komisi
Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan
Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota.
PT– 2 Lampiran I Peraturan Komisi Bukti ini mejelaskan mengenai
Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun rincian program dan jadwal
2023 tentang Pencalonan Peserta kegiatan tahapan pencalonan
Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan Wakil Presiden
Presiden. pemilihan umum tahun 2024.
PT-3 Soft File Putusan Mahkamah Bukti ini menjelaskan bahwa Pasal
Konstitusi Nomor: 90/PUU- 169 huruf q Undang-Undang Nomor
XXI/2023, tanggal 16 Oktober 2023. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum telah diajukan judicial
review (permohonan uji meteri)
kepada Mahkamah Konstitusi.
PT – 4 Soft File Putusan Mahkamah Bukti ini menjelaskan bahwa
Konstitusi Nomor: 141/PUU- Putusan Mahkamah Konstitusi
XXI/2023, tanggal 29 November Nomor: 90/PUU-XXI/2023, tanggal
2023. 16 Oktober 2023 tidak bertentangan
dengan prinsip negara hukum dan
tidak bertentangan dengan
perlindungan hak atas kepastian
hukum yang adil sebagaimana
dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3)
dan Pasal 28D ayat (1) Undang-
Undang Dasar Negara Republik
Indonesia 1945.
PT – 5 Soft File Jurnal Konstitusi, Volume 10 Bukti ini menjelaskan sifat dan
Nomor 4, Desember 2013 dengan kedudukan Putusan Mahkamah
judul “Model dan Implementasi Konstitusi langsung dapat
Putusan Mahkamah Konstitusi dalam dieksekusi (self implementing) tanpa
Pengujian Undang-Undang (Studi perlu ditindaklanjuti oleh lembaga
Putusan Tahun 2003-2012)” oleh lain in casu Putusan Mahkamah
Syukri Asy’ari, Meyrinda Rahmawaty Konstitusi Nomor: 90/PUU
Hilipito, Mohammad Mahrus Ali, XXI/2023.
Naskah diterima: tanggal 4 November
2013, revisi: tanggal 8 November
2013, dan disetujui: tanggal 12
November 2013.
PT – 6 Soft File Peraturan Komisi Pemilihan Bukti ini menjelaskan Penetapan
Umum Nomor 19 Tahun 2023 Peraturan Komisi Pemilihan Umum
tentang Pencalonan Peserta a quo pada tanggal 13 Oktober 2023
Pemilihan Umum Presiden dan Wakil dan batas minimum syarat usia
Presiden. bakal calon Presiden dan Wakil
Presiden diatur dalam Pasal 13 ayat
(1) huruf q yaitu berusia paling
rendah 40 (empat puluh) tahun
sebagaimana ketentuan Pasal 169
huruf q Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum.
PT – 7 Surat Komisi Pemilihan Umum Bukti ini menjelaskan bahwa Pihak
Nomor: 1145/PL.01.4-SD/05/2023, Terkait in casu Komisi Pemilihan
Perihal tindak lanjut Putusan Umum telah menindaklanjuti
Mahkamah Konstitusi Nomor Putusana Mahkamah Konstitusi
90/PUU-XXI/2023, tanggal 17 Nomor 90/PUU-XXI/2023, tanggal
Oktober 2023. 16 Oktober 2023 dan meminta
partai politik peserta pemilu
memedomani Putusan Mahkamah
Konstitusi a quo dalam tahapan
pencalonan Presiden dan Wakil
Presiden dalam pemilihan umum
tahun 2024.
PT – 8 Kumpulan dokumen pelaksanaan Bukti ini menjelaskan bahwa Pihak
Rapat Dengar Pendapat yang Terkait in casu Komisi Pemilihan
membahas mengenai Rancangan Umum telah melakukan kewajiban
Peraturan Komisi Pemilihan Umum sebagai salah satu prosedur dalam
Nomor 23 Tahun 2023 tentang penyusunan Peraturan Komisi
Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum.
Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun
2023 tentang Pencalonan Peserta
Pemilihan Umum Presiden dan Wakil
Presiden.
PT – 9 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Bukti ini menjelaskan bahwa Pihak
Nomor 23 Tahun 2023 tentang Terkait in casu Komisi Pemilihan
Perubahan atas Peraturan Komisi Umum telah melakukan perubahan
Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun terhadap Pasal 13 ayat (1) huruf q
2023 tentang Pencalonan Peserta dalam Peraturan Komisi Pemilihan
Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Umum Nomor 19 Tahun 2023
Presiden tentang Pencalonan Peserta
Pemilihan Umum Presiden dan
Wakil Presiden sebagai bentuk
tindak lanjut atas Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor:
90/PUU-XXI/2023, tanggal 16
Oktober 2023.
PT – 10 Surat Sekretaris Jenderal Komisi Bukti ini menjelaskan bahwa Pihak
Pemilihan Umum Nomor: Terkait in casu Komisi Pemilihan
4338/HK.02-SD/08/2023, perihal Umum telah melakukan
Permohonan Harmonisasi harmonisasi dalam penyusunan
Rancangan Peraturan Komisi Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Pemilihan Umum tentang Perubahan Nomor 23 Tahun 2023 tentang
atas Peraturan Komisi Pemilihan Perubahan atas Peraturan Komisi
Umum Nomor 19 Tahun 2023 Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun
tentang Pencalonan Peserta 2023 tentang Pencalonan Peserta
Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Pemilihan Umum Presiden dan
Presiden, tanggal 1 November 2023 Wakil Presiden.
dan Surat Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia Nomor:
PPE.UM.01.01-244, perihal
Undangan Rapat, tanggal 1 November
2023.
PT – 11 Lembar Penandatangan Peraturan Bukti ini menjelaskan bahwa
Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Tahun 2023 tentang Perubahan atas Nomor 23 Tahun 2023 Perubahan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum atas Peraturan Komisi Pemilihan
Nomor 19 Tahun 2023 tentang Umum Nomor 19 Tahun 2023
Pencalonan Peserta Pemilihan Umum tentang Pencalonan Peserta
Presiden dan Wakil Presiden oleh Pemilihan Umum Presiden dan
Ketua Komisi Pemilihan Umum. Wakil Presiden telah ditandatangani
oleh Teradu in casu Ketua Komisi
Pemilihan Umum.
PT – 12 Surat Sekretaris Jenderal Komisi Bukti ini menjelaskan bahwa Pihak
Pemilihan Umum Nomor Terkait in casu Komisi Pemilihan
4381/HK.02-SD/08/2023 perihal Umum telah mengajukan
Permohonan Pengundangan permohonan pengundangan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Perubahan atas Peraturan
Nomor 23 Tahun 2023 tentang Komisi Pemilihan Umum Nomor 19
Perubahan atas Peraturan Komisi Tahun 2023 tentang Pencalonan
Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun Peserta Pemilihan Umum Presiden
2023 tentang Pencalonan Peserta dan Wakil Presiden kepada
Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Presiden oleh Ketua Komisi Pemilihan Manusia.
Umum, tanggal 3 November 2023.
PT – 13 Tangkapan Layar publikasi Bukti ini menjelaskan upaya Pihak
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Terkait in casu Komisi Pemilihan
Nomor 23 Tahun 2023 tentang Umum dalam mempublikasikan
Perubahan atas Peraturan Komisi kebijakan yang telah dibuat.
Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun
2023 tentang Pencalonan Peserta
Pemilihan Umum Presiden dan Wakil
Presiden pada laman resmi Jaringan
Dokumentasi dan Informasi Hukum
Komisi Pemilihan Umum
(https://jdih.kpu.go.id/detailpkpu-
4e65546b5267253344253344).
PT – 14 Kumpulan Berita Acara tentang Bukti ini menjelaskan bahwa
Penerimaan Pendaftaran Pasangan dokumen persyaratan yang
Calon Presiden dan Wakil Presiden. disampaikan oleh bakal Pasangan
Calon Presiden dan Wakil Presiden
pemilu 2024 pada saat pendaftaran
telah dinyatakan lengkap.
PT – 15 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Bukti ini menjelaskan bakal
Nomor 1632 Tahun 2023 tentang Pasangan Calon Presiden dan Wakil
Penetapan Pasangan Calon Peserta Presiden atas nama Prabowo
Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Subianto dan Gibran Rakabuming
Presiden Tahun 2024, tanggal 13 Raka telah ditetapkan sebagai
November 2023. Pasangan Calon Presiden dan Wakil
Presiden pemilu 2024.
PT – 16 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Bukti ini menjelaskan bakal
Nomor 1644 Tahun 2023 tentang Pasangan Calon Presiden dan Wakil
Penetapan Nomor Urut Pasangan Presiden atas nama Prabowo
Calon Peserta Pemilihan Umum Subianto dan Gibran Rakabuming
Presiden dan Wakil Presiden Tahun Raka telah ditetapkan sebagai
2024. Pasangan Calon Presiden dan Wakil
Presiden pemilu 2024 dengan
nomor urut 2 (dua).
PT-17 Akun Silon Badan Pengawas Bukti ini menjelaskan bahwa Badan
Pemilihan Umum Republik Indonesia Pengawasan Pemilihan Umum
untuk Pemilihan Umum Presiden dan Republik Indonesia telah menerima
Wakil Presiden Tahun 2024. akun SILON Pemilihan Umum
Presiden dan Wakil Presiden guna
melakukan pengawasan
pelaksanaan tahapan pencalonan
Pemilihan Umum Presiden dan
Wakil Presiden, namun akun
tersebut tidak diaktifkan sehingga
tidak ada aktifitas berkaitan dengan
pengawasan Badan Pengawasan
Pemilihan Umum Republik
Indonesia dalam tahapan
Pencalonan Presiden dan Wakil
Presiden Pemilihan Umum Tahun
2024 melalui SILON.
PT-18 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Bukti ini menjelaskan bahwa
Nomor 1378 Tahun 2023 tentang berkaitan pelaksanaan teknis
Pedoman Teknis Pendaftaran, pencalonan bakal calon Presiden
Verifikasi, dan Penetapan Pasangan dan Wakil Presiden pada Pemilu
Calon Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024, dimana dalam
dalam Pemilihan Umum Tahun 2024. tahapan penerimaan bakal calon,
Komisi Pemilihan Umum
melakukan pemeriksaan
kelengkapan dokumen pencalonan
dan calon (ada/tidak ada) dan pada
tahapan verifikasi dokumen
”Persyaratan Pencalonan” dan
dokumen ”Persyaratan Calon” bakal
pasangan calon Presiden dan Wakil
Presiden Komisi Pemilihan Umum
melakukan pemeriksaan
kesesuaian dan keabsahan
dokumen.
PT-19 Kumpulan Putusan Mahkamah Bukti ini menjelaskan bahwa Pasal
Agung: 13 ayat (1) huruf q Peraturan KPU
1. Putusan Mahkamah Agung Nomor Nomor 19 Tahun 2023 pada
48 P/HUM/2023 mengenai pokoknya mengatur berkaitan
Permohonan Keberatan Hak Uji dengan batas minimum usia bakal
Materiil terhadap Pasal 13 ayat (1) calon Presiden dan Wakil Presiden
huruf q Peraturan Komisi telah diajukan Permohonan Hak Uji
Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun Materiil di Mahkamah Agung dan
2023 tentang Perubahan atas telah memeperoleh putusan yaitu
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Menolak Permohonan Keberatan
Nomor 19 Tahun 2023 tentang Hak Uji Materiil yang dimohonkan.
Pencalonan Peserta Pemilihan
Umum Presiden dan Wakil
Presiden.
2. Putusan Mahkamah Agung Nomor
51 P/HUM/2023 mengenai
Permohonan Keberatan Hak Uji
Materiil terhadap Pasal 13 ayat (1)
huruf q Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun
2023 tentang Perubahan atas
Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 19 Tahun 2023 tentang
Pencalonan Peserta Pemilihan
Umum Presiden dan Wakil
Presiden.
[2.13.2.2] Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum
Bahwa untuk menguatkan keterangannya Pihak Terkait Ketua Bawaslu atas nama
Rahmat Bagja dan Anggota Bawaslu atas nama Puadi mengajukan bukti-bukti yang
diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan PT-9, sebagai berikut:
Bukti PT-1 : Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 1258/PL.01.4-SD/05/2023
perihal Pengaktifan Akun Silon Presiden dan Wakil Presiden
tertanggal 1 November 2023
Bukti PT-2 : Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor
080/LHP/PM.01.00/11/2023 tanggal 2 November 2023
Bukti PT-3 : Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor
081/LHP/PM.01.00/11/2023 tanggal 12 November 2023
Bukti PT-4 : Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor
082/LHP/PM.01.00/11/2023 tanggal 13 November 2023
Bukti PT-5 : Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor
083/LHP/PM.01.00/10/2023 tanggal 14 November 2023
Bukti PT-6 : Surat Nomor 724/HK/K1/10/2023 perihal Permintaan Penjelasan
mengenai tindak lanjut Putusan Mahkamah Agung Nomor 24
P/HUM/2023 dan Nomor 28P/HUM/2023, dan Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tertanggal 24 Oktober 2023
Bukti PT-7 : Surat KPU Nomor 1294/PL.01.4-SD/05/2023 perihal Penjelasan
Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi
tertanggal 9 November 2023
Bukti PT-8 : Laporan dugaan pelanggaran Pemilu disampaikan oleh Pelapor atas
nama V******** F*** dengan Nomor 009/LP/PP/RI/00.00/XI/2023
pada tanggal 20 November 2023
Bukti PT-9 : Laporan dugaan pelanggaran Pemilu yang disampaikan oleh Pelapor
atas nama S***** A**** dkk dengan Nomor
010/LP/PP/RI/00.00/XI/2023 pada tanggal 21 November 2023.
[2.14] KESIMPULAN PIHAK TERKAIT
[2.14.1] Kesimpulan Pihak Terkait Anggota KPU dalam Perkara Nomor
136-PKE-DKPP/XII/2023
1. Bahwa mohon dengan hormat segala sesuatu yang diuraikan dalam Jawaban
Pihak Terkait yang diajukan dan disampaikan pada sidang pemeriksaan tanggal
22 Desember 2023 dan 8 Januari 2024 dengan agenda mendengarkan aduan
Pengadu, Jawaban Teradu, mendengarkan keterangan Pihak Terkait, dan Saksi
Para Teradu, dan pada sidang pemeriksaan tanggal 15 Januari 2023 dengan
agenda mendengarkan keterangan Saksi dan Ahli Pengadu, dan keterangan Ahli
Teradu dianggap telah pula dikemukakan dan merupakan satu kesatuan bagian
yang tidak terpisahkan dalam Kesimpulan Pihak Terkait ini;
2. Bahwa Pihak Terkait menolak dan membantah seluruh dalil-dalil Pengaduan
Pengadu dalam perkara a quo, kecuali yang diakui secara jelas dan tegas dalam
Jawaban dan Kesimpulan Pihak Terkait;
3. Bahwa dalam Pengaduan a quo, Pengadu menilai dalam pokok Pengaduannya,
tindakan Teradu dalam menerima pendaftaran dan memverifikasi dokumen bakal
calon Wakil Presiden atas nama Gibran Rakabuming Raka merupakan tindakan
yang TIDAK CERMAT dan TIDAK PROFESIONAL serta melanggar ketentuan Pasal
13 ayat (1) huruf q juncto Pasal 18 ayat (1) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum
Presiden dan Wakil Presiden (untuk selanjutnya disebut Peraturan KPU No.
19/2023) juncto Pasal 7 ayat (1) Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara
Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku
Penyelenggara Pemilihan Umum (untuk selanjutnya disebut Peraturan DKPP No.
2/2017);
4. Bahwa berdasarkan sidang pemeriksaan pada tanggal 8 Januari 2024, Pengadu
tidak menghadirkan Saksi Fakta;
5. Bahwa berdasarkan sidang pemeriksaan pada tanggal 8 Januari 2024, Majelis
Pemeriksa melakukan pendalaman kepada Para Pengadu in casu Pengadu perkara
nomor 136-PKE-DKPP/XII/2023 sebagai berikut:
a. Bahwa Majelis Pemeriksa DKPP, Ibu Ratna Dewi Petalolo menyampaikan
“Kesempatan pertama dilakukan pendalaman kepada Pengadu 135, 136,
137, dan 141 untuk lebih menerangkan agar Majelis mendapat keterangan
yang lebih kuat terkait dengan pokok permohonan Saudara terhadap
perbuatan yang Saudara tuduhkan kepada Teradu, yaitu tindakan
menerima Paslon Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto dan Gibran
Rakabuming Raka berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi 90 tanpa
terlebih dahulu mengubah Peraturan KPU No. 19/2023”. Selanjutnya,
Majelis Pemeriksa DKPP, Ibu Ratna Dewi Petalolo menanyakan kepada Para
Pengadu, “Apakah jika tindakan yang dilakukan oleh KPU itu setelah
melakukan perubahan Peraturan KPU menurut Pengadu tindakan yang
dapat dibenarkan baik secara hukum maupun etik?;
b. Bahwa terhadap pertanyaan Majelis Pemeriksaan DKPP huruf a aquo,
Pengadu menjawab “Kenapa kami hanya mengadukan Ketua KPU RI? Sesuai
dengan apa yang kami sampaikan sebelumnya ketika membaca aduan
bahwa memang Peraturan KPU yang digunakan oleh KPU ketika penerimaan
pendaftaran Gibran dan menyatakan lengkap, menurut kami tidak bisa.
Karena dasarnya adalah Putusan MK. Jawaban Ketua KPU RI pada waktu
itu. Menurut kami bahwa tanggung jawab terbesar di Komisioner KPU ini
ada pada Ketua KPU, sehingga itulah kenapa kami Pengadu perkara nomor
136 lebih melaporkan Ketua KPU RI karena kami anggap sebagai Pimpinan
tidak bisa cermat memimpin institusi KPU ini;
c. Bahwa Majelis Pemeriksa DKPP, Bapak I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi
menyampaikan “Dalil yang diajukan oleh Pengadu sebetulnya pada
pokoknya menyangkut soal proses pencalonan Presiden dan Wakil Presiden,
persoalan kewenangan, dan persoalan tindakan-tindakan administratif yang
dilakukan oleh Para Teradu. Tadi kita sudah mendengarkan, jadi menurut
Para Teradu ‘bahwa proses ini semata-mata dilakukan untuk
menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi dan ketentuan Peraturan
Perundang-Undangan dan tidak ada maksud lain di luar itu. Menurut Para
Teradu masing-masing perkara, saya persilahkan untuk memberikan
pandangannya apakah betul demikian? Kalau betul demikian sebetulnya
dalil-dalil yang diajukan Saudara sudah dibantah oleh Para Teradu. Inilah
issue utama dalam perkara yang sedang kita periksa, tentu Saudara juga
berhak untuk menyampaikan pandangan soal ini dengan merujuk kepada
apa yang sudah disampaikan di dalam pengaduan Saudara kepada kami”;
d. Bahwa terhadap pertanyaan Majelis Pemeriksaan DKPP huruf c aquo,
Pengadu menjawab “Kami tetap pada pandangan kami bahwa apa yang telah
dilakukan oleh Ketua KPU RI yang menyatakan “data ini lengkap”
merupakan perbuatan yang tidak cermat. Apalagi setelah diperdalam melalui
Ibu Petalolo, ada Juknis 1378”;
6. Bahwa berdasarkan sidang pemeriksaan pada tanggal 15 Januari 2024 dengan
agenda persidangan mendengarkan keterangan Ahli baik dari Pihak Pengadu
maupun Pihak Teradu, Pengadu perkara nomor 136-PKE-DKPP/XII/2023 tidak
menghadiri persidangan a quo;
7. Bahwa berdasarkan jawaban Pengadu atas pendalaman Majelis Pemeriksa DKPP
tersebut di atas, Pihak Terkait kembali menegaskan terkait pengambilan Keputusan
dalam menentukan dokumen syarat pencalonan dan syarat calon Presiden dan
calon Wakil Presiden adalah sebagai berikut:
1. Kewenangan dan Tugas Teradu In Casu KPU dalam Tahapan Pencalonan
Presiden dan Wakil Presiden.
1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 7 UU Pemilu pada pokoknya
menyatakan “Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang
menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan
Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai
satu kesatuan fungsi Penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil
Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
secara langsung oleh rakyat”;
2. Bahwa Teradu in casu KPU dalam kedudukannya selaku penyelenggara
pemilu berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 UU Pemilu adalah “lembaga
Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam
melaksanakan Pemilu”;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 226 ayat (1), Pasal 229 ayat (2), Pasal
230 s.d. Pasal 238 UU Pemilu junctis Peraturan KPU No. 19/2023, Teradu
in casu KPU berwenang menerima pendaftaran bakal pasangan calon
Presiden dan Wakil Presiden, melakukan verifikasi kelengkapan dan
kebenaran dokumen persyaratan bakal pasangan calon Presiden dan Wakil
Presiden, menetapkan dan mengumumkan pasangan calon Presiden dan
Wakil Presiden;
4. Bahwa Teradu dalam kedudukannya selaku penyelenggara pemilu
mengemban tugas sebagai Ketua KPU, di mana berdasarkan ketentuan
Pasal 11 ayat (1) UU Pemilu juncto Pasal 9 ayat (4) Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan
Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang
Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun
2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum
Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (untuk selanjutnya
disebut Peraturan KPU tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU
Kabupaten/Kota) mempunyai tugas sebagai berikut [Bukti T – 1]:
a. memimpin rapat pleno dan seluruh kegiatan KPU;
b. bertindak untuk dan atas nama KPU ke luar dan ke dalam;
c. memberikan keterangan resmi tentang kebijakan dan kegiatan
KPU; dan
d. menandatangani seluruh peraturan dan keputusan KPU;
5. Bahwa Teradu selaku Ketua KPU berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (3)
UU Pemilu juncto Pasal 9 ayat (5) Peraturan KPU tentang Tata Kerja KPU,
KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, dalam melaksanakan tugasnya
bertanggung jawab kepada rapat pleno KPU;
2. Mekanisme Pengambilan Keputusan KPU Dalam Penyelenggaraan Tahapan
Pemilu.
1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 UU Pemilu juncto Pasal 60 ayat (1)
Peraturan KPU tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota,
pada pokoknya mengatur “Pengambilan keputusan KPU, KPU Provinsi, dan
KPU Kabupaten/Kota dilakukan dalam rapat pleno”;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 85 huruf f juncto Lampiran I dalam “PAKTA
INTEGRITAS ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM”, pada angka 8 Peraturan
KPU tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, dalam
melaksanakan prinsip profesional, KPU mengambil keputusan dalam
menjalankan tugas, fungsi, dan wewenang yang dilaksanakan secara kolektif
dan kolegial [Vide Bukti T -1];
3. Bahwa pengertian kolektif dan kolegial jika merujuk pada Kamus Besar Bahasa
Indonesia (KBBI), kolektif diartikan sebagai secara bersama atau secara
gabungan dan kolegial diartikan bersifat seperti teman sejawat, apabila
digabungkan maka kolektif kolegial dapat diartikan secara gabungan yang
bersifat seperti teman sejawat atau dalam istilah umum yang merujuk kepada
sistem kepemimpinan adalah melibatkan para pihak yang berkepentingan dalam
mengeluarkan keputusan atau kebijakan melalui mekanisme yang di tempuh
melalui musyawarah untuk mencapai mufakat atau pemungutan suara, dengan
mengedepankan semangat keberasamaan;
4. Bahwa berdasarkan uraian berkaitan dengan mekanisme pengambilan
keputusan KPU dalam tahapan penyelenggaraan pemilu di atas in casu tindakan
menerima pendaftaran dan memverifikasi dokumen bakal calon Wakil Presiden
serta mengumumkan hasil verifikasi dokumen bakal calon Wakil Presiden atas
nama Gibran Rakabuming Raka bukan merupakan tindakan personal atau
pribadi, melainkan keputusan kelembagaan KPU selaku penyelenggara
pemilu yang dilaksanakan secara kolektif dan kolegial;
3. Program dan Jadwal Tahapan Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden.
1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan KPU No. 19/2023 pada
pokoknya mengatur tahapan pencalonan Pasangan Calon Presiden dan Wakil
Presiden adalah sebagai berikut:
Pasal 3
(1) Tahapan pencalonan Pasangan Calon Presiden dan Wakil
Presiden meliputi:
a. pendaftaran bakal Pasangan Calon;
b. verifikasi dokumen bakal Pasangan Calon; dan
c. penetapan dan pengundian nomor urut Pasangan Calon.
(2) Pendaftaran bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. persiapan pendaftaran bakal Pasangan Calon; dan
b. pelaksanaan pendaftaran bakal Pasangan Calon,
termasuk pemeriksaan kesehatan bakal Pasangan
Calon.
(3) Verifikasi dokumen bakal Pasangan Calon sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. verifikasi dokumen persyaratan bakal Pasangan Calon;
dan
b. perbaikan dokumen persyaratan bakal Pasangan Calon
dan verifikasi dokumen hasil perbaikan.
(4) Penetapan dan pengundian nomor urut Pasangan Calon
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
a. penetapan Pasangan Calon; dan
b. penetapan nomor urut Pasangan Calon.
2. Bahwa rincian program dan jadwal kegiatan tahapan pencalonan Presiden dan
Wakil Presiden berdasarkan Lampiran I Peraturan KPU No. 19/2023 adalah
sebagai berikut [Bukti T -2]:
JADWAL
NO PROGRAM/KEGIATAN
AWAL AKHIR
1 Pendaftaran bakal pasangan calon
a Pengumuman Senin, Rabu,
pendaftaran 16 Oktober 2023 18 Oktober 2023
b Pendaftaran bakal Kamis, Rabu,
pasangan calon 19 Oktober 2023 25 Oktober 2023
c Pemeriksaan Kamis, Jumat,
19 Oktober 2023 27 Oktober 2023
2 Verifikasi bakal pasangan calon
a. Verifikasi dokumen Kamis, Sabtu,
persyaratan bakal 19 Oktober 2023 28 Oktober 2023
pasangan calon
b. Pemberitahuan hasil Senin, Minggu,
verifikasi dokumen 23 Oktober 2023 29 Oktober 2023
persyaratan bakal
pasangan calon
c. Perbaikan dan/atau Rabu, Selasa,
proses melengkapi 25 Oktober 2023 31 Oktober 2023
dokumen persyaratan
bakal pasangan calon
JADWAL
NO PROGRAM/KEGIATAN
AWAL AKHIR
d. Penyerahan dokumen Kamis, Rabu,
hasil perbaikan dan/atau 26 Oktober 2023 1 November 2023
kelengkapan dokumen
persyaratan bakal
pasangan calon
e. Verifikasi dokumen hasil Kamis, Kamis,
perbaikan 26 Oktober 2023 2 November 2023
f. Pemberitahuan hasil Kamis, Jumat,
verifikasi dokumen 26 Oktober 2023 3 November 2023
perbaikan persyaratan
bakal pasangan calon
3 Pengusulan Penggantian
a. Pengusulan bakal Kamis, Rabu,
pasangan calon pengganti 26 Oktober 2023 8 November 2023
b. Pemeriksaan kesehatan Kamis, Sabtu,
bakal pasangan calon 26 Oktober 2023 11 November
pengganti 2023
c. Verifikasi dokumen Kamis, Minggu,
persyaratan bakal 26 Oktober 2023 12 November
pasangan calon pengganti 2023
d. Pemberitahuan hasil Sabtu, Minggu,
verifikasi dokumen 11 November 12 November
persyaratan bakal 2023 2023
pasangan calon pengganti
4 Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon
a. Penetapan pasangan Senin, Senin,
calon 13 November 13 November
2023 2023
b. Pengundian dan Selasa, Selasa,
penetapan nomor urut 14 November 14 November
pasangan calon 2023 2023
5 Putaran Kedua
Pencalonan Peserta Pemilu paling lama 3 3 (tiga) hari sejak
Presiden dan Wakil Presiden (tiga) hari sejak Pasangan Calon
putaran kedua dalam hal Pasangan Calon pengganti
salah satu calon atau berhalangan didaftarkan
Pasangan Calon berhalangan tetap
tetap
3. Bahwa program dan jadwal kegiatan tahapan pencalonan Presiden dan Wakil
Presiden merupakan sesuatu yang spesifik, oleh karenanya dikategorikan
sebagai lex specialis, hukum yang digunakan juga lex specialis, di mana
pengaturan penyelenggaraan pemilu Presiden dan Wakil Presiden di dasarkan
pada UU Pemilu juncto Peraturan KPU No. 19/2023 yang mana merupakan
peraturan khusus yang mengenyampingkan peraturan/undang-undang yang
sifatnya umum (lex specialis derogat legi generali);
4. Pengaturan Batas Usia Syarat Calon Presiden dan Wakil Presiden.
1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 169 huruf q UU Pemilu juncto Pasal 13 ayat
(1) huruf q Peraturan KPU No. 19/2023 pada pokoknya mengatur berkaitan
dengan batas minimun usia bakal calon Presiden dan Wakil Presiden “berusia
paling rendah 40 (empat puluh) tahun”;
2. Bahwa ketentuan Pasal 169 huruf q UU Pemilu diajukan judicial review
(permohonan uji meteri) kepada Mahkamah Konstitusi, di mana Mahkamah
Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 90/PUU-XXI/2023,
tanggal 16 Oktober 2023 dalam pokok amar putusannya memutuskan hal
sebagai berikut [Bukti T -3]:
Mengadili:
1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) yang
menyatakan, “berusia paling rendah 40 (empat puluh)
tahun” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak
dimaknai “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau
pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui
pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”.
Sehingga Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum selengkapnya
berbunyi “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun
atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih
melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala
daerah”;
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara
Republik Indonesia sebagaimana mestinya.
3. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 90/PUU-XXI/2023, tanggal 16
Oktober 2023 [Vide Bukti T -3], diperkuat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor: 141/PUU-XXI/2023, tanggal 29 November 2023, di mana melalui
pertimbangan hukum paragraf [3.16], Mahkamah Konstoitusi pada pokoknya
berpendapat sebagai berikut [Bukti T -4]:
“---Pasal 169 huruf q UU 7/2017 sebagaimana dimaknai oleh
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tidak
bertentangan dengan prinsip negara hukum dan tidak
bertentangan dengan perlindungan hak atas kepastian
hukum yang adil sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1
ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945---"
4. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukum Putusan 90/PUU-
XXI/2023 halaman 56 Poin [3.14.3] menyatakan “---lebih lanjut, ketentuan
Pasal 169 huruf q UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana dimaksud dalam
putusan a quo berlaku mulai pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil
Presiden Tahun 2024 dan seterusnya---” [Vide Bukti T -3];
5. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dimaksud pada angka 1 s.d. angka 4
di atas, batas minimun usia bakal calon Presiden dan Wakil Presiden pada
pemilu tahun 2024 dan seterusnya adalah “berusia paling rendah 40 (empat
puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui
pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”;
5. Sifat dan Kedudukan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 90/PUU
XXI/2023.
1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia 1945 juncto Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a dan Pasal
47 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi junctis Pasal 29 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 77
Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara
dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, pada pokoknya mengatur bahwa
Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusan Mahkamah
Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan
dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam
putusan Mahkamah Konstitusi mencakup pula kekuatan hukum
mengikat (final and binding);
2. Bahwa menurut Syukri Asy’ari, Meyrinda, dkk, dalam tulisannya pada Jurnal
Konstitusi, Volume 10 Nomor 4, Desember 2013 dengan judul “Model dan
Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang
(Studi Putusan Tahun 2003-2012)”, menyatakan bahwa salah satu bentuk
Putusan Mahkamah Konstitusi adalah putusan yang bersifat langsung dapat
dieksekusi (self implementing), yang artinya, Putusan Mahkamah Konstitusi
pada prinsipnya berlaku terhadap ketentuan yang dinyatakan dibatalkan
dan tidak berlaku lagi, tetapi hal tersebut tidak menimbulkan kekosongan
hukum sehingga pada umumnya putusan tersebut secara otomatis
dieksekusi tanpa perlu ditindaklanjuti oleh lembaga lain. Hal ini dapat
dimaknai bahwa ketentuan yang dinyatakan tidak berlaku dan tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat berdasarkan Putusan Mahkamah
Konstitusi dapat dihapus dengan sendirinya dari undang-undang yang
bersangkutan dan tidak berlaku lagi [Bukti T -5];
3. Bahwa sifat final dan mengikat (final and binding) Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor: 90/PUU-XXI/2023, tanggal 16 Oktober 2023, dipertegas
dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 141/PUU-
XXI/2023, tanggal 29 November 2023, dalam sub paragraf [3.12.2] yang dalam
pokok pertimbangannya Mahkamah Konstitusi berpendapat [Vide Bukti T -4] “-
--Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tersebut, jika
dikaitkan dengan ketentuan norma Pasal 10 dan Pasal 47 UU MK serta Pasal 77
PMK 2/2021, maka Mahkamah berpendapat Putusan a quo adalah putusan yang
dijatuhkan oleh badan peradilan pada tingkat pertama dan terakhir yang
putusannya bersifat final yang mengandung makna terhadap putusannya tidak
dapat dilakukan upaya hukum. Hal tersebut dikarenakan, Mahkamah Konstitusi
sebagai badan peradilan konstitusi di Indonesia tidak mengenal adanya sistem
stelsel berjenjang yang mengandung esensi adanya peradilan secara bertingkat
yang masing-masing mempunyai kewenangan untuk melakukan koreksi oleh
badan peradilan di atasnya terhadap putusan badan peradilan pada tingkat yang
lebih rendah sebagai bentuk “upaya hukum”. Demikian halnya dengan sifat
daripada putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan
memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang
pleno terbuka untuk umum. Hal tersebut juga menegaskan bahwa putusan
Mahkamah Konstitusi berlaku dan mengikat serta harus dipatuhi oleh
semua warga negara termasuk lembaga negara sejak selesai diucapkan
dalam sidang pleno terbuka untuk umum tanpa adanya syarat apapun---
“;
6. Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 oleh
Teradu (Kewenangan Teradu Dalam Penyusunan dan Penetapan Peraturan KPU
No. 23/2023).
1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 huruf b, Pasal 13 huruf b, Pasal 75,
Pasal 167 ayat (8), dan Pasal 231 ayat (4) UU Pemilu, pada pokoknya mengatur
Teradu in casu KPU berwenang menetapkan Peraturan KPU untuk setiap
tahapan pemilu in casu tahapan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden;
2. Bahwa Teradu in casu KPU telah menyusun dan menetapkan Peraturan KPU No.
19/2023 pada tanggal 13 Oktober 2023 [Bukti T -6], di mana batas minimum
syarat usia bakal calon Presiden dan Wakil Presiden diatur dalam Pasal 13 ayat
(1) huruf q yaitu berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun sebagaimana
ketentuan Pasal 169 huruf q UU Pemilu;
3. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, tanggal 16
Oktober 2023, dalam amar putusannya pada pokoknya memutuskan bahwa
ketentuan Pasal 169 huruf q UU Pemilu “bertentangan dengan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai
kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “berusia paling
rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan
yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”.
Sehingga Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum selengkapnya berbunyi “berusia paling rendah 40 (empat
puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui
pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah” [Vide Bukti T -3];
4. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, tanggal 16
Oktober 2023 merupakan putusan yang menguji konstitusionalitas Pasal 169
huruf q UU Pemilu dan menyatakan batal dan tidak berlaku Pasal 169 huruf q
UU Pemilu serta berlaku secara inkonstitusional bersyarat sepanjang tidak
dimaknai “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang
menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan
kepala daerah”, maka Teradu in casu KPU berkewajiban melaksanakan Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, tanggal 16 Oktober 2023. Hal
tersebut didasarkan pada sifat Putusan Mahkamah Konstitusi yang erga omnes
dan berkekuatan hukum tetap serta berlaku sejak saat Putusan Mahkamah
Konstitusi diucapkan;
5. Bahwa oleh karena Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023
diucapkan pada tanggal 16 Oktober 2023 dan tahapan pendaftaran bakal calon
pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dimulai pada tanggal 19 Oktober
2023 [Vide Bukti T -2], Teradu in casu KPU menerbitkat Surat KPU Nomor:
1145/PL.01.4-SD/05/2023, Perihal tindak lanjut Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, tanggal 17 Oktober 2023, yang ditujukan
kepada pimpinan partai politik peserta pemilu tahun 2024 yang pada pokoknya
meminta partai politik peserta pemilu memedomani Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor: 90/PUU-XXI/2023, tanggal 16 Oktober 2023 dalam tahapan
pencalonan presiden dan wakil presiden tahun 2024 [Bukti T -7];
6. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum berkaitan dengan pengaturan
batas minimum syarat usia bakal calon Presiden dan Wakil Presiden yang diatur
dalam Pasal 13 ayat (1) huruf q Peraturan KPU No. 19/2023 dan mempedomani
dan mendasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 90/PUU-
XXI/2023, tanggal 16 Oktober 2023 serta memperhatikan ketentuan Pasal 75
ayat (4) UU Pemilu yang pada pokoknya mengatur dalam hal Teradu in casu KPU
menyusun dan menetapkan Peraturan KPU yang berkaitan dengan pelaksanaan
tahapan pemilu wajib berkonsultasi dengan DPR dan pemerintah melalui
rapat dengar pendapat, Teradu in casu KPU mengajukan konsultasi kepada
DPR untuk membahas Rancangan Perubahan Peraturan KPU No. 19/2023 in
casu pengaturan Pasal 13 ayat (1) huruf q Peraturan KPU No. 19/2023 [Bukti T
-8] yang untuk kemudian ditetapkan atau diubah berdasarkan ketentuan dalam
Pasal 13 ayat (1) huruf q Peraturan KPU No. 23/2023 [Bukti T -9];
7. Bahwa Teradu in casu KPU telah melakukan mekanisme penyusunan dan
penetapan Peraturan KPU No. 23/2023 dengan berpedoman pada ketentuan
peraturan perundang-undangan dengan mekanisme sebagai berikut:
a. Melakukan inventarisasi dan menyusun isu strategis materi muatan yang
akan dituangkan dalam Peraturan KPU;
b. Melakukan pembahasan Peraturan KPU dalam rapat di lingkungan
Sekretariat Jenderal KPU dan rapat-rapat pleno KPU;
c. Melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan DPR, pemerintah, dan
stakeholder terkait [Vide Bukti T -8];
d. Melakukan Harmonisasi dengan Kementerian Hukum dan HAM RI dengan
melibatkan stakeholder terkait dari kementerian/lembaga seperti
Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Kementerian
Dalam Negeri, Sekretariat Kabinet, Dewan Kehormatan Penyelenggara
Pemilu, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum, [Bukti T -10];
e. Menyusun perumusan akhir dan pembahasan final persetujuan oleh
anggota KPU dalam rapat pleno KPU;
f. Penandatanganan Peraturan KPU oleh Ketua KPU [Bukti T -11];
g. Permohonan pengundangan kepada Menteri Hukum dan HAM RI [Bukti T
-12]; dan
h. Melakukan publikasi Peraturan KPU No. 23/2023 di laman resmi Jaringan
Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) KPU sebagai upaya Teradu
untuk mempublikasikan kebijakan yang telah dibuat [Bukti T -13];
8. Bahwa setiap tahapan yang dilakukan oleh Teradu in casu KPU dalam
menyusun dan menetapkan Peraturan KPU No. 23/2023, mulai dari
mendasarkan pada kewenangan yang dimiliki, berkonsultasi dengan DPR,
harmonisasi, persetujuan final dalam pleno, penandatanganan dan pengajuan
permohonan pengundangan serta publikasi di laman resmi JDIH KPU adalah
guna melaksanakan asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang
baik, sebagaimana diatur Pasal 5 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
9. Bahwa berdasarkan seluruh uraian dan fakta tersebut di atas, jelas bahwa
penyusunan dan penetapan Peraturan KPU No. 23/2023 secara nyata dan
terang benderang telah memenuhi aspek hukum formil dan meteriil atas
pembentukan dan penyusunan suatu peraturan perundang-undangan
sebagaimana yang disyaratkan oleh ketentuan peraturan perundang-
undangan.
7. Tindakan Teradu In Casu KPU Menerima, Memeriksa, dan Memverifikasi
Dokumen Pencalonan dan Calon serta Menetapkan Pasangan Calon Atas Nama
Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka Sebagai Pasangan Calon
Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilu 2024 Telah Sesuai Dengan Peraturan
Perundang-Undangan
1. Bahwa Pengadu menilai dalam Pengaduannya, tindakan Teradu yang
menyatakan “LENGKAP” dokumen pendaftaran pasangan calon Presiden dan
Wakil Presiden atas nama Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka in
casu berkaitan dengan batas minimun usia syarat calon Wakil Presiden atas
nama Gibran Rakabuming Raka dan penyampaian “RANGKAIAN
PEMERIKSAAN KESEHATAN” pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden
atas nama Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka di RSPAD Gatot
Subroto merupakan tindakan yang “TIDAK CERMAT” dan “TIDAK
PROFESIONAL” [Vide Pengaduan Pengadu];
2. Bahwa terhadap dalil Pengadu sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas,
merupakan dalil yang tidak berdasar dan membuktikan bahwa telah terjadi
logical fallacy (sesat nalar) yang dilakukan Pengadu in casu pengaturan batas
minimun usia syarat calon Presiden dan Wakil Presiden [Vide Jawaban Teradu
III.4., III.5., dan III.6.] dan pengaturan mekanisme pendaftaran pasangan
calon Presiden dan Wakil Presiden;
3. Bahwa pengaturan batas minimun usia syarat Calon Presiden dan/atau Wakil
Presiden dalam pemilu 2024 berdasarkan ketentuan Pasal 169 huruf q UU
Pemilu juncto Pasal 13 ayat (1) huruf q Peraturan KPU No. 19/2023 junctis
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 90/PUU-XXI/2023, tanggal 16 Oktober
2023, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 141/PUU-XXI/2023, tanggal 29
November 2023, dan Pasal 13 ayat (1) huruf q Peraturan KPU No. 19/2023,
yaitu “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang
menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk
pemilihan kepala daerah” [Vide Jawaban Teradu III.4];
4. Bahwa tahapan pencalonan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden
berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan KPU No. 19/2023 meliputi:
a. Pendaftaran bakal Pasangan Calon;
b. Verifikasi dokumen bakal Pasangan Calon; dan
c. Penetapan dan pengundian nomor urut Pasangan Calon.
5. Bahwa partai politik peserta pemilu atau gabungan partai politik peserta
pemilu dalam mendaftarkan bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil
Presiden ke KPU wajib menyerahkan “Dokumen Persyaratan Pencalonan” [Vide
Pasal 9 dan Pasal 10 Peraturan KPU No. 19/2023] dan “Dokumen
Persyaratan Calon” [Vide Pasal 18, Pasal 19, dan Pasal 21 Peraturan KPU
No. 19/2023], sebagai berikut:
a. Dokumen Persyaratan Pencalonan:
Pasal 9
(1) Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta
Pemilu dalam mendaftarkan bakal Pasangan Calon ke KPU wajib
menyerahkan:
a. surat pencalonan yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik
Peserta Pemilu atau Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu yang
bergabung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;
b. kesepakatan tertulis antar-Partai Politik Peserta Pemilu, jika yang
mengusulkan Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu;
c. surat pernyataan tidak akan menarik calon Presiden dan/atau
calon Wakil Presiden serta tidak menarik pengusulan atas bakal
Pasangan Calon, yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik
Peserta Pemilu atau Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu yang
bergabung;
d. kesepakatan tertulis antara Partai Politik Peserta Pemilu atau
Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan bakal Pasangan Calon;
e. naskah visi, misi, dan program dari bakal Pasangan Calon;
f. surat pernyataan dari bakal Pasangan Calon tidak akan
mengundurkan diri sebagai Pasangan Calon; dan
g. kelengkapan persyaratan bakal Pasangan Calon sebagaimana
dimaksud dalam Peraturan Komisi ini.
(2) Dokumen persyaratan pendaftaran bakal Pasangan Calon
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan menggunakan
formulir MODEL B.PENCALONAN-PPWP.
(3) Dokumen kesepakatan tertulis antara Partai Politik Peserta Pemilu
atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik
Peserta Pemilu atau Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu yang
bergabung dan dibubuhi meterai, dengan menggunakan formulir
MODEL B.KESEPAKATAN.ANTAR.PARPOL-PPWP.
(4) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan
huruf f ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu
atau Pimpinan Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang
bergabung dan/atau bakal Pasangan Calon, serta dibubuhi meterai,
dengan menggunakan formulir MODEL B.KESEPAKATAN.PARPOL.
PASLON-PPWP.
(5) Ketentuan mengenai formulir MODEL B.PENCALONAN-PPWP
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
(6) Ketentuan mengenai formulir MODEL B.KESEPAKATAN.
ANTAR.PARPOL-PPWP sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
(7) Ketentuan mengenai formulir MODEL B.KESEPAKATAN.
PARPOL.PASLON-PPWP sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
Pasal 10
(1) Selain dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Partai Politik
Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan bakal
Pasangan Calon harus menyerahkan:
a. surat rekomendasi dan jaminan Partai Politik Peserta Pemilu atau
Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang dituangkan dalam formulir
MODEL B.REKOMENDASI-PPWP;
b. surat pernyataan visi, misi, dan program bakal Pasangan Calon dibuat
berdasarkan prinsip bahwa Presiden Republik Indonesia memegang
kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar sebagaimana
diatur dalam Pasal 4 ayat (1) UndangUndang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, serta merupakan penjabaran dari Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan, dan dibubuhi meterai, dengan
menggunakan formulir MODEL B.VISI.MISI-PPWP; dan
c. surat keputusan tentang kepengurusan Partai Politik Peserta Pemilu
tingkat pusat yang disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
(2) Ketentuan mengenai formulir MODEL B.REKOMENDASIPPWP sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran V yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
(3) Ketentuan mengenai formulir MODEL B.VISI.MISI-PPWP sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran VI yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
b. Dokumen Persyaratan Calon:
Pasal 18
i. Dokumen persyaratan bakal Pasangan Calon meliputi:
a. kartu tanda penduduk elektronik bakal Pasangan Calon
dan/atau suami/istri bakal Pasangan Calon;
b. akta kelahiran Warga Negara Indonesia bakal Pasangan Calon
dan/atau suami/istri bakal Pasangan Calon, yang telah
dilegalisasi oleh instansi yang berwenang;
c. surat keterangan catatan kepolisian dari Markas Besar
Kepolisian Republik Indonesia yang menerangkan bakal
Pasangan Calon:
1. tidak pernah mengkhianati negara; dan
2. tidak terlibat organisasi terlarang dan Gerakan 30
September/Partai Komunis Indonesia;
d. surat keterangan kesehatan bakal Pasangan Calon dari rumah
sakit Pemerintah yang ditunjuk KPU;
e. surat pengunduran diri bagi calon Presiden atau calon Wakil
Presiden yang berstatus sebagai pejabat negara, prajurit Tentara
Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik
Indonesia, pegawai negeri sipil, dan karyawan atau pejabat
badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau
badan usaha milik desa;
f. surat persetujuan dan surat izin cuti bagi bakal calon Presiden
dan bakal calon Wakil Presiden yang berstatus menteri atau
pejabat setingkat menteri dari Presiden;
g. surat permintaan izin bagi bakal calon Presiden dan bakal calon
Wakil Presiden yang sedang menjabat sebagai gubernur, wakil
gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota;
h. surat tanda terima atau bukti penyampaian laporan harta
kekayaan pribadi kepada lembaga yang melaksanakan tugas
pemerintahan di bidang pemberantasan korupsi;
i. surat keterangan dari Pengadilan Negeri/Pengadilan Niaga
tempat domisili bakal Pasangan Calon yang menerangkan
bahwa bakal Pasangan Calon:
1. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan
pengadilan; dan
2. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perorangan
dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung
jawabnya yang merugikan keuangan negara.
j. surat keterangan bakal Pasangan Calon terdaftar sebagai pemilih
yang ditandatangani oleh ketua panitia pemungutan suara atau
surat keterangan dari KPU Kabupaten/Kota;
k. kartu nomor pokok wajib pajak atas nama bakal calon Presiden
atau bakal calon Wakil Presiden, dan tanda bukti pengiriman
atau penerimaan surat pemberitahuan tahunan pajak
penghasilan wajib pajak orang pribadi atas nama bakal calon
Presiden atau bakal calon Wakil Presiden, selama 5 (lima) tahun
terakhir atau sejak bakal calon menjadi wajib pajak, dan tanda
bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari kantor pelayanan
pajak tempat bakal Pasangan Calon yang bersangkutan
terdaftar;
l. surat keterangan dari Pengadilan Negeri tempat domisili bakal
Pasangan Calon yang menerangkan bahwa bakal Pasangan
Calon tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena
melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara
5 (lima) tahun atau lebih;
m. bukti kelulusan berupa fotokopi ijazah, surat tanda tamat belajar,
atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh satuan
pendidikan atau program pendidikan menengah;
n. surat pernyataan bermeterai yang menerangkan bahwa bakal
Pasangan Calon:
1. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan
cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus Tahun 1945
sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. tidak pernah mengkhianati negara serta tidak pernah
melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat
lainnya;
4. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
5. tidak sedang dicalonkan sebagai anggota DPR, Dewan
Perwakilan Daerah, dan/atau DPRD;
6. belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden
selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama;
7. bersedia diusulkan sebagai bakal calon Presiden dan/atau
bakal calon Wakil Presiden secara berpasangan;
8. bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis
Indonesia, termasuk organisasi massanya, atau bukan orang
yang terlibat langsung dalam Gerakan 30 September/Partai
Komunis Indonesia atau anggota organisasi terlarang di
Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. bersedia mengundurkan diri sebagai pejabat negara, yang
tidak dapat ditarik kembali;
10. bersedia mengundurkan diri sebagai anggota Tentara
Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia,
dan Pegawai Negeri Sipil sejak ditetapkan sebagai Pasangan
Calon;
11. bersedia mengundurkan diri sebagai karyawan atau pejabat
badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau
badan usaha milik desa sejak ditetapkan sebagai Pasangan
Calon;
12. bersedia melakukan pemeriksaan kesehatan dan menerima
hasil yang dikeluarkan oleh tim pemeriksa kesehatan yang
telah ditunjuk KPU;
13. bersedia dipublikasikan informasinya sepanjang tidak
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; dan
14. data dan dokumen yang telah diinput dan diunggah melalui
Silon adalah benar dan lengkap sesuai dengan peraturan
perundang-undangan;
yang ditandatangani oleh bakal Pasangan Calon dengan
menggunakan formulir Model BB.PERNYATAAN.CALON-PPWP;
o. daftar riwayat hidup, profil singkat, dan rekam jejak bakal
Pasangan Calon, dibuat dan ditandatangani oleh bakal Pasangan
Calon dan Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu atau Pimpinan
Partai Politik Peserta Pemilu yang bergabung yang mengusulkan
Pasangan Calon dengan menggunakan formulir Model
BB.RIWAYAT.HIDUP-PPWP;
p. surat keterangan mengenai kewarganegaraan bakal Pasangan
Calon dan suami/istri bakal Pasangan Calon dari kementerian
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum
dan hak asasi manusia; dan
q. pas foto berwarna terbaru bakal calon Presiden dan calon Wakil
Presiden yang merupakan foto terakhir yang diambil paling lambat
6 (enam) bulan sebelum pendaftaran Pasangan Calon.
ii. Surat keterangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d yang disampaikan kepada KPU merupakan surat keterangan
yang diterbitkan oleh tim pemeriksa kesehatan dari rumah sakit
pemerintah yang ditunjuk oleh KPU.
iii. Bukti kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m
dikecualikan bagi bakal calon Presiden atau calon Wakil Presiden
yang tidak memiliki bukti kelulusan sekolah menengah atas dari
sekolah asing di luar negeri dan telah memiliki bukti kelulusan
perguruan tinggi.
iv. Ketentuan mengenai formulir MODEL BB.PERNYATAAN.CALON-PPWP
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n tercantum dalam
Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Komisi ini.
v. Ketentuan mengenai formulir MODEL BB.RIWAYAT.HIDUP-PPWP
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o tercantum dalam
Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Komisi ini.
vi. Pas foto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf q ditempel pada
dokumen daftar Riwayat hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf o
Pasal 19
Dalam hal bakal calon Presiden dan calon Wakil Presiden
mencantumkan riwayat pendidikan tinggi dalam riwayat hidup, bakal
calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus menyertakan bukti
kelulusan berupa fotokopi ijazah atau surat keterangan lain dari
perguruan tinggi yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 21
(1) Bakal Pasangan Calon menyampaikan ringkasan nilai kekayaan di
dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara hasil verifikasi
administratif dari lembaga yang mempunyai tugas dan wewenang
dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.
(2) Bakal Pasangan Calon mengajukan persetujuan tertulis kepada KPU
setelah menerima hasil verifikasi administratif sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).
(3) Ringkasan nilai kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan kepada KPU paling lambat 3 (tiga) Hari setelah
menerima hasil verifikasi administratif lembaga yang mempunyai
tugas dan wewenang dalam pencegahan dan pemberantasan tindak
pidana korupsi.
(4) KPU mengumumkan nilai kekayaan calon di dalam laporan harta
kekayaan penyelenggara negara setelah penetapan Pasangan Calon.
6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 Peraturan KPU No. 19/2023, pada
pokoknya mengatur dalam penerimaan pendaftaran bakal pasangan calon
Presiden dan Wakil Presiden, Teradu in casu KPU melakukan penerimaan
dokumen persyaratan bakal pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden
untuk memastikan dan memeriksa:
a. Kelengkapan dokumen dan pemenuhan persyaratan pencalonan bakal
pasangan calon; dan
b. Kelengkapan dokumen persyaratan calon bakal pasangan calon.
7. Bahwa terhadap pemeriksaan dokumen “Persyaratan Pencalonan” dan
dokumen “Persyaratan Calon” bakal pasangan calon Presiden dan Wakil
Presiden sebagaimana dimaksud pada angka 6 di atas, Teradu in casu KPU
berdasarkan ketentuanPasal 35 Peraturan KPU No. 19/2023 menetapkan
status pendaftaran bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden;
8. Bahwa penetapan status pendaftaran bakal Pasangan Calon Presiden dan
Wakil Presiden sebagaimana dimaksud pada angka 7 di atas, berdasarkan
ketentuan Pasal 36 ayat (1) dan Pasal 37 ayat (1) Peraturan KPU No. 19/2023
terdapat 2 (dua) kondisi yaitu dinyatakan “LENGKAP” atau dinyatakan
“BELUM LENGKAP”;
9. Bahwa status “LENGKAP” dalam pemeriksaan dokumen “Persyaratan
Pencalonan” dan dokumen “Persyaratan Calon” bakal pasangan calon Presiden
dan Wakil Presiden pada tahapan pendaftaran Pasangan Calon Presiden dan
Wakil Presiden, tidak untuk melakukan verifikasi “KEBENARAN” atau
“KEABSAHAN” dokumen “Persyaratan Pencalonan” dan dokumen “Persyaratan
Calon” bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden;
10. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf b Peraturan KPU No.
19/2023. pelaksanaan tahapan pendaftaran bakal Pasangan Calon Presiden
dan Wakil Presiden, termasuk pemeriksaan kesehatan bakal Pasangan
Calon Presiden dan Wakil Presiden;
11. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (2) Peraturan KPU No. 19/2023,
dalam hal status pemeriksaan dokumen “Persyaratan Pencalonan” dan
dokumen “Persyaratan Calon” bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil
Presiden dinyatakan “LENGKAP”, Teradu in casu KPU memberikan surat
pengantar dan tanda terima surat pengantar pemeriksaan kesehatan di rumah
sakit yang telah ditunjuk Teradu in casu KPU kepada bakal Pasangan Calon
Presiden dan Wakil Presiden;
12. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana telah diuraikan pada angka 3 s.d.
angka 11 di atas, Para Teradu menyatakan “LENGKAP” status pemeriksaan
dokumen pendaftaran Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden atas nama
Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka [Bukti T -14] dan selanjutnya
menyampaikan “Rangkaian Pemeriksaan Kesehatan” kepada Pasangan Calon
Presiden dan Wakil Presiden atas nama Prabowo Subianto dan Gibran
Rakabuming Raka di RSPAD Gatot Subroto pada tahapan pendaftaran bakal
Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden tanggal 25 Oktober 2023;
13. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan KPU No. 19/2023,
tahapan selanjutnya setelah tahapan pendaftaran bakal Pasangan Calon
Presiden dan Wakil Presiden adalah tahapan verifikasi dokumen “Persyaratan
Pencalonan” dan dokumen “Persyaratan Calon” bakal Pasangan Calon Presiden
dan Wakil Presiden yang meliputi:
a. Verifikasi dokumen “Persyaratan Pencalonan” dan dokumen “Persyaratan
Calon” bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden; dan
b. Perbaikan dokumen “Persyaratan Pencalonan” dan dokumen
“Persyaratan Calon” bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden
dan verifikasi dokumen hasil perbaikan.
14. Bahwa hasil verifikasi yang telah dilakukan oleh Teradu in casu KPU terhadap
dokumen “Persyaratan Pencalonan” dan dokumen “Persyaratan Calon” bakal
Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden atas nama Prabowo Subianto dan
Gibran Rakabuming Raka adalah Memenuhi Syarat (MS);
15. Bahwa oleh karena dokumen “Persyaratan Pencalonan” dan dokumen
“Persyaratan Calon” bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden atas
nama Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka telah dinyatakan
Memenuhi Syarat (MS) berdasarkan ketentuan Pasal 52, Pasal 53, dan Pasal
54 Peraturan KPU No. 19/2023, menetapkan bakal Pasangan Calon Presiden
dan Wakil Presiden atas nama Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming
Raka sebagai Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden pemilu 2024
melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1632 Tahun 2023 tentang
Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil
Presiden Tahun 2024, tanggal 13 November 2023 [Bukti T -15] dan
menetapkan nomor urut Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden atas
nama Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka melalui Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 1644 Tahun 2023 tentang Penetapan Nomor
Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
Tahun 2024, tanggal 14 November 2023 [Bukti T -16];
16. Bahwa berdasarkan uraian seluruh fakta dan dasar hukum sebagaimana telah
diuraikan pada angka 3 s.d. angka 15 di atas, Para Teradu berpandangan
dalam pelaksanaan tahapan pencalonan bakal Pasangan Calon Presiden dan
Wakil Presiden pemilu 2024 in casu dalam menerima, memeriksa, dan
memverifikasi dokumen “Persyaratan Pencalonan” dan dokumen “Persyaratan
Calon” bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden atas nama Prabowo
Subianto dan Gibran Rakabuming Raka serta menetapkan Pasangan Calon
atas nama Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Pasangan
Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam pemilu 2024 telah sesuai dengan
asas dan prinsip-prinsip penyelenggara pemilu serta telah melaksanakan
tugas, wewenang dan tanggungjawabnya berdasarkan peraturan perundang-
undangan.
[2.15] PETITUM PIHAK TERKAIT
[2.15.1] Petitum Pihak Terkait Anggota KPU dalam Perkara Nomor
136-PKE-DKPP/XII/2023
Bahwa oleh karena dalil-dalil aduan Pengadu tidak terbukti, maka izinkanlah kami
Pihak Terkait memohon kepada Mejelis Pemeriksa pada DKPP RI yang memeriksa dan
memutus Pengaduan Pengadu dalam perkara a quo untuk menjatuhkan putusan
dengan amar sebagai berikut:
1. Menolak dalil-dalil aduan Pengadu untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pihak Terkait tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik
penyelenggara pemilihan umum;
3. Menyatakan Pihak Terkait telah menjalankan tahapan penyelenggaraan pemilihan
umum secara mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka,
proporsional, professional, akuntabel, efektif, dan efisien sesuai dengan asas dan
prinsip penyelenggaraan pemilihan umum;
4. Merehabilitasi nama baik Pihak Terkait terhitung sejak tanggal putusan
dibacakan; dan
5. Atau apabila Mejelis DKPP RI yang memeriksa dan memutus Pengaduan Pengadu
dalam perkara a quo berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan dengan
seadil-adilnya (ex aequo et bono).
